Xcloud.id

Tag: Rosan Roeslani

  • Investasi Awal Kampung Haji Indonesia di Makkah Rp8,33 Triliun

    Investasi Awal Kampung Haji Indonesia di Makkah Rp8,33 Triliun

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah RI melalui PT Danantara telah menanam investasi sebesar Rp8,33 triliun atau USD500 juta untuk pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah Arab Saudi.

    Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah haji dan umrah Indonesia ke Mekkah dan Madinah yang terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

    Mengutip Himpuh.or.id, Kamis (18/12/2025), Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengatakan, pemerintah Indonesia telah menggelontorkan investasi awal lebih dari USD 500 juta atau setara Rp8,33 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mengakuisisi hotel sekaligus membeli lahan strategis di kawasan Mekkah.

    “Nilai pembeliannya total USD 500 juta lebih sedikit,” kata Rosan usai melapor kepada Presiden RI Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

    Hotel yang telah diambilalih pemerintah RI terdiri dari tiga tower setinggi 28 lantai yang berlokasi di kawasan Tahrir. Luas lahan hotel tersebut mencapai sekitar 4.620 meter persegi. Pemerintah juga telah mengamankan lahan tambahan seluas kurang lebih 4,4 hektare di area yang sama. Dengan akuisisi ini, total kawasan Kampung Haji Indonesia yang telah dikuasai pemerintah Indonesia mendekati 5 hektare.

    Lahan tersebut akan menjadi fondasi pengembangan tahap berikutnya. Rencananya, akan dibangun 13 tower tambahan dan satu pusat perbelanjaan yang dirancang khusus untuk menunjang kebutuhan jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

    Untuk tahap lanjutan, kebutuhan investasi masih bersifat fleksibel. Rosan menyebut angkanya berada di kisaran USD700 hingga 800 juta. Sedang nilai penawaran pembelian tanah secara keseluruhan mencapai sekitar USD750 juta.

    “Ini adalah awal sangat baik. Inilah mandat yang diberikan kepada kami, sudah mulai kami laksanakan,” ujar Rosan.

    Ia menargetkan, pembangunan di atas lahan yang baru diakuisisi tersebut bisa mulai berjalan pada kuartal IV tahun depan.

    Rosan memastikan seluruh proses tahap awal, termasuk pengambilalihan aset, sepenuhnya dibiayai Danantara. Namun ke depan, peluang kolaborasi tetap terbuka.

    Ia menyebut kerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah memungkinkan, mengingat kementerian tersebut juga memiliki sumber pendanaan sendiri.

    Proyek Kampung Haji Indonesia di Mekkah Arab Saudi, kata Rosan, bukan sekadar investasi. Melainkan langkah strategis meningkatkan standar pelayanan bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci. “Intinya, bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada jemaah kita jadi lebih baik dan lebih nyaman,” tegas Rosan. [air]

  • Rosan soal Rencana Tambah Saham 12% di Freeport: Tinggal Finalisasi

    Rosan soal Rencana Tambah Saham 12% di Freeport: Tinggal Finalisasi

    Jakarta –

    CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan proses divestasi saham PT Freeport Indonesia tetap berjalan. Sampai saat ini proses penambahan saham milik Indonesia di Freeport tinggal tunggu finalisasi saja.

    “Itu insyaallah sebenarnya kan sudah rampung ya sebenarnya, tinggal finalisasi aja,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

    Rosan sebelumnya pernah memastikan pemerintah Indonesia akan mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12%. Dia juga mengungkapkan pemerintah tidak akan mengeluarkan dana untuk akuisisi saham tersebut.

    “Saya target malah 12%. Free of charge, mantep kan,” kata dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025) yang lalu.

    Untuk target waktu akuisisi, Rosan mengatakan akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia memastikan bahwa angka akuisisi tersebut hampir final.

    Sebelumnya, Presiden Direktur Tony Wenas sempat merespons kabar divestasi 12%. Menurut Tony, kesepakatan akhir divestasi masih didiskusikan pihak-pihak terkait.

    “Itu kan masih didiskusikan, kalau divestasi kan yang divestasi Freeport McMoRan,” ujar Tony di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (2/10/2025) yang lalu.

