Xcloud.id

Tag: Rosan Perkasa Roeslani

  • Prabowo perintahkan menteri-menteri cari skema terbaik atasi Whoosh

    Prabowo perintahkan menteri-menteri cari skema terbaik atasi Whoosh

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik menyelesaikan masalah utang kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh, termasuk detail yang terkait dengan angka, dan skenario-skenario penyelesaian utang terbaik yang dapat ditempuh oleh pemerintah.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Kamis malam, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada jajaran menteri saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (29/10) malam.

    “Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan.

    Dalam ratas itu, menteri-menteri yang mengikuti rapat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Kemarin di dalam ratas (masalah Whoosh, red.) itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” ujar Prasetyo Hadi.

    Walaupun demikian, Pras melanjutkan pemerintah tidak hanya menyelesaikan masalah Whoosh, tetapi juga persoalan lain terkait transportasi.

    “Tidak hanya Whoosh, ya, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki,” sambung dia.

    Masalah penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.

    Terkait masalah itu, Menkeu Purbaya, kepada wartawan menjelaskan pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung beban utang Whoosh. Purbaya menjelaskan utang dari proyek tersebut bukan beban negara, melainkan menjadi beban dari BUMN yang terlibat di dalamnya.

    Dalam kesempatan terpisah, COD Danantara, yang juga Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menjelaskan negosiasi untuk restrukturisasi utang Whoosh masih berjalan.

    “Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi (ke China) untuk bernegosiasi mengenai term dan pinjamannya. Ini menjadi poin negosiasi berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan kemudian ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka,” kata Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 23 Oktober 2025.

    Tim negosiasi dari Danantara itu akan merundingkan restrukturisasi utang dengan Pemerintah China dan perusahaan-perusahaan mitra yang tergabung dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Freeport Lepas 12% Saham Buat RI, Ajukan Perpanjangan Kontrak Kuartal IV/2025

    Freeport Lepas 12% Saham Buat RI, Ajukan Perpanjangan Kontrak Kuartal IV/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Freeport-McMoRan Inc. (FCX) mengonfirmasi akan melakukan divestasi saham tambahan sebesar 12% di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pihak Indonesia. Aksi korporasi ini sebagai syarat untuk mendapatkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041. 

    Induk PTFI dari Amerika Serikat (AS) itu menyebut bahwa kepemilikan perusahaan di PTFI akan berkurang menjadi 37% setelah 2041. 

    “FCX diperkirakan akan mempertahankan kepemilikan sekitar 49% hingga tahun 2041, dan selanjutnya memiliki sekitar 37% kepemilikan setelah tahun 2041,” ujar Presiden dan Chief Executive Officer FCX Kathleen Quirk melalui pernyataan resminya, dikutip Jumat (24/10/2025).

    FCX menekankan bahwa perjanjian tata kelola yang ada akan tetap berlaku sepanjang masa operasi tambang.

    Seiring dengan hal ini, FCX menyebut bahwa PTFI tengah mempersiapkan permohonan resmi untuk perpanjangan izin jangka panjang yang mencakup masa manfaat sumber daya tambang Grasberg. Pengajuan tersebut direncanakan dilakukan pada kuartal IV/2025.

    “Sehubungan dengan perpanjangan ini, PTFI berencana untuk melanjutkan eksplorasi, melakukan studi untuk pengembangan tambahan di masa mendatang, dan memperluas program sosialnya,” kata Quirk.

    Rencana perpanjangan tersebut dilakukan seiring dengan penyelesaian fasilitas pemrosesan hilir (smelter) PTFI yang ditargetkan rampung pada 2025. 

    Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan operasi tambang berskala besar dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

    “Perpanjangan tersebut akan memungkinkan kelangsungan operasi berskala besar untuk kepentingan semua pemangku kepentingan dan memberikan opsi pertumbuhan melalui peluang pengembangan sumber daya tambahan di distrik mineral Grasberg yang sangat menarik,” lanjutnya.

