Tag: Rosan Perkasa Roeslani

Presiden perintahkan ada Komite Teknologi dalam struktur Danantara

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Presiden perintahkan ada Komite Teknologi dalam struktur Danantara
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 08 April 2025 – 21:56 WIB

Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan ada Komite Teknologi dalam struktur organisasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Presiden, sebagaimana dikutip dari siaran TVRI di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa Komite Teknologi perlu ada mengingat Danantara untuk banyak berinvestasi di proyek-proyek hilirisasi dan pengolahan (processing) yang menggunakan teknologi tinggi.

“Harus ada Komite Teknologi. Jadi, semua proyek, karena ini proyeknya banyak processing, saya minta ada tim teknologi yang kuat,” kata Presiden.

Prabowo melanjutkan, “Komite Teknologi itu dapat diisi oleh para ahli dari fakultas-fakultas teknik dalam negeri.”

“Kita minta dari fakultas-fakultas teknik. Jadi, lulusan macam-macam yang menguasai teknologi supaya menilai teknologi. Kita jangan dibohong-bohongi terus,” kata Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengungkap optimismenya bahwa Danantara dapat menjadi kekuatan masa depan bangsa yang manfaatnya akan diterima oleh generasi penerus.

“Jadi, (Danantara) harus dijaga. Makanya, kenapa saya antusias dengan penghematan, efisiensi, saya bisa dapat Rp300 triliun kira-kira ya. Rp300 triliun ini akan jadi dana investasi, tidak akan dihabisi. Jadi, tahun depan tetap ada malah ada hasilnya. Jadi, saya merasa ini tabungan untuk anak cucu. (Danantara) ini dasarnya,” kata Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menilai Danantara menjadi lembaga yang paling banyak diawasi. Jika ada indikasi penyelewengan atau penyalahgunaan, akan cepat terdeteksi.

“Ada oversight committee (yang diisi) Ketua BPK, Ketua KPK, Ketua OJK, Ketua BPKP, Kapolri, Jaksa Agung, dan PPATK. Ada semua di situ,” kata Presiden.

Kepala Badan Pelaksana (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani pada bulan lalu (24/3) mengumumkan struktur lengkap Danantara, terdiri atas Dewan Pengawas, Dewan Pengarah, Dewan Penasihat, Komite Pengawasan dan Akuntabilitas, dan Dewan Direksi/Board of Danantara Indonesia.

Walaupun demikian, Rosan menyebut struktur kepengurusan itu masih dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu ke depan.

“Nama-nama ini masih akan terus berkembang. Kami akan terus meng-update nama-nama baru yang menjadi bagian dari Danantara,” kata Rosan.

Berikut ini merupakan susunan kepengurusan BPI Danantara:

Dewan Pengawas

Erick Thohir
Muliaman Haddad
Jajaran Kementerian yang ditunjuk oleh Presiden

Dewan Pengarah

Susilo Bambang Yudhoyono
Joko Widodo

Dewan Penasihat

Ray Dalio
Helman Sitohang
Jeffrey Sachs
Chapman Taylor
Thaksin Shinawatra

Komite Pengawasan dan Akuntabilitas

Ketua PPATK
Ketua KPK
BPKP
BPK
Kapolri
Jaksa Agung

Board of Danantara Indonesia

Chief Executive Officer (CEO): Rosan Perkasa Roeslani;
Chief Investment Officer (CIO): Pandu Sjahrir;
Chief Operational Officer (COO): Dony Oskaria;

Managing Director

Managing Director Legal: Robertus Billitea;
Managing Director Risk and Sustainability: Lieng-Seng Wee;
Managing Director Finance: Arief Budiman;
Managing Director Treasury: Ali Setiawan;
Managing Director Global Relations and Governance: Mohamad Al-Arief;
Managing Director Stakeholders Management: Rohan Hafas;
Managing Director Internal Audit: Ahmad Hidayat;
Managing Director Human Resources: Sanjay Bharwani;
Managing Director/ Chief Economist: Reza Yamora Siregar;
Managing Director Head Of Office: Ivy Santoso;
Komite Manajemen Risiko: John Prasetio;
Komite Investasi dan Portofolio: Yup Kim;

Holding Operasional di bawah COO Dony Oskaria

Managing Director: Agus Dwi Handaya;
Managing Director: Febriany Eddy;
Managing Director: Riko Banardi;

Holding Investasi di bawah CIO Pandu Sjahrir

Managing Director Finance: Djamal Attamimi;
Managing Director Legal: Bono Daru Adji;
Managing Director Investment: Stefanus Ade Hadiwidjaja.

