Tag: Rosan Roeslani

  • Prabowo tetap gelar ratas di hari Minggu, panggil menteri ke Hambalang

    Prabowo tetap gelar ratas di hari Minggu, panggil menteri ke Hambalang

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas pada Minggu siang dengan memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa fokus utama dalam rapat terbatas (ratas) tersebut membahas percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis, seperti mineral, batubara, akuakultur, pertanian, hingga perkebunan.

    “Hari ini kami melakukan rapat di hari Minggu. Kami harus memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden, hari Minggu saja semua menterinya rapat jadi tidak mengenal waktu libur,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan resmi melalui akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Minggu.

    Bahlil menyebut ratas di hari Minggu adalah bentuk dari perhatian keseriusan Presiden Prabowo dalam mengawal, mengecek program-program yang sudah diperintahkan kepada menteri-menterinya.

    Dalam ratas tersebut, Presiden ingin memastikan program strategis nasional, khususnya hilirisasi tetap berjalan tanpa terhambat waktu.

    Kepala Badan Pelaksana (CEO) BPI Danantara Indonesia Rosan Roeslani juga turut menghadiri ratas untuk menganalisis secara menyeluruh terhadap kesiapan implementasi sejumlah proyek hilirisasi yang telah dirancang.

    Rosan mengatakan bahwa Presiden mengevaluasi perkembangan proyek-proyek hilirisasi, termasuk menelaah proyek-proyek yang memberikan dampak signifikan bagi penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

    “Kita melihat yang mempunyai dampak tentunya tidak hanya dari segi ekonomi, tapi itu yang disampaikan Presiden soal penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan impor, dan juga bisa meningkatkan ekspor. Dan di mana yang kita juga mempunyai adanya kompetitivitas yang lebih tinggi,” kata Rosan.

    Prabowo, kata Rosan, menegaskan pentingnya proyek-proyek tersebut tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus melibatkan masyarakat lokal, seperti petani, petambak, serta pelaku usaha di daerah sekitar.

    Selain membahas progres hilirisasi, rapat juga menekankan perlunya pemerataan investasi di berbagai daerah, agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata dari Sabang hingga Merauke.

    Meski digelar di hari Minggu, sejumlah jajaran menteri hadir untuk mengikuti arahan langsung dari Presiden Prabowo.

    Rapat di akhir pekan ini memperlihatkan bahwa tidak ada waktu kosong bagi Presiden dan para menteri dalam menjalankan mandat pembangunan. Pemerintah berkomitmen penuh memastikan program hilirisasi berjalan tepat sasaran, profesional, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Sejumlah menteri yang terlihat hadir dalam ratas tersebut, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiyono, CEO Danantara Rosan Roeslani, CIO Danantara Pandu Sjahrir, serta COO Danantara Dony Oskaria.

    Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpin Rapat Hilirisasi, Presiden Prabowo Fokus pada Lapangan Kerja

    Pimpin Rapat Hilirisasi, Presiden Prabowo Fokus pada Lapangan Kerja

    Bogor, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di Hambalang, Bogor pada Minggu (16/3/2025), membahas percepatan hilirisasi pada sektor strategis. Fokus utama adalah penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan, pihaknya telah menginventarisasi proyek hilirisasi pada sektor mineral, batu bara, aquaculture, pertanian, dan perkebunan. Prioritas diberikan pada proyek yang berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja serta peningkatan ekspor dan daya saing industri nasional.

    “Kita fokus pada proyek yang memberikan dampak ekonomi nyata, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan,” ujar Rosan.

    Presiden Prabowo juga menekankan hilirisasi harus berlanjut ke tahap industrialisasi agar ekonomi nasional semakin mandiri. Proyek hilirisasi tidak hanya berorientasi makro, tetapi juga melibatkan petani tambak, petani perkebunan, dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan keseriusan Presiden Prabowo terlihat dari pelaksanaan rapat pada Minggu. Ia juga menyampaikan Prabowo menginstruksikan agar implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas dilakukan secara profesional dengan mengutamakan tenaga kerja, teknologi padat karya, serta industri substitusi impor.

