Tag: Rosan Perkasa Roeslani

  • Prabowo disambut meriah diaspora saat tiba di hotel tempat menginap

    Prabowo disambut meriah diaspora saat tiba di hotel tempat menginap

    New York, Amerika Serikat (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat, Sabtu, dan disambut oleh para diaspora di hotel tempat Kepala Negara menginap.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Presiden Prabowo tiba pukul 18.45 waktu setempat. Di sekitar hotel, para diaspora telah berbaris rapi menyambut kedatangan Kepala Negara dan rombongan terbatas.

    Para diaspora, yang berjumlah sekitar 30 orang, terdiri dari unsur mahasiswa, masyarakat, serta perwakilan dan keluarga Konsulat Jenderal RI (KJRI), Perutusan Tetap RI (PTRI) New York, dan Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington DC, Amerika Serikat.

    Setibanya di depan hotel, Presiden Prabowo disambut sorak-sorai diaspora yang menyanyikan yel-yel penyambutan.

    “Indonesia, Indonesia,” teriak para diaspora.

    Prabowo terlihat menyalami dan berbincang hangat dengan para diaspora.

    Setelah itu, dua orang anak kecil yang mengenakan pakaian adat memberikan bunga kepada Presiden. Kepala negara lalu berinteraksi dengan dua anak tersebut.

    “Siapa namanya? Usianya berapa?” tanya kepala negara kepada salah satu anak.

    Setelah itu, Presiden masuk ke dalam hotel untuk melaksanakan agenda internal. Di dalam hotel, Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat, di antaranya, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani.

    Tampak pula Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, dan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie.

    ‎Dalam lawatan ke New York, Presiden Prabowo diagendakan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Presiden juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia.

    ‎Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum internasional tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian, memperkuat kerja sama global, serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat dunia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo tiba di New York hadiri Sidang Umum PBB

    Presiden Prabowo tiba di New York hadiri Sidang Umum PBB

    New York, Amerika Serikat (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9) waktu setempat, untuk menghadiri Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Jhon F Kennedy, New York, Amerika Serikat, pukul 16.50 waktu setempat, didampingi oleh sang putra Didit Hediprasetyo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kepala Negara disambut oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Y.M. Umar Hadi dan Penasihat Militer Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York Brigadir Jenderal Felix Lumban Tobing.

    Setelahnya, Presiden langsung menuju hotel tempat menginap di kawasan Manhattan, New York.

    Setibanya di hotel, Presiden disambut oleh para diaspora, yang terdiri dari unsur mahasiswa, serta pejabat, perwakilan dan keluarga Konsulat Jenderal RI (KJRI), Perutusan Tetap RI (PTRI) New York, dan Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington DC, Amerika Serikat.

    Hadir mendahului Prabowo, Duta Besar RI untuk AS Dwisuryo Indroyono Soesilo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, dan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie.

    ‎Dalam lawatan ke New York, Presiden Prabowo diagendakan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Presiden juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia.

    ‎Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum internasional tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian, memperkuat kerja sama global, serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat dunia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Erick Thohir Jadi Menpora, Rosan Roeslani Ambil Alih BUMN

    Erick Thohir Jadi Menpora, Rosan Roeslani Ambil Alih BUMN

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto diyakini tidak hanya akan melantik sosok baru dalam reshuffle kabinet mendatang, tetapi juga melakukan reposisi sejumlah menteri.

    Salah satu nama yang santer disebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir yang dikabarkan akan dipindahkan untuk menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), menggantikan Dito Ariotedjo yang sudah resmi diberhentikan pekan lalu.

    Posisi Erick di Kementerian BUMN disebut akan diisi oleh Rosan Perkasa Roeslani, yang saat ini menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai reposisi ini dilakukan karena Erick dianggap lebih tepat memimpin sektor olahraga ketimbang melanjutkan tugasnya di BUMN.

    “Erick dinilai kurang memuaskan dalam menyelesaikan masalah BUMN, tetapi rekam jejaknya di dunia olahraga, terutama keberhasilannya sebagai Ketua Umum PSSI, membuatnya lebih cocok menjadi Menpora,” kata Efriza di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Sementara itu, Rosan dinilai tepat memimpin BUMN karena memiliki pengalaman sebagai Wakil Menteri BUMN sebelum mundur untuk menjadi Ketua Tim Kampanye Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Kehadiran Rosan di BUMN diharapkan memperkuat kontrol pemerintah sekaligus mendorong masuknya investasi, sesuai pengalamannya mengelola investasi nasional di Danantara,” tambahnya.

