Xcloud.id

Tag: Rose

  • DPR Diminta Bentuk Satgas Antisipasi Ancaman Badai PHK Buruh Imbas Kebijakan Donald Trump – Halaman all

    DPR Diminta Bentuk Satgas Antisipasi Ancaman Badai PHK Buruh Imbas Kebijakan Donald Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta DPR RI membentuk Satuan Tugas atau Satgas PHK mengantisipasi ancaman badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Ancaman tersebut diprediksi menyasar setidaknya 50 ribu buruh imbas adanya kebijakan pembaruan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

    “Satgas PHK ini antisipasi terhadap bisa nggak tidak terjadi PHK, kemudian terhadap kalau terjadi PHK hak-hak buruh harus dibayar, atau Satgas PHK ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk renegosiasi kepada pemerintah Amerika Serikat,” ujar Iqbal dalam konferensi pers daring Sabtu (5/4/2025).  

    Dia menyampaikan, usulannya tersebut sudah disambut baik oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

    “Waktu silaturahmi lebaran saya sampaikan itu, dan beliau (Dasco) menangkap positif,” katanya. 

    Menurutnya, Satgas tersebut nantinya harus melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, KSPI, dan DPR RI

    Pihaknya juga segera meminta waktu untuk bertemu DPR RI agar usulannya bisa diakomodir. Menurutnya, adanya ancaman badai PHK ini tak tertangani dikhawatirkan akan muncul aksi unjuk rasa. 

    “Karena itu kami mengajukan gagasan itu, direspon baik, mungkin nantinya setelah masuk hari kerja, kami minta waktu bertemu sehingga menjadi formal. Kami minta pemerintah jangan main-main, dan pembentukan Satgas PHK harus cepat kita lakukan bersama,” tandas Iqbal.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor terbaru terhadap produk-produk yang mereka impor dari Indonesia sebesar 32 persen.

    Keputusan itu diumumkan Trump hari Rabu, 2 April 2025 waktu Amerika Serikat.

    Dalam pengumumannya, Trump menyatakan AS mengenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor AS.

    Total ada 60 negara yang terkena aturan tarif individual Trump yang dihitung sebesar setengah dari tarif dan hambatan lain yang “dibebankan negara-negara tersebut kepada AS.”

    “Tidak akan pernah ada transformasi suatu negara seperti transformasi yang terjadi di Amerika Serikat,” kata Trump dalam pernyataan yang ia sampaikan di Rose Garden, Gedung Putih, Rabu (2/4/2025) waktu AS.

    Trump menyebut hari pengumuman tarif imbal balik tersebut sebagai Hari Pembebasan.

    “Menurut saya, ini adalah salah satu hari terpenting dalam sejarah Amerika. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita,” katanya dikutip dari Guardian, Kamis (3/4/2025).

  • Tarif Baru Trump Berpotensi Pengaruhi Industri Otomotif Nasional

    Tarif Baru Trump Berpotensi Pengaruhi Industri Otomotif Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terhadap 185 negara termasuk Indonesia, dikhawatirkan dapat memberikan dampak terhadap sektor industri nasional, khususnya otomotif di ranah kendaraan listrik.

    Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi menjelaskan, meskipun Indonesia tidak secara langsung mengekspor sepeda motor listrik maupun komponennya ke AS, efek tidak langsung dari kebijakan tersebut tetap harus diwaspadai.

    “Dari sisi makroekonomi, kebijakan ini bisa menimbulkan tekanan terhadap inflasi serta melemahkan daya beli masyarakat. Negara-negara lain yang juga terdampak, seperti Tiongkok, kemungkinan besar akan mengalihkan target pasar mereka ke negara lain, termasuk Indonesia,” ujar Budi dikutip dari Antara, Sabtu (5/4/2025).

    Untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan dagang global tersebut, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah aktif guna melindungi pelaku industri lokal agar tidak terlalu terdampak oleh lonjakan produk impor.

    Menurut Aismoli, upaya konkret dari pemerintah diperlukan untuk mengantisipasi tarit Trump tersebut, seperti penguatan pasar dalam negeri serta kebijakan yang mendukung industri lokal.

    Salah satunya adalah menjaga penerapan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar produk lokal tetap memiliki daya saing dan tidak tergeser oleh produk luar.

