Xcloud.id

Tag: Rosan Perkasa Roeslani

  • Tiba di Aceh, Presiden Prabowo lanjutkan perjalanan ke Bireuen

    Tiba di Aceh, Presiden Prabowo lanjutkan perjalanan ke Bireuen

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu pagi, dan langsung melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bireuen untuk mengecek jembatan bailey dan meninjau posko pengungsi.

    Kedatangan Presiden Prabowo di Aceh hari ini merupakan kunjungannya yang kedua di Serambi Mekkah untuk mengecek langsung penanganan dampak banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah kabupaten dan kota pada 25 November 2025.

    Presiden Prabowo turun dari pesawat kepresidenan PK-GRD sekitar pukul 10.30 WIB, setelah pesawat mendarat pukul 10.21 WIB.

    Di apron bandara, kedatangan Presiden Prabowo disambut oMenteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Dari Jakarta, Presiden Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

    Dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo beserta beberapa pejabat negara naik helikopter kepresidenan Caracal menuju Bireuen.

    Di Bireuen, Presiden meninjau jembatan bailey yang dipasang di salah satu jalur kritis yang menghubungkan Kota Medan dengan Kota Banda Aceh.

    Selepas itu, Presiden juga dijadwalkan mengecek distribusi bantuan, dan posko pengungsi di Bireuen.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan, selepas dari Bireuen, Presiden Prabowo dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Aceh, dijadwalkan memimpin rapat terbatas penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Rapat tersebut rencananya diikuti Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Seskab Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Dirut PLN Darmawan Prasodjo, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan Yusuf Jauhari.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Bebaskan Pajak BUMN yang Ada Saham Asing

    Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Bebaskan Pajak BUMN yang Ada Saham Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani untuk pembebasan kewajiban pajak sejumlah BUMN lain yang belum dipenuhi sejak 2023 lalu.

    Dia mengungkapkan perusahaan yang disebut meminta keringanan pajak sejak 2023 lalu itu turut dimiliki sahamnya oleh perusahaan asing dan justru mencetak untung.

    “Ya, enggak bisa itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ,” ungkap Purbaya dikutip, Jumat (5/12/2025).

    Purbaya juga menuturkan bahwa Danantara Indonesia mengajukan keringanan pajak untuk BUMN, salah satunya dalam hal melaksanakan sejumlah aksi korporasi.

    Permintaan keringanan pajak untuk BUMN disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani kepada Purbaya saat bertemu di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Menurut Purbaya, keringanan pajak kepada pelat merah bisa diberikan untuk sejumlah aksi korporasi yang akan banyak dilakukan BUMN dalam dua sampai dengan tiga tahun ke depan.

    “Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi, konsolidasi, kan seperti jual beli antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Dia [Rosan] bilang itu kalau bayar pajak semua ya kemahalan,” terangnya.

    Dia menilai permintaan keringanan pajak bagi aksi korporasi BUMN itu masih masuk akal untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Namun, dia memastikan setelahnya aksi korporasi BUMN yang kini di bawah Danantara bakal dipungut pajak.

    “Setelah itu setiap corporate action kami akan charge. Kami akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara baru, dan juga [mengerjakan] proyek pemerintah,” ucapnya.

    Pada Rabu (3/12/2025), CEO Danantara Rosan Roeslani turut mendiskusikan soal keringanan pajak ini dengan Purbaya saat bertemu di kantor Kemenkeu, Jakarta.

    Selain itu, Danantara turut membicarakan soal opsi penyertaan APBN dalam penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    “Hal-hal lain yang memang kami diskusikan bagaimana pengembangan Danantara ini, hubungan dari segi fiskal dan perpajakannya seperti dari Kementerian Keuangan. Beliau [Purbaya] sangat terbuka dan akan dilanjutkan lagi oleh tim kerja,” ujar Rosan. 

  • Orang Super Kaya Ikut Nikmati Subsidi, Purbaya Janji Perbaiki Sistem

    Orang Super Kaya Ikut Nikmati Subsidi, Purbaya Janji Perbaiki Sistem

    Jakarta –

    Kelompok masyarakat super kaya masih ikut menikmati subsidi yang seharusnya ditujukan bagi warga kurang mampu. Atas kondisi tersebut, pemerintah berencana merombak desain penyaluran subsidi.

