Xcloud.id

Tag: Rosan Roeslani

  • Konsorsium AS-Jerman Bangun Industri Semikonduktor Rp443 Triliun di Batam

    Konsorsium AS-Jerman Bangun Industri Semikonduktor Rp443 Triliun di Batam

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia akan kedatangan pemain besar ekosistem semikonduktor asal Amerika Serikat (AS) dan Jerman. Konsorsium perusahaan telah terbentuk dan akan menggelontorkan investasi US$26,73 miliar atau setara Rp443 triliun untuk membangun industri semikonduktor di Batam. 

    Perusahaan berbasis di AS dan Jerman itu telah tergabung dalam konsorsium di bawah PT Quantum Luminous Indonesia, PT Terra Mineral Nusantara, dan Tynergy Group. 

    Adapun, Tynergy Group terdiri atas PT Energy Tech Indonesia dan PT Essence Global Indonesia. Konsorsium tersebut segera memulai konstruksi fasilitas industri strategis semikonduktor, hilirisasi pasir silika, dan produksi kaca di Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park, Pulau Galang, Kepulauan Riau.

    Presiden Direktur PT Quantum Luminous Indonesia Walter William Grieves mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat realisasi investasi besar di sektor industri berbasis semikonduktor dan industri manufaktur kaca berteknologi tinggi di Indonesia. 

    “Pembangunan ini akan kami bangun bersama mitra lokal kami yaitu dengan Kawasan Industri Wiraraja Group di Pulau Galang dan kami berencana untuk memulai pada awal tahun 2026 setelah mendapat persetujuan dari BP Batam,” ujar Grieve melalui keterangan resminya, Selasa (2/12/2025). 

    Tynergy Group dan PT Quantum Luminous Indonesia menegaskan pihaknya akan bergerak cepat untuk memulai pembangunan setelah seluruh perizinan teknis dan administratif dirampungkan. 

    Untuk itu, mereka juga telah menyampaikan surat untuk percepatan investasi kepada menteri investasi dan hilirisasi untuk kedua kalinya dan melakukan penandatanganan komitmen investasi di acara Anugerah Investasi yang diselenggarakan oleh BP Batam dan disaksikan oleh Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. 

    “Dan kami mengajak BP Batam beserta jajarannya untuk ikut melihat langsung fasilitas yang kami bangun di Amerika Serikat dan Jerman, untuk melakukan ekspansi di Pulau Galang,” tuturnya. 

    Dia meyakini industri semikonduktor yang dibangun perusahaan akan berkontribusi dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional pada 2029 sebesar 8%.

    Dalam hal ini, pihaknya juga telah bertemu dengan BP Batam untuk memastikan kesiapan lahan, utilitas, dan dukungan infrastruktur bagi pembangunan pabrik semikonduktor, untuk mendukung kebutuhan cip dan elektronik di pasar global.

    Tak hanya itu, konsorsium tersebut juga akan membangun pabrik manufaktur solar cell dan wafer dan pabrik hilirisasi pasir silika. Untuk itu, dia berharap pemerintah Indonesia dapat mempercepat finalisasi seluruh proses perizinan yang diperlukan agar konstruksi tahap pertama dapat segera dimulai.

    “Mengingat rencana pembangunan ini berada dalam status PSN, perusahaan menilai percepatan izin sangat penting,” terangnya. 

    Hal tersebut untuk memastikan, kepastian investasi, kesiapan rantai pasok industri, penyerapan tenaga kerja lokal dan transfer acknowledge dan technology melalui program vokasional pada perusahaan induk yang berbasis di Jerman serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam global supply chain industri semikonduktor dan berteknologi tinggi.

    Rencana investasi Tynergy Group di Indonesia bermula dari pertemuan pada KTT G20 Bali 2022, melalui diskusi dengan Kementerian Perindustrian RI, serta pertemuan yang difasilitasi Kedutaan Besar RI di Washington DC oleh Rosan Roeslani Perkasa. 

    Pada tahap awal ini, para pemangku kepentingan menyampaikan minat kuat untuk mendukung penguatan rantai pasok global industri semikonduktor dan program hilirisasi.

    Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman pada ajang Hannover Messe 2023 di Jerman, pameran industri terbesar dunia, di mana Indonesia menjadi country partner. 