    Efriza menilai langkah ini menunjukkan strategi Presiden Prabowo untuk menggairahkan BUMN sekaligus menggenjot investasi, sembari memperkuat citra kepemudaan dan olahraga melalui Erick.

    “Prabowo tampaknya percaya Erick lebih tepat menaikkan citra kepemudaan dan olahraga, sementara Rosan memiliki rekam jejak mentereng dalam mengelola BUMN dan investasi,” pungkasnya.\

  • Pemerintah Bentuk Tim Akselerasi Pembangunan, Bye Dana Nganggur!

    Pemerintah Bentuk Tim Akselerasi Pembangunan, Bye Dana Nganggur!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mau membentuk Tim Akselerasi Program Pembangunan untuk mengoptimalkan dan mempercepat penyerapan belanja negara.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, tim itu akan terdiri dari dirinya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

    “Supaya semua programnya bisa berjalan dengan baik,” kata Purbaya seusai rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Purbaya menjelaskan, melalui tim itu, pemerintah akan mengevaluasi program-program yang selama ini lambat dalam menyerap anggaran dan tidak efektif dalam mendorong pembangunan.

    Hasil evaluasi itu bisa menghasilkan dua kebijakan, seperti merealokasikan anggarannya ke program lain, ataupun mendorong percepatan anggaran belanjanya bila program itu masih termasuk ke dalam program prioritas presiden.

    “Jadi ini bukan bukan kejutan jangka pendek yang dampaknya kecil. Ini akan memberikan kejutan jangka panjang, yang dampaknya jangka panjang kepada perekonomian,” ucap Purbaya.

    “Jadi selama ini yang macet-macet akan kita lancarkan dan dana-dana saya yang nganggur akan saya optimalkan untuk pembangunan, sesuai dengan petunjuk Pak Menko juga,” tegasnya.

    Purbaya pada kesempatan itu juga menegaskan kembali komitmennya untuk mempercepat belanja negara secara efektif. Ia bahkan tak segan mengatakan di bawah kepemimpinannya tidak akan ada lagi sisa anggaran yang berlimpah.

    “Saya inginkan nanti di akhir tahun semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi nggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi, uang dipakai untuk pembangunan,” papar Purbaya.

    Pada tahap awal, Purbaya bahkan telah resmi memindahkan dana pemerintah di Bank Indonesia senilai Rp 200 triliun untuk tahap pertama ke lima bank dalam negeri untuk memacu geliat pembiayaan atau kredit.

    Dana senilai Rp 200 triliun itu akan ditempatkan di BRI senilai Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, Mandiri Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun. Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.

    “Anda akan melihat kondisi ekonomi yang berbeda dari sekarang. Kalau sekarang saya bilang, Anda akan bilang wah terlalu optimis tuh karena lagi susah semuanya. Tapi enggak, Rp 200 triliun sehari ini sudah masuk ke sistem, itu akan mendorong ekonomi juga,” paparnya.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hari Pelanggan Nasional: Indibiz Tawarkan Paket Internet 50 Mbps Rp 300 Ribu – Page 3

    Hari Pelanggan Nasional: Indibiz Tawarkan Paket Internet 50 Mbps Rp 300 Ribu – Page 3

    Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani buka suara soal penundaan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Menurut dia, masih akan ada penyempurnaan lagi.

    RUPSLB Telkom Indonesia digelar pada Rabu, 3 September 2025 lalu pukul 14.00 WIB. Namun, jadwal ini batal digelar. Rosan pun buka suara menanggapi hal ini.

    “Satu proses biasa saja, nanti kita mau penyempurnakan,” kata Rosan, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Atas penundaan ini, Rosan menyebut pelaksanaan RUPSLB akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski dia belum mengungkap kapan rencana pasti jadwal penggantinya. “Nanti akan segera dilaksanakan secepatnya,” ucapnya.

