Jakarta, CNBC Indonesia –Kemenangan Donald Trump di pemilu Amerika Serikat buat hubungan RI-AS kian dekat. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatkan setiap pergantian pemimpin negara pasti akan memiliki dampak. Namun ia memandang bahwa kemenangan trump bisa membawa angin segar bagi hubungan bilateral AS dengan Indonesia.
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, (Jumat, 8/11/2024).
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peluang untuk menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 selalu terbuka.
Sri Mulyani menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan penerbitan APBN-P. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menutup kemungkinan perombakan APBN pada tahun depan terutama akibat dinamika tata pemerintahan belakangan ini.
“Karena adanya kementerian/lembaga yang baru dalam hal ini, maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).
Kendati demikian, bendahara negara tersebut menegaskan bahwa penerbitan APBN-P harus disetujui oleh DPR. Selain itu, Sri Mulyani mengaku tidak terlalu mau fokus ke persoalan APBN-P.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambungnya, sedang fokus untuk melaksanakan UU APBN 2025 yang sudah disetujui DPR dan pemerintah. Dia mencontohkan, Kemenkeu harus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan UU APBN 2025 pada akhir November ini.
“Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga, dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres, daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga,” ujar Sri Mulyani.
Kode Penerbitan APBN-P 2025
Sebelumnya, isyarat penerbitan APBN-P 2025 susah sempat disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).
Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.
Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).
Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.
Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.
“Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan,” ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.
Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.
“Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan,” tutup Sarmuji.
DPR Dorong APBN-P 2024
Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.
“Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P],” ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024–2025, Jumat (16/8/2024).
Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.
Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.
Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo.
“Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P,” jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).
Sejalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong agar pemerintah menerbitkan APBN-P 2025. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menjelaskan, banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran lebih.
Oleh sebab itu, dia melihat perlunya reformulasi ulang APBN. Dengan demikian, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa berjalan lancar.
“Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan. Kalau menterinya tetap tentu Bu Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Anis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyatakan pemerintah akan terus memonitor perubahan lanskap politik di Amerika Serikat, terutama agar tidak berdampak negatif ke realisasi investasi di Indonesia.
Amerika Serikat (AS) sendiri kerap masuk ke dalam enam besar negara dengan realisasi penanaman modal asing terbesar ke Indonesia dari tahun ke tahun. Kendati demikian, presiden terpilih AS Donald Trump berjanji akan mengedepankan kebijakan ekonomi yang proteksionis.
Oleh sebab itu, dikhawatirkan AS di bawah kepemimpinan Trump akan lebih irit menanamkan modal ke Indonesia. Rosan pun tidak menampik munculnya kekhawatiran tersebut.
“Akan kami lihat, ya memang Trump ini kan akan mendorong American First,” kata Rosan kepada wartawan usai acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Kamis (11/7/2024).
Dia menjelaskan bahwa Trump sempat menaikkan tarif barang impor, terutama yang berasal dari China, ketika pertama kali menjabat sebagai presiden AS pada 2017—2021. Masalahnya, China merupakan salah satu negara mitra utama Indonesia dalam konteks ekonomi.
Oleh sebab itu, sambung Rosan, pemerintah akan terus memantau kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dari Trump nantinya.
“Karena kan kalau mempengaruhi China, pasti akan mempengaruhi ke kita juga,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengaku sudah bertemu sejumlah perusahaan dari AS yang berminat menanamkan modalnya ke Indonesia terutama ke industri hijau. Dia mencontohkan, ExxonMobil ingin berinvestasi untuk pengembangan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) hingga energi bersih.
Oleh sebab itu, Rosan memproyeksikan investasi dari AS akan tetap masuk ke Indonesia. Hanya saja, dia tidak menyebutkan perkiraan jumlah investasinya secara detail.
“Kita lihat ya, tetapi yang pasti investasi untuk energi baru terbarukan akan selalu menjadi prioritas semua negara, termasuk Amerika Serikat,” tutupnya.
Presiden Prabowo Subianto sendiri dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja kenegaraan pada Jumat (8/11/2024) sampai dengan Minggu (24/11/2024). Salah satu negara yang akan dikunjungi Prabowo adalah AS.