    Saat dikonfirmasi soal proses penandatanganan divestasi, Tony memberikan jawaban sama. Ia menyebut hal itu masih didiskusikan antara Freeport dan pemerintah Indonesia. “Masih didiskusikan,” singkatnya.

    Tonton juga video “Kata Bahlil, Saham Pemerintah di Freeport Bertambah 12%”

    (acd/acd)

  • Proyek Sulap Sampah Jadi Listrik Dikebut, Proses Lelang Sudah Dimulai

    Proyek Sulap Sampah Jadi Listrik Dikebut, Proses Lelang Sudah Dimulai

    Jakarta –

    CEO Danantara Rosan Roeslani buka-bukaan soal progres pelelangan badan usaha pengelola Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL). Lelang ini merupakan salah satu bagian dari proyek sulap sampah menjadi energi.

    Rosan bilang proses lelang sudah mulai berjalan untuk gelombang pertama. Pihaknya menunggu badan usaha yang mau melakukan PSEL menyetor dokumen lelang. Proses pelelangan gelombang kedua akan dibuka lagi pertengahan Januari.

    “Ini kan batch pertama sudah berjalan, kita nunggu mereka masukin bidding pada tanggal 7 Januari. Kita umumkan lagi batch kedua,” ungkap Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

    “Kan Danantara sifatnya menunggu, begitu clearance di Menteri LH dan Kemenko Pangan baru ke kita. Tapi ke kita tanggal 7 sudah ada bidding dan kita tanda tangan,” lanjutnya memaparkan.

    Danantara sendiri menjadi pemangku kepentingan sentral dalam proyek ini. Dalam pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan disebutkan Danantara melalui holding investasi dan operasional akan melakukan pemilihan BUPP PSEL yang laik untuk menjalankan ke proyek.

    Danantara juga dapat melakukan pelaksanaan investasi dalam penyelenggaraan PSEL yang layak secara komersial, finansial, dan memperhatikan manajemen risiko. Di bawah Danantara ada PT PLN (Persero) yang akan ditugaskan untuk membeli listrik yang dihasilkan di PSEL pada tiap-tiap daerah.

    Danantara juga ditugaskan untuk mempersiapkan kajian teknis dan keekonomian pembangunan sebuah PSEL di daerah sebelum mencari BUPP PSEL yang mampu menggarap proyek sulap sampah jadi energi.

    Kajian teknis dan keekonomian itu harus memuat volume sampah dan kalori yang dapat dihasilkan dari pengolahan sampah, kesesuaian dan ketersediaan lokasi PSEL, ketersediaan sistem pendukung untuk keberlangsungan PSEL meliputi sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta identifikasi, rekomendasi mitigasi, dan pengalokasian risiko usaha.

    Dalam pasal 15, disebutkan BUPP PSEL yang mau menggarap proyek sulap sampah jadi energi harus memiliki teknologi PSEL yang teruji dan termutakhir sesuai dengan perkembangan teknologi yang ramah lingkungan serta sesuai dengan jenis sampah yang akan diolah.

    Badan usaha itu juga harus memiliki kemampuan keuangan dan memenuhi kewajiban investasi dan juga memiliki pengalaman dalam pengolahan sampah dan memenuhi seluruh ketentuan dan standar yang berlaku. Dalam keadaan tertentu, pemilihan BUPP PSEL juga dapat dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung oleh Danantara. Yang jelas, BPUP PSEL memiliki 3 kewajiban utama yang tertera pada pasal 23 ayat 2.

    Pertama, wajib membangun, mengoperasikan, dan memelihara PSEL. Kedua, wajib menjual tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) sesuai yang tercantum dalam perjanjian jual beli listrik (PJBL). Ketiga, wajib melakukan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tonton juga video “Kekhawatiran Warga Tumpukan Sampah di Tangsel Ganggu Kesehatan”

    (acd/acd)

  • Usai Hotline Lapor Pak Purbaya, Pemerintah Kini Punya Saluran Resmi Atasi Masalh Lintas Kementerian

    Usai Hotline Lapor Pak Purbaya, Pemerintah Kini Punya Saluran Resmi Atasi Masalh Lintas Kementerian

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi mengoperasikan kanal pengaduan digital yang didedikasikan untuk mengurai sumbatan (debottlenecking) masalah yang dihadapi pelaku usaha dan investor. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo, model hotline ini sebelumnya digunakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan akun Lapor Pak Purbaya pada Oktober lalu. 

