Xcloud.id

Tag: Rosan Roeslani

  • Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kebinet

    Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kebinet

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung, Kota Bandung, menjadi ajang Presiden Prabowo Subianto, mengenalkan menterinya serta almamaternya.

    Dalam pembukaan KSTI 2025 pada Kamis (7/8), sejumlah menteri Kabinet Merah Putih memang turut hadir. Salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

    Presiden Prabowo sendiri hadir membuka agenda penting tersebut sekaligus memberikan pidato atau keynote speech di hadapan ribuan peneliti, akademisi, ilmuwan, hingga rektor perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memulai memperkenalkan menterinya di Kabinet Merah Putih dengan terlebih dahulu menyapa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara, selalu penyelenggara acara dan penyedia tempat.

    Prabowo kemudian menyapa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan sebagai tuan rumah dalam kegiatan tersebut. Setelah itu, Prabowo baru melanjutkan menyapa anak buahnya di Kabinet Merah Putih.

    Di ITB tempat acara KSTI 2025 berlangsung, Prabowo Subianto ternyata cukup menyadari betapa banyaknya alumni ITB yang duduk di jajaran pemerintahannya.

    “Menko PMK Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, belum profesor ya. Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, ITB rupanya. ITB Banyak sekali,” sebut Prabowo merinci.

  • Singapura Masih jadi Investor Terbesar di RI hingga Agustus, Hong Kong dan China Menyusul

    Singapura Masih jadi Investor Terbesar di RI hingga Agustus, Hong Kong dan China Menyusul

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan lima negara utama yang merealisasikan investasi terbesar ke Indonesia sepanjang 2025 hingga Agustus ini.

    Menurut Hasan, Singapura menempati posisi pertama dengan nilai investasi sebesar US$8,8 miliar. Disusul Hong Kong dan China, yang jika digabungkan nilai investasinya juga melebihi US$8 miliar. Selanjutnya, Malaysia dan Jepang turut masuk dalam daftar lima besar.

    “Malaysia ada US$1,7 miliar, kemudian Jepang US$1,6 miliar. Itu data yang saya punya, tapi tentu bisa dicek dan dikonfirmasi dengan data resmi dari Kementerian Investasi,” ujar Hasan.

    Selain asal negara, Hasan juga merinci lima sektor yang paling banyak menerima investasi yaitu industri logam dasar, industri transportasi dan telekomunikasi, pertambangan, jasa, perumahan dan kawasan industri

    Kelima sektor ini dinilai berkontribusi signifikan terhadap realisasi investasi yang mencapai Rp942,9 triliun hingga Agustus 2025, sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Menurut Hasan, investasi yang masuk ke Indonesia disebut tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, namun juga menciptakan lebih dari 1,25 juta lapangan kerja baru, dan menjadi pilar penting dalam strategi transformasi ekonomi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu lima sektor investasi terbesar yang masuk, yang realisasinya ada sampai bulan Agustus tahun 2025,” pungkas Hasan.

  • Prabowo Sebut Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Berada di Jalur yang Benar

    Prabowo Sebut Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Berada di Jalur yang Benar

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme terhadap arah kebijakan ekonomi nasional menyusul capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% pada kuartal II/2025.

    Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, Kepala negara menilai angka tersebut menunjukkan bahwa strategi transformasi nasional yang dijalankan pemerintah saat ini berada di jalur yang tepat.

    “Presiden bilang, dengan pertumbuhan ekonomi seperti ini artinya strategi transformasi nasional kita sedang berada di jalan yang benar. Itu kata-kata Presiden kemarin,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025).

    Selain pertumbuhan ekonomi, kata Hasan, Presiden Ke-8 RI itu juga mengapresiasi capaian realisasi investasi yang dinilai menunjukkan respons positif dari pelaku usaha terhadap arah kebijakan pemerintah.

    “Presiden optimis kita sedang dalam track ekonomi yang benar. Realisasi investasi kemarin juga sangat diapresiasi oleh Presiden,” tambahnya.

    Lebih lanjut, dia menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2024 saat Presiden Prabowo sudah menjabat tercatat 5,02 persen, lalu turun menjadi 4,87 persen di kuartal I/2025.

    Hasan juga menyoroti kontribusi sektor investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. DIa menyebut realisasi investasi yang disampaikan Menteri Investasi Rosan Roeslani telah mencapai Rp942,9 triliun hingga Agustus 2025 atau hampir 50 persen dari target tahunan sebesar Rp1.900 triliun.

