Tag: Rosan Roeslani

Ratas Mendadak, Prabowo Panggil Menteri Kabinet ke Hambalang pada Minggu (16/5)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (16/3/2025).

Prabowo dan menteri kabinet membahas sejumlah isu mulai dari percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis. Khususnya agar memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian terkait telah menginventarisasi sejumlah proyek hilirisasi di sektor mineral, batubara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan.

Menurutnya, analisis menyeluruh dilakukan untuk menentukan prioritas proyek-proyek yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami prioritaskan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” ujar Rosan usai rapat di Hambalang, Minggu (16/3/2025).

Rosan menambahkan proyek hilirisasi juga dinilai dari kontribusinya dalam menurunkan impor, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya saing industri nasional.

Rosan menekankan arahan Kepala Negara agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap awal, melainkan menjadi pintu masuk bagi proses industrialisasi yang lebih luas.

“Arahan Bapak Presiden adalah yang paling banyak menciptakan multiple-nya. Sehingga ini bisa menjadi industrialisasi, karena hilirisasi ini adalah bagian dari ujungnya industrialisasi ini,” jelasnya.

Tidak hanya berorientasi ekonomi makro, proyek-proyek hilirisasi juga diarahkan untuk melibatkan para petani tambak, petani perkebunan, hingga masyarakat sekitar, agar kesejahteraan mereka turut meningkat.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keseriusan Presiden dalam mendorong hilirisasi tercermin dari pelaksanaan rapat di hari Minggu. Bahlil juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya.

“Ini adalah bentuk dari perhatian keseriusan Bapak Presiden dalam mengawal, mengecek program-program yang sudah diperintahkan kepada menteri-menterinya,” ungkap Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa rapat juga menindaklanjuti keputusan Presiden mengenai implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas.

Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan arahan agar proyek-proyek tersebut mengutamakan serapan tenaga kerja, mengombinasikan teknologi dengan padat karya, serta memprioritaskan industri substitusi impor.

“Bapak Presiden mengarahkan kepada kita agar implementasinya harus betul-betul profesional dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi,” ucap Bahlil.

Lebih lanjut, Prabowo juga menekankan pentingnya penyebaran investasi hilirisasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak terpusat di satu pulau saja. Hal tersebut penting agar terjadi penyebaran ekonomi di seluruh Indonesia.

“Ini adalah bagian daripada instrumen untuk pertumbuhan ekonomi,” pungkas Bahlil.

16/03/2025 20:05
Ratas Kabinet Mendadak, Prabowo Panggil Menteri Kabinet ke Hambalang

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (16/3/2025).

Prabowo dan menteri kabinet membahas sejumlah isu mulai dari percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis. Khususnya agar memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian terkait telah menginventarisasi sejumlah proyek hilirisasi di sektor mineral, batubara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan.

Menurutnya, analisis menyeluruh dilakukan untuk menentukan prioritas proyek-proyek yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami prioritaskan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” ujar Rosan usai rapat di Hambalang, Minggu (16/3/2025).

Rosan menambahkan proyek hilirisasi juga dinilai dari kontribusinya dalam menurunkan impor, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya saing industri nasional.

Rosan menekankan arahan Kepala Negara agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap awal, melainkan menjadi pintu masuk bagi proses industrialisasi yang lebih luas.

“Arahan Bapak Presiden adalah yang paling banyak menciptakan multiple-nya. Sehingga ini bisa menjadi industrialisasi, karena hilirisasi ini adalah bagian dari ujungnya industrialisasi ini,” jelasnya.

Tidak hanya berorientasi ekonomi makro, proyek-proyek hilirisasi juga diarahkan untuk melibatkan para petani tambak, petani perkebunan, hingga masyarakat sekitar, agar kesejahteraan mereka turut meningkat.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keseriusan Presiden dalam mendorong hilirisasi tercermin dari pelaksanaan rapat di hari Minggu. Bahlil juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya.

“Ini adalah bentuk dari perhatian keseriusan Bapak Presiden dalam mengawal, mengecek program-program yang sudah diperintahkan kepada menteri-menterinya,” ungkap Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa rapat juga menindaklanjuti keputusan Presiden mengenai implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas.

Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan arahan agar proyek-proyek tersebut mengutamakan serapan tenaga kerja, mengombinasikan teknologi dengan padat karya, serta memprioritaskan industri substitusi impor.