    Berdasarkan daftar negara yang terdampak tarif baru dari AS, Indonesia menempati peringkat kedelapan dengan tarif sebesar 32%. Selain itu, sekitar 60 negara lain akan dikenai tarif timbal balik yang setara dengan separuh tarif yang mereka terapkan terhadap AS.

    Indonesia bukan satu-satunya negara Asia Tenggara yang terdampak. Negara, seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand juga masuk dalam daftar, masing-masing dikenai tarif sebesar 24%, 49%, 46%, dan 36%.

    Trump menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri. Menurutnya, Amerika Serikat telah mengalami kerugian akibat praktik perdagangan internasional yang dinilai tidak adil. Kebijakan tarif Trump ini diumumkan dalam acara bertajuk “Make America Wealthy Again” yang digelar di Rose Garden, Gedung Putih.

  • Top 3: Tanda-Tanda Krisis Ekonomi Mulai Terlihat – Page 3

    Top 3: Tanda-Tanda Krisis Ekonomi Mulai Terlihat – Page 3

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi memberlakukan tarif impor baru sebesar 32 persen terhadap produk asal Indonesia. Kebijakan tarif impor ini diumumkan langsung oleh Trump dalam pidatonya di Rose Garden, Gedung Putih, pada Rabu, 2 April 2025, sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional.

    Trump menegaskan bahwa kebijakan tarif ini merupakan bentuk “deklarasi kemerdekaan ekonomi” Amerika Serikat. Ia menilai, selama ini banyak negara, termasuk Indonesia, memperoleh keuntungan besar dari hubungan perdagangan yang tidak seimbang dengan AS. Langkah ini, kata Trump, bertujuan untuk melindungi industri domestik dan menegakkan prinsip perdagangan yang adil.

    Dikutip Liputan6.com dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumat (4/4/2025), Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan AS sebesar US$3,14 miliar hingga akhir Februari 2025.

    Selengkapnya

  • Dampak Tarif Resiprokal Trump ke RI Dinilai Moderat dari Sisi Perdagangan

    Dampak Tarif Resiprokal Trump ke RI Dinilai Moderat dari Sisi Perdagangan

    JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menilai dampak tarif resiprokal (Reciprocal Tariff) Amerika Serikat terhadap Indonesia cenderung moderat. 

    “Menurut pendapat saya, kalau dari sisi perdagangan, impact yang akan ditimbulkan oleh kebijakan Trump ini, resiprocal tariff, itu mungkin bagi perdagangan Indonesia itu bisa dikatakan mungkin moderat,” ujarnya dalam Diskusi Publik “Waspada Genderang Perang Dagang” yang diadakan oleh Indef di Jakarta, Jumat, 4 April dilansir ANTARA.

    Beberapa produk ekspor Indonesia akan terdampak akibat dari kebijakan ini adalah tekstil, garmen, alas kaki, kemudian palm oil.

    Secara total, dia menyatakan, ada 10 produk ekspor Indonesia yang akan terdampak tarif resiprokal AS.

    Kendati demikian, mengingat kebijakan tarif berlaku bagi semua negara, terutama negara-negara pesaing Indonesia seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand, Fadhil menganggap dampak yang dialami Tanah Air lebih moderat.

    “Bahkan, mungkin bagi Vietnam ataupun Malaysia itu akan menghadapi level tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia,” kata dia.

    Saat ini, AS merupakan partner dagang terbesar kedua Indonesia setelah China dengan total share dari ekspor Tanah Air ke Amerika sekitar 10,5 persen.

    Indonesia juga memperoleh surplus perdagangan dengan Amerika sebesar 16,8 miliar dolar AS.

    Pada Rabu (2/4), Presiden AS Donald Trump mengumumkan, kenaikan tarif sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut.

    Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

    Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.

    Trump mengatakan bahwa tarif timbal balik itu bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.

    Ia dan para pejabat pemerintahannya berpendapat bahwa AS telah “dirugikan” oleh banyak negara akibat praktik perdagangan yang dianggap tidak adil.

    Tarif-tarif yang telah lama diancamkan Trump itu diumumkan dalam acara “Make America Wealthy Again” di Rose Garden, Gedung Putih.

