Tag: Ronny Talapessy

  • Dijadwalkan Diperiksa KPK 13 Januari, Hasto Kristiyanto Pastikan Hadir

    Dijadwalkan Diperiksa KPK 13 Januari, Hasto Kristiyanto Pastikan Hadir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto pada 13 Januari mendatang.

    Diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka atas dua kasus, yakni suap berkaitan pergantian antarwaktu Harun Masiku serta perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    KPK sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dari kasus Hasto, seperti Wahyu Setiawan hingga Agustiani Tio Fridelina.

    Merespons agenda pemeriksaan itu, Hasto Kristiyanto mengaku sudah menerima surat dari KPK yang ingin meminta keterangan dirinya.

    Hal demikian seperti diungkapkan Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (9/1). “Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir pada 13 Januari 2025, pada jam 10 WIB,” kata Hasto.

    Sejumlah politikus PDIP tampak menemani Hasto menyampaikan keterangan, seperti Djarot Saiful Hidayat, Ronny Talapessy, hingga Mohamad Guntur Romli.

    Hasto mengaku sebagai warga negara yang taat hukum akan memenuhi undangan KPK pada 13 Januari, dan bersifat kooperatif terhadap penyidik.

    “Saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya,” kata peraih cumlaude untuk gelar doktor dari Universitas Indonesia (UI) itu.

    Menurut Hasto, langkahnya hadir ke KPK nanti sebagai wujud memahami jalan politik PDIP, Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno, dan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang menjunjung hukum dan demokrasi.

  • HUT Ke-52 PDI-P, Ini Rangkaian Agendanya

    HUT Ke-52 PDI-P, Ini Rangkaian Agendanya

    HUT Ke-52 PDI-P, Ini Rangkaian Agendanya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) akan merayakan hari jadinya yang ke-52 pada Jumat (10/1/2025).
    Pembukaan perayaan tersebut akan berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung,
    Jakarta
    Selatan.
    Ketua DPP PDI-P,
    Djarot Saiful Hidayat
    , menuturkan rangkaian kegiatan
    HUT ke-52
    akan berlangsung hingga Mei dan akan dilanjutkan dengan Bulan Bung Karno pada bulan Juni mendatang.
    Kegiatan ini juga merupakan ungkapan terima kasih kepada rakyat yang telah memberikan dukungan kepada PDI-P dalam Pemilu 2024.
    “Ini partainya wong cilik, partainya rakyat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan, sehingga PDI Perjuangan bisa memenangkan Pemilu 2024. Sebagai rasa wujud syukur itu, maka peringatan HUT partai dilakukan secara sederhana dan pembukaannya dilakukan di Lenteng Agung setelah shalat Jumat,” kata Djarot, dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).
    Dalam konferensi pers tersebut, hadir pula Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Ronny Talapessy, dan Juru Bicara Guntur Romli.
    Djarot menambahkan bahwa sesuai dengan pernyataan Sekjen PDI-P, partai akan terus mengangkat persoalan kebudayaan untuk membangun dan mengingatkan bangsa ini agar bangga atas kepribadian Indonesia.
    “Setelah itu, pada pukul dua siang, akan dilakukan acara di Aula Sekolah Partai, yang mencakup pembukaan, pidato politik, pemotongan tumpeng, pembagian tumpeng untuk rakyat, serta pemberian benih untuk penghijauan Indonesia,” ujar Djarot.
    Sebanyak 150 potong tumpeng akan dibagikan kepada masyarakat dan komunitas, terutama kepada mereka yang tinggal di sekitar kantor partai.
    Kegiatan serupa juga akan dilakukan di kantor DPD dan DPC partai.
    Pengurus daerah diminta untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh dan senior PDI-P di wilayah masing-masing, termasuk tokoh-tokoh PNI yang masih hidup.
    “Ini harus digalang kembali, karena partai kita seperti ini juga atas dasar-dasar beliau. Jadi, semua pengurus partai, termasuk juga pembagian bibit tanaman, pembagian benih, itu juga akan dilakukan oleh seluruh tiga pilar partai, di DPD dan DPC, di mana bibit-bibit unggul itu dihasilkan dari Sekolah Partai. Termasuk kita pembagian obat, sekarang obat yang sudah teruji dari Sekolah Partai untuk mengatasi penyakit,” kata Djarot.
    Djarot menekankan bahwa HUT partai bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi juga sebagai sarana untuk membumikan nilai-nilai dan cita-cita para pendiri partai, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
    Rangkaian kegiatan HUT PDI-P yang paling dekat adalah Soekarno Run yang akan diselenggarakan pada Minggu (12/1/2025), dengan 9.000 peserta yang telah mendaftar.
    Selain itu, akan ada acara wayangan, seminar kebudayaan, festival desa wisata, diskusi Islam, pameran lukisan, dan lainnya hingga Mei, sebelum dilanjutkan dengan kegiatan Bulan Bung Karno pada bulan Juni.
    Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa partai ini lahir dari napas kerakyatan.
    “Ini sangat kuat, termasuk juga pentingnya spirit,
    mens sana in corpore sano
    , maka nanti juga ada Senam Sicita dan berbagai lomba, termasuk penulisan tentang Bung Karno,” ucap Hasto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usung Tema Satyam Eva Jayate, Peringatan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung 10 Januari – Halaman all

