Xcloud.id

Tag: Rosan Roeslani

  • Erick Thohir Bertemu Mensesneg hingga Bos Danantara, Bahas Apa?

    Erick Thohir Bertemu Mensesneg hingga Bos Danantara, Bahas Apa?

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, serta Sekretaris Utama Kementerian LH Rosa Vivien Ratnawati. Erick bilang pertemuan tersebut membahas langkah konkret dalam menyelaraskan perbaikan sistem pengelolaan sampah nasional.

    Erick mengatakan pertemuan ini bagian tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola sampah di Indonesia.

    “Dalam pertemuan ini kami berdiskusi untuk mensikronisasi perbaikan pengelolaan sampah ke depannya di Indonesia, sesuai amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Erick dalam unggahannya di Instagram @erickthohir, Jumat (11/7/2025).

    Erick mengatakan dalam pertemuan tersebut seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk dapat mengelola sampah yang tidak hanya akan berdampak pada lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

    “Kami berkomitmen agar sampah di Indonesia dapat dikelola dengan baik dan produktif sebagai potensi sumber energi, sehingga mampu memberikan nilai tambah kepada masyarakat Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan proyek pengelolaan sampah menjadi energi telah masuk ke dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029.

    Nantinya, seluruh pengelolaan sampah bisa dilakukan secara terintegrasi dan dilakukan sesuai kaidah-kaidah ramah lingkungan. Salah satunya, melalui pendekatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), waste to energy, hingga Refuse Derived Fuel (RDF).

    “Jadi ini sedang kita susun bersama-sama. Bapak Presiden minta dalam waktu segera kita berakselerasi dengan pemerintah daerah. Karena tanggung jawab sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu pemerintah daerah,” kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6).

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyatakan tengah mempertimbangkan untuk berinvestasi di proyek ini. Sebelum masuk ke dalam proyek tersebut, CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan pihaknya akan memperhitungkan sisi keuntungan yang dapat diperoleh dari proyek pengelolaan sampah menjadi energi.

    “Ya memang tadi peranan Danantara tentunya kita untuk dalam rangka mempercepat Waste to Energy ini akan berkolerasi dengan daerah dan tentunya dalam kita berinvestasi kita juga mempunyai kriteria dari segi return, dari segi yield-nya dan itu juga tetap kita ikuti,” ungkap Rosan

    “Tadi pembicaraan juga sangat baik dan selama itu memang masuk ke dalam perhitungan kriteria kami ya kami berinvestasi,” sebutnya menambahkan.

    Eks Ketua Umum Kadin Indonesia itu menekankan pihaknya juga akan mengajak dunia swasta untuk ikut berinvestasi dalam proyek pengelolaan sampah tersebut.

    “Dan kami juga tidak berinvestasi sendiri kami juga akan mengajak dunia swasta untuk berinvestasi bersama dengan Danantara di Waste to Energy ini,” tegas Rosan.

    (acd/acd)

  • Prabowo dinilai catat sejarah emas diplomasi RI dengan Pangeran MBS

    Prabowo dinilai catat sejarah emas diplomasi RI dengan Pangeran MBS

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Menteri Agama bidang kerja sama dan hubungan luar negeri sekaligus cendekiawan muda Indonesia Gugun Gumilar mengapresiasi catatan emas diplomasi RI Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS).

    Hal tersebut terkait dengan adanya peluncuran pertemuan perdana Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi-Indonesia, sebuah platform kelembagaan baru yang bertujuan mengakselerasi kerja sama lintas sektor dan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi.

    “Saya mengapresiasi kunjungan ini menghasilkan penandatanganan berbagai kesepakatan bisnis senilai sekitar 27 miliar dolar AS (sekitar Rp440 triliun) antara pelaku usaha Indonesia dan Arab Saudi, mencakup sektor energi bersih, petrokimia, dan layanan bahan bakar penerbangan,” kata Gugun dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo bertemu dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran MBS di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (2/7).

    Indonesia dan Arab Saudi menekankan pentingnya memperluas kemitraan ekonomi dan perdagangan sehingga dalam lima tahun terakhir, total perdagangan bilateral mencapai sekitar 31,5 miliar dolar AS, menjadikan Arab Saudi sebagai mitra dagang utama Indonesia di kawasan Teluk.