    Dia juga mengungkapkan bahwa sektor industri manufaktur tumbuh 5,6 persen dan investasi tumbuh 6,99 persen, yang secara bersama-sama menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

    Dia mencontohkan pertumbuhan signifikan sektor logistik yang tercatat dalam laporan BPS, menandakan pergerakan barang dan aktivitas jual-beli terus berlangsung, meski tidak terlihat secara kasat mata di toko-toko fisik.

    “Kalau sektor logistik tumbuh, artinya barang bergerak. Itu berarti ada transaksi. Hanya saja mungkin sudah lewat marketplace atau platform digital,” kata Hasan.

    Hasan menutup dengan ajakan agar publik dan pengamat ekonomi melihat data secara utuh dan tidak terjebak pada cara pandang yang sempit.

    “Dengan cara berpikirnya lebih terbuka. Jadi nggak terpaku kemudian dengan cara berpikir yang old school dan konvensional kira-kira begitu,” pungkas Hasan.

  • 9 Pemerintah Pangkas Bonus Buat Komisaris dan Direksi BUMN, Hemat Rp 8 Triliun Per Tahun Nasional

    9 Pemerintah Pangkas Bonus Buat Komisaris dan Direksi BUMN, Hemat Rp 8 Triliun Per Tahun Nasional

    Pemerintah Pangkas Bonus Buat Komisaris dan Direksi BUMN, Hemat Rp 8 Triliun Per Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyampaikan negara menghemat anggaran sekitar Rp 8 triliun per tahun dengan kebijakan penghematan pemberian tantiem dan bonus manajemen perusahaan BUMN.
    Angka itu telah dilaporkan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
    “Untuk memberi tahu bahwa penghematannya itu, dari yang kita lakukan itu
    conservatively
    sekitar Rp 8 triliun per tahun. Jadi kajiannya kita bikin lengkap,” ujar Rosan.
    Rosan mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah penghematan melalui surat edaran terkait pemberian tantiem dan bonus bagi jajaran komisaris dan direksi BUMN.
    “Saya hanya melaporkan penghematan yang kita lakukan dari surat yang kami terbitkan, yang terhadap tantiem dan bonus untuk
    board of commissioners
    atau komisaris, dan juga untuk direksi yang berhak mendapatkan, manajemen yang berhak mendapatkan tantiem atau bonus sesuai dengan kinerja perusahaannya,” tuturnya.
    Lalu, selain soal penghematan, Rosan juga memaparkan perkembangan deregulasi perizinan yang dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
    Rosan menyampaikan bahwa peraturan baru yang mendukung percepatan proses perizinan telah diterbitkan.
    “Alhamdulillah, PP-nya (Peraturan Pemerintahnya) baru saja keluar. Jadi untuk semua kementerian yang berhubungan dengan perizinan, apabila sudah sesuai jangka waktunya dan tidak ada tanggapan kembali ke kami, maka otomatis perizinan akan kami keluarkan,” kata Rosan.
    Menurut Rosan, langkah tersebut diambil untuk memberikan kepastian waktu dan mendorong efisiensi birokrasi.
    Sementara itu, Prabowo, kata Rosan, juga telah meminta agar kementerian atau lembaga lain yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perizinan segera menyesuaikan diri.
    “Jadi itu juga memberikan kepastian waktu, itu juga tadi diminta untuk semua kementerian yang belum terintegrasi secara
    full
    ke kami, untuk segera ditindaklanjuti karena PP-nya itu sudah baru saja keluar,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

    Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan laporan efisiensi keuangan negara dan progres deregulasi perizinan investasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Rabu (6/8/2025).

    Dalam keterangannya usai rapat, Rosan mengungkapkan bahwa dirinya telah lebih dahulu dipanggil Presiden sebelum sidang dimulai, sekitar pukul 13.00 WIB, untuk menyerahkan laporan tertulis terkait kajian pemberian tantiem dan bonus.

    “Jadi analisa yang kita lakukan dari surat yang saya keluarkan mengenai tantiem dan bonus itu, sebelumnya sudah dilakukan kajian lengkap. Penghematannya, konservatifnya, sekitar Rp8 triliun per tahun,” jelas Rosan.

    Prabowo, kata Rosan, meminta agar hasil kajian itu turut disampaikan dalam forum sidang kabinet sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan lebih lanjut.

    Selain itu, Rosan juga memaparkan kemajuan deregulasi perizinan yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan efisiensi waktu bagi investor.

    Dia menyebut Peraturan Pemerintah (PP) terkait mekanisme perizinan otomatis telah resmi diberlakukan.

    Tak hanya itu, dia juga mendorong seluruh kementerian yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pelayanan perizinan investasi nasional agar segera menindaklanjuti implementasinya sesuai arahan Presiden.

    “PP-nya baru saja keluar. Jadi semua kementerian yang berhubungan dengan perizinan dengan kami kalau tidak merespons dalam batas waktu tertentu otomatis izinnya akan kami keluarkan. Itu memberikan kepastian waktu,” tandas Rosan.

  • Danantara Bakal Fasilitasi 19 Proyek Panas Bumi PLN dan Pertamina

    Danantara Bakal Fasilitasi 19 Proyek Panas Bumi PLN dan Pertamina

    JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), melalui PT Danantara Asset Management (Persero) akan memfasilitasi kerja sama strategis antara PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) dalam pengembangan energi panas bumi untuk pembangkit listrik.

    Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang menetapkan kerangka awal kerja sama dan akan dirumuskan lebih lanjut melalui dokumen kerja sama resmi para pihak terkait.

    Kerjasama antara PLN melalui PT PLN Indonesia Power (PLN IP) dan Pertamina melalui PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk. (PGEO), dituangkan dalam Head of Agreements yang difasilitasi oleh Danantara Indonesia, merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk membangun sistem energi yang tangguh, berkelanjutan, dan berbasis sumber daya dalam negeri.

    Adapun kesepakatan antara pihak-pihak terkait telah disetujui lewat Consortium Agreement khususnya untuk Ulubelu Bottoming Unit di Lampung dan Lahendong Bottoming Unit di Sulawesi Utara.

    “Kami berkomitmen memastikan bahwa setiap inisiatif pengelolaan aset strategis dilaksanakan dengan tata kelola yang akuntabel, profesional, dan selaras dengan standar internasional,” ujar CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, Selasa, 5 Agustus.

    Ia melanjutkan, kerja sama ini bertujuan mengkaji potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi, baik melalui inisiasi proyek baru maupun percepatan penyelesaian proyek eksisting.

    Adapun ruang lingkup kemitraan mencakup perumusan skema kerja sama yang optimal, pemanfaatan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) milik masing-masing pihak, penyelarasan dan percepatan implementasi proyek, pelaksanaan studi kelayakan teknis dan komersial, serta pembentukan Tim Kerja Bersama dan Joint Committee sebagai forum koordinasi pelaksanaan.

    Dalam kemitraan ini, sebanyak 19 proyek eksisting dengan kapasitas sekitar 530 MW akan diakselerasi melalui sinergi operasional dan koordinasi lintas entitas. Selain itu, pihak sepakat untuk mengkaji potensi pengembangan tambahan, baik di wilayah kerja yang telah berproduksi maupun area prospektif baru.

    Secara keseluruhan, potensi kapasitas dapat mencapai 1.130 MW dengan estimasi nilai investasi hingga 5,4 miliar dolar AS, mencerminkan skala strategis dan kontribusi konkret terhadap ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih.

  • Aturan Baru Danantara, Istana: Tugas Komisaris Benahi BUMN Bukan Cari Tantiem

    Aturan Baru Danantara, Istana: Tugas Komisaris Benahi BUMN Bukan Cari Tantiem

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan menegaskan bahwa keputusan menghapus pemberian tantiem bagi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukanlah bentuk hukuman, melainkan bagian dari langkah reformasi struktural menyeluruh terhadap BUMN.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa semangat utama dari kebijakan ini adalah untuk mendorong profesionalisme dan integritas para komisaris dalam menjalankan tugas pembenahan internal perusahaan milik negara.

    “Pertama semangat kami itu adalah betul-betul kita ingin membenahi BUMN-BUMN. Karena BUMN-BUMN ini kan menjadi tulang punggung ekonomi. Nah sehingga kami merasa bahwa satu, mengenai pengawakan BUMN itu harus kami perbaiki. Kedua, mengenai manajemen harus kami perbaiki. Ketiga, mengenai keuangan juga harus kami perbaiki,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/8/2025)

    Prasetyo menyebut bahwa keputusan Presiden untuk tidak lagi memberikan tantiem kepada komisaris merupakan bentuk penegasan bahwa penugasan di BUMN adalah tanggung jawab profesional, bukan ajang mencari keuntungan pribadi.

    “Yang ditugaskan di BUMN, terutama komisaris, memang tugasnya adalah membenahi. Bukan untuk berencana dapat tantiem,” tegasnya.

    Tantiem sendiri adalah insentif berupa bagian dari keuntungan perusahaan yang selama ini menjadi hak jajaran direksi dan komisaris. Namun belakangan, pemberian tantiem khususnya kepada komisaris menuai sorotan publik lantaran dianggap tidak selalu sejalan dengan kinerja perusahaan yang diawasi.

    Pemerintah saat ini tengah menggalakkan transformasi BUMN secara menyeluruh agar lebih efisien, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi negara. Prasetyo menegaskan bahwa komitmen untuk membenahi BUMN tidak boleh dikaburkan oleh kepentingan pribadi atau finansial.

    Menurutnya, kepercayaan publik terhadap BUMN sangat penting, dan hal itu hanya bisa dicapai jika seluruh pejabat BUMN, termasuk komisaris bekerja atas dasar tanggung jawab, bukan semata insentif.

    “Jadi tidak ada masalah kalau berkenaan dengan komisaris kita mendapatkan tantiem. Ini semangatnya ini yang harus kita lihat bahwa semangatnya itu memang mau perbaiki. Diberi tugas di situ untuk memperbaiki BUMN-BUMN itu,” pungkas Prasetyo Hadi.

    Sekadar informasi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melarang anggota dewan komisaris BUMN dan anak usaha BUMN untuk menerima tantiem, insentif, atau penghasilan dalam bentuk lainnya.

    Larangan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pelaksana Danantara Rosan Roeslani dalam surat No. S-063/DI-BP/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025.

    Dalam rangka menerapkan standar tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku di level nasional maupun internasional untuk menjaga kepentingan BUMN dan semua pemangku kepentingan, Danantara menetapkan kebijakan terkait dengan pemberian tantiem, insentif dan penghasilan lainnya kepada pengurus BUMN.

    “Untuk anggota Dewan Komisaris BUMN dan Anak Usaha BUMN, tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif (baik dalam bentuk insentif kinerja, insentif khusus, dan/atau insentif jangka panjang) dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan,” tulisnya dalam surat yang dikutip Jumat (1/8/2025).

  • Danantara fasilitasi Pertamina dan PLN kembangkan energi panas bumi

    Danantara fasilitasi Pertamina dan PLN kembangkan energi panas bumi

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), melalui PT Danantara Asset Management (Persero), memfasilitasi PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) untuk kerja sama pengembangan panas bumi.

    Danantara Indonesia memfasilitasi kerja sama dalam pengembangan energi panas bumi untuk pembangkit listrik sebagai bagian dari agenda ketahanan energi nasional dan percepatan transisi menuju energi bersih.

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan pengembangan energi panas bumi merupakan agenda strategis nasional untuk memperkuat ketahanan energi dan mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon.

    Pihaknya berkomitmen memastikan bahwa setiap inisiatif pengelolaan aset strategis dilaksanakan dengan tata kelola yang akuntabel, profesional, dan selaras dengan standar internasional.

    “Melalui kolaborasi lintas BUMN yang terintegrasi, Danantara Indonesia mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian energi Indonesia,” ujar Rosan.

    Kolaborasi ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang menetapkan kerangka awal kerja sama dan akan dirumuskan lebih lanjut melalui dokumen kerja sama resmi para pihak terkait.

    Inisiatif ini untuk mendukung pencapaian Kebijakan Energi Nasional yaitu Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2030, serta visi Net Zero Emission (NZE) 2060, dengan memaksimalkan pemanfaatan energi panas bumi sebagai sumber energi baru dan terbarukan yang berkelanjutan.

    Kerja sama antara PLN melalui PT PLN Indonesia Power (PLN IP) dan Pertamina melalui PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) dituangkan dalam Head of Agreements yang difasilitasi oleh Danantara Indonesia.

    “Merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk membangun sistem energi yang tangguh, berkelanjutan, dan berbasis sumber daya dalam negeri,” ujar Rosan.

    Kesepakatan antara pihak-pihak terkait telah disetujui lewat Consortium Agreement, khususnya untuk Ulubelu Bottoming Unit di Lampung dan Lahendong Bottoming Unit di Sulawesi Utara.