Rosan belum bisa memastikan apakah Prabowo akan menemui Trump ketika melakukan kunjungan kerja ke AS. Hanya saja, dia memastikan Prabowo akan menemui Presiden AS petahana Joe Biden.
Ketika Trump pertama kali menjadi presiden Amerika Serikat, realisasi investasi atau penanaman modal asing dari AS ke Indonesia selalu lebih rendah dari masa sebelum dan setelahnya.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total realisasi penanaman modal asing (PMA) dari AS ke Indonesia mencapai US$4.949,5 juta selama 2017—2020 atau masa pemerintahan Trump.
Perinciannya: US$1.992,8 juta pada 2017, US$1.217,6 juta pada 2018, US$989,3 juta pada 2019, dan U$S749,7 juta pada 2020. Artinya, investasi AS ke Indonesia selalu turun dari tahun ke tahun selama masa pemerintahan Trump.
Penurunan tersebut juga terlihat apabila dibandingkan dengan masa pemerintahan presiden AS sebelum dan setelah Trump.
Pada masa pemerintahan kedua Barack Obama (2013—2016) misalnya, realisasi PMA dari AS ke Indonesia mencapai US$5.790,3 juta. Jumlah tersebut lebih besar sekitar 17% dibandingkan realisasi PMA dari AS ke Indonesia pada masa pemerintahan Trump (US$4.949,5 juta).
Bahkan, jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Joe Biden (2021—2024) maka semakin kelihatan iritnya investasi AS ke Indonesia pada masa pemerintahan Trump. Pada 2021 hingga September 2024, realisasi PMA dari AS ke Indonesia mencapai US$11.668,5 juta.
Artinya, investasi AS ke Indonesia pada masa pemerintahan Biden (US$11.668,5 juta) meningkat hingga sekitar 135% dibandingkan masa pemerintahan Trump (US$4.949,5 juta).
Jakarta: Saat berbagai kebijakan ekonomi terus berkembang di Indonesia, fokus kini beralih pada proyek besar yang sedang disiapkan pemerintah yakni peluncuran BP Danantara.
Pembentukan superholding BUMN ini diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam pengelolaan perusahaan negara, dengan tujuan menciptakan efisiensi dan kerja sama yang lebih baik antar BUMN.
Melansir Antara, peluncuran BP Danantara yang awalnya dijadwalkan pada 7 November 2024 ditunda, membuat banyak orang penasaran.
Rencana pembentukan superholding BUMN ini sebelumnya mendapat sambutan positif, dengan harapan bisa memperbaiki pengelolaan perusahaan negara. Namun, penundaan ini menimbulkan pertanyaan tentang penyebab dan kapan peluncurannya akan dilakukan.
“Penundaan terjadi karena Presiden Prabowo sedang berada dalam kunjungan luar negeri selama dua minggu yang dimulai pada 8 November,” ungkap Kepala BPI Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad.
Muliaman juga menjelaskan bahwa jadwal peluncuran berubah atas arahan Presiden agar persiapan dilakukan dengan lebih matang.
Pemerintah memastikan pembentukan Danantara tidak akan mengubah UU BUMN, melainkan lewat revisi beberapa peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Diharapkan, konsolidasi ini bisa menciptakan efisiensi, sinergi, dan transparansi yang lebih baik bagi BUMN.
Danantara: Kekuatan Baru BUMN
Danantara, superholding BUMN yang mengelola dana hampir Rp9.000 triliun, siap bersaing dengan lembaga investasi global. Menurut Menteri Investasi Rosan Roeslani, Danantara akan membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan investasi Rp1.905 triliun pada 2025.
Kehadiran Danantara diharapkan membawa prinsip tata kelola yang lebih baik (GCG), menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan kompetitif.
Fokus utamanya adalah pengembangan SDM dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Dengan pengelolaan yang baik, Danantara diharapkan bisa menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing BUMN di dunia internasional.
Secara keseluruhan, kedepannya, BP Danantara diharapkan menjadi kekuatan baru yang memperkuat ekonomi Indonesia. Dengan fokus pada efisiensi, pengembangan SDM, dan tata kelola yang lebih baik, Danantara diharapkan mampu menarik investasi asing, meningkatkan daya saing BUMN, dan mendukung target ekonomi Indonesia 2025. (Nanda Sabrina Khumairoh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id
(ANN)
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan turun tangan langsung merayu para investor asing dari negara-negara anggota G20 hingga APEC agar menanam modalnya ke Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa (5/11/2024).
