Xcloud.id

Tag: Rosan Perkasa Roeslani

  • Presiden tidak beri toleransi kepada korporasi yang lahannya terbakar

    Presiden tidak beri toleransi kepada korporasi yang lahannya terbakar

    Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

    Presiden tidak beri toleransi kepada korporasi yang lahannya terbakar
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 03 Agustus 2025 – 12:10 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada korporasi yang lahannya terbakar akibat membuka lahan.

    “Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas bahwa tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Presiden menegaskan hal tersebut agar perusahaan dapat bertanggung jawab terhadap lahan yang telah diberikan negara untuk dikelola.

    Selain itu, kata Budi, sikap tegas pemerintah tersebut dalam rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Budi mengatakan pemerintah dalam mencegah karhutla akan menerapkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum, dukungan teknologi modern, dan kesiapsiagaan berkelanjutan.

    Oleh sebab itu, tambah Menko Polkam, Presiden Prabowo akan memfasilitasi pembukaan lahan dengan teknologi modern untuk mencegah karhutla.

    “Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8).

    Dalam rapat itu, Presiden memberikan arahan kepada jajaran menterinya untuk mengantisipasi karhutla yang kerap terjadi selama musim kemarau.

    Rapat dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah yang hadir secara langsung.

    Sementara menteri-menteri yang ikut rapat melalui sambungan video telekonferensi, yaitu Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

    Kemudian ada pula Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo Tegaskan Tak Ada Ampun untuk Korporasi Pembakar Lahan

    Presiden Prabowo Tegaskan Tak Ada Ampun untuk Korporasi Pembakar Lahan

    JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen tegas pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya yang melibatkan pihak korporasi. Ia menyatakan tidak akan ada ruang toleransi bagi perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar.

    “Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan bahwa praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak akan diberi toleransi oleh pemerintah,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, seperti dikutip ANTARA.

    Pernyataan tersebut, lanjut Budi, juga merupakan penegasan agar setiap perusahaan lebih bertanggung jawab dalam mengelola lahan yang diberikan oleh negara, sekaligus sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi bencana karhutla yang berulang setiap musim kemarau.

    Dalam upaya pencegahan, pemerintah merancang pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum secara tegas, pemanfaatan teknologi modern, serta kesiapsiagaan yang terus-menerus.

    Presiden Prabowo, menurut Budi, juga siap memberikan dukungan penuh terhadap penggunaan alat berat dan teknologi ramah lingkungan dalam proses pembukaan lahan, sebagai alternatif pengganti metode pembakaran yang merusak.

    “Presiden ingin proses pembukaan lahan dilakukan secara modern, menggunakan peralatan canggih yang ramah lingkungan agar tidak menimbulkan risiko kebakaran,” ujar Menko Polhukam.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (1/8). Rapat tersebut difokuskan pada upaya mitigasi karhutla menjelang musim kemarau yang diprediksi akan berdampak serius di berbagai wilayah.

    Rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala Sekretariat Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.

    Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA)

    Selain itu, sejumlah menteri turut berpartisipasi secara daring melalui konferensi video, antara lain Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

    Jajaran lainnya yang ikut serta termasuk Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

  • Bos Danantara soal Rombak Aturan Tantiem Buat Direksi dan Komisaris: Pembenahan Menyeluruh

    Bos Danantara soal Rombak Aturan Tantiem Buat Direksi dan Komisaris: Pembenahan Menyeluruh

    JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merombak aturan pemberian tantiem dan insentif bagi dewan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, langkah ini diambil sebagai bagian dari agenda besar BPI Danantara untuk membangun sistem pengelolaan BUMN yang lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

    “Penataan ini merupakan pembenahan menyeluruh terhadap cara negara memberi insentif. Dengan kebijakan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap penghargaan, terutama di jajaran dewan komisaris sejalan dengan kontribusi dan dampak nyatanya terhadap tata kelola BUMN terkait,” kata Rosan dalam keterangan resmi, Jumat, 1 Agustus.

    Lebih lanjut, Rosan menegaskan kebijakan ini bukan bentuk pemangkasan honorarium, melainkan penyelarasan struktur remunerasi agar sesuai dengan praktik tata kelola perusahan terbaik global (good corporate governance).