    Selain itu, kunjungan Prabowo tersebut juga membahas rencana kampung haji.

    Gugun mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo juga telah memberikan dukungan penuh terhadap rencana realisasi kampung haji.

    “Saya juga ikut dalam merencanakan proses pertemuan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Pak Menko (Koordinator Bidang Pangan) Zulkifli Hasan serta Pak Menteri Investasi Rosan Roeslani, di mana mereka mendampingi Presiden Prabowo untuk bertemu dengan mitra di Arab Saudi guna membicarakan terkait teknis realisasi Kampung Haji Indonesia,” ujar Gugun.

    Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih satu jam dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun tahun yang akan datang.

    Hal tersebut bukti komitmen pemerintah sebagai bentuk pelayanan optimal bagi jamaah Indonesia.

    “Insyaallah Presiden Prabowo mencatat diplomasi emas RI dengan Arab Saudi dengan keseriusan dalam mewujudkan kampung haji Indonesia dan Insya Allah dalam waktu dekat kita bisa mulai merealisasikannya,” ucap Gugun.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tekad Wamen Investasi Benahi Perizinan Demi Ekonomi Tumbuh 8%

    Tekad Wamen Investasi Benahi Perizinan Demi Ekonomi Tumbuh 8%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini tengah melakukan revisi terhadap tiga peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Revisi ini diharapkan menjadi upaya untuk mempercepat realisasi investasi dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Todotua Pasaribu memaparkan, ketiga aturan yang direvisi tersebut yakni Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.

    Kemudian, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021 secara spesifik mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Serta, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2021, yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    “Pemerintahan ini mempunyai target pertumbuhan ekonomi menuju kepada langkah 8%. Ini adalah angka yang cukup ambisius, tetapi juga cukup realistis apabila bisa dikerjakan,” kata Todotua dalam keterangannya, dikutip Minggu (6/7/2025).

    Dia membandingkan, pada sepuluh tahun pemerintahan sebelumnya, capaian realisasi investasi sekitar Rp 9.900 triliun. Sementara, periode pemerintahan saat ini memiliki target untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Dengan demikian, dalam waktu lima tahun ke depan investasi di dalam negeri harus bisa mencapai Rp 13.000 triliun.

    “Kalau dalam 10 tahun pemerintahan sebelumnya, itu pencapaian angka realisasi investasi di angka kurang lebih sekitar Rp 9.900 triliun, maka dalam 5 tahun ke depan untuk kita menuju kepada angka 8% ini, kita membutuhkan angka realisasi investasi di angka Rp 13.000 triliun,” paparnya.

    Tahun ini target investasi ditingkatkan menjadi Rp 1.900 triliun, dari realisasi 2024 sebesar Rp 1.700 triliun. Dia menyebut, realisasi investasi pada triwulan I 2025 telah mencapai Rp 465 triliun, dan laporan awal untuk triwulan kedua juga menunjukkan hasil yang masih aman.

    “Triwulan kedua, triwulan pertama itu sekitar Rp 465 triliun realisasi investasi. Kemudian di triwulan kedua, saya sudah mulai dari hari Senin dilaporkan oleh Deputi angka ini cukup relatif aman lah. Dan kalau dari para deputi saya ini sampaikan, mudah-mudahan triwulan kedua kita masih aman,” ujarnya.

    Meski demikian, pihaknya tengah mengantisipasi tantangan yang ada, khususnya pada triwulan ketiga dan keempat. Pasalnya, realisasi investasi sejatinya sangat bergantung pada pelayanan perizinan. Menurutnya Indonesia sempat kehilangan potensi investasi hingga mencapai Rp 2.000 triliun pada 2024. Hal ini disebabkan oleh berbagai persoalan klasik mulai dari faktor perizinan hingga iklim investasi yang belum kondusif.

    “Kita menemukan angka di tahun 2024, itu angka unrealisasi investasi itu. Itu sekitar 1.500an mungkin tembus ke angka 2.000 triliun. Unrealisasi investasi, kenapa? Karena persoalan-persoalan seperti kayak begini, perizinannya, iklim investasinya yang tidak kondusif, berbagai macam kebijakan tumpang tindih dan lain-lain,” ujarnya.