“Bapak Presiden mengarahkan kepada kita agar implementasinya harus betul-betul profesional dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi,” ucap Bahlil.

Lebih lanjut, Prabowo juga menekankan pentingnya penyebaran investasi hilirisasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak terpusat di satu pulau saja. Hal tersebut penting agar terjadi penyebaran ekonomi di seluruh Indonesia.

“Ini adalah bagian daripada instrumen untuk pertumbuhan ekonomi,” pungkas Bahlil.

16/03/2025 20:05
Premanisme Ormas Bikin Resah Dunia Usaha, HKI Ungkap Nilai Kerugian Ratusan Triliun Rupiah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang kerap berujung pada aksi premanisme semakin meresahkan dunia usaha, khususnya di kawasan industri.

Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mengungkapkan bahwa banyak investor merasa tidak nyaman dengan keberadaan ormas yang melakukan aksi seperti demonstrasi dan penyegelan di kawasan industri.

Dampaknya, kerugian akibat investasi yang batal maupun keluar dari kawasan industri dapat mencapai angka fantastis, yakni ratusan triliun rupiah.

Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, menyatakan bahwa gangguan keamanan semacam ini sangat merugikan dunia usaha, terutama di wilayah seperti Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam.

“Perhitungan kerugiannya bukan hanya bagi investasi yang sudah keluar, tetapi juga yang gagal masuk. Angkanya bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” ungkap Sanny dalam sebuah diskusi di Jakarta, dikutip Jumat (14/3/2025).

Namun, gangguan dari ormas maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak hanya terjadi di kawasan industri.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) juga melaporkan adanya intimidasi yang dilakukan ormas terhadap anggotanya, khususnya saat menarik kendaraan nasabah yang menunggak cicilan.

Beberapa daerah yang menjadi fokus perhatian APPI adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana debitur sering kali mengalami intimidasi dari ormas yang menghalangi proses eksekusi kendaraan.

Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF), Ristiawan Suherman, mengungkapkan bahwa intimidasi oleh ormas dalam proses eksekusi kendaraan nasabah dapat berdampak pada peningkatan kredit macet.

“Dampak yang dirasakan bagi perusahaan pembiayaan jika terjadi peningkatan kredit macet dari nasabah, salah satunya adalah berpengaruh pada rasio Non-Performing Financing (NPF). Rasio NPF menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kesehatan portofolio perusahaan,” ujarnya.

Kondisi ini berdampak pada perusahaan pembiayaan, dengan meningkatnya kredit macet yang berpengaruh terhadap rasio NPF serta kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman kepada bank.

Sebagai dampaknya, perusahaan pembiayaan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan, terutama di daerah yang rawan konflik.

APPI dan sejumlah pihak menekankan pentingnya penyelesaian sengketa sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan dengan menggunakan kekuatan ormas atau LSM.

Dalam hal ini, Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan menjadi pedoman utama yang harus diikuti untuk menjaga ketertiban dan keamanan dunia usaha.

Tindakan intimidasi semacam ini juga menambah beban ekonomi, mengganggu aktivitas usaha, dan berpotensi merusak stabilitas keuangan di daerah.

Di beberapa wilayah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, beberapa LSM atau ormas mulai memberikan perlindungan kepada debitur bermasalah yang kesulitan membayar cicilan kendaraan.

RH, seorang anggota LSM di Surabaya Utara, mengakui bahwa beberapa anggota LSM membantu debitur agar terhindar dari penagihan atau mendapatkan keringanan pembayaran dengan cara tertentu.

Untuk menjadi anggota LSM, debitur hanya perlu membayar biaya administrasi yang bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Setelah menjadi anggota, debitur diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan stiker khusus yang dapat ditempel pada kendaraan mereka. Stiker ini berfungsi sebagai perlindungan agar kendaraan tidak disita oleh debt collector.

Kondisi ini berpotensi mempengaruhi perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, para pelaku usaha serta pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak.

Pemerintah Bersiap Perangi Ormas yang Mengganggu Investasi

Masalah gangguan investasi dari kelompok ormas telah dilaporkan sejumlah investor kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah kini berupaya menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai langkah strategis guna memastikan stabilitas investasi di dalam negeri.

