Xcloud.id

Tag: Rosan Perkasa Roeslani

  • Menteri LH Sampaikan Hasil Verifikasi Lokasi Proyek Pengolahan Sampah Jadi Listrik ke Bos Danantara – Page 3

    Menteri LH Sampaikan Hasil Verifikasi Lokasi Proyek Pengolahan Sampah Jadi Listrik ke Bos Danantara – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani akan menawarkan proyek pengolahan sampah jadi listrik di ajang Indonesia International Sustainability Summit (IISF) 2025. Sejumlah investor asing disebut sudah minat ikut terlibat.

    Rosan mengatakan proyek waste to energy itu jadi bagian dalam kerangka fokus pemerintah pada energi baru terbarukan (EBT). Beberapa investor dari negara maju diakuinya mulai menyatakan minatnya.

    “Banyak investor dari China, Korea, Jepang, Belanda, dari Jerman, dari Singapura dan negara-negara lain yang ternyata mereka ingin berkontestasi dalam waste to energy ini,” kata Rosan di Kantor BKPM, Jakarta, dikutip Kamis (2/10/2025).

    Dia menjelaskan, struktur kerja sama yang telah direvisi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi satu faktor menarik bagi investor asing. Terutama pada aspek transparansi dan keterbukaan kerja samanya.

    Di sisi lain, aspek pendanaan atau investasi pada program pengolahan sampah menjadi energi juga dinilai rendah. Sehingga membuka peluang investasi masuk dengan mudah.

    “Jadi karena mereka tidak melihat semata-mata hanya return dari project itu sendiri, tetapi dampak lainnya yang positif dari segi kesehatan, dari segi environment, dari segi sosial dan lain-lainnya itu juga diperhitungkan, termasuk dalam perhitungan mereka pada saat mereka berinvestasi,” tutur dia.

     

  • Kementerian LHK Dorong Percepatan PSEL, Tangsel Siap Jadi Kota Percontohan

    Kementerian LHK Dorong Percepatan PSEL, Tangsel Siap Jadi Kota Percontohan

    Jakarta: Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, menegaskan kesiapan daerahnya untuk menjadi kota percontohan dalam pengembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

    Kesiapan itu dipaparkan langsung kepada CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, di Wisma Danantara Indonesia.

    Pemaparan ini dilakukan Benyamin dalam rangka memenuhi undangan khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Undangan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, 2 Oktober 2025, yang bertujuan menyampaikan potensi lokasi pembangunan PSEL kepada Danantara.

    “Kami menyampaikan apabila akan dilaksanakan uji coba percepatan kegiatan teknisnya, Tangsel siap menjadi percontohan untuk pertama kalinya,” kata Benyamin di Wisma Danantara Indonesia.

    Benyamin menambahkan bahwa Tangsel memiliki modal yang memadai untuk merealisasikan proyek ambisius ini. “Kapasitas kita sudah memenuhi, ada 1.000 ton lebih sampah, kemudian kita sudah punya lahannya dan lainnya,” jelasnya.

    Kota Tangsel tercatat sebagai salah satu dari 10 daerah yang berpotensi menjadi lokasi pembangunan PSEL berdasarkan hasil kajian KLH. Posisi Tangsel sebagai bagian dari wilayah aglomerasi Tangerang Raya dinilai sangat potensial untuk pelaksanaan program waste to energy ini.

    Keterlibatan Danantara sebagai pengelola investasi diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek PSEL di Tangsel.”Insyaallah sejauh ini Kota Tangsel sudah siap untuk PSEL,” tutur Benyamin.

    Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Pemkot Tangsel sudah melakukan tender dan penetapan pemenang lelang hingga membuat Badan Usaha Pelaksana (BUP). 

    “Nanti akan kita sesuaikan dengan rencana-rencana baru, karena Danantara akan jadi pemilik seluruh kegiatan-kegiatan pengolahan sampah menjadi energi listrik,” ujar Benyamin. 

