Tag: Rosan Roeslani

  • Purbaya Pede Ekonomi RI Moncer meski Investasi Asing Semakin Susut

    Purbaya Pede Ekonomi RI Moncer meski Investasi Asing Semakin Susut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berpeluang tumbuh tinggi ke depannya kendati kinerja penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing tengah melemah. 

    Turunnya realisasi investasi asing itu terlihat dari realisasi investasi kuartal III/2025 sebesar Rp491,4 triliun atau tumbuh 13,9% (year on year/YoY) dari periode yang sama di 2024. Kendati naik secara nominal, pertumbuhan investasi di kuartal III/2025 itu melambat dari laju kuartal III/2024 yang tumbuh 15,24% (YoY). 

    Porsi PMA pun semakin susut sejalan dengan semakin naiknya porsi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Realisasi PMA pada kuartal III/2025 adalah sebesar Rp212 triliun atau 43,1% dari total investasi. Nilainya sudah lebih rendah dari PMA pada kuartal III/2024 yakni Rp232,65 triliun.

    Menurut Purbaya, turunnya investasi asing sejalan dengan ekonomi kuartal III/2025 yang sempat melambat akibat instabilitas politik akhir Agustus 2025 lalu. Dia pun memprediksi butuh waktu lebih lama agar investasi asing kembali masuk ke Tanah Air.

    “Ke depan FDI enggak akan cepat balik, tetapi begini, ke depannya begitu mereka lihat fondasi kuat, mereka akan masuk ke kita juga. Jadi policy memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik, waktu itu, akan juga memengaruhi FDI secara otomatis,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu kembali mengutarakan bahwa para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia ingin menikmati kue pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Dengan begitu, ekonomi yang melambat akibat instabilitas bisa turut berdampak ke investasi asing.

    “Mereka enggak mau invest di tempat yang enggak stabil. Ini kan masih baru, saya pikir sih ke depan [pemerintah] akan bisa memberi sinyal pelan-pelan bahwa kita menjalankan kebijakan ekonomi yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, jadi mereka akan masuk,” terangnya. 

    Adapun, realisasi investasi selama Januari—September 2025 sudah mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3% dari target tahun ini Rp1.905,6 triliun. Porsi PMA sebesar Rp644, triliun atau 44,9%, sedangkan PMDN Rp789,7 triliun atau 55,1%. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani meyakini bahwa target investasi sepanjang tahun ini bisa tercapai. 

    “Melihat tren investasi yang masuk, kami meyakini insyaAllah target investasi keseluruhan, full year bisa tercapai mudah-mudahan. Kami lihat tadi kontribusinya memang dari dalam negeri ini peningkatannya di atas luar negeri,” terangnya pada konferensi pers, Jumat (17/10/2025). 

    Sebagaimana diketahui, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memiliki porsi terbesar kedua terhadap kue pertumbuhan PDB RI, setelah konsumsi rumah tangga. 

    Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2025 mencapai 5,2% (YoY).

  • Danantara Dukung WNA Jadi Direktur Garuda, Ini Alasannya

    Danantara Dukung WNA Jadi Direktur Garuda, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menilai penunjukan dua ekspatriat atau WNA di jajaran direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. merupakan langkah strategis untuk memperkuat transformasi perusahaan pelat merah tersebut.

    Usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/10/2025), Rosan menjelaskan bahwa keputusan itu sesuai dengan undang-undang BUMN yang telah memperbolehkan warga negara asing menduduki posisi strategis, selama memenuhi kualifikasi profesional.

    “Kalau dilihat lebih dalam lagi, memang ada dua orang WNA yang untuk pertama kalinya ditempatkan di BUMN. Karena di dalam undang-undangnya sudah diperbolehkan. Justru tim ini akan menjadi lebih kuat kalau kami melihatnya seperti itu,” ujar Rosan.

    Dia menjelaskan, kedua ekspatriat tersebut memiliki pengalaman panjang di industri penerbangan global salah satunya memiliki 25 tahun pengalaman di Singapore Airlines, sedangkan yang lain berpengalaman di berbagai maskapai internasional.

    “Pengalaman mereka penting dalam rangka transformasi. Salah satu dari mereka juga dipercaya memimpin bidang teknologi dan transformasi Garuda,” imbuhnya.

    Rosan menegaskan bahwa BPI Danantara akan terus melakukan analisis dan pengawasan lanjutan terhadap pendanaan Garuda, guna memastikan efisiensi penggunaan dana dan keberhasilan implementasi strategi restrukturisasi yang telah disusun.