    Momentum kerja sama ini berlanjut dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada 12 November 2023 antara Tynergy Group dan PT Galang Bumi Industri, selaku pengelola PSN Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park. Prosesi ini disaksikan langsung oleh Rosan Roeslani Perkasa selaku Duta Besar RI untuk Amerika Serikat pada periode tersebut.

    Penandatanganan tersebut menjadi tonggak resmi komitmen investasi, menandai langkah konkret perusahaan-perusahaan itu untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis manufaktur global.

  • Bencana Sumatra: DPR Cecar Menteri Rosan soal Izin dan Pengawasan Praktik Bisnis Investor

    Bencana Sumatra: DPR Cecar Menteri Rosan soal Izin dan Pengawasan Praktik Bisnis Investor

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah anggota DPR mencecar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terkait kualitas perizinan investasi di Tanah Air.

    Para legislator menyoroti dugaan praktik investasi yang tidak ramah lingkungan sehingga menjadi biang kerok rentetan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra baru-baru ini, tepatnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hasani Bin Zuber menegaskan bahwa bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra tidak bisa dilihat semata-mata sebagai peristiwa alam biasa. Menurutnya, insiden tersebut merupakan kulminasi dari kerusakan ekologis akibat aktivitas korporasi yang tak terkontrol.

    “Perlu kita sadari bahwa banjir Sumatra bukan semata-mata peristiwa alam yang terjadi begitu saja. Tetapi seringkali merupakan akumulasi dari degradasi lingkungan, alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, lemahnya pengawasan serta praktik usaha yang mengabaikan prinsip berkelanjutan,” tegasnya dalam rapat kerja Komisi XII dengan Rosan, Selasa (2/12/2025).

    Hasani mendesak pemerintah untuk menjelaskan arah kebijakan investasi, khususnya di sektor padat karya. Dia mempertanyakan mekanisme konkret pemerintah dalam menjamin investor mematuhi praktik usaha yang bertanggung jawab, mulai dari proses perizinan hingga pengawasan dampak lingkungan jangka panjang.

    “Mekanisme apa saja yang sedang atau akan disiapkan untuk menjamin bahwa setiap investor mematuhi praktik usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan? Mulai dari proses perizinan hingga sistem pengawasan,” ujarnya.

    Senada, Anggota DPR Andi Muzakkir Aqil mengingatkan pemerintah agar nafsu menarik investasi tidak mengorbankan tata kelola lingkungan. Meskipun mengakui bahwa investasi adalah darah bagi perekonomian daerah berkembang, Andi menilai aspek governance seringkali terabaikan.

    Dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini menduga kuat kerusakan di Sumatra diperparah oleh ulah investor yang melakukan pengerukan sumber daya alam tanpa tanggung jawab, mulai dari penebangan liar hingga pengelolaan limbah yang buruk.

    “Kejadian di Sumatra ini bukan hanya terjadi secara alami. Bisa saja penebangan lingkungan atau pengelolaan limbah atau pengelolaan investor yang mengeruk perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya,” jelas Andi pada kesempatan yang sama.

    Oleh karena itu, Andi meminta Rosan untuk merancang kerangka kebijakan yang menjadikan komitmen lingkungan sebagai prasyarat mutlak dalam setiap proses investasi, baik dari sisi perizinan maupun fasilitas yang diberikan.

    Merespons cecaran tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani berdalih bahwa kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah tidak serta-merta menggugurkan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan.

    Rosan menjelaskan, meskipun pemerintah menerapkan kebijakan percepatan atau insentif perizinan seperti fiktif positif, pengawasan di lapangan tetap menjadi prioritas melalui mekanisme pemeriksaan pasca-izin diterbitkan.

    “Kebijakan fiktif positif yang kita berikan, itu tidak menghilangkan kewajiban para perusahaan itu [dalam menjaga lingkungan], karena kita akan selalu bersifat post audit,” jawab Rosan.

    Eks Ketua Kadin Indonesia itu mengklaim bahwa kementeriannya melakukan pengawasan ketat secara berkelanjutan terhadap izin-izin yang telah diterbitkan untuk memastikan kepatuhan investor.

    “Jadi kita selalu mengandalkan post [pasca] audit terhadap perizinan yang kita sudah berikan secara sangat-sangat ketat dan secara terus-menerus,” tutupnya.

