Xcloud.id

Tag: Rosan Roeslani

  • Bos Danantara soal Rombak Aturan Tantiem Buat Direksi dan Komisaris: Pembenahan Menyeluruh

    Bos Danantara soal Rombak Aturan Tantiem Buat Direksi dan Komisaris: Pembenahan Menyeluruh

    JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merombak aturan pemberian tantiem dan insentif bagi dewan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, langkah ini diambil sebagai bagian dari agenda besar BPI Danantara untuk membangun sistem pengelolaan BUMN yang lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

    “Penataan ini merupakan pembenahan menyeluruh terhadap cara negara memberi insentif. Dengan kebijakan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap penghargaan, terutama di jajaran dewan komisaris sejalan dengan kontribusi dan dampak nyatanya terhadap tata kelola BUMN terkait,” kata Rosan dalam keterangan resmi, Jumat, 1 Agustus.

    Lebih lanjut, Rosan menegaskan kebijakan ini bukan bentuk pemangkasan honorarium, melainkan penyelarasan struktur remunerasi agar sesuai dengan praktik tata kelola perusahan terbaik global (good corporate governance).

    “Komisaris akan masih menerima pendapatan bulanan tetap yang layak sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusinya,” katanya.

    Rosan juga bilang pihaknya ingin menunjukkan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas, dan reformasi bukan berarti instan.

    “Tapi jika negara ingin dipercaya mengelola investasi, maka kita harus mulai dari dalam, dari cara kita menghargai kontribusi,“ ujarnya.

    Rosan menjelaskan struktur baru ini mengadopsi praktik terbaik global yang menetapkan sistem pendapatan tetap dan tidak mengenal kompensasi variabel berbasis laba untuk posisi komisaris.

    Menurut Rosan, prinsip serupa juga tercantum dalam OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, yang menekankan pentingnya pendapatan tetap untuk menjaga independensi pengawasan.

    Kebijakan ini, sambung dia, bagian dari agenda reformasi struktural BPI Danantara yang lebih besar dalam membangun tata kelola investasi dan BUMN berbasis transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik.

    “Penyesuaian tantiem juga dirancang sebagai fondasi untuk meninjau ulang keseluruhan sistem remunerasi di BUMN,” katanya.

    Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melarang dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya mendapat tantiem dari kinerja perusahaan.

    Selain itu, juga tidak diperkenankan untuk mendapat insentif.

    Instruksi itu tertuang di dalam surat resmi bernomor S-063/DI-BP/VII/2025 tentang Pemberian Tantiem, Insentif, dan/atau Penghasilan dalam Bentuk Lainnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris BUMN dan Anak Usaha BUMN.

    Surat tersebut ditandatangani oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani tertanggal 30 Juli 2025.

    “Anggota dewan komisaris BUMN dan anak usaha BUMN tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif baik dalam bentuk insentif kinerja, insentif khusus, dan/atau insentif jangka panjang dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan,” bunyi surat yang VOI terima, Jumat, 1 Agustus.

    Selain mengatur pemberian tantiem dan insentif dewan komisaris, Danantara juga memberikan aturan terbaru untuk dewan direksi BUMN.

    Berdasarkan surat tersebut, anggota direksi BUMN dan anak usahanya masih bisa menerima tantiem dan insentif dari kinerja perusahaan.

    Namun, pemberian tantiem, dan insentif baik dalam bentuk insentif kinerja, insentif khusus, dan atau insentif jangka panjang harus didasarkan pada laporan keuangan yang sebenar-benarnya dari hasil operasi perusahaan dan merefleksikan kegiatan usaha yang berkelanjutan.

    Insentif ini tidak boleh dihitung dari aktivitas non-operasional. Seperti keuntungan revaluasi aset, penjualan aset, atau transaksi satu kali lain yang tidak berulang.

  • Indonesia Segera Miliki Lahan di Mekkah, Ada yang Berjarak 1 Kilometer dari Masjidil Haram

    Indonesia Segera Miliki Lahan di Mekkah, Ada yang Berjarak 1 Kilometer dari Masjidil Haram

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto tak main-main untuk membeli lahan di Mekkah, Arab Saudi. Harapannya untuk memberikan asas manfaat yang besar kepada haji dan umroh ke depan.

    Proses pembelian tanah sudah dimulai diproses melalui Royal Commission of Mekkah atau Komisi Kerajaan untuk Kota Makkah dan Situs-situs Suci (RCMC).

