Xcloud.id

Tag: Rosan P. Roeslani

  • Bos Danantara Bakal Serahkan 600 Rumah ke Korban Bencana Sumatra

    Bos Danantara Bakal Serahkan 600 Rumah ke Korban Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menjadwalkan serah terima 600 unit rumah hunian bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra pada Kamis (8/1/2026). Proyek tersebut merupakan bagian dari program pemulihan infrastruktur pascabencana.

    CEO BPI Danantara, Rosan P. Roeslani menjelaskan bahwa progres pembangunan hunian tersebut saat ini terus berjalan sesuai target yang ditetapkan. Nantinya, ratusan unit rumah tersebut akan diserahkan langsung kepada pemerintah daerah untuk kemudian dapat segera ditempati oleh warga.

    “Alhamdulillah, pembangunan rumah Hunian Danantara untuk pemulihan pascabencana di Sumatra terus berjalan. Sebanyak 600 unit hunian akan diserahterimakan kepada pemerintah daerah pada 8 Januari mendatang,” ujar Rosan dalam akun Instagram resminya, Selasa (6/1/2026).

    Dalam penjelasannya, Rosan menyebut hunian tersebut dibangun dengan konsep yang terintegrasi. Selain bangunan utama, kawasan ini dilengkapi fasilitas pendukung seperti taman bermain, musala, dapur umum, fasilitas sanitasi (MCK), hingga ketersediaan akses wifi bagi penghuni.

    Lebih lanjut, Danantara turut menargetkan penyelesaian total 15.000 unit hunian di beberapa titik di Pulau Sumatra dalam kurun waktu tiga bulan ke depan. Fokus pembangunan tersebar di wilayah Aceh, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sumatra Barat.

    Dia merinci, wilayah Aceh direncanakan mendapat alokasi sekitar 12.000 unit, disusul Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah sebanyak 2.000 unit, serta Sumatra Barat sejumlah 500 unit. 

    “Insyaallah, dalam 3 bulan ke depan, 15.000 unit di Aceh, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Sumatra Barat, akan siap huni melalui kolaborasi seluruh BUMN, serta koordinasi erat dengan BNPB dan pemerintah daerah,” tambahnya.

    Adapun, proses konstruksi dilaksanakan oleh tujuh BUMN Karya melalui penerapan desain modular yang memungkinkan proses konstruksi dilakukan secara cepat dan terstandar.

    BUMN lain termasuk PLN, Telkom dan Himbara juga turut mendukung pembangunan Huntara melalui fasilitas listrik, konektivitas dan pendanaan guna memastikan Huntara benar-benar layak ditinggali.

  • Kaleidoskop 2025: Deretan Peristiwa Transportasi, Polemik Utang Whoosh hingga Bandara IMIP

    Kaleidoskop 2025: Deretan Peristiwa Transportasi, Polemik Utang Whoosh hingga Bandara IMIP

    Bisnis.com, Jakarta — Warna-warni peristiwa di sektor transportasi terjadi sepanjang 2025, bahkan sejak hari pertama pergantian tahun. Mulai dari rencana penutupan Stasiun Karet, macet horor di Pelabuhan Tanjung Priok, persoalan utang kereta cepat Whoosh, hingga perkara Bandara IMIP.

    Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh menjadi sorotan utama tahun ini, setelah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyebutnya sebagai potensi “bom waktu” bagi keberlanjutan bisnis perusahaan.

    Usai Lebaran, regulator dan operator pelabuhan mendapat pukulan keras imbas penumpukan kendaraan yang menyebabkan macet horor di area Pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi berhari-hari.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap transportasi massal.

    Misalnya, permintaan kenaikan status bandara internasional, melanjutkan proyek strategis nasional (PSN) sektor transportasi, dan pengadaan tambahan gerbong KRL untuk mengurai kepadatan.

    Berikut Sejumlah Sorotan Peristiwa di Sektor Transportasi Sepanjang 2025

    Nasib Stasiun Karet

    Isu penutupan Stasiun Karet mulai muncul sejak 1 Januari 2025 dari Erick Thohir, yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri BUMN.

    Rencana penutupan Stasiun Karet itu pun dibenarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Alasannya, jaraknya terlalu dekat dengan Stasiun BNI City sehingga dinilai kurang efektif.

    Dalam perkembangannya, rencana tersebut terus mundur bahkan hingga penghujung 2025. Alih-alih ditutup, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebutnya sebagai “integrasi”, meski nantinya naik-turun penumpang tidak lagi dilakukan di Stasiun Karet.

