Xcloud.id

Tag: Rosan Perkasa Roeslani

  • Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Rp 6,6 Triliun Hasil Denda Pelanggaran Kawasan Hutan di Kejagung

    Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Rp 6,6 Triliun Hasil Denda Pelanggaran Kawasan Hutan di Kejagung

    Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Rp 6,6 Triliun Hasil Denda Pelanggaran Kawasan Hutan di Kejagung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).
    Pantauan Kompas.com, Presiden Prabowo hadir sekitar pukul 02.56 WIB.
    Ia terlihat mengenakan baju safari berwarna krem dan segera menuju lobi untuk meninjau uang-uang yang dipertontonkan.
    Adapun uang-uang pecahan Rp100.000 hasil denda dan sitaan itu dipajang setinggi sekitar 1,5 meter, memenuhi lobi Gedung Bundar.
    Jumlahnya mencapai Rp6,62 triliun, yang terdiri dari Rp2,34 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), dan Rp4,28 triliun hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI.
    Setelahnya, Prabowo berkeliling menyalami tamu dan aparat penegak hukum yang hadir.
    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam acara tersebut.
    Mereka adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPKM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, dan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
    Kemudian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BPKP Yusuf Ateh, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
    Sebagai informasi, penyerahan ini merupakan bagian dari hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan 896.969,143 hektar.
    Tercatat dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH telah menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektar atau mencapai lebih dari 400 persen dari target yang ditetapkan, dengan nilai indikasi lahan yang telah dikuasai kembali mencapai lebih dari Rp150 triliun.
    Satgas juga telah menyerahkan lahan kawasan hutan hasil Penguasaan Kembali kepada kementerian terkait seluas 2.482.220,343 hektar, dengan rincian sebagai berikut: Diserahkan pengelolaan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, seluas 1.708.033,583 Ha, lahan perkebunan kelapa sawit;
    Diserahkan kepada kementerian terkait untuk dilakukan pemulihan kembali, seluas 688.427 Ha yang merupakan lahan kawasan hutan konservasi;
    Diserahkan kepada kementerian terkait untuk dihutankan 81.793,00 yang merupakan lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Terima Laporan Proyek Kampung Haji, Indonesia Beli Hotel hingga Jembatan Khusus ke Masjidil Haram

    Prabowo Terima Laporan Proyek Kampung Haji, Indonesia Beli Hotel hingga Jembatan Khusus ke Masjidil Haram

    Rosan telah mengumumkan Pemerintah Indonesia melalui Danantara telah membeli satu kompleks hotel di daerah Thakher, Mekkah, dan juga sebidang tanah seluas 5 hektare di depan hotel.

    “Kita sudah membeli satu hotel di sana, di daerah Thakher. Itu hotel dengan kapasitas 1.461 kamar di 3 tower/menara, dan kita juga membeli tanah di depannya seluas total 5 hektare,” kata Rosan Perkasa Roeslani kepada wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta (17/12).

    Dari jumlah kamar itu, hotel tersebut dapat menampung 4.383 jemaah haji Indonesia.

    Sementara itu, di atas lahan seluas 5 hektare, Danantara berencana membangun untuk 13 tower/menara dan 1 mal untuk para jemaah haji dan jemaah umrah Indonesia. Jika keseluruhan tower terbangun, maka kompleks penginapan tersebut dapat menampung kurang lebih 23.000 jemaah haji.

    “Memang, jemaah haji kita ini kurang lebih 200.000, tetapi mungkin kebutuhan kamarnya 100.000, karena ada yang masuk dari Mekkah, ada yang bisa masuk dari Madinah. Jadi, Alhamdulillah, selama ini harapan masyarakat Indonesia untuk memiliki tanah, kampung haji, untuk meningkatkan fasilitas kepada para jemaah haji kita, boleh saya sampaikan sudah mulai terwujud,” ujar Rosan.

    Dalam kesempatan yang sama, Rosan menyebut ada jembatan berbentuk terowongan yang dibangun, dan jembatan itu akan menghubungkan area tower jemaah haji Indonesia dengan Masjidil Haram.

    “Nama jembatan itu Al-Hujun Tunnel,” kata Rosan.