    Reformasi Perizinan

    Guna mengatasi sejumlah masalah perizinan berusaha tersebut, lanjutnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi dengan dipimpin Menteri Rosan Roeslani, bertekad untuk mereformasi ini.

    “Tentunya ya ini memang harus menjadi catatan dan refleksi kita bersama-sama. Dan kita Kementerian Investasi di bawah Menteri Bapak Rosan Roeslani memang punya keinginan yang sangat besar untuk kita bisa mereformasi ini. Dan khususnya juga Bapak Presiden selalu tegas berbicara, kita berbicara konteks mereformasi terhadap birokrasi,” jelasnya.

    Dengan dilakukannya revisi tiga Peraturan Menteri Investasi tersebut, maka diharapkan ini bisa mempercepat dan mempermudah proses perizinan berusaha.

    “Semoga ini juga menjadi suatu terobosan langkah dalam kita melakukan aksi-aksi untuk dalam langkah bisa mempercepat, mempermudah dan memberikan khususnya kepastian Pak. Konteks kepastian terhadap perizinan berusaha,” ucapnya.

    “Nah inilah yang memang hari ini nanti ada beberapa moderator yang berasal dari Deputi Internal kami dan juga di-support oleh Kemenko Perekonomian. Kita coba memberikan konsultasi publik. Karena ini juga kita perlu input masukan dari publik, dari para pelaku usaha untuk catatan kita bagaimana bisa melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan,” lanjut Todotua.

    Dia menyebut, saat ini terdapat 1.700 jenis perizinan yang melibatkan sekitar 17 Kementerian/Lembaga. Namun, lanjutnya, saat ini industri keuangan masih belum menggunakan Online Single Submission (OSS). Oleh karena itu, pihaknya dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat agar industri keuangan juga masuk ke dalam sistem OSS ini.

    “Kurang lebih sekitar 1-2 minggu yang lalu kami sudah melakukan pertemuan dengan Ketua OJK dan kami memberikan penjelasan, kami memberikan input kenapa pentingnya kita bisa mengkonsolidasikan,” tuturnya.

    Menurut Todotua, selama ini, industri keuangan baik perbankan, asuransi dan yang lainnya belum masuk realisasi investasi. Dia menegaskan diperlukan konsolidasi bersama OJK ke dalam OSS, yang telah direspon dengan baik.

    “Dalam 1-2 minggu ke depan kita sudah bisa punya kesepakatan dengan industri keuangan, dengan OJK untuk bisa industri keuangan itu masuk dalam OSS kita,” tandasnya.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Usai Jalani Uji Kelayakan Calon Dubes AS, Indroyono Soesilo: Doakan, Proses Belum Selesai

    Usai Jalani Uji Kelayakan Calon Dubes AS, Indroyono Soesilo: Doakan, Proses Belum Selesai