  • Pabrik Hilirisasi Kelapa Rp 1,6 T di Morowali Rampung 2026, Investor dari China

    Pabrik Hilirisasi Kelapa Rp 1,6 T di Morowali Rampung 2026, Investor dari China

    Jakarta –

    Pemerintah akan memperluas hilirisasi ke sektor-sektor di luar pertambangan. Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, hilirisasi akan mengarah ke sektor kelautan hingga perkebunan.

    Kelapa menjadi salah satu komoditas yang bakal dikembangkan. Rosan menyebut proyek hilirisasi kelapa bakal berjalan di Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,66 triliun (kurs Rp 16.600).

    “Hilirisasi tidak hanya berkonsentrasi di mineral, tapi juga di perkebunan, agrikultur, dan juga kelautan. Saya contohkan sedikit di bidang perkebunan, yaitu di kelapa, kita juga sudah mulai di kelapa, di daerah Morowali, itu hasilnya masuk kurang lebih US$ 100 juta,” ujar Rosan dalam rapat kerja dengan komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Proyek tersebut diperkirakan mampu menyerap 10 ribu tenaga kerja dan akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2026. 500 juta butir kelapa juga bakal terserap setiap tahun.

    “Penciptaan lapangan kerja mencapai 10 ribu orang. InsyaAllah pada pertengahan tahun 2026 ini pabriknya akan selesai di daerah Morowali, dan itu akan menyerap 500 juta butir kelapa setiap tahunnya,” sebut Rosan.

    Sebelumnya, kelapa di daerah tersebut banyak diekspor ke China. Rosan lalu terbang ke China dan meyakinkan investor untuk membuka pabriknya di Indonesia. Hal ini dinilai lebih efisien karena investor tidak perlu memikirkan biaya logistik.

    “Karena pada sebelumnya kami melihat kelapa-kelapa kita ini banyak diekspor ke China, dan karena sebab itu kita terbang ke sana, yakini mereka untuk membuka pabriknya di sini, dan sehingga harga kelapa ini juga makin meningkat di sini, karena mereka tidak lagi perlu memperhitungkan biaya logistik pengiriman kelapa dari Indonesia ke China,” tutupnya.

    Tonton juga Video PT Kawasan Industri Terpadu Batang Raih Perusahaan Penggerak Hilirisasi dan Ekonomi Regional

    (kil/kil)

  • Rosan Lapor DPR Bakal Kejar Investasi Rp 13 Ribu T buat Genjot Ekonomi 8%

    Rosan Lapor DPR Bakal Kejar Investasi Rp 13 Ribu T buat Genjot Ekonomi 8%

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia menargetkan bisa menghimpun investasi Rp 13.032 triliun untuk periode 2025-2029. Target tersebut diberikan oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas (Bappenas) demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, target yang diberikan naik tinggi dari capaian periode sebelumnya. Pasalnya dalam periode 2014 sampai 2024 saja nilai investasi yang berhasil didatangkan sebesar Rp 9.100 triliun.

    “Total investasi yang diharapkan dalam lima tahun depan adalah Rp 13.032 triliun atau kalau dalam US dollar itu US$ 869 miliar pada tahun 2025 sampai 2029,” ujar Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Tak sekadar angka, Rosan menyebut ingin mendatangkan investasi berkualitas bagi Indonesia. Investasi yang masuk diharapkan dapat meningkatkan skill pekerja Indonesia dan memberikan alih teknologi bagi Indonesia.

    Adapun periode Januari sampai September 2025, total realisasi investasi tembus Rp 1.434,3 triliun atau 75,3% dari target investasi tahun 2025 yang sebesar Rp 1.905 triliun. Investasi tersebut berhasil membuka hampir 2 juta lapangan kerja.

    “Ini penanaman modal dalam negerinya kurang lebih 55,1% yang di mana itu mencapai Rp 789,7 triliun, sementara penanaman modal aslinya sebesar Rp 644,6 triliun atau 44,9% itu kalau dari segi dalam negeri dan investasi luar negeri,” sebut Rosan.

    Investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp 741,8 triliun atau 51,7%, sementara investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 692,5 triliun atau 48,3%. Jawa Barat masih menjadi tujuan investasi utama pengusaha.