    Jakarta: Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, menegaskan kesiapan daerahnya untuk menjadi kota percontohan dalam pengembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
     
    Kesiapan itu dipaparkan langsung kepada CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, di Wisma Danantara Indonesia.
     
    Pemaparan ini dilakukan Benyamin dalam rangka memenuhi undangan khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Undangan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, 2 Oktober 2025, yang bertujuan menyampaikan potensi lokasi pembangunan PSEL kepada Danantara.
     
    “Kami menyampaikan apabila akan dilaksanakan uji coba percepatan kegiatan teknisnya, Tangsel siap menjadi percontohan untuk pertama kalinya,” kata Benyamin di Wisma Danantara Indonesia.
     
    Benyamin menambahkan bahwa Tangsel memiliki modal yang memadai untuk merealisasikan proyek ambisius ini. “Kapasitas kita sudah memenuhi, ada 1.000 ton lebih sampah, kemudian kita sudah punya lahannya dan lainnya,” jelasnya.
     
    Kota Tangsel tercatat sebagai salah satu dari 10 daerah yang berpotensi menjadi lokasi pembangunan PSEL berdasarkan hasil kajian KLH. Posisi Tangsel sebagai bagian dari wilayah aglomerasi Tangerang Raya dinilai sangat potensial untuk pelaksanaan program waste to energy ini.
     
    Keterlibatan Danantara sebagai pengelola investasi diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek PSEL di Tangsel.”Insyaallah sejauh ini Kota Tangsel sudah siap untuk PSEL,” tutur Benyamin.
     
    Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Pemkot Tangsel sudah melakukan tender dan penetapan pemenang lelang hingga membuat Badan Usaha Pelaksana (BUP). 
     
    “Nanti akan kita sesuaikan dengan rencana-rencana baru, karena Danantara akan jadi pemilik seluruh kegiatan-kegiatan pengolahan sampah menjadi energi listrik,” ujar Benyamin. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Danantara hingga Kemenkeu Beri Suntikan Modal Baru ke Kopdes Merah Putih

    Danantara hingga Kemenkeu Beri Suntikan Modal Baru ke Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turun tangan dalam membantu pendanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

    Kedua instansi tersebut akan menyalurkan dana untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih yang diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp3 miliar – Rp5 miliar per desa. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan suntikan modal tersebut akan digunakan dalam rangka percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai serta pergudangan Kopdes Merah Putih.

    Hal ini termaktub dalam surat keputusan bersama (SKB) antara empat kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pengaturan (BP) BUMN.

    “Hari ini usai dilaksanakan penandatanganan, insyaallah sesegera mungkin kita akan melaksanakan proses pembangunan fisik dan sarana kelengkapan di seluruh desa dan kelurahan yang ada,” kata Ferry dalam penandatanganan surat keputusan bersama di Kemenkop, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

    Skema

    Ferry menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan yang dijalankan dalam skema umum seperti perbankan cenderung menyasar debitur besar hingga korporat, sehingga masyarakat desa cenderung hanya menjadi objek.

    Dengan adanya SKB ini, dia menyebut bahwa masyarakat desa dapat mengembangkan perekonomiannya melalui Kopdes, sehingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat desa itu sendiri.

    “Mungkin menurut saya dalam perspektif ini memang ada new economic order, kalau bahasa politiknya sebenarnya ini revolusi untuk kembali ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” ujar Ferry.

    Sementara itu, CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa dukungan tersebut akan dilakukan dengan skema penggunaan dana APBN.

    Menurutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku otoritas fiskal bakal mengalokasikan dana desa bagi masing-masing koperasi yang ada, kendati tak menjawab saat ditanya mengenai besaran anggaran yang dialokasikan.

    “Pembangunan ini berasal dari dana desa yang akan dialokasikan melalui Kementerian Keuangan dengan atas dasar dari setiap desa dalam pengalokasiannya,” ujar Rosan.