    Rencana perombakan mekanisme pemberian subsidi dan kompensasi ini dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama pimpinan BPI Danantara. Adapun rapat tersebut digelar secara tertutup karena membahas banyak hal strategis.

    Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan rapat bersama Danantara dan Komisi XI DPR RI membahas tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah menyangkut penyaluran subsidi yang belum tepat sasaran.

    “Kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dalam hal subsidi desainnya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya,” kata Purbaya, di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2025).

    Atas kondisi tersebut, Purbaya mengatakan, skema baru nantinya akan lebih membatasi porsi untuk orang kaya. Hal ini dilakukan agar subsidi dapat tersalurkan lebih efisien dan tepat sasaran.

    “Dan yang kaya sekali mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangin secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu. Itu kira-kira utamanya itu dan itu perlu desain macem-macem karena elibatkan juga BUMN-BUMN dan Danantara,” ujarnya.

    Purbaya juga bilang, perbaikan skema subsidi ini akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Meski membutuhkan waktu cukup lama, ia memastikan proses pelaksanaannya akan dilakukan dalam waktu singkat.

    Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan perombakan dan penyempurnaan skema penyaluran subsidi, mulai dari BBM hingga listrik, juga akan didukung dengan efisiensi di lingkup BUMN.

    “Untuk lebih menyempurnakan juga agar kalau subsidi dan kompensasi itu lebih adil, lebih tepat sasaran. Bagaimana kalau dari BUMN ini kita lebih mengefisienkan,” kata Rosan ditemui terpisah.

    Perombakan skema sendiri sebelumnya juga telah diterapkan dalam penyaluran pupuk subsidi. Skema penghitungan kompensasi yang sebelumnya menggunakan metode cost plus (biaya produksi ditambah margin), kini diubah menyesuaikan dengan harga pasar (market price).

    “Kalau dulu kan tidak efisien saja tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cost kami, plus berapa persen itu. Itu coba terus kita lakukan sehingga tidak mengurangi hak-hak dari masyarakat yang berhak dan membutuhkan tapi di saat bersamaan kompensasi juga bisa ikut turunnya lebih efisien,” jelasnya.

    (acd/acd)

  • Purbaya Bakal Ikut Terbang ke China, Lobi Utang Proyek Kereta Cepat

    Purbaya Bakal Ikut Terbang ke China, Lobi Utang Proyek Kereta Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal ikut terbang ke China untuk menegosiasi penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

    Purbaya telah bertemu dengan CEO Danantara Rosan Roeslani di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, pagi ini, Rabu (3/12/2025). Namun, dia masih menunggu kepastian siapa pihak yang akan ikut ditemui olehnya nanti. 

    “Jadilah [ikut ke China]. Cuma saya bilang begini, saya enggak tahu di China ketemu siapa. China Development Bank, apa NDRC [National Development and Reform Commission]. Nanti kalau udah clear ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kami ke China. Kalau enggak saya bingung ke China ketemu siapa, enggak jelas,” tuturnya kepada wartawan saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Purbaya mengatakan bahwa ada banyak hal yang dibahas pada pertemuannya dengan Rosan pagi ini. Isu yang menjadi sorotan terkait utang proyek Whoosh, dia mengaku keduanya masih mencari solusi yang cocok.

    Ke depan, tim teknis dari Kemenkeu dan Danantara bakal berdiskusi lebih lanjut. Purbaya menyampaikan bahwa sampai saat ini pun belum ada keputusan yang jelas mengenai solusi penyelesaian utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu. 

    “Saya sih belum tahu sampai detail, tetapi gambaran besarnya clear lah kami mau ngapain ke depan. Harusnya sih,” jelas pria yang sebelumnya menjabat Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

    Jaminan dari Prabowo 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri polemik pro kontra di internal pemerintah terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung beban utang Whoosh. Dia menyatakan bahwa akan bertanggung jawab melunasi utang proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun saat era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. 

    “Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Kemudian, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani turut menyampaikan bahwa ada beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).  

    Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.  

    Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).  

    “Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah,” jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam. 

  • Proses Merger GOTO-Grab, Telkom Bilang Belum Ada Arahan Khusus

    Proses Merger GOTO-Grab, Telkom Bilang Belum Ada Arahan Khusus

    Jakarta –

    Proses merger GOTO dan Grab kian santer setelah ada tanggapan Danantara. Terkait dengan situasi ini, Telkom menegaskan belum ada arahan khusus.

