Xcloud.id

Tag: Rosan Roeslani

  • Kunjungan ke Istana Al Husseiniya, Prabowo Disambut Hangat Raja Abdullah II

    Kunjungan ke Istana Al Husseiniya, Prabowo Disambut Hangat Raja Abdullah II

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi kepada Raja Yordania, Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Al Husseiniya, Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiyah pada Senin (14/4/2025).

    Menurut keterangan resmi Sekretariat Presiden, orang nomor satu di Indonesia itu tiba di kompleks Istana Al Husseiniya sekitar pukul 13.00 waktu setempat.

    Kepala Negara kemudian berjalan melewati pasukan jajar kehormatan yang berbaris rapi, menuju tempat Raja Abdullah II berdiri menyambut kedatangannya.

    Keduanya langsung berjabat tangan hangat dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera masing-masing negara, sebagai simbol persahabatan dan kesetaraan antara Indonesia dan Yordania.

    Usai sesi foto bersama, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II melanjutkan pertemuan tête-à-tête. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana yang akrab dan konstruktif, membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama, termasuk stabilitas kawasan dan kerja sama bilateral di berbagai bidang.

    Setelah pertemuan tête-à-tête, kedua kepala negara berjalan bersama menuju ruang penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Setibanya di sana, Prabowo dan Raja Abdullah II terlebih dahulu menyapa serta berjabat tangan dengan delegasi masing-masing negara.

    Tampak delegasi Indonesia yang hadir adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Dubes RI Amman Ade Padmo Sarwono.

     Prabowo dan Abdullah II kemudian menyaksikan langsung proses penandatanganan MoU oleh perwakilan dari kedua negara. Dokumen kerja sama yang ditandatangani mencakup bidang pertahanan, pertanian, pendidikan, hingga keagamaan.

    Usai penandatanganan MoU, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II kembali berjalan berdampingan menuju ruang pertemuan bilateral yang telah disiapkan. Delegasi utama dari kedua negara mendahului memasuki ruangan, menandai dimulainya pembahasan lebih lanjut mengenai implementasi kerja sama konkret ke depan.

    Sebagai penutup kunjungan resmi Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II menghadiri jamuan santap siang resmi di Istana Al Husseiniya. Momen ini menjadi simbol persahabatan erat dan komitmen bersama kedua negara untuk terus memperkuat kemitraan strategis yang saling menguntungkan.

  • DPR minta Pemerintah segera isi kekosongan dubes negara strategis

    DPR minta Pemerintah segera isi kekosongan dubes negara strategis

    Tentunya pos-pos penting ini kalau bisa segera diisi.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto meminta Pemerintah segera mengisi kekosongan sejumlah duta besar (dubes) di negara-negara strategis karena posisi tersebut merupakan pos-pos penting.

    Namun, dia mengembalikan keputusan itu kepada Presiden RI Prabowo Subianto maupun Menteri Luar Negeri Sugiono. Pasalnya, kegiatan yang menyangkut diplomasi tersebut juga memiliki aturan.

    “Tentunya pos-pos penting ini kalau bisa segera diisi,” kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Biasanya, menurut dia, penunjukan dubes dimulai dari pemerintah Republik Indonesia yang mengirimkan nota nama calon duta besar ke negara yang dituju. Setelah mendapatkan persetujuan dari negara yang dituju tersebut, baru Pemerintah memproses calon dubes itu untuk disiapkan.

    “Kalau Komisi I DPR, setiap saat ketika surat dari Presiden hadir, surat dari Ketua DPR hadir, pasti segera kami jadwalkan,” kata dia.

    Menurut dia, Komisi I DPR RI bakal mengundang Menteri Luar Negeri setelah DPR RI mulai kembali bersidang.

    Terlebih lagi, lanjut dia, kondisi geopolitik mengalami perubahan dan pergeseran karena perang tarif impor.

    “Perang tarif ini pasti ada dampaknya. Mitra kami Kementerian Luar Negeri, mudah-mudahan nanti Pak Menteri Luar Negeri Sugiono bisa menjelaskan sebaik-baiknya,” kata Utut.