    Usai Jalani Uji Kelayakan Calon Dubes AS, Indroyono Soesilo: Doakan, Proses Belum Selesai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman, Dwisuryo
    Indroyono Soesilo
    tak banyak bicara usai menjalani
    fit and proper test
    atau uji kelayakan dan kepatutan calon Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Amerika Serikat (AS).
    Pria asal Bandung, Jawa Barat ini, hanya meminta doa kepada awak media agar prosesnya bisa berjalan lancar.
    “Doain dulu deh, proses belum selesai,” kata Indroyono saat ditemui di Kantor Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7/2025).
    Dia juga membagi-bagikan curriculum vitae (CV) kepada awak media dan tidak banyak bicara soal proses uji kelayakan yang telah jalani.
    “Saya ninggalin CV saya aja lah biar
    clear
    ya, biar enak,” ujarnya.
    Indroyono juga enggan menyampaikan pertanyaan para anggota Komisi I DPR dalam uji kelayakan yang ia jalani.
    “Nanti deh yang akan menyampaikan Ketua DPR kan dalam rapat paripurna,” katanya.
    Dwisuryo Indroyono Soesilo lahir di Bandung, 27 Maret 1955.
    Dia merupakan salah satu alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Teknik Geologi.
    Selain pernah menjadi Menko Kemaritiman, Indroyono juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Saat ini, dia menjabat di beberapa lembaga seperti Committee Reviewer Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peruhtanan Indonesia, dan Pembina Center for Technology & Innovation Studies.
    Sebelumnya diberitakan, DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) berisi nama-nama calon duta besar untuk 24 negara dan organisasi internasional. Penerimaan surat diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat kemarin.
    Kemudian, proses uji kelayakan dan kepatutan dilakukan Komisi I DPR pada 5-6 Juli 2025.
    Sebagaimana diketahui, ada 12 posisi dubes yang kosong, yakni Dubes RI untuk Amerika Serikat; Dubes RI untuk Jerman; Dubes RI untuk Korea Utara; Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas PBB Jenewa; PTRI di Markas PBB New York; Dubes RI untuk Meksiko; Dubes RI untuk Afghanistan; Dubes RI untuk Azerbaijan; Dubes RI untuk Libya; Dubes RI untuk Madagaskar; Dubes RI untuk Myanmar; dan Dubes RI untuk Polandia.
    Khusus untuk posisi Dubes AS telah kosong lama, yakni sejak 2023 lalu. Sosok terakhir yang menjadi Dubes AS adalah Rosan Roeslani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demi Target Ekonomi Tumbuh 8 Persen, Wamen Investasi Siap Benahi Perizinan

    Demi Target Ekonomi Tumbuh 8 Persen, Wamen Investasi Siap Benahi Perizinan

    Demi Target Ekonomi Tumbuh 8 Persen, Wamen Investasi Siap Benahi Perizinan
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kementerian
    Investasi
    dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kemeninveshil/
    BKPM
    ) tengah merevisi tiga peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
    Revisi kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi
    investasi
    guna mencapai target
    pertumbuhan ekonomi
    nasional sebesar 8 persen pada 2029.
    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi (Wameninveshil)/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menjelaskan lebih lanjut ketiga aturan yang direvisi.
    Pertama
    , Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.
    Kedua,
    Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
    Ketiga
    , Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
    “Pemerintahan ini memiliki target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Ini angka yang ambisius, tetapi juga realistis jika dikerjakan bersama,” kata Todotua melalui keterangan persnya, Sabtu (5/7/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Todotua dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kamis (3/7/2025).
    Ia membandingkan, dalam 10 tahun pemerintahan sebelumnya, capaian realisasi investasi mencapai sekitar Rp 9.900 triliun.
    Sementara itu, untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen pada periode pemerintahan saat ini, investasi dalam negeri perlu mencapai Rp 13.000 triliun dalam lima tahun ke depan.
    “Kalau dalam 10 tahun sebelumnya realisasi investasi sekitar Rp 9.900 triliun, maka untuk lima tahun ke depan agar ekonomi tumbuh 8 persen, kita membutuhkan realisasi investasi sekitar Rp 13.000 triliun,” ujar Todotua.
    Todotua menambahkan, target investasi pada 2025 ditingkatkan menjadi Rp 1.900 triliun dari realisasi 2024 sebesar Rp 1.700 triliun. Pada triwulan I-2025, realisasi investasi telah mencapai Rp 465 triliun, sedangkan laporan awal triwulan II juga menunjukkan capaian yang stabil.
    “Triwulan I sekitar Rp 465 triliun realisasi investasi. Kemudian di triwulan II, saya sudah mulai dari hari Senin dilaporkan oleh deputi angka ini cukup relatif aman. Dan kalau dari para deputi saya ini sampaikan, mudah-mudahan triwulan II kita masih aman,” katanya.
    Meski demikian, Todotua mengakui adanya tantangan pada triwulan III dan IV karena realisasi investasi sangat bergantung pada kelancaran perizinan.
    Ia juga mengungkapkan bahwa pada 2024, Indonesia kehilangan potensi investasi hingga Rp 2.000 triliun akibat persoalan klasik seperti hambatan perizinan dan iklim investasi yang belum kondusif.
    “Kami menemukan pada 2024 angka investasi yang tidak terealisasi sekitar Rp 1.500 triliun hingga Rp 2.000 triliun karena perizinan yang rumit, iklim investasi yang belum kondusif, dan kebijakan yang tumpang tindih,” papar Todotua.
    Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemeninveshil/BKPM bersama Meninveshil Rosan Roeslani bertekad melakukan reformasi perizinan.
    “Kemeninveshil di bawah Bapak Rosan Roeslani memiliki keinginan besar untuk mereformasi perizinan, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan reformasi birokrasi,” jelas Todotua.
    Melalui revisi tiga peraturan tersebut, diharapkan proses perizinan berusaha dapat lebih cepat, mudah, dan memberikan kepastian kepada investor.
    “Semoga ini juga menjadi suatu terobosan langkah dalam kita melakukan aksi-aksi untuk dalam langkah bisa mempercepat, mempermudah dan memberikan khususnya kepastian Pak. Konteks kepastian terhadap perizinan berusaha,” ucap Todotua.
    Todotua juga menjelaskan bahwa revisi dilakukan dengan melibatkan masukan publik dan pelaku usaha melalui konsultasi publik untuk menyempurnakan kebijakan yang akan dijalankan.
    Ia menyebutkan saat ini terdapat 1.700 jenis perizinan yang melibatkan sekitar 17 kementerian/lembaga. Namun, industri keuangan belum terintegrasi dalam sistem
    online single submission
    (
    OSS
    ).
    Oleh karena itu, Kemeninveshil/BKPM telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar industri keuangan juga masuk ke dalam OSS.
    “Sekitar satu hingga dua minggu lalu, kami telah bertemu dengan Ketua OJK untuk menjelaskan pentingnya konsolidasi industri keuangan ke dalam OSS,” tutur Todotua.
    Ia menjelaskan, selama ini data industri keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan seperti asuransi, belum pernah tercatat dalam realisasi investasi. Selain itu, proses perizinan di sektor ini juga belum terintegrasi dalam OSS.
    “Saya kemarin menemukan ada persoalan di perbankan terkait Nomor Induk Berusaha (NIB). Ini menjadi catatan penting perlunya konsolidasi industri keuangan ke dalam OSS,” ujar Todotua.
    Ia menambahkan, respons Ketua OJK sangat positif terhadap rencana ini. Todotua berharap dalam satu hingga dua minggu ke depan,
    Kementerian Investasi
    dapat mencapai kesepakatan dengan OJK agar industri keuangan segera terintegrasi dalam OSS.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Jalani Uji Kelayakan Calon Dubes AS, Indroyono Soesilo: Doakan, Proses Belum Selesai

