Xcloud.id

Tag: Rosan Perkasa Roeslani

  • Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

    Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan hilirisasi komoditas kelapa dalam negeri bisa melompat hingga 10.000% dari Rp26 triliun menjadi Rp2.600 triliun.

    Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Menurut Amran, kelapa memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar jika Indonesia tidak mengekspor kelapa secara mentah. Apalagi, kata dia, harga kelapa mentah yang dijual dalam negeri hanya sekitar Rp1.300 per kilogram.

    Padahal, Amran menyebut kelapa merupakan salah satu komoditas yang bisa membawa Indonesia menjadi negara super power.

    Di sisi lain, Indonesia justru hanya mengekspor kelapa mentah dengan nilai sekitar Rp26 triliun. Nilainya lebih rendah lantaran tidak dilakukan hilirisasi.

    Padahal, lanjut dia, jika pemerintah melakukan hilirisasi maka nilai ekspor komoditas ini akan jauh lebih tinggi, salah satunya disulap menjadi santan kelapa (coconut milk) dan minyak kelapa dara (virgin coconut oil/VCO).

    “Kita ekspor mentah [kelapa]. Kurang lebih Rp26 triliun sekarang, kalau kita olah ini yang kita ekspor adalah coconut milk dengan VCO. Ini 100 kali lipat 10.000%. Artinya apa? Kalau Rp26 triliun yang kita ekspor sekarang, kemudian kita hilirisasi itu menjadi Rp2.600 triliun, baru kelapa,” beber Amran.

    Amran menilai, untuk mendukung hilirisasi kelapa, maka diperlukan pabrik pengolahan kelapa. Amran menyebut harga pabrik pengolahan kelapa terjangkau dan dapat dibeli oleh UMKM.

    “Murah pabriknya. Itu cuma berapa? Rp30 miliar satu biji, murah. Kalau Rp30 miliar, UMKM berkumpul 100–1.000, omzetnya sisihkan 1 bulan. Ini selesai,” ujarnya.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya pernah mengungkap, salah satu perusahaan pengolahan kelapa asal China baru-baru ini membangun pabrik di Indonesia dengan nilai investasi awal yang dikucurkan mencapai US$100 juta atau setara Rp1,64 triliun (asumsi kurs Rp16.480 per dolar AS).

    “Baru saja pengelolaan kelapa yang tadinya kelapa kita ini diekspor ke China tanpa diolah, sekarang akan diolah di sini. Dan mereka adalah perusahaan nomor satu pengelolaan kelapa terbesar di dunia,” ujar Rosan di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Namun, Rosan enggan mengungkap nama perusahaan yang menggelontorkan investasi hilirisasi kelapa di dalam negeri. “Nanti mereka akan investasi di beberapa kota, tapi satu plan itu US$100 juta dan selama ini ternyata baru tahu angkanya diekspor kelapa kita murah benar harganya,” ucapnya.

    Menurutnya, kucuran investasi itu akan mendatangkan hilirisasi perkebunan, termasuk kelapa di Indonesia. “Tapi nanti di sini diolah sehingga hilirisasi kita ini sekarang masuk juga ke hilirisasi perkebunan, dan tidak hanya misalnya di kelapa sawit, tapi di industri-industri lainnya yang memang kita punya potensi yang sangat tinggi,” tuturnya.

    Dihubungi terpisah, pengamat menilai masuknya investasi asing di industri hilirisasi kelapa bulat bisa mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru di Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai investasi asing ke industri hilirisasi kelapa akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) di dalam negeri.

    Faisal menyebut pemerintah harus sudah mulai mendorong hilirisasi kelapa dengan memperkuat industri hulu terlebih dahulu, yakni meningkatkan bahan baku kelapa di dalam negeri.

    Untuk itu, lanjut Faisal, pemerintah harus meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas kelapa nasional di sentra-sentra produksi dengan melakukan peremajaan lahan-lahan yang tidak produktif.

    Sebab, dia mengatakan bahwa selama ini cukup besar luas lahan kelapa yang tidak produktif. “Nah ini harus didorong kalau ingin melakukan hilirisasi karena kalau tidak kita akan kekurangan bahan baku. Jadi justru malah hilirisasi yang terhambat karena bahan bakunya yang kurang,” kata Faisal kepada Bisnis.