Deklarasi perang pemerintah terhadap ormas yang mengganggu investasi menandai langkah serius dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan dunia usaha di Indonesia.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap ormas yang melakukan aksi premanisme dan mengganggu investasi.

“Kami akan mengkaji ulang dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta DPR untuk menilai mana ormas yang bermanfaat dan mana yang meresahkan iklim investasi di negara kita,” kata Luhut dalam keterangan resminya, Jumat (14/3/2025).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pendataan terhadap ormas-ormas yang diduga menghambat investasi.

Namun, ia tidak merinci apakah setelah pendataan tersebut akan dilakukan langkah penertiban atau pembinaan.

“Kami akan melihat satu per satu, banyak yang sedang kami inventarisasi,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (13/3/2025).

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menilai pentingnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sekitar guna mendukung investasi yang dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan usaha lokal seperti restoran dan penginapan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap ormas yang diduga melakukan pemerasan terhadap pengusaha dan meminta jatah proyek di kawasan industri.

Jika terbukti, aksi tersebut merupakan tindak pidana yang harus ditangani oleh aparat hukum.

Yassierli juga menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja baru sebagai solusi dalam mengurangi aksi premanisme yang menghambat dunia usaha.

14/03/2025 21:17
Dua Anak Hashim & Mantan Kepala OIKN Masuk Kepengurusan Kadin

Jakarta –

Hari ini Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyelenggarakan pengukuhan kepengurusan Kadin Indonesia periode 2024-2029. Dalam momentum tersebut, ada sederet nama-nama familiar yang masuk jadi kepengurusan Kadin.

Misalnya, Mantan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe hingga Hashim Djojohadikusumo beserta kedua anaknya yang juga ikut masuk sebagai anggota Kadin.

Hal ini berdasarkan SK Kadin Indonesia Nomor 14/DP/III/II/2025 Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Penyempurnaan, Susunan, dan Komposisi Personalia Dewan Kehormatan, Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2024-2029. SK tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator, Bidang Organisasi Komunikasi dan Pemerintahan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa.

Hashim Djojohadikusumo sendiri menempati posisi Ketua Dewan Penasihat. Adapun putra Hashim, Aryo Djojohadikusumo sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara putrinya, Rahayu Saraswati menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan.

Selanjutnya, Andi Syamsudin Arsyad atau yang dikenal Haji Isam diberikan amanah sebagai Anggota Dewan Penasihat. Kemudian, Menteri Investasi/Hilirisasi BKPM sekaligus CEO Badan Pelaksana Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Sementara, anggota Dewan Kehormatannya ada Aburizal Bakrie.

Lalu, eks Juru Bicara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, juga masuk kepengurusan Kadin, yakni Dino Patti Djalal. Dino menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan.

Selebritas Raffi Ahmad juga ikut menjadi pengurus Kadin Indonesia, yakni sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif. Ada pula Chief Operating Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir yang menjadi Kepala Badan Ekosistem Digital Kadin Indonesia.

Tak ketinggalan, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas juga masuk kepengurusan Kadin Indonesia dengan menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Hilirisasi. Founder dan Chairman CT Corp, Chairul Tanjung (CT) sebagai Ketua Dewan Usaha.

(kil/kil)

14/03/2025 14:27
Menkomdigi Ingin Operator Sharing Network (MOCN) untuk Akselerasi 5G

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengusulkan penerapan model Multi-Operator Core Network (MOCN) untuk mempercepat adopsi 5G di Tanah Air.

Multi-Operator Core Network (MOCN) adalah model berbagi jaringan telekomunikasi yang memungkinkan beberapa operator seluler untuk berbagi infrastruktur jaringan akses radio (RAN) yang sama, termasuk menara, antena, dan spektrum frekuensi, sambil tetap mempertahankan jaringan inti (core network) mereka secara terpisah.

Model ini diklaim berhasil diterapkan di Malaysia. Sehingga, cakupan 5G di Malaysia sudah mencapai 80%.

Semantara itu, Indonesia masih tertinggal jauh dalam penetrasi jaringan 5G. Padahal, implementasi 5G di Malaysia dilakukan pada waktu yang sama dengan Indonesia di 2021.

Adapun, usul ini dikatakan saat pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani.

Meutya mengatakan, model ini memungkinkan operator berbagi infrastruktur, sehingga dapat mempercepat ekspansi jaringan sekaligus menekan biaya investasi.