    Diberitakan sebelumnya, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani memastikan penambahan saham atau divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 12% kepada pemerintah segera ditandatangani.  

    Rosan menyebut, proses persiapan untuk penandatanganan divestasi itu masih bergulir. Namun, dia memastikan pemerintah Indonesia telah mengamankan kesepakatan dengan Freeport.  

    “Yang kita negosiasikan boleh dibilang sudah semuanya selesai ya. Dan sekarang tinggal melihat draf dari detailnya saja. Tetapi kesepakatan prinsipnya itu sudah tercapai,” jelasnya kepada wartawan di sela-sela acara Investor Daily Summit di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (8/10/2025).  

    Untuk diketahui, divestasi 12% saham Freeport Indonesia itu menjadi salah satu syarat bagi perusahaan milik Indonesia dan Freeport Mc-Moran, Inc. tersebut mendapatkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus alias IUPK selepas 2041.

    Rosan memastikan kesepakatan divestasi saham secara gratis atau free of charge itu adalah hasil negosiasi yang dilakukan pemerintah dan pihak Freeport Mc-Moran. Dia menyebut negosiasi telah berjalan sekitar 6 bulan dan kini sudah difinalisasi.  

    Tambahan saham tersebut akan semakin memperkuat posisi Indonesia dalam kepemilikan PT Freeport Indonesia. Sebelumnya, lewat divestasi pada 2018, Indonesia telah menguasai 51,2% saham perusahaan tambang emas dan tembaga raksasa itu melalui Inalum (MIND ID).

    Dengan divestasi tambahan 10%, kepemilikan saham MIND ID di PTFI akan bertambah menjadi sekitar 63,2%.

  • Bos Danantara Target Dividen BUMN Tembus Rp 750 Triliun dalam 5 Tahun – Page 3

    Bos Danantara Target Dividen BUMN Tembus Rp 750 Triliun dalam 5 Tahun – Page 3

    Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membidik kenaikan setoran dividen dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Targetnya, BUMN bisa menyumbang Rp 165,8 triliun dalam 5 tahun kedepan.

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani membidik target sekitar USD 7-10 miliar atau setara Rp 165,8 triliun (kurs Rp 16.580). Menurutnya, target itu bisa dicapai dengan optimalisasi kinerja perusahaan pelat merah.

    “Jika saya melihat pada rencana kita untuk 5 tahun ke depan, mungkin dividen kita sekitar USD 7-10 miliar,” ucap Rosan dalam Forbes Global CEO Conference, di St Regis, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    Seperti diketahui, setoran dividen BUMN atas kinerja 2024 lalu mencapai Rp 85,5 triliun. Sedangkan, pada 2025 ini, dividen ditarget mencapai Rp 90 triliun.

    Dengan begitu, akan terjadi lompatan hampir dua kali lipat dalam lima tahun kedepan. Rosan memandang, target itu jadi angka yang tidak terlalu ambisius.

    “Jadi saya ambil angkanya being pessimistic saja gitu. Karena kan saya enggak mau juga ngomong angka besar, ternyata enggak deliver the best of me gitu. Jadi saya ambil angka yang konservatif,” tuturnya.

     

     

     

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kopdes Merah Putih Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kopdes Merah Putih Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA — Gedung Blok M Hub, Jl Sultan Hasanuddin, Melawai, Jakarta Selatan, baru direnovasi. Di antara puluhan ruko yang terdapat di pusat perbelanjaan terpopuler era 1980-an itu, ada kios kecil dengan latar belakang tembok berwarna merah-putih yang menarik perhatian. 

    Jarum jam menunjukkan pukul 14.15 WIB saat Tim Bisnis melangkahkan kaki ke kios tersebut. Rak-rak tampak tertata rapi dan bersih. Terdapat beragam produk kebutuhan sehari-hari mulai dari sembako hingga produk Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Seorang penjaga kasir dan petugas lain yang berjaga di dalam melempar senyum. 