    Kabarnya RUPSLB Telkom Indonesia akan mengubah struktural Dewan Komisaris perusahaan. Terbaru, ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan Wakil Menteri menjabat sebagai Komisaris BUMN. Adapun, Wamen Komdigi, Angga Raka Prabowo merupakan Komisaris Utama Telkom Indonesia.

    Soal kemungkinan Angga Raka diganti dalam RUPSLB, Rosan hanya menyebut akan mengikuti putusan MK. “Sesuai dengan keputusan MK, ya dibaca keputusan MK ini kan ada jangka waktunya juga ya, itu aja,” ujar dia.

  • Danantara Segera Tender Proyek Sampah Jadi Energi – Page 3

    Danantara Segera Tender Proyek Sampah Jadi Energi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan segera melakukan tender proyek sampah jadi energi dalam waktu dekat. Ada sejumlah daerah yang dibidik.

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan proyek sampah jadi energi atau waste to energy jadi salah satu prioritas dari 33 proyek Danantara.

    “Yang 33 itu yang waste to energy kan, ya sekarang kita sedang, PP-nya kan sudah rampung nih. Kita akan segera laksanakan untuk tender prosesnya di beberapa daerah yang sudah siap,” ungkap Rosan, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Beberapa daerah itu diantaranya Jakarta, Bandung, Bali, Semarang, Surabaya, hingga Makassar. Rosan bilang. Peluang terbuka terhadap daerah lainnya.

    “Prioritas yang sudah bisa berjalan, kita akan melakukan tender proses secara terbuka dan transparan,” tegas dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan rampungnya aturan bisa jadi solusi penanganan sampah. “Nanti akan kita selesaikan dalam 3 hingga 6 bulan ini persyaratan perizinan, sehingga nanti bisa menyelesaikan dalam tempo 1 atau 1,5 tahun,” kata Zulkifli, beberapa waktu lalu.

     

  • RUPSLB Telkom Indonesia Ditunda, Begini Tanggapan Bos Danantara – Page 3

    RUPSLB Telkom Indonesia Ditunda, Begini Tanggapan Bos Danantara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani buka suara soal penundaan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

    Dia menilai, masih akan ada penyempurnaan lagi. RUPSLB Telkom Indonesia digelar pada Rabu, 3 September 2025 lalu pukul 14.00 WIB. Namun, jadwal ini batal digelar. Rosan pun buka suara menanggapi hal ini.

    “Satu proses biasa saja, nanti kita mau penyempurnaan,” kata Rosan, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Atas penundaan ini, Rosan menyebut pelaksanaan RUPSLB akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski dia belum mengungkap kapan rencana pasti jadwal penggantinya. “Nanti akan segera dilaksanakan secepatnya,” ucapnya.

    Kabarnya RUPSLB Telkom Indonesia akan mengubah struktural Dewan Komisaris perusahaan. Terbaru, ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan Wakil Menteri menjabat sebagai Komisaris BUMN. Adapun, Wamen Komdigi, Angga Raka Prabowo merupakan Komisaris Utama Telkom Indonesia.

    Soal kemungkinan Angga Raka diganti dalam RUPSLB, Rosan hanya menyebut akan mengikuti putusan MK. “Sesuai dengan keputusan MK, ya dibaca keputusan MK ini kan ada jangka waktunya juga ya, itu aja,” ujar dia.

  • Wamen Investasi sebut premanisme menghambat daya saing investasi RI

    Wamen Investasi sebut premanisme menghambat daya saing investasi RI

    Premanisme ini bukan cuma ormas (organisasi masyarakat), tetapi juga premanisme birokrasi dan premanisme aparat.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu mengatakan premanisme menjadi salah satu hambatan utama daya saing investasi Indonesia.

    Pasalnya, kata dia, premanisme membuat harga produksi meningkat, sehingga Indonesia kesulitan menawarkan harga yang bersaing dengan negara sejawat.

    “Saya dapat data bahwa premanisme itu menciptakan variabel biaya 5-30 persen dari biaya produksi. Premanisme ini bukan cuma ormas (organisasi masyarakat), tetapi juga premanisme birokrasi dan premanisme aparat,” kata Todotua dalam diskusi bertajuk “Apakah Realisasi Investasi 2025 Capai Target”, di Jakarta, Rabu.