    “Komisaris akan masih menerima pendapatan bulanan tetap yang layak sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusinya,” katanya.

    Rosan juga bilang pihaknya ingin menunjukkan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas, dan reformasi bukan berarti instan.

    “Tapi jika negara ingin dipercaya mengelola investasi, maka kita harus mulai dari dalam, dari cara kita menghargai kontribusi,“ ujarnya.

    Rosan menjelaskan struktur baru ini mengadopsi praktik terbaik global yang menetapkan sistem pendapatan tetap dan tidak mengenal kompensasi variabel berbasis laba untuk posisi komisaris.

    Menurut Rosan, prinsip serupa juga tercantum dalam OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, yang menekankan pentingnya pendapatan tetap untuk menjaga independensi pengawasan.

    Kebijakan ini, sambung dia, bagian dari agenda reformasi struktural BPI Danantara yang lebih besar dalam membangun tata kelola investasi dan BUMN berbasis transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik.

    “Penyesuaian tantiem juga dirancang sebagai fondasi untuk meninjau ulang keseluruhan sistem remunerasi di BUMN,” katanya.

    Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melarang dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya mendapat tantiem dari kinerja perusahaan.

    Selain itu, juga tidak diperkenankan untuk mendapat insentif.

    Instruksi itu tertuang di dalam surat resmi bernomor S-063/DI-BP/VII/2025 tentang Pemberian Tantiem, Insentif, dan/atau Penghasilan dalam Bentuk Lainnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris BUMN dan Anak Usaha BUMN.

    Surat tersebut ditandatangani oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani tertanggal 30 Juli 2025.

    “Anggota dewan komisaris BUMN dan anak usaha BUMN tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif baik dalam bentuk insentif kinerja, insentif khusus, dan/atau insentif jangka panjang dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan,” bunyi surat yang VOI terima, Jumat, 1 Agustus.

    Selain mengatur pemberian tantiem dan insentif dewan komisaris, Danantara juga memberikan aturan terbaru untuk dewan direksi BUMN.

    Berdasarkan surat tersebut, anggota direksi BUMN dan anak usahanya masih bisa menerima tantiem dan insentif dari kinerja perusahaan.

    Namun, pemberian tantiem, dan insentif baik dalam bentuk insentif kinerja, insentif khusus, dan atau insentif jangka panjang harus didasarkan pada laporan keuangan yang sebenar-benarnya dari hasil operasi perusahaan dan merefleksikan kegiatan usaha yang berkelanjutan.

    Insentif ini tidak boleh dihitung dari aktivitas non-operasional. Seperti keuntungan revaluasi aset, penjualan aset, atau transaksi satu kali lain yang tidak berulang.

  • CEO Danantara Beli Tanah di Makkah untuk Kampung Haji, Harga Terima Beres

    CEO Danantara Beli Tanah di Makkah untuk Kampung Haji, Harga Terima Beres

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyebut pemerintah Indonesia akan membeli tanah di Makkah untuk pembangunan Kampung Haji, dengan harga ‘terima beres’ dari Arab Saudi. 

    Saat ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu (30/7/2025), Rosan menyebut tanah yang rencananya dibeli Indonesia berlokasi dekat dengan Makkah. Namun, kawasan itu masih juga ditempati oleh beberapa penduduk. 

    “Mereka kasih ada 8 plot ya. Tapi tanahnya ini ada yang flat, ada yang berbukit, tapi kan ada penduduknya juga. Masih ada beberapa penduduknya juga,” terangnya, dikutip Kamis (31/7/2025). 

    Namun demikian, Rosan memastikan bahwa relokasi penduduk yang masih menempati tanah tersebut akan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Indonesia, terangnya, akan menawarkan harga terima beres, atau menyangkut keadaan bersih. 

    “Jadi, harga yang kami tawarkan itu nanti sudah menyangkut harga untuk keadaan bersih lah istilahnya. Ya, terima beres,” ungkapnya. 

    Proses pembelian tanah itu, terang Rosan, bisa dilakukan dengan kombinasi antara pemerintah atau komersial. Namun, prosesnya akan dipimpin oleh Danantara.