    Badan pemerintah Arab Saudi yang didirikan pada tahun 2018 untuk mengawasi pengembangan dan peningkatan layanan di Makkah dan situs-situs suci.

    Fokus utamanya adalah meningkatkan pengalaman haji dan umrah , meningkatkan kualitas hidup penduduk dan pengunjung, serta membina lingkungan bisnis yang berkembang.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani menyatakan, Danantara akan memimpin proyek ini.

    Terkait harga dan luas, Rosan menyampaikan bahwa setiap plot memiliki karakteristik berbeda.

    “Tiap daerah beda-beda, kisarannya itu juga berbeda-beda, ini kan luasnya ada yang dari 25 hektare sampai di atas 80 hektare. Kalau makin besar mungkin agak jaraknya tidak sedekat yang misalnya hanya 15 hektare,” kata dia dikutip, Kamis, (31/7/2025).

    Kebijakan ini memungkinkan pihak asing memiliki lahan dengan status hak milik (freehold) di Mekkah.

    “Undang-undang dari Arab Saudi ini diubah untuk kepemilikan, boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekkah. Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak milik. Untuk pertama kali ini diubah,” tuturnya.

    Aturan baru ini akan berlaku efektif pada Januari 2026. Dalam laporannya, Rosan turut menyebutkan ada delapan plot tanah yang telah ditawarkan, dengan jarak bervariasi dari Masjidil Haram.

  • Arab Saudi Disebut Ubah Aturan, Pihak Asing Boleh Punya Lahan di Mekkah Nasional 30 Juli 2025

    Arab Saudi Disebut Ubah Aturan, Pihak Asing Boleh Punya Lahan di Mekkah Nasional 30 Juli 2025

    Arab Saudi Disebut Ubah Aturan, Pihak Asing Boleh Punya Lahan di Mekkah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    CEO Danantara
    Rosan Roeslani
    mengungkapkan, pemerintah
    Arab Saudi
    sedang mengubah aturan agar pihak asing memiliki lahan dengan status hak milik di
    Mekkah
    .
    “Undang-undang dari Arab Saudi ini diubah untuk kepemilikan boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekkah. Jadi ini adalah tanahnya itu
    freehold
    , hak milik. Untuk pertama kali ini diubah,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
    Rosan menuturkan, perubahan undang-undang itu ditargetkan bakal selesai pada Januari 2026 mendatang.
    Setelah undang-undang itu diubah, pemerintah Indonesia akan segera membeli lahan di Mekkah untuk dibangun
    kampung haji Indonesia
    .
    “Efektif bulan Januari, bahwa pihak instansi asing boleh memiliki tanah secara hak milik di Mekah. Jadi, nanti saya juga akan terbang langsung ke sana untuk membicarakan lebih langsung dengan pemerintah Arab Saudi,” kata dia.
    Rosan mengungkapkan, pemerintah Arab Saudi juga sudah menawarkan sejumlah lahan di Mekkah yang dapat menjadi lokasi berdirinya kampung haji Indonesia.
     
    Lokasi dan karakteristik lahan itu pun beragam, ada yang jaraknya begitu dekat dengan Mekkah, ada pula yang jaraknya cukup jauh tapi lebih luas dibandingkan dengan yang dekat.
    “Tentunya kalau makin besar mungkin jaraknya tidak sedekat yang misalnya hanya 16 hektar gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ‘oh mana ada tanah sebesar itu di Masjidil Haram’, ada memang, tapi masih ada penduduknya,” kata Rosan.
    Ia menyebutkan, pemerintah Arab Saudi juga bersedia untuk merelokasi para penduduk yang lahan tempat tinggalnya dijadikan lokasi kampung haji Indonesia.
    Rosan menegaskan tidak ada barter antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dengan kemudahan yang diberikan untuk membangun kampung haji tersebut.
    Ia menyatakan, hal ini merupakan buah dari pertemuan antara Presiden
    Prabowo Subianto
    dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman pada beberapa waktu lalu.
    “Ini karena memang waktu itu permintaan langsung dari Bapak Presiden ke
    Crown Prince
    MBS dan disetujui sehingga prosesnya ini sudah berjalan dan ini menjadi satu bukti nyata juga bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden insya Allah bisa terlaksa,” kata Rosan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wujudkan Harapan Prabowo, PLN Tembus Daftar Fortune Global 500

    Wujudkan Harapan Prabowo, PLN Tembus Daftar Fortune Global 500

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) masuk daftar Fortune Global 500 tahun 2025. PLN menjadi perusahaan utilitas satu-satunya di Asia Tenggara yang berhasil menempati peringkat ke-469 perusahaan terbesar di dunia berdasarkan pendapatan.