    Hal ini disampaikan Direktur Strategic Business Development Portfolio Telkom, Seno Soemadji dalam Executive Media Briefing Telkom di Gedung Telkom Landmark Tower, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (1/12/2025) malam. Seno tampil bersama Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom, Arthur Angelo Syailendra.

    Telkom adalah salah satu pemegang saham GOTO. Tentu ada pertanyaan publik, apakah nanti akan melepas saham atau tidak.

    “Terkait dengan GOTO dan Grab, terus terang ini masih tahap awal ya. Kita masih belum punya arahan khusus,” kata Seno.

    Seno mengatakan, wacana merger GOTO-Grab dilihat dari kacamata potensi pasar adalah sangat menjanjikan. Namun memang untuk saat ini Seno kembali mengingatkan masih terlalu dini untuk mereka mengomentari hal tersebut.

    “Menurut saya ada potensi yang bisa kita dapatkan dari berbagai macam kolaborasi yang bisa dilakukan. Ada sinergi yang bisa kita ciptakan dari sana,” ujarnya.

    Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani Perkasa buka suara soal peluang Danantara terlibat proses merger Grab dan GOTO.

    Rosan menegaskan Danantara masih menunggu perkembangan resmi dari perusahaan terkait. Ia juga menyebut, pembahasan merger itu sepenuhnya berada di tangan GOTO dan Grab.

    “Kita serahkan kepada prosesnya, Grab dan GOTO sedang berjalan. Mereka menyampaikan ke kita, terbuka juga untuk Danantara untuk berpartisipasi,” ujar Rosan usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11).

    (fay/fyk)

  • Raja Yordania Undang Indonesia Investasi di 3 Sektor Senilai Rp 21 Triliun

    Raja Yordania Undang Indonesia Investasi di 3 Sektor Senilai Rp 21 Triliun

    Raja Yordania Undang Indonesia Investasi di 3 Sektor Senilai Rp 21 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Abdullah II Ibn Al Hussein mengundang Indonesia berinvestasi di tiga sektor, yakni pipanisasi gas, jalan tol, hingga logistik.
    Hal ini disampaikan CEO Badan Pengelola
    Investasi
    (BPI)
    Danantara
    Rosan Perkasa Roeslani setelah bertemu dengan Raja
    Yordania
    pada Sabtu (15/11/2025) pagi.
    “Raja Jordan mengundang langsung untuk berinvestasi ke Jordan di tiga bidang. Satu di pipanisasi gas, yang kedua di proyek jalan tol,” kata Rosan usai mengantar
    Raja Yordania
    di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (15/11/2025).
    Rosan menjabarkan, estimasi nilai investasi di ketiga proyek tersebut mencapai Rp 21,71 triliun (kurs Rp 16.700 per dollar AS).
    Rinciannya, pipanisasi gas dengan nilai 1 miliar dollar AS, serta jalan tol hingga logistik sekitar 300 juta dollar AS.
    Setelah mendapat tawaran ini, Rosan mengaku akan mempertimbangkannya sembari menghitung dan mengevaluasi.
    Pertimbangan itu didasari oleh
    return
    atau imbal hasil yang ditargetkan oleh Danantara dari setiap proyek.
    “Dan kelihatannya itu masuk dengan
    return
    dari investasi, yang secara garis besarnya tadi yang akan diiinginkan untuk kita bisa berinvestasi di sana,” ucap Rosan.
    Adapun skema yang ditetapkan adalah antar badan usaha atau 
    business to business
    (B2B).
    Danatara juga diundang langsung Raja Abdullah II untuk datang ke negaranya pada Desember mendatang demi menindaklanjuti kerja sama ini.
    Ia ditunjuk langsung untuk menangani proyek ini bersama Menteri Investasi Yordania.
    “Sudah di-
    assign
    langsung tadi dari Menteri Investasinya yang akan menjadi
    contact person
    dari Kerajaan Jordan. Dan kalau di sini adalah saya langsung juga sebagai Kepala Danatara juga Menteri Investasi,” ungkap Rosan.
    Di sisi lain, Indonesia berencana memperluas kerja sama di bidang fosfat yang sudah berjalan.
    Saat ini, nilai yang dikerjasamakan mencapai 250 juta dollar AS, dan telah memberikan keuntungan sekitar 20 kita dollar AS.
    “Beliau sebetulnya kerja sama itu 50 persen sudah ada di Indonesia (di bidang fosfat) dan rencananya ingin dikembangkan lagi, termasuk apa kita juga akan berinvestasi untuk fosfat dan juga potas di Jordan. Jadi itu sedang akan kita jajaki juga bersama,” jelas Rosan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Raja Yordania Ingin Bentuk Badan Pengelola Investasi, Tiru Danantara