    Salah satu dubes negara strategis yang kosong, yakni Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat.

    Rosan Roeslani merupakan Dubes RI untuk Amerika Serikat yang menjabat hingga November 2023, dan hingga kini belum ada penggantinya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamen BUMN Bongkar Tujuan Sebenarnya dari Pendirian Danantara – Page 3

    Wamen BUMN Bongkar Tujuan Sebenarnya dari Pendirian Danantara – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kolaborasi perencanaan investasi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Rosan mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini jadi satu langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antar instansi dalam menggenjot ekonomi nasional. 

    “Apalagi kita ketahui bersama, pertumbuhan Indonesia diharapkan meningkat sesuai dengan target dari bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi 8 persen. Tentunya hal itu tidak bisa kita capai kalau kita tidak bersinergi dan tidak berkolaborasi bersama-sama,” kata Rosan dikutip dari keterangan resmi Kementerian PPN/Bappenas, Sabtu (12/4/2025).

    Arah kebijakan pengelolaan PSN dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 tersebut untuk memperbaiki pengelolaan PSN.

    Dengan maksud, agar pembiayaan PSN tidak hanya berasal dari APBN, tapi juga dari swasta dan BUMN. Untuk itu, peranan BPI Danantara sangat penting guna mendukung pembiayaan PSN, khususnya kontribusi investasi dari BUMN. 

    Melalui penandatanganan MoU ini, Kementerian PPN/Bappenas dan BPI Danantara akan bersama-sama melakukan beberapa hal krusial. 

    Pertama, identifikasi potensi PSN dan analisis investasi strategis atas rencana PSN non-APBN. Kedua, koordinasi untuk sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan kebijakan, termasuk pengembangan skema investasi dalam rangka pelaksanaan PSN. 

     

  • Kolaborasi Danantara dan Bappenas Genjot Proyek Strategis Nasional – Page 3

    Kolaborasi Danantara dan Bappenas Genjot Proyek Strategis Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kolaborasi perencanaan investasi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Rosan mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini jadi satu langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antar instansi dalam menggenjot ekonomi nasional. 

    “Apalagi kita ketahui bersama, pertumbuhan Indonesia diharapkan meningkat sesuai dengan target dari bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi 8 persen. Tentunya hal itu tidak bisa kita capai kalau kita tidak bersinergi dan tidak berkolaborasi bersama-sama,” kata Rosan dikutip dari keterangan resmi Kementerian PPN/Bappenas, Sabtu (12/4/2025).

    Arah kebijakan pengelolaan PSN dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 tersebut untuk memperbaiki pengelolaan PSN.

    Dengan maksud, agar pembiayaan PSN tidak hanya berasal dari APBN, tapi juga dari swasta dan BUMN. Untuk itu, peranan BPI Danantara sangat penting guna mendukung pembiayaan PSN, khususnya kontribusi investasi dari BUMN. 

    Melalui penandatanganan MoU ini, Kementerian PPN/Bappenas dan BPI Danantara akan bersama-sama melakukan beberapa hal krusial. 

    Pertama, identifikasi potensi PSN dan analisis investasi strategis atas rencana PSN non-APBN. Kedua, koordinasi untuk sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan kebijakan, termasuk pengembangan skema investasi dalam rangka pelaksanaan PSN. 

    Berikutnya, penerapan manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor pada PSN yang pendanaannya bersumber dari non-APBN. Lalu, peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung perencanaan dan implementasi pengelolaan BUMN dan investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Kementerian PPN/Bappenas dan BPI Danantara telah mengidentifikasi dua PSN yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 untuk dilakukan analisis investasi strategis. Antara lain, pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas di Sumatera, dan pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela. Selain itu, juga terdapat beberapa proyek pendukung swasembada energi dan kawasan industri dan logistik terintegrasi.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy berharap, kolaborasi ini dapat menyiapkan dan menghasilkan PSN non-APBN yang lebih berkualitas dan layak untuk mendapatkan dukungan pendanaan investasi dari BPI Danantara. 