    “Di sini tuh kami ada produk-produk sembako sama makanan-makanan pada umumnya sebenarnya. Cuman yang membedakan kalau dari UMKM sendiri sih yang beda,” kata Retno, penjaga kasir Koperasi Merah Putih Melawai, saat ditemui Bisnis pada Senin (13/10/2025).

    Koperasi Merah Putih Melawai menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang merupakan program pemerintah yang dijalankan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Ada juga gula, minyak goreng, tepung, ketan hitam, dan susu dari Food Station.  

    Ada pula bahan pangan mentah seperti bawang kering yang bisa dipesan melalui sistem pre-order. 

    Kemudian, pada rak bagian kanan, tampak kemasan berwarna-warni berisi nasi goreng instan, mie sagoo, ayam rujak beku, serta camilan buatan UMKM lokal..

    Wanita berusia 24 tahun itu menyebut barang-barang di Koperasi Merah Putih Melawai lebih terjangkau dibandingkan yang lain. Sebagai contoh, harga minyak goreng satu liter di koperasi ini hanya Rp15.700, lebih rendah dari rata-rata harga di luar yang sudah menyentuh Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter.

    Meski belum sepenuhnya ramai, koperasi Merah Putih mulai menjadi alternatif belanja masyarakat sekitar Melawai. Retno mengakui, lonjakan pembeli biasanya terjadi di akhir pekan. 

    Orang dewasa hingga anak muda menjadikan tempat ini sebagai lokasi melepas penat setelah 5 beraktivitas mengerjakan tugas kuliah hingga menyelesaikan deadline pekerjaan.  

    “Paling rame di Jumat, Sabtu, Minggu. Biasanya anak muda yang nongkrong di sekitar sini mampir beli minuman,” katanya

    Retno menuturkan banyak koperasi kelurahan lain yang sudah datang berkunjung untuk belajar dan bertanya-tanya soal sistem di sini. Mereka belum membuka toko fisik seperti di Koperasi Merah Putih Melawai, namun sudah mulai aktif merekrut anggota. 

    Mereka, kata Retno, meyakini bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP menjadi gerbang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, terlebih dengan dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintah. 

    Kesejahteraan

    Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Piter Abdullah mengatakan seluruh aktivitas yang dilakukan koperasi akan berdampak pada perputaran ekonomi di suatu desa/kelurahan. Kehadiran koperasi tidak serta merta membuka lapangan pekerjaan, tetapi efek berganda dari aktivitas itu yang kemudian menciptakan lapangan kerja baru. 

    Sebagai contoh, ketika KDMP Melawai menjual produk-produk UMKM hingga hasil panen petani di desa, termasuk beras SPHP, maka UMKM hingga petani di desa membutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang kemudian mereka menarik pekerja baru. 

    “Efek bergandanya banyak. Tugas kita adalah menjaga ide besar ini agar dapat dilaksanakan secara murni. Jangan sampai ada penyimpangan,” kata Piter. 

    Dia juga menyoroti mengenai sentuhan digital di dalam KDMP. Menurutnya langkah itu dapat membuat tata kelola koperasi menjadi lebih baik dan transparan. Pemerintah dapat memantau secara terukur barang-barang yang terdapat di koperasi dan mengirimkan logistik sesuai dengan kebutuhan. 

    “Dengan adanya digitalisasi tata kelola akan jauh lebih baik, hasilnya pasti lebih baik, dan berdampak pada kesejahteraan semua anggota,” kata Piter. 

    Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto mengatakan Komdigi secara bertahap telah melaksanakan dukungan terhadap program KDMP. Sampai saat ini, Komdigi menjangkau dua koperasi desa, yaitu di Kota Malang dan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 

    Komdigi memberikan pelatihan literasi digital bagi SDM koperasi desa secara langsung (luring), hal ini dikarenakan skema secara luring dapat lebih optimal untuk berinteraksi dengan peserta sehingga mereka tidak jenuh dan mendapatkan praktik secara langsung. 