    Kanal resmi pemerintah terbaru akan dioperasikan oleh Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) ini diharapkan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dunia usaha secara cepat dan akuntabel.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa kanal tersebut dapat diakses selama 24 jam melalui laman lapor.satgasp2sp.go.id.

    “[Laporan] akan langsung ditindaklanjuti oleh Satgas sampai dengan di tingkat kementerian dan lembaga teknis di dalam forum rutin yang akan dilakukan setiap minggu,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan bahwa Kementerian Keuangan terintegrasi penuh dalam sistem pengaduan ini. Artinya, pelaku usaha yang menghadapi kendala terkait insentif fiskal, aturan perpajakan, maupun kepabeanan dapat memanfaatkan kanal ini untuk mencari solusi.

    “Kita akan connect dengan yang kebutuhan pajak, yang kebutuhannya kepabeanan dan cukai. Jadi laporan yang masuk yang nanti lewat kanal ini akan ditindaklanjuti,” ungkap Suahasil.

    Adapun, Satgas P2SP terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga. Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan alias debottlenecking dalam dunia usaha, seperti lewat kanal lapor.satgasp2sp.go.id.

    Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum. Jika ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha atau dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan bantuan regulasi maka Pokja III akan turun tangan.

    Adapun Satgas Percepatan Program Pemerintah diketahui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Ketua I) dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Ketua II).

    Mereka dibantu tiga wakil ketua yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (wakil ketua I) Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (wakil ketua II), Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (wakil ketua III).

    Selain isu debottlenecking, Airlangga juga memaparkan perkembangan Pokja I yang fokus pada monitoring anggaran. Per 12 Desember 2025, sambungnya, realisasi anggaran program strategis tercatat mencapai Rp1.223,67 triliun.

    Serapan tertinggi yang mencapai 99% dari pagu efektif ada di Program Keluarga Harapan (PKH). Di urutan kedua, ada program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, Program Indonesia Pintar, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mencatatkan realisasi sebesar 93,43%.

    Di sisi regulasi (Pokja III), Airlangga menyatakan pemerintah terus memperkuat payung hukum program strategis, salah satunya lewat penerbitan PP 28/2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

  • Wamentan Raih Gelar Doktor, Paparkan Hasil Penelitian soal Holdingisasi BUMN

    Wamentan Raih Gelar Doktor, Paparkan Hasil Penelitian soal Holdingisasi BUMN

    Bogor –

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono resmi mendapatkan gelar Doktor di Institut Pertanian Bogor (Bogor). Gelar ini didapat setelah dirinya menempuh pendidikan di kampus tersebut selama enam tahun.

    Hasil penelitiannya selama menempuh pendidikan dipaparkan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor School of Business di IPB University. Disertasi yang ditulis oleh Sudaryono mengenai “Evaluasi dan Strategi Optimisasi Kinerja BUMN Pasca Kebijakan Holdingisasi di Indonesia”.

    Dalam sidang terbuka ini, Surdayono juga diuji oleh dua menteri yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Sidang terbuka ini juga dihadiri sejumlah pejabat, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, hingga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

    Mengawali paparannya dalam sidang, Sudaryono menyampaikan tugas dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana bertugas menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan barang/jasa strategis, menjadi agen pembangunan, membuka lapangan kerja, serta menyumbang penerimaan negara melalui keuntungan dan dividen. Namun dalam disertasinya dari 2010 sampai 2023, ada kedapatan anomali.

    “Bagaimana bisa dilihat, revenue secara umum BUMN-BUMN kita mengalami kenaikan, namun tidak dibarengi, tidak selaras dengan kinerja laba return on asset-nya, bahkan turun-turun dan belum selaras setelah COVID-19 2020,” kata dia dalam paparannya di Auditorium IPB University, Bogor, Senin (15/12/2025).

