Xcloud.id

Tag: Rosan Roeslani

  • Luhut nilai kebijakan dagang AS jadi peluang RI tingkatkan PDB

    Luhut nilai kebijakan dagang AS jadi peluang RI tingkatkan PDB

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kebijakan proteksionisme pasar yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan persentase pendapatan produk domestik bruto (PDB).

    Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa menyatakan, pihaknya memproyeksi dari kebijakan tersebut PDB Indonesia bisa meningkat hingga 0,8 persen.

    “Dampaknya terhadap PDB Indonesia, potensinya positif menambah persentase poin hingga 0,8 persen,” ujar dia.

    Meski demikian menurut dia, untuk mewujudkan peningkatan PDB dari proteksionisme pasar AS, Indonesia harus bisa mengambil peluang relokasi pasar global dan meningkatkan realisasi penanaman modal asing (PMA). Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kemudahan berbisnis di Tanah Air.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan potensi peningkatan PDB akan menjadi lebih besar apabila pengusaha di pasar domestik melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara mitra.

    Luhut memastikan, meski AS tengah menerapkan proteksionisme pasar, namun hubungan Indonesia dengan negara tersebut tetap baik.

    “Presiden (Prabowo) juga membangun hubungan baik dengan Presiden Trump, dan sekarang sedang menyiapkan surat ke Presiden Trump yang membahas tentang peningkatan kolaborasi,” kata Luhut.

    Luhut mengatakan, disamping adanya potensi peningkatan PDB, Indonesia juga saat ini tengah menghadapi beberapa tantangan, di antaranya yakni dinamika ketahanan pangan global, distrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, serta kompetisi ekonomi dan dinamika geopolitik.

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan siap melakukan penyesuaian kebijakan apabila dibutuhkan dalam memitigasi dampak kebijakan tarif dagang yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan penyesuaian tersebut akan dilakukan pihaknya untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan akan menerapkan tarif sebesar 25 persen pada semua komoditas impor baja dan aluminium.

    Presiden AS ke-47 tersebut juga sudah menerapkan tarif 10 persen terhadap barang yang berasal dari China, sehingga China merespons hal itu dengan memberikan tarif tambahan 15 persen terhadap batu bara dan gas alam cair (LNG) dari Amerika Serikat.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden wajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor SDA di DN

    Presiden wajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor SDA di DN

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri di Istana Presiden Senin 17/2/2025 (Foto : Radio Elshinta Hutomo Budi)

    Presiden wajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor SDA di DN
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 17 Februari 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang diumumkan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (17/2/2025). 

    “Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025,” ujar Presiden Prabowo.

    Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    “Dengan langkah ini, di tahun 2025 devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar,” ungkap Presiden.

    Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri. Diantaranya adalah untuk menukar ke rupiah di bank yang sama guna operasional bisnis, membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam valuta asing, hingga membayar dividen dalam bentuk valuta asing.

    “Empat, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. Lima, pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing,” ucap Presiden.

    Sementara itu, bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025, dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam konferensi pers tersebut diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.

    Penulis : Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Apple Disebut Setuju Bangun Pabrik di Indonesia agar iPhone 16 Bisa Dijual

    Apple Disebut Setuju Bangun Pabrik di Indonesia agar iPhone 16 Bisa Dijual

    Jakarta, Beritasatu.com – Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) disebut telah setuju untuk membangun pabrik di Indonesia. Hal ini imbas penjualan iPhone 16 yang telah rilis sejak Oktober 2024 belum bisa dipasarkan di Tanah Air imbas kurangnya investasi dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di Indonesia.

    Mengutip Nikkei Asia, Kamis (13/2/2025), Apple disebut sedang melakukan pembicaraan dengan beberapa pemasok mengenai peluang untuk memproduksi iPhone secara lokal di Indonesia.

    Meskipun belum ada pernyataan resmi terkait rencana pembangunan pabrik Apple di Indonesia, tetapi jika terealisasi, langkah ini akan menjadi perkembangan besar bagi industri teknologi di Indonesia. Hal ini juga menjadi sinyal iPhone 16 bisa dijual di Indonesia.

    Namun, agar dapat memenuhi persyaratan kandungan lokal sebesar 35% hingga 40%, Apple kemungkinan perlu mengalokasikan investasi yang signifikan serta waktu yang tidak sebentar.

    Selain itu, fasilitas pabrik produksi Apple di Batam yang saat ini digunakan untuk membuat AirTag tidak akan berpengaruh terhadap larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia. Hal itu karena fasilitas tersebut tidak terkait langsung dengan produksi komponen utama perangkat tersebut.

    Sebagai catatan, meskipun iPhone 16 tidak dipasarkan secara resmi di Indonesia, Apple masih dapat mempertahankan eksistensinya dengan fokus pada lini produk lainnya.

