Xcloud.id

Tag: Ron Wyden

  • Trump Ancam Batalkan Kesepakatan Dagang Jika Kalah di MA

    Trump Ancam Batalkan Kesepakatan Dagang Jika Kalah di MA

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengancam membatalkan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan jika Mahkamah Agung (MA) AS menguatkan putusan yang menyatakan tarif-tarifnya ilegal.

    Berbicara di Gedung Putih pada Rabu (3/9/2025) waktu setempat, Trump mengatakan pemerintahannya akan meminta Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan banding AS pekan lalu yang menyatakan banyak tarif yang diberlakukannya ilegal. 

    Meski demikian, Trump yakin pemerintahannya akan menang dalam perkara tersebut.

    “Kami sudah membuat kesepakatan dengan Uni Eropa di mana mereka membayar hampir US$1 triliun. Dan Anda tahu apa? Mereka senang. Semua kesepakatan itu sudah selesai. Tapi saya rasa kami harus membatalkannya,” ujarnya dikutip dari Reuters, Jumat (5/9/2025).

    Pernyataan tersebut menjadi yang pertama kali secara eksplisit menyinggung bahwa kesepakatan dagang dengan mitra utama—yang dinegosiasikan terpisah di luar kebijakan tarif—berpotensi tidak berlaku jika Mahkamah Agung menguatkan putusan pekan lalu.

    Trump menegaskan pencabutan tarif akan sangat merugikan AS. Namun, para ekonom mencatat bahwa bea masuk sebenarnya dibayar oleh importir di AS, bukan perusahaan asal negara pengekspor, dan berpotensi mendorong inflasi domestik.

    “Negara kita punya peluang untuk menjadi sangat kaya kembali. Tapi juga bisa menjadi sangat miskin kembali. Jika kita kalah dalam kasus itu, negara kita akan menderita begitu hebat,” kata Trump.

    Putusan pengadilan banding menyoal legalitas tarif “resiprokal” yang diberlakukan Trump sejak April sebagai bagian dari perang dagang, serta tarif tambahan yang dikenakan Februari lalu terhadap China, Kanada, dan Meksiko. 

    Putusan itu tidak mencakup tarif yang dikeluarkan berdasarkan otoritas hukum lain, seperti pada impor baja dan aluminium.

    Menurut sejumlah pakar perdagangan, pernyataan Trump soal biaya pencabutan tarif dimaksudkan untuk meyakinkan Mahkamah Agung bahwa penghapusan tarif akan menimbulkan kekacauan ekonomi besar.

    Ryan Majerus, mantan pejabat senior perdagangan AS yang kini menjadi mitra di firma hukum King & Spalding, mengatakan sejak awal sudah jelas bahwa kesepakatan dengan Uni Eropa dan mitra lain hanyalah kerangka kerja yang bisa berubah, bukan perjanjian dagang penuh.

    “Pernyataan presiden hari ini bahwa kesepakatan bisa dibatalkan mencerminkan upaya memaksimalkan posisi tawar AS,” ujarnya.

    Para pakar hukum dan perdagangan menilai mayoritas hakim Mahkamah Agung yang didominasi pilihan Partai Republik, 6 hakim berbanding 3, bisa sedikit meningkatkan peluang Trump untuk mempertahankan sebagian tarif, setelah sebelumnya pengadilan banding memutuskan 7 banding 4 bahwa tarif tersebut ilegal. 

    Namun, arah putusan akhir tetap sulit diprediksi mengingat sifat perkara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Sementara itu, Senator Ron Wyden, Demokrat teratas di Komite Keuangan Senat, menilai komentar Trump justru memperburuk kebingungan.

    “Pemerintahan Trump tidak konsisten apakah kesepakatan dagangnya masih sah jika tarif itu dibatalkan,” ujarnya.

  • Trump Bakal Lawan Putusan Pengadilan soal Tarif Dagang Ilegal

    Trump Bakal Lawan Putusan Pengadilan soal Tarif Dagang Ilegal

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka ruang untuk membatalkan perjanjian dagang yang tercapai dengan Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Langkah ini diambil jika Mahkamah Agung menolak banding AS terkait legalitas tarif.