    “Danantara Indonesia menjalankan peran strategis dalam memastikan kerja sama ini tidak hanya mendorong efisiensi operasional dan keberlanjutan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan energi nasional dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ujar Rosan.

    Kerja sama ini bertujuan mengkaji potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi, baik melalui inisiasi proyek baru maupun percepatan penyelesaian proyek eksisting.

    “Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pencapaian target energi nasional melalui kolaborasi pengelolaan sumber daya antara Pertamina dan PLN,” ujar Rosan.

    Adapun ruang lingkup kemitraan mencakup perumusan skema kerja sama yang optimal, pemanfaatan wilayah kerja panas bumi (WKP) milik masing-masing pihak, penyelarasan dan percepatan implementasi proyek, pelaksanaan studi kelayakan teknis dan komersial, serta pembentukan tim kerja bersama dan joint committee sebagai forum koordinasi pelaksanaan.

    Dalam kemitraan ini, sebanyak 19 proyek eksisting dengan kapasitas sekitar 530 megawatt (MW) akan diakselerasi melalui sinergi operasional dan koordinasi lintas entitas.

    Selain itu, para pihak sepakat untuk mengkaji potensi pengembangan tambahan, baik di wilayah kerja yang telah berproduksi maupun area prospektif baru.

    Secara keseluruhan, potensi kapasitas dapat mencapai 1.130 MW dengan estimasi nilai investasi hingga 5,4 miliar dolar AS, yang mencerminkan skala strategis dan kontribusi konkret terhadap ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Proyek Baterai Huayou-IBC Berpotensi jadi Sumber Dividen Baru Danantara

    Proyek Baterai Huayou-IBC Berpotensi jadi Sumber Dividen Baru Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) konsorsium Zhejiang Huayou Cobalt Co dan Indonesia Battery Corporation (IBC) menawarkan peluang ekonomi yang signifikan. Terlebih BPI Danantara disebut bakal terlibat dalam proyek ini.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan groundbreaking proyek ekosistem EV itu dapat dilaksanakan pada September-Oktober 2025. Adapun, Huayou menggantikan posisi LG Energy Solution Ltd. yang hengkang dari proyek tersebut. 

    LG sebelumnya berkomitmen untuk berinvestasi senilai US$9,8 miliar atau setara Rp160,8 triliun (asumsi kurs Rp16.413 per US$) pada Proyek Titan dan Omega. Proyek Titan mencakup investasi pada proyek pertambangan nikel, smelter HPAL, pabrik prekursor/katoda, sementara Proyek Omega mencakup manufaktur sel baterai. 

    Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, belum ada perkembangan terbaru terkait proyek baterai Huayou. Namun, dia memastikan target groundbreaking proyek itu masih sesuai jadwal. 

    “Belum, belum ada [perkembangan terbaru],” ucapnya singkat di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/8/2025).

    Peluang Ekonomi Bagi Danantara dan IBC

    Sementara itu, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai proyek ini menawarkan peluang ekonomi yang signifikan bagi Danantara dan IBC. Menurutnya, dengan harga nikel yang stabil, proyek ini berpotensi menjadi sumber dividen bagi Danantara.

    “Selain itu, proyek ini juga akan menciptakan hingga sekitar 10.000 lapangan kerja dan memberikan efek berganda [multiplier effect] pada sektor-sektor pendukung seperti perdagangan dan akomodasi,” kata Ishak kepada Bisnis.

    Dia berpendapat kerja sama ini juga diharapkan dapat mendorong alih teknologi dari Huayou kepada BUMN di bawah Danantara sehingga memperkuat ekosistem EV domestik. Hal ini juga akan meningkatkan nilai tambah ekspor prekursor baterai dengan memanfaatkan pangsa pasar di luar China, seperti Eropa, terutama dengan adanya Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Namun, proyek itu bukan tanpa risiko. Ishak mengatakan, saat ini terdapat pergeseran penggunaan baterai EV yang semakin kuat mengarah ke teknologi berbasis litium alias lithium iron phosphate (LFP).

    Menurutnya, dalam jangka panjang, teknologi-teknologi ini dapat menggerus pangsa pasar baterai berbasis nikel, baik jenis nickel manganese cobalt (NMC) maupun nickel cobalt aluminium (NCA).

    “Jika tidak ada inovasi dalam teknologi baterai nikel, maka pangsa pasarnya akan terus menyusut, yang pada akhirnya dapat menurunkan harga nikel dan mengurangi potensi pendapatan konsorsium ini,” imbuh Ishak.

    Dari sisi keberlanjutan lingkungan, proyek ekosistem baterai itu masih belum ramah. Sebab, penggunaan batu bara untuk pembangkit smelter masih akan masif dalam jangka pendek.

    Ishak menyebut, hal ini kurang ideal karena PLTU memiliki dampak sosial dan lingkungan yang cukup signifikan, seperti yang dialami oleh masyarakat di sekitar lokasi PLTU smelter. 

    “Flying ash dari PLTU telah mencemari kualitas air dan udara, serta merusak tanaman dan tambak warga,” katanya.

    Oleh karena itu, Danantara bersama Huayou diharapkan menyusun rencana untuk menggunakan energi terbarukan, termasuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. 

    “Langkah ini juga penting untuk mengurangi risiko penolakan dari pasar Eropa dan Amerika Serikat yang semakin tegas menolak dirty nickel,” ucap Ishak.

    Diberitakan sebelumnya, Danantara akan masuk ke proyek ekosistem baterai hulu ke hilir yang digarap oleh dua konsorsium asal China, Huayou dan Contemporary Amperex Technology Co Ltd. (CATL). 

    Sovereign wealth fund (SWF) baru itu rencananya akan masuk ke dalam konsorsium Indonesia pada dua proyek baterai EV itu guna menambah kepemilikan saham nasional. 

    “Ada Danantara yang kita akan ikut masuk dalam rangka memperkuat dari konsorsium ini sehingga diharapkan kepemilikan dari proyek ini mayoritas bisa berada di konsorsium Indonesia, baik itu melalui BUMN maupun juga bersama-sama dengan Danantara langsung,” terang Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/5/2025). 

    Untuk diketahui, porsi kepemilikan saham Indonesia pada proyek baterai berbasis nikel, baik yang digarap Huayou (Proyek Titan) maupun CATL (Proyek Dragon), di sisi hulu atau proyek tambang sebesar 51% atau mayoritas. 

    Akan tetapi, pada tahapan selanjutnya yang terbagi dalam beberapa joint venture (JV), porsi kepemilikan saham Indonesia melalui BUMN baru mencapai 30%. Presiden Prabowo Subianto disebut memerintahkan agar porsi itu ditambah hingga 40% sampai dengan 50%. 

    Rosan menjelaskan, Proyek Titan, yang kini resmi diambil alih Huayou dari LG Energy Solution, memiliki nilai investasi US$9,8 miliar. LG telah mengucurkan investasi sebesar US$1,2 miliar dan sisanya sebesar US$8 miliar bakal dilanjutkan oleh Huayou. 

  • Prabowo Perintahkan Perluas Jaringan Bandara internasional

    Prabowo Perintahkan Perluas Jaringan Bandara internasional

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk memperluas jaringan bandara internasional di berbagai daerah.

    Hal itu disampaikan saat memimpin rapat terbatas secara virtual dari kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 1 Agustus, guna mengevaluasi perkembangan sejumlah program kerja kementerian di Kabinet Merah Putih.

    “Presiden memerintahkan dibuka sebanyak-banyaknya bandara internasional di berbagai daerah,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dilansir ANTARA.

    Menurut Teddy, arahan untuk memperluas jejaring bandara internasional di daerah itu guna mendorong percepatan perputaran ekonomi dan pariwisata di daerah.

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menetapkan tiga bandara di Indonesia sebagai bandara internasional, yakni Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Bandara H.A.S. Hanandjoeddin (Bangka Belitung), dan Bandara Jenderal Ahmad Yani (Semarang).

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut pembukaan kembali status internasional ini didasari oleh peningkatan trafik pasca pandemi serta sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kegiatan keagamaan.

    Selain itu, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan juga mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan agar penerbangan rute Pontianak-Kuching, Malaysia, dapat kembali dibuka.

    Dalam ratas yang digelar seusai ibadah Jumat, Presiden juga memerintahkan agar otoritas terkait melakukan pencegahan potensi timbulnya kebakaran hutan akibat cuaca panas, serta meningkatkan perkembangan di sektor ekonomi, pertanian dan kelautan.

    Hadir dalam kegiatan itu di antaranya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi, Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.