    “Presiden ingin investasi hilirisasi tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya terpusat di satu daerah,” tambah Bahlil.

    Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat hilirisasi sebagai instrumen utama pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Ratas Kabinet Mendadak, Prabowo Panggil Menteri Kabinet ke Hambalang

    Ratas Kabinet Mendadak, Prabowo Panggil Menteri Kabinet ke Hambalang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (16/3/2025).

    Prabowo dan menteri kabinet membahas sejumlah isu mulai dari percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis. Khususnya agar memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian terkait telah menginventarisasi sejumlah proyek hilirisasi di sektor mineral, batubara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan. 

    Menurutnya, analisis menyeluruh dilakukan untuk menentukan prioritas proyek-proyek yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami prioritaskan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” ujar Rosan usai rapat di Hambalang, Minggu (16/3/2025).

    Rosan menambahkan proyek hilirisasi juga dinilai dari kontribusinya dalam menurunkan impor, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya saing industri nasional. 

    Rosan menekankan arahan Kepala Negara agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap awal, melainkan menjadi pintu masuk bagi proses industrialisasi yang lebih luas.

    “Arahan Bapak Presiden adalah yang paling banyak menciptakan multiple-nya. Sehingga ini bisa menjadi industrialisasi, karena hilirisasi ini adalah bagian dari ujungnya industrialisasi ini,” jelasnya.

    Tidak hanya berorientasi ekonomi makro, proyek-proyek hilirisasi juga diarahkan untuk melibatkan para petani tambak, petani perkebunan, hingga masyarakat sekitar, agar kesejahteraan mereka turut meningkat.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keseriusan Presiden dalam mendorong hilirisasi tercermin dari pelaksanaan rapat di hari Minggu. Bahlil juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya.

    “Ini adalah bentuk dari perhatian keseriusan Bapak Presiden dalam mengawal, mengecek program-program yang sudah diperintahkan kepada menteri-menterinya,” ungkap Bahlil.

    Bahlil menjelaskan bahwa rapat juga menindaklanjuti keputusan Presiden mengenai implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas. 

    Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan arahan agar proyek-proyek tersebut mengutamakan serapan tenaga kerja, mengombinasikan teknologi dengan padat karya, serta memprioritaskan industri substitusi impor.

    “Bapak Presiden mengarahkan kepada kita agar implementasinya harus betul-betul profesional dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi,” ucap Bahlil.

    Lebih lanjut, Prabowo juga menekankan pentingnya penyebaran investasi hilirisasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak terpusat di satu pulau saja. Hal tersebut penting agar terjadi penyebaran ekonomi di seluruh Indonesia.

    “Ini adalah bagian daripada instrumen untuk pertumbuhan ekonomi,” pungkas Bahlil.

  • Ratas Kabinet Mendadak, Prabowo Panggil Menteri Kabinet ke Hambalang

    Ratas Mendadak, Prabowo Panggil Menteri Kabinet ke Hambalang pada Minggu (16/5)

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (16/3/2025).

    Prabowo dan menteri kabinet membahas sejumlah isu mulai dari percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis. Khususnya agar memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian terkait telah menginventarisasi sejumlah proyek hilirisasi di sektor mineral, batubara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan. 

    Menurutnya, analisis menyeluruh dilakukan untuk menentukan prioritas proyek-proyek yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami prioritaskan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” ujar Rosan usai rapat di Hambalang, Minggu (16/3/2025).

    Rosan menambahkan proyek hilirisasi juga dinilai dari kontribusinya dalam menurunkan impor, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya saing industri nasional. 

    Rosan menekankan arahan Kepala Negara agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap awal, melainkan menjadi pintu masuk bagi proses industrialisasi yang lebih luas.

    “Arahan Bapak Presiden adalah yang paling banyak menciptakan multiple-nya. Sehingga ini bisa menjadi industrialisasi, karena hilirisasi ini adalah bagian dari ujungnya industrialisasi ini,” jelasnya.