Sumber : Antara

09/04/2025 18:52
Menunggu Prabowo Sikapi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump Nasional 8 April 2025

Menunggu Prabowo Sikapi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kebijakan tarif terbaru dengan minimal 10 persen terhadap barang impor dari sekitar 180 negara pada 2 April 2025.
Indonesia
tak luput dari kebijakan Trump, yang dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.
Angka ini lebih besar dari tarif yang dikenakan AS untuk Brunei Darussalam, Singapura, hingga Malaysia; meski lebih rendah dibanding Kamboja, Laos, hingga Vietnam.
Secara rinci, Trump mengenakan tarif impor untuk Malaysia dan Brunei Darussalam sebesar 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.
AS kemudian memberikan tenggat waktu Indonesia untuk merespons tarif resiprokal terbaru ini hingga Rabu (9/4/2025).
Adapun tarif imbal balik 32 persen yang diberikan AS kepada Indonesia dilakukan berdasarkan anggapan bahwa Indonesia mengenakan tarif impor 64 persen terhadap barang yang masuk dari AS.
Seturut prediksi ekonom, Indonesia pada akhirnya hanya akan mengenakan tarif impor sekitar 8-9 persen terhadap barang-barang dari AS, dari rencana semula 64 persen.
Sebab secara umum, Indonesia menerapkan tarif impor pada hampir semua negara di angka 8-9 persen.
Setelah kebijakan tarif terbaru muncul,
Prabowo
memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/4/2025) siang.
Mereka di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Pertemuan diadakan di tengah isu pengenaan tarif dan kurs dollar AS yang makin menanjak tinggi, meski tidak ada satupun yang memberikan komentar mengenai pertemuan itu.
Namun yang pasti, pertemuan berlangsung selama beberapa jam hingga menjelang petang.
Seusai pertemuan, Airlangga mengatakan, Prabowo bakal mengumumkan kebijakan maupun sikap Indonesia untuk menghadapi tarif resiprokal atau tarif timbal balik yang dikeluarkan AS dalam pertemuan dengan investor dan ekonom pada Selasa (8/4/2025).
Pertemuan itu bakal bertempat di Plaza PT Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) Mandiri Tower, Sudirman, Jakarta Pusat, pukul 13.00 WIB.
“Jadi tunggu besok jam 1 (siang) di acara di Bank Mandiri Bapindo karena yang akan menyampaikan Bapak Presiden langsung. (Mengumumkan) Soal bicara mengenai respons terhadap perekonomian termasuk terkait dengan tarif,” kata Airlangga usai bertemu Prabowo.
Acara itu, lanjutnya, akan dihadiri oleh investor, ekonom, pemimpin redaksi media, dan stakeholder terkait.
Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, acara ini dapat menjadi forum dialog strategis antara pemerintah dan para pelaku ekonomi dalam memperkuat sinergi menuju pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Indonesia kata Yusuf, memiliki peluang untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan daya saing nasional, melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan para pelaku ekonomi.
“Forum dialog ini tentunya juga membuka kesempatan untuk merespons kondisi ekonomi global serta membahas tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depan,” beber Yusuf, Senin.
Tak hanya itu, pemerintah bakal mengirim surat resmi ke AS setelah negara tersebut menerapkan tarif resiprokal.
Airlangga menyebut, Prabowo sudah menugaskan dirinya bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk bernegosiasi.
“Ini sudah dibahas dan akan ada surat resmi ke sana (AS), ya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).
Negosiasi, lanjutnya, bakal memperhatikan tenggat waktu yang diberikan AS dan arahan Presiden Prabowo.
“Sesuai dengan jadwal yang diberikan. Sebelum tanggal 9 (April) kita sudah melemparkan posisi kita,” bebernya.
Sementara itu pada Senin pagi, Prabowo sempat buka suara merespons kebijakan tarif baru tersebut.
Kepala Negara memang mengaku akan berunding dengan AS.
Dirinya ingin hubungan yang baik, adil, dan setara, mengingat Indonesia juga memiliki kekuatan.
“Kita punya kekuatan juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan, kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah,” jelasnya.
Di sisi lain ia tidak memungkiri, penerapan tarif resiprokal yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini bertujuan untuk kepentingan rakyat AS.
Ia mengaku akan menghormati kebijakan tersebut, utamanya jika masuk akal.
Prabowo mengungkapkan, Amerika memperjuangkan kepentingannya, sama dengan Indonesia yang saat ini memperjuangkan kepentingannya.
“Resiprokal (reciprocal tariffs), jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita,” kata Prabowo.
Ia pun meminta tidak perlu ada rasa kecewa atas kebijakan baru AS.
“Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri,” tandas Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/04/2025 10:25
Besok, Prabowo Dijadwalkan Bertemu Investor hingga Ekonom di Jakarta Nasional 7 April 2025