    Tidak menutup kemungkinan juga untuk pelaksanaan secara daring jika tersedianya koneksi internet dan perangkat yang memadai dari para peserta pelatihan.

    Boni mengatakan dengan memberikan pelatihan secara langsung dan materi yang relevan, program ini telah memberikan dasar yang kokoh bagi penguatan kapasitas digital koperasi desa, sekaligus menjadi langkah awal menuju transformasi digital dalam perekonomian desa.

    ”Kami terus berupaya memberikan yang terbaik sehingga dapat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Dengan pelatihan literasi digital yang akan diberikan kepada SDM, diharapkan akan mempermudah proses bisnis dalam pelaksanaan operasionalnya, sehingga anggota KDMP mendapatkan kemudahan dalam proses pemanfaatannya,” kata Boni.

    Percepatan

    Di sisi lain, menjelang 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka, Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah mengebut finalisasi draft Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan gudang-gudang dan gerai dari KDMP. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa keberadaan Inpres tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan memperkuat rantai pasok pangan, serta distribusi produk lokal melalui penguatan peran strategis KopDes/Kel Merah Putih.

    Lebih lanjut, Ferry memastikan pembangunan gudang dan gerai milik KopDes/Kel Merah Putih nantinya akan melibatkan kontraktor-kontraktor lokal dan masyarakat desa sebagai upaya dalam menggerakkan dan mensejahterakan masyarakat. 

    Dia berharap, dengan lebih dari 82.024 KDMP yang telah terbentuk di Indonesia, percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung koperasi dapat dilakukan secara strategis, terpadu, dan terkoordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. 

    “Tujuannya, guna menciptakan sistem ekonomi desa yang produktif dan berdaya saing,” pungkasnya.

    Danantara dan Kementerian Keuangan  memberikan dukungan kepada KDMP melalui pendanaan. CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa dukungan tersebut akan dilakukan dengan skema penggunaan dana APBN.

    Menurutnya, Kemenkeu selaku otoritas fiskal bakal mengalokasikan dana desa bagi masing-masing koperasi yang ada, kendati tak menjawab saat ditanya mengenai besaran anggaran yang dialokasikan.

    “Pembangunan ini berasal dari dana desa yang akan dialokasikan melalui Kementerian Keuangan dengan atas dasar dari setiap desa dalam pengalokasiannya,” ujar Rosan.

  • Investasi Asing yang Mengalir ke RI Makin Loyo

    Investasi Asing yang Mengalir ke RI Makin Loyo

    Jakarta –

    Realisasi investasi asing di Indonesia turun dalam dua kuartal terakhir dibandingkan tahun sebelumnya. Per kuartal III-2025, realisasinya mencapai Rp 212 triliun atau turun 8,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 232,7 triliun.

    Kondisi yang sama juga terjadi pada kuartal II. Tercatat realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) kuartal II-2025 mencapai Rp 202,2 triliun, turun 6,95% dibandingkan kuartal II-2024 sebesar Rp 217,3 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, penurunan PMA secara tahunan salah satunya dipengaruhi oleh tantangan global. Hal ini berkaca pada tingginya tensi geopolitik dan perang dagang dalam tiga bulan terakhir.

    “Kita ketahui memang tantangan global kan masih ada. Kemarin-kemarin kalau kita lihat, ini kan laporan triwulan III dari bulan Juli, Agustus, September. Di dalam tiga bulan ini kan kita lihat tensi dari potensi trade war, potensi dari perang juga masih ada,” kata Rosan dalam Konferensi Pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2025 di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

    Meski demikian, menurut Rosan, investasi asing tetap menunjukkan tren positif secara kuartalan. PMA kuartal III-2025 sebesar Rp 212 triliun naik 4,9% dibandingkan dengan kuartal II yang mencapai Rp 202,2 triliun.

    “Sebetulnya investasi PMA-nya secara absolute number itu tidak turun, tetap meningkat. Angkanya tadi kurang lebih kan Rp 212 triliun berbanding Rp 202,8 juta triliun sebelumnya. Jadi tetap meningkat, tetapi tentunya harapannya FDI (Foreign Direct Investment) ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya.

