Xcloud.id

Tag: Rosan Perkasa Roeslani

  • Presiden Prabowo pimpin ratas bahas perkembangan investasi, ekonomi

    Presiden Prabowo pimpin ratas bahas perkembangan investasi, ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu malam, membahas situasi ekonomi terkini dan perkembangan investasi nasional.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang mengikuti pertemuan tersebut, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan rapat terbatas dengan para menteri itu merupakan yang terakhir dari rangkaian tiga rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sejak Rabu siang sampai dengan malam hari.

    “Terakhir, rapat bersama para menteri, (rapat) terbatas yang membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional,” kata Seskab Teddy.

    Dalam rapat terakhir di Hambalang hari ini, Seskab Teddy menyebutkan, jajaran menteri yang hadir, memberikan laporan dan mendengarkan arahan-arahan Presiden, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Percepatan investasi merupakan salah satu sasaran prioritas Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan dalam pidatonya mengenai RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangannya pada 15 Agustus 2025. Dalam pidatonya itu, Presiden Prabowo optimistis Danantara, yang menjadi sovereign wealth-nya Indonesia dapat menjadi katalisator.

    “Kita percepat investasi dan perdagangan global. APBN sebagai katalis, peran Danantara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi,” kata Presiden Prabowo.

    “Melalui Danantara Indonesia kita perkuat investasi produktif, dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia. Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi pijakan, didukung tata kelola, transparan, dan akuntabel,” kata Presiden Prabowo menambahkan.

    Presiden kemudian melanjutkan bahwa pemerintah juga akan mempercepat berbagai proyek hilirisasi.

    “Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar (AS) akan kita percepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batubara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan,” sambung Presiden dalam pidato yang sama.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp7,45 kuadriliun agar perekonomian nasional dapat mencapai pertumbuhan 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada tahun 2026.

    “Untuk mencapai 5,4 persen pertumbuhan kita di tahun 2026 dibutuhkan Rp7.450 triliun dari total investment (investasi) di dalam GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto/PDB) kita,” ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, minggu lalu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo pimpin ratas bahas izin tambang komoditas strategis

    Presiden Prabowo pimpin ratas bahas izin tambang komoditas strategis

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, membahas tata kelola dan perizinan tambang untuk komoditas-komoditas strategis.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang mengikuti rapat tersebut, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan rapat terbatas mengenai tata kelola tambang itu merupakan ratas kedua dari tiga rangkaian ratas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sejak Rabu siang sampai dengan malam hari.

    “Rapat kedua, yang dihadiri para direktur utama (dirut) BUMN bidang pertambangan, membahas mengenai izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah, dan jenis tambang lainnya,” kata Seskab Teddy.

    Walaupun demikian, Teddy tidak dapat menjelaskan lebih lanjut isi rapat, termasuk arahan-arahan Presiden Prabowo yang diberikan kepada pimpinan-pimpinan BUMN bidang pertambangan serta jajaran menteri terkait yang mengikuti rapat.

    Dalam rapat mengenai tata kelola dan izin pertambangan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Presiden Prabowo sehari sebelumnya (19/8) juga memimpin rapat terbatas di Hambalang membahas penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal. Rapat itu berlangsung selama kurang lebih 4 jam, diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Tata kelola tambang komoditas-komoditas strategis menjadi salah satu perhatian Presiden mengingat Indonesia memiliki hampir semua mineral langka (unsur tanah jarang/rare earth) yang bernilai tinggi, dan saat ini beberapa dari mineral langka itu menjadi bahan baku dari produksi teknologi-teknologi tinggi.

    Dalam pidatonya di hadapan para wakil rakyat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menyebutkan Indonesia memiliki semua rare earth yang saat ini dibutuhkan banyak negara di dunia.

    “Alhamdulillah yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Kita memiliki mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Kita memiliki semua rare earth yang ada di dunia kita miliki. Dan rare earth ini vital untuk kehidupan teknologi tinggi, untuk kehidupan modern, dan juga untuk pertahanan modern,” kata Presiden Prabowo.

    “Kita harus menciptakan sumber daya manusia yang unggul agar semua sumber daya alam kita bisa kita manfaatkan secepat-cepatnya,” sambung Presiden.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

    Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan hilirisasi komoditas kelapa dalam negeri bisa melompat hingga 10.000% dari Rp26 triliun menjadi Rp2.600 triliun.

    Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Menurut Amran, kelapa memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar jika Indonesia tidak mengekspor kelapa secara mentah. Apalagi, kata dia, harga kelapa mentah yang dijual dalam negeri hanya sekitar Rp1.300 per kilogram.

    Padahal, Amran menyebut kelapa merupakan salah satu komoditas yang bisa membawa Indonesia menjadi negara super power.

    Di sisi lain, Indonesia justru hanya mengekspor kelapa mentah dengan nilai sekitar Rp26 triliun. Nilainya lebih rendah lantaran tidak dilakukan hilirisasi.

    Padahal, lanjut dia, jika pemerintah melakukan hilirisasi maka nilai ekspor komoditas ini akan jauh lebih tinggi, salah satunya disulap menjadi santan kelapa (coconut milk) dan minyak kelapa dara (virgin coconut oil/VCO).

    “Kita ekspor mentah [kelapa]. Kurang lebih Rp26 triliun sekarang, kalau kita olah ini yang kita ekspor adalah coconut milk dengan VCO. Ini 100 kali lipat 10.000%. Artinya apa? Kalau Rp26 triliun yang kita ekspor sekarang, kemudian kita hilirisasi itu menjadi Rp2.600 triliun, baru kelapa,” beber Amran.

    Amran menilai, untuk mendukung hilirisasi kelapa, maka diperlukan pabrik pengolahan kelapa. Amran menyebut harga pabrik pengolahan kelapa terjangkau dan dapat dibeli oleh UMKM.

    “Murah pabriknya. Itu cuma berapa? Rp30 miliar satu biji, murah. Kalau Rp30 miliar, UMKM berkumpul 100–1.000, omzetnya sisihkan 1 bulan. Ini selesai,” ujarnya.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya pernah mengungkap, salah satu perusahaan pengolahan kelapa asal China baru-baru ini membangun pabrik di Indonesia dengan nilai investasi awal yang dikucurkan mencapai US$100 juta atau setara Rp1,64 triliun (asumsi kurs Rp16.480 per dolar AS).

    “Baru saja pengelolaan kelapa yang tadinya kelapa kita ini diekspor ke China tanpa diolah, sekarang akan diolah di sini. Dan mereka adalah perusahaan nomor satu pengelolaan kelapa terbesar di dunia,” ujar Rosan di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Namun, Rosan enggan mengungkap nama perusahaan yang menggelontorkan investasi hilirisasi kelapa di dalam negeri. “Nanti mereka akan investasi di beberapa kota, tapi satu plan itu US$100 juta dan selama ini ternyata baru tahu angkanya diekspor kelapa kita murah benar harganya,” ucapnya.

    Menurutnya, kucuran investasi itu akan mendatangkan hilirisasi perkebunan, termasuk kelapa di Indonesia. “Tapi nanti di sini diolah sehingga hilirisasi kita ini sekarang masuk juga ke hilirisasi perkebunan, dan tidak hanya misalnya di kelapa sawit, tapi di industri-industri lainnya yang memang kita punya potensi yang sangat tinggi,” tuturnya.

    Dihubungi terpisah, pengamat menilai masuknya investasi asing di industri hilirisasi kelapa bulat bisa mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru di Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai investasi asing ke industri hilirisasi kelapa akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) di dalam negeri.

    Faisal menyebut pemerintah harus sudah mulai mendorong hilirisasi kelapa dengan memperkuat industri hulu terlebih dahulu, yakni meningkatkan bahan baku kelapa di dalam negeri.

    Untuk itu, lanjut Faisal, pemerintah harus meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas kelapa nasional di sentra-sentra produksi dengan melakukan peremajaan lahan-lahan yang tidak produktif.

    Sebab, dia mengatakan bahwa selama ini cukup besar luas lahan kelapa yang tidak produktif. “Nah ini harus didorong kalau ingin melakukan hilirisasi karena kalau tidak kita akan kekurangan bahan baku. Jadi justru malah hilirisasi yang terhambat karena bahan bakunya yang kurang,” kata Faisal kepada Bisnis.

  • RI Perlu Rp7,45 Kuadriliun Investasi untuk Tumbuh 5,4 Persen di 2026

    RI Perlu Rp7,45 Kuadriliun Investasi untuk Tumbuh 5,4 Persen di 2026

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp7,45 kuadriliun agar perekonomian nasional dapat mencapai pertumbuhan 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada tahun depan.

    “Untuk mencapai 5,4 persen pertumbuhan kita di tahun 2026 dibutuhkan Rp7.450 triliun dari total investment (investasi) di dalam GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto/PDB) kita,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 16 Agustus.