    Tidak hanya berorientasi ekonomi makro, proyek-proyek hilirisasi juga diarahkan untuk melibatkan para petani tambak, petani perkebunan, hingga masyarakat sekitar, agar kesejahteraan mereka turut meningkat.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keseriusan Presiden dalam mendorong hilirisasi tercermin dari pelaksanaan rapat di hari Minggu. Bahlil juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya.

    “Ini adalah bentuk dari perhatian keseriusan Bapak Presiden dalam mengawal, mengecek program-program yang sudah diperintahkan kepada menteri-menterinya,” ungkap Bahlil.

    Bahlil menjelaskan bahwa rapat juga menindaklanjuti keputusan Presiden mengenai implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas. 

    Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan arahan agar proyek-proyek tersebut mengutamakan serapan tenaga kerja, mengombinasikan teknologi dengan padat karya, serta memprioritaskan industri substitusi impor.

    “Bapak Presiden mengarahkan kepada kita agar implementasinya harus betul-betul profesional dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi,” ucap Bahlil.

    Lebih lanjut, Prabowo juga menekankan pentingnya penyebaran investasi hilirisasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak terpusat di satu pulau saja. Hal tersebut penting agar terjadi penyebaran ekonomi di seluruh Indonesia.

    “Ini adalah bagian daripada instrumen untuk pertumbuhan ekonomi,” pungkas Bahlil.

  • Premanisme Ormas Bikin Resah Dunia Usaha, HKI Ungkap Nilai Kerugian Ratusan Triliun Rupiah – Halaman all

    Premanisme Ormas Bikin Resah Dunia Usaha, HKI Ungkap Nilai Kerugian Ratusan Triliun Rupiah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang kerap berujung pada aksi premanisme semakin meresahkan dunia usaha, khususnya di kawasan industri.

    Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mengungkapkan bahwa banyak investor merasa tidak nyaman dengan keberadaan ormas yang melakukan aksi seperti demonstrasi dan penyegelan di kawasan industri.

    Dampaknya, kerugian akibat investasi yang batal maupun keluar dari kawasan industri dapat mencapai angka fantastis, yakni ratusan triliun rupiah.

    Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, menyatakan bahwa gangguan keamanan semacam ini sangat merugikan dunia usaha, terutama di wilayah seperti Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam.

    “Perhitungan kerugiannya bukan hanya bagi investasi yang sudah keluar, tetapi juga yang gagal masuk. Angkanya bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” ungkap Sanny dalam sebuah diskusi di Jakarta, dikutip Jumat (14/3/2025).

    Namun, gangguan dari ormas maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak hanya terjadi di kawasan industri.

    Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) juga melaporkan adanya intimidasi yang dilakukan ormas terhadap anggotanya, khususnya saat menarik kendaraan nasabah yang menunggak cicilan.

    Beberapa daerah yang menjadi fokus perhatian APPI adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana debitur sering kali mengalami intimidasi dari ormas yang menghalangi proses eksekusi kendaraan.

    Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF), Ristiawan Suherman, mengungkapkan bahwa intimidasi oleh ormas dalam proses eksekusi kendaraan nasabah dapat berdampak pada peningkatan kredit macet.

    “Dampak yang dirasakan bagi perusahaan pembiayaan jika terjadi peningkatan kredit macet dari nasabah, salah satunya adalah berpengaruh pada rasio Non-Performing Financing (NPF). Rasio NPF menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kesehatan portofolio perusahaan,” ujarnya.

    Kondisi ini berdampak pada perusahaan pembiayaan, dengan meningkatnya kredit macet yang berpengaruh terhadap rasio NPF serta kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman kepada bank.

    Sebagai dampaknya, perusahaan pembiayaan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan, terutama di daerah yang rawan konflik.

    APPI dan sejumlah pihak menekankan pentingnya penyelesaian sengketa sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan dengan menggunakan kekuatan ormas atau LSM.