    Di samping itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menyampaikan bahwa dukungan pendanaan untuk Kopdes Merah Putih dari APBN akan diberikan secara maksimal.

    Dia menyampaikan bahwa bentuk alokasi yang disiapkan Kemenkeu dapat diambil dari dana transfer ke daerah (TKD) maupun belanja lainnya.

    “Mudah-mudahan tadi kesepakatan yang dibuat akan bisa diimplementasikan segera bersama oleh pemerintah. Dan tentunya pemantauan menjadi sangat penting untuk betul-betul bisa efektif dilaksanakan mulai tahun 2025 dan dalam jangka waktu menengah,” ujar Askolani.

    APBN

    Kemenkeu menyiapkan dana APBN untuk mendukung percepatan pembangunan Kopdes Merah 

    “Insyaallah pendanaan untuk Koperasi Merah Putih itu akan kita support penuh dari dukungan APBN dan tentunya dari bentuk alokasi yang akan kita siapkan,” kata Askolani.

    Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mendukung program pemerintah. Pendanaan untuk kopdes ini dapat diambil dari transfer ke daerah (TKD) maupun dari belanja lainnya.

    Meski begitu, Askolani tidak memerinci besaran dukungan pendanaan yang akan diberikan. 

    Dia hanya menjelaskan penyaluran dana tersebut akan dilakukan bertahan untuk pembangunan fisik 80.000 Kopdes.

    Dia lantas berharap bahwa kesepakatan tersebut dapat segera diwujudkan, selagi aspek pemantauan yang dilakukan untuk mengawal realisasi Kopdes pada 2025 ini hingga dalam jangka menengah.

  • BP Danantara gandeng Pemprov DKI kembangkan proyek PLTSa

    BP Danantara gandeng Pemprov DKI kembangkan proyek PLTSa

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola (BP) Danantara akan menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dijadwalkan mulai berjalan pada awal November mendatang.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan amanat kepada BP Danantara untuk menjalankan proyek tersebut secara terbuka dan transparan.

    “Ada beberapa pekerjaan yang kita akan sinergikan. Ada waste to energy, penggunaan sampah tenaga listrik. Itu diberikan mandat kepada Danantara untuk melakukan program ini secara terbuka, secara transparan,” kata Rosan usai menghadiri Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2025, di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Kamis.

    Dia optimistis pengembangan PLTSA dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat, tidak hanya dalam penyediaan energi tetapi juga bagi lingkungan dan kesehatan.

    Rosan juga mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada Pemprov DKI Jakarta sejak pekan lalu sebagai bagian dari persiapan implementasi proyek.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyambut baik kerja sama tersebut.

    Pramono mengatakan Jakarta saat ini menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah per hari, dengan total cadangan sampah mencapai 52 juta ton yang menumpuk di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

    “Inilah yang merupakan harta karun. Mudah-mudahan segera bisa kita manfaatkan bersama untuk kemajuan bangsa,” ujar Pramono.

    Dengan adanya kerja sama ini, pemerintah berharap pengelolaan sampah di ibu kota tidak hanya menekan beban TPST Bantargebang, tetapi juga berkontribusi terhadap penyediaan energi ramah lingkungan bagi masyarakat Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ISF 2025 Hubungkan Agenda Global dengan Inovasi dan Investasi Hijau

    ISF 2025 Hubungkan Agenda Global dengan Inovasi dan Investasi Hijau

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 kembali digelar sebagai ajang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta investasi hijau global.

    Forum tahunan ini akan berlangsung pada 10–11 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), mengusung tema “Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World.” ISF 2025 dirancang bukan hanya sebagai ruang diskusi, tetapi juga sebagai platform nyata untuk menghubungkan ambisi global dengan potensi lokal.

    Forum yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dan negara dengan pendekatan berbasis aksi.

    Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2023, ISF telah menjadi katalis berbagai nota kesepahaman (MoU) strategis di bidang transisi energi, transportasi berkelanjutan, ekonomi hijau inklusif, hingga teknologi penangkapan karbon. Kesepakatan-kesepakatan tersebut menjadi fondasi penting dalam percepatan investasi berkelanjutan di Indonesia.

    Tahun ini, ISF 2025 akan menampilkan sejumlah sesi strategis seperti diskusi pleno, dialog tematik, roundtable investasi, serta pameran proyek siap ditanamkan modal (Investment Project Ready to Offer/IPRO).

    Isu-isu kunci yang diangkat mencakup ketahanan pangan dan air, energi terbarukan, hilirisasi mineral kritis, pengembangan bioenergi, serta penguatan sumber daya manusia dalam era digital dan kecerdasan buatan.

    “ISF 2025 bukan hanya forum diskusi, melainkan panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global dalam hilirisasi, energi terbarukan, dan ekonomi hijau. Event ini juga sebagai display proyek-proyek strategis yang akan kita tawarkan, dan harapannya dapat menghasilkan kerja sama konkret yang memberi dampak nyata bagi generasi mendatang,” ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menekankan pentingnya sinergi antara pembangunan infrastruktur, inovasi, dan keberlanjutan lingkungan.

    Menko AHY menyampaikan bahwa penerapan teknologi hijau dan pendekatan berkelanjutan tidak hanya berperan dalam menjaga kelestarian alam, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru yang inklusif dan berdaya saing.

    “Kami dari sisi pendekatan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ingin memberikan support dan mendorong agar penggunaan teknologi dan inovasi ramah lingkungan semakin meluas. Dengan demikian, jika ini terintegrasi dengan baik, bisa membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus menjawab tantangan ke depan. Kami siap berkolaborasi agar ISF 2025 tidak hanya sukses penyelenggaraan, tetapi juga membawa dampak nyata bagi masyarakat,” jelas Menko AHY.

    Sejumlah tokoh nasional dan internasional dipastikan hadir, di antaranya Rosan Roeslani (Menteri Promosi Investasi), Agus Harimurti Yudhoyono (Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah), Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), Anindya Novyan Bakrie (Ketua Umum KADIN Indonesia), Retno Marsudi (Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Urusan Air), serta Armida Salsiah Alisjahbana (Wakil Sekjen PBB untuk UN ESCAP). Selain itu, forum juga akan diisi oleh para pemimpin dari institusi dan korporasi global ternama yang menjadi bagian dari panel diskusi utama.

    Indonesia kini memantapkan diri sebagai pusat gravitasi baru investasi hijau di kawasan Asia. Potensi energi terbarukan Indonesia yang mencapai lebih dari 3.700 GW menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

    Hal ini diperkuat oleh kebijakan nasional yang ambisius dalam RUPTL 2025–2034 serta komitmen menuju Net-Zero Emission pada 2060. Pemerintah juga aktif menjalin kemitraan strategis global seperti Just Energy Transition Partnership (JETP), yang semakin memperkuat kepercayaan investor terhadap arah kebijakan energi bersih di Tanah Air.

    Proyek-proyek besar seperti pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan pengembangan ekosistem green hydrogen menjadi bukti bahwa infrastruktur dan teknologi Indonesia siap untuk menjadi bagian dari transformasi energi global. Dukungan regulasi, termasuk Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2025 yang lebih ramah investasi, turut menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya modal hijau dalam skala besar.

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, “Kadin Indonesia berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan bahwa investasi hijau bukan hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Kita ingin memastikan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau memberikan peluang bagi UMKM, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.”

    “Kolaborasi lintas sektor yang tercipta di ISF menjadi kunci untuk mempercepat pembiayaan hijau, adopsi teknologi berkelanjutan, serta peningkatan SDM kita”, tutup Anin. 