    Investasi Dalam Negeri Melonjak

    Secara keseluruhan, realisasi investasi kuartal III-2025 mencapai Rp 491,4 triliun. PMA berkontribusi sebesar 43,1%, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi dengan kontribusi 56,9% atau Rp 279,4 triliun.

    Dalam dua kuartal terakhir, PMDN melonjak secara tahunan. Kontribusi PMDN pada kuartal III Rp 279,4 triliun naik 40,53% dibandingkan 2024 Rp 198,8 triliun. Begitu pula pada kuartal II-2025 realisasinya Rp 275,5 triliun, naik 30,5% dari 2024 Rp 211,1 triliun.

    “Pertumbuhan ini cepat karena mereka ada confidence juga, kalau nggak ada confidence kan nggak mungkin mereka melakukan investasi yang di dalam negeri,” kata dia.

    Menurut Rosan, salah satu faktor penting pendukung masuknya investasi dari luar negeri ke Indonesia adalah kestabilan, rule of law, hingga pool of talent yang baik. Oleh karena itu, ke depan pihaknya akan memperbaiki kualitas SDM sebagai salah satu upaya peningkatan investasi.

    “Kita kan dalam bonus demografi pada saat ini, dan kita kan juga terus memperbaiki, meningkatkan dan menyempurnakan pool of talent kita yang ada. Dengan membuka ruang-ruang, terutama untuk mereka magang di BUMN-BUMN maupun di Danantara,” ujar Rosan.

    Halaman 2 dari 2

    (shc/kil)

  • Kabar Terbaru Penyelesaian Utang Kereta Cepat Usai Purbaya Tolak Pakai APBN

    Kabar Terbaru Penyelesaian Utang Kereta Cepat Usai Purbaya Tolak Pakai APBN

    Jakarta –

    Topik penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menjadi pembahasan hangat dalam beberapa waktu belakangan. Hal ini menyusul respons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak untuk memberikan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pengkajian opsi untuk penyelesaian utang Whoosh masih terus berjalan. Langkah restrukturisasi masih belum pasti.

    Menurutnya, pembahasan perlu dilakukan secara mendalam mengingat proyek tersebut melibatkan banyak kementerian dan lembaga (K/L). Pengkajian dilakukan agar masalah penyelesaian utang ini dapat diselesaikan secara komprehensif. Setelah Danantara menyelesaikan kajiannya, pihaknya akan mempresentasikan hasilnya di hadapan KL terkait.

    “Jadi kita akan presentasikan agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi ‘oh problem lagi’, nggak. Kita mau komprehensif. dan ini tidak hanya dari finansial,” kata Rosan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

    Rosan berharap, proses pengkajian internal ini dapat rampung sebelum akhir tahun. Barulah dari sana dilakukan penetapan dari skema penyelesaian utang kereta cepat.

    Danantara juga terus menjalin komunikasi dengan pihak China, khususnya dengan National Development and Reform Commission (NDRC) atau Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, menyangkut penyelesaian utang ini.

    Ia memastikan, pembahasan utang Whoosh dilakukan secara mendalam dan terukur mengingat Whoosh menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi China, sebagai bagian dari program Presiden China Xi Jinping pada kala itu.

    “Dan ini (kajian) tidak hanya dari finansial, tapi kita juga komunikasi dengan pemerintah China, dengan NDRC-nya, karena ini juga buat mereka menjadi hal yang sangat penting, karena ini adalah program dari Presiden Xi Jinping pada waktu itu,” ujarnya.

    Di samping itu, Rosan juga menyinggung tentang dampak utang tersebut terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. KAI sendiri merupakan pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), pemegang saham terbesar (60%) di KCIC.

    “Jadi, tolong bersabar. Ini opsi saja kita sedang kaji semua. Dan bukan hanya dari semata-mata, kalau saya bilang dari finansial saja bukan seperti itu. Ini kelanjutannya seperti apa, dari segi supaya ke depannya ini berjalan dengan baik,” kata dia.