    Prestasi ini mencerminkan pertumbuhan dan transformasi PLN secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Pasalnya, sepanjang tahun 2024 PLN berhasil mencatatkan kinerja keuangan impresif dengan pendapatan sebesar Rp545,4 triliun. Jumlah ini meningkat 11,9% dari Rp487,38 triliun pada tahun sebelumnya (YoY).

    Menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, pencapaian ini merupakan buah dari transformasi menyeluruh yang telah dijalankan PLN dalam beberapa tahun terakhir.

    “PLN terus berkomitmen untuk memberikan layanan kelistrikan terbaik bagi masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang berada di pelosok negeri. Torehan ini menjadi kebanggaan tidak hanya bagi PLN, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia karena menandai posisi kita di pentas ekonomi regional dan global,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Rabu (30/7/2025).

    Selain itu, sepanjang tahun 2024, PLN mencatat penjualan listrik sebesar 306,22 terawatt hour (TWh), meningkat 6,17% dibanding tahun sebelumnya dan melampaui target pemerintah yang sebesar 299,99 TWh. Dari total pendapatan, sebesar Rp353,17 triliun berasal dari penjualan tenaga listrik, naik dari Rp333,19 triliun pada 2023. Kinerja tersebut menghasilkan laba bersih sebesar Rp17,76 triliun.

    Darmawan mengatakan capaian ini memperkuat kedudukan PLN sebagai perusahaan utilitas terbesar di Asia Tenggara dan semakin mengukuhkan posisinya dalam kancah bisnis global.

    “Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan masyarakat serta pemerintah, yang membuat PLN semakin tangguh dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Keberhasilan ini selaras dengan visi PLN untuk menjadi bagian dari Top 500 Global Company,” jelas Darmawan.

    Sebelumnya, dalam peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan harapannya agar badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia semakin kompetitif, profesional, dan terintegrasi dalam ekonomi global.

    “Kita ingin lihat BUMN Indonesia masuk dalam daftar Global Fortune 500. Membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar pengikut, tapi juga menjadi pelopor dalam ekonomi dunia,” ungkap Prabowo, Senin (24/2) lalu.

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyebutkan bahwa PLN telah mampu menunjukkan transformasi yang terukur, tata kelola yang kuat, dan inovasi yang konsisten dapat menjadikan perusahaan nasional di Indonesia sebagai salah satu pemain utama di ekosistem energi dunia.

    “Pencapaian ini mencerminkan kapasitas global BUMN Indonesia dalam membangun model bisnis yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Danantara Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung agenda transformasi ini demi menciptakan nilai jangka panjang bagi Indonesia dan mitra global kami,” pungkasnya.

    Tonton juga Video PLN Startup Day 2025: Jembatan Startup Wujudkan Energi Masa Depan

    (akd/ega)

  • China Garap Proyek Kelapa Rp 1,6 T di RI, Ini Kata Kemenperin

    China Garap Proyek Kelapa Rp 1,6 T di RI, Ini Kata Kemenperin

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merespons investasi China di sektor industri kelapa sebesar US$ 100 juta atau setara dengan Rp 1,64 triliun (kurs Rp 16.400). Investasi ini sebelumnya diungkap oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani.

    Menurut Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika, proyek yang merupakan hilirisasi itu sejalan dengan program pemerintah. Hilirisasi sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    “Kalau hilirisasi kan itu udah kewajiban dari kita ya, itu udah di dalam RIPIN, di dalam RPJMN, dan dalam kebijakan-kebijakan yang diamanahkan oleh Menteri Perindustrian, dan ini terus berjalan,” ujar Putu di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Putu menjelaskan, Kemenperin siap memberikan dukungan dalam hal ketersediaan bahan baku, pemenuhan standar, hingga business matching atau mempertemukan produsen dan penjual.

    “Yang banyak yang kita lakukan adalah kemudahan atau menjamin ketersediaan bahan baku, kedua itu investasi untuk menyerap teknologi dan meningkatkan kapasitas. Ketiga dari standar, keempat itu business matching untuk mempertemukan si produsen dengan si pengguna. Banyak sekali yang kita lakukan disamping promosi-promosi,” beber Putu.