  • RI Perlu Rp7,45 Kuadriliun Investasi untuk Tumbuh 5,4 Persen di 2026

    RI Perlu Rp7,45 Kuadriliun Investasi untuk Tumbuh 5,4 Persen di 2026

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp7,45 kuadriliun agar perekonomian nasional dapat mencapai pertumbuhan 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada tahun depan.

    “Untuk mencapai 5,4 persen pertumbuhan kita di tahun 2026 dibutuhkan Rp7.450 triliun dari total investment (investasi) di dalam GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto/PDB) kita,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 16 Agustus.

    Ia mengatakan bahwa tidak semua investasi tersebut harus bersumber dari APBN 2026. Ia menyatakan anggaran negara diharapkan hanya menjadi katalis untuk mengakselerasi kegiatan investasi.

    “Dari sisi investasi, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menyampaikan dan mengindikasikan tidak semuanya harus tergantung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tapi APBN menjadi katalis dan saling membantu,” kata Sri Mulyani.

    Ia menuturkan sektor target investasi pada tahun depan meliputi sektor mineral dan batu bara, transisi energi, ketahanan energi, hilirisasi pertanian, serta hilirisasi kelautan dan perikanan.

    Kerja sama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan para pelaku usaha swasta juga akan diperkuat sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia menyatakan terdapat tiga kontributor investasi pada 2026, yakni sektor swasta, berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Danantara Indonesia, serta pemerintah melalui penyaluran APBN.

    “Yang mana Rp720 triliun itu adalah (investasi yang diharapkan dari) Danantara. Sedangkan yang lain adalah dari sisi swasta Rp6.200 triliun dan APBN Rp530 triliun,” imbuh Sri Mulyani.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan dibutuhkan penanaman modal asing dan dalam negeri senilai Rp13.032,8 triliun dalam rentang 2025–2029.

    Ia mengatakan target investasi pada 2025–2029 itu lebih tinggi sekitar 43 persen apabila dibandingkan dengan capaian investasi dalam 10 tahun terakhir, yakni 2014–2024 sebesar Rp9.912 triliun.

    “Kontribusi dari investasi ini juga diharapkan terus meningkat, karena memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan, daya beli, dan juga ekspor nasional,” ucap Rosan.

  • Disinggung Prabowo di DPR, Rosan Pastikan Kebijakan Tantiem Komisaris-Direksi BUMN Sudah Berlaku

    Disinggung Prabowo di DPR, Rosan Pastikan Kebijakan Tantiem Komisaris-Direksi BUMN Sudah Berlaku

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani memastikan perubahan kebijakan soal pemberian tantiem kepada dewan komisaris maupun dewan direksi BUMN telah berlaku sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. 

    Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rosan mengatakan penghapusan tantiem untuk dewan komisaris perusahaan pelat merah sudah dilakukan. 

    Untuk diketahui, tantiem merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada direksi, komisaris, maupun karyawan sebagai penghargaan atas kinerja. 

    Besarannya ditentukan berdasarkan persentase laba bersih dan diputuskan lewat rapat umum pemegang saham (RUPS) sepanjang mempertimbangkan aspek keadilan, kewajaran, serta kemampuan finansial perusahaan terkait.

    “Memang sudah dihapus. Itu kan sudah berlaku,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri Upacara HUT ke-80 RI, Minggu (17/8/2025). 

    Rosan menyebut Danantara sudah menerbitkan surat soal penghapusan tantiem untuk dewan komisaris BUMN. Aturan terkait juga sudah dimuat dalam siaran pers yang dibagian superholding BUMN tersebut. 

    “Kan udah, baca surat saya aja deh. Lengkap di situ. Di suratnya ada, sudah ada semua,” kata pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu. 

    Berdasarkan keterangan tertulis per 1 Agustus 2025, Danantara menyatakan bahwa pada hari itu secara resmi mengumumkan reformasi kebijakan atas skema kompensasi tantiem, insentif dan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris BUMN serta anak usaha dalam portofolionya.

    Insentif bagi direksi kini harus sepenuhnya berbasis pada kinerja operasional perusahaan yang sebenarnya dan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi riil. 