    ISF 2025 juga memainkan peran penting dalam menjembatani kebutuhan Global North dan Global South. Dengan pendekatan kolaboratif, forum ini mendorong sinergi antara visi global dan kebutuhan lokal, terutama dalam isu pembiayaan, adopsi teknologi, dan penguatan kapasitas SDM.

    ISF hadir untuk memastikan bahwa agenda global seperti COP, SDGs, dan ESG tidak berhenti di atas kertas, melainkan diimplementasikan secara konkret melalui proyek-proyek berdampak di Indonesia.

    Sejak penyelenggaraan pertamanya, ISF telah mempertemukan ribuan pemangku kepentingan dari berbagai negara dan menghasilkan puluhan kerja sama strategis yang mendorong realisasi proyek-proyek hijau dan biru. Dengan skala dan substansi yang semakin diperkuat pada tahun ini, ISF 2025 diharapkan semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi berkelanjutan dunia.

     Informasi lebih lanjut: https://indonesiasustainabilityforum.co.id/

  • Lepas 12% Saham ke RI, Freeport Minta Perpanjang Hak Tambang di Papua

    Lepas 12% Saham ke RI, Freeport Minta Perpanjang Hak Tambang di Papua

    Jakarta –

    Raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS), Freeport-McMoRan (FCX), masih bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia terkait hak untuk mengoperasikan tambang tembaga dan emas Grasberg di Papua setelah 2041 mendatang.

    Melansir Reuters, Kamis (2/10/2025), negosiasi ini dilakukan setelah perusahaan sepakat untuk melepas 12% saham anak usahanya, PT Freeport Indonesia (PTFI), kepada pemerintah Indonesia. Grasberg adalah tambang emas terbesar dan tembaga terbesar kedua di dunia.

    Sebelumnya pemerintah Indonesia sudah memiliki 51% saham PTFI. Dengan 12% saham yang dilepas Freeport AS, total pemerintah akan menguasai 63% saham perusahaan.

    “Para pihak sedang berupaya mencapai kesepakatan yang akan menguntungkan semua pemangku kepentingan. (Freeport) akan mengeluarkan pengumuman resmi setelah kesepakatan berhasil diselesaikan,” ujar juru bicara Freeport kepada Reuters.

    Diketahui, negosiasi tersebut mulai terjadi setelah Freeport menyatakan keadaan kahar di Grasberg minggu lalu akibat tanah longsor pada awal September ini.

    Paska-kecelakaan, Freeport menyatakan tambang Grasberg di Papua kemungkinan besar tidak akan beroperasi normal sampai 2027. Penutupan sementara tambang ini diperkirakan akan menghambat pasokan tembaga global selama beberapa tahun ke depan.

    Sebagai tambahan informasi, sebelumnya CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan penambahan saham ini tidak akan menguras kas negara.

    Dalam catatan detikcom, hal tersebut ia pastikan setelah melakukan pembahasan langsung di AS bersama Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan Chief Executive Officer Kathleen Quirk.

    “Mereka (FCX) sudah menyetujui untuk 12%, saya juga di AS bertemu pimpinan langsung dengan CEO-nya langsung dengan owner-nya dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan free of charge ya saham 12%,” kata Rosan di Jakarta.

    Rosan menjelaskan bahwa rencana awal penambahan saham pemerintah di PTFI hanya sebesar 10%. Namun, setelah melalui proses negosiasi, kesepakatan akhirnya ditingkatkan menjadi 12%.

    “Kita negosiasi tadi, yang dulunya secara bertahap 10% tapi alhamdulillah 12% sekarang, dan juga mereka akan buat dua universitas dan dua rumah sakit yang tujuannya untuk meningkatkan peran dokter dibangun di sana di Papua,” kata Rosan.