    “Kita memastikan juga dengan pendanaan yang diberikan selanjutnya ini, bagaimana implementasi dan penggunaan dananya benar sesuai dengan apa yang direncanakan dan sudah dipresentasikan kepada kami,” ujarnya.

    Terkait masa kontrak kedua ekspatriat tersebut, Rosan menyebut semuanya akan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perusahaan.

    “Kan ada undang-undang perusahaan ya, kita ikuti itu saja,” ungkapnya.

  • Rosan Sambangi Prabowo, Ucapkan Selamat Ulang Tahun-Lapor Capaian Investasi

    Rosan Sambangi Prabowo, Ucapkan Selamat Ulang Tahun-Lapor Capaian Investasi

    Jakarta

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Rosan datang menemui Prabowo untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Diketahui, hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Prabowo ke-74. Selain itu, ia juga sedikit menyampaikan realisasi investasi di kuartal III.

    “Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke Pak Presiden. Habis itu sudah, kita ini saja kok, ngobrol santai. Sekalian saya juga update sedikit realisasi investasi kita di kuartal III ini, alhamdulillah tercapai,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Rosan mengaku tidak sendiri. Ia bersama Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, turut menghaturkan doa untuk ulang tahun Prabowo. Selain itu, ia juga mendoakan Prabowo agar dapat memimpin negara yang adil, makmur, dan berkesinambungan.

    “Agar Bapak Presiden selalu sehat tentunya, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah SWT, dan juga terus memimpin bangsa dan negara yang kita cintai ini. Ke depannya menuju negara yang selalu adil, makmur, dan berkesinambungan,” tutur Rosan yang juga menjabat Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

    Untuk diketahui, hari ini sejumlah anggota Kabinet Merah Putih menyambangi Istana Kepresidenan. Selain Rosan dan Muzani, terpantau juga kehadiran Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Alosius Mantiri, bersama Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar.

    Muzani sebelumnya menyebut, kehadirannya bersama anggota Kabinet Merah Putih untuk bersilaturahmi. “Agendanya saya mau bersilaturahmi, undangannya jam 02.00 (siang),” kata Muzani dikutip dari detikNews.

    (hns/hns)

  • Saya Terima Sudah Busuk Itu Barang

    Saya Terima Sudah Busuk Itu Barang

    GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui kondisi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh memang bermasalah sejak awal. 

    Menurutnya,  saat diminta menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek itu sudah dalam kondisi ‘busuk’ dan membutuhkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Lalu kita coba perbaiki, kita audit, BPKP ikut, kemudian kita berunding dengan China,” katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

    Meski demikian, ketua DEN itu menegaskan pihaknya tidak meminta dana APBN untuk membayar utang proyek tersebut. Menurutnya, Fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan proses restrukturisasi utang dengan China agar proyek tersebut dikelola secara lebih sehat.

    “Kita ribut soal Whoosh, masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restrukturisasi aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” tuturnya.

    Luhut yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi menjelaskan pihak China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang. Namun, prosesnya sempat tertunda karena adanya pergantian pemerintahan.

    “Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya tim segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” tuturnya. Dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan CEO Danantara Rosan Roeslani perihal Keppres ini. 

    Sementara itu terkait anggapan bahwa proyek kereta cepat berpotensi menjadi “jebakan utang” China, Luhut menolak keras pandangan tersebut. Ia menegaskan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama pemerintah bekerja secara solid dan berbasis data.

    Sebelumnya, proyek besutan mantan presiden Joko Widodo ini memicu polemik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang Whoosh dengan APBN. Ia menyerahkan masalah tersebut ke Danantara, sebagai pihak yang membawahi proyek tersebut

  • OJK pastikan kesiapan penerbitan Patriot Bond

    OJK pastikan kesiapan penerbitan Patriot Bond

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kesiapan penerbitan instrumen investasi Patriot Bond milik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

    “(Sudah) siap, saya juga engga tahu secara detailnya, tapi udah siap,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi saat ditemui seusai menghadiri Opening Ceremony dan Seminar Utama Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2025 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat.

    Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK tengah mendalami proposal terkait dengan Patriot Bond, yang diajukan oleh Danantara Indonesia.

    Ia mengatakan tengah melakukan diskusi dengan Danantara Indonesia, supaya proses yang dilakukan berjalan secara prudent dan memenuhi aspek Good Corporate Governance (GCG).