  • Ngeri! PM Singapura Sebut Efek Tarif Trump Bisa Picu Krisis Global

    Ngeri! PM Singapura Sebut Efek Tarif Trump Bisa Picu Krisis Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong memperingatkan bahwa kebijakan tarif baru Amerika Serikat (AS) dyang ditetapkan Presiden Donald Trump menandai berakhirnya era globalisasi berbasis aturan dan dapat menjadi awal dari krisis ekonomi global baru.

    Dalam pidatonya yang disampaikan melalui Youtube pribadinya seperti dikutip dari CNA, Wong menekankan bahwa dunia sedang memasuki fase yang jauh lebih proteksionis, arbitrer, dan berbahaya bagi negara kecil dengan ekonomi terbuka seperti Singapura yang sangat rentan terdampak. 

    Menurutnya, kebijakan tarif timbal balik atau tarif resiprokal AS, yang diumumkan dalam pernyataan bertajuk “Liberation Day” oleh Trump, menandai perubahan besar dalam lanskap perdagangan internasional. Dalam kerangka kebijakan ini, Singapura dikenai tarif sebesar 10%.

    Dia menilai bahwa meskipun tarif ini tidak setinggi yang dikenakan kepada negara lain seperti Indonesia yang mencapai 32%, PM Wong menekankan bahwa konsekuensi jangka panjang jauh lebih luas dan mengkhawatirkan.

    “Era globalisasi berbasis peraturan dan perdagangan bebas sudah berakhir. AS tidak lagi sekadar melakukan reformasi terhadap sistem multilateral seperti WTO, tetapi justru meninggalkannya sepenuhnya,” ujarnya dalam tayangan video itu, Jumat (4/4/2025)

    Menurutnya, langkah AS yang memilih untuk melakukan pembalasan tarif terhadap negara demi negara merupakan penolakan langsung terhadap kerangka WTO yang selama ini menjadi dasar stabilitas perdagangan global.

    Wong menegaskan bahwa meskipun dampak langsung terhadap Singapura mungkin masih terbatas, kerusakan sistemik terhadap tatanan ekonomi global bisa sangat besar.

    Dia menilai bahwa jika negara-negara lain mengikuti langkah AS dan meninggalkan sistem multilateral demi kepentingan bilateral semata, negara kecil seperti Singapura berisiko terpinggirkan, dimarginalisasi, dan ditinggalkan dari pusat perdagangan internasional. 

    “Kami tidak akan memimpin tindakan balasan seperti tarif retaliasi. Namun, negara-negara lain mungkin tidak akan bersikap sama. Risiko perang dagang global yang menyeluruh kini semakin nyata,” katanya. 

    Dia juga mengingatkan bahwa tarif yang tinggi dan ketidakpastian kebijakan antarnegara akan melemahkan perdagangan internasional dan investasi global, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia.

    Menurutnya, karena ekonomi Singapura sangat bergantung pada perdagangan luar negeri, negara tersebut diperkirakan akan menerima pukulan lebih berat dibandingkan negara lain. 

    Dalam refleksi historis yang mengkhawatirkan, PM Wong membandingkan situasi saat ini dengan era 1930-an, ketika proteksionisme global berkembang dan akhirnya memicu Perang Dunia Kedua.

    “Tak ada yang bisa memastikan bagaimana situasi ini akan berkembang dalam beberapa bulan atau tahun ke depan. Namun kita harus bersikap jelas dan waspada terhadap bahaya yang sedang tumbuh di dunia,” ucapnya. 

    Wong juga menyampaikan bahwa lembaga-lembaga global semakin melemah, sedangkan norma internasional terus tergerus. Dalam kondisi ini, lebih banyak negara akan bertindak berdasarkan kepentingan diri semata, menggunakan kekuatan dan tekanan untuk mencapai tujuan mereka. Menurutnya, kondisi tersebut adalah realitas dunia saat ini.

    Respons Pemerintah Singapura

    Sebagai respons, pemerintah Singapura berkomitmen untuk memperkuat ketahanan nasional, membangun kemampuan internal, serta memperluas jaringan kerja sama dengan negara-negara berpikiran sama.

    “Kami lebih siap dibandingkan banyak negara lain, tetapi kita harus tetap berhati-hati. Akan ada lebih banyak kejutan yang datang,” tegasnya.