    Adik Luhut hingga Indroyono Soesilo Ikut “Fit and Proper Test” Calon Dubes Hari Ini

    Adik Luhut hingga Indroyono Soesilo Ikut “Fit and Proper Test” Calon Dubes Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Adik kandung Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan,
    Nurmala Kartini
    disebut hadir dalam
    fit and proper test
    atau uji kelayakan dan kepatutan calon Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia (RI) untuk Jepang.
    Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua
    Komisi I DPR
    RI
    Budi Djiwandono
    di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7/2025).
    “Menurut daftar ya (ikut uji kelayakan dan kepatutan), hari ini kita melihat kalau tidak salah ke (untuk KBRI Tokyo) Jepang,” kata Budi.
    Selain Nurmala Kartini, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Dwisuryo
    Indroyono Soesilo
    yang turut hadir dalam
    fit and proper test
    tersebut.
    Indroyono disebut menjadi
    calon Dubes RI
    untuk Amerika Serikat (AS).
    “Kalau tidak salah di list yang terakhir yang sudah diumumkan Ketua DPR (benar
    calon Dubes
    AS) demikian,” ujar Budi.
    Selain kedua nama tersebut, informasi yang diterima
    Kompas.com
    , terdapat empat
    calon dubes
    lainnya yang hadir dalam sesi pertama
    fit and proper test
     pada Sabtu hari ini.
    Keempat calon tersebut adalah Abdul Kadir Jaelani untuk penempatan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Berlin Jerman, dan Redianto Heru Nurcahyo untuk KBRI Bratislava Slovakia.
    Kemudian, ada Umar Hadi sebagai Perutusan Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Hotmangaradja Pandjaitan untuk KBRI Singapura.
    Budi menjelaskan, dalam proses
    fit and proper test
    , para anggota Komisi I akan mendengarkan pemahaman geopolitik dan posisi Indonesia di kancah global.
    “Pengalaman mereka selama ini, mungkin cara-cara mereka nanti untuk menjalankan diplomasi luar negeri di negara-negara (tempat ditugaskan) tersebut,” katanya.
    Setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, Komisi I akan rapat secara internal untuk hasilnya diberikan kepada pimpinan DPR.
    Sebelumnya diberitakan, DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) berisi nama-nama calon duta besar untuk 24 negara dan organisasi internasional. Penerimaan surat diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat, 4 Juli 2025.
    Sebagaimana diketahui, ada 12 posisi dubes yang kosong, yakni Dubes RI untuk Amerika Serikat; Dubes RI untuk Jerman; Dubes RI untuk Korea Utara; Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas PBB Jenewa; PTRI di Markas PBB New York; Dubes RI untuk Meksiko; Dubes RI untuk Afghanistan; Dubes RI untuk Azerbaijan; Dubes RI untuk Libya; Dubes RI untuk Madagaskar; Dubes RI untuk Myanmar; dan Dubes RI untuk Polandia.
    Khusus untuk posisi Dubes AS telah kosong lama, yakni sejak 2023 lalu. Sosok terakhir yang menjadi Dubes AS adalah Rosan Roeslani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Ini, Komisi I DPR “Fit and Proper Test” Calon Dubes RI

    Hari Ini, Komisi I DPR “Fit and Proper Test” Calon Dubes RI

    Hari Ini, Komisi I DPR “Fit and Proper Test” Calon Dubes RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Komisi I DPR RI
    menjadwalkan untuk melakukan
    fit and proper test
    atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon Duta Besar Republik Indonesia (
    Dubes RI
    ) pada hari Sabtu (5/7/2025) ini.
    Selain pada Sabtu, uji kelayakan dan kepatutan tersebut juga dijadwalkan bakal berlangsung pada Minggu (6/7/2025).
    Anggota Komisi I
    DPR
    RI, Sukamta sebelumnya sudah mengonfirmasi jadwal
    fit and proper test
    tersebut.
    Bahkan, menurut dia, jadwal itu sudah direstui oleh pimpinan DPR RI.
    “Sudah diizinkan (pimpinan). Ya, Sabtu-Ahad besok akan dilakukan
    fit and proper
    di DPR terhadap 24
    calon Dubes
    ,” kata Sukamta kepada
    Kompas.com
    , Jumat (4/7/2025).
    Rencananya,
    fit and proper test

    calon dubes
    tersebut bakal diadakan di ruang Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
    Sebelumnya diberitakan, DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) berisi nama-nama calon duta besar untuk 24 negara dan organisasi internasional. Penerimaan surat diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat kemarin.
    Puan menyebut, DPR RI akan menjalankan mekanisme pemilihan duta besar sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah menerima Surpres, pembahasan pertimbangan calon duta besar akan dilakukan oleh Komisi I DPR RI secara rahasia.
    Nantinya, hasil pembahasan komisi tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa nama-nama calon duta besar itu bersifat rahasia karena menyangkut dengan integritas.
    “Nama-nama yang diusulkan sudah merupakan pilihan yang terbaik. Karenanya kami berharap bahwa calon-calon tersebut bisa mewakili Indonesia di negara-negara tersebut dan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya atas nama Indonesia,” kata Puan.
    Sebagaimana diketahui, ada 12 posisi dubes yang kosong, yakni Dubes RI untuk Amerika Serikat; Dubes RI untuk Jerman; Dubes RI untuk Korea Utara; Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas PBB Jenewa; PTRI di Markas PBB New York; Dubes RI untuk Meksiko; Dubes RI untuk Afghanistan; Dubes RI untuk Azerbaijan; Dubes RI untuk Libya; Dubes RI untuk Madagaskar; Dubes RI untuk Myanmar; dan Dubes RI untuk Polandia.
    Khusus untuk posisi Dubes AS telah kosong lama, yakni sejak 2023 lalu. Sosok terakhir yang menjadi Dubes AS adalah Rosan Roeslani.
    Ketiadaan Dubes Indonesia untuk AS ini menjadi sorotan saat Indonesia tengah menegosiasikan tarif impor atau tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.
    Padahal, posisi Dubes dapat menjadi orang pertama di AS yang dapat mengantisipasi dinamika politik dan kebijakan perdagangan yang diambil Presiden Trump.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebijakan Baru KUR Perumahan buat UMKM & Renovasi Rumah, Cek Bunganya

    Kebijakan Baru KUR Perumahan buat UMKM & Renovasi Rumah, Cek Bunganya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan kebijakan baru penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dalam rangka mendukung percepatan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

    KUR perumahan itu nantinya bakal diberikan untuk pengembang kecil dan menengah atau UMKM hingga masyarakat perorangan untuk melakukan renovasi rumah secara pribadi.

    Meski telah resmi ditetapkan, penyaluran KUR untuk sektor perumahan masih akan menunggu aturan turunan yang bakal dibuat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Dalam penjelasannya, Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan bahwa regulasi tersebut bakal dikebut rampung pada bulan ini.

    “Jadi kita mesti bekerja dengan cepat untuk menyiapkan aturan menteri. Karena itu harus kami selesaikan bulan Juli ini,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/7/2025).

    Adapun, peluncuran KUR untuk sektor perumahan ini menyusul komitmen Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani yang mengaku telah memberikan instruksi kepada Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) agar dapat menyalurkan KUR pada sektor perumahan.

    Daftar Bank Himbara yang disebut bakal berkontribusi memberikan dukungan pembiayaan itu di antaranya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

    “Seluruh Bank Himbara plus BSI dan juga dengan BTN jadi ada 5 bank untuk memberikan pendanaan kepada perumahan yang nanti akan dibangun oleh Pak Ara,” jelas Rosan.

    Berikut kebijakan baru KUR Perumahan:

    1. KUR untuk UMKM

    KUR perumahan untuk pengembang UMKM diberikan guna mendorong laju suplai penyediaan rumah untuk program 3 juta rumah.

    Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah menyediakan plafon pembiayaan KUR perumahan bagi pengembang UMKM senilai Rp117 triliun.

    “Sedangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang small and medium enterprise,” jelas Airlangga di kantornya, Kamis (3/7/2025).

    Nantinya, tiap pengembang UMKM bakal mendapat plafon pembiayaan KUR maksimal Rp5 miliar. Padahal semulanya, plafon KUR usaha maksimal hanya ditetapkan di angka Rp500 juta.

    Airlangga memproyeksi bahwa modal KUR Rp5 miliar dapat memasok pembangun 38 unit hingga 40 unit rumah subsidi minimalis dengan ukuran 36 meter persegi (m2).

    “Dengan Rp5 miliar membangun 38 unit sampai 40 unit dari pada perumahan yang tipenya 36. Nah ini waktunya [tenor cicilannya] bisa sampai 4 – 5 tahun,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, bunga KUR bakal disubsidi pemerintah sebesar 5%. Sehingga, pengembang hanya perlu mencicil pokok pinjaman dengan bunga yang jauh lebih miring di kisaran 6% hingga 7%.

    “Pemerintah memberikan fix subsidi bunga sebesar 5%. Jadi kalau perbankan memberikan contohnya [bunga kredit] 11% maka kontraktor UMKM bisa membayar 6%. Tapi kalau dia kasih [bunga kredit] 12% dia bayarnya 7%, sesuai dengan perbankan masing-masing,” tambahnya.

    2. KUR untuk Renovasi Rumah

    Tidak hanya memberikan dukungan KUR untuk pengembang, akses pembiayaan tersebut juga bakal dialirkan kepada masyarakat umum.

    Dalam penjelasan Airlangga, pemerintah menyediakan plafon sebesar Rp13 triliun untuk masyarakat umum mengakses kredit yang dapat digunakan untuk melakukan renovasi rumah secara pribadi.

    “[KUR Perumahan] Juga diberikan untuk demand side, untuk perorangan. di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun,” jelasnya.

    Tak berbeda dengan KUR yang diberikan pada pengembang, masyarakat umum yang mengakses KUR perumahan juga bakal mendapat subsidi bunga sebesar 5% dari pemerintah.