    Ia mengatakan bahwa tidak semua investasi tersebut harus bersumber dari APBN 2026. Ia menyatakan anggaran negara diharapkan hanya menjadi katalis untuk mengakselerasi kegiatan investasi.

    “Dari sisi investasi, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menyampaikan dan mengindikasikan tidak semuanya harus tergantung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tapi APBN menjadi katalis dan saling membantu,” kata Sri Mulyani.

    Ia menuturkan sektor target investasi pada tahun depan meliputi sektor mineral dan batu bara, transisi energi, ketahanan energi, hilirisasi pertanian, serta hilirisasi kelautan dan perikanan.

    Kerja sama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan para pelaku usaha swasta juga akan diperkuat sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia menyatakan terdapat tiga kontributor investasi pada 2026, yakni sektor swasta, berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Danantara Indonesia, serta pemerintah melalui penyaluran APBN.

    “Yang mana Rp720 triliun itu adalah (investasi yang diharapkan dari) Danantara. Sedangkan yang lain adalah dari sisi swasta Rp6.200 triliun dan APBN Rp530 triliun,” imbuh Sri Mulyani.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan dibutuhkan penanaman modal asing dan dalam negeri senilai Rp13.032,8 triliun dalam rentang 2025–2029.

    Ia mengatakan target investasi pada 2025–2029 itu lebih tinggi sekitar 43 persen apabila dibandingkan dengan capaian investasi dalam 10 tahun terakhir, yakni 2014–2024 sebesar Rp9.912 triliun.

    “Kontribusi dari investasi ini juga diharapkan terus meningkat, karena memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan, daya beli, dan juga ekspor nasional,” ucap Rosan.

  • Disinggung Prabowo di DPR, Rosan Pastikan Kebijakan Tantiem Komisaris-Direksi BUMN Sudah Berlaku

    Disinggung Prabowo di DPR, Rosan Pastikan Kebijakan Tantiem Komisaris-Direksi BUMN Sudah Berlaku

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani memastikan perubahan kebijakan soal pemberian tantiem kepada dewan komisaris maupun dewan direksi BUMN telah berlaku sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. 

    Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rosan mengatakan penghapusan tantiem untuk dewan komisaris perusahaan pelat merah sudah dilakukan. 

    Untuk diketahui, tantiem merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada direksi, komisaris, maupun karyawan sebagai penghargaan atas kinerja. 

    Besarannya ditentukan berdasarkan persentase laba bersih dan diputuskan lewat rapat umum pemegang saham (RUPS) sepanjang mempertimbangkan aspek keadilan, kewajaran, serta kemampuan finansial perusahaan terkait.

    “Memang sudah dihapus. Itu kan sudah berlaku,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri Upacara HUT ke-80 RI, Minggu (17/8/2025). 

    Rosan menyebut Danantara sudah menerbitkan surat soal penghapusan tantiem untuk dewan komisaris BUMN. Aturan terkait juga sudah dimuat dalam siaran pers yang dibagian superholding BUMN tersebut. 

    “Kan udah, baca surat saya aja deh. Lengkap di situ. Di suratnya ada, sudah ada semua,” kata pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu. 

    Berdasarkan keterangan tertulis per 1 Agustus 2025, Danantara menyatakan bahwa pada hari itu secara resmi mengumumkan reformasi kebijakan atas skema kompensasi tantiem, insentif dan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris BUMN serta anak usaha dalam portofolionya.

    Insentif bagi direksi kini harus sepenuhnya berbasis pada kinerja operasional perusahaan yang sebenarnya dan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi riil. 

    Sementara itu, tantiem bagi komisaris tidak lagi diperkenankan, sejalan dengan prinsip praktik terbaik global yang menyatakan bahwa posisi komisaris tidak menerima kompensasi berbasis kinerja perusahaan.

  • Pesan Bahlil di HUT ke-80 RI: Sumber Daya Alam Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar

    Pesan Bahlil di HUT ke-80 RI: Sumber Daya Alam Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka pada hari ini, Minggu (17/8/2025).

    Bahlil pun berpesan bahwa masyarakat perlu menjaga keutuhan NKRI, serta memaknai kemerdekaan tidak hanya sebagai bentuk melepaskan diri dari penjajahan, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut.

    Tak ketinggalan, Bahlil juga mengingatkan bahwa sumber daya alam Indonesia perlu dikelola secara merata, tidak hanya dikelola oleh segelintir pengusaha besar.