Selain itu, pemanfaatan infrastruktur milik PLN juga menjadi solusi strategis dalam memperluas jaringan telekomunikasi ke daerah-daerah yang masih minim akses internet.

Dengan memanfaatkan tiang listrik PLN untuk distribusi serat optik, biaya investasi dapat ditekan hingga 67%, mempercepat penetrasi internet dengan lebih efisien.

“Implementasi 5G yang optimal dapat mengurangi Total Cost of Ownership (TCO) hingga 54% dibandingkan dengan 4G. Dengan strategi yang tepat, kita dapat memenuhi kebutuhan industri, bisnis, dan masyarakat akan jaringan yang lebih cepat dan andal,” kata Meutya dalam keteranganya dikutip, Kamis (13/3/2025).

Untuk mendukung pengembangan jaringan 5G, pemerintah juga akan segera merilis pita frekuensi 2,6 GHz pada 2025, meskipun masih menghadapi gugatan di PTUN dari MNC Group.

Sementara itu, pita 3,5 GHz, yang merupakan spektrum utama 5G global, masih digunakan untuk layanan satelit hingga 2034.

Dalam rangka memastikan transisi yang lancar dan berkelanjutan, diperlukan strategi migrasi spektrum yang komprehensif dan terkoordinasi.

Danantara memiliki peran strategis dalam mengawal proses ini, terutama karena tiga dari empat operator satelit nasional yang menggunakan pita 3,5 GHz berada di bawah portofolionya.

Dengan pendekatan inovatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Unsolicited, investasi digital akan diarahkan untuk mempercepat penetrasi internet, meningkatkan daya saing industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.

“Dengan migrasi spektrum yang terstruktur dan pemanfaatan aset BUMN secara optimal, kita dapat mewujudkan infrastruktur digital yang lebih merata dan inklusif. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045,” ujar Meutya.

Pemerintah menargetkan kecepatan broadband mobile mencapai 100 Mbps pada 2029, sesuai dengan RPJMN 2025-2029.

Dengan sinergi antara Komdigi, Kementerian Investasi, Danantara, serta sektor industri, Indonesia optimistis dapat menghadirkan infrastruktur digital yang lebih merata, inovatif, dan berkelanjutan.

14/03/2025 06:05
Mobil Listrik Murah Asal Vietnam VinFast Dibandrol Rp 200 Jutaan!

JABAR EKSPRES – Tidak akan begitu lama pabrik mobil listrik VinFast asal Vietnam akan di bangun di Kabupaten Subang Jawa Barat. Kepastian ini dibenarkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rosan Roeslani.

Menurutnya, pabrik yang ada di Subang Jawa Barat itu, akan memproduksi 50.000 mobil listrik dengan nilai investasi mencapai Rp 4 Triliun. Dan pihak VinFast sudah membeli tanah di Kabupaten Subang Jawa Barat.

BACA JUGA: Mobil Listrik NETA Kini Hadir di Bandung, Harga Paling Bersaing!

‘’Lahan yang sudah dibeli, seluas 120 hektare dan akan dijadikan pusat produksi di Indonesia,’’ ujar Rosan kepada wartawan, dikutip, Rabu, (12/03/2025).

Rosan mengatakan, target pasar mobil listrik Vinfast ini adalah masyarakat kelas menengah. Sebab, kendaraan listrik ini dibandrol hanya Rp 200-600 jutaan.

BACA JUGA: Pengguna Mobil Listrik di Jawa Barat Melonjak Drastis Capai 5.695 Unit

Selain itu, mobil listrik Vinfast ini memiliki beberapa tipe yang akan dijual di Indonesia. Pihak Vinfast juga sudah melakukan koordinasi dan menyatakan keseriusannya untuk segera membangun pabrik di Kabupaten Subang Jawa Barat itu.

“Iya. Benar. Vinfast sudah bertemu dengan kami juga untuk rencana membangun pabriknya di Indonesia,” kata Rosan.

BACA JUGA: Kendaraan Listrik Masih Kurang Diminati Masyarakat, Ombusman Ungkap Alasannya!

Vinfast memilih Indonesia untuk pengembangan bisnis ekspor mobil listri ke pasar Global. Selain itu, pangsa pasar mobil listri murah di Indonesia masih belum banyak yang menggarap.