    Dengan demikian, masyarakat dapat mencicil pokok dengan bunga di kisaran 6% hingga 7%.

  • RI Kehilangan Investasi Rp 2.000 Triliun di 2024, Ini Penyebabnya

    RI Kehilangan Investasi Rp 2.000 Triliun di 2024, Ini Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa Indonesia telah kehilangan potensi investasi hingga Rp 2.000 triliun pada tahun 2024.

    Menurut Todotua, hal ini disebabkan oleh berbagai persoalan klasik yang sudah lama ada di republik ini, mulai dari faktor perizinan hingga iklim investasi yang belum kondusif.

    Ia menyebut realisasi investasi sejatinya sangat bergantung pada pelayanan perizinan. Namun, persoalan ini masih menjadi hambatan utama bagi investor.

    “Unrealisasi investasi, kenapa? Karena persoalan-persoalan seperti kayak begini. Perizinannya, iklim investasinya yang tidak kondusif. Berbagai macam-berbagai macam kebijakan tumpang tindih dan lain-lain,” ujarnya dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kamis (3/7/2025).

    Todotua berharap persoalan perizinan dan iklim investasi yang tidak kondusif merupakan catatan yang cukup serius dan menjadi refleksi bersama.

    Oleh sebab itu, saat ini Kementerian Investasi dan Hilirisasi tengah menyiapkan reformasi besar-besaran untuk memperbaiki iklim berusaha di Indonesia.

    “Kita kementerian investasi di bawah Menteri Bapak Rosan Roeslani memang punya keinginan yang sangat besar untuk kita bisa mereformasi ini. Dan khususnya juga Bapak Presiden selalu tegas berbicara, kita berbicara konteks mereformasi terhadap birokrasi,” ujarnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menteri Ara Pastikan Regulasi Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini

    Menteri Ara Pastikan Regulasi Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pihaknya bakal segera merumuskan aturan turunan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. 

    Usai melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, Ara memastikan bahwa penggodokan regulasi KUR perumahan bakal dikebut rampung bulan ini.

    “Jadi kita mesti bekerja dengan cepat untuk menyiapkan aturan menteri. Karena itu harus kami selesaikan bulan Juli ini,” tegasnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/7/2025).

    Lebih lanjut, Maruarar juga menegaskan pihaknya bakal menunjuk koordinator yang bakal mengatur jalannya penyaluran KUR perumahan ini.

    Saat dikonfirmasi nantinya KUR itu akan disalurkan kepada konsumen atau berbentuk modal kerja kepada pengembang, Ara belum dapat memastikan. Dia mengaku, masih melakukan kalkulasi mengenai hal itu.

    “Nanti kita sampaikan ya [bentuknya seperti apa]. Kita sampaikan detail jadi supaya nanti jelas. Saya sekarang mau siapkan dulu semua aturannya,” tandasnya.

    Di samping itu, dia juga masih enggan merinci berapa kucuran KUR yang bakal digulirkan untuk sektor perumahan tersebut. 

    Meski demikian, sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani menegaskan Danantara berkomitmen untuk memberikan pembiayaan senilai Rp130 triliun untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah. 

    Rosan menjelaskan, dirinya telah menginstruksikan pada seluruh Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) serta industri keuangan terafiliasi pelat merah untuk dapat memberikan pendanaan tersebut.

    Adapun, daftar Bank Himbara yang disebut bakal berkontribusi memberikan dukungan pembiayaan dengan nilai mencapai Rp130 triliun itu di antaranya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS). 

     “Seluruh Bank Himbara plus BSI dan juga dengan BTN jadi ada 5 bank untuk memberikan pendanaan kepada perumahan yang nanti akan dibangun oleh Pak Ara. Sampai akhir tahun ini kurang lebih kami sudah hitung bisa capai Rp130 triliun,” jelasnya.

     Sejalan dengan hal itu, Rosan meminta agar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait untuk dapat melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran rumah tersebut guna memastikan bisnis industri keuangan pelat merah tersebut tetap terjaga.

    “Kita akan full support tapi harapannya, tentu karena ini perbankan juga punya kriteria-kriteria yang harus dijalankan, mohon supaya ini juga bisa berjalan sesuai aturan yang ada,” pungkasnya.