    “5 besar lokasi investasi yang mencapai hampir setengah total realisasi investasi masih berada di nomor 1 Jawa Barat, kemudian Jakarta, nomor tiga di Jawa Timur, Sulawesi Tengah nomor empat, ini lebih banyak di mineral dan hilirisasi, dan kelima Banten,” tutupnya.

    Lihat juga Video: Prabowo Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 8 %, Ini Alasannya…

    (kil/kil)

  • Harga Patokan Ekspor Tembaga Naik Jadi USD 5.462 per Ton, Apa Pemicunya?

    Harga Patokan Ekspor Tembaga Naik Jadi USD 5.462 per Ton, Apa Pemicunya?

    Upaya hilirisasi yang tengah dijalankan pemerintah dinilai sudah menunjukkan kemajuan, terutama pada sektor tembaga dan nikel. Namun, proses tersebut perlu dijalankan dengan hati-hati dan berorientasi pada kualitas agar tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

    Hingga kuartal III/2025, kebijakan hilirisasi kembali menjadi penyokong utama pencapaian target investasi nasional.

    Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat total realisasi investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp150,6 triliun atau 30,6% dari total investasi.

    Angka tersebut mengalami lonjakan sebesar 64,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menegaskan bahwa strategi hilirisasi sebagai fondasi penting dalam membangun nilai tambah di dalam negeri.

    Di samping itu, sektor mineral menjadi penyumbang investasi terbesar dengan capaian Rp 97,8 triliun, diikuti sektor perkebunan dan kehutanan Rp35,9 triliun, minyak dan gas bumi Rp15,4 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp1,5 triliun.

    ”Dalam pencapaian target itu yang paling penting tidak hanya dari segi angka tapi juga dari segi investasi yang berkualitas,” ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Rosan menambahkan bahwa pemerintah akan terus memastikan setiap investasi yang masuk memberikan dampak positif, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, serta merupakan investasi berkelanjutan yang berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

    Langkah ini sejalan dengan mandat yang diemban oleh Holding Industri Pertambangan, MIND ID, yang berperan vital dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan proses hilirisasi nasional.

    MIND ID yang memiliki peran sentral untuk memastikan integrasi rantai pasok hilirisasi seluruh mineral strategis Indonesia dari hulu ke hilir, melalui anggota holding, tidak hanya berfokus pada produksi bahan baku mentah, tetapi juga berinvestasi pada pembangunan infrastruktur pengolahan lanjutan.

    Sebut saja seperti smelter tembaga dan fasilitas Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, guna mengintegrasikan pengolahan mineral dari hulu ke hilir di dalam negeri dan menjadi fondasi untuk industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

  • Dirut BEI Bertemu CEO Danantara, Tawarkan 2 Produk Investasi

    Dirut BEI Bertemu CEO Danantara, Tawarkan 2 Produk Investasi

    Jakarta –

    Bursa Efek Indonesia (BEI) menawarkan produk investasi kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Setidaknya ada dua produk yang ditawarkan, yakni indeks Danantara dan Exchange-Traded Fund (ETF) dengan underlying saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat di pasar modal.

    Tawaran tersebut ajukan BEI saat bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani beberapa waktu lalu. Meski begitu, tawaran tersebut masih dalam kajian Danantara.

    “Kita tawarin beberapa produk ke Danantara termasuk salah satunya indeks tapi beberapa produk itu hanya salah satu yang lagi didiskusikan oleh Danantara, termasuk juga kita lagi coba tawarkan ETF underlying-nya saham-saham kita itu listing di bursa lain,” ungkap Direktur Utama BEI, Iman Rachman di Kantor BEI, Jakarta Selatan, Senin (1/12/2025).

    Untuk ETF underlying saham, terang Iman, otoritas BEI menawarkan pencatatan di beberapa bursa global. Meski begitu, ia tak mengungkap pasti di bursa mana ETF Danantara akan didaftarkan. Namun, ia tak menutup kemungkinan mendaftarkan ETF tersebut di pasar modal ASEAN.

    “Macam-macam, bisa di ASEAN,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, pertemuan BEI dengan Danantara diungkap oleh Rosan melalui unggahan Instagram resminya, @rosanroeslani pada 24 November 2025. Dalam unggahan tersebut, pertemuan itu membahas perluasan ETF ke pasar modal.

