Xcloud.id

Tag: Rosan Roeslani

  • Sebut Ada Salah Paham, Amran Bicara Proyek Peternakan Rp20 T Danantara

    Sebut Ada Salah Paham, Amran Bicara Proyek Peternakan Rp20 T Danantara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menyiapkan investasi besar senilai Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam pedaging dan petelur secara nasional.

    Menteri Pertanian (Mentan)/ Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menegaskan, investasi ini bukan hanya untuk membangun peternakan baru, tetapi membentuk sistem terintegrasi yang menstabilkan harga, menjamin pasokan, dan mensejahterakan peternak rakyat.

    “Solusi permanennya adalah kita akan bangun ekosistem untuk telur dan ayam. Kita membangun secara terintegrasi ekosistemnya untuk memenuhi MBG,” kata Amran saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Menurut Amran, investasi senilai Rp20 triliun itu akan membangun rantai produksi di hulu, dengan pembagian peran yang jelas antara BUMN dan peternak kecil.

    “Sekarang, ini perlu saya jelasin. Ekosistem ini, nanti BUMN bergerak di hulu. Jadi mulai grand parent stock, parent stock, final stock. Kemudian semua yang di hilir itu adalah peternak kecil,” jelasnya.

    Dengan skema tersebut, Amran menilai harga pakan dan DOC (day old chick) bisa lebih stabil, sekaligus melindungi peternak kecil dari fluktuasi harga ekstrem yang selama ini merugikan mereka.

    “Ini menjamin pakan untuk peternak kecil stabil, menjamin juga DOC stabil. Jadi ini adalah, karena selama ini naik turun, naik turun, kasihan peternak kecil. Jadi ini nanti yang mengontrol harga, menguntungkan peternak kecil kemudian juga tidak membebani konsumen,” terang dia.

    Amran menjelaskan, peran BUMN dalam ekosistem baru ini akan menjadi stabilisator harga, seperti halnya peran Bulog di sektor beras.

    “Mekanismenya, jadi BUMN ini kan di hulu, integrasi mulai dari pabrik pakan, DOC, vaksin, dan seterusnya. Ini negara. Kemudian peternak-peternak kecil ini membeli dengan harga yang wajar dan juga menjadi off-taker,” ujarnya.

    “Jadi Insyaallah ke depan harga stabil, peternak tidak pernah rugi. Itu yang kita jaga,” sambung dia.

    Amran juga menegaskan, proyek ini bukan membangun usaha baru dari nol, melainkan memperkuat rantai usaha yang sudah ada agar lebih efisien dan berdaya saing.

    “Kemarin ada salah paham kan pikirannya ini kita membangun yang kecil-kecil. Enggak, yang sudah ada ini kita kembangkan. Kemudian kalau MBG berkembang, tentu butuh supply yang tinggi. Nah mungkin muncul peternak-peternak baru,” jelasnya.

    Rencana pembangunan ekosistem peternakan ini akan dimulai awal tahun depan. “Mungkin Januari, sekarang FS (feasibility study)-nya kita kejar,” kata Amran.

    Ketika ditanya mengenai payung hukumnya, Amran menyebut kemungkinan penggunaan Perpres (Peraturan Presiden) atau SKB (Surat Keputusan Bersama) antar kementerian.

    “Mungkin ya, mungkin pakai SKB juga,” ujarnya.

    Sebelumnya disebutkan, pendanaan proyek tersebut akan berasal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, dengan prioritas pembangunan di wilayah yang masih kekurangan pasokan ayam dan telur.

    Pembangunan peternakan ayam terintegrasi ini menjadi bagian dari program hilirisasi pangan nasional yang kini tengah dipercepat. Amran menyebut, total rencana investasi di sektor pertanian dan seluruh turunannya mencapai Rp371 triliun.

    “Ini atas arahan Bapak Presiden, kita melakukan hilirisasi bersama Pak Menteri Investasi (Rosan Roeslani), juga Kepala Danantara, Kepala BKPM, dan menteri terkaya, karena beliau yang punya uang. Prinsipnya kita sudah sepakati, dan kita percepat,” ujar Amran saat konferensi pers di Auditorium Kementan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Melalui pengembangan peternakan ayam berskala nasional ini, pemerintah menargetkan pasokan daging ayam dan telur tetap aman di tengah meningkatnya kebutuhan akibat program MBG. 