  • Terowongan Al-Hujun Rampung 2026, Akses Kampung Haji RI ke Masjidil Haram Kian Dekat

    Terowongan Al-Hujun Rampung 2026, Akses Kampung Haji RI ke Masjidil Haram Kian Dekat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan adanya pembangunan terowongan atau jembatan Al-Hujun yang akan menghubungkan kawasan Kampung Haji Indonesia dengan Masjidil Haram, Makkah.

    Terowongan tersebut ditargetkan rampung pada 2026 dan diharapkan meningkatkan kenyamanan jemaah haji dan umrah Indonesia.

    Hal itu disampaikan Rosan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil kunjungan kenegaraan ke luar negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

    “Sekarang sedang dibangun jembatan atau terowongan yang nanti akan menghubungkan dengan Masjidil Haram. Nama jembatannya Al-Hujun, dan ditargetkan selesai pada 2026,” kata Rosan.

    Dia menjelaskan, terowongan Al-Hujun berada di kawasan lahan yang telah dibeli pemerintah Indonesia untuk pengembangan Kampung Haji Indonesia. Terowongan tersebut dibangun oleh pemerintah Arab Saudi.

    “Tunnel Al-Hujun itu berada di tanah yang sudah dibeli. Itu nyambung, jadi dia terowongan turun kemudian jalan langsung ke arah Masjidil Haram,” ujarnya.

    Menurut Rosan, keberadaan terowongan tersebut akan memangkas jarak tempuh jemaah Indonesia menuju Masjidil Haram menjadi sekitar 2,5 kilometer. Jarak ini jauh lebih dekat dibandingkan pemondokan jemaah haji Indonesia saat ini.

    “Sekarang jarak terdekat jembatan haji kita sekitar 4,5 sampai 6 kilometer. Ini hanya 2,5 kilometer,” katanya.

    Rosan menambahkan terowongan Al-Hujun dirancang berukuran besar sehingga dapat dilalui kendaraan seperti buggy maupun pejalan kaki.

    “Tunnel itu besar, bisa dilalui oleh buggy maupun oleh jamaah yang berjalan kaki,” ujarnya.

    Dia menegaskan pembangunan terowongan tersebut akan menambah kenyamanan dan kemudahan akses bagi jemaah haji dan umrah Indonesia saat menuju Masjidil Haram.

    “Kalau ini sudah selesai, tentu akan menambah kenyamanan para jamaah kita,” tandas Rosan.

  • Pemerintah RI akuisisi hotel di Makkah berkapasitas 4.383 jamaah haji

    Pemerintah RI akuisisi hotel di Makkah berkapasitas 4.383 jamaah haji

    ANTARA – Pemerintah Indonesia mengakuisisi hotel berkapasitas 4.383 jamaah di kawasan Thakher, Makkah, Arab Saudi, yang hanya berjarak 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Rabu (17/12), menyebut bahwa pada kuartal keempat 2026 pemerintah juga membangun kembali hotel baru dengan 13 tower untuk menampung lebih dari 23 ribu jamaah haji Tanah Air.(Cahya Sari/Suci Nurhaliza/Soni Namura/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara Beli Hotel di Makkah, Rosan: Prioritas untuk Jemaah Haji Indonesia

    Danantara Beli Hotel di Makkah, Rosan: Prioritas untuk Jemaah Haji Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menegaskan hotel yang dibeli pemerintah Indonesia di kawasan Kampung Haji, Makkah, akan diprioritaskan untuk jemaah Indonesia meski tetap terbuka digunakan oleh jemaah dari negara lain.

    Hal itu disampaikan Rosan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil kunjungan kenegaraan ke luar negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025

    “Bukan hanya jemaah Indonesia yang bisa berada di situ. Kita terbuka, tapi tentunya kita prioritaskan untuk jemaah dari Indonesia,” kata Rosan.

    Menurutnya, prioritas tersebut diberikan agar jemaah Indonesia mendapatkan pengalaman dan penawaran terbaik selama menjalankan ibadah haji maupun umrah. Namun, apabila kapasitas memungkinkan, hotel tetap dapat dimanfaatkan oleh jemaah lain.

    Rosan menjelaskan, hotel yang telah dibeli berada di atas lahan seluas sekitar 4.620 meter persegi atau setengah hektare. Sementara total luas lahan yang dikuasai pemerintah Indonesia di kawasan tersebut mencapai sekitar 4,4 hektare atau hampir 5 hektare. 

    “Hotel yang kita beli itu tiga tower dengan tinggi masing-masing 28 lantai,” ujarnya. 