    Pemerintah telah menggelontorkan berbagai insentif untuk menarik perhatian investor, seperti tax holiday, tax allowance, hingga tax deduction.

    Akan tetapi, dia menggarisbawahi perlu ada kerja sama dari berbagai pihak untuk bisa membuat Indonesia berdaya saing, termasuk dengan memberantas premanisme.

    “Kalau ada biaya-biaya seperti ini, dampaknya kita juga yang sama-sama susah,” ujar dia lagi.

    Secara paralel, pemerintah juga gencar mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) agar Indonesia juga menjadi pemain dalam perekonomian global.

    Dia memastikan pemerintah akan tetap mengelola kekuatan sumber daya alam (SDA) Indonesia secara strategis untuk konsumsi domestik dan internasional, sehingga bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Di sisi lain, ia berharap masyarakat bisa memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini menanggapi rencana demonstrasi yang akan direncanakan berlangsung Kamis (28/8) besok. Menurut dia, demonstrasi bisa mempengaruhi iklim investasi.

    “Jadi, berikan kepercayaan ke pemerintah,” ujarnya lagi.

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan realisasi investasi pada triwulan II tahun ini mencapai Rp477,7 triliun, meningkat 11,5 persen dari periode sama pada tahun sebelumnya yakni sebesar Rp428,4 triliun.

    Kontribusi penanaman modal asing (PMA) triwulan II-2025 sebesar Rp202,2 triliun, sedangkan kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 275,5 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom: Rencana Ambil Alih Paksa BCA Narasi Berbahaya yang Tidak Waras

    Ekonom: Rencana Ambil Alih Paksa BCA Narasi Berbahaya yang Tidak Waras

    Bisnis.com, JAKARTA – Gagasan pengambilalihan paksa saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA oleh negara yang digaungkan oleh oknum tertentu menuai kritik tajam dari kalangan akademisi hingga praktisi ekonomi.

    Ekonom senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini, menyebut narasi tersebut sebagai ide berbahaya, sesat, dan tidak rasional karena berpotensi merusak ekosistem perekonomian nasional.

    “Tidak ada angin, tidak ada sebab, tiba-tiba ada narasi dan usul yang datang dari partai politik [PKB] dan DPR agar pemerintah mengambil alih paksa saham BCA. Ide hostile take over seperti ini jika digiring ke politik dan kekuasaan sangat berbahaya,” kata Didik dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto seharusnya tidak menanggapi ide tersebut, sebab dapat merusak tatanan perbankan yang sudah terbangun kuat pascareformasi.

    Dia mengingatkan Indonesia sudah melewati berbagai krisis mulai dari krisis moneter 1998, krisis keuangan global 2008, hingga pandemi Covid-19 tetapi sektor perbankan terbukti mampu bertahan karena sistem yang makin solid.

    “Jika ide sesat ini dilakukan, kepercayaan pasar akan runtuh. Bank tidak akan dipercaya, dan tidak bakal ada yang menyarankan investasi di BCA lagi,” ujarnya.

    Didik menilai kinerja BCA bersama bank-bank Himbara telah menjadi pilar perekonomian nasional. Kontribusi BCA sangat signifikan, baik dalam mendorong pertumbuhan kredit, menopang dunia usaha, hingga menyumbang pajak dalam jumlah besar.

    Karena itu, menurutnya, sektor perbankan tidak boleh diganggu oleh manuver politik apapun. 

    “Ide mengambil alih saham BCA tanpa sebab adalah tindakan anarki politik kebijakan. Ini alarm bahaya bagi iklim perekonomian nasional. Pasar bisa saja menilai ada bandit-bandit di dalam negara yang ingin memberangus pelaku ekonomi,” tegasnya.

    Meski demikian, dia mengapresiasi adanya kepastian dari sisi pemerintah yang bisa menenangkan pasar terkait isu ambil alih paksa saham BCA.

    Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan tidak ada rencana Danantara maupun instruksi pemerintah untuk mengakuisisi 51% saham BCA.

    Didik menilai klarifikasi tersebut penting untuk meredam narasi liar yang berpotensi merusak kepercayaan pasar.

    “Negara harus menjaga dan membangun pasar yang sehat, mendorong pertumbuhan dunia usaha yang kuat, bukan malah masuk dan merusaknya,” pungkas Didik.