    Berdasarkan perhitungan Bapanas, tambahan kebutuhan untuk mendukung program tersebut mencapai 700 ribu ton telur dan 1,1 juta ton ayam pedaging per tahun.

    Selain menjaga stabilitas pasokan pangan, proyek besar ini juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan penyerap tenaga kerja baru.

    Amran memperkirakan, pengembangan peternakan ayam, perkebunan, dan sektor turunannya berpotensi menciptakan hingga 3 juta lapangan kerja dalam empat tahun ke depan.

    Foto: Menteri Pertanian/Kepala Bapanas, Amran Sulaiman saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari RIzky)
    Menteri Pertanian/Kepala Bapanas, Amran Sulaiman saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari RIzky)

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Lebih Baik untuk KA Ekonomi

    Lebih Baik untuk KA Ekonomi

    Jakarta –

    Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh berpeluang mendapatkan subsidi operasional dari pemerintah. Menurut CEO BPI Danantara Rosan Roeslani beberapa waktu lalu, Whoosh berpeluang mendapat bantuan dengan skema subsidi public service obligation (PSO) dari pemerintah.

    Namun, opsi tersebut justru dinilai tidak tepat. Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI Aditya Dwi Laksana mengatakan PSO lebih tepat diberikan pada jenis moda transportasi yang pemanfaatannya tinggi bagi masyarakat. Dalam moda transportasi, PSO diberikan pada moda yang menunjang mobilitas tinggi bagi masyarakat.

    Di perkeretaapian, Aditya mencontohkan PSO lebih cocok diberikan untuk KA Lokal, KA Perkotaan, atau KA Kelas Ekonomi di tempat yang minim transportasi. Moda transportasi itu akan menjadi andalan utama masyarakat maka cocok diberikan PSO.

    “Sebenarnya ya PSO lebih tepat diberikan pada jenis moda transportasi dengan pemanfaatan yang tinggi dan untuk menunjang mobilitas masyarakat yang tinggi pula,” ujar Aditya kepada detikcom, Selasa (11/11/2025).

    Baginya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemanfaatannya tidak akan tinggi bagi masyarakat, sebab di rute yang sama sudah banyak pilihan transportasi yang terjangkau harganya bagi masyarakat.

    “Karena ini (PSO) terutama untuk mendorong keterjangkauan tarif agar masyarakat dengan penghasilan rendah tetap dan diupayakan masyarakat bisa bermobilitas,” kata Aditya.

    Peneliti Senior Instran Deddy Herlambang juga mengatakan hal serupa. Secara tegas dia menyebutkan kereta cepat tidak tepat bila mendapatkan subsidi PSO. Lebih baik PSO diberikan untuk tarif kereta ekonomi yang menjadi andalan masyarakat untuk berpergian.

    “Menurut saya, PSO KCIC kurang tepat. Karena PSO itu selisih tarif untuk memperoleh tarif tiket harga terjangkau untuk KA Ekonomi bagi masyarakat,” ungkap Deddy ketika dihubungi detikcom.

    Baginya, layanan kereta cepat juga premium, ini hanya menjadi alternatif untuk masyarakat yang mau berpergian cepat dengan layanan yang jauh lebih baik. Masih ada transportasi lain yang menjadi andalan utama untuk berpergian dari Jakarta ke Bandung.

    “Betul sekali (Whoosh layanan premium). Kalau PSO ya proven untuk KA ekonomi saja, yang banyak dipakai masyarakat, yang utama,” sebut Deddy.

    Tonton juga video “Prabowo Minta Whoosh Tak Dipolitisasi: Jangan Menari di Gendang Orang”

    (hal/fdl)

  • Persiapan Danantara Ikut Garap DME Pengganti LPG

    Persiapan Danantara Ikut Garap DME Pengganti LPG

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ikut terlibat dalam proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG). Penggunaan DME sekaligus menekan impor LPG.

    CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap 18 dokumen pra-feasibility study (FS) proyek hilirisasi yang didalamnya ada proyek DME yang telah diserahkan oleh Satgas Hilirisasi beberapa waktu lalu.