    Putu juga menyebut Kemenperin siap menjaga keseimbangan antara kebutuhan kelapa di dalam negeri dengan kebutuhan ekspor. Sebagai informasi, Ditjen Agro Kemenperin merupakan salah satu direktorat yang membawahi industri kelapa.

    “Ini soal keseimbangan ya, soal keseimbangan nanti memang dari Kementerian Perindustrian udah berusaha lah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor,” tuturnya.

    Sebelumnya, Rosan menyebut investor China sebagai salah satu negara paling aktif untuk menanamkan investasi di Indonesia. Terbaru perusahaan asal Negeri Tirai Bambu itu ada yang baru menanamkan dananya untuk pembangunan pabrik atau fasilitas pengelolaan kelapa.

    “China ini kita cukup aktif ya engagement-nya. Saya melihatnya mereka appetite-nya tetap tinggi masuk ke Indonesia, dan tidak hanya di pengelolaan mineral, mereka pun masuk ke pengelolaan contohnya kelapa, dan mereka sudah mulai groundbreaking juga baru ini,” kata Rosan usai konferensi pers di Kantor BKPM, Selasa (29/7/2025).

    Menurut Rosan kondisi ini akan sangat menguntungkan, mengingat selama ini Indonesia hanya mengekspor buah kelapa utuh tanpa diolah terlebih dahulu. Namun saat ini dapat diolah lebih dulu baru diekspor ke luar negeri.

    “Yang tadinya kelapa kita ini diekspor ke China tanpa diolah, sekarang akan diolah di sini dan mereka adalah perusahaan nomor satu pengelolaan kelapa terbesar di dunia,” jelasnya.

    (kil/kil)

  • Danantara Akan Pimpin Proyek Kampung Haji di Makkah Nasional 30 Juli 2025

    Danantara Akan Pimpin Proyek Kampung Haji di Makkah Nasional 30 Juli 2025

    Danantara Akan Pimpin Proyek Kampung Haji di Makkah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – CEO
    Danantara
    ,
    Rosan Roeslani
    , mengatakan proyek
    Kampung Haji
    Indonesia di Makkah, Arab Saudi, akan dipimpin (
    lead
    ) oleh Danantara.
    “Nanti ini adalah, karena ini bisa bersifat komersial juga, nanti ini bisa kita lihat kombinasinya, tetapi kita Danantara yang akan me-lead ini,” kata Rosan usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
    Rosan menambahkan, proyek ini nantinya juga akan bersifat komersial.
    “Karena ini akan dibangun juga daerahnya, komersial area-nya, dan paling penting bagaimana kita bisa menjaga para haji dan umrah kita ini bisa menjalankan ibadahnya dengan sangat-sangat baik,” sambung Rosan.
    Indonesia kini sedang berproses membeli lahan untuk Kampung Haji di
    Mekkah
    .
    “Mereka kasih ada delapan plot ya. Tapi tanahnya ini ada yang flat, ada yang berbukit, tapi kan ada penduduknya juga. Masih ada beberapa penduduknya juga,” ucapnya.

    Dalam proses pembelian tanah untuk Kampung Haji, Rosan menyebut pemerintah Arab Saudi sedang dalam proses mengubah undang-undang agar pihak asing bisa memiliki tanah.
    Rosan menambahkan, Indonesia juga sudah diminta untuk mengajukan dari segi infrastruktur serta desainnya pada bulan Oktober ini.
    “Jadi ini adalah tanahnya itu
    freehold,
    hak pilih. Untuk pertama kali ini diubah. Jadi undang-undang ini diubah, saya dikontak langsung oleh pemerintah Arab Saudi, dan undang-undang ini kita akan melalui prosesnya,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI Punya Proyek Pabrik DME di 6 Lokasi, Digarap Siapa? Ini Kata Rosan

    RI Punya Proyek Pabrik DME di 6 Lokasi, Digarap Siapa? Ini Kata Rosan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana membangun proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di enam lokasi dengan perkiraan investasi mencapai Rp 164 triliun.

    Hal ini sesuai hasil pra studi kelayakan atau pra-Feasibility Study (pra-FS) yang dikerjakan Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional pun telah menyerahkan dokumen terkait 18 proyek hilirisasi ini kepada CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa (22/07/2025). 