Untuk diketahui, selain membangun pabrik di Subang, Vinfast juga akan memasarkan mobil listri secara langsung dengan mendatangkan kendaraan tersebut sebanyak 2.500 unit.

BACA JUGA: Indonesia – Vietnam jadi Mitra Strategis Kerja Sama Perdagangan!

Vinfast menunjukan keseriuasannya untuk memasarkan mobil listri dengan memperkenalkan terlebih dahulu produknya agar lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Selain itu, kedatangan kendaraan mobil listrik tersebut, merupakan bagian dari komitmen, pemerintah Indonesia untuk memberikan

BACA JUGA: Penyebab Mesin Mobil Bergetar saat Diam & Cara Mengatasinya

Sementara itu, Vinfast juga sudah mulai aktif memperkenalkan produknya melalui website dengan bahasa Indonesia. Di laman Vinfast.id terungkap, ada tiga tipe yang ditawarkan diantaranya tipe VF 3, VF e34, dan VF 5. (yan).

12/03/2025 18:03
VinFast Akan Produksi 50.000 Mobil Listrik hingga 100.000 “Charging Stastion” di Indonesia

VinFast Akan Produksi 50.000 Mobil Listrik hingga 100.000 “Charging Stastion” di Indonesia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Produsen
mobil listrik
asal Vietnam,
VinFast
, akan berinvestasi untuk memproduksi mobil listrik serta mendirikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) atau
charging station
di Indonesia.
Rencananya akan ada sekitar 100.000
charging station
di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.
“Mereka ingin berinvestasi di tahap pertama 30.000 sampai 100.000 charging station di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi,
Rosan Roeslani
, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Rosan memperkirakan, nilai investasi VinFast untuk mendirikan
charging station
itu sekitar USD 1 miliar.
”
Charging station
, kalau enggak salah 100.000, itu sekitar USD 1
billion
, tapi saya cek lagi agak lupa karena bertahap dari 30.000 sampai 100.000,” ujar dia.
Di sisi lain, ia juga mengatakan VinFast akan memproduksi 50.000 mobil listrik tahun depan.
VinFast menurut dia berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan pabrik produksi mobil listrik di Indonesia.
“Mereka mulai produksi rencananya tahun depan. Kapasitas 50.000 kendaraan,” kata Rosan.
Rosan mengungkapkan nilai investasi yang dikucurkan oleh VinFast terkait produksi mobil listrik mencapai Rp 4 triliun.
Ia menyebut, target pasar mobil listrik produksi VinFast adalah kelas menengah dengan harga Rp 200 juta sampai Rp 600 juta.
“Ada beberapa tipe yang diproduksi, harga jualnya antara Rp 200-600 juta
range
-nya disampaikan tadi,” ucap dia.
Dalam kesempatan ini, Rosan mengatakan VinFast sudah menentukan lokasi
charging station
yang akan dibangun.
VinFast juga sudah membeli tanah di Subang, Jawa Barat, seluas 120 hektar untuk dijadikan pusat produksi di Indonesia.
Rosan pun menyatakan Indonesia selalu terbuka jika ada produsen mobil listrik dari negara lain yang ingin berinvestasi di Indonesia.
“Buat kita, gimana infrastruktur mobil listrik ini ada. Jadi, kita terbuka, misalnya nanti kalau ada dari Eropa, Tesla, China mau buka
charging station
independen, kita bisa terbuka. Harapannya, penggunaan mobil listrik meningkat,” tutur dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/03/2025 16:53
Pemerintah Bangun Kilang Minyak Kapasitas 1 Juta Barel per Hari – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan bangun refinery atau kilang minyak raksasa dengan kapasitas 1 juta barel per hari.

Hal itu disampaikan Bahlil usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin malam, (10/3/2025).

“Akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barel, dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua sehingga terjadi pemerataan,” ujar Bahlil.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya rencana kilang minyak yang akan dibangun hanya berkapasitas 500 ribu barel per hari. Rencana awal tersebut diubah, yang kemudian ditingkatkan menjadi 1 juta barel per hari.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun fasilitas penyimpanan (storage) dengan kapasitas 1 juta barel per hari.

Sedangkan dalam sektor energi, pemerintah turut mendorong pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG, serta memperluas hilirisasi di sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan.