    “Tujuan daripada kemerdekaan itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ESDM, sumber daya alam kita harus dikelola sebaik-baiknya, untuk seluruh rakyat Indonesia, jangan hanya pengusaha besar, tetapi pengusaha kecil juga,” ujar Bahlil kepada wartawan, Minggu (17/8/2025).

    Adapun, hal itu sesuai amanat yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

    Di lain sisi, ada beberapa nama-nama besar konglomerat di Tanah Air yang memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Tanah Air.

    Beberapa di antaranya yakni Grup Salim dan Bakrie mengelola bisnis emas melalui PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), Low Tuck Kwong pendiri Bayan Resources sebagai salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, hingga Prajogo Pangestu melalui Barito Grup yang mengelola bisnis Petrokimia.

    Selain itu, Bahlil juga menekankan pentingnya pemerataan listrik ke berbagai wilayah di Indonesia, tak hanya terpusat di kota-kota besar.

    “Listrik jangan hanya di kota, tapi di desa-desa juga. Sumber daya alam kita harus kita kelola sebaik-baiknya, untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara,” pungkasnya.

    Adapun, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga turut hadir dalam Upacara Kenegaraan HUT ke-80 RI, di antaranya yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

  • Alasan Bahlil Lahadalia Pakai Baju Adat Solo saat Upacara HUT ke-80 RI

    Alasan Bahlil Lahadalia Pakai Baju Adat Solo saat Upacara HUT ke-80 RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tiba di Istana Merdeka dalam rangka menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada hari ini, Minggu (17/8/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Bahlil tiba di Istana mengenakan pakaian adat Solo, Jawa Tengah bernuansa hitam dengan blangkon berkelir cokelat. Ini merupakan momentum unik, lantaran pada beberapa upacara kenegaraan sebelumnya, Bahlil selalu mengenakan pakaian adat dari Indonesia Timur.

    “Kemarin-kemarin kan kita sudah pakai baju adat Papua, Sulawesi, Maluku. Nah, sekarang saya pakai adat Jawa, kita kan satu nusa satu bangsa,” ujar Bahlil kepada wartawan, Minggu (17/8).

    Menurutnya, seluruh baju adat Nusantara perlu dilestarikan, dan dia berharap agar masyarakat Indonesia tidak membeda-bedakan antara satu suku dengan yang lainnya.

    “Saya pikir kan seluruh baju adat itu harus dilestarikan, jangan kita membeda-bedakan antara satu suku. Sesama anak bangsa harus semuanya sama, termasuk pakaian adatnya,” jelasnya.

    Ketika ditanya apakah Bahlil mengenakan pakaian adat Solo karena berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Bahlil pun menampik dan menyebut bahwa sang istri juga berasal dari Jawa Tengah. “Istri saya kan juga orang sana [Jawa Tengah],” singkatnya.

    Sebagai informasi, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga turut hadir dalam Upacara Kenegaraan HUT ke-80 RI, di antaranya yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

    Tak hanya itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hadir dalam upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025), setelah beberapa kali absen dalam perayaan kemerdekaan RI di tahun-tahun sebelumnya.

    Dalam perayaan upacara HUT ke-80 RI, SBY tampak duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). SBY tampak mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan dasi berwarna merah dan peci hitam.

  • BKPM yakin Danantara bantu capai target investasi Rp2.175 triliun

    BKPM yakin Danantara bantu capai target investasi Rp2.175 triliun

    Danantara ini menimbulkan keyakinan dari para investor, terutama investor luar negeri saat mereka berinvestasi di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani meyakini Danantara dapat membantu merealisasikan target investasi sebesar Rp2.175,26 triliun pada 2026.

    “Danantara ini menimbulkan keyakinan atau confidence (kepercayaan diri) dari para investor, terutama investor luar negeri saat mereka berinvestasi di Indonesia,” ucap Rosan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

    Rosan menyampaikan Danantara yang merupakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, membantu para investor luar negeri untuk melihat mana saja proyek-proyek di Indonesia dengan tingkat keuntungan yang baik.

    Kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, berperan penting dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Rosan menyampaikan dibutuhkan penanaman modal asing dan dalam negeri senilai Rp13.032,8 triliun dalam rentang 2025–2029.

    Melalui paparannya, Rosan menyampaikan target investasi pada 2025–2029 itu lebih tinggi sekitar 43 persen apabila dibandingkan dengan capaian investasi dalam 10 tahun terakhir, yakni 2014–2024 sebesar Rp9.912 triliun.