Besok, Prabowo Dijadwalkan Bertemu Investor hingga Ekonom di Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
dijadwalkan akan bertemu dengan para investor dan ekonom dalam acara
Sarasehan Ekonomi
di
Menara Mandiri
, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025) besok.
Hal ini dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Senin (7/4/2025).
“Kami ingin menyampaikan bahwa esok siang, Selasa, 8 April 2025, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri
sarasehan ekonomi
yang dilaksanakan di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta,” kata Yusuf dalam keterangan resmi, Senin.
Yusuf menuturkan, selain investor dan ekonom, sarasehan juga dihadiri oleh berbagai kalangan strategis lainnya, termasuk pemimpin redaksi media hingga masyarakat umum.
Menurutnya, acara ini dapat menjadi forum dialog strategis antara pemerintah dan para pelaku ekonomi dalam rangka memperkuat sinergi menuju pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Forum dialog ini tentunya juga membuka kesempatan untuk merespons kondisi ekonomi global serta membahas tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depan,” bebernya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Kepala Negara juga bakal mengumumkan respons RI atas kebijakan tarif impor terbaru Presiden AS Donald Trump.
Airlangga bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diketahui melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di Istana sore ini, salah satunya membahas tarif AS.
Selain itu, hadir pula Menteri
Investasi
dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Namun, Airlangga enggan menjelaskan lebih lanjut apa isi pertemuan, mengingat Prabowo akan mengumumkan langkahnya secara langsung.
“Jadi tunggu besok jam 1 (siang) di acara di Bank Mandiri Bapindo karena yang akan menyampaikan Bapak Presiden langsung,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/04/2025 21:50
Menteri Prabowo, BI & OJK Rapat Mendadak, RI Siap Nego Tarif Trump!

Jakarta, CNBC Indonesia – Merespons tarif “timbal balik” ala Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Indonesia menegaskan akan menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pemerintah menyebut langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2024).

Selain itu Pemerintah juga memperhatikan potensi dampak kebijakan tarif terhadap industri apparel dan alas kaki yang dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.

Pemerintah mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan. Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.

“Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ungkap Menko Airlangga.

Pemerintah juga akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (7/04) sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.

“Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Airlangga.

Tidak hanya merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setelah China dan Amerika Serikat.

“Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam Rakortas tersebut antara lain yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan Kementerian/Lembaga.

(hsy/hsy)

06/04/2025 19:40
AS Terapkan Tarif Resiprokal, Pemerintah Siapkan Langkah Stabilisasi, Diplomasi dan Negosiasi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya dalam rangka merumuskan langkah strategis yang tepat guna merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atas kebijakan tarif tersebut dan memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2025).

Di sisi lain, Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel dan alas kaki.

Sektor-sektor tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.