    PM Wong menutup pidatonya dengan seruan persatuan dan kewaspadaan. Dia menekankan bahwa keamanan dan stabilitas global tidak akan kembali dalam waktu dekatdan peraturan yang selama ini melindungi negara-negara kecil bisa saja lenyap.

    “Kami harus bersiap secara mental. Karena jalan ke depan akan semakin sulit. Tapi jika kita tetap waspada dan bersatu, Singapura akan mampu bertahan dalam dunia yang sedang terluka ini,” pungkas Wong.

    Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump resmi mengumumkan pengenaan bea masuk yang diatur dalam tarif timbal balik (Resiprokal).

    Pengumuman kebijakan penetapan tarif timbal balik itu dilakukan Presiden Donald Trump di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat. 

    Dalam agenda tersebut, Trump memajang sebuah poster yang berisi daftar tarif resiprokal yang diterapkan AS kepada negara-negara mitra dagang.

    China dikenakan tarif baru sebesar 34%, sedangkan Uni Eropa 20%. Pengenaan tarif resiprokal itu sebagai tanggapan atas bea masuk yang dikenakan pada barang-barang AS.

    Adapun, Kamboja menjadi negara yang mendapat tarif tertinggi, yakni 49%. Posisi kedua diduduki Vietnam dengan 46%. Sri Lanka mendapat tarif resiprokal 44%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, dan Taiwan 32%.

    Sementara itu, Indonesia menerima tarif resiprokal sebesar 32%, sedangkan Singapura cuma dikenai tarif 10%.

  • Ekonom: Efek Tarif Trump Berpotensi Tekan Nilai Tukar Rupiah

    Ekonom: Efek Tarif Trump Berpotensi Tekan Nilai Tukar Rupiah

    Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memandang bahwa kebijakan tarif baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpotensi menekan nilai tukar rupiah ke depan.

    Ekonom Senior Indef M. Fadhil Hasan menjelaskan bahwa penerapan tarif baru itu memiliki implikasi terhadap sisi perdagangan Indonesia hingga depresiasi nilai tukar rupiah.

    Menurutnya, produk ekspor negara lain yang dijual di AS akan mengalami kenaikan harga, sehingga mendorong peningkatan inflasi di negeri Paman Sam. Hal tersebut akan memicu bank sentral AS Federal Reserve untuk menyesuaikan kebijakan moneter.

    “Kalau misalnya inflasi itu meningkat di Amerika, maka kebijakan The Fed itu biasanya menghentikan atau mengontrol inflasi itu adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga,” kata Fadhil dalam diskusi publik secara virtual, Jumat (4/4/2025).

    Dia memaparkan bahwa peningkatan suku bunga itu akan memicu terjadinya capital outflow (aliran modal keluar) dari pasar negara berkembang alias emerging market ke AS.

    Hal ini dimungkinkan oleh peningkatan suku bunga dari obligasi yang dijual di AS. Semakin tinggi tingkat suku bunga obligasi, maka tingkat keuntungan atau yield terkait juga akan meningkat.

    “Sehingga mungkin akan terjadi outflow dari negara-negara emerging market ke Amerika itu. Nah ini yang kemudian saya kira menyebabkan terjadinya depresiasi lebih lanjut daripada nilai tukar rupiah kita,” lanjutnya.

    Menurutnya, depresiasi nilai tukar rupiah memiliki dampak yang luas terhadap beberapa hal, antara lain utang luar negeri hingga kondisi fiskal dalam negeri.

    Itu sebabnya, dia menyebut bahwa pemerintah mesti menyiapkan antisipasi terkait rupiah, di samping mengukur dampak terhadap aktivitas ekspor.

    Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan bahwa semua mitra dagang AS akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif bea masuk sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

  • Tarif Resiprokal AS Berpotensi Bikin Kurs Rupiah Terdepresiasi

    Tarif Resiprokal AS Berpotensi Bikin Kurs Rupiah Terdepresiasi

    JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menganggap kebijakan tarif resiprokal (Reciprocal Tariff) Amerika Serikat (AS) berpotensi membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terdepresiasi.

    “Untungnya kan sekarang ini kita masih libur, sehingga kita belum mengetahui secara persis setelah adanya kebijakan ini, dalam short term itu gimana dampaknya terhadap nilai tukar rupiah itu, walaupun kemarin kita mengetahui bahwa memang ada sedikit pelemahan, walaupun kemudian katanya kemarin itu ada sedikit menguat kembali,” katanya dilansir ANTARA, Jumat, 4 April.

    Dengan adanya kebijakan ini, lanjut Fadhil, maka harga produk impor yang dijual di Amerika semakin mahal dan dapat memicu inflasi. Sebagai respon atas keadaan tersebut, Federal Reserve (The Fed) kemungkinan bakal menaikkan atau menahan diri tidak menurunkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi.

    Apabila ada tekanan terhadap inflasi AS yang dibarengi dengan kenaikan suku bunga The Fed, maka bisa menyebabkan capital outflow dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, karena obligasi AS menjadi lebih menarik bagi investor.

    “Ini yang kemudian saya kira menyebabkan terjadinya depresiasi lebih lanjut daripada nilai tukar rupiah kita..itu kan spillover-nya kemana-mana, kepada hutang, kepada fiskal kita, dan seluruhnya. Jadi, saya kira selain dampak perdagangan, tapi juga dampak terhadap depresiasi nilai tukar rupiah dan yang lainnya itu juga perlu kita antisipasi,” ungkap dia.

    Dalam sisi perdagangan, dia menganggap dampak tarif resiprokal AS terhadap Indonesia cenderung moderat.

    Beberapa produk ekspor Indonesia akan terdampak akibat dari kebijakan ini adalah tekstil, garmen, alas kaki, kemudian palm oil. Secara total, dia menyatakan ada 10 produk ekspor Indonesia yang akan terdampak tarif resiprokal AS.

    Kendati demikian, mengingat kebijakan tarif berlaku bagi semua negara, terutama negara-negara pesaing Indonesia seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand, Fadhil menganggap dampak yang dialami Tanah Air lebih moderat.

    Saat ini, AS merupakan partner dagang terbesar kedua Indonesia setelah China dengan total share dari ekspor Tanah Air ke Amerika sekitar 10,5 persen. Indonesia juga memperoleh surplus perdagangan dengan Amerika sebesar 16,8 miliar dolar AS.

    Pada Rabu (2/4), Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut.

    Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

    Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.

    Trump mengatakan bahwa tarif timbal balik itu bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.

    Ia dan para pejabat pemerintahannya berpendapat bahwa AS telah “dirugikan” oleh banyak negara akibat praktik perdagangan yang dianggap tidak adil.

    Tarif-tarif yang telah lama diancamkan Trump itu diumumkan dalam acara “Make America Wealthy Again” di Rose Garden, Gedung Putih.

     

  • Obligasi AS Anjlok, Wall Street Terperosok

    Obligasi AS Anjlok, Wall Street Terperosok

    PIKIRAN RAKYAT – Pasar keuangan global kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang lebih besar dan luas terhadap banyak negara.

    Keputusan ini langsung memicu kekhawatiran pasar akan pecahnya perang dagang skala global, yang berdampak pada penurunan signifikan harga obligasi AS serta melonjaknya permintaan aset aman.

    Obligasi AS Anjlok Akibat Kepanikan Pasar

    Imbal hasil obligasi pemerintah AS mengalami penurunan tajam. Obligasi 10 tahun turun sebesar 11 basis poin menjadi 4,085%, sementara obligasi 2 tahun mengalami penurunan 9,5 basis poin ke level 3,809%. Penurunan ini menunjukkan bahwa investor mulai beralih ke aset yang lebih aman di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Sebagai informasi, satu basis poin setara dengan 0,01%, dan dalam dunia obligasi, harga dan imbal hasil bergerak dalam arah yang berlawanan. Penurunan imbal hasil obligasi menunjukkan bahwa investor lebih memilih untuk mengamankan asetnya daripada mengambil risiko lebih besar di pasar saham yang volatil.

    Trump: “Kami Akan Melawan Kecurangan Dagang”

    Donald Trump secara resmi menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan tarif dasar 10% untuk impor ke AS, serta tarif lebih tinggi untuk ratusan negara yang dianggap melakukan praktik perdagangan tidak adil.

    “Kami akan mengenakan biaya kepada mereka sekitar setengah dari apa yang mereka kenakan kepada kami,” ujarnya dalam konferensi pers di Rose Garden, Gedung Putih.

    Menurut Donald Trump, kebijakan ini bukan hanya tentang tarif, tetapi juga untuk menangkal hambatan perdagangan non-moneter serta berbagai bentuk kecurangan lainnya yang merugikan AS. Trump juga meyakini kebijakan ini akan memperkuat industri dalam negeri dan mendorong lapangan kerja di AS.

    Namun, para ekonom justru memperingatkan bahwa langkah ini dapat memperlambat perekonomian AS. Kepala investasi UBS Global Wealth Management, Mark Haefele, mengatakan kebijakan ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi AS hingga di bawah 1% pada 2025.

    Dia juga memperkirakan bahwa Federal Reserve (The Fed) akan terpaksa memangkas suku bunga sebesar 75-100 basis poin sepanjang tahun untuk menstabilkan ekonomi.

    Wall Street Terguncang, Kapitalisasi Pasar Hilang Triliunan Dolar

    Pasar saham AS mengalami kejatuhan terbesar sejak krisis COVID-19 pada Maret 2020. Total kerugian di pasar saham AS pada Kamis waktu setempat diperkirakan mencapai lebih dari $3 triliun (sekitar Rp47,5 kuadriliun). Indeks utama Wall Street mencatat penurunan tajam:

    S&P 500 turun 4,8% Dow Jones Industrial Average turun 4% Nasdaq Composite turun 6%

    “Sepertinya AS akan menuju resesi,” kata Gary Hufbauer dari Peterson Institute for International Economics.

    Menurutnya, jika resesi terjadi, nilai saham AS yang sudah tinggi sejak akhir 2024 dapat mengalami koreksi lebih lanjut.

    Sementara itu, Donald Trump tetap optimis dengan kebijakan ini. Dalam unggahan di media sosialnya, ia menulis dengan huruf besar:

    “Operasinya sudah selesai! Pasien hidup, dan sedang sembuh. Prognosisnya adalah bahwa pasien akan jauh lebih kuat, lebih besar, lebih baik, dan lebih tangguh daripada sebelumnya.”

    Namun, pasar tampaknya tidak sejalan dengan optimisme Trump. Indeks Volatilitas CBOE (VIX), yang dikenal sebagai “pengukur ketakutan” di Wall Street, melonjak ke level tertinggi dalam tiga minggu terakhir.

    Reaksi Global: Ancaman Perang Dagang

    Kebijakan tarif Trump telah memicu respons keras dari berbagai negara. Uni Eropa mengancam akan menerapkan langkah balasan dengan menaikkan tarif hingga 20% untuk produk-produk asal AS.

    China, sebagai salah satu mitra dagang terbesar AS, juga berjanji akan mengambil tindakan serupa. Negara lain seperti Korea Selatan, Meksiko, dan India masih menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan.

    Sebaliknya, Australia yang hanya dikenakan tarif minimum 10% memutuskan untuk tidak menerapkan tarif balasan, melainkan menyiapkan rencana tanggapan ekonomi yang lebih fleksibel.

    “Kami akan memastikan bahwa perdagangan Australia tetap kompetitif di pasar global,” ujar Perdana Menteri Anthony Albanese dalam konferensi persnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari ABC News.

    Nasib Perekonomian AS di Tengah Ketidakpastian

    Sejumlah analis memperkirakan kebijakan tarif baru ini akan berdampak besar pada industri AS sendiri. Saham-saham teknologi seperti Apple, Nvidia, dan Amazon mengalami koreksi tajam karena produksi mereka bergantung pada rantai pasok global.

    Sementara itu, sektor perbankan dan energi juga mengalami penurunan akibat melemahnya sentimen investor.

    Seiring dengan ketidakpastian yang meningkat, pelaku pasar kini menunggu pidato Ketua The Fed Jerome Powell serta laporan ketenagakerjaan nonfarm payrolls pada hari Jumat. Data ini akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai kesehatan ekonomi AS dan kemungkinan langkah selanjutnya dari bank sentral.

    Dengan situasi yang semakin memanas, pasar keuangan global kemungkinan akan terus mengalami volatilitas tinggi dalam beberapa bulan mendatang. Perang dagang yang baru ini bisa menjadi salah satu faktor penentu arah ekonomi global dalam jangka panjang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Imbas Tarif Trump, Pengusaha Minta Pemerintah Cari Market Baru

    Imbas Tarif Trump, Pengusaha Minta Pemerintah Cari Market Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta mencari pasar ekspor baru pasca kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan tarif timbal balik (reciprocal tariff) ke Indonesia sebesar 32%.

    Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Chandra Wahjudi menjelaskan bahwa keputusan itu perlu diambil guna menjaga neraca dagang Indonesia tetap positif. Mengingat selama ini surplus perdagangan masih ditopang oleh ekspor ke AS.

    “Kita juga harus mencari market baru untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS,” jelasnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Chandra juga menyebut pemerintah perlu segera melakukan percepatan perjanjian perdagangan baik secara bilateral dan multilateral dengan sejumlah negara lain untuk memperluas pasar Indonesia.

    Kemudian, untuk menjaga hubungan dagang Indonesia – Amerika, Chandra menyebut pemerintah perlu melakukan pendekatan diplomatik untuk mencari jalan terbaik dari keputusan Tarif Trump tersebut.

    “Negosiasi melalui pendekatan diplomatik harus segera dilakukan untuk mencari win-win solution,” tegasnya.

    Kebijakan Tarif Trump

    Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan bahwa semua mitra dagang AS akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar. 

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya. 

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters. 

    Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif bea masuk sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

  • Kata Kantor Komunikasi Kepresidenan soal Tarif Impor Donald Trump

    Kata Kantor Komunikasi Kepresidenan soal Tarif Impor Donald Trump

    Kata Kantor Komunikasi Kepresidenan soal Tarif Impor Donald Trump
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi angkat bicara terkait Presiden
    Amerika
    Serikat (AS)
    Donald Trump
    yang mengumumkan kebijakan tarif impor baru.
    Hasan menjelaskan bahwa Pemerintah
    Indonesia
    saat ini sedang menghitung dampak dari kebijakan baru AS tersebut.
    “Pemerintah sedang menghitung dengan cermat dampak dari penerapan tarif resiprokal yang dilakukan oleh pemerintah US (
    United States/
    Amerika Serikat),” ujar Hasan kepada
    Kompas.com
    , Jumat (4/4/2025).
    Hasan menjelaskan, Pemerintah juga mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS.
    Khusus di dalam negeri, Hasan mengatakan, Pemerintah fokus menyederhanakan regulasi bagi produk Indonesia.
    “Di dalam negeri sendiri pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” katanya.
    Sebelumnya, Donald Trump menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
    Pemerintahan AS menunjukkan tingkat tarif efektif yang diklaim akan dikenakan pada negara lain terhadap barang-barang Amerika Serikat.
    Dalam sebuah daftar yang juga telah tersebar di media sosial, Trump menunjukkan tarif baru yang akan dikenakan AS pada setiap negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa.
    Tarif timbal balik tersebut belum tentu merupakan satu-satunya tarif AS yang akan dikenakan pada negara-negara tersebut.
    Trump mengangkat bagan tersebut saat dia mengungkap kebijakan tarifnya di White House Rose Garden.
    Dilansir dari
    CNBC
    , Kamis (3/4/2025), Indonesia juga tak luput dari penetapan tarif timbal balik yang disebut Trump sebagai pengumuman “Hari Pembebasan” ini.
    Dalam daftar tersebut juga terlihat, AS akan mengenakan tarif timbal balik sebesar 32 persen untuk Indonesia.
    Besaran tarif impor ini relatif besar dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain.
    Sebagai pembanding, Malaysia dikenakan tarif timbal balik senilai 24 persen, dan Filipina memiliki tarif timbal balik 17 persen.
    Kemudian, Singapura dikenai tarif timbal balik yang lebih landai yakni 10 persen.
    Meskipun demikian, negara seperti Vietnam dan Thailand justru mendapat tekanan tarif lebih berat dengan dikenakan tarif timbal balik balik AS yang lebih tinggi.
    Vietnam misalnya dikenakan tarif timbal balik 46 persen dan Thailand 36 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.