    “Danantara dan Bursa Efek Indonesia (BEI) berkolaborasi mendorong inovasi di pasar modal Indonesia melalui potensi pembentukan indeks Danantara x IDX dan perluasan jangkauan Exchange Traded Fund (ETF) ke pasar global. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan benchmark investasi yang transparan, aksesibilitas investor, serta produk pasar modal Indonesia yang relevan dengan tren global,” ungkap Rosan dalam unggahannya.

    (ahi/ara)

  • Berbatik, Prabowo Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

    Berbatik, Prabowo Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

    Prabowo dijadwalkan akan memberikan pidato di hadapan para pelaku ekonomi dan keuangan.

    Terpantau di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 19.08 WIB. Pada kesempatan kali ini, ia berpakaian rapi, mengenakan batik berwarna hijau dengan aksen warna coklat dan peci berwarna hitam.

    Kedatangannya itu langsung disambut oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Prabowo pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama, sebelum akhirnya memasuki hall.

    Tidak hanya Perry dan Airlangga, acara PTBI dihadiri oleh berbagai menteri perekonomian dan pejabat instansi lainnya. Ada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Turut hadir pula di lokasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, hingga Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

    Selain itu, juga hadir di lokasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    PTBI merupakan puncak high level event (HLE) Bank Indonesia yang telah diselenggarakan rutin sejak tahun 1969. Agenda utama PTBI adalah penyampaian asesmen Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian nasional, tantangan yang dihadapi, dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.

    Asesmen dan arah kebijakan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri, investor, dan kalangan dunia usaha dalam menentukan berbagai kebijakan maupun keputusan bisnis ke depan.

    Dari sisi masyarakat, acuan strategis ini juga diharapkan dapat semakin membangun keyakinan masyarakat bahwa Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Lembaga terkait senantiasa bersama-sama menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.

    (shc/hns)

  • Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Istana, Bahas Subsidi LPG

    Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Istana, Bahas Subsidi LPG

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk melaksanakan Rapat Terbatas (ratas) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pukul 14.58 WIB.

    Selain Purbaya terlihat sejumlah Menteri memasuki lingkungan Istana, mulai dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kepala BUMN Doni Oskaria, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Saat ditanya agenda pertemuan, Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail materi yang akan dibahas dalam ratas tersebut.

    “Kelihatannya ada yang berhubungan dengan [subsidi] LPG, saya belum tahu nanti lihat saja rapatnya seperti apa,” ujarnya sebelum memasuki Istana.

    Adapun soal kemungkinan penambahan kuota LPG 3 kilogram, Purbaya membenarkan bahwa hal itu menjadi salah satu isu yang berpotensi dibahas dalam ratas.

    “3 kg ya,” katanya singkat.

    Lebih lanjut, ketika dikonfirmasi agenda rapat turut membahas tapi terkait kemungkinan pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2026, Purbaya menilai hal tersebut tidak termasuk agenda.

    “Sepertinya tidak. Saya tidak tahu. Belum rapat ditanya,” katanya. 

    Saat disinggung mengenai anggaran bantuan bencana, Menkeu menjelaskan bahwa alokasi tersebut umumnya ada di Kementerian Sosial.

    “Ada biasanya di Kemensos, kalau mereka kurang ya kita tambah. Biasanya mereka ada anggaran bencana ya,” ujarnya.

  • OVO dan GoPay Lebih Baik Tetap Berjalan Paralel

    OVO dan GoPay Lebih Baik Tetap Berjalan Paralel

    Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura menilai apabila merger antara layanan ride hailling Gojek dan Grab terjadi, maka layanan pembayaran digital GoPay dan OVO sebaiknya tetap berjalan secara paralel.

    Tesar menyebut kedua layanan dompet digital tersebut telah memiliki basis pengguna dan segmen pasar yang sama kuat. 

    “Kalau menurut kami, biarkan mereka tetap menjalankan bisnisnya as ussual. Jadi tetap berjalan pararel,” kata Tesar kepada Bisnis pada Kamis (27/11/2025). 

    Tesar menambahkan penggabungan kedua layanan pembayaran digital itu justru berpotensi membuat pengguna merasa gamang karena mereka sudah terbiasa dan memiliki kesetiaan pada aplikasi yang selama ini digunakan. 