    Berdasarkan perkiraan, sebelum larangan ini diberlakukan, penjualan iPhone di Indonesia diprediksi mencapai sekitar 2,9 juta unit pada 2024.

    Namun, dengan adanya pembatasan ini, jumlah pembeli iPhone di Indonesia diperkirakan menurun, sehingga Apple berupaya mencari strategi agar produknya tetap bisa dijangkau oleh konsumen di Indonesia.

    Pada Januari 2025, Menteri Investasi Rosan Roeslani menyebutkan, larangan iPhone 16 akan segera dicabut. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi lebih lanjut mengenai hal tersebut.

    Indonesia tetap konsisten dengan kebijakan kandungan lokal yang ditetapkan, sehingga Apple harus mempertimbangkan apakah akan berkomitmen pada produksi dalam negeri atau mengambil langkah investasi yang lebih besar untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada.

    Namun, apabila wacana pembangunan pabrik Apple di Indonesia ini terealisasi, maka dapat menjadi salah satu cara bagi Apple untuk memenuhi persyaratan investasi TKDN agar dapat memasarkan iPhone 16 di Tanah Air.

  • Prabowo Sambut Erdogan di Istana Bogor dengan 75 Pasukan Berkuda

    Prabowo Sambut Erdogan di Istana Bogor dengan 75 Pasukan Berkuda

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki Racep Tayyib Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).

    Dalam sambutan tersebut, terlihat sebanyak 75 pasukan berkuda hingga anak-anak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta orang-orang berbaju adat menyambut kehadiran orang nomor satu dari Tanah Seribu Budaya itu.

    Tak hanya Prabowo, delegasi Indonesia juga ramai menyambut Erdogan. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Lalu, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Selain itu nampak juga, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    Kemudian, juga terlihat Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait hingga, Duta Besar RI untuk Republik Turki Achmad Rizal Purnama.

    Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana menyebut bahwa tata upacara dilakukan penyambutan kenegaraan.

    Dia menyebut bahwa setelah kedua pimpinan negara melakukan inspeksi pasukan, maka akan berlanjut dengan perkenalan masing-masing delegasi, pertemuan tatap muka yang dilanjut pertemuan bilateral membahas isu strategis.

    “Nanti akan juga ada penandatangan dokumen,” katanya kepada wartawan di Istana Bogor, Rabu (12/2/2025).

    Terakhir, akan ada keterangan pers yang disampaikan Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan dan jamuan santap siang kenegaraan di halaman Istana Kepresidenan Bogor.

  • Menteri Ara Bertemu Pandu Sjahrir Malam Ini, Penunjukan Bos Danantara di Depan Mata? – Page 3

    Menteri Ara Bertemu Pandu Sjahrir Malam Ini, Penunjukan Bos Danantara di Depan Mata? – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, memberi sinyal bahwa Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagara Nusantara (Danantara) akan segera diluncurkan dalam waktu dekat.

    “Itu kan memang rencananya akan seperti itu ya, Insya Allah bisa diluncurkan dalam waktu segera,” kata Rosan di Four Seasons Hotel, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Rosan meyakini, BP Danantara akan jadi suatu kekuatan yang sangat besar untuk Indonesia dalam rangka mengembangkan ekonomi nasional. Termasuk dalam menghimpun investasi asing dari luar negeri.

    “Tentunya ini akan bersama-sama dengan pihak luar yang ingin berinvestasi, bersama-sama dengan Danantara. Saya rasa ini akan segera berjalan, dan ini akan jadi suatu kekuatan yang besar,” ungkap dia.

    Nomor 7 Terbesar di Dunia

    Pada kesempatan terpisah, Wakil Menteri (Wamen) BUMN, Dony Oskaria mengatakan, Danantara dapat mendorong Indonesia memiliki sebuah korporasi besar yang bisa menembus jajaran Fortune 500, bahkan menjadi perusahaan nomor 7 terbesar di dunia.

    “Kita akan memiliki satu korporasi yang kalau kita lihat di Fortune 500 itu nanti kita punya perusahaan yang nomor 7 terbesar di dunia,” kata Wamen BUMN Dony Oskaria.

    Dony menyebut, dengan pembentukan Danantara akan memberikan daya dobrak yang luar biasa terhadap perekonomian Indonesia. Dengan pembentukan holding company, Indonesia akan memiliki kapitalisasi aset lebih dari Rp 11.000 triliun.

    “Kita akan punya satu holding company yang memiliki kapitalisasi aset lebih daripada Rp 11.000 triliun. Nah, itu dalam satu company. Dan dalam satu company artinya kita akan menjadi di Fortune 500 itu perusahaan dengan nomor 7 terbesar di dunia,” ujarnya.