    “Dan juga dampaknya ke KAI juga positif. Karena ini kan kalau nanti dampaknya ke KAI, dampaknya ke pelayanan KA yang lainnya,” sambungnya.

    Purbaya Tolak Pakai APBN

    Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terang-terangan telah menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ikut menanggung beban utang proyek Whoosh yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Purbaya mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai holding BUMN harusnya bisa mengelola itu karena saat ini dividen langsung masuk ke kasnya.

    “Kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi, karena kalau enggak, ya, semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Purbaya menilai tidak adil jika APBN harus menanggung utang Whoosh. Pasalnya hasil penerimaan BUMN berupa dividen sudah dikelola Danantara. Dividen BUMN sebelumnya berada di bawah Kementerian Keuangan melalui pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa kekayaan negara yang dipisahkan (KND).

    “Jadi kalau pakai APBN dulu agak lucu, karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua,” ujar dia, ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

    Dalam catatan detikcom, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup cost overrun atau bengkak proyek Kereta Cepat sebesar Rp 6,98 triliun atau hampir Rp 7 triliun.

    Halaman 2 dari 2

    (kil/kil)

  • CEO Danantara Bicara soal Teman Akabri Prabowo dan WNA Jadi Direksi Garuda Nasional 17 Oktober 2025

    CEO Danantara Bicara soal Teman Akabri Prabowo dan WNA Jadi Direksi Garuda Nasional 17 Oktober 2025

    CEO Danantara Bicara soal Teman Akabri Prabowo dan WNA Jadi Direksi Garuda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, blak-blakan mengenai alasan teman seangkatan Presiden Prabowo Subianto di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) dan dua warga negara asing (WNA) ditunjuk untuk mengisi pos direksi Garuda Indonesia.
    Adapun teman seangkatan Prabowo itu adalah Glenny Kairupan, yang menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) Garuda.
    Lalu, dua WNA yang dimaksud adalah Neil Raymond Mills, yang ditunjuk sebagai Direktur Transformasi Garuda, dan Balagopal Kunduvara, yang ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda.
    “Ya ini kan memang dari Garuda kita ada penguatan. Kan kalau dilihat lebih dalam lagi, kan memang ada dua orang juga (WNA),” ujar Rosan di Istana, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
    Rosan mengatakan, ini merupakan yang pertama kalinya WNA ditunjuk memimpin BUMN.
    “Jadi justru tim ini akan menjadi lebih kuat kalau kami melihatnya seperti itu,” ucapnya.
    “Karena pengalamannya dari orang ekspat ini 25 tahun pengalaman di Singapore Airlines. Kemudian yang satu lagi juga pengalaman di berbagai banyak penerbangan internasional. Sehingga penting dalam rangka transformasi,” sambung Rosan.
    Rosan menjelaskan, secara keseluruhan, penunjukan dua WNA di kursi direksi Garuda adalah langkah yang sangat baik.

    Apalagi, kata dia, Danantara akan terus menyuntik dana ke Garuda ke depannya, sehingga mereka harus tahu implementasi dari pemanfaatan dananya.
    “Dan kita akan memberikan pendanaan selanjutnya. Jadi kita memastikan juga dengan pendanaan yang diberikan selanjutnya ini, bagaimana implementasi dan penggunaan dana ini benar sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan juga sudah dipresentasikan kepada kami,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Besar Negara Investasi Asing RI: Singapura, China hingga AS

    5 Besar Negara Investasi Asing RI: Singapura, China hingga AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan lima negara dengan investasi atau penanaman modal asing terbesar selama kuartal III/2025. 

    Selama Juli-September 2025, realisasi investasi mencapai Rp491,4 triliun dan menyerap tenaga kerja 696.478 orang. Berdasarkan porsinya, PMA mencapai Rp212 triliun atau 43,1% dari total investasi. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp279,4 triliun atau 56,9% dari total investasi.