    Raja Yordania Ingin Bentuk Badan Pengelola Investasi, Tiru Danantara

    Raja Yordania Ingin Bentuk Badan Pengelola Investasi, Tiru Danantara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Abdullah II ibn Al Hussein ingin membentuk Badan Pengelola Investasi di negaranya.
    Alasan ini yang membuatnya bertemu dengan pihak
    Danantara
    pada Sabtu (15/11/2025) pagi, sebelum meninggalkan
    Indonesia
    .
    “Ada pertemuan dengan Raja Jordan yang dihadiri langsung juga oleh Bapak Presiden Prabowo. Pada intinya dari pemerintahan kerajaan Jordan,” kata Rosan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu.
    “Itu yang pertama, karena mereka berkeinginan untuk membuat
    Sovereign Wealth Fund
    juga di Jordan,” tutur dia.
    Rosan menyampaikan, Raja Abdullah II ingin belajar dan meniru lembaga
    Sovereign wealth Fund
    (SWF) Indonesia yang merupakan lembaga baru di era Presiden Prabowo.
    Termasuk, mengenai struktur dan aset-aset yang dikelola Danantara.
    Pertemuan itu, kata Rosan,akan ditindaklanjuti dengan komunikasi bersama antara dua negara.
    “Jadi mereka ingin mengetahui baik dari segi strukturnya, pembentukannya, kemudian aset-asetnya,” ucap Rosan.
    Selain keinginan membentuk lembaga, Rosan mengungkapkan bahwa
    Yordania
    juga mengundang Indonesia berinvestasi di negaranya.
    Setidaknya, ada tiga bidang yang diminati, yakni pipanisasi gas, pembangunan jalan tol, hingga sektor logistik.
    “Di pipanisasi gas kurang lebih nilainya 1 billion US dollar. Kemudian di jalan tolnya kurang lebih 300 juta dolar dan juga di bidang logistik. Dan itu tentunya kita akan evaluasi, tindak lanjuti,” jelas Rosan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Raja Yordania Tawarkan Danantara Garap Proyek Senilai US,5 Miliar

    Raja Yordania Tawarkan Danantara Garap Proyek Senilai US$1,5 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menyebut nilai total potensi investasi antara Indonesia dan Yordania diperkirakan menembus lebih dari US$1,5 miliar setelah pertemuan antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan Raja Yordania Abdullah II ibn Al Hussein di Jakarta, Sabtu (15/11/2025).

    Pria yang juga menjabat sekaligus CEO BPI Danantara itu mengatakan Pemerintah Yordania secara langsung menawarkan tiga proyek strategis dengan nilai investasi jumbo.

    “Tawaran investasi itu mencakup pipanisasi gas senilai kurang lebih US$1 miliar, kemudian proyek jalan tol sekitar US$300 juta, dan satu lagi di sektor logistik,” ujar Rosan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto mengantar kepulangan Raja Abdullah II di Lanud Halim Perdanakusuma.

    Meskipun angka untuk sektor logistik belum diungkapkan secara resmi, tetapi nilai dua proyek utama saja sudah mencapai US$1,3 miliar, sehingga total potensi kerja sama diperkirakan dapat melampaui US$1,5 miliar setelah memasukkan estimasi awal untuk bidang logistik.

    Mengingat, selain tiga proyek baru, Yordania juga ingin memperluas kerja sama fosfat yang selama ini sudah berjalan dengan nilai investasi sekitar US$250 juta. Proyek tersebut dinilai berhasil dan memberikan keuntungan sekitar US$20 juta bagi Indonesia melalui kerja sama dengan Petrokimia Gresik.