    Tidak hanya dalam penelitian, anomali itu juga dilihat oleh Surdayono selama dirinya sebagai Komisaris Utama Pupuk Indonesia. Anomali ini yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan oleh Sudaryono.

    “Kami juga adalah komisaris utama Pupuk Indonesia, kami melihat dari instrumen bahwa revenue-nya naik, namun tidak dibarengi dengan kinerja laba yang selaras dengan revenue-nya. Anomali inilah yang kemudian latar belakangnya kami untuk melakukan penelitian ini,” terangnya.

    Menurutnya, tujuan holdingisasi telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, yakni adanya efisiensi struktur dalam holdingisasi BUMN, yang kedua pembatasan keuangan, ketiga adalah transformasi industri dan kapasitas perusahaan.

    “Ketiga aspek yang saya sebutkan tadi di atas akan meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan,” jelasnya.

    Hasil disertasi ini juga menciptakan saran atau masukan yang diperlukan pemerintah dalam meningkatkan daya saing dari BUMN setelah holdingisasi. Jika berada di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan CEO Danantara Rosan Roeslani, Sudaryono mengatakan akan menyarankan setelah holdingisasi, pengelolaan utang dan kesehatan keuangan BUMN menjadi yang terpenting.

    “Dengan ini dikelola dan kami contohkan di Bulog, kami contohkan tadi kemudian di Pupuk Indonesia dan saya jawab bahwa cara ini bisa dan bisa dilakukan kepada BUMN lain sebagai salah satu cara untuk menyiapkan BUMN-BUMN lain yang belum terlalu sehat supaya lebih sehat,” jelas dia.

    Lihat juga Video: Sudaryono Eks Ajudan Prabowo Jelang Dilantik Sebagai Wamentan: Innalillahi

    (ada/kil)

  • Setumpuk Catatan di Tengah Wacana Merger Gojek- Grab yang Menguat

    Setumpuk Catatan di Tengah Wacana Merger Gojek- Grab yang Menguat

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pihak memberikan catatan menjelang pergantian tahun dan di tengah wacana merger Gojek-Grab. Kompetitor, regulator, hingga pengemudi memberikan catatan atas penggabungan dua raksasa ride hailing. 

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online GARDA Indonesia Raden Igun Wicaksono meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan tarif ojek online (ojol) dalam bentuk apa pun sebelum Peraturan Presiden (Perpres) tentang skema bagi hasil 90% untuk pengemudi ojol dan 10% untuk perusahaan aplikator diterbitkan secara resmi.

    Garda juga meminta agar Perpres Ojol mengatur kontribusi wajib perusahaan aplikator sebesar 1% sampai 2% kepada negara, yang dialokasikan sebagai jaminan perlindungan sosial dan jaminan hari tua bagi pengemudi ojol.

    Adapun pembahasan mengenai perpres ojol tertutup. Garda mengaku belum pernah dilibatkan dalam pembentukan perpres, yang salah satu poinnya membahas mengenai merger Gojek-Grab. 

    “Kami belum mendapatkan informasi konkrit kapan Perpres akan terbit dan apa isi dari Raperpres tersebut. Hingga saat ini kami belum dilibatkan,” kata Igun kepada Bisnis, Sabtu (13/12/2025).

    Igun meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melibatkan organisasi pengemudi berbadan hukum yang memiliki keterwakilan di provinsi-provinsi dalam penyusunan kebijakan. Dia juga meminta pemerintah dan perusahaan aplikator agar menghentikan segala bentuk kebijakan tarif yang tidak berpihak pada pengemudi dan konsumen pengguna jasa ojol.

    Director Development Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan telah mendengar mencuatnya isu merger Gojek-Grab dan potensi monopoli dari aksi itu beberapa waktu lalu. 

    “Tapi kan tetap saya yakin sih dari sisi pemerintah, bakal memberikan solusinya sebaik-baiknya sih terkait itu,” kata Dirhamsyah 

    Dia menuturkan bahwa hingga kini Maxim belum menerima informasi resmi mengenai perkembangan rencana penggabungan usaha kedua perusahaan layanan on-demand tersebut.

    Terkait mitigasi risiko, dia menambahkan bahwa Maxim siap berkoordinasi dengan pihak terkait apabila isu merger itu benar-benar masuk ke tahap formal.