     

  • KPK dan PPATK Jamin Independensi Jika Ada Kasus Hukum Danantara

    KPK dan PPATK Jamin Independensi Jika Ada Kasus Hukum Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah ikut menyertakan sejumlah lembaga untuk masuk ke dalam Komite Pengawas dan Akuntabilitas pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Dua dari lima lembaga yang diikutsertakan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Untuk diketahui, terdapat lima lembaga yang diikutsertakan sebagai Komite Pengawas dan Akuntabilitas Danantara yaitu Ketua KPK, Kepala PPATK, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kapolri serta Jaksa Agung.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, penunjukan Ketua KPK dalam komite tersebut bukan merujuk pada kapasitas personal melainkan institusi. Dia memastikan setiap evaluasi, saran dan masukan yang nantinya disampaikan KPK adalah suatu keputusan organisasi.

    “Melalui kolaborasi dengan tim Komite Pengawasan dan Akuntabilitas lainnya, yang terdiri atas Ketua PPATK, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kapolri dan Jaksa Agung, KPK berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya perbaikan dan pembangunan negara, dengan melaksanakan pengawasan kepada BPI Danantara secara profesional dengan mengedepankan tata kelola yang baik,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (10/4/2025).

    Lembaga antirasuah, terang Tessa, menyampaikan bahwa tidak akan ada konflik kepentingan kepengurusan KPK di dalam Danantara. Dia menyebut lembaganya akan memastikan setiap keputusan yang diambil tidak akan memengaruhi objektivitas KPK.

    Tessa juga memastikan independensi KPK dalam penegakan uhkum akan tetap terjaga. Dia menjamin apabila ada kasus yang menjerat Danantara, maka KPK akan tetap bersifat objektif dan profesional.

    “Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang melibatkan Danantara, KPK akan bertindak secara profesional dan objektif, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk dalam kepengurusan tersebut,” ujarnya.

    Di sisi lain, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa lembaganya juga memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Hal itu termasuk dalam menjalankan fungsi pengawasan dan akuntabilitas Danantara.

    “Menjadi bagian dari Danantara dalam rangka memenuhi harapan Bapak Presiden serta publik agar akuntabilitas dapat dijaga sedini mungkin dalam setiap proses bisnis/organisasi yang dilakukan oleh Danantara,” ujar Ivan kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

    Menurut Ivan, keberadaan komite tersebut di mana PPATK menjadi salah satu bagian darinya merupakan bukti pemerintah memegang prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penyimpangan.

    Sebagaimana disampaikan KPK, Ivan menyebut lembaganya juga akan tetap menjalankan fungsinya apabila ditemukan permasalahan hukum di Danantara.

    “Dalam hal terjadi permasalahan hukum, rezim APU-PPT-PSPM yang menjadi lingkup tugas dan kewenangan PPATK akan menjalankan fungsinya secara independen untuk melakukan penegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

    Untuk diketahui, Danantara resmi diluncurkan pada 24 Februari lalu. Sovereign wealth fund (SWF) baru RI itu mengelola aset-aset BUMN ratusan triliun rupiah. Danantara baru saja resmi menggenggam portofolio aset saham 13 emiten BUMN senilai total Rp761,8 triliun melalui perusahaan Holding Operasional PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, melalui proses inbreng.

    CEO Danantara, yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani berharap agar seluruh proses yang akan dijalankan setelah proses pengalihan saham tersebut lancar dan memicu sentimen positif dari pasar.

    “Kita akan selalu menjaga itu sehingga sentimen positif ini bisa terus terjaga. Ini bisa kami buktikan dengan mengutamakan tata kelola usaha yang benar, transparansi, akuntabilitas dan juga integrita,” kata Rosan saat ditemui pada sela acara gelar griya di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pada 22 Maret 2025, pemerintah resmi mengalihkan saham mayoritas di 13 BUMN berstatus perusahaan terbuka dari Negara RI ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai bagian dari pembentukan Holding Operasional Danantara.

    Pengalihan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesiauntuk pendirian Holding Operasional. 

    PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara RI melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Pengalihan saham dengan skema inbreng kepada BKI dilaporkan manajemen 13 emiten BUMN melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Senin (24/3/2025).

    Adapun, 13 BUMN itu termasuk 4 emiten bank BUMN dan 4 emiten kontraktor BUMN. Empat anggota bank pelat merah ialah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

    Selanjutnya, empat emiten BUMN karya, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

    Ditambah dengan lima BUMN di sektor lainnya, yaitu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk. (GIAA), dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS).

  • Dave Laksono Desak Prabowo Subianto Segera Isi Dubes Indonesia di AS

    Dave Laksono Desak Prabowo Subianto Segera Isi Dubes Indonesia di AS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Selama hampir dua tahun posisi duta besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) kosong. Selain AS sejumlah posisi Dubes Indonesia hingga saat ini masih kosong.

    Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto mencari figur yang bakal ditugaskan sebagai dubes, kemudian mengusulkan nama-nama ke DPR RI.

    “Ada sejumlah posisi Dubes yang harus diisi atau diganti. Jadi semua itu telah berproses. Nanti pemerintah yang akan mengirim ke DPR untuk kita lakukan fit and proper test,” kata Dave di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dengan adanya kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden AS Donald Trump membuka fakta lain terkait Indonesia, yakni, posisi dubes yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat yang sudah kosong selama hampir dua tahun.

    Posisi Dubes Indonesia untuk AS telah kosong setelah Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.

    Rosan Roeslani tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Setelah Rosan, Jokowi belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023.

    Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024, juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC. (Pram/fajar)

  • Pemimpin Harus Terbuka, Kita Tidak Antikritik Malah Suka Kritik

    Pemimpin Harus Terbuka, Kita Tidak Antikritik Malah Suka Kritik

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintahan yang dipimpinnya tidak antikritik.Foto/SindoNews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintahan yang dipimpinnya tidak antikritik. Sebagai seorang pemimpin, tidak boleh menolak kritik yang disampaikan.

    “Di zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan, kita tidak antikritik, kita malah suka kritik,” kata Prabowo di Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden, Selasa (8/4/2025).

    Menurut Prabowo, kritik justru dibutuhkan agar pemerintahan bisa melakukan evaluasi agar melayani masyarakat ke depannya lebih baik lagi.

    “Kritik itu membantu kita, membuat kita lebih aware, lebih waspada. Jadi kritik itu bagus menurut saya, tapi kalau suatu program untuk menciptakan suatu kondisi yang tidak rasional, ini harus terus diadakan, istilahnya klarifikasi dan penjelasan,” sambung dia.

    Turut hadir dalam kegiatan Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kepala Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Ketua Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

    Kemudian, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    (cip)

  • Hadiri sarasehan ekonomi, Prabowo akui komunikasi pemerintah kurang

    Hadiri sarasehan ekonomi, Prabowo akui komunikasi pemerintah kurang

    Saya sadar dalam beberapa minggu lalu bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengakui bahwa komunikasi dari pemerintah yang dipimpinnya kurang baik dan hal itu menjadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara sarasehan ekonomi bertajuk Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan yang dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari ekonom, perwakilan investor, hingga pemimpin redaksi media.

    “Saya sadar dalam beberapa minggu lalu bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya,” kata Prabowo pada acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa.

    Sarasehan ekonomi tersebut menjadi forum dialog strategis antara pemerintah dan pelaku ekonomi.

    Acara tersebut diselenggarakan, kata Prabowo, atas permintaannya agar tokoh di bidang ekonomi dapat menjelaskan situasi perekonomian nasional dan global saat ini secara riil.

    Menurut Presiden, sudah saatnya pemerintah yang ia pimpin lebih komunikatif dan proaktif dalam memberi keterangan tentang kondisi terkini.

    “Saya minta acara ini diselenggarakan karena saya merasa setelah memasuki masa 6 bulan bekerjanya pemerintah yang saya pimpin, sebagai pemegang mandat dari bangsa, dari rakyat sejak 20 Oktober 2024, sudah saatnya lebih komunikatif, lebih proaktif dalam memberi keterangan-keterangan tentang keadaan yang berlaku,” kata Prabowo.