    Nilai pembelian hotel tersebut mencapai lebih dari US$500 juta. Sementara itu, rencana pembangunan lanjutan berupa 13 tower tambahan dan satu pusat perbelanjaan (mal) diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$700 juta hingga US$800 juta, meski angka tersebut masih bersifat tentatif.

    Rosan menambahkan, hotel tersebut nantinya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pariwisata, yakni InJourney.

    “Ya, nanti akan dioperasikan oleh InJourney,” katanya. 

    Selain proyek yang sudah berjalan, Rosan juga memaparkan proses bidding untuk lahan lain di kawasan Makkah yang saat ini belum memiliki bangunan.

    Dia menyebut pembangunan di area tersebut membutuhkan waktu cukup panjang karena kondisi lahan yang masih kosong, belum tersedia infrastruktur dasar, serta masih terdapat penduduk dan kontur tanah berbatu. 

    “Prosesnya memang lama. Perizinan di sana bisa 10 sampai 12 tahun. Mudah-mudahan yang ini bisa di bawah lima tahun,” ujarnya.

    Untuk lahan yang saat ini sedang dalam proses lelang, nilai tanah yang ditawarkan mencapai sekitar US$750 juta. Rosan optimistis Indonesia memiliki peluang besar memenangkan bidding tersebut.

    Terkait pendanaan, Rosan menyampaikan pembelian hotel dan lahan sepenuhnya dilakukan oleh Danantara. Ke depan, pihaknya membuka peluang kerja sama dengan Badan Penyelenggara Haji (BPH) Haji. 

    “Untuk yang sudah ada hotelnya itu full Danantara. Ke depan kami terbuka untuk BPH Haji agar bersama-sama, karena tujuannya meningkatkan fasilitas dan kenyamanan jemaah haji dan umrah Indonesia,” kata Rosan.

    Lebih lanjut, dia menargetkan pembangunan di lahan yang baru dibeli dapat mulai dilakukan pada kuartal IV/2026, seiring rampungnya seluruh proses perizinan.

    Sekadar informasi, Danantara Investment Management membeli hotel Novotel Makkah Thakher City dan lahan seluas 4,4 hektare di kawasan Thakher City, Makkah, Arab Saudi. Lokasi kawasan tersebut sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

  • Danantara Beli Hotel dan Real Estat di Makkah

    Danantara Beli Hotel dan Real Estat di Makkah

    Jakarta, Beritasatu.com – Danantara Indonesia melalui Danantara Investment Management (DIM) menandatangani perjanjian dengan Thakher Development Company terkait akuisisi aset perhotelan dan real estat di kawasan Thakher City, Makkah, Arab Saudi.

    Thakher City merupakan kawasan pengembangan terpadu yang berlokasi sekitar 2,5 kilometer dari Masjid Al-Haram, Makkah.

    CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan, transaksi tersebut menjadi langkah awal untuk memasuki sektor hospitality di Makkah. Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang dilakukan secara bertahap guna mendukung peningkatan layanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

    “Setiap tahun, jumlah jemaah umrah Indonesia tercatat lebih dari dua juta orang, sementara jemaah haji Indonesia secara konsisten berada di atas 200.000 orang,” ujar Rosan dalam keterangan tertulisnya.

    Pada tahap awal, investasi tersebut mencakup satu hotel yang telah beroperasi serta sejumlah aset pengembangan berorientasi hospitality dengan potensi kapasitas hingga sekitar 5.000 kamar.

    Seluruh rencana pengembangan tersebut tetap bergantung pada hasil studi lanjutan serta persetujuan regulator yang berlaku.

    Dalam perjanjian tersebut, DIM dan Thakher Development Company menyepakati akuisisi Novotel Makkah Thakher City yang memiliki 1.461 kamar, serta 14 bidang tanah dengan total luas sekitar 4,4 hektare untuk pengembangan di masa mendatang.

    Aset lahan tersebut direncanakan dikembangkan dalam sebuah master plan terpadu yang mencakup fasilitas perhotelan, ritel, dan berbagai sarana pendukung lainnya, sejalan dengan rencana pengembangan kawasan perkotaan di Kota Makkah.

    Rosan menegaskan, kesepakatan ini menjadi fondasi awal keterlibatan jangka panjang Danantara di sektor perhotelan Arab Saudi.