    “Istilahnya kita private bidder lah,” tambah pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu. 

    Mengenai harganya, Rosan menyebut tanah di setiap daerah akan memiliki harga yang berbeda. Kisaran harganya juga beragam, sekaligus tergantung dari luasnya yakni ada yang 25 hektare sampai 80 hektare. 

    Meski demikian, Rosan menyebut Indonesia mencari lokasi yang sangat dekat dengan Kota Makkah, dalam hal ini Masjidil Haram. Hal itu kendati tanahnya saat ini masih ditempati penduduk. 

    “Tentunya kalau makin besar mungkin jaraknya tidak sedekat yang misalnya hanya 16 hektare gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan oh mana ada tanah sebesar itu di Masjidil Haram. Ada, memang masih ada penduduknya tapi itu nanti akan diganti ruginya, direlokasi oleh pemerintah Arab Saudi,” tuturnya.

    Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi juga disebut akan mengubah undang-undang (UU) tentang kepemilikan tanah oleh asing di Makkah. Aturan itu ditargetkan efektif Januari 2026 sehingga pihak asing, dalam hal ini Indonesia bisa membeli hak milik tanah di salah satu Haramain tersebut. 

    “Efektif bulan Januari, bahwa pihak instansi asing boleh memiliki tanah secara hak milik di Makkah. Jadi, nanti saya juga akan terbang langsung ke sana untuk membicarakan lebih langsung dengan pemerintah Arab Saudi,” kata mantan Duta Besar AS itu. 

  • Danantara Bakal Beli Tanah di Makkah untuk Kampung Haji Indonesia, Ini Detilnya!

    Danantara Bakal Beli Tanah di Makkah untuk Kampung Haji Indonesia, Ini Detilnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Danantara akan memimpin proses pembelian tanah di Makkah, Arab Saudi, untuk dibangun Kampung Haji bagi masyarakat Indonesia. 

    Hal itu diungkap oleh CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025). Dia menyebut tanah yang rencananya akan dibeli pemerintah Indonesia melalui Danantara akan sangat dekat dengan salah satu Haramain itu. 

    “Ada beberapa inisiatif yang kita lakukan, termasuk yang saya laporkan adalah proses untuk pembelian tanah di Makkah. Karena itu adalah proses yang sudah dimulai oleh Royal Commission [for Makkah City and Holy Sites, red]. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Makkah,” ungkapnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Kamis (31/7/2025). 

    Rosan menjelaskan pembelian tanah di Makkah akan dikombinasikan baik secara komersial maupun oleh pemerintah. Hal itu lantaran akan ada area komersial yang turut dibangun d Kampung Haji itu. Akan tetapi, dia memastikan Danantara akan memimpin proses tersebut. 

    Tujuannya, agar nantinya Kampung Indonesia yang dibangun bisa menjaga para peserta ibadah haji dan umrah. 

    Secara lokasi, terang Rosan, titik letak tanah yang akan dibangun Kampung Haji bakal sangat dekat dengan Kota Makkah. 

    “Itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah, ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 km, ada yang 2 km, ada yang nempel,” ungkap pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu. 

    Untuk diketahui, rencana pembangunan Kampung Haji bagi masyarakat Indonesia di dekat Makkah itu merupakan hasil tindak lanjut pertemuan antara Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman al Saud atau Crown Prince MBS. 

    Bahkan, Rosan menyebut pihak Arab Saudi bakal mengubah aturan untuk memperbolehkan kepemilikan tanah di Makkah oleh pihak asing guna pembangunan Kampung Haji itu. 

    “Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak pilih. Untuk pertama kali ini diubah. Jadi undang-undang ini diubah, saya dikontak langsung oleh pemerintah Arab Saudi dan undang-undang ini kita akan melalui prosesnya,” ungkapnya. 

    Pria yang pernah menjadi Duta Besar Amerika Serikat (AS) itu lalu menuturkan, pemerintah Indonesia sudah diminta untuk mengajukan rancangan infrastruktur Kampung Haji. Desain lokasi tersebut sudah harus dilakukan pada Oktober 2025 ini. 