    Usung Tema Satyam Eva Jayate, Peringatan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung 10 Januari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-52 Partai pada Jumat (10/1/2025) besok.

    Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP akan digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Adapaun, tema HUT ke-52 PDIP ini adalah ‘Satyam Eva Jayate’ dengan sub tema ‘Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam’.

    Hasto juga menjelaskan, bahwa acara akan dibuka di Sekolah Partai PDIP, pukul 13.30 WIB oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Hal itu disampaikan Hasto pada konferensi pers persiapan peringatan HUT ke-52 PDIP di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    “PDIP selalu menghadapi berbagai tantangan-tantangan dan kejujuran dengan penuh ketegaran, dengan penuh keyakinan. Karena itulah pada momentum awal tahun baru ini, kami mengadakan konferensi pers dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan yang ke-52,” kata Hasto di lokasi.

    “Di mana pembukaan seluruh rangkaian peringatan HUT partai tersebut, akan dipusatkan di sekolah partai,” sambung dia.

    Hasto pun mengungkapkan, kegiatan HUT ke-52 PDIP digelar di Sekolah Partai memiliki makna sebagai tempat proses pendidikan politik dan membangun kesadaran rakyat.

    Politisi asal Yogyakarta ini juga menyebut, jika kegiatan HUT ini menjadi salah satu cara bagi pertai mengorganisir kekuatan rakyat untuk semakin kokoh.

    Tak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa kegiatan HUT ke-52 ini akan dilakukan secara sederhana namun tetap menampilkan wajah kebudayaan.

    “Dilakukan secara sederhana, khidmat, penuh semangat nasionalisme, patriotisme, dan mengakar kuat di dalam sejarah perjuangan bangsa serta wajah kebudayaan yang terus ditampilkan oleh PDI Perjuangan,” terang Hasto.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menjelaskan sejumlah rangkaian kegiatan HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai. 

    Dimana, acara akan diikuti secara daring oleh seluruh kader PDI Perjuangan dan simpatisan partai dan Satgas Partai, Anak Ranting, Ranting, PAC, DPC dan DPD seluruh Indonesia, seluruh calon anggota legislatif, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    “Hal ini mengingat ketebatasan tempat di Sekolah Partai,” terang Djarot.

    Djarot juga menyebut, acara akan dibuka dengan pemampilan kebudayaan di halaman Sekolah Partai.

    Lalu, acara dilanjutkan dengan mendengarkan pidato politik dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    “Acara akan dilanjutkan dengan membagikan 150 tumpeng sederhana kepada masyakat sekitar Lenteng Agung,” ujar Djarot.

    Turut mendampingi, Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy serta Jubir PDIP Guntur Romli.

  • Hasto Kristiyanto Muncul, Pimpin Konferensi Pers HUT PDIP di Jakarta

    Hasto Kristiyanto Muncul, Pimpin Konferensi Pers HUT PDIP di Jakarta

    Jakarta

    PDIP menggelar konferensi pers menjelang perayaan ulang tahun partai ke-52 tahun. Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Pantauan detikcom di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2024), Hasto memimpin sesi konferensi pers didampingi beberapa Ketua DPP PDIP. Mulai dari Djarot Saiful Hidayat, Ronny Talapessy dan juga juru bicara partai, Guntur Romli.