    “Kontribusi dari investasi ini juga diharapkan terus meningkat, karena memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan, daya beli, dan juga ekspor nasional,” ucap Rosan.

    Oleh karena itu, Rosan berusaha untuk memperbaiki iklim investasi dengan melakukan perubahan aturan. Perubahan aturan tersebut diwujudkan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    PP 28, kata Rosan, disusun untuk menjawab tiga tantangan utama, yaitu kepastian izin berusaha, simplifikasi proses, dan restrukturisasi regulasi.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan membaik pada semester II-2025 hingga 2026, terutama didorong dengan peningkatan investasi dan belanja pemerintah.

    Selain investasi dan belanja pemerintah, ia menyatakan stimulus ekonomi yang telah diberikan sepanjang semester I-2025 sebesar Rp61 triliun turut mendukung ketahanan ekonomi nasional.

    Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, ia menyampaikan pemerintah juga akan terus melanjutkan deregulasi sejumlah aturan yang diperlukan, seperti mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Peraturan tersebut direvisi dan digantikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Pemerintah juga akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar untuk meningkatkan kepercayaan investor.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan senada dengan Presiden soal hapus tantiem komisaris BUMN

    Puan senada dengan Presiden soal hapus tantiem komisaris BUMN

    Ya, kan, yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung atau keuntungannya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan respons yang senada dengan Presiden Prabowo Subianto soal wacana penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris maupun direksi BUMN.

    Saat ditemui setelah usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, Puan mengatakan ada baiknya keuntungan BUMN dikembalikan ke negara agar digunakan untuk rakyat.

    “Menurut kami, ya, ada baiknya kalau keuntungan tersebut, yang tadi disampaikan oleh Presiden, untung betul bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

    Menurut Puan, akan menjadi masalah jika suatu perusahaan tidak mencapai keuntungan yang signifikan, tetapi hasil keuntungan yang tidak seberapa itu tetap dinikmati oleh pimpinan perusahaan.

    “Ya, kan, yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung atau keuntungannya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi,” ujar dia.

    Saat menyampaikan pidato mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, Presiden memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghapus tantiem pimpinan BUMN apabila perusahaan yang mereka pimpin merugi.

    CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya juga telah menerbitkan kebijakan menghapus tantiem untuk komisaris-komisaris BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor S-063/DI-BP/VII/2025.

    “Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian menilai tantiem itu sebagai akal-akalan pimpinan BUMN.

    “Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” kata Presiden.

    “Kita sudah lama menjadi orang Indonesia, dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan (tantiem dihapus), segera berhenti!,” ujar Presiden.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal penghapusan tantiem BUMN, Wamentan: Kita pengabdian

    Soal penghapusan tantiem BUMN, Wamentan: Kita pengabdian

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan dirinya setuju terkait kebijakan penghapusan tantiem atau bonus bagi komisaris dan direksi BUMN, karena menjadi pejabat publik merupakan pengabdian.

    ‎”Setuju, setuju, tantiem tidak perlu, kita ini pengabdian,” kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Sudaryono yang juga Komisaris Utama Pupuk Indonesia, mengatakan bagi komisaris BUMN yang tak setuju terkait kebijakan baru dari Presiden Prabowo ini, dipersilakan untuk mengundurkan diri.

    ‎‎”Kalau tidak mau ya berhenti,” ucapnya.

    ‎Lebih lanjut, Wamentan mengingatkan, menjadi pejabat publik bukan untuk mencari keuntungan.

    ‎”Kalau mau kaya tidak usah jadi pejabat, kita kaya jadi pengusaha,” ujar dia lagi.

    ‎Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghapus tantiem komisaris dan direksi BUMN apabila perusahaan yang mereka pimpin rugi.

    ‎CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya telah menerbitkan kebijakan menghapus tantiem untuk komisaris-komisaris BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor S-063/DI-BP/VII/2025.

    ‎”Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

    Menurut Presiden, ada banyak yang harus dibenahi dalam tata kelola BUMN, mengingat keuntungan yang disetorkan BUMN kepada negara belum sesuai harapan.

    “Aset-aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita asetnya adal senilai lebih dari 1.000 triliun dolar AS. Harusnya, BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar (AS). APBN kita tidak defisit (jika menerima setoran 50 miliar dolar AS dari BUMN),” kata Presiden Prabowo di hadapan para wakil rakyat.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.