    Berdasarkan peringkatnya, Singapura masih menduduki peringkat pertama negara dengan investasi terbesar di Indonesia senilai US$3,8 miliar. Kemudian, investasi terbesar diikuti oleh Hong Kong dan China dengan investasi masing-masing US$2,7 miliar dan US$1,9 miliar. 

    “Sebetulnya kalau kita combine dua ini [Hong Kong dan China] angkanya menjadi US$4,6 miliar, lebih besar dari Singapura,” terang Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani pada konferensi pers di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (17/10/2025). 

    Selanjutnya, investasi terbesar berasal dari Malaysia US$1 miliar dan Amerika Serikat (AS) US$800 juta. 

    Adapun apabila selama Januari-September 2025 atau year-to-date (ytd), realisasi investasi sudah mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3% dari target tahun ini Rp1.905,6 triliun. Porsi PMA sebesar Rp644 triliun atau 44,9%, sedangkan PMDN Rp789,7 triliun atau 55,1%. 

    Urutan negara dengan PMA terbesar tahun ini sampai dengan September 2025 yaitu Singapura US$12,6 miliar, Hong Kong US$7,3 miliar, China US$5,4 miliar, dan Malaysia US$2,7 miliar. 

    Namun, posisi AS digeser oleh Jepang apabila berdasarkan investasi Januari-September 2025 yakni senilai US$2,3 miliar.

  • Investasi Asing yang Mengalir ke RI Makin Loyo

    Bos Danantara Tak Mau Layanan KAI Turun Gegara Utang Kereta Cepat

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah menggodok opsi untuk penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Salah satu bahan pertimbangan utamanya ialah jangan sampai utang ini membebani PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hingga membuat pelayanan turun.

    KAI merupakan pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Sedangkan PSBI merupakan pemegang saham terbesar (60%) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Whoosh.

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pihaknya menaruh perhatian besar terhadap potensi terdampaknya pelayanan kereta api atas beban utang tersebut.

    Oleh karena itu, Danantara saat ini tengah mengkaji sejumlah opsi penyelesaian utang secara komprehensif. Harapannya, opsi tersebut juga akan berdampak positif pada kinerja KAI sendiri.

    “Supaya ke depannya ini berjalan dengan baik, dan juga dampaknya ke KAI juga positif. Karena ini kan kalau nanti dampaknya KAI, dampaknya ke pelayanan kereta api yang lainnya,” ujar Rosan ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Rosan mengatakan, pembahasan perlu dilakukan secara mendalam mengingat proyek tersebut melibatkan banyak kementerian/lembaga (KL). Setelah Danantara menyelesaikan kajiannya, pihaknya akan mempresentasikan hasilnya di hadapan KL terkait.

    Selain itu, Danantara juga menjalin komunikasi dengan pihak China, khususnya dengan National Development and Reform Commission (NDRC) atau Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, menyangkut penyelesaian utang ini.

    “Kita akan presentasikan agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi, ‘oh problem lagi’, nggak. Kita mau komprehensif.” ujar Rosan.

    “Dan ini tidak hanya dari finansial, tapi kita juga komunikasi dengan pemerintah China, dengan NDRC-nya. Karena ini juga buat mereka menjadi hal yang sangat penting, karena ini adalah program dari Presiden Xi Jinping pada waktu itu,” sambungnya.

    Sebagai informasi, dalam catatan detikcom, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup cost overrun atau bengkak proyek Kereta Cepat sebesar Rp 6,98 triliun atau hampir Rp 7 triliun.

    Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menyebut utang dan kerugian PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dapat menjadi bom waktu bagi perseroan. Hal itu ia ungkap dalam rapat perdananya bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Mulanya, Bobby menjelaskan pihaknya akan mendalami persoalan beban keuangan KCIC. Ia memastikan dapat memahami permasalahan-permasalahan KAI dalam satu minggu, termasuk KCIC. Kemudian ia menyebut akan segera berkoordinasi dengan Danantara.