    Dia menekankan meskipun kepemilikan aset telah diformalkan, pengembangan lanjutan akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan kajian kelayakan yang komprehensif, kepatuhan regulasi, serta penerapan tata kelola yang prudent.

    “Penandatanganan ini merupakan langkah awal yang penting untuk mengamankan aset strategis guna mendukung peningkatan layanan bagi jemaah Indonesia,” ujarnya.

  • Tiba di Aceh, Presiden Prabowo lanjutkan perjalanan ke Bireuen

    Tiba di Aceh, Presiden Prabowo lanjutkan perjalanan ke Bireuen

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu pagi, dan langsung melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bireuen untuk mengecek jembatan bailey dan meninjau posko pengungsi.

    Kedatangan Presiden Prabowo di Aceh hari ini merupakan kunjungannya yang kedua di Serambi Mekkah untuk mengecek langsung penanganan dampak banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah kabupaten dan kota pada 25 November 2025.

    Presiden Prabowo turun dari pesawat kepresidenan PK-GRD sekitar pukul 10.30 WIB, setelah pesawat mendarat pukul 10.21 WIB.

    Di apron bandara, kedatangan Presiden Prabowo disambut oMenteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Dari Jakarta, Presiden Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

    Dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo beserta beberapa pejabat negara naik helikopter kepresidenan Caracal menuju Bireuen.

    Di Bireuen, Presiden meninjau jembatan bailey yang dipasang di salah satu jalur kritis yang menghubungkan Kota Medan dengan Kota Banda Aceh.

    Selepas itu, Presiden juga dijadwalkan mengecek distribusi bantuan, dan posko pengungsi di Bireuen.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan, selepas dari Bireuen, Presiden Prabowo dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Aceh, dijadwalkan memimpin rapat terbatas penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Rapat tersebut rencananya diikuti Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Seskab Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Dirut PLN Darmawan Prasodjo, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan Yusuf Jauhari.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Bebaskan Pajak BUMN yang Ada Saham Asing

    Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Bebaskan Pajak BUMN yang Ada Saham Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani untuk pembebasan kewajiban pajak sejumlah BUMN lain yang belum dipenuhi sejak 2023 lalu.

    Dia mengungkapkan perusahaan yang disebut meminta keringanan pajak sejak 2023 lalu itu turut dimiliki sahamnya oleh perusahaan asing dan justru mencetak untung.

    “Ya, enggak bisa itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ,” ungkap Purbaya dikutip, Jumat (5/12/2025).

    Purbaya juga menuturkan bahwa Danantara Indonesia mengajukan keringanan pajak untuk BUMN, salah satunya dalam hal melaksanakan sejumlah aksi korporasi.

    Permintaan keringanan pajak untuk BUMN disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani kepada Purbaya saat bertemu di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Menurut Purbaya, keringanan pajak kepada pelat merah bisa diberikan untuk sejumlah aksi korporasi yang akan banyak dilakukan BUMN dalam dua sampai dengan tiga tahun ke depan.

    “Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi, konsolidasi, kan seperti jual beli antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Dia [Rosan] bilang itu kalau bayar pajak semua ya kemahalan,” terangnya.

    Dia menilai permintaan keringanan pajak bagi aksi korporasi BUMN itu masih masuk akal untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Namun, dia memastikan setelahnya aksi korporasi BUMN yang kini di bawah Danantara bakal dipungut pajak.

    “Setelah itu setiap corporate action kami akan charge. Kami akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara baru, dan juga [mengerjakan] proyek pemerintah,” ucapnya.

    Pada Rabu (3/12/2025), CEO Danantara Rosan Roeslani turut mendiskusikan soal keringanan pajak ini dengan Purbaya saat bertemu di kantor Kemenkeu, Jakarta.

    Selain itu, Danantara turut membicarakan soal opsi penyertaan APBN dalam penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    “Hal-hal lain yang memang kami diskusikan bagaimana pengembangan Danantara ini, hubungan dari segi fiskal dan perpajakannya seperti dari Kementerian Keuangan. Beliau [Purbaya] sangat terbuka dan akan dilanjutkan lagi oleh tim kerja,” ujar Rosan. 