    Dalam hal ini, Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan menjadi pedoman utama yang harus diikuti untuk menjaga ketertiban dan keamanan dunia usaha.

    Tindakan intimidasi semacam ini juga menambah beban ekonomi, mengganggu aktivitas usaha, dan berpotensi merusak stabilitas keuangan di daerah.

    Di beberapa wilayah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, beberapa LSM atau ormas mulai memberikan perlindungan kepada debitur bermasalah yang kesulitan membayar cicilan kendaraan.

    RH, seorang anggota LSM di Surabaya Utara, mengakui bahwa beberapa anggota LSM membantu debitur agar terhindar dari penagihan atau mendapatkan keringanan pembayaran dengan cara tertentu.

    Untuk menjadi anggota LSM, debitur hanya perlu membayar biaya administrasi yang bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

    Setelah menjadi anggota, debitur diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan stiker khusus yang dapat ditempel pada kendaraan mereka. Stiker ini berfungsi sebagai perlindungan agar kendaraan tidak disita oleh debt collector.

    Kondisi ini berpotensi mempengaruhi perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, para pelaku usaha serta pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak.

    Pemerintah Bersiap Perangi Ormas yang Mengganggu Investasi

    Masalah gangguan investasi dari kelompok ormas telah dilaporkan sejumlah investor kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Pemerintah kini berupaya menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai langkah strategis guna memastikan stabilitas investasi di dalam negeri.

    Deklarasi perang pemerintah terhadap ormas yang mengganggu investasi menandai langkah serius dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan dunia usaha di Indonesia.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap ormas yang melakukan aksi premanisme dan mengganggu investasi.

    “Kami akan mengkaji ulang dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta DPR untuk menilai mana ormas yang bermanfaat dan mana yang meresahkan iklim investasi di negara kita,” kata Luhut dalam keterangan resminya, Jumat (14/3/2025).

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pendataan terhadap ormas-ormas yang diduga menghambat investasi.

    Namun, ia tidak merinci apakah setelah pendataan tersebut akan dilakukan langkah penertiban atau pembinaan.

    “Kami akan melihat satu per satu, banyak yang sedang kami inventarisasi,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (13/3/2025).

    Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menilai pentingnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sekitar guna mendukung investasi yang dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan usaha lokal seperti restoran dan penginapan.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap ormas yang diduga melakukan pemerasan terhadap pengusaha dan meminta jatah proyek di kawasan industri.

    Jika terbukti, aksi tersebut merupakan tindak pidana yang harus ditangani oleh aparat hukum.

    Yassierli juga menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja baru sebagai solusi dalam mengurangi aksi premanisme yang menghambat dunia usaha.

  • Dua Anak Hashim & Mantan Kepala OIKN Masuk Kepengurusan Kadin

    Dua Anak Hashim & Mantan Kepala OIKN Masuk Kepengurusan Kadin

    Jakarta

    Hari ini Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyelenggarakan pengukuhan kepengurusan Kadin Indonesia periode 2024-2029. Dalam momentum tersebut, ada sederet nama-nama familiar yang masuk jadi kepengurusan Kadin.

    Misalnya, Mantan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe hingga Hashim Djojohadikusumo beserta kedua anaknya yang juga ikut masuk sebagai anggota Kadin.

    Hal ini berdasarkan SK Kadin Indonesia Nomor 14/DP/III/II/2025 Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Penyempurnaan, Susunan, dan Komposisi Personalia Dewan Kehormatan, Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2024-2029. SK tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator, Bidang Organisasi Komunikasi dan Pemerintahan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa.

    Hashim Djojohadikusumo sendiri menempati posisi Ketua Dewan Penasihat. Adapun putra Hashim, Aryo Djojohadikusumo sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara putrinya, Rahayu Saraswati menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan.

    Selanjutnya, Andi Syamsudin Arsyad atau yang dikenal Haji Isam diberikan amanah sebagai Anggota Dewan Penasihat. Kemudian, Menteri Investasi/Hilirisasi BKPM sekaligus CEO Badan Pelaksana Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Sementara, anggota Dewan Kehormatannya ada Aburizal Bakrie.