    Oleh sebab itu, Rosan memastikan seluruh tawaran tersebut akan dikaji secara detail oleh Danantara.

    “Kerja sama itu ingin diperbesar lagi, termasuk rencana investasi di fosfat dan potas langsung di Yordan,” jelas Rosan.

  • Raja Yordania Tertarik Pelajari Struktur hingga Aset-aset Danantara

    Raja Yordania Tertarik Pelajari Struktur hingga Aset-aset Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa Raja Yordania Abdullah II menunjukkan ketertarikan besar terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam pertemuan khusus yang digelar pada Sabtu (15/11/2025) pagi di Jakarta.

    Pertemuan tersebut turut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum kemudian keduanya mengantar kepulangan Raja Abdullah II di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

    Rosan menjelaskan bahwa kunjungan Raja Abdullah II ke Danantara memiliki tujuan strategis. Pihak Kerajaan Yordania ingin mempelajari lebih jauh bagaimana Indonesia membentuk dan mengelola sovereign wealth fund (SWF) barunya.

    “Oh ya, ada pertemuan dengan Raja Jordan yang dihadiri langsung juga oleh Bapak Presiden Prabowo. Eh pada intinya dari pemerintahan kerajaan Jordan itu ingin mengetahui lebih banyak mengenai Danantara dan juga mengenai struktur Danantara,” ujar Rosan.

    Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan singkat Raja Abdullah II ke Indonesia yang menekankan semakin eratnya hubungan strategis kedua negara, baik dalam sektor pertahanan, ekonomi, maupun investasi.

    Menurutnya, pemerintah Yordania saat ini tengah menjajaki pembentukan SWF sendiri. Karena itu, wawasan mengenai fondasi Danantara menjadi penting sebagai bahan perbandingan dan pembelajaran.

    “Jadi mereka ingin mengetahui baik dari segi strukturnya, pembentukannya, kemudian aset-asetnya. Jadi itu yang kita bicarakan dan akan segera ditindaklanjuti,” tandas Rosan.

  • Raja Yordania ‘Kepincut’ Investasi di RI, Danantara Buka Peluang

    Raja Yordania ‘Kepincut’ Investasi di RI, Danantara Buka Peluang

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani membenarkan rencana pertemuan antara pihaknya dan Raja Yordania Abdullah II di St. Regis Jakarta pada Sabtu (15/11/2025).

    Saat dikonfirmasi Bisnis.com melalui pesan teks, Rosan menjelaskan bahwa Raja Abdullah II ingin mendapatkan pemahaman lebih luas terkait peran Danantara dalam ekosistem investasi Indonesia.

    “Raja Jordan ingin mengetahui lebih banyak mengenai Danantara dan potensi kerja sama ke depannya,” ujar Rosan. 

    Meski begitu, Rosan belum merinci apakah pertemuan tersebut akan menghasilkan nota kesepahaman (MoU) atau kesepakatan investasi baru.

    Namun, pertemuan ini dinilai menjadi langkah awal untuk membuka peluang kolaborasi strategis antara Indonesia dan Yordania, terutama setelah rangkaian kunjungan kenegaraan Raja Abdullah II dan pertemuan bilateralnya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

    Pertemuan di St. Regis pada pukul 09.30 WIB itu dijadwalkan berlangsung tertutup, dengan fokus pada penjajakan sektor-sektor potensial yang dapat digarap bersama dalam skema investasi jangka panjang.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono memberikan penjelasan mengenai agenda lanjutan kunjungan kenegaraan Raja Yordania Abdullah II ibn Al Hussein di Indonesia. 

    Hal ini disampaikan usai dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penganugerahan tanda kehormatan The Bejeweled Grand Cordon of Al-Nahda (Order of the Renaissance) yang diberikan langsung oleh Raja Abdullah II di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/11/2025). 

    Ketika ditanya mengenai rangkaian kegiatan yang akan berlangsung pada hari berikutnya, Sugiono menegaskan bahwa agenda utama Raja Abdullah II pada Sabtu adalah bertemu dengan Danantara untuk membahas peluang kerja sama ekonomi. 

    “Presiden saya kira tidak ya. Karena langsung akan mengantar beliau juga ke bandara setelah itu,” ujar Sugiono, memastikan bahwa Prabowo tidak akan turut serta dalam pertemuan tersebut.