    Salah satunya soal masalah teknologi dalam proyek itu. Hal ini agar tidak ada lagi proyek yang mangkrak dan gagal dikembangkan.

    “Kita juga memastikan dulu untuk teknologinya, teknologi yang yang kita utamakan adalah yang up to date juga dan yang paling efisien lah,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip, Kamis (6/11/2025).

    “Jadi kita benar-benar kalau melakukan evaluasi benar-benar secara menyeluruh sehingga pada saat kita mulai berjalan atau groundbreaking, itu akan berjalan secara full dan sesuai dengan target-target yang dicanangkan,” sambung Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi itu.

    Ketika ditanya soal skema investasi yang akan dilakukan Danantara, Rosan enggan menjelaskan secara rinci. Dia cuma bilang Danantara bisa secara langsung berinvestasi ke proyek DME.

    “Kita bisa investasi langsung sih mungkin ya,” lanjut Rosan.

    Rencananya, pemerintah ingin mengembangkan industri DME di beberapa daerah potensial seperti Bulungan, Kalimantan Utara, lalau di Kutai Timur, Kalimantan Timur, kemudian di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ada juga di Muara Enim, Pali, dan Banyuasin di Sumatera Selatan.

    Total nilai investasinya untuk pengembangan seluruh proyek DME sekitar Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja. Pengembangan DME sendiri masuk ke dalam 18 proyek hilirisasi strategis Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil mengatakan kemungkinan teknologi yang bakal digunakan dalam proyek DME ini akan dari Eropa dan China. Hal ini lantaran teknologi dari negara tersebut dinilai cocok dengan Indonesia.

    Namun, ia mengatakan keputusan tersebut berada tangan Danantara.”Ini mitranya nanti dengan Danantara, teknologinya kan macam-macam ya, teknologi dari China, itu, bisa juga dari Eropa,” kata Bahlil.

    (hns/hns)

  • Survei Membuktikan! Mentan Amran Raih Rapor Kinerja Tertinggi 84,9%

    Survei Membuktikan! Mentan Amran Raih Rapor Kinerja Tertinggi 84,9%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indikator Politik Indonesia mempublikasikan hasil survei atas tingkat kepuasan publik terhadap sejumlah pejabat tinggi negara. Survei dari lembaga yang dipimpin oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi dirilis setelah satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam evaluasi tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi, yakni sebesar 84,9%.

    Selain Mentan Amran Sulaiman, survei tersebut juga mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap pejabat lainnya yang mengetahui nama menterinya. Posisi kedua ada Teddy Indra Jaya, Sekretaris Kabinet sebesar 84,5% dan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan sebesar 84,1%.

    “Yang menarik, Pak Amran Sulaiman justru mencatat tingkat kepuasan paling tinggi di antara pejabat tinggi negara” ujar Prof. Burhanuddin Muhtadi dalam rilisnya, dikutip Sabtu (8/11/2025).

    Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung kebijakan dan kepemimpinan Menteri Pertanian dalam mendukung sektor pertanian nasional.

    “Di antara yang mengenal Pak Amran, umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik,” ungkapnya.

    Burhanuddin menegaskan bahwa hasil ini menjadi bukti bahwa popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kepuasan publik terhadap kinerja pejabat.

    “Ada pejabat yang mungkin tidak sering tampil di media, tetapi kerja-kerjanya dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjadi basis penerima manfaat,” jelasnya.

    Berikut ini urutan tingkat kepuasan tersebut adalah sebagai berikut:

    1. Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian (84,9%)

    2. Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet (84,5%)

    3. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan (84,1%)

    4. Nasaruddin Umar – Menteri Agama (83,4%)

    5. Prasetyo Hadi – Menteri Sekretariat Negara (82,9%)

    6. Agus Harimurti Yudhoyono – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan (82,3%)

    7. Tengku H. Najat Subijanto – Kepala Badan/Pimpinan terkait pembangunan nasional (82,2%)

    8. Hanif Faisal Nurofiq – Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (81,1%)

    9. Brian Yuliarito – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (80,4%)

    10. Abdul Mu’ti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (79,2%)

    Survei evaluasi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dengan melibatkan ribuan responden dari berbagai latar belakang sosial ekonomi di seluruh Indonesia. Penilaian mencakup berbagai aspek kinerja pejabat tinggi negara, mulai dari efektivitas kebijakan hingga dampaknya terhadap kelompok masyarakat penerima manfaat.