    “Tapi tetap selagi belum, ya kita belum. Selagi belum ada kepastian yang sudah bisa dibilang seperti 100% ya kita masih belum bakal bertindak,” ujarnya.

    Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa menyatakan akan bertindak tegas apabila Danantara, Gojek, dan Grab tidak melibatkan KPPU dalam proses merger tersebut.

    KPPU akan membatalkan merger tersebut jika tidak sesuai dengan persyaratan yang sehat.

    “Grab,GOTO, dan Danantara. Tanpa melibatkan KPPU, membuat merger akan jadi problem. KPPU akan tegas menggunakan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Asa. 

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan bahwa proses penggabungan GoTo dan Grab masih berlangsung. “Masih berjalan itu,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11).

    Danantara menegaskan bahwa keterlibatannya mengikuti arahan pemerintah dalam rencana merger tersebut. Pemerintah disebut memberikan masukan terkait keberlanjutan ekosistem digital nasional. Badan investasi itu juga memastikan bahwa fokus utamanya berada pada hubungan business-to-business (B2B) antara GoTo dan Grab, serta terus memantau dinamika proses tersebut.

    Nasib Maxim Cs

    Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan dengan pasar yang didominasi oleh satu entitas bisnis tentu akan menjadi pukulan bagi kompetitor perusahaan merger Gojek dan Grab.

    Kompetitor membutuhkan modal besar untuk bersaing dengan perusahaan merger. Apabila tidak bisa bersaing secara harga dan promo, dia meyakini Maxim akan kabur juga dari Indonesia.

    “Makanya memang persaingan usaha yang sehat tanpa dominasi satu-dua pihak itu penting. Kecuali Shopee Food mungkin masih bisa bertahan karena punya dana besar juga,” kata Huda kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

    Berbeda, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC), M. Tesar Sandikapura mengatakan Maxim dan lain-lain yang di luar Grab- Gojek masih berpeluang bertahan di Indonesia.

    Dia meyakini ada ruang yang tidak dimiliki perusahaan merger, yang dapat dioptimalkan oleh Maxim maupun Shopee Food.

    Misal, dari sisi akuisisi pedagang. Mereka bisa mengambil keuntungan yang jauh lebih kecil potongannya sehingga pedagang tertarik untuk menggunakan aplikator kompetitor Grab-Gojek.

    “Grab Gojek itu setahu saya itu dia memotong 20% ke merchant-merchant Misalkan Shopee, Shopee Food, atau Maxim bisa memberikan angka yang jauh lebih rendah itu saya rasa itu menarik,” kata Tesar.

    Dia mengatakan dengan harga potongan yang lebih murah, maka harga yang diterima pelanggan nantinya juga akan makin murah sehingga perusahaan di luar Gojek-Grab diminati masyarakat.

    “Jadi peluang Maxim dan teman-teman bisa bertahan itu saya lihat masih tinggi cuma pastikan mereka tetap punya dibilang value proposition yang jelas misalkan harga jauh lebih murah, atau pelayanan jauh lebih bagus,” kata Tesar.

  • Hilirisasi Jadi Strategi Mengejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Hilirisasi Jadi Strategi Mengejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Bisnis.com, DEPOK – Indonesia memiliki potensi yang kuat menuju negara maju dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya alam, memperkuat industrialisasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

    Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan membeberkan gagasan hilirisasi mineral kritis yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%, sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto dalam masa pemerintahannya. 

    Dany memaparkan pentingnya lompatan strategi ekonomi Indonesia yakni melalui hilirisasi, inovasi, dan pembangunan mutu SDM. Hilirisasi dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia karena fokus mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri. 

    Dengan begitu, kegiatan ekspor bukan sekadar dari komoditas mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. Selain itu, Dany juga memperkenalkan sebuah konsep bertajuk “DAI: Distinctive, Adaptive, Inclusive”. Ketiga prinsip ini dapat menjadi kerangka kebijakan agar Indonesia mampu mengambil lompatan ekonomi besar dalam beberapa tahun ke depan untuk mencapai target.