    “Kami yakin dalam satu minggu ke depan, kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu,” ungkap Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Sepanjang semester I 2025 KCIC menelan kerugian hingga Rp 1,6 triliun. Pada periode yang sama, KAI mencatat total penyerapan kerugian mencapai Rp 1,424 triliun. Namun angka tersebut menyusut dibanding semester I tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 2,377 triliun.

    (kil/kil)

  • Bos Danantara Buka Suara soal Utang Kereta Cepat: Tolong Sabar, Lagi Dikaji

    Bos Danantara Buka Suara soal Utang Kereta Cepat: Tolong Sabar, Lagi Dikaji

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menegaskan bahwa proses pengkajian opsi untuk penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih berjalan. Dalam hal ini, langkah restrukturisasi masih belum pasti.

    Hal tersebut disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Menurutnya, pembahasan perlu dilakukan secara mendalam mengingat proyek tersebut melibatkan banyak kementerian/lembaga (KL).

    “Untuk penyelesaian KCIC, opsi-opsi ini sedang kita kaji. Dan kalau opsi itu, penggajian itu sudah selesai, kita akan paparkan ke semua kementerian terkait. Karena kan ada Kementerian Perhubungan, ada Menko, ada Menteri Keuangan, dan ada DEN, Pak Luhut,” kata Rosan saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Rosan mengatakan, pengkajian dilakukan agar masalah penyelesaian utang ini dapat diselesaikan secara komprehensif. Setelah Danantara menyelesaikan kajiannya, pihaknya akan mempresentasikan hasilnya di hadapan KL terkait.

    “Jadi kita akan presentasikan agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi ‘oh problem lagi’, nggak. Kita mau komprehensif. dan ini tidak hanya dari finansial,” ujarnya.

    Selain itu, Danantara juga menjalin komunikasi dengan pihak China, khususnya dengan National Development and Reform Commission (NDRC) atau Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, menyangkut hal ini.

    Ia memastikan pembahasan utang Whoosh dilakukan secara mendalam dan terukur. Hal ini mengingat Whoosh menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi China karena merupakan bagian dari porgram Presiden China Xi Jinping pada kala itu.

    Rosan juga menyinggung tentang dampak utang tersebut terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Jangan sampai nantinya penyelesaian utang ini malah akan menjadi beban baru bagi perusahaan pelat merah itu.

    “Jadi, tolong bersabar. Ini opsi saja kita sedang kaji semua. Dan bukan hanya dari semata-mata, kalau saya bilang dari finansial saja bukan seperti itu. Ini kelanjutannya seperti apa, dari segi supaya ke depannya ini berjalan dengan baik,” kata dia.

    “Dan juga dampaknya ke KAI juga positif. Karena ini kan kalau nanti dampaknya ke KAI, dampaknya ke pelayanan KA yang lainnya,” sambungnya.

    Rosan berharap, proses pengkajian internal ini dapat rampung sebelum akhir tahun. Barulah dari sana dilakukan penetapan dari skema penyelesaian utang kereta cepat.

    Sebagai informasi, China dikabarkan telah menyetujui langkah restrukturisasi utang proyek KCJB atau Whoosh. Namun proses restrukturisasi ini masih menunggu pembentukan tim restrukturisasi melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Sebagai pihak yang turun tangan langsung dalam realisasi awal proyek Whoosh di masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Luhut telah berkoordinasi dengan pihak China menyangkut restrukturisasi tersebut.

    “China itu hanya bilang, ‘kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian jadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera’. Saya bilang waktu ke China 3 bulan lalu, ‘oke, tapi tinggal tunggu Keppres, supaya timnya dikerjakan’,” kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Menyangkut hal ini, Luhut telah berkomunikasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani untuk segera memproses Keppres tersebut. Selaras dengan itu, Rosan sedang dalam tahap pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu (tim restrukturisasi) orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?,” ujarnya.

    (kil/kil)