    Dalam acara tersebut, sejumlah menteri dan anggota Kabinet Merah Putih yang turut mendampingi, antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Pelaksana (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Hadir pula Menteri Luar Negeri Sugiyono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Strategi Presiden Prabowo Hadapi Tarif Trump untuk RI

    Strategi Presiden Prabowo Hadapi Tarif Trump untuk RI

    Jakarta –

    Tarif impor yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump membuat Presiden Prabowo Subianto bergerak. Prabowo memaparkan sejumlah strategi untuk mencari jalan keluar ketentuan baru tersebut.

    Diketahui tarif impor dari Amerika ke Indonesia mencapai 32%. Prabowo pun mengakui bahwa kebijakan itu memberikan dampak yang berat.

    Prabowo pun berjanji akan mencari jalan keluar bersama dengan mencari pasar baru.

    “Masalah Trump ini akan, kita harus lihat nanti, mungkin kita akan alami dampak yang berat, mungkin, terutama yang bisa kena adalah industri tekstil, sepatu, garmen, dan furnitur. Ya ini. Ini berat karena ini padat karya,” kata Prabowo saat diskusi dengan para pemred media nasional, seperti disiarkan di YouTube detikcom, Senin (7/4/2025).

    “Kita akan cari jalan keluar, kita harus berani mencari pasar baru. Kita terlalu manja juga, kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, benar, karena ini kan sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita kan, free market, globalization, borders, mereka ajarkan ke kita, kita murid yang setia, we follow what the teach us, all the time. The sixties, the seventies, the eighties, kita ikut Amerika, paling setia paling loyal,” ucap dia.

    “Sekarang kita harus bangun, harus dewasa, tidak hanya kita, Eropa, negara Asia, semua, Australia, semua. ‘Oh, kalau begitu sekarang situasi berubah’, memang benar situasi berubah,” lanjutnya.

    Prabowo mengaku sudah mengingatkan hal ini beberapa tahun silam sebelum menjadi presiden. Namun ia selalu dianggap beretorika.

    “Itu yang sudah saya ingatkan bertahun-tahun, tolong buka rekam jejak saya, rekam digital saya, saya sudah ingatkan ‘saudara saudara sekalian Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri’, tetapi orang bilang retorika, tidak, saya dari dulu, saya sudah sadar. Bahwa suatu saat nobody is going to help us, tidak ada yang akan bantu kita kecuali kita sendiri, ini realita. Tidak akan ada yang bantu India, tidak akan ada yang bantu Vietnam, setiap negara harus urus dirinya sendiri,” jelas Prabowo.

    Panggil Gubernur BI-Wamenperin

    Foto: Istimewa

    Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat di kementerian dan institusi siang ini. Hadir Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo hingga Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) RI Faisol Reza.

    Pantauan detikcom di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (7/4), Perry hadir di lokasi pukul 14.34 WIB. Perry tak menjawab agenda pertemuannya dengan Prabowo untuk membahas apa.

    “Nanti ya, selamat Idul Fitri,” katanya singkat.

    Hadir pula di lokasi Wamen Perindustrian RI, Faisol Reza. Ia tampak mengenakan batik berwarna cokelat dengan motif biru.

    Faisol juga tak menjawab pertanyaan wartawan apakah kehadirannya untuk membahas kebijakan tarif Trump. Faisol hanya melambaikan tangan ke awak media.

    Sikap RI Ditentukan Hari Ini

    Foto: Grandyos Zafna

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan sikap Indonesia terhadap kebijakan tarif Trump besok. Hal ini menindaklanjuti kondisi perekonomian termasuk tambahan tarif balasan atau resiprokal 32% dari AS untuk Indonesia.

    “Tunggu besok jam 13.00 di acara di Bank Mandiri Bapindo karena yang akan menyampaikan Bapak Presiden langsung ya. Nggak, bicara mengenai respons terhadap perekonomian termasuk terkait dengan tarif,” kata Airlangga usai melakukan rapat terbatas di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2025).

    Airlangga menyebut acara yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo besok akan mengundang sejumlah investor hingga pelaku sektor ekonomi. Ia menyebut masyarakat juga mewakili pertemuan itu.

    “Peserta besok dari ekonom, ada yang mewakili Pemred dan ada dari masyarakat termasuk sektor,” katanya.

    Diketahui, hari ini Airlangga memanggil sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga (K/L) dan asosiasi pengusaha membahas penerapan tarif perdagangan baru dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% oleh Trump.

    Utus Airlangga-Sri Mulyani ke AS

    Foto: Anisa Indraini/detikcom

    Presiden Prabowo Subianto mengutus tiga perwakilan RI untuk negosiasi tarif Trump 32% untuk Indonesia. Ketiga perwakilan itu, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Hal itu disampaikan Airlangga usai menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025). Hadir dalam rapat ini, Menkeu Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Gubernur BI Perry Warjiyo hingga Wamen Perindustrian Faisol Reza.

    “Ini sudah dibahas dan akan ada surat resmi ke sana ya,” kata Airlangga. Ia menjawab pertanyaan wartawan berkaitan dengan tak adanya Dubes RI di Amerika selama 2 tahun ini.

    Airlangga mengatakan ada tiga perwakilan yang diutus oleh Presiden Prabowo. Ia menyebut kedatangan ketiganya ke Amerika menunggu jadwal yang diberikan oleh pihak terkait.

    “Sudah, sudah. Dan Pak Presiden menugaskan saya, Menlu dan Menteri Keuangan. Sesuai dengan jadwal yang diberikan (kapan berlangsungnya),” kata Airlangga.

    Adapun, Prabowo Subianto akan mengumumkan sikap RI tehadap tarif Trump besok. Hal ini menindaklanjuti kondisi perekonomian termasuk tambahan tarif balasan atau resiprokal 32% dari AS untuk Indonesia.

    “Tunggu besok jam 13.00 di acara di Bank Mandiri Bapindo karena yang akan menyampaikan Bapak Presiden langsung ya. Nggak, bicara mengenai respons terhadap perekonomian termasuk terkait dengan tarif,” kata Airlangga di Istana Negara.

    Airlangga menyebut acara yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo besok akan mengundang sejumlah investor hingga pelaku sektor ekonomi. Ia menyebut masyarakat juga mewakili pertemuan itu.

    “Peserta besok dari ekonom, ada yang mewakili Pemred dan ada dari masyarakat termasuk sektor,” katanya.

    Halaman 2 dari 4

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Rapat Bareng Airlangga, Sri Mulyani Hingga Luhut, Bahas Apa?

    Prabowo Rapat Bareng Airlangga, Sri Mulyani Hingga Luhut, Bahas Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto diketahui menggelar rapat dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/4/2025). Salah satunya membahas soal perkembangan dan perkuatan ekonomi.

    Pertemuan itu diinformasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam unggahan di akun resmi Instagram miliknya. Dia membagikan beberapa foto bersama beberapa orang yang juga ikut dalam rapat seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani.

    Dalam keterangan tersebut, Sri Mulyani juga mengatakan rapat dihadiri pula oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Pandjaitan.

    “Senin siang-sore ini rapat di Istana Merdeka bersama Presiden @prabowo membahas perkembangan terkini dan strategi perkuatan ekonomi Indonesia sebagai usaha bersama menjaga masyarakat dan memperkuat resilience Indonesia dari gejolak dan persaingan global,” kata Sri Mulyani, dikutip Senin (7/4/2025).

    “Hadir Menko @airlanggahartarto_official; Gubernur Bl Perry Warjiyo, Menteri Investasi Ketua Danantara @rosanroeslani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Wamen BUMN Dony Oskaria – Ketua DEN Pak Luhut Panjaitan dan Anggota DEN Chatib Basri serta Dirut Himbara”.

    Unggahan itu langsung diserbu sejumlah warganet. Beberapa pengguna menyoroti ekonomi yang mengalami penurunan.

    Namun, tak sedikit pula yang optimis dengan pertemuan tersebut. Termasuk mendoakan agar ada hasil yang terbaik.

    (miq/miq)