    Lalu, eks Juru Bicara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, juga masuk kepengurusan Kadin, yakni Dino Patti Djalal. Dino menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan.

    Selebritas Raffi Ahmad juga ikut menjadi pengurus Kadin Indonesia, yakni sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif. Ada pula Chief Operating Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir yang menjadi Kepala Badan Ekosistem Digital Kadin Indonesia.

    Tak ketinggalan, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas juga masuk kepengurusan Kadin Indonesia dengan menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Hilirisasi. Founder dan Chairman CT Corp, Chairul Tanjung (CT) sebagai Ketua Dewan Usaha.

    (kil/kil)

  • Menkomdigi Ingin Operator Sharing Network (MOCN) untuk Akselerasi 5G

    Menkomdigi Ingin Operator Sharing Network (MOCN) untuk Akselerasi 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengusulkan penerapan model Multi-Operator Core Network (MOCN) untuk mempercepat adopsi 5G di Tanah Air.

    Multi-Operator Core Network (MOCN) adalah model berbagi jaringan telekomunikasi yang memungkinkan beberapa operator seluler untuk berbagi infrastruktur jaringan akses radio (RAN) yang sama, termasuk menara, antena, dan spektrum frekuensi, sambil tetap mempertahankan jaringan inti (core network) mereka secara terpisah.

    Model ini diklaim berhasil diterapkan di Malaysia. Sehingga, cakupan 5G di Malaysia sudah mencapai 80%.

    Semantara itu, Indonesia masih tertinggal jauh dalam penetrasi jaringan 5G. Padahal, implementasi 5G di Malaysia dilakukan pada waktu yang sama dengan Indonesia di 2021.

    Adapun, usul ini dikatakan saat pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani.

    Meutya mengatakan, model ini memungkinkan operator berbagi infrastruktur, sehingga dapat mempercepat ekspansi jaringan sekaligus menekan biaya investasi. 

    Selain itu, pemanfaatan infrastruktur milik PLN juga menjadi solusi strategis dalam memperluas jaringan telekomunikasi ke daerah-daerah yang masih minim akses internet. 

    Dengan memanfaatkan tiang listrik PLN untuk distribusi serat optik, biaya investasi dapat ditekan hingga 67%, mempercepat penetrasi internet dengan lebih efisien.

    “Implementasi 5G yang optimal dapat mengurangi Total Cost of Ownership (TCO) hingga 54% dibandingkan dengan 4G. Dengan strategi yang tepat, kita dapat memenuhi kebutuhan industri, bisnis, dan masyarakat akan jaringan yang lebih cepat dan andal,” kata Meutya dalam keteranganya dikutip, Kamis (13/3/2025).

    Untuk mendukung pengembangan jaringan 5G, pemerintah juga akan segera merilis pita frekuensi 2,6 GHz pada 2025, meskipun masih menghadapi gugatan di PTUN dari MNC Group.

    Sementara itu, pita 3,5 GHz, yang merupakan spektrum utama 5G global, masih digunakan untuk layanan satelit hingga 2034.

    Dalam rangka memastikan transisi yang lancar dan berkelanjutan, diperlukan strategi migrasi spektrum yang komprehensif dan terkoordinasi. 

    Danantara memiliki peran strategis dalam mengawal proses ini, terutama karena tiga dari empat operator satelit nasional yang menggunakan pita 3,5 GHz berada di bawah portofolionya.

    Dengan pendekatan inovatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Unsolicited, investasi digital akan diarahkan untuk mempercepat penetrasi internet, meningkatkan daya saing industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.

    “Dengan migrasi spektrum yang terstruktur dan pemanfaatan aset BUMN secara optimal, kita dapat mewujudkan infrastruktur digital yang lebih merata dan inklusif. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045,” ujar Meutya.

    Pemerintah menargetkan kecepatan broadband mobile mencapai 100 Mbps pada 2029, sesuai dengan RPJMN 2025-2029. 