Mantan ketua umum Partai Golkar itu menjelaskan, Prabowo ingin investasi menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi.
“Bapak Presiden akan ke China dalam minggu ini dan ke Amerika, dan pertemuan daripada APEC dan G20. Tentu akan banyak ketemu dengan pemimpin-pemimpin negara dan tentunya kita bisa mendorong agar investasi bisa lebih ditingkatkan,” ujar Airlangga.
Dengan begitu, dia meyakini Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia akan meningkat. ICOR sendiri merupakan metode untuk menjelaskan hubungan antara tingkat investasi dengan peningkatan produksi domestik bruto (PDB).
Bahkan, Airlangga meyakini peningkatan investasi akan meningkat pertumbuhan ekonomi hingga 1—2%. Dia mengingatkan, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%.
Selain investasi, sumber pertumbuhan ekonomi yang akan digenjot yaitu sektor pangan dan energi. Prabowo, ujar Airlangga, ingin membawa Indonesia berswasembada pangan dan energi.
“Sektor itu [energi dan pangan] bisa mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih besar,” kata Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani memang menerangkan bahwa investasi harus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi 8%. Selama ini, katanya, pertumbuhan ekonomi masih terlalu tergantung kepada konsumsi rumah tangga.
Sebagai catatan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi konsumsi rumah tangga sebesar 53,08% untuk pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III/2024. Sementara itu, investasi berkontribusi sebesar 29,75%.
“Amanah itu diberikan kepada kami di [kementerian] investasi ini, dan dilihat juga hilirisasi menjadi salah satu potensi pertumbuhannya sehingga ini berada di dalam adegan kami,” jelas Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4991499/original/080984300_1730782433-Gambar_WhatsApp_2024-11-05_pukul_08.23.09_b71766ed.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Geber Program Prioritas, Airlangga Gelar Rakortas Bareng 7 Menteri Ekonomi di Hari Minggu – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan tujuh menteri yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dalam rapat koordinasi terbatas di Jakarta, pada Minggu 3 November 2024.
Mereka antara lain, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Menteri Pariwisata Widyanti.
Rapat kordinasi terbatas itu dilakukan untuk menyelaraskan program kerja prioritas jangka pendek dan menengah di bidang perekonomian.
“Saya memimpin Rapat Koordinasi Terbatas bersama para menteri dan wakil menteri dari tujuh kementerian dalam lingkup koordinasi Kemenko Perekonomian. Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti retreat di Magelang beberapa waktu lalu, serta untuk mengantisipasi sejumlah perkembangan,” ucap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lewat postingan Instagram @airlanggahartarto_official dikutip Selasa (5/11/2024).
Airlangga menjelaskan, rapat di akhir pekan ini diadakan sebagai upaya dalam meningkatkan koordinasi kebijakan sekaligus konsolidasi berbagai program jangka pendek dan menengah, hingga target-target yang harus dicapai untuk program jangka panjang dalam koordinasi bidang perekonomian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami menyadari bahwa kolaborasi dan sinergitas adalah kunci utama dalam rangka mengawal serta menyukseskan berbagai agenda pemerintah,” tandas Airlangga.
Bisnis.com, JAKARTA – Angkringan Omah Semar menjadi saksi hangat yang menyelimuti Kota Surakarta saat Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pada Minggu (3/11/2024) malam.
Dikutip melalui akun twitter atau X @jokowi, Presiden Ke-7 RI itu mengaku senang sekali saat ditemui oleh Presiden Prabowo Subianto usai melakukan kunjungan kerja (kunker) perdananya di Merauke, Papua Selatan.
“Pak Prabowo menyempatkan mampir ke kediaman tadi malam. Saya juga mengajak beliau menikmati sajian khas tradisional di rumah makan sekitar. Semoga Pak Presiden Prabowo selalu diberi kelancaran dan kesehatan di tengah semangatnya dalam membangun Indonesia,” ujar Jokowi lewat akun twitter pribadinya, Senin (4/11/2024).