    “Indonesia naik kelas bukanlah narasi politik, tapi ini adalah orkestrasi kerja bersama. Kerja bersama dengan komitmen, dengan hati, dengan tulus. Bukan sekadar kita memahami Astacita, tapi kita bekerja untuk Astacita, maka kita harus mengorkestrasikan itu ke dalam program-program sesuai dengan milestone bidang kita,” ujarnya dalam bedah buku terbarunya yang berjudul “Indonesia Naik Kelas” di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jumat (12/12/2025).

    Adapun bedah buku ini dihadiri oleh berbagai pihak seperti akademisi, pelaku industri, pegiat ekonomi hingga Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, dan Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono. 

    Dany juga menyinggung isi bukunya banyak berkaitan dengan angka 8, seperti terdiri dari 88 bab, 80 subbab, dan lebih dari 138 ribu kata. Di dalamnya, Dany membahas tentang konsep nilai tambah, strategi industrialisasi, perbandingan kebijakan beberapa negara, hingga kerangka konsep DAI sebagai fundamental pengembangan industri nasional.

    Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai strategi nasional. Hanya saja, lanjutnya, ada faktor penentu lain yang benar-benar krusial sebagai penentu apakah Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju atau tidak, yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Selain hilirisasi sumber daya alam, kita juga jangan lupa pentingnya pendidikan manusia. Dalam hal ini, Indonesia tertinggal jauh,” ujarnya.

    Hashim menyoroti perbandingan historis antara perekonomian Indonesia dengan Korea Selatan pada 1960 silam. Kata dia, Indonesia sempat berada di atas Korea Selatan, namun pada 2025, pendapatan per kapita Indonesia hanya sepersepuluh Negeri Ginseng tersebut.

    Selain pendidikan, Hashim juga menyoroti lemahnya penerimaan negara. Mengacu data Bank Dunia, ia menyebut rasio pajak Indonesia seperti jalan di tempat alias stagnan di angka 12% selama satu dekade, kalah dari Kamboja yang bisa mencatatkan lonjakan pertumbuhan hingga 18%. 

    Menteri Investasi/Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan saat ini Indonesia sudah berada di jalur yang tepat untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan bertransformasi menjadi negara industri maju.

    “Hilirisasi bukan sekadar program. Ini strategi fundamental bangsa untuk memperdalam rantai nilai dan menata ulang arah ekonomi Indonesia,” katanya.

  • ESDM Buka Potensi Alihkan Subsidi LPG untuk Proyek DME Batu Bara

    ESDM Buka Potensi Alihkan Subsidi LPG untuk Proyek DME Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka potensi mengalihkan subsidi LPG untuk proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya saat ini masih menghitung harga pokok penjualan (HPP) untuk DME. Pemerintah pun membuka peluang untuk memberikan subsidi pada produk DME tersebut.

    “Kalau memang ada subsidi, itu merupakan pengalihan subsidi dari LPG yang ada pada saat ini,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/12/2025).

    Adapun, proyek DME disebut menjadi keniscayaan demi mengurangi impor LPG. Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME sejatinya sudah didengungkan sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, rencana itu mandek usai PT Bukit Asam Tbk (PTBA) ditinggal investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, proyek DME dapat berjalan pada tahun depan. Menurutnya, hilirisasi batu bara kali ini telah dirampungkan konsep dan pra-feasibility study (pra-FS) nya oleh Satuan Tugas Hilirisasi.

    “Karena kita kan impor LPG, contoh konsumsi LPG kita 8,5 juta ton, kapasitas produksi dalam negeri itu hanya 1,3. Jadi kita impor sekitar 6,5 sampai 7 juta ton,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

    Bahlil menuturkan, langkah ini menjadi strategi substitusi impor dengan memanfaatkan hilirisasi batu bara sebagai bahan baku DME. Terkait teknologi yang akan digunakan dalam proyek tersebut, Bahlil menyebut pemerintah masih mengkaji dua opsi utama.

    “Ini mitranya nanti dengan Danantara, teknologinya kan macam-macam ya, teknologi dari China, itu, bisa juga dari Eropa,” tuturnya.

    Terbaru, proyek DME kini memasuki tahap evaluasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menekankan bahwa proyek DME termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026 sesuai arahan Presiden Ke-8 RI tersebut.