    “Kami melakukan diskusi dengan pihak Danantara, dan nanti tentu proses yang dilakukan adalah secara prudent dan secara governance yang baik. Sehingga, seluruh persyaratan-persyaratan terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Mahendra.

    Setelah proses pendalaman, Ia mengatakan OJK pada gilirannya dapat memfasilitasi penerbitan instrumen surat utang perdana Danantara Indonesia tersebut dengan sebaik-baiknya.

    “Sehingga, kami pada gilirannya bisa memfasilitasi penerbitan dari Patriot Bond itu dengan sebaik-baiknya,” ujar Mahendra.

    Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan dari CEO Danantara Rosan Roeslani mengenai realisasi pemesanan Patriot Bond yang telah menembus angka di atas Rp50 triliun.

    Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan pendaftaran izin registrasi Patriot Bond ke OJK akan selesai pada Oktober 2025.

    Obligasi yang diharapkan menghimpun dana senilai Rp50 triliun tersebut, akan digunakan untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT), serta konversi sampah menjadi energi (Waste to Energy).

    Penerbitan instrumen investasi Patriot Bond menggunakan skema Private Placement yang seyogyanya melalui persetujuan dan mematuhi peraturan OJK.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rosan kaji penyelesaian utang KCIC yang tak timbulkan permasalahan

    Rosan kaji penyelesaian utang KCIC yang tak timbulkan permasalahan

    Jakarta (ANTARA) – Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani menyatakan pihaknya tengah melakukan kajian untuk mencari opsi penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang tidak menimbulkan permasalahan ke depannya.

    “Agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi problem lagi,” kata dia yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ditemui di Jakarta, Jumat.

    Disampaikannya, dalam penyelesaian utang tersebut, pihaknya tak hanya menghitung dari sisi finansial saja, melainkan komunikasi dengan Pemerintah China, dengan pertimbangan yakni, “Karena ini juga buat mereka menjadi hal yang sangat penting. Karena ini adalah program dari Presiden Xi Jinping pada waktu itu. Jadi, tolong bersabar,” ucap Rosan.

    Dia memastikan opsi penyelesaian utang yang diambil pihaknya nanti bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI). Adapun untuk kajian opsi penyelesaian utang ini, kata Rosan akan selesai sebelum akhir tahun.

    Sebagai informasi, total investasi proyek KCIC mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun.

    Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.

    Hingga kini, terdapat dua opsi penyelesaian utang yang tengah dikaji, yakni pelimpahan kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI.

    Namun, opsi tersebut belum final dan tetap mendorong Danantara untuk mengambil peran utama dalam pembayaran.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Investasi Tembus Rp 1.434,3 Triliun, Segini Serapan Lapangan Kerja – Page 3

    Investasi Tembus Rp 1.434,3 Triliun, Segini Serapan Lapangan Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Total investasi yang masuk ke Indonesia di sepanjang Januari-September 2025 mencapai Rp 1.434,3 triliun. Jumlah tersebut naik 13,7 persen secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

    “Sehingga total pencapaiannya dari Rp 1.905,6 triliun sudah tercapai 75,3 persen dari target. Ini benar-benar sesuai dengan apa yang kami rencanakan,” jelas Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Rosan mengatakan, kucuran investasi yang masuk ke Indonesia saat ini mulai kembali deras, lantaran situasi geopolitik global yang sempat panas di awal tahun kini perlahan menurun. 

    “Kita lihat awal tahun tensinya cukup meningkat. Tapi alhamdulillah sudah cukup mereda. Perdamaian dari negara dunia juga sudah membaik. Ini memberikan atmosfer positif juga, sehingga terjadi revisi ke atas untuk pertumbuhan (ekonomi) dunia ke depan,” ungkapnya. 

    Adapun dari realisasi pemasukan investasi Rp 1.434,3 triliun turut berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja untuk sekitar 1,9 juta orang. 

    “Penyerapan tenaga kerja mencapai 1.956.346 orang. Ini menjadi sangat-sangat penting bagi investasi yang masuk ke Indonesia, bagaimana kontribusi dari penciptaan lapangan kerja,” tutur Rosan.

    Pemasukan Modal Dalam Negeri Mendominasi 

    Dari realisasi investasi tersebut, mayoritas atau sekitar 55,1 persen (Rp 789,7 triliun) berasal dari dalam negeri. Sedangkan pemasukan modal asing (PMA) memakan porsi sekitar 44,9 persen atau senilai Rp 644,6 triliun.

    Secara alokasi, investasi di luar Pulau Jawa berjumlah Rp 741,8 triliun (51,7 persen), sementara di Pulau Jawa sebesar Rp 692,5 triliun (48,3 persen). 

     

  • BKPM Terbitkan 132 Izin Usaha Otomatis Lewat Sistem OSS

    BKPM Terbitkan 132 Izin Usaha Otomatis Lewat Sistem OSS

    Jakarta

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya telah menerbitkan 132 izin usaha melalui mekanisme fiktif positif dalam sistem Online Single Submission (OSS). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    “Sejauh ini, berdasarkan PP 28 Tahun 2025, kami sudah menerbitkan kurang lebih 132 izin usaha yang lahir dari mekanisme fiktif positif melalui sistem OSS,” ujar Rosan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

    Rosan menjelaskan bahwa sejak 5 Oktober 2025, BKPM telah menerapkan proses perizinan usaha dengan sistem fiktif positif. Mekanisme ini memungkinkan BKPM menerbitkan izin usaha secara otomatis apabila kementerian teknis tidak memproses permohonan dalam waktu yang telah ditentukan.

    “Jadi tidak ada lagi keterlambatan dari apa yang sudah dijanjikan kepada para investor,” terangnya.

    Ia menilai kebijakan ini membawa dampak positif dari berbagai sisi – mulai dari peningkatan efisiensi teknologi dan sumber daya manusia hingga percepatan pelayanan kepada pelaku usaha.

    Rosan juga mendorong agar percepatan kemudahan investasi tersebut dapat diterapkan hingga ke tingkat daerah. Namun, ia mengakui kesiapan sistem di sejumlah pemerintah daerah masih perlu penyempurnaan.

    “Saya tahu itu butuh waktu karena integrasinya masih terbatas di beberapa daerah. Tapi kita sudah bicara dengan kepala daerah dan pimpinan daerah. Memang kesiapan sistem mereka untuk bisa terhubung dengan sistem kami masih perlu disempurnakan bersama,” ujarnya.

    Sebelumnya, Rosan menjelaskan bahwa proses perizinan investasi melibatkan sekitar 18 kementerian dan lembaga. Investor kerap mengeluhkan lambatnya proses perizinan yang bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan.

    “Tapi sekarang dengan adanya PP Nomor 28 ini, apabila dalam waktu yang sudah ditentukan – misalnya 10 hari – belum ada kabar dari kementerian terkait, kami bisa langsung menerbitkan izinnya,” kata Rosan dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    (rea/rrd)

  • Danantara Mau Investasi di Pasar Modal: 80% Dalam Negeri

    Danantara Mau Investasi di Pasar Modal: 80% Dalam Negeri

    Jakarta

    Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir, memastikan pihaknya mulai melakukan investasi tahun ini. Rencananya, Danantara akan berinvestasi di pasar modal.

    Ia menyebut, dana investasi itu akan dilakukan baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini sejalan dengan apa yang disinggung Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu.

    “Kayak kemarin Pak Menkeu sebut, kita juga akan berinvestasi baik di pasar publik, baik itu di obligasi, baik juga di pasar modal, di equity,” ungkap Pandu dalam acara Seminar Utama Capital Market Summit & Expo (CMSE) di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Pandu menjelaskan, 80% investasi itu akan dilakukan untuk pasar domestik. Investasi tersebut akan dilakukan pada 10 minggu terakhir tahun ini.

    “Jadi saya pertama-tama juga mau melapor, memang kita akan berinvestasi sebagian besar untuk tahun ini, 80% di dalam negeri,” ujarnya.

    “Walaupun tahun ini hanya ada tinggal 10 minggu, tapi kita akan mulai beraktivitas,” imbuhnya.

    Pandu menambahkan, manajemen Danantara terus tumbuh hingga hari ini. Pada awal pembentukannya, Danantara hanya diisi oleh tiga struktural, yakni Rosan Roeslani sebagai CEO dan Dony Oskaria sebagai COO.

    “Kita kan dulu waktu pertama kami mulai bertiga, saya, Pak Rosan, Pak Dony. Sekarang kita sudah hampir 300 orang dan kita memang sekarang baru mulai nih untuk melakukan investasi baik di dalam negeri dan juga bisa di luar negeri,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Pandu juga sempat menyebut pihaknya membeli obligasi. Langkah ini tak lepas dari target investasi yang dianggap paling cepat dan menguntungkan. Hal itu ia ungkap menyusul kritik dari Purbaya.

    “Ini kan untuk bisa Danantara Investment mulai. Nah kebetulan kita hanya ada waktu 2 bulan ya, ya salah satunya memang yang kita harus bisa yang paling cepat, kita harus cari market yang paling likuid. Ya salah satunya memang di pasar bond, bond market,” jelas Pandu saat ditemui di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Sebagai informasi, Purbaya mengkritik rencana Danantara memakai dividen BUMN untuk membeli surat utang atau obligasi. Purbaya mengatakan Danantara sudah mengambil sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 90 triliun penerimaan dividen BUMN tahun ini.

    “Dividen Rp 90 triliun sebagian katanya akan ditaruh di obligasi, punya saya lagi, pemerintahan lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian anda apa?” ujar Purbaya, Rabu (15/10).

    Lihat juga Video Apa Kabar Rencana Kerja Sama Danantara-Korsel di Industri K-Pop?

    (acd/acd)

  • Bos Danantara Buka Suara soal Utang Kereta Cepat: Tolong Sabar, Lagi Dikaji

    Bos Danantara Buka Suara soal Utang Kereta Cepat: Tolong Sabar, Lagi Dikaji

    Jakarta

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menegaskan bahwa proses pengkajian opsi untuk penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih berjalan. Dalam hal ini, langkah restrukturisasi masih belum pasti.

    Hal tersebut disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Menurutnya, pembahasan perlu dilakukan secara mendalam mengingat proyek tersebut melibatkan banyak kementerian/lembaga (KL).

    “Untuk penyelesaian KCIC, opsi-opsi ini sedang kita kaji. Dan kalau opsi itu, penggajian itu sudah selesai, kita akan paparkan ke semua kementerian terkait. Karena kan ada Kementerian Perhubungan, ada Menko, ada Menteri Keuangan, dan ada DEN, Pak Luhut,” kata Rosan saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Rosan mengatakan, pengkajian dilakukan agar masalah penyelesaian utang ini dapat diselesaikan secara komprehensif. Setelah Danantara menyelesaikan kajiannya, pihaknya akan mempresentasikan hasilnya di hadapan KL terkait.

    “Jadi kita akan presentasikan agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi ‘oh problem lagi’, nggak. Kita mau komprehensif. dan ini tidak hanya dari finansial,” ujarnya.

    Selain itu, Danantara juga menjalin komunikasi dengan pihak China, khususnya dengan National Development and Reform Commission (NDRC) atau Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, menyangkut hal ini.

    Ia memastikan pembahasan utang Whoosh dilakukan secara mendalam dan terukur. Hal ini mengingat Whoosh menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi China karena merupakan bagian dari porgram Presiden China Xi Jinping pada kala itu.

    Rosan juga menyinggung tentang dampak utang tersebut terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Jangan sampai nantinya penyelesaian utang ini malah akan menjadi beban baru bagi perusahaan pelat merah itu.

    “Jadi, tolong bersabar. Ini opsi saja kita sedang kaji semua. Dan bukan hanya dari semata-mata, kalau saya bilang dari finansial saja bukan seperti itu. Ini kelanjutannya seperti apa, dari segi supaya ke depannya ini berjalan dengan baik,” kata dia.

    “Dan juga dampaknya ke KAI juga positif. Karena ini kan kalau nanti dampaknya ke KAI, dampaknya ke pelayanan KA yang lainnya,” sambungnya.

    Rosan berharap, proses pengkajian internal ini dapat rampung sebelum akhir tahun. Barulah dari sana dilakukan penetapan dari skema penyelesaian utang kereta cepat.

    Sebagai informasi, China dikabarkan telah menyetujui langkah restrukturisasi utang proyek KCJB atau Whoosh. Namun proses restrukturisasi ini masih menunggu pembentukan tim restrukturisasi melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Sebagai pihak yang turun tangan langsung dalam realisasi awal proyek Whoosh di masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Luhut telah berkoordinasi dengan pihak China menyangkut restrukturisasi tersebut.

    “China itu hanya bilang, ‘kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian jadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera’. Saya bilang waktu ke China 3 bulan lalu, ‘oke, tapi tinggal tunggu Keppres, supaya timnya dikerjakan’,” kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Menyangkut hal ini, Luhut telah berkomunikasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani untuk segera memproses Keppres tersebut. Selaras dengan itu, Rosan sedang dalam tahap pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu (tim restrukturisasi) orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?,” ujarnya.

    (kil/kil)