Sekadar informasi, Prabowo tiba di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sekitar pukul 18.00 WIB, dan langsung menuju kediaman pribadi Jokowi yang berlokasi di Kelurahan Sumber, Surakarta.
Pertemuan hangat antara kedua tokoh tersebut berlangsung di rumah Presiden Jokowi dengan kehadiran Ibu Iriana Jokowi, yang turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo.
Setelah berbincang santai di kediaman, Presiden Prabowo dan Jokowi kemudian bersama-sama menuju Angkringan Omah Semar yang merupakan salah satu rumah makan di Solo untuk melanjutkan obrolan sambil menikmati santap malam.
Hidangan yang disajikan pun mencerminkan cita rasa tradisional, meliputi bakmie jowo, nasi goreng jowo, pisang goreng, tempe mendoan, hingga bakwan jagung.
Sambil menikmati sajian sederhana namun lezat, keduanya terlihat berbicara dengan santai, tertawa, dan sesekali berbagi cerita, menunjukkan keakraban yang menghangatkan suasana.
Pertemuan hangat ini berlangsung selama sekitar satu jam. Setelahnya, Jokowi turut mengantarkan Presiden Prabowo hingga ke Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, untuk kembali ke Jakarta.
Perbesar
Makna Pertemuan Prabowo-Jokowi
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi memastikan bahwa tak ada agenda khusus dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, pada Minggu (3/11/2024).
Hasan menekankan bahwa isi pertemuan kedua tokoh Negara itu sebagai silahturahmi biasa lantaran mereka merupakan sahabat atau bestie.
Dia menjelaskan bahwa Prabowo memang sengaja berkunjung ke Solo usai menyelesaikan kunjungan kerja (kunker) dari Merauke, Papua Selatan dan Bali sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta.
“Khusus untuk di Solo ini adalah pertemuan dua sahabat. Pertemuan dua bestie lah kita bisa bilang seperti itu,” katanya kepada wartawan, Senin (4/11/2024).
Dia melanjutkan bahwa Presiden Ke-8 RI itu pun murni datang sebagai teman serta tidak menggunakan embel-embel mobil kenegaraan. Dia mengamini bahwa yang membuat heboh karena pertemuan keduanya merupakan tokoh Negara yang mana merupakan Presiden dan mantan Kepala Negara.
“Bapak Jokowi cukup surprise dengan kedatangan Pak Prabowo, dengan menyampaikan ‘kok capek-capek datang ke Solo?’. Lalu, Bapak Prabowo menjawab ‘enggak capek kok Pak, ini kan pakai pesawat’ jadi memang pertemuan dua bestie,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin justru menilai pertemuan antara Prabowo dan Jokowi kental dengan pembahasan politik.
“Kita tahu Jokowi dan Prabowo saling mendukung di Pilpres dan saling menguntungkan dan konsepnya keberlanjutan. Bisa jadi membicarakan soal Pilkada 2024, sebab Jokowi sudah purnatugas dan sekarang Prabowo berkuasa mungkin orang di daerah, orangnya Jokowi perlu dimenangkan dan itu butuh bantuan Prabowo,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).
Belum lagi, dia melanjutkan bahwa hal yang membuat Prabowo rela menemui Jokowi mengenai gaunt keberlanjutan. Ujang menuturkan rekam jejak dari Presiden Ke-8 RI itu berasal dari lingkungan militer sehingga komitmen yang pernah dibicarakan sebelumnya dengan Jokowi harus direalisasikan.
“Itu resiko yang harus dibayar Prabowo ketika Jokowi berhasil memenangkan Prabowo-Gibran. Nah, bisa juga membahas soal KIM plus yang tidak kompak, di Jakarta, di Pilkada, itu membuat skema Jokowi khawatir dan butuh bertemu,” tuturnya.
Selain soal Pilkada Serentak, dia menilai alasan Prabowo rela untuk menemui Jokowi untuk membahas kebijakan strategis yang perlu diambil pemerintah. Apalagi, Jokowi merupakan ayah kandung dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
“Kita tahu kalau Gibran adalah wajahnya Jokowi. Jadi ketika ada apa-apa langsung ke Jokowi bukan ke Gibran itu rumitnya di sana. Makanya Jokowi yang ditemui untuk mengambil kebijakan strategis,” tandas Ujang.