“Khusus untuk mineral batu bara, selain bauksit, kita juga akan mendorong persoalan nikel dan timah. Satu lagi, kita akan membangun solar panel dan pasir kuarsa yang akan kita tarik menjadi bagian dari mineral kritikal, karena ini menjadi potensi keunggulan komparatif bagi bangsa kita,” ungkap Bahlil.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dalam kesempatan terpisah menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong investasi dalam proyek hilirisasi yang telah matang. Pemerintah juga terbuka bagi investor asing maupun dunia usaha nasional untuk berinvestasi di proyek-proyek yang sudah siap dijalankan.

“Pada intinya kita akan evaluasi secara independen dan kemudian kita lihat dari semua aspek, tentunya dari aspek return-nya berapa, keuntungannya berapa, dari aspek penurunan impor terutama, baik itu impor yang berhubungan dengan energi, dan juga yang terakhir adalah penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Rosan.

11/03/2025 05:31
Pengamat dan Praktisi Soroti Tata Kelola serta Transparansi Super Holding Danantara – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat BUMN Herry Gunawan mengatakan pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memang memiliki niatan yang baik, namun ia menyoroti soal pembentukannya.

Herry menyoroti sosok yang ditunjuk sebagai pengelola Danantara. Lantaran punya jabatan ganda di mana regulator bertindak sekaligus sebagai operator.

Ia mencontohkan Rosan Roeslani selaku CEO Danantara yang juga Menteri Investasi, kemudian Wamen BUMN Dony Oskaria menjabat posisi holding operasional.

Rangkap jabatan itu juga dinilai melanggar UU Kementerian Negara Tahun 2008 dan UU BUMN Tahun 2025.

“Danatara rawan sekali konflik kepentingan. Harusnya mereka memilih mau tetap di kementrian atau Danantara. Jangan dua-duanya, karena itu melanggar UU,” kata Herry dalam webinar ‘Superholding Danantara: Berkah atau Musibah?’ dikutip Senin (10/3/2025).

Superholding ini diketahui memiliki tugas mengelola aset negara senilai 900 miliar dolar AS atau setara Rp14.678 triliun.

Ekonom Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Ajib Hamdani mewanti-wanti pemerintah agar superholding ini tidak hanya menjadi tempat parkir dana atau ladang jamuan bagi kelompok tertentu.

Dengan dana sebesar itu, Ajib menyebut keharusan pengawasan ketat dan keterbukaan kepada publik agar tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan aset negara.

“Harus ada pengawasan ketat dan keterbukaan kepada publik agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan aset negara,” katanya.

Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Mathla’ul Anwar (BRIMA) bersama sejumlah lembaga berencana mengajukan uji materi UU Nomor 1/2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi payung hukum Danantara.

Judicial Review dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menyoal pasal – pasal dalam UU BUMN yang dianggap bermasalah dan merugikan rakyat.

“BRIMA dan sejumlah lembaga akan gunakan hak konstitusional untuk ajukan judicial review terkait pasal-pasal di UU BUMN yang dianggap bermasalah dan merugikan rakyat. Sebagai komponen anak bangsa, kami ingin pemerintah berada di jalur yang benar,” kata Direktur BRIMA, Asep Rohmatullah.

10/03/2025 19:17
Prabowo Sambut Kunjungan Kenegaraan Sekjen Partai Komunis Vietnam di Istana Merdeka – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam, To Lam di Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/3/2025). Kunjungan ini menandai 70 tahun hubungan Indonesia dan Vietnam.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Sekjen To Lam tiba di Halaman Istana Merdeka sekitar pukul 16.45 WIB. Kedatangan Sekjen To Lam disambut pasukan jajar kehormatan.

Sejumlah pelajar menggunakan seragam sekolah turut menyambut kedatangan Sekjen To Lam. Mereka membawa bendera Indonesia dan Vietnam.

Prabowo yang mengenakan setelan jas bewarna abu-abu langsung menyambut kedatangan Sekjen To Lam. Keduanya tampak saling berjabat tangan.

Kemudian, Prabowo dan Sekjen To Lam mengikuti upacara penyambutan pemimpin negara. Lagu kedua negara dikumandangkan yang diselingi bunyi meriam sebanyak 21 kali.

Usai upacara, Prabowo dan Sekjen To Lam mengenalkan para delegasi masing-masing Prabowo tampak didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Kemudian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

10/03/2025 17:30