    Dengan sinergi antara Komdigi, Kementerian Investasi, Danantara, serta sektor industri, Indonesia optimistis dapat menghadirkan infrastruktur digital yang lebih merata, inovatif, dan berkelanjutan.

  • Mobil Listrik Murah Asal Vietnam VinFast Dibandrol Rp 200 Jutaan!

    Mobil Listrik Murah Asal Vietnam VinFast Dibandrol Rp 200 Jutaan!

    JABAR EKSPRES – Tidak akan begitu lama pabrik mobil listrik VinFast asal Vietnam akan di bangun di Kabupaten Subang Jawa Barat. Kepastian ini dibenarkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rosan Roeslani.

    Menurutnya, pabrik yang ada di Subang Jawa Barat itu, akan memproduksi 50.000 mobil listrik dengan nilai investasi mencapai Rp 4 Triliun. Dan pihak VinFast sudah membeli tanah di Kabupaten Subang Jawa Barat.

    BACA JUGA: Mobil Listrik NETA Kini Hadir di Bandung, Harga Paling Bersaing!

    ‘’Lahan yang sudah dibeli, seluas 120 hektare dan akan dijadikan pusat produksi di Indonesia,’’ ujar Rosan kepada wartawan, dikutip, Rabu, (12/03/2025).

    Rosan mengatakan, target pasar mobil listrik Vinfast ini adalah masyarakat kelas menengah. Sebab, kendaraan listrik ini dibandrol hanya Rp 200-600 jutaan.

    BACA JUGA: Pengguna Mobil Listrik di Jawa Barat Melonjak Drastis Capai 5.695 Unit

    Selain itu, mobil listrik Vinfast ini memiliki beberapa tipe yang akan dijual di Indonesia. Pihak Vinfast juga sudah melakukan koordinasi dan menyatakan keseriusannya untuk segera membangun pabrik di Kabupaten Subang Jawa Barat itu.

    “Iya. Benar. Vinfast sudah bertemu dengan kami juga untuk rencana membangun pabriknya di Indonesia,” kata Rosan.

    BACA JUGA: Kendaraan Listrik Masih Kurang Diminati Masyarakat, Ombusman Ungkap Alasannya!

    Vinfast memilih Indonesia untuk pengembangan bisnis ekspor mobil listri ke pasar Global. Selain itu, pangsa pasar mobil listri murah di Indonesia masih belum banyak yang menggarap.

    Untuk diketahui, selain membangun pabrik di Subang, Vinfast juga akan memasarkan mobil listri secara langsung dengan mendatangkan kendaraan tersebut sebanyak 2.500 unit.

    BACA JUGA: Indonesia – Vietnam jadi Mitra Strategis Kerja Sama Perdagangan!

    Vinfast menunjukan keseriuasannya untuk memasarkan mobil listri dengan memperkenalkan terlebih dahulu produknya agar lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia.

    Selain itu, kedatangan kendaraan mobil listrik tersebut, merupakan bagian dari komitmen, pemerintah Indonesia untuk memberikan

    BACA JUGA: Penyebab Mesin Mobil Bergetar saat Diam & Cara Mengatasinya

    Sementara itu, Vinfast juga sudah mulai aktif memperkenalkan produknya melalui website dengan bahasa Indonesia. Di  laman Vinfast.id terungkap, ada tiga tipe yang ditawarkan diantaranya tipe VF 3, VF e34, dan VF 5. (yan).

  • VinFast Akan Produksi 50.000 Mobil Listrik hingga 100.000 “Charging Stastion” di Indonesia

    VinFast Akan Produksi 50.000 Mobil Listrik hingga 100.000 “Charging Stastion” di Indonesia

    VinFast Akan Produksi 50.000 Mobil Listrik hingga 100.000 “Charging Stastion” di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Produsen
    mobil listrik
    asal Vietnam,
    VinFast
    , akan berinvestasi untuk memproduksi mobil listrik serta mendirikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) atau
    charging station
    di Indonesia.
    Rencananya akan ada sekitar 100.000
    charging station
    di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.
    “Mereka ingin berinvestasi di tahap pertama 30.000 sampai 100.000 charging station di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi,
    Rosan Roeslani
    , di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    Rosan memperkirakan, nilai investasi VinFast untuk mendirikan
    charging station
    itu sekitar USD 1 miliar.