    Dari dokumen tersebut terungkap bahwa proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini akan dibangun di 6 lokasi, yaitu Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin. Keenam proyek DME ini diperkirakan akan menyerap 34.800 tenaga kerja.

    Lantas, siapa yang akan menggarap proyek DME tersebut? Apakah akan ada penugasan kepada PT Bukit Asam Tbk (PTBA) seperti yang dilakukan pada proyek sebelumnya?

    CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya belum menentukan siapa yang akan membangun proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini. Pihaknya akan melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap dokumen pra-FS yang baru saja diserahkan oleh Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia.

    “Ini kan baru, ini pra-FS-nya. Baru aja minggu lalu, ya. Kita kan akan melakukan evaluasi secara keseluruhan, secara komprehensif,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (29/07/2025).

    Namun demikian, dia menyebut, investasi proyek DME ini bisa dilakukan oleh BUMN, Danantara atau pun kombinasi keduanya.

    “Investasi itu bisa dilakukan baik melalui BUMN yang ada, ataupun melalui Danantara investasi secara langsung, atau kombinasi dua-duanya. Atau, kita tambahkan lagi, kita ajak juga dunia usaha lainnya. Jadi, dari kami, dari Danantara, justru kami ini ingin mengajak dunia usaha untuk ikut berinvestasi dengan potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia,” jelasnya.

    “Karena kenapa? Kue investasi ini kan makin lama makin besar, makin berkembang. Justru dengan Danantara, kita ingin mendorong dunia usaha lainnya, terutama dalam negeri dan luar negeri, ayo sama-sama gitu ya, terutama dari dalam negeri. Karena makin banyak target proyek yang dikerjakan, tentunya dampaknya juga makin positif, dalam ekonomi, dalam lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Tapi, itu kita sedang evolusi secara komprehensif,” tuturnya.

    Tapi di sisi lain, pihaknya juga akan mengkaji dampak sosial, hukum, teknologi, dan lainnya.

    Oleh karena itu, pihaknya juga akan menunjuk pihak independen untuk menganalisa dampak-dampak tersebut.

    “Jadi, kami benar-benar, ini kan amanah yang sangat besar ya yang diberikan kepada Danantara. Kami tidak mau mengambil risiko untuk melakukan ini setengah-setengah. Dalam segala bidang. Kita nggak mau. Ini benar-benar secara proper, secara benar semua lah prosesnya,” tandasnya.

    Seperti diketahui, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini bagian dari 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang sudah tuntas pengerjaan Pra-FS-nya. Adapun 18 proyek hilirisasi tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar US$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun.

    Secara keseluruhan, 18 proyek ini berpotensi menciptakan 276.636 lapangan kerja langsung dan tidak langsung.

    Berikut daftar 18 proyek hilirisasi tersebut:

    Industri Smelter Aluminium (bauksit) di Mempawah, Kalimantan Barat. Nilai investasi Rp 60 triliun dan diperkirakan akan menyerap 14.700 tenaga kerja.
    Industri DME (hilirisasi batu bara) di enam lokasi: Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin. Nilai investasi Rp 164 triliun dan diperkirakan akan menyerap 34.800 tenaga kerja.
    Industri Aspal (aspal Buton) di Buton, Sulawesi Tenggara. Nilai investasi Rp 1,49 triliun dan diperkirakan akan menyerap 3.450 tenaga kerja.
    Industri Mangan Sulfat (mangan) di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nilai investasi Rp 3,05 triliun dan diperkirakan akan menyerap 5.224 tenaga kerja.
    Industri Stainless Steel Slab (nikel) di Kawasan Industrial Morowali, Sulawesi Tengah. Nilai investasi Rp 38,4 triliun dan diperkirakan akan menyerap 12.000 tenaga kerja.
    Industri Copper Rod, Wire & Tube (Katoda tembaga) di Gresik, Jawa Timur. Nilai investasi Rp 19,2 triliun dan diperkirakan akan menyerap 9.700 tenaga kerja.
    Industri Besi Baja (Pasir besi) di Kabupaten Sarmi, Papua. Nilai investasi Rp 19 triliun dan diperkirakan akan menyerap 18.000 tenaga kerja.
    Industri Chemical Grade Alumina (bauksit) di Kendawangan, Kalimantan Barat. Nilai investasi Rp 17,3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 7.100 tenaga kerja.
    Industri Oleoresins (Pala) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nilai investasi Rp 1,8 triliun dan diperkirakan akan menyerap 1.850 tenaga kerja.
    Industri Oleofood (Kelapa sawit) di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK). Nilai investasi Rp 3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 4.800 tenaga kerja.
    Industri nata de coco, medium-chain triglycerides (MCT), coconut flour, activated carbon (kelapa) di Kawasan Industri Tayan, Riau. Nilai investasi Rp 2,3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 22.100 tenaga kerja.
    Industrial Chlor Alkali Plant (garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Nilai investasi Rp 16 triliun dan diperkirakan akan menyerap 33.000 tenaga kerja.
    Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nilai investasi Rp 1 triliun dan diperkirakan akan menyerap 27.600 tenaga kerja.
    Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT. Nilai investasi Rp 212 miliar dan diperkirakan akan menyerap 1.700 tenaga kerja.
    Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak. Nilai investasi Rp 160 triliun dan diperkirakan akan menyerap 44.000 tenaga kerja.
    Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak. Nilai investasi Rp 72 triliun dan diperkirakan akan menyerap 6.960 tenaga kerja.
    Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah. Nilai investasi Rp 24 triliun dan diperkirakan akan menyerap 19.500 tenaga kerja.
    Industri Bioavtur (Used Cooking Oil) di KBN Maranda, Kawasan Industri Cikarang, dan Kawasan Industri Karawang. Nilai investasi Rp 16 triliun dan diperkirakan akan menyerap 10.152 tenaga kerja.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pesan Luhut untuk Keponakannya yang Jabat CIO Danantara – Page 3