Tarif resiprokal Amerika Serikat sendiri akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.

Terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal yakni antara lain barang yang dilindungi 50 USC 1702(b) misalnya barang medis dan kemanusiaan, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232 yaitu baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat.

Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan.

Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.

“Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ungkap Airlangga.

Pemerintah juga akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (7/4/2025) sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.

“Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Airlangga.

Tidak hanya merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setalah China dan Amerika Serikat.

“Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Airlangga.

Turut hadir dalam Rakortas tersebut antara lain yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan Kementerian/Lembaga.

06/04/2025 16:29
Jadwal Masuk Sekolah setelah Libur Lebaran 2025 – Page 3

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa persiapan arus balik Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah dilakukan secara matang guna menjamin keamanan dan kelancaran perjalanan.

AHY menjelaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga terkait terus berkoordinasi dalam memantau serta menyiapkan arus mudik dan arus balik Lebaran agar semuanya berjalan lancar dan aman bagi masyarakat.

“Ya, kita akan terus pantau dan tentunya semua kementerian, lembaga yang terkait dengan penyiapan arus mudik termasuk sekaligus arus balik ya, kita terus bersiaga,” kata AHY ditemui di sela menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Menurut AHY, Kementerian Perhubungan telah merancang berbagai strategi khusus untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi selama periode arus balik, dengan tujuan meningkatkan kenyamanan pemudik.

“Kita pantau dengan baik, sistem bekerja dan Kementerian Perhubungan secara khusus sudah menyiapkan beberapa strategi untuk mengurai kemacetan,” ucapnya.

Diperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 6-7 April 2025, namun AHY berharap kebijakan yang diterapkan dapat mengatur arus lalu lintas dengan baik sebelum dan setelah tanggal puncak tersebut.

Dia menekankan bahwa keberhasilan pengaturan arus balik Lebaran sangat bergantung pada koordinasi yang solid antar instansi, serta pemantauan yang terus-menerus agar setiap hambatan bisa diatasi dengan cepat.

“Jadi yang diprediksi tanggal 6-7 April itu puncak dari arus balik, mudah-mudahan sebelum maupun setelahnya bisa kita atur dengan baik, dengan kebijakan yang tepat,” tuturnya.

Dengan kebijakan yang tepat dan kesiapan yang maksimal, AHY berharap arus balik Lebaran dapat berlangsung dengan aman dan lancar, memberi kenyamanan bagi para pemudik yang kembali ke kota setelah merayakan Idul Fitri di kampung halaman.

“Sehingga bisa berjalan dengan aman dan lancar,” imbuh AHY.

04/04/2025 10:45
Banyak Tokoh Asing di Danantara, Bahlil: Selama Profesional Gak Masalah!

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menyoroti soal jabatan di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diduduki oleh tokoh yang berstatus warga negara asing (WNA).

Menurut dia, selama mereka bekerja secara profesional maka tidak ada masalah. Terlebih, mereka juga sudah ternama dan memiliki pengalaman.

“Saya pikir selama dia [tokoh asing] profesional, dan dia juga tokoh-tokoh ternama itu, mereka semua punya pengalaman dunia dan okelah gak ada masalah, itu lembaga profesional kok,” katanya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (26/3/2025).

Lebih lanjut, Menteri ESDM ini beranggapan bahwa BPI Danantara adalah sebuah lembaga keuangan milik negara yang mirip dengan Temasek milik Singapura.

Sebab itu BPI Danantara, kata Bahlil, harus dikelola secara profesional dan kredibel. Maka dari itu, tokoh-tokoh yang menjadi bagian kepengurusan adalah orang yang berintegritas, profesional, dan memiliki reputasi baik.

“Saking profesional kredibelnya Pak Prabowo aja tidak menitipkan orang satu pun. Itu dilakukan betul-betul secara profesional,” ujar politikus Golkar tersebut.

Menurutnya, hal itu dilakukan supaya BPI Danantara bisa menjadi suatu lembaga yang menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia.