Senada, pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio mengamini bahwa Pilkada menjadi topik yang bakal dibahas oleh keduanya.
“Jelas tentang pilkada karena di beberapa daerah yang jadi perhatian Jokowi seperti Jawa Tengah dan Sumatra Utara untuk dimenangkan,” tuturnya kepada Bisnis.
Selain itu, Hendri tak menutup kemungkinan Prabowo juga melaporan pekerjaan di Kabinet. Mengingat, dia melanjutkan beberapa menteri dari Jokowi juga ditarik dalam Kabinet Merah Putih.
Termasuk, kata Hendri, melapor tentang Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) yang secara resmi telah dideklarasikan oleh Rosan Roeslani yang menjabat sebagai Ketua Umum GSN di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).
Dia menilai lantaran Prabowo juga menjadi Ketua Dewan Pembina GSN. Peluang besar yang terjadi Presiden Ke-8 Ri itu mengajak Jokowi agar turut bergabung dalam Gerakan tersebut.
“Ada kemungkinan Prabowo mengajak Jokowi masuk agar jadi Ketua Dewan Pembina, kalau itu terjadi ada misteri sebagaimana hubungan antara mereka berdua. Apakah Prabowo independen atau masih mengekor kemauan Jokowi?” imbuhnya.
Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia alias Gamma takut para investor asing tidak berminat menanamkan modalnya ke Tanah Air usai pemerintah berencana menerapkan pajak minimum global 15% untuk perusahaan multinasional.
Ketua Umum Gamma Dadang Asikin menjelaskan masih banyak permasalahan ihwal ketidakpastian hukum, birokrasi perizinan investasi, dan beban biaya untuk berusaha yang masih perlu dibenahi pemerintah Indonesia. Kini, investor asing akan ditambahkan beban pajak minimum global 15%.
“Kita tahu pemerintah sedang bebenah dalam hal perizinan ini, walaupun di lapangan masih sering terjadi terkendala dengan perizinan dan kebijakan masing-masing sektor atau kementerian/lembaga,” jelas Dadang kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).
Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah lebih giat mensosialisasikan kepada calon investor asing ihwal berbagai insentif termasuk pengurangan pajak korporasi atau tax holiday usai resmi diperpanjang hingga akhir 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2024.
Kendari demikian, Dadang juga meminta pemerintah memperluas cakupan penerima manfaat tax holiday, tak hanya menyasar ke industri pionir, sehingga manfaatnya semakin terasa ke perekonomian secara keseluruhan.
“[Contohnya] industri yang berkontribusi, yang memberikan efek domino besar terhadap pertumbuhan industri, dan/atau menjawab masalah tentang rantai pasok bahan baku yang menopang industri hilir berikutnya,” jelas Dadang.
Dia beralasan, jika bahan baku logam tetap tidak ada di dalam negeri maka insentif tax holiday tidak akan terlalu berpengaruh ke industri pengerjaan logam. Oleh sebab itu, industri yang memuluskan rantai pasok bahan baku juga perlu diberi insentif tax holiday.
Apalagi, sambungnya, beberapa mesin impor malah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk sehingga selama ini tercipta arena bertarung yang tidak seimbang.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa sudah 100 negara lebih yang menerapkan pajak minimum global 15% tersebut. Dia mengungkapkan, jika Indonesia tidak memungut pajak minimum global 15% kepada perusahaan asing maka negara asal korporasi tersebut yang akan memungutnya.
Rosan mengaku pihaknya sudah mensosialisasikan kepada calon investor asing terkait penerapan pajak minimum global tersebut di Indonesia. Kendari demikian, sambungnya, pemerintah akan memberikan insentif lain kepada perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.
“Kita sudah melakukan asessment [penilaian] sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga pajak minimum global yang 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain,” katanya usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).
GELORA.CO – Nicke Widyawati telah dicopot jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan digantikan oleh Simon Aloysius Mantiri.
Hal ini berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan, pergantian direksi BUMN pasti bermuatan politis karena mitra kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang isinya merupakan politikus.
“Seorang CEO BUMN itu harus bisa diterima kalangan politik, dan Presiden Prabowo mungkin sudah tidak cocok dengan Nicke. Bukan berarti kinerjanya jelek tapi bisa jadi tidak searah dengan kebijakan pemerintah sekarang saja,” kata Komaidi saat dihubungi Tribun, Senin (4/11/2024).
Diketahui, BUMN strategis seperti Pertamina posisi direksi maupun komisaris ditentukan melalui Tim Penila Akhir (TPA) yang diketuai Presiden.
Menurutnya, Prabowo memilih Simon karena merasa sudah dekat, terlebih pernah membantunya dalam konstestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Kalau sudah kenal kan nyaman bekerjanya,” ucap Komaidi.
Dikutip dari gerindra.id, Simon masuk dalam jajaran pengurus Gerindra periode 2020-2025.
Di bidang politik, Simon tercatat sebagai anggota Dewan Pembina DPP Gerindra dari total 48 anggota.
Pada saat kontestasi Pilpres 2024, Simon juga memegang jabatan strategis di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Jabatan yang ia emban adalah sebagai Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran.
Baru Diajak Rapat di Istana
Pada Rabu (30/11/2024), Presiden Prabowo mengumpulkan para Menterinya di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Mereka yang telah tiba di Istana diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keungan Sri Mulyani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan lainnya.
Hadir juga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Dirut Pertamina Nicke Widyawati
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat yang digelar merupakan rapat internal yang salah satunya membahas soal ekonomi.
“Rapat internal, nanti setelah rapat saya sampaikan, (subsidi) salah satunya,” kata Airlangga.
Hal senada disampikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia mengatakan bahwa rapat digelar membahas program subsidi.
“Iya salah satunya itu (subsidi),” katanya.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengatakan bahwa rapat digelar untuk membahas program subsidi. Kementeriannya memiliki program subsidi BLT melalui dana desa
“Karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsisdi BLT melalui dana desa jadi ini mungkin di koordinasikan isinya apa nanti saya mau ikut dulu,” pungkasnya.
Profil Nicke Widyawati
Nicke Widyawati lahir di Tasikmalaya, pada 25 Desember 1967.
Ia merupakan lulusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung dan lulusan S2 Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran.
Semasa menjadi mahasiswa di ITB, Nicke Widyawati sudah bekerja di Bank Duta Cabang Bandung.
Saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
Dikutip dari situs Pertamina, Nicke Widyawati menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Keputusan No. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati dipercaya sebagai Direktur SDM Pertamina.
Ia pernah menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero).
Nicke Widyawati juga pernah bekerja di bidang konstruksi yaitu di PT Rekayasa Industri (Rekin).
Dirinya mulai bekerja di PT Rekayasa Industri sejak 1991.
Di PT Rekayasa Industri (Rekind), Nicke Widyawati pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis PT Rekayasa Industri (Rekind) Persero dan Vice President Corporate Strategy Unit (CSU).
Bahkan, ia mendapatkan kepercayaan untuk memegang posisi sebagai Dirut PT Mega Eltra, perusahaan BUMN di bidang kelistrikan dan peralatan teknik.
Selain itu, Nicke Widyawati juga dipercaya untuk mengemban jabatan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN tahun 2014-2017, dilansir TribunnewsWiki.com.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dalam konferensi pers, di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2023) (Tribunnews/Ibriza Fasti Ifhami)
Kemudian, Nicke pernah ditugaskan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas ini sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) pada akhir 2017.
Nicke Widyawati pun sempat menjabat sebagai Plt Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina.
Penugasan Nicke tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-39/MBU/02/2018 tanggal 13 Februari 2018.
Setelah itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno resmi menunjuk Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
Selama berkarier, ia pernah mendapatkan penghargaan Anugerah Perempuan Indonesia 2013 dari Kementerian BUMN.
Pada tahun yang sama, Nicke Widyawati juga meraih penghargaan Women’s Work of Female Grace 2013 dari Indonesia Asia Institute.
Dirut Pertamina Dua Periode
Pada tahun 2022 lalu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) telah mengukuhkan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina untuk periode kedua.
Penetapan tersebut, tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No SK-199/MBU/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina yang ditandatangani Senin, 19 September 2022 lalu.
Nicke Widyawati dinilai oleh Pemegang Saham mampu mengantarkan Pertamina menjalankan transformasi perusahaan sekaligus meraih kinerja terbaik sepanjang periode pertama kepemimpinannya yakni April 2018 hingga September 2022.
Hingga Nicke Widyawati kembali terpilih di perusahaan pelat merah itu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina pada Senin (3/10/2022) lalu.
Harta Kekayaan
Berikut ini data harta kekayaan Nicke Widyawati yang dikutip Tribunnews.com dari situs resmi eLKHPN, berdasarkan Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan Tahun: 29 Maret 2022/Periodik – 2021:
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 32.845.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 5.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/360 m2 di KAB / KOTA KOTA
TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp 1.100.000.000
4. Tanah Seluas 629 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,
HASIL SENDIRI Rp 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 393 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA
TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp 1.100.000.000
6. Tanah Seluas 715 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,
HASIL SENDIRI Rp 200.000.000
7. Tanah Seluas 714 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,
HASIL SENDIRI Rp 200.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 950 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 7.500.000.000
9. Tanah Seluas 563 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 788 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 15.250.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
12. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA
2021JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
13. Tanah Seluas 478 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,
HASIL SENDIRI Rp 100.000.000
14. Tanah Seluas 368 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
15. Tanah Seluas 818 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.925.000.000
1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD STANDARD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 850.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ GLE400 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.= 775.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 212.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. —-
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.064.952.698
F. HARTA LAINNYA Rp. 1.000.000.000
Sub Total Rp 75.046.952.698
Utang –
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi terbatas alias rakortas pada Minggu (3/11/2024). Terdapat sejumlah poin penting dari hasil rakortas tersebut mulai dari perpanjangan tax holiday hingga nasib rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%.
Dalam rakortas tersebut, dibahas berbagai program kerja jangka pendek sejumlah kementerian perekonomian. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kawasan Jakarta Selatan.
Turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, juga para wakil menteri serta para pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian.
Usia rakortas, Airlangga dan jajaran menteri memberikan keterangan pers. Berikut rangkuman sejumlah poin penting hasil rakortas yang disampaikan Airlangga:
Perpanjangan Tax Holiday
Pemerintah memperpanjang ketentuan pengurangan hingga pembebasan pajak korporasi atau tax holiday. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/2020, insentif pajak itu semestinya berakhir pada 9 Oktober 2024 tetapi kini telah diperpanjang hingga 31 Desember 2025.
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
“Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting, proporsinya sangat besar terhadap investasi yang masuk itu kurang lebih di atas 25%,” ujar Rosan usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).
Kendati demikian, ada sedikit perbedaan dalam aturan terbaru tersebut. Kini, perusahaan asing atau korporasi multinasional tidak akan menerima tax holiday secara maksimal sebagai akibat dari penerapan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.
Perpanjangan Diskon PPN Perumahan hingga Mobil Listrik
Pemerintah memperpanjang sejumlah insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, mulai dari sektor perumahan hingga kendaraan listrik, hingga tahun depan atau 2025.
Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.
“Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga.
Dia belum merincikan besaran anggaran maupun unit untuk setiap perpanjangan insentif PPN-DTP tersebut karena masih dalam pembahasan lebih lanjut. Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat.
Nasib Rencana Kenaikan PPN
Airlangga menyatakan belum ada keputusan final soal rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Dia mengakui, kenaikan PPN sebesar 1% tersebut sudah diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Kendati demikian, aturan tersebut akan dikaji kembali bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan,” kata Airlangga.
Insentif Industri Padat Karya
Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.
Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.
“Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi,” jelas Airlangga.
Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.
Aturan Baru Perburuhan hingga Aksesi OECD & BRICS
Airlangga juga menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyesuaikan aturan perburuhan akibat hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal UU Cipta Kerja.
“Pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan kerjaan dan menteri tenaga kerja akan segera mempersiapkan regulasi,” katanya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan. Pihaknya juga akan melakukan penyesuaian tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif.
Dia turut menegaskan, pemerintah akan terus berusaha mempercepat penandatanganan perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) hingga aksesi ke BRICS dan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).