  • Danantara Bakal Pimpin Pembelian Tanah buat Kampung Haji di Arab Saudi

    Danantara Bakal Pimpin Pembelian Tanah buat Kampung Haji di Arab Saudi

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan memimpin pembelian tanah untuk pembangunan kampung haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pemerintah Arab Saudi sudah menawarkan sejumlah bidang tanah ke Indonesia, termasuk yang berjarak 1-2 km ke Mekkah.

    “Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Makkah. Itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah. Ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 km, ada yang 2 km,” kata Rosan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025).

    Rosan menerangkan tanah yang ditawarkan ini bervariatif, mulai dari lahan datar, berbukit, bahkan ada penduduknya. Pemerintah Arab Saudi akan melakukan relokasi penduduk yang masih menempati tanah tersebut. Namun, Rosan menyebut pemerintah Indonesia tidak akan ikut campur terkait hal itu.

    “Untuk penduduknya ini, itu akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Arab Saudi. Jadi, harga yang kami tawarkan itu nanti sudah menyangkut harga untuk keadaan bersih lah istilahnya,” terang Rosan.

    Untuk luasan tanah, Rosan menyebut ukurannya berbeda-beda, mulai dari 25 hektar hingga di atas 80 hektar. Untuk itu, Rosan enggan menyebut harga yang ditawarkan Indonesia ke Arab Saudi.

    Namun, pembelian tersebut baru dapat berlangsung usai pemerintah Arab Saudi mengubah peraturan perundang-undangnya, di mana instansi asing dapat memiliki tanah di sana. Ini, kata Rosan, merupakan pertama kalinya Arab Saudi mengizinkan kepemilikan tanah oleh asing.

    “Mereka akan proses mengubah undang-undangnya. Jadi saya dikasih tahu undang-undang yang sudah mulai diubah akan berlaku efektif bulan Januari. Efektif bulan Januari, bahwa pihak instansi asing boleh memiliki tanah secara hak milik di Makkah. Jadi, nanti saya juga akan terbang langsung ke sana untuk membicarakan lebih langsung dengan pemerintah Arab Saudi,” imbuh Rosan.

    Rosan belum bisa memastikan pembelian tanah tersebut dilakukan oleh Danantara atau instansi lain. Kendati begitu, Rosan memastikan Danantara akan memimpin proses pembelian tanah ini.

    “Karena ini bisa bersifat komersial juga nanti ini bisa kita lihat kombinasinya tetapi kita Danantara yang akan me-lead ini. Karena ini akan dibangun juga daerahnya, komersial area-nya. Dan paling penting bagaimana kita bisa menjaga para haji dan umroh kita ini bisa menjalankan ibadahnya dengan sangat-sangat baik,” jelas Rosan.

    Lihat juga Video Prabowo Terbang ke Arab Saudi, Mau Bahas Kampung Haji RI

    (/kil)

  • Biang Kerok Investasi Asing di RI Turun Terungkap

    Biang Kerok Investasi Asing di RI Turun Terungkap

    Jakarta –

    Realisasi investasi asing di Indonesia turun pada kuartal II 2025. Kondisi ini salah satunya dipicu gejolak ekonomi dan geopolitik global beberapa waktu terakhir.

    Kementerian Investasi mencatat, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) kuartal II 2025 sebesar Rp 202,2 triliun, turun 6,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Year-on-Year/YoY) Rp 217,3 triliun, dan turun 12,2% dibandingkan realisasi kuartal-I 2025 Rp 230,4 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengaitkan realisasi ini dengan tensi geopolitik. Kondisi ini juga turut mempengaruhi investasi di seluruh dunia.

    “Kalau kita lihat memang tidak bisa dipungkiri geopolitik yang meningkat. Ini tentunya mempengaruhi sekarang investasi di seluruh dunia,” kata Rosan, dalam acara Konferensi Pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan II dan Semester I Tahun 2025 di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Namun di sisi lain, kondisi sebaliknya justru terjadi pada investasi domestik. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tumbuh signifikan dengan realisasi Rp 275,5 triliun atau 57,7% dari total investasi kuartal II.

    “Dalam rangka mereka juga ingin meningkatkan perannya berinvestasi di Indonesia. Karena yang kita sampaikan bahwa itung-itungannya jelas, potensinya ada, tentunya kita memberikan prioritas kepada investor dalam negeri juga,” ujar Rosan.

    Rosan menambahkan, kepercayaan investor lokal turut terdongkrak oleh kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diharapkan bisa menjadi jembatan bagi modal dalam negeri untuk lebih ekspansif.

    “Kita lihat juga ini menimbulkan confidence yang lebih tinggi. Jadi kalau kami melihatnya yang penting angka itu tetap sesuai dengan target yang kami canangkan ke depannya,” tutur Rosan.

    (shc/hns)

  • Pemerintah Kejar Investasi Rp 1.900 Triliun, Yakin Bisa Tembus

    Pemerintah Kejar Investasi Rp 1.900 Triliun, Yakin Bisa Tembus

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani optimistis investasi 2025 mencapai target Rp 1.905,6 triliun. Diproyeksikan trennya akan lebih positif dibandingkan dengan capaian 6 bulan pertama 2025.

    Sepanjang semester I-2025 ini, realisasi investasi mencapai Rp 942,9 triliun atau mencapai 49,5% dari target. Secara tahunan (Year-on-Year/YoY) perolehan tersebut naik 13,6%.

    “Investasi ini adalah sesuatu yang berkelanjutan ya dan kami meyakini di semester II ini angka (realisasi investasi) ini akan terus berjalan sesuai dengan target kami,” ujar Rosan dalam acara Konferensi Pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan II dan Semester I Tahun 2025 di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Keyakinannya itu diperkuat dengan keterangan dari Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang menyebut bahwa arus investasi di Indonesia cenderung meningkat. Kondisi ini terlihat dari peningkatan aliran barang modal yang masuk rentang Juni-Juli 2025.

    “Pak Anggito pada saat itu menyampaikan, mengkonfirmasi bahwa investasi yang masuk ke Indonesia ini meningkat. Beliau menyampaikan barang modal yang masuk ke Indonesia, terutama di dalam dua bulan terakhir ini, sangat-sangat tinggi. All time high. Jadi, dan ini kan dampaknya akan masuk kepada bulan-bulan berikutnya, pada semester berikutnya,” Jelas Rosan.

    Anggito, menurut Rosan, sangat terkejut karena aliran barang modal untuk kebutuhan investasi tinggi. Dengan kata lain menurutnya, pembangunan pabrik dan produksi manufaktur di Indonesia saat ini sedang meningkat.

    Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyebut target investasi pada tahun ini tercapai lebih cepat empat bulan sebelum 2025 berakhir. Capaian itu berdasarkan laporan Rosan kepadanya.

    “Saya diberi laporan oleh Menteri Investasi, investasi Indonesia bulan ini sudah mencapai target yang ditetapkan oleh APBN tahun lalu, APBN 2025. Kita sudah mencapai target bulan Agustus ini, 4 bulan sebelum akhir tahun sudah mencapai,” kata Prabowo dikutip dari channel YouTube Partai Solidaritas Indonesia, dikutip Senin (22/7/2025).

    Namun demikian, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi RI di semester I tahun 2025 baru memenuhi 49,5% target, yakni sebesar Rp 942,9 triliun. Dengan demikian, masih ada sisa target 50,5% lagi yang harus dipenuhi.

    Apabila klaim Prabowo benar bahwa target investasi akan tercapai pada bulan Agustus 2025, maka hanya dalam jangka waktu 2 bulan saja yakni pada periode Juli-Agustus, pemerintah bisa mengumpulkan investasi sebesar Rp 962,7 triliun.

    Di sisi lain, kinerja investasi asing yang masuk ke Tanah Air justru mengalami penurunan. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) kuartal II 2025 mencapai Rp 202,2 triliun atau berkontribusi 42,3% pada realisasi investasi keseluruhan. Angka ini turun 6,9% dibandingkan dengan kuartal II 2024 Rp 217,3 triliun.

    Peningkatan signifikan justru terjadi pada realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 275,5 triliun atau berkontribusi sebesar 57,7% pada realisasi investasi keseluruhan. Sedangkan pada kuartal II 2024, kontribusinya hanya sebesar Rp 211,1 triliun.

    (shc/hns)

  • Kesepakatan Pembelian 50 Pesawat Boeing Sebelum Covid, Satu Sudah Dikirim – Page 3

    Kesepakatan Pembelian 50 Pesawat Boeing Sebelum Covid, Satu Sudah Dikirim – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa kesepakatan pembelian 50 pesawat Boeing oleh PT Garuda Indonesia Tbk sebenarnya telah terjalin jauh sebelum pandemi COVID-19.

    “Yang ingin saya sampaikan, sebetulnya kesepakatan itu antara Boeing dan Garuda itu sudah ada sebelum COVID-19,” ujar Rosan, Selasa (29/7/2025).

    Rosan menjelaskan bahwa pembelian pesawat tersebut merupakan bagian dari hasil negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), khususnya terkait tarif impor.

    Dari total 50 pesawat yang disepakati, baru satu unit yang dikirim, sementara 49 unit sisanya belum direalisasikan.

    Menurut Rosan, Boeing dan Garuda sudah kembali melakukan pertemuan guna membahas kelanjutan pengiriman tersebut. Namun, pengiriman pesawat baru diperkirakan baru bisa dimulai paling cepat pada tahun 2031 atau 2032, mengikuti antrean produksi Boeing saat ini.

    Fokus Optimalkan Armada yang Ada

    Sambil menunggu pengiriman pesawat baru, Danantara mendorong manajemen Garuda untuk mengoptimalkan armada yang sudah dimiliki. Menurut Rosan, Danantara telah mengucurkan lebih dari USD 400 juta kepada Garuda untuk keperluan perawatan dan perbaikan armada.

    “Banyak sekali pesawat dari Citilink maupun Garuda yang sudah di-grounded dan tidak bisa terbang, padahal biaya leasing tetap berjalan. Itu sebabnya kita minta diperbaiki dulu agar bisa kembali beroperasi,” jelas Rosan.

    Ia menambahkan, durasi operasional pesawat Garuda saat ini hanya sekitar 5 jam per hari, padahal idealnya bisa mencapai 12 jam. Maka, optimalisasi armada yang ada menjadi prioritas utama.

  • Kena Tarif Trump 19%, Garmen-Tekstil RI Disebut Bakal Diincar Investor

    Kena Tarif Trump 19%, Garmen-Tekstil RI Disebut Bakal Diincar Investor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia percaya diri bakal banyak investor sektor industri padat karya seperti garmen, alas kaki, hingga tekstil yang akan masuk ke tanah air, seusai Presiden AS Donald Trump menurunkan tarif dagang resiprokal ke RI dari 32% menjadi 19%.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, ini karena tarif yang dikenakan pemerintah Trump ke Indonesia itu jauh lebih rendah ketimbang negara-negara kompetitor produsen garmen, alas kaki, hingga tekstil, seperti Pakistan dan Bangladesh.

    “Jadi lebih kompetitif, karena ketika tarif yang kita dapatkan 19% bila bandingkan misalnya dengan negara pesaing kita di produk alas kaki, garmen seperti Pakistan, Bangladesh, itu kurang lebih mereka kena 75%,” kata Rosan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Kendati begitu, Rosan belum mengungkapkan negara-negara potensial yang akan berinvestasi di sektor itu ke Indonesia seusai turunnya tarif dagang resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Ia hanya memastikan, di tengah perang dagang dan tingginya ketidakpastian ekonomi saat ini, target investasi yang masuk ke Indonesia sampai akhir tahun akan tercapai senilai Rp 1.905,6 triliun.

    Ia mendasari besarnya potensi target itu tercapai dari realisasi investasi hingga semester I-2025 yang mampu mencapai Rp 942,9 triliun atau setara 49,5% dari target. Realisasi investasi pada paruh pertama tahun ini pun masih mampu tumbuh 13,6%.

    “Nah jadi alhamdulillah kami sangat yakin pada akhir tahun komitmen yang sudah disampaikan itu akan terealisasi. Dan kita membutuhkan sesuai dengan realisasi yang sudah dijalankan di Indonesia ini pada saat mereka melakukan investasi,” paparnya.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]