    Pesan Luhut untuk Keponakannya yang Jabat CIO Danantara – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Senin, 24 Februari 2025. Sorevereign Wealth Funds (SWF) milik Indonesia ini dipimpin oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani.

    Selain Rosan, ada Pandu Sjahrir, yang merupakan keponakan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Pandu menjabat Holding Investasi atau Chief Investment Officer (CIO) Danantara.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menepis jika Pandu ditunjuk karena ia adalah keponakan Luhut. Menurutnya, semua berdasarkan pertimbangan profesionalisme.

    “Semua berdasarkan pertimbangan profesionalisme,” kata Hasan lewat pesan singkat, Senin (24/2/2025).

    Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria akan berperan untuk memegang holding operasional.

    “Nanti Danantara akan dipimpin oleh Bapak Rosan Roeslani, nanti akan dibantu oleh Bapak Pandu Sjahrir, akan dibantu juga oleh Bapak Dony Oskaria,” kata Hasan.

    “Nanti Bapak Dony Oskaria sebagai holding operasional, karena dibuat Danantara ada dua holding, holding operasional dan holding investasi, dan Bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi,” sambungnya.

     

  • Laba BUMN yang Dikelola Danantara Buat Apa?

    Laba BUMN yang Dikelola Danantara Buat Apa?

    Oleh: Defiyan Cori*

    IDE dan gagasan hadirnya sebuah organisasi yang konsolidatif mewadahi berbagai BUMN sebenarnya telah lama ada. Konsep ini dikenal dengan istilah super holding muncul pasca Kementerian Badan Usaha Milik Negara lahir di era pemerintahan Presiden Soeharto dengan Menteri pertamanya, Tanri Abeng. 

    Alasannya saat itu, memang BUMN terlalu banyak bahkan bergerak dalam cabang produksi atau sektor industri yang tidak ada urusannya dengan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Selain itu, terlalu gemuknya BUMN mengakibatkan manajemen tidak efektif dan efisien ditambah tata kelolanya masih birokratis, tidak transparan dan akuntabilitasnya rendah.

    Atas dasar inilah, Indonesia membutuhkan sebuah perusahaan negara yang lebih fleksibel beroperasi memenuhi cita-cita dan kehadiran BUMN sejak pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, revisi “super cepat” Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang telah disahkan tanpa proses uji publik secara transparan dan bertanggung jawab (accountable) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, (perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003) dilakukan oleh DPR RI. Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola (good corporate governance), efektivitas dan efisiensi serta daya saing BUMN di percaturan bisnis dunia (global).

    Namun, pertanyaannya apakah struktur organisasi, koordinasi dan model pengelolaan atau pengumpulan laba BUMN satu atap yang saat ini diperankan oleh Daya Anagata Nusantara (Danantara) sudah mewakili konsep super holding BUMN yang tepat dan konstitusional?

    Forum Strategis RUPS

    Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 (PP 10/2025) tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025. Kehadiran alas hukum BPI Danantara (meskipun proses formil dan materiilnya dipertanyakan) telah mengubah rekonstruksi hukum pengelolaan BUMN atau perusahaan negara. Beleid ini secara umum mengatur tata kelola Danantara, mulai dari wewenang hingga struktur organisasi, termasuk personalia yang didominasi para pengusaha swasta (istilah kolega di BUMN = anak kos), serta aksi korporasinya.

    Maka, pasca terbitnya PP 10/2025 muncullah isu yang beredar dipublik mengenai aksi korporasi Danantara untuk masuk sebagai pemegang saham minoritas di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo). Hal ini didahului oleh adanya informasi rencana merger dengan Grab, menjadi topik “bola liar” yang panas. Walaupun belum ada konfirmasi dari pihak manajemen Danantara atas isu aksi korporasi pembelian saham perusahaan swasta itu, tetap harus menjadi perhatian serius pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Tentu saja karena Danantara memiliki kewenangan mengumpulkan laba-laba BUMN utama, seperti Pertamina, PLN, BRI, Mandiri, BNI, MIND. ID, dan yang lainnya.

    Yang jadi permasalahan, adalah untuk kepentingan aksi korporasi apa dan siapakah pemanfaatan laba BUMN yang terkumpul tersebut. Apalagi, pada Pasal 2 PP 10/2025 ayat 1 dinyatakan, bahwa dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian tugas dan kewenangannya kepada badan, dalam hal ini Danantara. Badan ini atau Danantara juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.

    Lalu, dimanakah posisi forum strategis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kewenangannya terdapat didalam Pasal 14 UU 19/2003 sebelum direvisi dan kuasa Menteri BUMN? Bukankah ini tumpang tindih kewenangan dan berpotensi korupsi atas berbagai keputusan aksi korporasi Danantara yang tidak sejalan dengan bisnis inti (core business) BUMN yang telah lebih dahulu ada?

    Benarkah posisi Menteri BUMN yang merangkap sebagai Dewan Pengawas Danantara dapat menjadi substitusi kuasa dalam posisinya sebagai pemegang mandat RUPS? Apalagi, terkait penempatan personalia (SDM) jajaran pimpinan manajemen masing-masing BUMN yang ada. Siapakah yang memiliki kewenangan, Rosan Roeslani sebagai Kepala Eksekutif/CEO BPI Danantara ataukah Erick Thohir sebagai Menteri BUMN? 

    Selanjutnya, dari laba yang dikumpulkan dan terkumpul dari berbagai BUMN pada tahun 2024 yang mencapai Rp304 triliun (turun sebesar 7,03 persen dibandingkan tahun 2023) bagaimanakah alokasi pemanfaatannya? Jangan sampai kedua orang ini atas nama Presiden RI Prabowo Subianto kongkalikong menggunakannya sesuka hati (at will) dan tidak ada porsi yang dibagi kepada BUMN sebagai kontributornya? Dan, banyak lagi pertanyaan penting serta krusial lainnya jika forum strategis RUPS BUMN yang sah secara hukum konstitusi dikooptasi hanya oleh Peraturan Pemerintah. 

    *(Penulis adalah Ekonom Konstitusi)

  • Amplop Kondangan Kena Pajak, Istana Bantah!

    Amplop Kondangan Kena Pajak, Istana Bantah!

    Jakarta, Beritasatu.com — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu yang menyebut pemerintah akan memajaki amplop kondangan. Ia menegaskan kabar tersebut tidak benar dan tidak ada kebijakan pemerintah yang mengarah ke sana.

    “Teman-teman di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sudah menjelaskan bahwa isu soal pajak terhadap sumbangan acara pernikahan itu tidak benar. Belum ada,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Isu mengenai pemajakan amplop kondangan ramai diperbincangkan publik usai pernyataan Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan CEO Danantara Rosan Roeslani di DPR, Rabu (23/7).

    Dalam forum tersebut, Mufti mengkritik pemerintah atas rencana kebijakan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.

    “Semua sekarang dipajaki. Bahkan kami dengar, dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan, juga akan dimintai pajak oleh pemerintah. Ini tragis, membuat rakyat menjerit,” kata Mufti.

    Namun, pemerintah menegaskan bahwa belum ada regulasi yang mengatur pemajakan terhadap amplop kondangan, dan meminta masyarakat tidak terpancing oleh kabar yang belum tervalidasi.