    (igo/fdl)

  • Tak Cuma Lepas Saham, Freeport Sepakat Bangun Dua Sekolah dan Rumah Sakit di Papua – Page 3

    Tak Cuma Lepas Saham, Freeport Sepakat Bangun Dua Sekolah dan Rumah Sakit di Papua – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkap PT Freeport Indonesia sepakat untuk melepas lagi sahamnya. Selain itu, BUMN tambang itu juga akan membangun sekolah serta rumah sakit.

    Rosan menjelaskan kesepakatan pengalihan 12 persen saham Freeport Indonesia ke pemerintah melalui PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID akan ditandatangani setelah proses administrasi rampung.

    “Insyallah secepatnya. Ini kan lagi proses administrasinya saja, tapi kita sudah agree terhadap semua poin-poinnya. Karena masuk proses administrasinya. Jadi, ya kalau itu sudah selesai, ya kita pasti bisa melakukan penandatanganan,” kata Rosan, ditemui di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

    Dia menjelaskan, pemerintah dan Freeport McMoran sudah sepakat melepas 12 persen sahamnya di PTFI. Bahkan, pengalihan saham ini disebut gratis, sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya apapun.

    “Sudah masuk 12 persen. Itu sudah masuk sebagai mereka akan.. kita negosiasi cukup kencang soalnya, bolak-balik, bolak-balik. Dan akhirnya mereka setuju 12 persen dengan free of charge, ya. Jadi kita tidak bayar,” ucapnya.

    Selain itu, Freeport juga sepakat untuk membangun dua sekolah dan rumah sakit di Papua. Ini turut menjadi bagian negosiasi sebagai mandat dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita alhamdulillah negosiasi dan mereka juga tambahkan juga kita minta untuk bangun dua sekolah. Terutama yang berhubungan dengan STEM, atas arahan langsung dari Bapak Presiden terutama fokus dalam bidang ya STEM dan juga kedokteran. Jadi dua itu akan dibangun di Papua bersama-sama. Dan juga rumah sakit untuk kepentingan masyarakat Papua juga,” tuturnya.

     

  • Rosan Ungkap Freeport Setuju Lepas 12% Saham ke RI!

    Rosan Ungkap Freeport Setuju Lepas 12% Saham ke RI!

    Jakarta –

    Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS), Freeport-McMoRan (FCX), sepakat menyerahkan 12% kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Pemerintah Indonesia. Kesepakatan itu diungkapkan oleh CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani.

    Menurut Rosan,penambahan saham ini tidak akan menguras kas negara. Hal tersebut ia pastikan setelah melakukan pembahasan langsung di AS bersama Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan Chief Executive Officer Kathleen Quirk.

    “Mereka (FCX) sudah menyetujui untuk 12%, saya juga di AS bertemu pimpinan langsung dengan CEO-nya langsung dengan owner-nya dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan free of charge ya saham 12%,” kata Rosan di Jakarta, dilansir dari CNBC Indonesia, Selasa (30/9/2025).

    Rosan menjelaskan bahwa rencana awal penambahan saham pemerintah di PTFI hanya sebesar 10%. Namun, setelah melalui proses negosiasi, kesepakatan akhirnya ditingkatkan menjadi 12%.

    “Kita negosiasi tadi, yang dulunya secara bertahap 10% tapi alhamdulillah 12% sekarang, dan juga mereka akan buat dua universitas dan dua rumah sakit yang tujuannya untuk meningkatkan peran dokter dibangun di sana di Papua,” kata Rosan.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10%. Jumlah tersebut lebih tinggi dari target awal yang ditetapkan yakni sebesar 10%.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan penambahan saham lebih dari 10% tersebut telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham di atas 10%,” kata dia di Gedung Kementerian ESDM Jumat (26/9/2025).

    Menurutnya, pemerintah saat ini sedang bernegosiasi dengan Freeport untuk bisa memperoleh porsi hingga 12%. Nantinya, sebagian saham tersebut akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua.

    “Dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%. Dan ini saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua dan ini terjadi nanti pasca 2041,” katanya.