    Menurut Tesar, meski sistem internal memungkinkan dilakukan konsolidasi, merek kedua layanan itu sebaiknya tetap berdiri sendiri seperti contoh penggabungan PT Hutchison 3 Indonesia (Tri) dan PT Indosat Tbk (Indosat) menjadi PT Indosat Ooredoo Hutchison (IOH). 

    “Tetap brandnya berjalan masing-masing walau sudah merger,” katanya.

    Lebih lanjut, Tesar juga menilai skala besar yang akan dimiliki Grab dan Gojek pascamerger berisiko menghadirkan dominasi pasar yang tidak ideal bagi ekosistem. 

    “Grab dan Gojek akan menjadi pemain besar. Bisa dikatakan akan memonopoli pasar, ini sebenarnya tidak sehat, karena kompetisi sehat menjadi tidak berjalan,” katanya. 

    Sebelumnya, isu merger GoTo–Grab sempat menyita perhatian publik karena dinilai dapat mempengaruhi ekosistem transportasi daring, persaingan usaha, hingga keberlanjutan pendapatan mitra pengemudi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

    Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menyampaikan regulasi terkait transportasi daring, termasuk skema komisi mitra dan kemungkinan penggabungan perusahaan aplikasi, masih dalam tahap penyempurnaan dalam rancangan peraturan presiden (perpres).

    Namun, Prasetyo kemudian mengklarifikasi pemerintah belum memulai pembahasan khusus mengenai merger antara GOTO dan Grab. Dia menyampaikan hal tersebut seusai rapat bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) malam. 

    Menurutnya, pemerintah masih menunggu kepulangan Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, yang sedang mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Australia. “Belum. Tunggu Pak Rosan pulang dari Australia,” ujarnya.

    Dari sisi investor, BPI Danantara Indonesia juga belum mengambil sikap. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan proses negosiasi yang disebut sedang berjalan antara kedua perusahaan. Dia juga tidak memerinci kemungkinan keterlibatan Danantara dalam rencana merger tersebut.

    “Ya, itu kan mereka sedang berjalan dulu ya, biarkan dulu itu berjalan lah,” kata Rosan di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

  • Belum Tahu Dibawa Apa Nggak

    Belum Tahu Dibawa Apa Nggak

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum tahu akan diajak ke China atau tidak untuk negosiasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Jika memang harus terlibat Purbaya mengaku ingin mengamankan poin-poin kesepakatan bagi pemerintah Indonesia.

    “Saya belum tahu dibawa apa nggak. Tapi kelihatannya, kalau memang kita harus terlibat, saya mau lihat termnya seperti apa. Jadi mengamankan terms buat kita juga, buat pemerintah Indonesia juga,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Namun, Bendahara Negara mengaku sudah tahu ajakan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani yang ingin membawanya terbang ke China.

    Sambil bergurau, Purbaya mengaku siap ikut asal biaya perjalannya dibayar oleh Rosan.

    “Katanya Rosan mau bawa saya, katanya. Oh besok mau ketemu Rosan. Asal dia yang bayar aja pas ke sananya,” sebutnya.

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut apakah APBN akan terlibat dalam penyelesaian utang Whoosh, Purbaya mengaku belum tahu. Ia masih menunggu negosiasi lanjutan yang masih dilakukan kedua belah pihak.

    “Itu saya nggak tahu, Nanti kita lihat negosiasinya seperti apa. Kan masih negosiasi,” tuturnya.

    Terkait peluang operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung disubsidi dengan skema public service obligation (PSO) dari pemerintah, ia menyerahkan itu ke Danantara. Tapi ia menyatakan bahwa hal itu belum diputuskan karena negosiasi antara Indonesia dan China masih berlangsung.

    “Sistem PSO kan ada di Danantara. Kita sih pokoknya kalau nggak salah itu yang bagi infrastrukturnya pemerintah. Tapi kita masih lihat juga dengan China seperti apa hasil negosiasinya nanti, jadi belum putus, makanya mau ke sana, ke China,” tuturnya.

    Sebelumnya, Rosan menilai sistem PSO menjadi salah satu jalan keluar yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi masalah keuangan pada operasional kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

    “Semua untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation dan ditanggung pemerintah, dan ada juga sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

    (ily/hns)