    Prestasi Amran

    Sebagai catatan, Amran juga pernah dinobatkan sebagai satu dari 5 menteri dengan kinerja terbaik di jajaran Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Demikian hasil survei yang digelar oleh lenbaga Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Menurut Peneliti Celios M Bakhrul Fikri, survei ini melibatkan 120 responden yang berprofesi sebagai jurnalis.

    “Survei CELIOS bertujuan mengidentifikasi menteri-menteri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan kebijakan pemerintah selama satu tahun pemerintahan,” kata Bakhrul dalam keterangan di situs resmi Kementerian Pertanian, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Dalam laporan bertajuk ‘Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”, sambungnya, Mentan Amran menempati posisi kelima secara keseluruhan dan masuk tiga besar pejabat dengan kinerja terbaik di sektor ekonomi.

    “Menteri terbaik itu diduduki oleh Airlangga Hartarto, mendapatkan nilai 25 dari setiap responden. Kemudian Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, yang juga menduduki peringkat kedua terbaik di bidang ekonomi. Nilainya adalah 9,” papar Bakhrul.

    Dijabarkan, dalam satu tahun terakhir, sektor pertanian mencatat berbagai capaian positif. Produksi padi meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,36 per September 2025-angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nilai di atas 100 menunjukkan pendapatan petani lebih besar dari biaya produksinya, menandakan kesejahteraan mereka terus membaik.

    Tak hanya itu, program hilirisasi komoditas strategis dan perluasan akses pasar juga memperkuat kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Mentan Amran menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan para petani. Kementan berkomitmen menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

    “Fokus kami adalah memastikan produksi dalam negeri terus meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan masyarakat mendapatkan akses terhadap beras yang terjangkau serta berkualitas,” katanya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hilirisasi Kelapa di Maluku Utara Bikin Harga Naik 500 Persen

    Hilirisasi Kelapa di Maluku Utara Bikin Harga Naik 500 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menyebutkan Keberhasilan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan yang ditemuinya saat kunjungan ke Maluku Utara.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, harga kelapa produksi Maluku Utara kini naik 500% karena diolah secara hilirisasi.

    Hal tersebut ia ungkapkan seusai pembahasan investasi hilirisasi bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rosan Roeslani di kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jumat (7/11/2025).

    Kunjungan Amran ke Maluku Utara membuatnya kagum dengan keberhasilan warga lokal yang berhasil meningkatkan potensi produksi kelapa melalui hilirisasi.

    “Kami baru kunjungan di Maluku Utara, harga kelapa sebelum kita hilirisasi harganya Rp 600 per biji. Sekarang itu harganya Rp 3.500 per biji, itu naik kurang lebih 500%,” kata Amran dalam sesi jumpa pers.

    Amran menekankan bahwa investasi pada sektor hilirisasi tidak hanya difokuskan pada peningkatan nilai tambah di dalam negeri, tetapi juga pada komoditas yang sudah memiliki daya saing ekspor di pasar global.

    Ia mencontohkan komoditas kelapa, yang nilai ekspornya telah mencapai Rp 24 triliun, menjadikan Indonesia sebagai eksportir kelapa terbesar di dunia.

    “Jika kita hilirisasi sesuai dengan diagram pohon industri, itu bisa 100 kali lipat. Artinya bisa Rp 2.400 triliun, secara teori,” ungkap Amran.

    Dia melanjutkan, target harga kelapa setelah hilirisasi akan dikejar hingga minimal Rp 5.000 per biji.

    “Kalau bisa naiknya Rp 6.000 per biji, berarti kenaikannya 1.000%,” terang Amran.

    Diketahui, pemerintah menyepakati investasi hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan senilai Rp 371 triliun. Kesepakatan ini dilakukan antara Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Amran mengungkapkan investasi hilirisasi ini mencakup sektor pertanian, perkebunan, pangan, peternakan dan hortikultura. Amran melanjutkan saat ini tengah memasuki tahap studi kelayakan yang akan dituntaskan dalam waktu secepat-cepatnya.