    “Kami juga memastikan dulu untuk teknologinya, teknologi yang kita utamakan adalah yang up to date juga dan paling efisien lah, karena kan DME ini dulu pernah dicoba jalankan, ya kan? Sempat groundbreaking malah, tapi kemudian berhenti,” ujarnya usai menghadiri rapat terbatas terkait hilirisasi di Istana Negara, Kamis (6/11/2025).

    Rosan mengatakan, evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk memastikan proyek-proyek yang layak (feasible) dapat segera ditindaklanjuti. Dia menegaskan, aspek teknologi menjadi perhatian utama agar proyek dapat berjalan efisien dan berkelanjutan.

    “Nah hal itu yang kami kalau di Danantara tidak ada, tidak mau ada hal itu [proyek mangkrak] terjadi,” katanya.

    Menurut Rosan, evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting agar proyek yang nantinya digarap tidak kembali mengalami hambatan seperti sebelumnya. Dia memastikan proses evaluasi akan menjadi dasar sebelum dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

    Dari sisi pembiayaan, Danantara disebut tidak menemui kendala berarti. Rosan menegaskan lembaga yang dipimpinnya memiliki kapasitas pendanaan yang kuat dan siap berinvestasi langsung dalam proyek DME.

    “Saya enggak ingat angkanya, soalnya ada banyak angka-angkanya,” ujarnya.

  • Teken MoU, Danantara Bisa Investasi ke Proyek Strategis di Yordania

    Teken MoU, Danantara Bisa Investasi ke Proyek Strategis di Yordania

    Sebelumnya, Danantara Indonesia menyatakan, fokus strategi pada 2026 di pengembangan proyek-proyek strategis, penguatan sektor-sektor prioritas, dan diversifikasi portofolio lintas kelas aset serta geografi. Adapun Danantara Indonesia memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 dalam Rapat Kerja bersama Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

    Pertemuan ini merupakan bagian dari kewajiban konsultatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 mengenai Holding Investasi, sekaligus menjadi wadah bagi Danantara Indonesia untuk menyampaikan arah kebijakan, prioritas investasi, serta proyeksi kinerja pada tahun mendatang.

    Dalam pemaparannya, manajemen Danantara Indonesia memaparkan roadmap investasi Danantara Investment Management (DIM) untuk 2026, yang dirancang untuk menjalankan mandat ganda: menghasilkan imbal hasil berkelanjutan sekaligus memberikan dampak ekonomi nasional.

    CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani menegaskan, arah tersebut sebagai komitmen inti lembaga. “Roadmap investasi kami disusun dengan pendekatan yang terukur, berorientasi pada penciptaan nilai lintas generasi. Mandat kami jelas: menghadirkan imbal hasil yang sehat bagi negara, sambil memastikan setiap investasi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mendorong transformasi nasional,” kata dia seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (1/12/2025).

     

  • Nasib Maxim Cs di Tengah Dominasi Perusahaan Merger Gojek-Grab

    Nasib Maxim Cs di Tengah Dominasi Perusahaan Merger Gojek-Grab

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan ride hailing Maxim dan aplikasi pemesanan makanan Shopee Food diperkirakan menghadapi kondisi yang berat jika merger Gojek dan Grab terealisasi. Terlebih kedua perusahaan dengan porsi 10% itu tidak memiliki nilai tawar yang kuat.

    Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan dengan pasar yang didominasi oleh satu entitas bisnis tentu akan menjadi pukulan bagi kompetitor perusahaan merger Gojek dan Grab. Kompetitor membutuhkan modal besar untuk bersaing dengan perusahaan merger. Apabila tidak bisa bersaing secara harga dan promo, dia meyakini Maxim akan kabur juga dari Indonesia.

    “Makanya memang persaingan usaha yang sehat tanpa dominasi satu-dua pihak itu penting. Kecuali Shopee Food mungkin masih bisa bertahan karena punya dana besar juga,” kata Huda kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

    Berbeda, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC), M. Tesar Sandikapura mengatakan Maxim dan lain-lain yang di luar Grab- Gojek masih berpeluang bertahan di Indonesia.

    Dia meyakini ada ruang yang tidak dimiliki perusahaan merger, yang dapat dioptimalkan oleh Maxim maupun Shopee Food.