    Sementara itu, tantiem bagi komisaris tidak lagi diperkenankan, sejalan dengan prinsip praktik terbaik global yang menyatakan bahwa posisi komisaris tidak menerima kompensasi berbasis kinerja perusahaan.

  • Pesan Bahlil di HUT ke-80 RI: Sumber Daya Alam Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar

    Pesan Bahlil di HUT ke-80 RI: Sumber Daya Alam Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka pada hari ini, Minggu (17/8/2025).

    Bahlil pun berpesan bahwa masyarakat perlu menjaga keutuhan NKRI, serta memaknai kemerdekaan tidak hanya sebagai bentuk melepaskan diri dari penjajahan, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut.

    Tak ketinggalan, Bahlil juga mengingatkan bahwa sumber daya alam Indonesia perlu dikelola secara merata, tidak hanya dikelola oleh segelintir pengusaha besar.

    “Tujuan daripada kemerdekaan itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ESDM, sumber daya alam kita harus dikelola sebaik-baiknya, untuk seluruh rakyat Indonesia, jangan hanya pengusaha besar, tetapi pengusaha kecil juga,” ujar Bahlil kepada wartawan, Minggu (17/8/2025).

    Adapun, hal itu sesuai amanat yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

    Di lain sisi, ada beberapa nama-nama besar konglomerat di Tanah Air yang memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Tanah Air.

    Beberapa di antaranya yakni Grup Salim dan Bakrie mengelola bisnis emas melalui PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), Low Tuck Kwong pendiri Bayan Resources sebagai salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, hingga Prajogo Pangestu melalui Barito Grup yang mengelola bisnis Petrokimia.

    Selain itu, Bahlil juga menekankan pentingnya pemerataan listrik ke berbagai wilayah di Indonesia, tak hanya terpusat di kota-kota besar.

    “Listrik jangan hanya di kota, tapi di desa-desa juga. Sumber daya alam kita harus kita kelola sebaik-baiknya, untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara,” pungkasnya.

    Adapun, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga turut hadir dalam Upacara Kenegaraan HUT ke-80 RI, di antaranya yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

  • Alasan Bahlil Lahadalia Pakai Baju Adat Solo saat Upacara HUT ke-80 RI

    Alasan Bahlil Lahadalia Pakai Baju Adat Solo saat Upacara HUT ke-80 RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tiba di Istana Merdeka dalam rangka menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada hari ini, Minggu (17/8/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Bahlil tiba di Istana mengenakan pakaian adat Solo, Jawa Tengah bernuansa hitam dengan blangkon berkelir cokelat. Ini merupakan momentum unik, lantaran pada beberapa upacara kenegaraan sebelumnya, Bahlil selalu mengenakan pakaian adat dari Indonesia Timur.

    “Kemarin-kemarin kan kita sudah pakai baju adat Papua, Sulawesi, Maluku. Nah, sekarang saya pakai adat Jawa, kita kan satu nusa satu bangsa,” ujar Bahlil kepada wartawan, Minggu (17/8).

    Menurutnya, seluruh baju adat Nusantara perlu dilestarikan, dan dia berharap agar masyarakat Indonesia tidak membeda-bedakan antara satu suku dengan yang lainnya.

    “Saya pikir kan seluruh baju adat itu harus dilestarikan, jangan kita membeda-bedakan antara satu suku. Sesama anak bangsa harus semuanya sama, termasuk pakaian adatnya,” jelasnya.

    Ketika ditanya apakah Bahlil mengenakan pakaian adat Solo karena berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Bahlil pun menampik dan menyebut bahwa sang istri juga berasal dari Jawa Tengah. “Istri saya kan juga orang sana [Jawa Tengah],” singkatnya.

    Sebagai informasi, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga turut hadir dalam Upacara Kenegaraan HUT ke-80 RI, di antaranya yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

    Tak hanya itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hadir dalam upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025), setelah beberapa kali absen dalam perayaan kemerdekaan RI di tahun-tahun sebelumnya.

    Dalam perayaan upacara HUT ke-80 RI, SBY tampak duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). SBY tampak mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan dasi berwarna merah dan peci hitam.

  • BKPM yakin Danantara bantu capai target investasi Rp2.175 triliun

    BKPM yakin Danantara bantu capai target investasi Rp2.175 triliun

    Danantara ini menimbulkan keyakinan dari para investor, terutama investor luar negeri saat mereka berinvestasi di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani meyakini Danantara dapat membantu merealisasikan target investasi sebesar Rp2.175,26 triliun pada 2026.

    “Danantara ini menimbulkan keyakinan atau confidence (kepercayaan diri) dari para investor, terutama investor luar negeri saat mereka berinvestasi di Indonesia,” ucap Rosan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

    Rosan menyampaikan Danantara yang merupakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, membantu para investor luar negeri untuk melihat mana saja proyek-proyek di Indonesia dengan tingkat keuntungan yang baik.

    Kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, berperan penting dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Rosan menyampaikan dibutuhkan penanaman modal asing dan dalam negeri senilai Rp13.032,8 triliun dalam rentang 2025–2029.

    Melalui paparannya, Rosan menyampaikan target investasi pada 2025–2029 itu lebih tinggi sekitar 43 persen apabila dibandingkan dengan capaian investasi dalam 10 tahun terakhir, yakni 2014–2024 sebesar Rp9.912 triliun.

    “Kontribusi dari investasi ini juga diharapkan terus meningkat, karena memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan, daya beli, dan juga ekspor nasional,” ucap Rosan.

    Oleh karena itu, Rosan berusaha untuk memperbaiki iklim investasi dengan melakukan perubahan aturan. Perubahan aturan tersebut diwujudkan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    PP 28, kata Rosan, disusun untuk menjawab tiga tantangan utama, yaitu kepastian izin berusaha, simplifikasi proses, dan restrukturisasi regulasi.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan membaik pada semester II-2025 hingga 2026, terutama didorong dengan peningkatan investasi dan belanja pemerintah.

    Selain investasi dan belanja pemerintah, ia menyatakan stimulus ekonomi yang telah diberikan sepanjang semester I-2025 sebesar Rp61 triliun turut mendukung ketahanan ekonomi nasional.

    Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, ia menyampaikan pemerintah juga akan terus melanjutkan deregulasi sejumlah aturan yang diperlukan, seperti mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Peraturan tersebut direvisi dan digantikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Pemerintah juga akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar untuk meningkatkan kepercayaan investor.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan senada dengan Presiden soal hapus tantiem komisaris BUMN

    Puan senada dengan Presiden soal hapus tantiem komisaris BUMN

    Ya, kan, yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung atau keuntungannya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan respons yang senada dengan Presiden Prabowo Subianto soal wacana penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris maupun direksi BUMN.

    Saat ditemui setelah usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, Puan mengatakan ada baiknya keuntungan BUMN dikembalikan ke negara agar digunakan untuk rakyat.

    “Menurut kami, ya, ada baiknya kalau keuntungan tersebut, yang tadi disampaikan oleh Presiden, untung betul bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

    Menurut Puan, akan menjadi masalah jika suatu perusahaan tidak mencapai keuntungan yang signifikan, tetapi hasil keuntungan yang tidak seberapa itu tetap dinikmati oleh pimpinan perusahaan.

    “Ya, kan, yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung atau keuntungannya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi,” ujar dia.

    Saat menyampaikan pidato mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, Presiden memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghapus tantiem pimpinan BUMN apabila perusahaan yang mereka pimpin merugi.

    CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya juga telah menerbitkan kebijakan menghapus tantiem untuk komisaris-komisaris BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor S-063/DI-BP/VII/2025.

    “Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian menilai tantiem itu sebagai akal-akalan pimpinan BUMN.

    “Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” kata Presiden.

    “Kita sudah lama menjadi orang Indonesia, dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan (tantiem dihapus), segera berhenti!,” ujar Presiden.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal penghapusan tantiem BUMN, Wamentan: Kita pengabdian

    Soal penghapusan tantiem BUMN, Wamentan: Kita pengabdian

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan dirinya setuju terkait kebijakan penghapusan tantiem atau bonus bagi komisaris dan direksi BUMN, karena menjadi pejabat publik merupakan pengabdian.

    ‎”Setuju, setuju, tantiem tidak perlu, kita ini pengabdian,” kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Sudaryono yang juga Komisaris Utama Pupuk Indonesia, mengatakan bagi komisaris BUMN yang tak setuju terkait kebijakan baru dari Presiden Prabowo ini, dipersilakan untuk mengundurkan diri.

    ‎‎”Kalau tidak mau ya berhenti,” ucapnya.

    ‎Lebih lanjut, Wamentan mengingatkan, menjadi pejabat publik bukan untuk mencari keuntungan.

    ‎”Kalau mau kaya tidak usah jadi pejabat, kita kaya jadi pengusaha,” ujar dia lagi.

    ‎Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghapus tantiem komisaris dan direksi BUMN apabila perusahaan yang mereka pimpin rugi.

    ‎CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya telah menerbitkan kebijakan menghapus tantiem untuk komisaris-komisaris BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor S-063/DI-BP/VII/2025.

    ‎”Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

    Menurut Presiden, ada banyak yang harus dibenahi dalam tata kelola BUMN, mengingat keuntungan yang disetorkan BUMN kepada negara belum sesuai harapan.

    “Aset-aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita asetnya adal senilai lebih dari 1.000 triliun dolar AS. Harusnya, BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar (AS). APBN kita tidak defisit (jika menerima setoran 50 miliar dolar AS dari BUMN),” kata Presiden Prabowo di hadapan para wakil rakyat.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Agrinas Pangan Nusantara Mundur, Bos Danantara Buka Suara – Page 3

    Dirut Agrinas Pangan Nusantara Mundur, Bos Danantara Buka Suara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani buka suara mengenai pengunduran diri Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota.

    Rosan menghormati keputusan Joao Mota yang mengajukan pengunduran diri. Dia pun mengaku akan memproses pengajuan itu sesuai aturan yang berlaku.

    “Danantara Indonesia menghormati keputusan pribadi Bapak Joao Angelo De Sousa Mota untuk mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara,” kata Rosan dalam keterangan resmi, Senin (11/8/2025).

    “Keputusan ini kami hargai sebagai langkah profesional, dan akan diproses sesuai ketentuan serta tata kelola perusahaan yang berlaku,” imbuhnya.

    Rosan menegaskan operasional PT Agrinas Pangan Nusantara tetap berjalan normal. Layanan kepada mitra dan pemangku kepentingan akan dilaksanakan seperti biasa.

    Sementara itu, Rosan akan memproses pula penggantian posisi Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara. “Proses transisi kepemimpinan akan dilakukan secara tertib, terukur, dan terencana untuk memastikan kelancaran program strategis serta kesinambungan arah dan tujuan perusahaan,” tandasnya.

     

  • Percepat Hilirisasi Industri, Indonesia Intensifkan Kemitraan dengan Jepang

    Percepat Hilirisasi Industri, Indonesia Intensifkan Kemitraan dengan Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Persahabatan Indonesia–Jepang (PPIJ) menginisiasi dialog dan pertemuan pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta untuk membahas peluang investasi dan memperkuat kemitraan.

    Momen tersebut, Indonesia–Japan Executive Dialogue 2025, dihadiri oleh pimpinan eksekutif tingkat atas lebih dari 55 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia. Turut hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dan CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Anggota Dewan Ekonomi Nasional Muhammad Chatib Basri, serta Duta Besar Jepang H.E. Masaki Yasushi.

    Kehadiran mereka menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia–Jepang.

    Presiden PPIJ Rachmat Gobel menilai hubungan Indonesia–Jepang bukan hanya sejarah, melainkan fondasi untuk membangun masa depan bersama.

    “Forum ini menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi peluang baru, memperkuat komitmen jangka panjang, dan memastikan kemitraan kita relevan di era transformasi industri, energi berkelanjutan, dan digitalisasi,” ujar Rachmat Gobel dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

    Menurut dia, PPIJ berkomitmen menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan bisnis dan kebijakan, sehingga kemitraan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dan CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menambahkan, inisiatif seperti Indonesia–Japan Executive Dialogue 2025 sejalan dengan agenda strategis pemerintah untuk mempercepat hilirisasi industri, memperkuat rantai pasok, dan menarik investasi berkualitas tinggi.

    “Kolaborasi yang terbangun di forum ini akan menjadi modal penting bagi Indonesia dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045,” ujar Rosan.

    Selain investasi, forum ini juga mendorong kolaborasi lintas sektor melalui skema kerja sama pemerintah–swasta (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, dan ketahanan pangan. Model ini diharapkan menjadi katalis percepatan realisasi proyek strategis nasional sekaligus menjaga efisiensi fiskal.

    Beberapa proyek strategis KPBU yang saat ini telah melibatkan perusahaan swasta dan mitra Jepang menjadi contoh nyata dari sinergi yang terbangun antara kedua negara.

    Salah satunya adalah proyek Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG) di Bekasi, sebuah fasilitas pengujian kendaraan pertama di Indonesia dan bertaraf internasional yang dikembangkan melalui skema KPBU oleh Kementerian Perhubungan bersama konsorsium sejumlah perusahaan nasional, termasuk Gobel Group, dengan partisipasi aktif mitra dari Jepang.

    Dalam pelaksanaan skema pembiayaannya, proyek IIAPG berhasil mendapatkan pendanaan dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), melalui skema pinjaman investasi.

    Komitmen pendanaan dari dua lembaga keuangan asal Jepang ini menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap prospek industri otomotif Indonesia serta model KPBU yang transparan, bankable dan mencerminkan kuatnya kemitraan ekonomi bilateral Indonesia–Jepang di bidang infrastruktur industri dan transformasi teknologi otomotif.

    Proyek ini mendukung transformasi industri otomotif Indonesia menuju standar keselamatan dan keberlanjutan global.

    Contoh lainnya adalah Pelabuhan Patimban, proyek KPBU strategis di Subang, Jawa Barat, hasil kolaborasi antara pemerintah Indonesia, sektor swasta nasional, dan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

    Pelabuhan ini dirancang sebagai gerbang logistik utama yang memperkuat rantai pasok ekspor-impor serta mendukung pertumbuhan kawasan industri di sekitarnya.

    Selain itu, terdapat Anggrek Gorontalo International Terminal (AGIT), proyek KPBU yang dikelola Gobel Group di Gorontalo Utara sebagai pelabuhan internasional untuk menunjang ekspor komoditas unggulan daerah, termasuk perikanan dan hasil pertanian.

    Walaupun saat ini belum melibatkan mitra Jepang, AGIT memiliki potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut melalui penerapan teknologi, peningkatan manajemen rantai pasok, dan peluang investasi dari Jepang di masa mendatang.

    Dengan memadukan jejaring strategis, visi jangka panjang, dan komitmen bersama, Indonesia–Japan Executive Dialogue 2025 menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan Indonesia–Jepang—mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, membangun masa depan berkelanjutan, dan mempererat hubungan persahabatan antarbangsa yang telah terjalin selama hampir tujuh dekade.

    Sebagai catatan, Jepang telah menjadi salah satu mitra strategis investasi utama Indonesia selama hampir tujuh dekade, dengan catatan konsisten berada di jajaran atas negara investor asing.

    Tercatat sepanjang periode 2010–2024 nilai kumulatif realisasi investasi Jepang menempati peringkat kedua sebagai negara mitra investasi Indonesia dengan angka persentase rata rata tumbuh (growth) di atas 20% (2010-2024).

    Dalam laporan resmi JBIC (Japan Bank for International Cooperation) Edisi Juli 2025, Survei Tahunan JBIC Tahun Fiskal 2024 mengenai Operasi Bisnis Luar Negeri Perusahaan Jepang menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-4 sebagai negara paling menjanjikan untuk pengembangan bisnis dalam jangka menengah (tiga tahun ke depan).

    Faktor pendukungnya meliputi: pasar domestik terbesar di ASEAN dengan hampir 280 juta jiwa, kedekatan geografis dengan Jepang, pertumbuhan ekonomi stabil yang ditopang infrastruktur dan digitalisasi, biaya produksi kompetitif, peluang transisi energi, serta bonus demografi hingga 2045

    Meski demikian, berdasarkan data resmi Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi Jepang di Indonesia pada 2024 tercatat sebesar US$3,46 miliar, turun sekitar 24,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Penurunan ini menjadi momentum strategis untuk mengintensifkan kembali kemitraan melalui kolaborasi yang lebih terarah dan jangka panjang.