“Dan sekaligus bisa menjadi salah satu instrumen untuk mendorong dan mengikat pertumbuhan ekonomi kita secara baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani resmi mengumumkan nama-nama orang yang menduduki struktur organisasi BPI Danantara pada hari ini, Senin (24/3/2025).

Rosan menyampaikan bahwa penunjukan pengurus Danantara telah melalui pemilihan secara selektif dan bebas dari kepentingan politis.

“Arahan Bapak Presiden [Prabowo Subianto] sudah jelas tidak ata titipan nama, jadi itu pegangan kami,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Duduk di jajaran Dewan Pengarah Danantara ialah mantan Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sementara itu, kursi Dewan Penasihat Danantara diisi oleh Ray Dalio (Founder & CIO Mentor, Bridgewater Associates (1975–sekarang), Helman Sitohang (CEO Asia Pasifik, Credit Suisse (2015–2021), Jeffrey Sachs (Direktur, Center for Sustainable Development, Columbia University, AS (2016–sekarang), F. Chapman Taylor (Equity Portfolio Manager, Capital Group (1994–sekarang), dan Thaksin Shinawatra (Mantan PM Thailand).

Menurutnya, kehadiran pemimpin-pemimpin berkualitas ini akan memberikan keyakinan kepada publik dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

26/03/2025 16:10
Ekspor RI Berpotensi Melonjak hingga Rp28 Triliun di Tengah Perang Tarif AS-China

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja ekspor Indonesia berpotensi melonjak di tengah eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan sejumlah negara seperti Kanada dan China.

Studi terbaru dari Kadin Indonesia Institute, Yayasan Berbakti Semangat Indonesia (YBSI), dan Datawheel menunjukkan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump berpotensi mendorong lonjakan ekspor hingga US$1,69 miliar atau sekitar Rp28 triliun (kurs Jisdor Rp16.622).

Peneliti utama dan founder Datawheel Profesor César Hidalgo menyampaikan bahwa kebijakan tarif baru sebesar 10%-20% yang diterapkan oleh AS terhadap produk China pada 2025 membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor.

Sejumlah sektor yang diramal menikmati keuntungan dari penerapan tarif impor tersebut antara lain sektor alas kaki, tekstil, elektronik, dan furnitur ringan.

“Sektor tekstil, garmen, dan alas kaki diperkirakan mengalami lonjakan hingga US$732 juta, sementara elektronik dan perabot juga mendapat keuntungan besar akibat pergeseran rantai pasok global,” kata César Hidalgo dalam Seminar Dampak Perang Tarif Terhadap Peluang Ekspor Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Selasa (25/3/2025).

Menurutnya, Indonesia diperkirakan bakal menjadi salah satu dari enam negara yang diuntungkan dengan adanya kebijakan ini. Pasalnya, banyak perusahaan yang mencari alternatif rantai pasok di luar China.

Dia mengatakan, ekspor Indonesia ke AS berpotensi melonjak melampaui negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, berkat daya saing industri manufaktur serta kebijakan pemerintah yang mendorong investasi dan ekspor.

Kendati dapat melampaui ketiga negara tersebut, dia menyebut bahwa peningkatan ekspor Indonesia belum mampu melampaui kinerja ekspor Vietnam ke Negeri Paman Sam.

Adapun dalam sambutannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan Trump dapat meningkatkan daya saing produk asal Indonesia.

“Dengan tarif yang lebih tinggi pada barang China, maka harga produk dari China di pasar AS menjadi lebih mahal. Ini membuka peluang bagi produk Indonesia yang serupa untuk lebih kompetitif di pasar AS,” tutur Rosan.

Dia mengatakan, perusahaan-perusahaan AS yang sebelumnya mengandalkan impor dari China akan beralih, termasuk Indonesia. Dengan begitu, peluang bagi ekspor barang Indonesia seperti tekstil, elektronik, furnitur, dan produk pertanian akan tercipta.

26/03/2025 04:03
Menteri Rosan Beri Bocoran, Perusahaan AS Mau Investasi di Sektor Teknologi

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkap perusahaan besar asal Amerika Serikat (AS) akan menanamkan modalnya di Indonesia.