    Misal, dari sisi akuisisi pedagang. Mereka bisa mengambil keuntungan yang jauh lebih kecil potongannya sehingga pedagang tertarik untuk menggunakan aplikator kompetitor Grab-Gojek.

    “Grab Gojek itu setahu saya itu dia memotong 20% ke merchant-merchant Misalkan Shopee, Shopee Food, atau Maxim bisa memberikan angka yang jauh lebih rendah itu saya rasa itu menarik,” kata Tesar.

    Dia mengatakan dengan harga potongan yang lebih murah, maka harga yang diterima pelanggan nantinya juga akan makin murah sehingga perusahaan di luar Gojek-Grab diminati masyarakat.

    “Jadi peluang Maxim dan teman-teman bisa bertahan itu saya lihat masih tinggi cuma pastikan mereka tetap punya dibilang value proposition yang jelas misalkan harga jauh lebih murah, atau pelayanan jauh lebih bagus,” kata Tesar.

    Logo Maxim

    Respons Maxim

    Sementara itu, Maxim Indonesia menanggapi isu rencana merger antara Gojek dan Grab yang dinilai berpotensi menimbulkan dominasi pasar.

    Director Development Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan pihaknya turut mendengar mencuatnya isu tersebut, yang dikhawatirkan dapat mengarah pada praktik monopoli.

    “Tapi kan tetap saya yakin sih dari sisi pemerintah, bakal memberikan solusinya sebaik-baiknya sih terkait itu,” kata Dirhamsyah saat ditemui usai diskusi panel dan dialog interaktif lintas pemangku kepentingan bertema “Sinergi Ekosistem Transportasi Digital dan Inovasi untuk Ekonomi Indonesia yang Inklusif” di Kantor Maxim pada Kamis (11/12/2025).

    Dia menuturkan bahwa hingga kini Maxim belum menerima informasi resmi mengenai perkembangan rencana penggabungan usaha kedua perusahaan layanan on-demand tersebut.

    Terkait mitigasi risiko, dia menambahkan bahwa Maxim siap berkoordinasi dengan pihak terkait apabila isu merger itu benar-benar masuk ke tahap formal.

    “Tapi tetap selagi belum, ya kita belum. Selagi belum ada kepastian yang sudah bisa dibilang seperti 100% ya kita masih belum bakal bertindak,” ujarnya.

    Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menanggapi isu merger GoTo dan Grab yang disebut akan melibatkan BPI Danantara.

    Wakil Ketua KPPU Aru Armando menegaskan bahwa proses merger merupakan keputusan korporasi masing-masing perusahaan dan regulator tidak dapat memberikan penilaian atas transaksi yang belum terjadi.

    “KPPU tidak bisa berkomentar atas isu tersebut karena nanti bias, [karena] ini kan sesuatu transaksi yang belum tentu akan terjadi, tapi sudah dimintakan komentar,” ujar Aru dalam jumpa media di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Aru menekankan bahwa setiap aksi korporasi harus dipastikan tidak menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dia menjelaskan bahwa sistem pengawasan merger di Indonesia menggunakan skema post-merger notification atau pemberitahuan wajib pascatransaksi sesuai UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sepanjang 2025, aksi merger dan akuisisi mencapai rekor baru, yakni 141 notifikasi dengan nilai transaksi Rp1,3 kuadriliun.

    “Dominasi transaksi di sektor pertambangan dan logistik menunjukkan geliat hilirisasi yang nyata, namun sekaligus membawa risiko konsentrasi pasar yang harus diawasi ketat agar tidak melahirkan oligopoli vertikal yang mematikan pemain lokal,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan bahwa proses penggabungan GoTo dan Grab masih berlangsung. “Masih berjalan itu,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11).

    Danantara menegaskan bahwa keterlibatannya mengikuti arahan pemerintah dalam rencana merger tersebut. Pemerintah disebut memberikan masukan terkait keberlanjutan ekosistem digital nasional. Badan investasi itu juga memastikan bahwa fokus utamanya berada pada hubungan business-to-business (B2B) antara GoTo dan Grab, serta terus memantau dinamika proses tersebut.