    Charging station
    , kalau enggak salah 100.000, itu sekitar USD 1
    billion
    , tapi saya cek lagi agak lupa karena bertahap dari 30.000 sampai 100.000,” ujar dia.
    Di sisi lain, ia juga mengatakan VinFast akan memproduksi 50.000 mobil listrik tahun depan.
    VinFast menurut dia berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan pabrik produksi mobil listrik di Indonesia.
    “Mereka mulai produksi rencananya tahun depan. Kapasitas 50.000 kendaraan,” kata Rosan.
    Rosan mengungkapkan nilai investasi yang dikucurkan oleh VinFast terkait produksi mobil listrik mencapai Rp 4 triliun.
    Ia menyebut, target pasar mobil listrik produksi VinFast adalah kelas menengah dengan harga Rp 200 juta sampai Rp 600 juta.
    “Ada beberapa tipe yang diproduksi, harga jualnya antara Rp 200-600 juta
    range
    -nya disampaikan tadi,” ucap dia.
    Dalam kesempatan ini, Rosan mengatakan VinFast sudah menentukan lokasi
    charging station
    yang akan dibangun.
    VinFast juga sudah membeli tanah di Subang, Jawa Barat, seluas 120 hektar untuk dijadikan pusat produksi di Indonesia.
    Rosan pun menyatakan Indonesia selalu terbuka jika ada produsen mobil listrik dari negara lain yang ingin berinvestasi di Indonesia.
    “Buat kita, gimana infrastruktur mobil listrik ini ada. Jadi, kita terbuka, misalnya nanti kalau ada dari Eropa, Tesla, China mau buka
    charging station
    independen, kita bisa terbuka. Harapannya, penggunaan mobil listrik meningkat,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Bangun Kilang Minyak Kapasitas 1 Juta Barel per Hari – Halaman all

    Pemerintah Bangun Kilang Minyak Kapasitas 1 Juta Barel per Hari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan bangun refinery atau kilang minyak raksasa dengan kapasitas 1 juta barel per hari.

    Hal itu disampaikan Bahlil usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin malam, (10/3/2025).

    “Akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barel, dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua sehingga terjadi pemerataan,” ujar Bahlil.

    Ia menjelaskan bahwa sebelumnya rencana kilang minyak yang akan dibangun hanya berkapasitas 500 ribu barel per hari. Rencana awal tersebut diubah, yang kemudian ditingkatkan menjadi 1 juta barel per hari.

    Selain itu, pemerintah juga akan membangun fasilitas penyimpanan (storage) dengan kapasitas 1 juta barel per hari.

    Sedangkan dalam sektor energi, pemerintah turut mendorong pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG, serta memperluas hilirisasi di sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan.

    “Khusus untuk mineral batu bara, selain bauksit, kita juga akan mendorong persoalan nikel dan timah. Satu lagi, kita akan membangun solar panel dan pasir kuarsa yang akan kita tarik menjadi bagian dari mineral kritikal, karena ini menjadi potensi keunggulan komparatif bagi bangsa kita,” ungkap Bahlil.

    Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dalam kesempatan terpisah menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong investasi dalam proyek hilirisasi yang telah matang. Pemerintah juga terbuka bagi investor asing maupun dunia usaha nasional untuk berinvestasi di proyek-proyek yang sudah siap dijalankan.

    “Pada intinya kita akan evaluasi secara independen dan kemudian kita lihat dari semua aspek, tentunya dari aspek return-nya berapa, keuntungannya berapa, dari aspek penurunan impor terutama, baik itu impor yang berhubungan dengan energi, dan juga yang terakhir adalah penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Rosan.