Rosan menyampaikan perusahaan itu rencananya akan berinvestasi di sektor teknologi dan diharapkan dapat merealisasikan investasinya dalam waktu dekat.

“Ada salah satu investasi besar dari AS juga, di bidang teknologi yang cukup signifikan yang akan masuk juga,” kata Rosan dalam sambutannya di Menara Kadin Indonesia, Senin (25/3/2025).

Rosan mengharapkan masuknya investasi dari perusahaan AS tersebut dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Ditemui terpisah, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menyebut bahwa pengumuman resmi mengenai rencana investasi perusahaan AS akan disampaikan dalam dua atau 3 bulan ke depan.

Kendati begitu, Nurul belum bisa membocorkan nama perusahaan tersebut. Pasalnya, dari pihak perusahaan meminta pemerintah Indonesia untuk tidak mengumumkan terlebih dahulu rencana investasi ini.

“Itu dari Amerika, tapi belum bisa di-disclose karena mereka juga minta jangan sampai disampaikan dulu kepada publik karena perusahaan publik juga,” ungkap Nurul saat ditemui di Menara Kadin Indonesia.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaporkan realisasi investasi mencapai Rp1.714,2 triliun sepanjang 2024 atau tumbuh 20,8% secara tahunan.

Secara terperinci, Singapura menjadi negara asal penanaman modal asing (PMA) terbesar di tahun tersebut, dengan realisasi investasi mencapai US$20,1 miliar.

Di posisi kedua, ditempati oleh Hong Kong dengan realisasi investasi sepanjang 2024 sebesar US$8,2 miliar, diikuti China US$8,1 miliar, Malaysia US$4,2 miliar, dan AS sebesar US$3,7 miliar.

25/03/2025 21:55
Danantara perlu segera buktikan kinerja demi tarik investor

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Ekonom: Danantara perlu segera buktikan kinerja demi tarik investor
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 25 Maret 2025 – 13:58 WIB

Elshinta.com – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy mengatakan bahwa jajaran pengurus Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) perlu segera memperlihatkan kinerja yang baik untuk membangun kepercayaan investor.

“Tunjukkan hasil kerja mereka (para pengurus Danantara) dalam beberapa bulan ke depan (untuk membangun kepercayaan investor),” ujar Budi Frensidy saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa membangun dan meningkatkan kepercayaan investor kepada jajaran pengurus Danantara adalah hal utama yang harus diperhatikan pada awal pembentukan sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah Indonesia tersebut.

Hal tersebut karena kinerja dari para pengurus Danantara merupakan hal yang paling menentukan keberhasilan badan pengelola investasi tersebut.

“Yang utama adalah kepercayaan investor terhadap para chief officer karena merekalah yang akan paling menentukan kesuksesan Danantara,” kata Budi.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengumumkan jajaran lengkap pengurus Danantara, mulai dari Dewan Penasihat hingga Managing Directors, dalam acara ‘Meet The Team Danantara Indonesia’ di Jakarta, Senin (24/3).

Sejumlah tokoh ekonomi internasional mengisi jajaran Dewan Penasihat Danantara, antara lain Ray Dalio yakni sebagai Bridgewater sebagai hedge fund terbesar di dunia dan Jeffrey Sachs yang merupakan penasihat Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam bidang pembangunan global dan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, ada pula Thaksin Shinawatra yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand ke-23 yang sukses meningkatkan PDB Thailand hingga hampir 45 persen dalam lima tahun. Ia juga pernah menjadi Penasihat Ekonomi untuk Kamboja dan penasihat pribadi Perdana Menteri Malaysia ke-10 Anwar Ibrahim.

Sementara jajaran Managing Directors diisi oleh para profesional di bidang ekonomi dari berbagai institusi, termasuk Kementerian BUMN, Indonesia Investment Authority (INA), Bank Mandiri, Vale Indonesia, Telkom Indonesia, Bester & Co, Bank Dunia (World Bank), hingga International Finance Corporation (IFC).

Sumber : Antara

25/03/2025 15:45