    Seperti diketahui, pada 2018 lalu Indonesia resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51,23% melalui Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan MIND ID atau sebelumnya atas nama PT Inalum (Persero).

    Adapun nilai akuisisi untuk menjadi pemegang saham mayoritas Freeport ini mencapai US$ 3,85 miliar atau setara Rp 55,8 triliun saat itu. Akuisisi ini menandai peningkatan kepemilikan Indonesia di PTFI dari semula hanya 9,36% menjadi 51,23%. Sementara 48,77% saham lainnya dimiliki oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS), Freeport-McMoRan (FCX).

    (acd/acd)

  • Terungkap Perintah Prabowo Kejar Tambahan Saham Freeport Lebih dari 10%

    Terungkap Perintah Prabowo Kejar Tambahan Saham Freeport Lebih dari 10%

    Jakarta –

    Pemerintah menargetkan mendapatkan tambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10%. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan penambahan saham tersebut juga merupakan bagian dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang akan berakhir pada tahun 2041.

    “Atas arahan Bapak Presiden, dan kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham kurang lebih sekitar diatas 10%,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    “Saya rencana mungkin di awal Oktober baru kami akan melakukan final dengan pihak Freeport ya,” sambungnya.

    Bahlil mengatakan penambahan saham lebih dari 10% ini sebagian nantinya akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua.

    “Saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua dan ini terjadi nanti di pasca 2041,” katanya.

    Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani memastikan pemerintah Indonesia akan mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12%. Ia mengungkap, pemerintah tidak akan mengeluarkan dana untuk mengakuisisi saham tersebut.

    “Saya target malah 12%,” kata dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025) kemarin.

    “Free of charge, mantep kan,” tambahnya.

    Untuk target waktu pengakuisisan tersebut, Rosan mengatakan akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia memastikan bahwa angka akuisisi tersebut hampir final.

    “Sudah hampir final. (Target) Dalam waktu dekat sedang menunggu arahan dari bapak Preesiden,” tegasnya.

    (hns/hns)

  • Pemda Papua Dapat Jatah dari Tambahan Saham Freeport Setelah 2041

    Pemda Papua Dapat Jatah dari Tambahan Saham Freeport Setelah 2041

    Jakarta –

    Pemerintah akan menambah porsi kepemilikan saham negara di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10%. Rencananya sebagian saham tersebut akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah 2041.

    “Saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua, dan ini terjadi nanti di Pasca 2041,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kementeriann ESDM Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Bahlil mengatakan penambahan saham di atas 10% tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan telah ditindaklanjutinya dengan komunikasi bersama PTFI dan Freeport McMoRan.

    Penambahan saham tersebut merupakan bagian dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia pasca tahun 2041.

    “Atas arahan Bapak Presiden, dan kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan dimana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham kurang lebih sekitar diatas 10%,” terang Bahlil.

    Rencananya keputusan final negoisasi penambahan saham ini disampaikan Oktober nanti. Bahlil mengatakan penambahan saham ini tidak akan membutuhkan biaya yang mahal.

    “Saya rencana mungkin di awal Oktober baru kami akan melakukan final dengan pihak Freeport ya. itu tidak ada nilai valuasinya. Jadi sangat kecil sekali, dan saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah BUMD Papua, dan Mind ID,” katanya.

    Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani memastikan pemerintah Indonesia akan mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12%. Ia mengungkap, pemerintah tidak akan mengeluarkan dana untuk pengakuisisi saham tersebut.

    “Saya target malah 12%,” kata dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025) kemarin.

    “Free of charge, mantep kan,” tambahnya.

    Untuk target waktu pengakuisisan tersebut, Rosan mengatakan akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia memastikan bahwa angka akuisisi tersebut hampir final.

    “Sudah hampir final. (Target) Dalam waktu dekat sedang menunggu arahan dari bapak Preesiden,” tegasnya.

    (hns/hns)