  • Orang Super Kaya Ikut Nikmati Subsidi, Purbaya Janji Perbaiki Sistem

    Orang Super Kaya Ikut Nikmati Subsidi, Purbaya Janji Perbaiki Sistem

    Jakarta –

    Kelompok masyarakat super kaya masih ikut menikmati subsidi yang seharusnya ditujukan bagi warga kurang mampu. Atas kondisi tersebut, pemerintah berencana merombak desain penyaluran subsidi.

    Rencana perombakan mekanisme pemberian subsidi dan kompensasi ini dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama pimpinan BPI Danantara. Adapun rapat tersebut digelar secara tertutup karena membahas banyak hal strategis.

    Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan rapat bersama Danantara dan Komisi XI DPR RI membahas tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah menyangkut penyaluran subsidi yang belum tepat sasaran.

    “Kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dalam hal subsidi desainnya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya,” kata Purbaya, di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2025).

    Atas kondisi tersebut, Purbaya mengatakan, skema baru nantinya akan lebih membatasi porsi untuk orang kaya. Hal ini dilakukan agar subsidi dapat tersalurkan lebih efisien dan tepat sasaran.

    “Dan yang kaya sekali mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangin secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu. Itu kira-kira utamanya itu dan itu perlu desain macem-macem karena elibatkan juga BUMN-BUMN dan Danantara,” ujarnya.

    Purbaya juga bilang, perbaikan skema subsidi ini akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Meski membutuhkan waktu cukup lama, ia memastikan proses pelaksanaannya akan dilakukan dalam waktu singkat.

    Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan perombakan dan penyempurnaan skema penyaluran subsidi, mulai dari BBM hingga listrik, juga akan didukung dengan efisiensi di lingkup BUMN.

    “Untuk lebih menyempurnakan juga agar kalau subsidi dan kompensasi itu lebih adil, lebih tepat sasaran. Bagaimana kalau dari BUMN ini kita lebih mengefisienkan,” kata Rosan ditemui terpisah.

    Perombakan skema sendiri sebelumnya juga telah diterapkan dalam penyaluran pupuk subsidi. Skema penghitungan kompensasi yang sebelumnya menggunakan metode cost plus (biaya produksi ditambah margin), kini diubah menyesuaikan dengan harga pasar (market price).

    “Kalau dulu kan tidak efisien saja tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cost kami, plus berapa persen itu. Itu coba terus kita lakukan sehingga tidak mengurangi hak-hak dari masyarakat yang berhak dan membutuhkan tapi di saat bersamaan kompensasi juga bisa ikut turunnya lebih efisien,” jelasnya.

    (acd/acd)

  • Purbaya Bakal Ikut Terbang ke China, Lobi Utang Proyek Kereta Cepat

    Purbaya Bakal Ikut Terbang ke China, Lobi Utang Proyek Kereta Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal ikut terbang ke China untuk menegosiasi penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

    Purbaya telah bertemu dengan CEO Danantara Rosan Roeslani di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, pagi ini, Rabu (3/12/2025). Namun, dia masih menunggu kepastian siapa pihak yang akan ikut ditemui olehnya nanti. 

    “Jadilah [ikut ke China]. Cuma saya bilang begini, saya enggak tahu di China ketemu siapa. China Development Bank, apa NDRC [National Development and Reform Commission]. Nanti kalau udah clear ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kami ke China. Kalau enggak saya bingung ke China ketemu siapa, enggak jelas,” tuturnya kepada wartawan saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Purbaya mengatakan bahwa ada banyak hal yang dibahas pada pertemuannya dengan Rosan pagi ini. Isu yang menjadi sorotan terkait utang proyek Whoosh, dia mengaku keduanya masih mencari solusi yang cocok.

    Ke depan, tim teknis dari Kemenkeu dan Danantara bakal berdiskusi lebih lanjut. Purbaya menyampaikan bahwa sampai saat ini pun belum ada keputusan yang jelas mengenai solusi penyelesaian utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu. 

    “Saya sih belum tahu sampai detail, tetapi gambaran besarnya clear lah kami mau ngapain ke depan. Harusnya sih,” jelas pria yang sebelumnya menjabat Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

    Jaminan dari Prabowo 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri polemik pro kontra di internal pemerintah terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung beban utang Whoosh. Dia menyatakan bahwa akan bertanggung jawab melunasi utang proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun saat era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. 

    “Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Kemudian, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani turut menyampaikan bahwa ada beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).  

    Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.  

    Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).  

    “Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah,” jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam.