Xcloud.id

Tag: Rosan Roeslani

  • Mau Negosiasi dengan Soal Tarif, tapi Indonesia Tak Punya Dubes di AS

    Mau Negosiasi dengan Soal Tarif, tapi Indonesia Tak Punya Dubes di AS

    Mau Negosiasi dengan Soal Tarif, tapi Indonesia Tak Punya Dubes di AS
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Langkah
    pemerintah

    Indonesia
    yang ingin mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan
    tarif
    timbal balik sebesar 32 persen disorot Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (
    Indef
    ), Andry Satrio Nugroho.
    Sebab, saat ini Indonesia tidak memiliki Duta Besar (
    Dubes
    ) yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat selama hampir dua tahun.
    “Jadi ada kekosongan representatif (Indonesia) di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita.
    Pemerintah
    abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
    Diketahui, saat ini posisi Dubes Indonesia untuk
    AS
    telah kosong selama hampir dua tahun, setelah Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    “Kita tidak punya ya Dubes yang kita taruh di Washington, itu udah hampir dua tahun,” ujar Andry.
    Padahal beberapa komoditas utama menyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia lewat ekspornya ke AS. Beberapa di antaranya perlengkapan elektrik, pakaian, aksesoris rajutan, dan alas kaki.
    “Kita tahu banyak produk yang akan sulit masuk ke pasar US dan produk-produk di antaranya produk industri padat karya,” ujar Andry.
    Hal tersebut semakin membuatnya skeptis terkait diplomasi yang ingin dilakukan pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat dalam menegosiasikan
    tarif timbal balik
    sebesar 32 persen.
    Apalagi pemerintah dinilainya tak memiliki pendirian dalam menanggapi kebijakan tarif
    impor
    yang dicetuskan Presiden Donald
    Trump
    .
    “Jadi memang tidak ada kata yang lebih tepat selain bahwa pemerintah melakukan pengabaian dan juga merasa ini bukan sesuatu yang urgen. Nanti kita bisa melihat paling nyata Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kita akan jatuh ketika pembukaan pasar,” ujar Andry.
    “Kenapa? karena investor lagi-lagi kehilangan rasa kepercayaan kepada pemerintah bahwa pemerintah diam saja. Jadi tidak punya standpoint yang diberikan oleh Indonesia kepada pihak US,” sambungnya menegaskan.
    Diketahui, pemerintah Indonesia mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC, Amerika Serikat, untuk bernegosiasi atas kebijakan tarif impor yang diambil Presiden AS Donald Trump.
    Hal itu disampaikan melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri untuk merespons kebijakan kenaikan tarif impor untuk Indonesia sebesar 32 persen.
    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” tulis Kemenlu di laman resminya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia Masih Hitung-hitungan Kala Negara Lain Protes Tarif Trump

    Indonesia Masih Hitung-hitungan Kala Negara Lain Protes Tarif Trump

    Indonesia Masih Hitung-hitungan Kala Negara Lain Protes Tarif Trump
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Amerika Serikat
    (AS) Donald
    Trump
    mengenakan
    tarif timbal balik
    (Reciprocal Tariffs) atau disebut
    tarif Trump
    terhadap Indonesia sebesar 32 persen. Kebijakan ini juga diterapkan terhadap lebih dari 180 negara lain.
    Namun hingga Jumat (4/4/2025) sore,
    pemerintah
    Indonesia belumlah mengeluarkan pernyataan langsung secara terbuka dalam menanggapi kebijakan tarif
    impor
    tersebut.
    Pernyataan resmi pemerintah baru sekedar rilis tertulis yang diunggah di laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Rabu (2/4/2025). Di dalamnya termuat sembilan poin pernyataan pemerintah ihwal tarif Trump terhadap Indonesia sebesar 32 persen.
    Dalam poin ke-2 pernyataan pemerintah, tertulis bahwa pengenaan tarif bea masuk atau tarif Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
    Sebab selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar Amerika Serikat di antaranya adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, udang, dan produk-produk perikanan laut.
    ”
    Pemerintah
    Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” bunyi poin ke-3 pernyataan pemerintah.
    Selanjutnya dalam poin ke-6, pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat dalam berbagai tingkatan. Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung.
    “Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative,” bunyi poin ke-7 pernyataan pemerintah.
    Pemerintah juga menunda konferensi pers yang sebelumnya dijadwalkan untuk merespon kebijakan AS dalam menetapkan tarif timbal balik sebesar 32 persen bagi Indonesia.
    Dalam undangan yang sebelumnya sudah dibagikan, konferensi pers tersebut akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, dan Wakil Menteri Industri.
    Penundaan dilakukan agar pemerintah dapat menambahkan kajian lebih mendalam untuk memberikan tanggapan yang komprehensif.
    “Terkait kebijakan tarif AS yang sangat teknis dengan beragam komoditas, masih perlu pembahasan lebih lanjut di tataran masing-masing kementerian dan lembaga,” ujar pihak Kemenko Perekonomian dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).
    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho menilai adanya pembiaran yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggapi kebijakan tarif timbal balik tersebut.
    Terbukti dari batalnya konferensi pers dari sejumlah menteri dalam menanggapi pernyataan kebijakan tarif Trump.
    “Respons dari pemerintah itu justru batal dilakukan, ini menurut saya ada hal yang saya tidak bisa katakan lagi selain pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dan merasa bahwa ini bukan sesuatu yang urgen untuk ditanggapi,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
    Di samping itu, ia menyoroti pemerintah yang tidak segera menunjuk duta besar (dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat. Sebab saat ini posisi Dubes Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, usai Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
    Padahal posisi tersebut penting dalam melakukan diplomasi kepada pemerintah Amerika Serikat.
    “Jadi ada kekosongan representatif di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita. Pemerintah abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry.
    Berbeda dengan Indonesia yang terkesan masih berhitung, sejumlah negara sudah melancarkan protes terkait kebijakan tarif timbal balik Trump.
    Salah satunya adalah pemerintah
    China
    yang mendesak Amerika Serikat untuk segera membatalkan tarif baru tersebut. Diketahui, Trump pada Rabu (3/4/2025) mengumumkan tarif tambahan sebesar 34 persen bagi China.
    Pemerintah China berjanji akan mengambil langkah balasan guna melindungi kepentingannya. Langkah AS dianggap mengabaikan kesepakatan multilateral yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
    “China dengan tegas menentang kebijakan ini dan akan mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak serta kepentingannya,” demikian pernyataan resmi Kementerian Perdagangan China.
    Sementara itu, Perdana Menteri
    Australia
    Anthony Albanese menyebut tarif timbal balik atau tarif Trump 10 persen yang diberlakukan terhadap negaranya sebagai tindakan yang sepenuhnya tidak berdasar.
    “Presiden Trump menyebutnya sebagai tarif timbal balik. Jika benar timbal balik, maka tarifnya seharusnya nol, bukan 10 persen. Kebijakan tarif pemerintahan ini tidak memiliki dasar logis dan justru bertentangan dengan prinsip kemitraan antara dua negara. Ini bukan tindakan yang dilakukan oleh seorang sahabat,” kata Albanese pada Rabu (2/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dampak Tarif Impor 32% AS untuk Indonesia Tak Main-Main, Ekonom Beri Berbagai Solusi untuk Pemerintah

    Dampak Tarif Impor 32% AS untuk Indonesia Tak Main-Main, Ekonom Beri Berbagai Solusi untuk Pemerintah

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menerapkan kebijakan tarif reciprocal terhadap beberapa negara mitra dagang yang dianggap telah menerapkan tarif tinggi terhadap barang impor dari AS.

    Langkah proteksionisme ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi AS.

    Dalam kebijakan ini, AS menerapkan tarif impor tambahan berkisar antara 10% hingga 39%. Indonesia termasuk salah satu negara yang dikenai tarif tinggi, yaitu sebesar 32%. Sebagai perbandingan, China dikenai tarif 34%, Uni Eropa 20%, Vietnam 46%, India 26%, Jepang 24%, Thailand 36%, Malaysia 24%, Filipina 17%, dan Singapura 10%.

    Dampak Tarif Impor terhadap Perekonomian Global

    Menurut Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini, penerapan tarif reciprocal oleh AS memberikan dampak luas, baik terhadap ekonomi global maupun domestik, di antaranya:

    Harga saham di AS turun setidaknya 3%, serta terjadi penurunan harga saham di Jepang dan Korea Selatan, terutama di sektor otomotif. Harga emas melonjak ke rekor tertinggi di atas $3160/ounce, sementara harga minyak dunia turun lebih dari 3%. Fluktuasi nilai tukar global meningkat, dengan Yen Jepang menguat terhadap dolar AS sebagai bentuk safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Meskipun bertujuan melindungi industri dalam negeri, kebijakan tarif ini juga dapat menjadi bumerang bagi AS sendiri, memicu inflasi tinggi, kenaikan harga barang, dan dampak negatif pada pasar tenaga kerja mereka.

    Dampak Terhadap Indonesia

    Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terdampak kebijakan ini. Beberapa poin utama yang menjadi perhatian:

    Secara tahunan, ekspor Indonesia ke AS mencapai 10,3% dari total ekspor nasional, menjadikannya mitra dagang terbesar kedua setelah China. Kenaikan tarif ini akan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS. Industri yang Terkena Dampak: Produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan akan mengalami hambatan perdagangan. Biaya produksi meningkat karena adanya tarif tambahan, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan industri dan menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, menyoroti bahwa industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki menyumbang 27,5% dari total ekspor Indonesia ke AS. Jika tidak ada tindakan konkret, maka ancaman PHK massal tidak terhindarkan. Dengan tarif yang lebih tinggi, akan terjadi peralihan perdagangan dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi, menghambat daya saing ekspor Indonesia. Solusi yang Harus Ditempuh Pemerintah

    Untuk mengatasi dampak negatif dari tarif ini, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

    1. Percepatan Negosiasi Perdagangan

    Negosiasi perdagangan yang lebih intensif dengan AS menjadi solusi utama.

    “Kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS,” kata Eisha Maghfiruha Rachbini.

    Pemerintah perlu memastikan bahwa produk ekspor unggulan Indonesia mendapatkan keringanan tarif atau pengecualian dalam perjanjian perdagangan bilateral.

    Saat ini, posisi Duta Besar Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, sejak Rosan Roeslani ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN pada Juli 2023.

    “Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik, ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” ujar Andry Satrio Nugroho.

    Tanpa perwakilan yang kuat di Washington, posisi tawar Indonesia dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS akan semakin lemah.

    3. Diversifikasi Pasar Ekspor

    Untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS, pemerintah perlu memperluas pasar ekspor ke negara-negara nontradisional seperti Timur Tengah dan Afrika.

    “Pemerintah perlu menginisiasi perjanjian kerja sama dengan negara nontradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak,” ucap Eisha.

    Selain itu, Indonesia perlu mengoptimalkan perjanjian dagang bilateral dan multilateral seperti CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) untuk memastikan akses yang lebih luas ke pasar global.

    4. Insentif bagi Industri Dalam Negeri

    Pemerintah harus memberikan berbagai insentif kepada pelaku industri terdampak, termasuk:

    Subsidi untuk mengurangi beban biaya produksi. Keringanan pajak bagi industri padat karya. Bantuan modal untuk meningkatkan daya saing produk ekspor.

    5. Meningkatkan Daya Saing Produk Indonesia

    Dalam jangka panjang, investasi dalam teknologi, inovasi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

    “Setiap hari tanpa perwakilan di Amerika Serikat adalah hari di mana posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, kehilangan peluang, dan kehilangan kendali,” kata Andry Satrio Nugroho.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PHRI Ungkap Penyebab Okupansi Hotel Turun Selama Libur Lebaran 2025

    PHRI Ungkap Penyebab Okupansi Hotel Turun Selama Libur Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Okupansi hotel di Indonesia selama libur Lebaran 2025 mengalami penurunan sebesar 20% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, penurunan ini terjadi di sejumlah daerah, seperti Solo, Yogyakarta dan Bali.

    “Lebih rendah dari tahun lalu. Tadi saya sempat telepon beberapa daerah. Solo, Yogya, Bali. Turun rata-rata sekitar 20% dari tahun lalu,” katanya seusai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, kawasan Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Ia menyebutkan bahwa penurunan okupansi hotel selama libur Lebaran 2025 dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat.

    Hal ini tercermin dari proses reservasi atau pemesanan hotel yang lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Selain itu, Hariyadi menambahkan bahwa lama menginap di hotel juga lebih singkat dan tidak berlanjut hingga akhir libur Lebaran pada Senin (7/4/2025) mendatang.

    “Enggak sampai tanggal 7. Kayak di Solo, tanggal 4, tanggal 5 langsung sudah check out. Di Jogja tanggal 6, Bali menurun juga. Bali itu enggak full sampai tanggal 7,” ungkapnya.

    Ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali anggaran belanja guna meningkatkan tingkat okupansi hotel di Indonesia saat ini.

    Sebab, sektor pemerintahan masih menjadi pasar yang signifikan bagi industri perhotelan, dengan kontribusi mencapai 40%.

    “Kalau pemerintah tidak melakukan eksekusi untuk spending-nya, pasti akan banyak (hotel) yang tutup lagi,” tuturnya.

    Hariyadi mengungkapkan bahwa sebelum libur Lebaran 2025, dua hotel di Bogor terpaksa tutup.

    Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah untuk membantu memulihkan tingkat okupansi hotel di Indonesia.

  • Danantara Kelola Semua BUMN, Rosan Pastikan Sentimen Tetap Positif

    Danantara Kelola Semua BUMN, Rosan Pastikan Sentimen Tetap Positif

    Jakarta, Beritasatu.com – Seluruh perusahaan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipastikan akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam waktu dekat.

    Menurut CEO Danantara Rosan Roeslani, proses tersebut masih terus berlangsung. Ia memastikan, seusai pengalihan saham semua perusahaan pelat merah ke Danantara, sentimen positif publik akan terus terjaga.

    “Harapannya semua berjalan lancar di Danantara, prosesnya baik, semangatnya juga positif. Kita akan menjaga sehingga sentimen positif ini bisa terus terjaga,” kata Rosan di kediamannya, Selasa (1/4/2025).

    Rosan menegaskan, Danantara akan dikelola dengan baik dan transparan guna mempertahankan sentimen positif di mata publik dan pasar. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat secara optimal.

    “Ini bisa kami buktikan dengan mengutamakan kelola usaha yang benar, transparansi, akuntabilitas dan juga integritas. Sentimen positif ini akan terus berkembang pertama ke depannya,” tukas Rosan.

    Sebagai informasi, Danantara dipastikan akan mengelola seluruh perusahaan BUMN mulai akhir Maret 2025. Dengan begitu, badan investasi tersebut tidak hanya mengelola tujuh perusahaan berpelat merah saja.

    COO Danantara Dony Oskaria menuturkan, Danantara dibentuk dan memiliki peran strategis. Tidak hanya mengelola BUMN, tetapi juga bertugas untuk mengelola investasi.

    Karena itu, terdapat dua holding, yaitu holding BUMN operasional, di mana Danantara berperan dalam mengelola BUMN secara optimal guna meningkatkan penciptaan nilai (value creation).

    Selain itu, ada juga holding investasi, di mana Danantara memiliki peran strategis dalam proses investasi untuk mendukung pembangunan sektor-sektor prioritas pemerintah, seperti ketahanan energi dan pangan.

    “Danantara itu di bawahnya kita memiliki dua konsolidasi. Yang pertama adalah kita menyebutnya operasional, yang satu adalah investasi,” ungkap Dony dalam acara BNI Investor Daily Roundtable di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa Danantara akan mengelola seluruh perusahaan BUMN per akhir Maret 2025.

    Adapun saat ini baru tujuh BUMN yang dikelola Danantara, yakni di antaranya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

    Menurut Dony, pengelolaan BUMN oleh Danantara akan meningkatkan optimalisasi kinerja perusahaan berpelat merah.

  • Angka Pemudik Turun, Waketum Kadin: Daya Beli Masyarakat Tidak Baik-baik Saja – Halaman all

    Angka Pemudik Turun, Waketum Kadin: Daya Beli Masyarakat Tidak Baik-baik Saja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, menyampaikan saat ini daya beli masyarakat tidak baik-baik saja. Hal ini terpotret dari menurunnya angka pemudik sebesar 24 persen.

    “Penyebabnya adalah daya beli masyarakat kita yang sedang tidak baik baik saja,” ujar Sarman saat dihubungi, Rabu (2/4/2025).

    Selain itu, kata dia, masyarakat juga tengah melakukan penghematan. Misalnya, untuk mengantisipasi biaya masuk sekolah pada tahun ajaran baru bulan Juni nanti. Beberapa indikator lainnya, juga disebabkan menurunnya perekonomian kelas menengah.

    “Kondisi kelas menengah baru kita juga yang semakin menurun yang selama ini merupakan penggerak ekonomi kita,” tutur Sarman.

    Informasi mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), juga turut mempengaruhi psikologis masyarakat. Kini, warga lebih berhati-hati dan selektif dalam berbelanja.

    Sarman juga menyoroti realisasi Rp 67,1 triliun uang layak edar (ULE) untuk kebutuhan masyarakat pada periode Ramadan dan Idul Fitri atau hanya terserap sekitar 37 persen dari total yang disediakan Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 180,9 triliun hingga Senin (17/3/2025).

    “Tentu ini mengurangi perputaran uang,” tambahnya.

    Sarman meminta kepada pemerintah menjadikan Lebaran 2025 pembelajaran untuk tahun berikutnya. Misalnya, terkait pengumuman diskon tarif pesawat, kereta api, dan transportasi lainnya.

    “Sebaiknya diumumkan jauh-jauh hari sehingga masyarakat bisa membuat perencanaan,” tutur Sarman.

    Setelah momen Lebaran, ucap Sarman, pemerintah harus menggenjot daya beli masyarakat dengan menjaga stabilitas harga-harga pangan, gas, dan listrik. Penyaluran barbagai bantuan sosial juga harus tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Termasuk mengevaluasi kembali pemangkasan anggaran seperti perjalanan dinas, seminar dan forum di hotel semakin selektif agar berbagai sektor usaha sektor pariwisata dapat semakin produktif,” tutur Sarman.

    Sarman juga menyoroti sejumlah kementerian teknis di bidang perekonomin harus lebih ‘lincah’ untuk menggerakkan perekonomian. Terutama, harus berorientasi bagaimana agar daya beli masyarakat semakin meningkat dan target pertumbuhan ekonomi tercapai.

    Berdasarkan, jajak pendapat Kompas pada 4-7 Maret 2025 menangkap fenomena ini. Berwisata masuk dalam lima besar aktivitas favorit untuk mengisi waktu pada hari libur Lebaran.

    Sebanyak 26,8 persen responden mengatakan bahwa berwisata menjadi salah satu kegiatan yang akan mereka lakukan pada Lebaran tahun ini. Berwisata merupakan aktivitas favorit tertinggi ketiga setelah silaturahmi (71,9 persen) dan menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah (38,8 persen).

    Sekalipun masih menjadi aktivitas pilihan saat Lebaran, gairah wisata masyarakat di tahun ini terbilang menurun. Saat ditanyakan secara spesifik ke mana responden akan berwisata, hanya 56,2 persen responden yang menjawab tujuan wisata mereka. Sementara, 43,8 persen lainnya dengan tegas menyatakan tidak akan berwisata pada libur Lebaran tahun ini.

    Minat wisata ini terpantau menurun dibandingkan Lebaran 2024. Tahun lalu, dalam jajak pendapat serupa yang dilakukan Litbang Kompas terpotret bahwa sedikitnya 71 persen responden menyatakan sudah memiliki rencana untuk berwisata.

    Hanya 28,6 persen responden yang memutuskan tidak berwisata. Bahkan, Statistik Wisatawan Nusantara 2024 oleh BPS mencatat, perjalanan wisatawan Nusantara saat itu mencapai puncak tertingginya pada saat Idul Fitri.

    Turunnya minat wisata pada Lebaran tahun ini juga menjadi perhatian banyak pihak, khususnya para pelaku usaha di bidang pariwisata.

    Angka Pemudik Turun, Ekonomi UMKM Lesu

    Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia Ali Mahsun, melihat ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ikut lesu, karena jumlah pemudik lebaran 2025 yang menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya.

    Ali melihat turunnya angka pemudik bisa jadi peringatan untuk pemerintah. Apalagi, ini terjadi meski diskon tarif tol, pesawat, hingga mudik gratis diberikan oleh pemerintah.

    “Kenyataan ini harus jadi warning bagi pemerintah,” ujar Ali saat dihubungi Rabu (2/4/2025).

    Seharusnya, kata Ali, mudik lebaran jadi peak season atau periode waktu di mana permintaan untuk produk atau layanan meningkat secara signifikan sehingga terjadi lonjakan perekonomian nasional.

    “Namun kenapa lebaran 2025 terjadi penurunan drastis pemudik sebesar 24 perseb? Banyak faktor yang jadi penyebabnya,” kata Ali.

    Menurutnya, saat ini perputaran ekonomi rakyat UMKM makin lesu akibatkan daya beli masyarakat melemah. Kemudian, lebih dari 9,8 juta kelas menengah jatuh miskin dan mereka perketat ikat pinggang atau efisiensi ditengah makin beratnya beban hidup.

    “Faktor lain, melonjaknya pengangguran akibat PHK marak dimana-mana sebelum dan jelang ramadhan 2025,” tutur Ali.

    Sebagian pelaku UMKM memilih tidak mudik lebaran 2025 daripada kehabisan modal usaha pasca lebaran. Dan, penggelontoran berbagai subsidi, bantuan sosial dan diskon tiket belum mampu mendongkrak jumlah pemudik kebaran 2025.

    “Turunnya pemudik lebaran 2025 hingga 24 persen akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian harus jadi lampu kuning bagi pemerintah untuk memberikan solusi tercepat dongkrak perputaran ekonomi rakyat, juga perekonomian nasional,” sambungnya.

    Pertumbuhan Ekonomi triwulan I 2025 Hanya 5,03 Persen

    Center of Economic and Law Studies (Celios) memaparkan sejumlah indikator pelemahan daya beli saat Lebaran 2025 melemah. Apa saja indikatornya?.

    Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menerangkan, terdapat beberapa indikator penyebab melemahnya daya beli. Misalnya, karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang marak terjadi. 

    Pada Januari 2025, terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) hingga 0,4 persen (month-to-month) dibandingkan IKK Desember 2024.

    “Situasinya cukup anomali. Jika kita mengacu pada periode 2022 hingga 2024, biasanya terjadi kenaikan IKK di bulan Januari karena ada optimisme konsumen di awal tahun. Kondisi keyakinan konsumen melemah juga terjadi di bulan Februari 2025,” ujar Huda saat dihubungi, Rabu (2/4/2025).

    Data lainnya juga menunjukkan hal yang serupa dimana ada penurunan angka Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2025. Pada Desember 2024, angka IPR sebesar 222 poin dan angka IPR turun menjadi 211,5 di Januari 2025.

    “Jika kita tengok pergerakan di Desember 2023 ke Januari 2024 masih bergerak positif. Artinya, konsumen yang tidak yakin akan perekonomian tahun 2025, mendorong penjualan eceran kita juga turun. Akibatnya, daya beli masyarakat kian terperosok di awal tahun 2025,” imbuh Huda.

    Dengan kondisi tersebut Huda menyampaikan bahwa perputaran uang di momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri akan melemah dibandingkan dengan tahun lalu.

    Tambahan Jumlah Uang yang Beredar (JUB) dalam artian sempit (M1) di momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2025, akan melemah sebesar -16,5 persen dibandingkan momen yang sama di tahun 2024.

    “Tambahan uang beredar hanya di angka Rp114,37 triliun. Sedangkan tahun 2024, tambahan uang beredar ketika momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mencapai Rp136,97 triliun,” terang Huda.

    Uang Beredar

    Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menambahkan dengan penurunan tambahan uang beredar di momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, maka berdampak pada pembentukan PDB secara nasional yang tidak optimal.

    “Berdasarkan modelling yang dilakukan Celios pada tahun 2024, tambahan PDB akibat adanya momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mencapai Rp168,55 triliun. Sedangkan tahun 2025 hanya Rp140,74 triliun atau turun 16,5 persen,” katanya.

    Sedangkan keuntungan pengusaha hanya Rp84,19 triliun, jauh di bawah tambahan pendapatan tahun lalu yang mencapai Rp100,83 triliun.

    Indikator lain yang memotret pelemahan daya beli masyarakat adalah menurunnya porsi simpanan perorangan yang hanya mencapai 46,4 persen terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK).

    Hal ini tidak pernah terjadi di awal pemerintahan sebelumnya. Pada awal periode Jokowi-JK, simpanan perorangan porsinya 58,5 persen dan Jokowi-Amin sebesar 57,4 persen.

    Pertumbuhan Ekonomi Stagnan

    Merosotnya porsi tabungan perorangan, mengindikasikan masyarakat cenderung bertahan hidup dengan menguras simpanan, karena upah riil terlalu kecil, tunjangan berkurang, dan ancaman PHK masih berlanjut.

    “Dengan berbagai indikator perekonomian tersebut, Celios memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2025 hanya 5,03 persen (year-on-year). Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 yang mencapai 5,11 persen,” lanjut Bhima.

    Perkiraan pertumbuhan memperhitungkan dampak dari momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2025 yang secara siklus mendorong konsumsi rumah tangga lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024. 

    Namun, faktor seasonal yang di ikuti pembagian THR tetap tidak mampu membuat ekonomi tumbuh lebih tinggi. Bahkan dikhawatirkan ekonomi bakal melambat paska lebaran, karena tidak ada lagi motor penggerak konsumsi yang signifikan.

    “Belanja pemerintah yang sedang efisiensi besar-besaran juga berpengaruh ke consumer confidences. Pelemahan kurs rupiah juga menambah kehati-hatian dari masyarakat untuk membelanjakan uangnya,” ujar Bhima.

    Hotel Sepi

    Okupansi atau jumlah hunian hotel yang terisi pada periode libur lebaran 2025 ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun lalu.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan penurunan okupansi kali ini kisarannya mencapai 20 persen jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini terjadi di beberapa daerah tujuan wisata, seperti Yogyakarta, Bali dan Solo.

    “(Penurunan okupansi hotel) seperti diduga lebih rendah dari tahun lalu. Saya tadi sempat telpon beberapa daerah Solo, Jogja, Bali memang turun,” tutur Hariyadi ditemui usai menghadiri halal bihalal di kediaman rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di kawasan Widya Chandra Jakarta, Selasa (1/4).

    Ia menduga, penurunan okupansi hotel disebabkan daya beli masyarakat masih melemah tahun ini. Pasalnya, masa hunian hotel pada lebaran tahun ini lebih singkat bila dibandingkan tahun lalu.

    Hariyadi mencatat, rata-rata  waktu tinggal masyarakat di hotel hanya hingga h-2 lebaran saja, atau lebih pendek dan tidak menghabiskan waktu hingga libur selesai pada 7 Maret 2025.

    “Misalnya di Solo hanya sampai tanggal 4, tanggal 5 langsung check out, di Jogja tanggal 6. Bali turun juga nggak full sampai tanggal 7,” jelasnya.

    Lebih lanjut, untuk mengembalikan kondisi okupansi hotel setidaknya ke kondisi yang normal, ia berharap ada peranan pemerintah dalam eksekusi anggaran. Pasalnya, pasca adanya efisiensi anggaran, konsumsi perhotelan dari pemerintah menurun.

    Padahal pasar pemerintah untuk industri hotel masih cukup besar yakni mencapai 40 persen. Menurutnya, peranan pemerintah juga sangat penting agar hotel-hotel tidak banyak yang tutup, dan akhirnya berdampak pada PHK karyawan.

    “Jadi, kalau pemerintah tidak melakukan eksekusi untuk spending, pasti akan banyak yang tutup lagi (hotel),” ungkapnya.

  • Asosiasi PKL: Angka Pemudik Turun, Ekonomi UMKM Lesu – Halaman all

    Asosiasi PKL: Angka Pemudik Turun, Ekonomi UMKM Lesu – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia Ali Mahsun, melihat ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ikut lesu, karena jumlah pemudik lebaran 2025 yang menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya.

    Ali melihat turunnya angka pemudik bisa jadi peringatan untuk pemerintah. Apalagi, ini terjadi meski diskon tarif tol, pesawat, hingga mudik gratis diberikan oleh pemerintah.

    “Kenyataan ini harus jadi warning bagi pemerintah,” ujar Ali saat dihubungi Rabu (2/4/2025).

    Seharusnya, kata Ali, mudik lebaran jadi peak season atau periode waktu di mana permintaan untuk produk atau layanan meningkat secara signifikan sehingga terjadi lonjakan perekonomian nasional.

    “Namun kenapa lebaran 2025 terjadi penurunan drastis pemudik sebesar 24 perseb? Banyak faktor yang jadi penyebabnya,” kata Ali.

    Menurutnya, saat ini perputaran ekonomi rakyat UMKM makin lesu akibatkan daya beli masyarakat melemah. Kemudian, lebih dari 9,8 juta kelas menengah jatuh miskin dan mereka perketat ikat pinggang atau efisiensi ditengah makin beratnya beban hidup.

    “Faktor lain, melonjaknya pengangguran akibat PHK marak dimana-mana sebelum dan jelang ramadhan 2025,” tutur Ali.

    Sebagian pelaku UMKM memilih tidak mudik lebaran 2025 daripada kehabisan modal usaha pasca lebaran. Dan, penggelontoran berbagai subsidi, bantuan sosial dan diskon tiket belum mampu mendongkrak jumlah pemudik kebaran 2025.

    “Turunnya pemudik lebaran 2025 hingga 24 persen akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian harus jadi lampu kuning bagi pemerintah untuk memberikan solusi tercepat dongkrak perputaran ekonomi rakyat, juga perekonomian nasional,” sambungnya.

    Menurut hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik Lebaran 2025 diproyeksikan hanya sekitar 146,48 juta orang, turun 24,4 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang. Penurunan ini menjadi anomali karena dalam satu dekade terakhir tren jumlah pemudik cenderung meningkat setiap tahun, kecuali saat pandemi.

    Turunnya jumlah pemudik berdampak pada berbagai moda transportasi. Data dari Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (Siasati) menunjukkan akumulasi pergerakan penumpang dari lima moda transportasi umum hingga H-3 Lebaran sebesar 6,75 juta orang, atau turun 4,8 persen dari tahun lalu.

    Penurunan paling tajam terjadi pada moda bus antarkota antarprovinsi (AKAP), yakni 10,2 persen. Diikuti moda pesawat yang turun 6,8 persen dan kapal laut 4,8 persen.

    Pertumbuhan Ekonomi triwulan I 2025 Hanya 5,03 Persen

    Center of Economic and Law Studies (Celios) memaparkan sejumlah indikator pelemahan daya beli saat Lebaran 2025 melemah. Apa saja indikatornya?.

    Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menerangkan, terdapat beberapa indikator penyebab melemahnya daya beli. Misalnya, karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang marak terjadi. 

    Pada Januari 2025, terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) hingga 0,4 persen (month-to-month) dibandingkan IKK Desember 2024.

    “Situasinya cukup anomali. Jika kita mengacu pada periode 2022 hingga 2024, biasanya terjadi kenaikan IKK di bulan Januari karena ada optimisme konsumen di awal tahun. Kondisi keyakinan konsumen melemah juga terjadi di bulan Februari 2025,” ujar Huda saat dihubungi, Rabu (2/4/2025).

    Data lainnya juga menunjukkan hal yang serupa dimana ada penurunan angka Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2025. Pada Desember 2024, angka IPR sebesar 222 poin dan angka IPR turun menjadi 211,5 di Januari 2025.

    “Jika kita tengok pergerakan di Desember 2023 ke Januari 2024 masih bergerak positif. Artinya, konsumen yang tidak yakin akan perekonomian tahun 2025, mendorong penjualan eceran kita juga turun. Akibatnya, daya beli masyarakat kian terperosok di awal tahun 2025,” imbuh Huda.

    Dengan kondisi tersebut Huda menyampaikan bahwa perputaran uang di momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri akan melemah dibandingkan dengan tahun lalu.

    Tambahan Jumlah Uang yang Beredar (JUB) dalam artian sempit (M1) di momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2025, akan melemah sebesar -16,5 persen dibandingkan momen yang sama di tahun 2024.

    “Tambahan uang beredar hanya di angka Rp114,37 triliun. Sedangkan tahun 2024, tambahan uang beredar ketika momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mencapai Rp136,97 triliun,” terang Huda.

    Uang Beredar

    Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menambahkan dengan penurunan tambahan uang beredar di momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, maka berdampak pada pembentukan PDB secara nasional yang tidak optimal.

    “Berdasarkan modelling yang dilakukan Celios pada tahun 2024, tambahan PDB akibat adanya momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mencapai Rp168,55 triliun. Sedangkan tahun 2025 hanya Rp140,74 triliun atau turun 16,5 persen,” katanya.

    Sedangkan keuntungan pengusaha hanya Rp84,19 triliun, jauh di bawah tambahan pendapatan tahun lalu yang mencapai Rp100,83 triliun.

    Indikator lain yang memotret pelemahan daya beli masyarakat adalah menurunnya porsi simpanan perorangan yang hanya mencapai 46,4 persen terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK).

    Hal ini tidak pernah terjadi di awal pemerintahan sebelumnya. Pada awal periode Jokowi-JK, simpanan perorangan porsinya 58,5 persen dan Jokowi-Amin sebesar 57,4 persen.

    Pertumbuhan Ekonomi Stagnan

    Merosotnya porsi tabungan perorangan, mengindikasikan masyarakat cenderung bertahan hidup dengan menguras simpanan, karena upah riil terlalu kecil, tunjangan berkurang, dan ancaman PHK masih berlanjut.

    “Dengan berbagai indikator perekonomian tersebut, Celios memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2025 hanya 5,03 persen (year-on-year). Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 yang mencapai 5,11 persen,” lanjut Bhima.

    Perkiraan pertumbuhan memperhitungkan dampak dari momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2025 yang secara siklus mendorong konsumsi rumah tangga lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024. 

    Namun, faktor seasonal yang di ikuti pembagian THR tetap tidak mampu membuat ekonomi tumbuh lebih tinggi. Bahkan dikhawatirkan ekonomi bakal melambat paska lebaran, karena tidak ada lagi motor penggerak konsumsi yang signifikan.

    “Belanja pemerintah yang sedang efisiensi besar-besaran juga berpengaruh ke consumer confidences. Pelemahan kurs rupiah juga menambah kehati-hatian dari masyarakat untuk membelanjakan uangnya,” ujar Bhima.

    Hotel Sepi

    Okupansi atau jumlah hunian hotel yang terisi pada periode libur lebaran 2025 ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun lalu.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan penurunan okupansi kali ini kisarannya mencapai 20 persen jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini terjadi di beberapa daerah tujuan wisata, seperti Yogyakarta, Bali dan Solo.

    “(Penurunan okupansi hotel) seperti diduga lebih rendah dari tahun lalu. Saya tadi sempat telpon beberapa daerah Solo, Jogja, Bali memang turun,” tutur Hariyadi ditemui usai menghadiri halal bihalal di kediaman rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di kawasan Widya Chandra Jakarta, Selasa (1/4).

    Ia menduga, penurunan okupansi hotel disebabkan daya beli masyarakat masih melemah tahun ini. Pasalnya, masa hunian hotel pada lebaran tahun ini lebih singkat bila dibandingkan tahun lalu.

    Hariyadi mencatat, rata-rata  waktu tinggal masyarakat di hotel hanya hingga h-2 lebaran saja, atau lebih pendek dan tidak menghabiskan waktu hingga libur selesai pada 7 Maret 2025.

    “Misalnya di Solo hanya sampai tanggal 4, tanggal 5 langsung check out, di Jogja tanggal 6. Bali turun juga nggak full sampai tanggal 7,” jelasnya.

    Lebih lanjut, untuk mengembalikan kondisi okupansi hotel setidaknya ke kondisi yang normal, ia berharap ada peranan pemerintah dalam eksekusi anggaran. Pasalnya, pasca adanya efisiensi anggaran, konsumsi perhotelan dari pemerintah menurun.

    Padahal pasar pemerintah untuk industri hotel masih cukup besar yakni mencapai 40 persen. Menurutnya, peranan pemerintah juga sangat penting agar hotel-hotel tidak banyak yang tutup, dan akhirnya berdampak pada PHK karyawan.

    “Jadi, kalau pemerintah tidak melakukan eksekusi untuk spending, pasti akan banyak yang tutup lagi (hotel),” ungkapnya.

  • Maruarar Ungkap Kuota Rumah Subsidi Buat Buruh hingga Wartawan

    Maruarar Ungkap Kuota Rumah Subsidi Buat Buruh hingga Wartawan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan kuota 220.000 rumah subsidi untuk berbagai kalangan profesi, termasuk salah satunya wartawan.

    Maruarar mengatakan, kementeriannya telah mengalokasikan 1.000 unit rumah dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP untuk kalangan pewarta.

    “Wartawan sudah kami alokasikan 1.000,” ujarnya saat ditemui pada sela-sela acara gelar griya di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Maruarar juga menjelaskan pihaknya telah mengalokasikan kuota 20.000 unit rumah subsidi untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 untuk buruh, 20.000 untuk tenaga migran, 30.000 unit untuk tenaga kesehatan termasuk perawat maupun bidan.

    Kemudian, 5.000 unit untuk prajurit TNI AD serta 14.500 unit untuk Kepolisian. Total kuota yang disiapkan adalah 220.000 unit rumah subsidi. Lokasinya terletak di seluruh Indonesia.

    Kementerian yang dipimpinan Maruarar itu nantinya akan mengajak perwakilan para kalangan profesi calon penerima rumah FLPP itu.

    “Nah buat wartawan, nanti saya akan undang perwakilannya. Karena semua ada perwakilan ya, enggak mungkin undang semuanya,” paparnya.

    Menurutnya, program rumah subsidi itu turut memeroleh dukungan dari berbagai pihak seperti Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, yang kini dipimpin juga oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani.

    Tidak hanya itu, Maruarar menyebut pembiayaan untuk proyek perumahan subsidi itu turut mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) berupa giro wajib minimum atau GWM.

    “GWM-nya itu giro wajib minimum, yang tadinya 5% jadi 4%. Buat rumah subsidi dan juga buat komersial,” ucapnya.

    Ke depan, lanjut Maruarar, pemerintah juga akan memastikan kualitas rumah dan ketepatan sasaran penerima rumah subsidi. Kini, pemerintah akan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah disusun berdasarkan nama hingga alamat per orang (by name, by address).

    BPS disebut sudah memiliki data soal kemampuan belanja setiap individu sehingga nanti disesuaikan untuk kemampuan pembelian rumah yang disediakan pemerintah.

    “Nanti desil pertama itu, dia punya kemampuan beli, kemampuan belanja sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000 berikutnya, desil ketiga Rp900.000. Jadi harus tepat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tepat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas,” jelasnya.

  • Danantara Siap Dukung Program 3 Juta Rumah, asal…

    Danantara Siap Dukung Program 3 Juta Rumah, asal…

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membuka peluang untuk mendukung program 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan pihaknya terbuka untuk menerima berbagai usulan dan berdiskusi dengan berbagai pihak terkait, baik itu kementerian, lembaga, maupun sektor swasta.

    “Kami terbuka atas semua usulan, baik dari setiap kementerian, siapa pun, juga dari private sector. Yang penting adalah memenuhi kriteria dan parameter yang kita buat,” kata Rosan saat ditemui di Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Rosan menjelaskan kriteria utama bagi Danantara untuk terlibat dalam proyek adalah imbal hasil (return) dari investasi yang diperoleh, kemampuan menciptakan lapangan kerja, serta dampak yang dapat mendorong kinerja industrialisasi.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, sebelumnya telah menyampaikan usul kepada Rosan Roeslani agar Danantara turut berpartisipasi dalam proyek perumahan. Usulan ini disampaikan saat Maruarar berkunjung ke rumah dinas Rosan di Jakarta.

    Program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dianggap memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian Indonesia.

    “Proyek ini memiliki potensi besar dari segi return, penciptaan lapangan pekerjaan, dan juga dapat meningkatkan industrialisasi di Indonesia,” jelas Rosan.

    Rosan menegaskan segala aspek terkait proyek ini akan dianalisis dan dievaluasi secara komprehensif untuk memastikan bahwa keterlibatan Danantara akan memberikan dampak positif, baik dalam hal ekonomi maupun sosial.

    “Jadi itu semua kami analisa dan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif,” tutupnya terkait potensi Danantara terlibat dalam program 3 juta rumah.

  • Kadin Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Positif meski Melambat

    Kadin Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Positif meski Melambat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Anindya Bakrie, menanggapi indikasi perlambatan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan menurunnya daya beli masyarakat dan anjloknya jumlah pemudik pada Idulfitri 2025.

    Anindya menilai, kondisi tersebut belum berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Anindya menyampaikan pandangannya seusai menghadiri open house Menteri Investasi/ Kepala BKPM, Rosan Roeslani, di Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Selasa (1/4/2025) malam.

    “Kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, itu masih sesuai dengan target,” ujar Anindya.

    Menurutnya, fluktuasi ekonomi Indonesia merupakan hal wajar. Oleh karena itu, perbandingan harus dilakukan berdasarkan target ekonomi nasional dan prioritasnya.

    “Target ekonomi bisa tercapai, dan ekspor setiap bulannya meningkat sebesar US$ 2,5 miliar hingga US$ 3 miliar. Ini merupakan prospek positif untuk jangka panjang, termasuk tahun ini,” jelasnya.

    Anindya menambahkan tingkat investasi di Indonesia pada 2024 mengalami kenaikan. Dibandingkan tahun sebelumnya, investasi meningkat hingga Rp 700 triliun, dengan total mencapai Rp 900 triliun pada 2024.

    “Jika investasi dan perdagangan terus meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan tetap sesuai target,” ujarnya.

    Dengan data tersebut, Anindya memastikan perlambatan ekonomi hanya bersifat sementara. Kadin tetap optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh sesuai harapan.

    “Jadi kita cukup positif pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap sesuai target,” tegasnya.