    Hasto sendiri saat ini menyandang status sebagai tersangka KPK. Hasto jadi tersangka dalam kasus buronan Harun Masiku.

    Meski menyandang status tersangka, Hasto masih bisa muncul ke publik dengan memimpin konferensi pers menjelang perayaan HUT PDIP ke-52 hari ini.

    Rencananya Hasto pun akan diperiksa kembali oleh KPK dengan status tersangka pada Senin (13/1) setelah sempat tidak hadir dalam pemeriksaan sebelumnya.

    (gbr/gbr)

  • Politik, dari Hasto tidak kabur hingga penggunaan senjata oleh TNI

    Politik, dari Hasto tidak kabur hingga penggunaan senjata oleh TNI

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa terkait politik dan pertahanan terjadi di sepanjang Rabu (8/1), kemarin. Dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang tidak akan kabur dari kejaran KPK hingga kritik penggunaan senjata oleh anggota TNI.

    Berikut rangkaian berita politik yang telah dirangkum ANTARA.

    1. PDIP jamin Hasto tidak kabur, setiap hari ke Kantor DPP

    Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menjamin Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak kabur usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebab setiap hari masih beraktivitas ke Kantor DPP PDIP, Jakarta.

    “Pak Hasto ada, Pak Hasto tidak kemana-mana, Pak Hasto setiap hari ke DPP partai. Saya jamin kalau urusan itu,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Baca di sini

    2. PDIP sebut tak ada bukti signifikan saat KPK geledah rumah Hasto

    Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy menilai bahwa tidak ada bukti signifikan yang terkait dengan perkara setelah KPK menggeledah kediaman Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

    Menurut dia, KPK menggeledah kediaman Hasto di dua lokasi, yakni di kawasan Bekasi dan Kebagusan. Pada penggeledahan di Bekasi, menurut dia, barang yang disita adalah 1 buah USB (penyimpanan data) dan 1 buku catatan milik Kusnadi, sedangkan di Kebagusan tidak ada barang yang disita.

    Baca di sini

    3. DPR: Biaya haji 2025 turun, tapi kualitas pelayanan tak boleh turun

    Anggota Komisi XI DPR RI M. Hasanuddin Wahid menegaskan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 tidak membuat layanan haji justru menurun.

    “Biaya haji turun it’s okay, tapi kualitas pelayanan tidak boleh ikutan turun. Saya dan fraksi di DPR pasti akan mengawal pelaksanaan haji nanti, tentu saja bersama-sama dengan masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Cak Udin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Baca di sini

    4. Akademisi: Pencegahan radikalisme tak boleh kendur walau teroris turun

    Pencegahan radikalisme dan terorisme tidak boleh kendur dan lengah walaupun kini tindak kejahatan terorisme menurun, agar Indonesia pada tahun 2025 kembali berstatus zero terrorist attack, kata Guru Besar UIN Alauddin Makassar Prof Muammar Bakry.

    Menurut dia, Indonesia selama dua tahun terakhir tidak ada aksi terorisme atau zero terrorist attack. Catatan tersebut menjadi tantangan besar, apalagi di awal tahun ini kelompok-kelompok anti-Pancasila seperti biasa menyebarkan narasi-narasi terorisme yang mengancam persatuan dan perdamaian bangsa.

    Baca di sini

    5. Komisi III : Aturan penggunaan senjata api aparat harus ditinjau ulang

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati menilai aturan tentang penggunaan senjata api oleh aparat keamanan harus ditinjau ulang, menyusul sejumlah insiden penembakan oleh aparat kepolisian dan anggota TNI yang terjadi beberapa waktu terakhir.

    Dia pun memandang perlu adanya pemeriksaan kondisi psikologi aparat secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan senjata api oleh oknum.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakai Koper Bawa Buku dan Flashdisk Usai Geledah Rumah Hasto, KPK: Itu Tempat Penyimpanan yang Aman

    Pakai Koper Bawa Buku dan Flashdisk Usai Geledah Rumah Hasto, KPK: Itu Tempat Penyimpanan yang Aman

    Pakai Koper Bawa Buku dan Flashdisk Usai Geledah Rumah Hasto, KPK: Itu Tempat Penyimpanan yang Aman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa sejumlah alat bukti yang disita dari rumah Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto disimpan di dalam koper berukuran besar.
    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan karena tempat penyimpanan alat bukti yang aman adalah koper.
    “Penyidik akan menyimpan barang-barang yang disita itu pada tempat penyimpanan yang aman, yang kita bawa tempat penyimpanannya yang aman itu adalah koper,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Rabu (8/1/2025).
    Asep menjelaskan bahwa penyidik memang tidak menyita sejumlah alat bukti sesuai dengan kapasitas koper.
    Ia menekankan bahwa penyimpanan alat bukti di dalam koper itu didasari atas faktor keamanan.
    “Kalau kita tenteng-tenteng di plastik itu kan nanti rawan tertinggal, jatuh, dan lain-lain. Yang paling cocok untuk digunakan membawa adalah koper,” ujarnya.
    Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum, Ronny Talapessy, tidak tahu apakah koper yang dibawa penyidik KPK usai menggeledah rumah Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto ada isinya atau tidak.
    Menurut dia, jika hanya ditemukan satu buku catatan kecil dan sebuah USB, tidak logis jika barang-barang tersebut dibawa menggunakan koper besar.
    “Terkait dengan pertanyaan apa isi koper yang dibawa oleh penyidik KPK dari rumah klien kami, kami tidak mengetahui apakah itu ada isinya atau kosong. Karena menurut kami sangat tidak logis untuk menyimpan satu buku catatan kecil dan satu buah USB ke dalam satu koper besar,” ujar Ronny kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).
    Ronny juga menegaskan bahwa Hasto tidak pernah merasa memiliki atau menggunakan USB yang disita oleh KPK.
    Ia menyebut bahwa buku catatan yang disita dari rumah Hasto di Bekasi merupakan milik staf Hasto, Kusnadi.
    Sementara itu, dari penggeledahan di rumah Hasto di Kebagusan, tidak ada barang yang disita, seperti tertuang dalam berita acara pemeriksaan yang diterima pihaknya.
    “Dalam proses penggeledahan tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas dan tidak ada barang bukti yang diambil oleh penyidik dalam penggeledahan ini,” imbuh dia.
    Penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti terkait kasus suap yang melibatkan pergantian antarwaktu anggota DPR dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto.
    Setelah penggeledahan, penyidik terlihat membawa sebuah koper dari rumah Hasto.
    Anggota tim kuasa hukum PDI-P, Johannes Tobing, menyebutkan bahwa KPK menyita flashdisk dan buku kecil dari rumah Hasto.
    Ia mengonfirmasi bahwa kedua alat bukti tersebut berkaitan dengan kasus Harun Masiku.
    “Cuma dapat satu flashdisk sama buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi. Itu saja,” ujar Johannes.
    Ia juga menyatakan bahwa tidak mengetahui isi flashdisk maupun buku kecil yang disita oleh penyidik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP sebut tak ada bukti signifikan saat KPK geledah rumah Hasto

    PDIP sebut tak ada bukti signifikan saat KPK geledah rumah Hasto

    “Kami berharap KPK bekerja secara profesional, tidak menonjolkan aspek kontroversi dan dramatisasi secara berlebihan terhadap publik,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy menilai bahwa tidak ada bukti signifikan yang terkait dengan perkara setelah KPK menggeledah kediaman Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

    Menurut dia, KPK menggeledah kediaman Hasto di dua lokasi, yakni di kawasan Bekasi dan Kebagusan. Pada penggeledahan di Bekasi, menurut dia, barang yang disita adalah 1 buah USB (penyimpanan data) dan 1 buku catatan milik Kusnadi, sedangkan di Kebagusan tidak ada barang yang disita.

    “Kami berharap KPK bekerja secara profesional, tidak menonjolkan aspek kontroversi dan dramatisasi secara berlebihan terhadap publik,” kata Ronny dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Sebagaimana tertuang dalam berita acara penggeledahan yang dia terima, menurut dia, KPK menyatakan dalam proses penggeledahan tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan tidak ada barang bukti yang diambil oleh penyidik dalam penggeledahan ini.

    Selain itu, dia pun mengaku heran kepada penyidik KPK yang menggeledah kediaman Hasto dengan membawa koper. Padahal, kata dia, barang yang disita hanya berupa barang berukuran kecil.

    Dia pun tidak mengetahui isi dari koper yang dibawa oleh penyidik KPK tersebut. Selain itu, menurut dia, Hasto juga merasa tidak memiliki USB yang disita oleh KPK.

    “Sebagai kuasa hukum Bapak Hasto Kristiyanto, kami menghargai langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK sepanjang sesuai dengan hukum acara pidana,” kata dia.

    Sebelumnya, Selasa (7/1), tim penyidik KPK menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan tersebut berlangsung selama kurang lebih empat jam.

    Selain rumahnya di Bekasi, tim penyidik KPK juga menggeledah rumah Hasto Kristiyanto yang berlokasi di Kebagusan, Jakarta Selatan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP sebut HUT partai tak terganggu kasus yang jerat Hasto

    PDIP sebut HUT partai tak terganggu kasus yang jerat Hasto

    Kami sama sekali tidak terganggu oleh hal apa pun, karena ini agenda partai

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan acara hari ulang tahun (HUT) Ke-52 PDIP pada 10 Januari tidak akan terganggu dengan kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Kami sama sekali tidak terganggu oleh hal apa pun, karena ini agenda partai,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia juga mengelak proses hukum terhadap Hasto sengaja “diramaikan” menjelang perayaan HUT Ke-52 PDIP, termasuk penggeledahan rumah Hasto yang dilakukan oleh tim penyidik KPK pada Selasa (7/1).

    Dia menyebut bahwa KPK beberapa waktu lalu memang telah memanggil Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) perkara Harun Masiku.

    Namun, lanjut dia, Hasto menyampaikan permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan agar dilakukan setelah HUT PDIP pada 10 Januari.

    “Pak Hasto karena ada kesibukan untuk mempersiapkan acara HUT partai, minta waktu agar pemanggilan itu sesudah HUT partai. Biasa saja memaknainya. Jangan kemudian, wah ini kebetulan momentumnya HUT partai, padahal sebelum HUT partai juga sudah dipanggil,” tuturnya.

    Dia pun menyebut HUT Ke-52 PDIP akan diselenggarakan secara sederhana di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Dia mengatakan acara pelaksanaan HUT Ke-52 PDIP bakal digelar sesuai rencana dengan agenda utama mendengarkan pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Tetap hari Jumat pukul 13.30 WIB, dari DPP, DPD, dan DPC semuanya untuk lewat Zoom, mendengarkan Ibu pidato, pidato Ketua Umum, setelah itu kawan-kawan DPD, DPC secara serentak membuat kegiatan sesuai lokalitas di masing-masing daerah,” kata dia.

    Sebelumnya, Selasa (7/1), tim penyidik KPK menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan tersebut berlangsung selama kurang lebih empat jam.

    Selain rumahnya di Bekasi, tim penyidik KPK juga menggeledah rumah Hasto Kristiyanto yang berlokasi di Kebagusan, Jakarta Selatan.

    “Benar, tadi malam selain rumah di Bekasi, penyidik juga melakukan penggeledahan rumah di daerah Kebagusan sampai dengan sekitar pukul 24.00 WIB,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Adapun pada Senin (6/1), Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengajukan permohonan agar pemeriksaannya dilakukan setelah 10 Januari 2025.

    “PDI Perjuangan dan Bapak Hasto Kristiyanto taat pada hukum dan akan mengikuti semua proses hukum, namun kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari 2025, setelah peringatan HUT PDI Perjuangan,” kata Ronny dalam keterangannya di Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menghitung Hari Penahanan Hasto Kristianto

    Menghitung Hari Penahanan Hasto Kristianto

    Bisnis.com, JAKARTA – Penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto masih belum menunjukkan hilal yang jelas usai ditetapkan sebagai tersangka pada kasus suap penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) periode 2019-2024.

    Adapun, status tersangka Hasto secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (24/12/2024). Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap serta perintangan penyidikan.

    Pada kasus suap, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan Sprindik No.153/DIK.00/01/12/2024 di mana terdapat dugaan Hasto dan tersangka lain, Donny Tri Istiqomah, bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan penyuapan terhadap anggota KPU 2016-2022 Wahyu Setiawan.

    Hasto turut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga dengan sengaja mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung proses penyidikan.

    Di antaranya, yakni menyuruh Harun Masiku pada 2020 untuk menenggelamkan ponselnya ketika adanya operasi tangkap tangan (OTT).

    KPK pun telah memanggil Hasto sebagai tersangka untuk pemeriksaan lebih lanjut pada kasus suap pada Senin (6/1/2025). Namun, Hasto batal memenuhi pemanggilan tersebut.

    Tim penyidik KPK telah mengonfirmasi adanya surat pemberitahuan dari Hasto bahwa ada kegiatan yang tidak bisa dia tinggalkan pada hari itu.

    “Penyidik menginfokan bahwa Sdr. HK mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Senin (6/1/2025). 

    Di lain pihak, PDIP meminta KPK agar menjadwalkan kembali pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto setelah perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) partai berlogo banteng itu pada 10 Januari 2025. 

    Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan, PDIP dan Hasto taat hukum dan akan mengikuti seluruh proses di KPK. Namun, partai meminta agar pemeriksaan itu dijadwalkan ulang setelah HUT PDIP. 

    “PDI Perjuangan dan Bapak Hasto Kristiyanto taat pada hukum dan akan mengikuti semua proses hukum, namun kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari 2025, setelah peringatan HUT PDI Perjuangan,” ujar Ronny melalui keterangan tertulis, Senin (6/1/2025). 

    Rumah Hasto Digeledah

    Hanya berselang satu hari setelah pemanggilan tersebut, KPK menggeledah rumah pribadi Hasto terkait denganperkara dugaan tindak pidana merintangi penyidikan sebelum ditetapkan tersangka. Juru Bicara KPK Tessa Mahardina menyebut penggeledahan berlokasi di wilayah Bekasi Jawa Barat.

    “Benar, saat ini sedang ada penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK (Hasto Kristianto),” tuturnya saat dikonfirmasi di Jakarta Selasa (7/1/2025).

    Tessa membantah penggeledahan rumah Hasto terkait dengan absennya Hasto pada pemanggilan pemeriksaan. Dia menyebut penggeledahan rumah tersangka Hasto Kristiyanto tersebut merupakan wewenang dari tim penyidik KPK, sehingga tidak selalu berkaitan dengan mangkirnya tersangka Hasto Kristiyanto dari panggilan penyidik KPK.

    “Itu merupakan domain penyidik. Kapan mau menggeledah, bukti apa yang lagi dicari, itu sepenuhnya kewenangan penyidik ya,” tutur Tessa.

    Tessa menegaskan pemanggilan tersangka Hasto Kristiyanto dan penggeledahan di rumah pribadinya yang berada di Bekasi Jawa Barat itu merupakan dua hal yang berbeda. 

    “Apakah ada kaitannya atau tidak, saya pikir tidak ada kaitannya karena saudara HK (Hasto Kristiyanto) sudah mengirimi surat ketidakhadiran,” katanya.

  • KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Hasto Kristiyanto – Page 3

    KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Hasto Kristiyanto – Page 3

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tidak menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Senin (6/1/2025). Menurut pihak PDIP, Hasto tidak datang karena ada kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya.

    “Soal pemanggilan terhadap Pak Sekjen, kami PDI Perjuangan sungguh menghormati dan taat kepada hukum. Akan tetapi, Pak Sekjen belum bisa menghadiri pemanggilan KPK,” kata Ketua DPP Bidang Hukum PDIP Ronny Talapessy melalui pesan tertulis yang diterima, Senin.

    Ronny beralasan, absennya Hasto dikarenakan ada agenda dalam rangka memperingati HUT partai. Dia pun meminta KPK melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Hasto.

    Ronny meminta, penjadwalan ulang terhadap Hasto dilakukan setelah 10 Januari 2025. Hal itu dilakukan bukan untuk mangkir atau tak patuh, tapi semata karena persiapan acara kepartaian.

    “Mohon kiranya pemanggilan tersebut dijadwal ulang setelah 10 Januari 2025. Sekali lagi, kami menekankan, PDI Perjuangan sebagai partai yang taat dan menghormati hukum. Karena itu, kami tentu saja menyerahkan sepenuhnya kepada KPK soal ini,” tandas Ronny.

    Diberitakan sebelumnya, KPK sudah resmi menetapkan Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP sebagai tersangka kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) mantan calon legislatif PDIP, Harun Masiku. Penetapan Hasto sebagai tersangka diumumkan pada 24 Desember 2024 saat malam natal.

    “Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK, yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK,” tutur Ketua KPK Setyo Budiyanto saat mengumumkan status hukum Hasto sebagai tersangka.