    “Total rencana investasi kurang lebih Rp 371 triliun, kita Investasi sektor pertanian, pangan, peternakan, hortikultura dan perkebunan,” ujar Amran.

    Amran melanjutkan, investasi hilirisasi yang akan dipercepat berpotensi pada sejumlah komoditas. Adapun komoditas yang diprioritaskan yakni kelapa, kakao, mete, kelapa sawit, kelapa dalam, peternakan ayam pedaging dan telur terintegrasi.

    “Untuk peternakan ayam pedaging dan telur terintegrasi itu ada anggaran khusus sebesar Rp 20 triliun. Kita akan buat seluruh Indonesia untuk mensuplai Makan Bergizi Gratis (MBG). Kita menyuplai, jangan sampai telur dan ayamnya ke depan shortage atau kekurangan. Jadi kita siapkan dari sekarang,” terang Amran.

    Pada sisi lain, Menteri Rosan Roeslani menegaskan bahwa hilirisasi sektor pertanian memiliki dampak sosial yang lebih besar dibandingkan sektor mineral karena padat karya dan langsung menyentuh masyarakat di lapangan.

    “Kalau hilirisasi mineral investasinya besar, tetapi tenaga kerja yang terserap sedikit. Justru hilirisasi di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan ini jauh lebih tinggi dampaknya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Ini yang akan kita akselerasi bersama,” ujar Rosan.

    Rosan juga menambahkan, pihaknya bersama Kementerian Pertanian dan Danantara telah mengidentifikasi proyek-proyek prioritas hilirisasi serta menugaskan sejumlah BUMN untuk mengeksekusinya.

    “Kami dari Danantara akan support penuh dan ikut mengevaluasi setiap tahapan. Produk unggulan, seperti kelapa dan kakao memiliki competitive advantage yang tinggi. Karena itu, kita akan jalankan program ini secara cepat, masif, dan tepat sasaran, dengan melibatkan para petani kecil,” pungkasnya.

  • Rosan Roeslani Kembali Dipanggil Presiden Prabowo, Minta Percepatan Proyek Hilirisasi

    Rosan Roeslani Kembali Dipanggil Presiden Prabowo, Minta Percepatan Proyek Hilirisasi

    JAKARTA – CEO BPI Danantara Rosan Roeslani kembali dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis, 6 November.

    Kepada wartawan, Rosan menjelaskan kehadirannya di Istana Merdeka tersebut untuk melakukan rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Hal yang dibicarakan, menurut Rosan adalah upaya akselerasi dari pertumbuhan perekonomian Indonesia. Salah satu yang dibahas terkait investasi dan hilirisasi.

    Terkait hilirisasi, menurut Rosan Presiden Prabowo Subianto memberi arahan untuk dilakukan evaluasi dengan baik.

    Selain itu, Rosan juga mengatakan, membahas terkait proyek Waste to Energy yang akan mengelola sampah menjadi energi listrik (PSEL).

  • Prabowo Evaluasi Proyek DME, Danantara Pastikan Kesiapan Pendanaan

    Prabowo Evaluasi Proyek DME, Danantara Pastikan Kesiapan Pendanaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek Dimethyl Ether (DME) sebagai bagian dari agenda hilirisasi nasional.

    Proyek yang ditujukan untuk menggantikan Liquified Petroleum Gas (LPG) ini kini memasuki tahap evaluasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menekankan bahwa proyek DME termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026 sesuai arahan Presiden Ke-8 RI tersebut.

    “Kami juga memastikan dulu untuk teknologinya, teknologi yang kita utamakan adalah yang up to date juga dan paling efisien lah, karena kan DME ini dulu pernah dicoba jalankan, ya kan? Sempat groundbreaking malah, tapi kemudian berhenti,” ujarnya usai menghadiri rapat terbatas terkait hilirisasi di Istana Negara, Kamis (6/11/2025).

    Dia mengatakan evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk memastikan proyek-proyek yang layak (visible) dapat segera ditindaklanjuti. Dia menegaskan, aspek teknologi menjadi perhatian utama agar proyek dapat berjalan efisien dan berkelanjutan.

    “Nah hal itu yang kami kalau di Danantara tidak ada, tidak mau ada hal itu [proyek mangkrak] terjadi,” tambahnya.

    Menurut Rosan, evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting agar proyek yang nantinya digarap tidak kembali mengalami hambatan seperti sebelumnya.

    Dia memastikan proses evaluasi akan menjadi dasar sebelum dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

    Dari sisi pembiayaan, Danantara disebut tidak menemui kendala berarti. Rosan menegaskan lembaga yang dipimpinnya memiliki kapasitas pendanaan yang kuat dan siap berinvestasi langsung dalam proyek DME.

    “Saya nggak ingat angkanya, soalnya ada banyak angka-angkanya,” ujarnya.

    Sekadar informasi, proyek DME sebelumnya telah diinisiasi pada era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo melalui peletakan batu pertama di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, pada 24 Januari 2022.

    Meski begitu, proyek tersebut sempat tertunda setelah mitra utama, Air Products and Chemicals Inc. asal Amerika Serikat, menarik diri dari kerja sama dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero), serta Bakrie Group melalui PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia.

    Pemerintah kemudian membuka peluang kemitraan baru dengan investor asal China, meskipun hingga kini belum tercapai kesepakatan final.

  • Bahlil Ungkap 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Rp 16 T Mulai Digarap 2026

    Bahlil Ungkap 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Rp 16 T Mulai Digarap 2026

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan 18 proyek hilirisasi prioritas dapat direalisasikan mulai tahun 2026 mendatang. Sejauh ini, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang dipimpin olehnya telah memberikan dokumen pra feasibilty study kepada BPI Danantara.

    Nah Danantara diminta untuk menyelesaikan segera dokumen feasibility study 18 proyek tersebut pada akhir tahun ini. Dengan begitu pengerjaan 18 proyek hilirisasi itu bisa mulai berjalan di tahun 2026.

    Arahan ini didapatkan Bahlil dalam rapat terbatas mengenai percepatan hilirisasi yang dipimpin Prabowo siang ini. CEO Danantara Rosan Roeslani hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir dalam rapat tersebut.

    “Tadi kami sudah membicarakan setelah pulang dari Cilegon, arahan Bapak Presiden dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS dan sudah dibicarakan dengan Danantara, tadi Pak Rosan juga, kita akan selesaikan di tahun ini untuk semuanya dan di 2026 langsung pekerjaan di lapangan bisa berjalan,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

    Bahlil menyatakan 18 proyek hilirisasi itu investasinya menyentuh Rp 16 triliun lebih dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan produksi barang hilirisasi yang jadi subtitusi impor.

    “Ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor. Salah satu di antaranya adalah menyangkut dengan DME,” beber Bahlil.

    Daftar 18 Proyek Hilirisasi yang dimaksud Bahlil adalah sebagai berikut:

    1. Industri Smelter Aluminium (Bauksit) yang berada di wilayah Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp 60 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 14.700 pekerja.

    2. Industri DME (batu bara) yang berada di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja.

    3. Industri aspal yang berada di Buton, ulawesi Tenggara dengan nilai investasi Rp 1,49 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 3.450 pekerja.

    4. Industri Mangan Sulfat yang berada di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai investasi Rp 3,05 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 5.224 pekerja.

    5. Industri Stainless Steel Slab (Nikel) yang berada di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi Rp 38,4 Triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 12.000 pekerja.

    6. Industri Cooper Rod, WIre & Tube (katoda tembaga) yang berada di Gesik, Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 19,2 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 9.700 pekerja.

    7. Industri Besi Baja (Pasir Besi) yang berada di Kabupaten Sarmi, Papua dengan nilai investasi Rp 19 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 18.000 pekerja.

    8. Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit) yang berada di Kendawangan, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp 17,3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 7.100 pekerja.

    9. Industri Olresin (Pala) yang berada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dengan nilai investasi Rp 1,8 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 1.850 pekerja.

    10. Industri Oleofood (Kelapa Sawit) yang berada di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK) Rp 3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 4.800 pekerja.

    11. Industri Nata de Coco, Medium-Chain Triglycerides (MTC), Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa) yang berada di Kawasan Industri Tenayan, Riau dengan nilai investasi Rp 2,3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 22.100 pekerja.

    12. Industri Chlor Alkali Plant (Garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT dengan nilai transaksi Rp 16 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 33.000 pekerja.

    13. Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 1 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 27.600 pekerja.

    14. Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT dengan nilai investasi sebesar Rp 212 miliar. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 1.700 pekerja.

    15. Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp 160 Triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 44.000 pekerja.

    16. Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp 72 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 6.960 pekerja.

    17. Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah dengan nilai investasi Rp 24 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 19.500 pekerja.

    18. Industri Boavtur (Used Cooking Oil) di KBN Marunda, Kawasan Industri Cikarang dan Kawasan Industri Karawang dengan nilai investasi Rp 16 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 10.152 pekerja.

    (hal/fdl)

  • Prabowo Bertemu Dasco, Rosan, hingga Purbaya di Istana, Bahas Apa?

    Prabowo Bertemu Dasco, Rosan, hingga Purbaya di Istana, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui unggahan di akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (5/11/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Selain itu terlihat sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih mulai dari Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 

    “Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 5 November 2025,” tulis Teddy.

    Teddy menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden bersama para pejabat terkait membahas sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas politik nasional.

    Selain itu, orang nomor satu di Indonesia itu turut mendorong jajaran untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

    “Presiden menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan demi mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tandas Teddy.

  • Persiapan Danantara Ikut Garap DME Pengganti LPG

    Rosan Ungkap Peluang Kereta Cepat Disubsidi Pemerintah

    Jakarta –

    CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menyatakan pemerintah akan membuka peluang operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung disubsidi. Operasional kereta cepat bernama Whoosh itu akan mendapatkan bantuan dengan skema subsidi public service oblogation (PSO) dari pemerintah.

    Hal ini menjadi salah satu jalan keluar yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi masalah keuangan pada operasional kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

    “Semua untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation dan ditanggung pemerintah, dan ada juga sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

    Dia mengatakan Whoosh sebagai transportasi massal adalah tanggung jawab pemerintah. Sarana dan operasional transportasi massal bisa dilakukan oleh BUMN atau badan usaha lainnya.

    “Ini sedang dimatangkan lah ya, pasti pemerintah hadir dan itu ada UU juga untuk prasarana mass tranportasi itu adalah tanggung jawab pemerintah. Sarana dan operasionalnya bisa di BUMN atau dunia usaha lainnya,” kata Rosan.

    Rosan sendiri enggan bicara soal apakah APBN akan ikut masuk juga dalam restrukturisasi kereta cepat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat mengungkapkan kemungkinan APBN ikut membantu masalah keuangan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    AHY menegaskan dari hasil rapat koordinasi dan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, negara akan hadir untuk menyelesaikan semua masalah pada proyek Kereta Cepat yang diberi nama Whoosh tersebut.

    “Secara umum yang dibahas di rakor di Kemenko, inline dan sejalan dengan arahan Presiden. Nanti pada saatnya akan dijelaskan, yang jelas diberikan kepastian bahwa negara akan hadir untuk mencari solusinya. Secara spesifik akan dijelaskan di kesempatan lain,” ungkap AHY usai pertemuan dengan Prabowo, Senin (3/11) yang lalu.

    Dari situ, AHY mengungkapkan pemerintah dalam hal ini APBN akan ikut ambil bagian untuk menyelesaikan masalah keuangan kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

    “Pemerintah, APBN, pasti akan jadi bagian, tetapi untuk secara spesifikasinya akan disampaikan ke kesempatan yang lain, yang jelas tadi kita bicara infrastruktur di berbagai negara, tentunya negara akan hadir di situ,” beber AHY.

    Ketika ditanya apakah APBN akan masuk dalam skema restrukturisasi utang atau membantu operasional Whoosh, AHY tak menjawab tegas iya atau tidak.

    Dia justru memaparkan akan ada pengembangan konsep khusus yang memisahkan pengelolaan infrastruktur dan kepentingan mencari keuntungan untuk layanan Kereta Cepat Whoosh. Dia menyinggung hal itu akan dilakukan dengan skema berbagi tanggung jawab.

    “Ada bagian nanti pengembangan konsep ini. Sementara Ada sejumlah opsi bagaimana operasional dan kepentingan untuk fokus pada profit dipisahkan dari mengelola infrastruktur nya harapannya berjalan dengan baik. Akan ada sharing responsibility ada burden sharing,” papar AHY.

    (acd/acd)