    Hingga kini, belum ada kabar resmi dan spesifik mengenai kapan pembukaan integrasi stasiun tersebut dimulai.

    Macet Horor Tanjung Priok

    Kemacetan parah terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok sejak Rabu malam (16/4/2025) dan berangsur lancar mulai 19 April 2025. Musababnya, ada tiga kapal besar sandar di NPCT1 dengan total volume bongkar muat mencapai lebih dari 4.000 TEUs.

    Banyaknya kapal yang bersandar terpantau terjadi selang sepekan usai masa pembatasan angkutan barang selama periode Idulfitri berakhir pada 8 April 2025. Di samping itu, para pengusaha mengejar pengiriman barang menjelang perayaan Paskah.

    Belajar dari hal tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyiapkan langkah antisipasi dan strategi menghadapi potensi penumpukan kapal usai masa pembatasan angkutan barang selama Nataru berakhir.

    Prabowo Sulap 40 Bandara Jadi Internasional

    Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari dua minggu menerbitkan beleid yang menyatakan kenaikan status bandara komersial menjadi internasional. Total, kini Indonesia memiliki 40 bandara internasional—meski belum seluruhnya memenuhi persyaratan.

    Melalui kebijakan ini pula, muncul perkara baru terkait bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

    Fakta Bandara IMIP

    Kisruh Bandara IMIP bermula saat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau simulasi pertahanan terintegrasi TNI di area objek vital nasional Bandara IMIP, yang terletak dekat jalur laut strategis (Alur Laut Kepulauan Indonesia II dan III).

    Ia menyoroti absennya petugas bea cukai maupun imigrasi di bandara tersebut, meski telah ditetapkan sebagai bandara internasional.

    “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari mana pun asalnya,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan.

    Nyatanya, meski telah berganti status, Bandara IMIP belum memiliki izin pelayanan internasional. Bahkan, pihak IMIP menyampaikan keberatan untuk menjadikan bandara mereka sebagai bandara internasional. Hal itu tertuang dalam Surat Nomor 810/IMIP-KIP/MWL/IX/2025 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Keimigrasian tertanggal 15 September 2025.

    Kementerian Perhubungan kemudian menerbitkan KM Nomor 55/2025 pada 13 Oktober 2025 yang mengembalikan status Bandara IMIP menjadi melayani penerbangan domestik.

    Beleid tersebut sekaligus menjadi titik terang status Bandara IMIP, termasuk perlu atau tidaknya petugas kepabeanan dan imigrasi di lokasi tersebut.

    Polemik Utang Whoosh

    Saling lempar tanggung jawab utang KCJB alias Whoosh yang disebut sebagai “bom waktu” berlangsung cukup intens sejak Agustus lalu. Pada saat yang sama, Kementerian Keuangan atau pemerintah pusat angkat tangan dan tidak ingin terlibat dalam pembayaran utang tersebut.

    Bos Danantara Rosan P. Roeslani, mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, hingga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipanggil bergilir ke Istana Negara oleh Prabowo.

    Bak bola liar, isu melebar dan saling menyalahkan terjadi, di saat Whoosh sudah terlanjur beroperasi.

    Prabowo pada akhirnya meminta agar seluruh pihak berhenti menambah kegaduhan atas masalah keuangan proyek era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Pasalnya, pemerintah disebutnya bakal bertanggung jawab.

    “Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Pada akhirnya, skema penggunaan APBN menjadi solusi untuk menangani kewajiban kereta cepat senilai Rp1,2 triliun per tahun.

    Danantara Suntik Modal Garuda Cs

    Danantara menyuntikkan dana senilai Rp23,7 triliun pada awal Desember kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA). Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan pesawat.

    Sebanyak 47% atau sekitar Rp11,2 triliun digunakan untuk penyehatan dan pemeliharaan armada PT Citilink Indonesia. Kemudian sekitar 37% atau Rp8,7 triliun dialokasikan untuk pemeliharaan pesawat Garuda Indonesia.

    Sebagian injeksi modal juga digunakan untuk memenuhi kewajiban utang Citilink kepada Pertamina senilai US$225 juta.

    Tarif Transjakarta Bakal Naik

    Tarif Transjakarta diperkirakan bakal naik usai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi transportasi seperti Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta.

    Khusus Transjakarta, subsidi turun menjadi Rp3,75 triliun pada 2026 dari alokasi 2025 sebesar Rp4,51 triliun.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa penyusutan tersebut sejalan dengan penurunan APBD Jakarta akibat pemangkasan pemerintah pusat terhadap pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD).

    Sebelumnya, mencuat rencana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 per perjalanan menjadi Rp5.000 atau lebih tinggi, mengingat tarif tersebut tidak berubah selama 20 tahun.

    Meski demikian, hingga kini Pemprov DKI Jakarta maupun Transjakarta belum menyampaikan kepastian waktu kenaikan tarif.

    Kehadiran KRL Baru

    Masyarakat Jabodetabek pengguna KRL bersiap menikmati kereta-kereta baru. Selain sejumlah kereta baru yang telah tiba dari China maupun INKA, Prabowo juga meminta pengadaan 30 rangkaian kereta untuk tahun depan.

    Ia mengungkapkan bahwa tambahan gerbong menjadi solusi transportasi, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan bawah. Dengan demikian, layanan kereta api, khususnya KRL Jabodetabek, akan diperluas dan ditambah rangkaiannya.

    “Rp5 triliun saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat demi kepentingan rakyat,” ujarnya saat hendak meresmikan wajah baru Stasiun Tanah Abang, Selasa (4/11/2025).

    Presiden juga memberikan tenggat waktu satu tahun untuk menghadirkan 30 kereta tersebut. Sementara itu, kereta China seri CLI-125 dan CLI-225 telah mulai beroperasi pada semester II/2025.

  • Danantara Resmi Masuk Makkah, Akuisisi Hotel dan Lahan Strategis untuk Jamaah Indonesia

    Danantara Resmi Masuk Makkah, Akuisisi Hotel dan Lahan Strategis untuk Jamaah Indonesia

    GELORA.CO -Danantara Indonesia mencatatkan langkah penting dengan merealisasikan investasi luar negeri perdananya melalui akuisisi aset hotel dan real estate di Makkah, Arab Saudi. 

    Kesepakatan ini dilakukan bersama pengembang lokal Thakher Development dan menjadi tonggak awal ekspansi Danantara di sektor perhotelan internasional.

    Melalui Danantara Investment Management, perusahaan mengakuisisi Novotel Makkah Thakher City yang memiliki kapasitas 1.461 kamar, sekaligus 14 bidang lahan dengan total luas sekitar 4,4 hektare. Seluruh aset tersebut berada di kawasan Thakher City, sebuah proyek pengembangan terpadu yang berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Sayangnya, nilai transaksi tidak dipublikasikan.

    Akuisisi ini dirancang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat infrastruktur akomodasi jamaah haji dan umrah asal Indonesia. Ke depan, kawasan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi kompleks perhotelan dengan kapasitas hingga sekitar 5.000 kamar, dengan tetap mengacu pada hasil studi kelayakan serta persetujuan otoritas terkait.

    CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, menyampaikan bahwa kesepakatan ini menjadi fondasi awal keterlibatan berkelanjutan Danantara di sektor hospitality Arab Saudi. Menurutnya, kebutuhan akomodasi jamaah Indonesia sangat besar, mengingat jumlah jamaah umrah Indonesia setiap tahun melampaui dua juta orang, sementara kuota haji secara konsisten berada di atas 200.000 jamaah.

    “Ini merupakan langkah awal yang penting untuk mengamankan aset strategis yang dapat mendukung peningkatan layanan bagi jamaah Indonesia di Tanah Suci,” ujar Rosan dalam keterangan resmi yang dikutip redaksi di Jakarta, Selasa 16 Desember 2025. 

    Rosan menegaskan, meskipun kepemilikan aset telah diformalkan, pengembangan lanjutan akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan kajian kelayakan yang menyeluruh, kepatuhan regulasi, serta penerapan tata kelola yang prudent.

    Dalam proyek ini, Danantara menggandeng Al Khomasiah Real Estate Development sebagai mitra lokal guna memastikan seluruh proses investasi dan pengembangan sesuai dengan regulasi Arab Saudi. Selain itu, Danantara juga terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam penjajakan aset lanjutan di Makkah.

    Pengembangan aset hotel dan lahan ini dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembangunan “kampung haji”, yang bertujuan mempermudah pengelolaan perjalanan, akomodasi, dan layanan jamaah Indonesia di Arab Saudi. 

  • Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali mendeklarasikan ambisi besar untuk membawa perekonomian nasional tumbuh 8% dalam lima tahun ke depan. Target pertumbuhan ekonomi yang pernah lekat dengan ekonomi Indonesia empat hingga lima dekade lalu. Meski demikian, sejumlah tantangan struktural yang mengemuka sejak awal reformasi masih membayangi.

    Sebagai pengingat, pertumbuhan tinggi ekonomi Indonesia terjadi pada era Presiden Soeharto. Rinciannya, ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadi pada 1968 yakni mencapai 10,9%. Pertumbuhan tinggi di atas 8% kembali terjadi pada 1973 (8,1%), 1977 (8,3%), 1980 (10%), dan 1995 (8,2%). Meski demikian, rezim ini menutup kejatuhannya dengan anjlok -13,1% pada 1998 saat terjadi penggulingan kekuasaan lewat demonstrasi massa. 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025–2029 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, mengamanatkan jajaran di kementeriannya mendukung arah pertumbuhan ekonomi 8% ini melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja negara, perluasan sumber dan inovasi pembiayaan, serta pengendalian inflasi untuk mengejar target pertumbuhan.

    Dalam rencana tersebut, indikator sasaran strategis pendapatan negara yang optimal antara lain rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 12,36% pada 2025 dan naik ke kisaran 12,86% hingga 18% pada 2029.

    Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB juga ditargetkan meningkat. Pada 2025, targetnya sebesar 10,24% dan naik ke kisaran 11,52% hingga 15% pada 2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. “Kalau kita lihat, dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan investasi yang diharapkan kurang lebih adalah Rp13.032 triliun atau kurang lebih US$869 miliar,” ucap Rosan dalam Kompas 100 CEO Forum di Tangerang, Rabu (26/11/2025).

    Menurut Rosan, target investasi tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 15,7% dibandingkan realisasi investasi 10 terakhir. Ia mengakui target itu menantang, tetapi upaya memperbaiki iklim investasi terus ditempuh, termasuk penyempurnaan sistem perizinan. Integrasi perizinan dari 18 kementerian kini berada dalam kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Rosan juga mencontohkan percepatan layanan perizinan berdasarkan ketentuan dalam PP No.28, yang memungkinkannya mengeluarkan izin apabila kementerian terkait tidak memberi respons dalam waktu yang ditentukan. “Dalam waktu 2 bulan, saya sudah mengeluarkan 151 perizinan,” katanya.

    Mimpi pertumbuhan ekonomi 8% juga pernah disinggung waktu era Presiden Joko Widodo dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Kala itu mantan bos Bank Dunia itu menyebut ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Soeharto. Sejak itu, perekonomian sulit melampaui kisaran 7%.

    Pertumbuhan tertinggi pasca-Soeharto terjadi pada era Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 6,3% pada 2007. Adapun pada era Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di sekitar 4,23%.

    “Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ujarnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

    Meski ekonomi tumbuh solid, sejumlah catatan menunjukkan stabilitas ekonomi Orde Baru pada dekade 1970-an turut dipengaruhi booming minyak dan gas. Penerimaan migas mengalir deras ke kas negara, membuat pemerintah relatif leluasa menjalankan program pembiayaan. Akan tetapi, resesi global pada 1982 menjadi titik balik ketika harga minyak jatuh dan pendapatan negara tertekan. Ekonomi hanya tumbuh 2,2% pada tahun itu.

    Meski reformasi pajak dan pengembangan sektor nonmigas kemudian dilakukan, tekanan ekonomi kembali muncul menjelang akhir Orde Baru. Tensi politik meningkat pada 1996, inflasi naik menjadi 8,86%, defisit transaksi berjalan melebar, dan krisis finansial Asia 1997 memperparah kondisi ekonomi. Krisis tersebut menunjukkan kerentanan struktural perekonomian dan lemahnya tata kelola. Inflasi mencapai 77,6%, ekonomi terjun ke -13,7%, dan Soeharto akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa.

    Reformasi 1998 membawa perubahan tata kelola politik, tetapi ekonomi masih belum kembali pada pertumbuhan tinggi seperti sebelum krisis. Pada 1998, ekonomi minus -13,13%, lalu berbalik tipis menjadi 0,79% pada 1999. Upaya pemulihan melalui penataan aset, penjualan BUMN, dan berbagai kebijakan fiskal membuat ekonomi tumbuh 3,64% pada 2001 dan 4,5% pada 2002.

    Pada 2003, pemerintahan Presiden Megawati menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan dapat mencapai 7% dalam tiga tahun namun tak pernah terealisasi. Menteri Keuangan Boediono, kala itu, menilai sasaran tersebut masih dalam jangkauan jika perbaikan iklim investasi dilakukan. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan hak usaha. Persoalan kelembagaan, aturan yang tumpang tindih, serta pungutan daerah menjadi tantangan.

    Hingga kini, data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia belum pernah kembali menembus pertumbuhan tahunan di atas 7% setelah reformasi. Rekor pertumbuhan tertinggi tercatat pada 2007, yakni 6,35%. Pada era pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan tertinggi berada di kisaran 5%.

  • Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali mendeklarasikan ambisi besar untuk membawa perekonomian nasional tumbuh 8% dalam lima tahun ke depan. Target pertumbuhan ekonomi yang pernah lekat dengan ekonomi Indonesia empat hingga lima dekade lalu. Meski demikian, sejumlah tantangan struktural yang mengemuka sejak awal reformasi masih membayangi.

    Sebagai pengingat, pertumbuhan tinggi ekonomi Indonesia terjadi pada era Presiden Soeharto. Rinciannya, ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadi pada 1968 yakni mencapai 10,9%. Pertumbuhan tinggi di atas 8% kembali terjadi pada 1973 (8,1%), 1977 (8,3%), 1980 (10%), dan 1995 (8,2%). Meski demikian, rezim ini menutup kejatuhannya dengan anjlok -13,1% pada 1998 saat terjadi penggulingan kekuasaan lewat demonstrasi massa. 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025–2029 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, mengamanatkan jajaran di kementeriannya mendukung arah pertumbuhan ekonomi 8% ini melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja negara, perluasan sumber dan inovasi pembiayaan, serta pengendalian inflasi untuk mengejar target pertumbuhan.

    Dalam rencana tersebut, indikator sasaran strategis pendapatan negara yang optimal antara lain rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 12,36% pada 2025 dan naik ke kisaran 12,86% hingga 18% pada 2029.

    Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB juga ditargetkan meningkat. Pada 2025, targetnya sebesar 10,24% dan naik ke kisaran 11,52% hingga 15% pada 2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. “Kalau kita lihat, dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan investasi yang diharapkan kurang lebih adalah Rp13.032 triliun atau kurang lebih US$869 miliar,” ucap Rosan dalam Kompas 100 CEO Forum di Tangerang, Rabu (26/11/2025).

    Menurut Rosan, target investasi tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 15,7% dibandingkan realisasi investasi 10 terakhir. Ia mengakui target itu menantang, tetapi upaya memperbaiki iklim investasi terus ditempuh, termasuk penyempurnaan sistem perizinan. Integrasi perizinan dari 18 kementerian kini berada dalam kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Rosan juga mencontohkan percepatan layanan perizinan berdasarkan ketentuan dalam PP No.28, yang memungkinkannya mengeluarkan izin apabila kementerian terkait tidak memberi respons dalam waktu yang ditentukan. “Dalam waktu 2 bulan, saya sudah mengeluarkan 151 perizinan,” katanya.

    Mimpi pertumbuhan ekonomi 8% juga pernah disinggung waktu era Presiden Joko Widodo dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Kala itu mantan bos Bank Dunia itu menyebut ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Soeharto. Sejak itu, perekonomian sulit melampaui kisaran 7%.

    Pertumbuhan tertinggi pasca-Soeharto terjadi pada era Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 6,3% pada 2007. Adapun pada era Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di sekitar 4,23%.

    “Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ujarnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

    Meski ekonomi tumbuh solid, sejumlah catatan menunjukkan stabilitas ekonomi Orde Baru pada dekade 1970-an turut dipengaruhi booming minyak dan gas. Penerimaan migas mengalir deras ke kas negara, membuat pemerintah relatif leluasa menjalankan program pembiayaan. Akan tetapi, resesi global pada 1982 menjadi titik balik ketika harga minyak jatuh dan pendapatan negara tertekan. Ekonomi hanya tumbuh 2,2% pada tahun itu.

    Meski reformasi pajak dan pengembangan sektor nonmigas kemudian dilakukan, tekanan ekonomi kembali muncul menjelang akhir Orde Baru. Tensi politik meningkat pada 1996, inflasi naik menjadi 8,86%, defisit transaksi berjalan melebar, dan krisis finansial Asia 1997 memperparah kondisi ekonomi. Krisis tersebut menunjukkan kerentanan struktural perekonomian dan lemahnya tata kelola. Inflasi mencapai 77,6%, ekonomi terjun ke -13,7%, dan Soeharto akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa.

    Reformasi 1998 membawa perubahan tata kelola politik, tetapi ekonomi masih belum kembali pada pertumbuhan tinggi seperti sebelum krisis. Pada 1998, ekonomi minus -13,13%, lalu berbalik tipis menjadi 0,79% pada 1999. Upaya pemulihan melalui penataan aset, penjualan BUMN, dan berbagai kebijakan fiskal membuat ekonomi tumbuh 3,64% pada 2001 dan 4,5% pada 2002.

    Pada 2003, pemerintahan Presiden Megawati menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan dapat mencapai 7% dalam tiga tahun namun tak pernah terealisasi. Menteri Keuangan Boediono, kala itu, menilai sasaran tersebut masih dalam jangkauan jika perbaikan iklim investasi dilakukan. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan hak usaha. Persoalan kelembagaan, aturan yang tumpang tindih, serta pungutan daerah menjadi tantangan.

    Hingga kini, data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia belum pernah kembali menembus pertumbuhan tahunan di atas 7% setelah reformasi. Rekor pertumbuhan tertinggi tercatat pada 2007, yakni 6,35%. Pada era pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan tertinggi berada di kisaran 5%.

  • Rosan kaji rencana suntikkan dana PSO untuk operasional Whoosh

    Rosan kaji rencana suntikkan dana PSO untuk operasional Whoosh

    “Tadi (kami) sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya yang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini akan ditanggung bersama-sama,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan pemerintah bersama Danantara saat ini mengkaji rencana menyuntikkan dana public service obligation (PSO) yang berasal dari APBN untuk ke depannya ikut membiayai operasional kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

    Pembicaraan mengenai penggunaan dana PSO untuk Whoosh itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu. Rapat itu dihadiri oleh Rosan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Tadi (kami) sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya yang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini akan ditanggung bersama-sama,” kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.

    Rosan, saat ditanya lebih lanjut mengenai skema penggunaan dana PSO itu, belum dapat menjelaskan lebih detail.

    “Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi disampaikan, pemerintah pasti hadir, itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk transportasi massal itu memang tanggung jawab pemerintah,” ujar CEO Danantara Rosan P. Roeslani.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada sejumlah opsi penggunaan APBN dalam operasional Whoosh ke depan.

    “Sementara ini, ada sejumlah opsi, bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Nah, harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik, dan bisa dikatakan ada sharing responsibility atau burden-sharing,” kata Menko AHY di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (3/11).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara hingga Menkeu Purbaya Putar Otak Bahas Utang Whoosh

    Danantara hingga Menkeu Purbaya Putar Otak Bahas Utang Whoosh

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Danantara hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terus memutar otak alias menentukan solusi terbaik dalam skema pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh. 

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani mengungkapkan, saat ini tim penyelesaian utang kereta cepat yang terdiri dari Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimutri Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kementerian Perhubungan, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terus membahas penyelesaiannya. 

    Tim tersebut pun juga masih melakukan diskusi dengan pihak China, yang memberikan pinjaman dalam proyek kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer tersebut. 

    “Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas K/L dan kemenhub juga,” tuturnya usai melaksanakan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Selasa (4/11/2025). 

    Saat ini pun, Rosan menyebutkan bahwa diskusi masih terus berlangsung dan belum mencapai kesepakatan dengan pihak China. 

    “Belum [ada kesepakatan], masih berjalan,” tambah Rosan. 

    Saat ditanya terkait opsi skema pembayaran pun, Rosan enggan menjawabnya. Dirinya hanya menegaskan bahwa pemerintah akan hadir dalam program transportasi umum nasional, termasuk Whoosh. 

    Sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto, bahwa pemerintah hadir untuk kepentingan transportasi umum dan tidak melihat dari sisi untung rugi saja. Namun, lebih kepada dampaknya terhadap kemudahan transportasi masyarakat.

    Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak untuk tidak menghitung aspek untung-rugi dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang saat ini menjadi perdebatan publik. 

    Menurutnya, proyek warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut perlu dipandang dari sisi manfaat kepada rakyat. Prabowo lantas menyatakan bakal bertanggung jawab atas utang Whoosh yang menuai polemik. 

    “Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Semua transportasi publik di dunia itu jangan dihitung untung-ruginya. Hitunglah manfaat enggak untuk rakyat,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Dirinya pun mengungkapkan bahwa Indonesia tidak akan keberatan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung tersebut. 

    Dia menyebut tak ada masalah dalam skema tersebut, kendati tak memerinci sumber dananya. 

    “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

  • Prabowo ungkap arah pemikiran ekonominya dibentuk pemikiran Sumitro

    Prabowo ungkap arah pemikiran ekonominya dibentuk pemikiran Sumitro

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat berbicara dalam sesi puncak Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu malam, mengungkap arah pemikiran ekonominya turut dibentuk oleh pemikiran ayahnya, yang merupakan begawan ekonomi Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo.

    Dalam sesi dialog bersama Pimpinan Utama Forbes, Steve Forbes, Presiden Prabowo menceritakan bagaimana pemikiran ekonomi kakeknya, Margono Djojohadikusumo, kemudian ayahnya, Sumitro, juga dibentuk oleh semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.

    “Ayah saya bersekolah di Belanda, dan lulus di sana dengan gelar (sarjana) ekonomi, ini sekitar tahun 1940-an, dan kita (di Indonesia) saat itu ada pada masa perjuangan untuk merdeka. Saat itu, jujur saja, sebagian besar pemimpin negara-negara Asia dan Afrika, para elite, merupakan penganut sosialis, karena saat itu, Sosialisme, faktanya bahkan Marxisme, Komunisme, merupakan gerakan yang menentang kolonialisme, dan imperialisme. Saya pikir itu juga yang membuat banyak gerakan pemuda di Asia dan Afrika sayap kiri, Sosialis, Komunis. Ayah saya pun seorang Sosialis pada masa mudanya, dia memimpin Partai Sosialis Indonesia,” kata Presiden Prabowo saat berbicara mengenai pengaruh pemikiran sosialis dari Sumitro pada masa mudanya.

    Prabowo melanjutkan pemikiran ekonomi Sumitro, yang pada masa itu berkiblat pada Sosialisme, kemudian berkembang saat ayahnya itu ditugaskan ke New York, untuk berbicara mewakili Indonesia di Markas PBB, Amerika Serikat. Di AS, Prabowo melanjutkan, Sumitro bertemu dan bersahabat dengan banyak pemimpin-pemimpin di Amerika, termasuk para pebisnis-pebisnis yang berkiblat pada Kapitalisme. Saat itu, Prabowo menyebut Kapitalisme yang dianut oleh para ekonom dan pebisnis di AS juga dimotori semangat anti-imperialisme dan anti-kolonialisme.

    “Amerika saat itu ada di garda terdepan untuk memaksa negara-negara kolonialis untuk de-kolonisasi. Saya pikir, ayah saya itu, dan dia mendapat banyak bantuan dari banyak pemimpin-pemimpin usaha di AS,” sambung Presiden Prabowo.

    Prabowo menambahkan ayahnya kemudian bersahabat dengan salah satu pebisnis besar di AS yang turut membantu perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka.

    “Ketika dia (Sumitro) kembali ke tanah air, (pemikiran) dia menjadi lebih seimbang, tentunya arah pemikirannya berkiblat pada Sosialisme, tetapi dia memahami ada poin penting dari Kapitalisme dan Pasar Bebas. Saat itu, saya masih muda, saya bertanya kepada ayah saya: Apa sistem ekonomi terbaik menurutmu? Dia jawab: Sebenarnya, sistem ekonomi terbaik untuk kita, Indonesia, merupakan sistem ekonomi campuran, kita harus mengambil yang terbaik dari Sosialisme, dan yang terbaik dari Kapitalisme,” ujar Presiden Prabowo menceritakan kisahnya bersama ayahnya, yang kemudian turut membentuk arah pemikiran ekonominya kelak.

    Di hadapan para CEO, yang jumlahnya sekitar 400-an orang lebih, Presiden Prabowo kemudian menyebut dirinya pun sepakat dengan pemikiran ayahnya, terutama sejak memasuki Abad Ke-21, sulit untuk berkiblat hanya pada satu sistem ekonomi.

    “Kita harus, menurut saya, kita harus mencari sistem terbaik yang bekerja untuk negara (kita masing-masing),” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo berdialog dengan Steve Forbes dalam sesi puncak Forbes Global CEO Conference 2025 yang bertajuk “A Meeting of Minds”.

    Forbes Global CEO Conference dilaksanakan pertama kali oleh majalah Forbes pada 2001 di Singapura, dan konferensi itu pun rutin digelar di negara-negara berbeda tiap tahunnya. Jakarta pernah menjadi tuan rumah Forbes CEO Global Forum pada 2016.

    Forbes Global CEO Conference 2025, yang digelar di Jakarta pada 14 Oktober sampai dengan 15 Oktober, menghadirkan sejumlah CEO dan inovator dari berbagai sektor, termasuk dari Indonesia ada Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan P. Roeslani, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Direktur Utama DCI Indonesia Otto Toto Sugiri, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, Managing Director Tanoto Foundation Belinda Tanoto, Executive Director Salim Group Axton Salim, dan Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Patriot Bond Bakal Untungkan Danantara karena Risikonya Kecil

    Patriot Bond Bakal Untungkan Danantara karena Risikonya Kecil

    GELORA.CO -Patriot Bond dapat memberikan keuntungan signifikan bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Hal itu diyakini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Menurutnya, risiko yang ditimbulkan kecil dan menguntungkan bagi Danantara. Ia menegaskan akan tetap mengawasi penggunaan obligasi tersebut, seiring dengan status Menkeu Purbaya selaku jajaran Dewan Pengawas Danantara.

    “Danantara mah untung kalau pakai Patriot Bond. Saya awasi saja dari jauh, tapi rasanya sih risikonya kecil dan menguntungkan untuk Danantara,” ujar Purbaya seusai melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Rabu malam, 8 Oktober 2025.

    Patriot Bond dikenal sebagai instrumen pembiayaan strategis yang umum digunakan di negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional. Obligasi ini diterbitkan dalam dua seri dengan tenor lima dan tujuh tahun, masing-masing menawarkan imbal hasil sebesar dua persen.

    Purbaya sendiri mengakui bahwa ia belum membedah lebih detail lagi terkait dengan Patriot Bond. Penerbitan obligasi tersebut menjadi urusan antara Danantara Indonesia dengan investor.

    Patriot Bond diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri dengan jangka tenor lima tahun dan tujuh tahun, yang keduanya menawarkan imbal hasil sebesar dua persen.

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P. Roeslani, mengatakan skema pembiayaan Patriot Bonds saat ini sudah mengumpulkan dana sebesar Rp 50 triliun,yang akan digunakan untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT), serta konversi sampah menjadi energi (Waste to Energy).

  • Maruarar Sirait Pede KUR Perumahan Rp130 Triliun Terserap Optimal Tahun Ini

    Maruarar Sirait Pede KUR Perumahan Rp130 Triliun Terserap Optimal Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengaku optimistis Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor Perumahan Rp130 triliun akan tersalurkan optimal pada tahun ini.

    Ara menjelaskan, pihaknya akan bekerja maksimal untuk dapat menyerap likuiditas Rp130 triliun tersebut. Salah satunya, dengan masif melakukan sosialisasi dalam beberapa waktu belakangan.

    “Iya [apakah Rp130 terserap optimal], jadi kita berusaha dulu ya, berdoa dan bekerja. Saya bekerja sesuai Presiden Prabowo ya optimis,” jelasnya singkat saat ditemui usai menghadiri agenda Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Saat dikonfirmasi mengenai rencana CEO BPI Danantara kembali menginjeksi likuiditas KUR Perumahan, dia enggan menjawab.

    Ara menyebut, pihaknya masih akan fokus melakukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat sektor Perumahan yang telah dianggarkan pada tahun ini sebesar Rp130 triliun.

    “Kita akan bicarakan, yang tahun ini dulu kita kerjakan,” tambahnya.

    Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan P. Roeslani meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk dapat menjalankan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan dengan penuh kehati-hatian. 

    Pada saat yang sama, Rosan juga meminta agar Kementerian PKP dapat mendorong pasar agar menyerap secara optimal likuiditas yang telah disiapkan. Di mana, pemerintah mengalokasikan anggaran KUR Perumahan mencapai Rp130 triliun tahun ini. 

    “Karena sudah dianggarkan, pertama tolong dimanfaatkan, kedua juga tolong dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian,” jelasnya dalam agenda Pertemuan dan Simposium Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Rosan menekankan, apabila KUR Perumahan tersebut terserap maksimal hingga mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, maka Danantara berkomitmen untuk menambah besaran dana yang digulirkan mencapai Rp250 triliun.

    “Kalau terserap Rp130 triliun, saya yakin bisa ditambah lagi angkanya sampai Rp250 triliun,” pungkasnya.