  • Curhat Rosan: Anggaran Dipangkas, Target Investasi Tak Berubah – Page 3

    Curhat Rosan: Anggaran Dipangkas, Target Investasi Tak Berubah – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani menyerukan para ASN di kementeriannya untuk terus semangat bekerja, meski adanya pemangkasan anggaran belanja. Rosan mengaku, ia sendiri sudah berbicara dengan jajaran dan pegawai Kementerian Investasi dan Hilirisasi terkait pemangkasan tersebut.

    Ia mengungkapkan bahwa kementeriannya sepakat untuk tidak menurunkan target, termasuk target investasi.

    “Berapa pun anggaran yang diberikan kepada kami, kami sudah bicara ke tim, semangat harus tetap tinggi, etos kerja tetap tinggi, dan target harus tetap tercapai,” ungkap Rosan usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan penghematan belanja sebesar Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025 dengan menerbitka Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 dalam tindak lanjutnya terhadap Inpres 1/2025 tersebut.

    16 Pos Belanja Pemerintah yang Dikenakan Efisiensi

    Dalam kebijakan tersebut, ditetapkan 16 pos belanja yang akan dilakukan efisiensi anggaran sebagai berikut:

    Alat tulis kantor (ATK) 90 persen
    Kegiatan seremonial 56,9 persen
    Rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen
    Kajian dan analisis 51,5 persen
    Diklat dan bimtek 29 persen
    Honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen
    Percetakan dan suvenir 75,9 persen
    Sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen
    Lisensi aplikasi 21,6 persen
    Jasa konsultan 45,7 persen
    Bantuan pemerintah 16,7 persen
    Pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen
    Perjalanan dinas 53,9 persen
    Peralatan dan mesin 28 persen
    Infrastruktur 34,3 persen
    Belanja lainnya 59,1 persen

     

  • Ale Berawi Mengundurkan Diri, Begini Respons Otorita IKN – Page 3

    Ale Berawi Mengundurkan Diri, Begini Respons Otorita IKN – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap menghimpun investasi asing untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun anggaran pembangunannya pada 2025 untuk sementara dilakukan pemblokiran.

    Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, menyampaikan bahwa pihaknya tetap berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk menarik investasi.

    “Kami bekerjasama dengan Otorita di sana, bahwa kami tetap komit untuk tetap mempromosikan apa-apa saja yang ada di IKN tersebut,” ujar Riyatno di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Ia mengutarakan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terus berkoordinasi soal kelanjutan investasi di IKN. Seperti untuk beberapa proyek yang telah berjalan di bidang perhotelan dan pendidikan.

    Rosan pun disebut telah mengajak mitra investasi asal Singapura untuk ikut menanamkan modalnya di proyek ibu kota baru.

    “Pak Menteri juga telah bertemu dengan Kepala Otorita IKN, pak Basuki (Hadimuljono). Pak Menteri juga sudah mencarikan investor dari Singapura sebenarnya,” imbuh Riyatno.

    Sayangnya, ia belum bisa menyampaikan secara detil bentuk investasi seperti apa yang dilakukan Singapura di IKN. “Tapi sudah dilakukan koordinasi. Bahkan pak Menteri sudah ke sana,” sambungnya.

    Adapun Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya menyampaikan, pembangunan IKN belum ada kelanjutan lantaran anggarannya kena blokir Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

    Pemblokiran anggaran IKN terjadi lantaran adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, alokasi dana negara untuk kelanjutannya masih menunggu persetujuan Komisi V.

    “Realisasi anggaran IKM kayaknya belum ada, kan anggaran kita diblokir semua,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

     

  • Petinggi Otorita IKN Ale Berawi Mengundurkan Diri, Ada Apa? – Page 3

    Petinggi Otorita IKN Ale Berawi Mengundurkan Diri, Ada Apa? – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap menghimpun investasi asing untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun anggaran pembangunannya pada 2025 untuk sementara dilakukan pemblokiran.

    Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, menyampaikan bahwa pihaknya tetap berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk menarik investasi.

    “Kami bekerjasama dengan Otorita di sana, bahwa kami tetap komit untuk tetap mempromosikan apa-apa saja yang ada di IKN tersebut,” ujar Riyatno di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Ia mengutarakan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terus berkoordinasi soal kelanjutan investasi di IKN. Seperti untuk beberapa proyek yang telah berjalan di bidang perhotelan dan pendidikan.

    Rosan pun disebut telah mengajak mitra investasi asal Singapura untuk ikut menanamkan modalnya di proyek ibu kota baru.

    “Pak Menteri juga telah bertemu dengan Kepala Otorita IKN, pak Basuki (Hadimuljono). Pak Menteri juga sudah mencarikan investor dari Singapura sebenarnya,” imbuh Riyatno.

    Sayangnya, ia belum bisa menyampaikan secara detil bentuk investasi seperti apa yang dilakukan Singapura di IKN. “Tapi sudah dilakukan koordinasi. Bahkan pak Menteri sudah ke sana,” sambungnya.

    Adapun Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya menyampaikan, pembangunan IKN belum ada kelanjutan lantaran anggarannya kena blokir Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

    Pemblokiran anggaran IKN terjadi lantaran adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, alokasi dana negara untuk kelanjutannya masih menunggu persetujuan Komisi V.

    “Realisasi anggaran IKM kayaknya belum ada, kan anggaran kita diblokir semua,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

  • Menteri Rosan Bidik 3 Vendor Baru Investasi Apple di Indonesia – Page 3

    Menteri Rosan Bidik 3 Vendor Baru Investasi Apple di Indonesia – Page 3

     Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan, investasi Apple di Indonesia tidak dilakukan langsung oleh induk perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut, melainkan lewat pihak vendor. 

    Model investasi melalui vendor juga turut dilakukan Apple di negara-negara lain. Untuk di Indonesia, perusahaan memakai vendor untuk membangun pabrik AirTag di Batam, Kepulauan Riau.  

    “Saya musti koreksi ya, yang investasi itu bukan Apple, tapi vendor-nya Apple. Karena itu yang mereka lakukan, baik di India, Vietnam, Malaysia, bukan Apple-nya,” jelas Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    “Contohnya, ini handphone Apple. Satu handphone ada 320 vendor. Di Thailand, di Malaysia, Vietnam, vendor-nya lebih dari 35, ada yang hampir 40 vendor-nya. Di kita, itu baru hanya ada satu,” dia menambahkan. 

    Meskipun baru satu vendor, Rosan meyakini investasi Apple di Tanah Air bakal turut mendongkrak neraca perdagangan Indonesia. Lantaran 65 persen dari hasil produksi vendor tersebut akan berorientasi ekspor, dan berkontribusi pada nilai ekspor Indonesia. 

    Dalam hal ini, dia menjelaskan investasi Apple USD 200 juta untuk pembuatan pabrik AirTag di Batam. Adapun nilai total investasi yang diajukan Apple sebesar USD 1 miliar, merujuk pada pendapatan dari hasil penjualan. 

    “Memang investasi Apple itu tuh adalah mereka one billion (USD) in term of revenue-nya mereka sebagai offtaker,” kata Rosan. 

    “Jadi ini untuk ekspor kita juga akan meningkat. Dan ini akan terus meningkat dari USD 1 billion ke USD 2 billion, sampai dengan USD 10 billion dalam waktu yang nanti tidak lama,” ia menambahkan. 

     

  • Penerbitan Izin Usaha Memakan Waktu Lama, Kementerian BKPM akan Lakukan Evaluasi

    Penerbitan Izin Usaha Memakan Waktu Lama, Kementerian BKPM akan Lakukan Evaluasi

    JABAR EKSPRES – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyampaikan bahwa proses perizinan di Indonesia memakan waktu lama, bahkan hingga berbulan-bulan.

    Dalam hal ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan tengah menggodok untuk penerapan sistem penerbitan izin usaha menggunakan skema fiktif positif.

    Riyatno selaku Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjelaskan skema fiktif postif yaitu penerbitan izin secara otomatis jika tenggat waktu yang ditentukan dalam proses perizinan sudah melewati batas.

    BACA JUGA: Menteri Investasi atau BKPM Segera Terbitkan Izin Usaha Tambang Batu Bara untuk PBNU

    “Kami sudah memetakan fiktif positif itu apa saja, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ya, akan diluncurkan oleh Pak Menteri,” kata dia.

    Riyatno mengatakan pihaknya sudah membahas secara internal mengenai penerapan skema izin usaha tersebut dengan membagi dua macam perizinan.

    “Untuk perizinan berusaha itu ada sekitar 900an izin. Dan ini dibagi menjadi dua, ada yang hak akses, dan ada integrasi. Jadi ini akan dilakukan secara bertahap nantinya,” katanya.

    Sementara itu, Shinta Kamdani Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan jika Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerapkan skema tersebut dalam proses perizinan, hal ini akan menjadi suatu hal penting dalam kemajuan iklim usaha.

    BACA JUGA: Tetap Perhatikan Hak Warga Terdampak, BKPM Kebut Proyek Pembangunan Rempang Eco City

    “Saya rasa dengan cara ini, kami semakin yakin, dan perlu diberikan kepastian. Apabila proses perizinan dalam beberapa hari belum terbit, maka itu secara otomatis akan terbit,” katanya.

    Adapun merujuk pada laporan kesiapan bisnis (business ready) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia rata-data memiliki nilai 63 poin atau masuk ke dalam kategori level secondary.

    Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dari laporan itu terdapat bahwa proses perizinan masuknya suatu bisnis (business all entry) ke Tanah Air yakni rata-rata 65 hari, sementara biasanya di negara maju, proses tersebut hanya memakan waktu 1 hingga 3 hari.