    Dikutip dari Reuters, Pemerintah AS disebut akan sangat menderita jika peradilan Mahkamah Agung menolak banding tersebut. Trump menyebut, pihaknya akan meminta Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan banding AS minggu lalu.

    Namun, Trump meyakini pemerintahannya akan menang dalam kasus ini. “Kita membuat kesepakatan dengan Uni Eropa, di mana mereka membayar kita hampir satu triliun dolar. Dan tahukah Anda? Mereka senang. Kesepakatan itu sudah selesai. Semua kesepakatan ini sudah selesai,” kata Trump dikutip dari Reuters, Kamis (4/9/2025).

    “Kurasa kita harus membatalkannya,” sambung Trump.

    Ia menilai, pembatalan pengenaan tarif akan menelan dampak yang sangat mahal bagi AS. Pasalnya, para pakar perdagangan menyebut tarif impor di AS tidak berasal dari negara asal.

    Selain itu, para ekonom juga telah memperingatkan bahwa tarif kemungkinan akan memicu inflasi di AS. Meski begitu, Trump menilai tarif ini menjadikan AS meraup keuntungan besar.

    “Negara kita punya peluang untuk menjadi luar biasa kaya lagi. Negara kita juga bisa menjadi luar biasa miskin lagi. Jika kita tidak memenangkan kasus itu, negara kita akan sangat menderita,” jelasnya.

    Untuk diketahui, putusan pengadilan banding di Mahkamah Agung membahas ihwal legalitas tarif yang disebut Trump sebagai timbal balik yang pertama kali diberlakukan pada April bulan lalu.

    Keputusan ini tidak memengaruhi tarif yang dikeluarkan berdasarkan otoritas hukum lain, seperti tarif impor baja dan aluminium. Eks pejabat senior perdagangan AS, Ryan Majerus, menyebut pernyataan Trump tentang biaya pencabutan tarif dilakukan untuk meyakinkan Mahkamah Agung.

    Pasalnya, pencabutan tarif dinilai akan menimbulkan kekacauan ekonomi besar. Ryan mengatakan, kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa dan mitra dagang lainnya merupakan perjanjian kerangka kerja yang dapat berubah, bukan perjanjian perdagangan lengkap.

    “Pengumuman presiden hari ini bahwa kesepakatan tersebut dapat dibatalkan mencerminkan upaya untuk memaksimalkan pengaruh di pihak AS,” jelasnya.

    Sementara itu, pejabat partai Demokrat di Komite Keuangan Senat, Ron Wyden, menilai sulit memprediksi putusan pengadilan. Pasalnya, putusan dalam kasus legalitas tarif belum pernah terjadi sebelumnya.

    Selain itu, Ron Wyden menilai komentar Trump justru menimbulkan banyak kebingungan. Sejumlah pakar hukum dan perdagangan juga menyebut, mayoritas hakim yang ditunjuk Partai Republik di Mahkamah Agung, meningkatkan peluang Trump untuk mempertahankan beberapa tarif setelah putusan pengadilan banding.

    “Pemerintahan Trump tidak bisa menyampaikan ceritanya dengan jelas tentang apakah kesepakatan dagangnya akan efektif jika tarif dicabut,” ujarnya.

    (rrd/rrd)

  • DPR AS Setujui RUU ‘Big Beautiful’ Milik Trump

    DPR AS Setujui RUU ‘Big Beautiful’ Milik Trump

    Jakarta –

    Fraksi Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) mengesahkan RUU Big Beautiful yang diusulkan Presiden Donald Trump pada Kamis (3/7), memastikan RUU tersebut akan disahkan begitu diajukan kepadanya untuk ditandatangani pada 4 Juli, sesuai dengan tuntutan partai Republik yang menguasai mayoritas di Kongres AS.

    RUU tersebut disetujui dengan mayoritas suara partai, dengan hasil akhir 218-214, di mana dua anggota Partai Republik bergabung dengan semua anggota Partai Demokrat yang menentang RUU tersebut.

    RUU asli disetujui oleh Senat pada Selasa setelah beberapa perubahan, dengan Wakil Presiden JD Vance memberikan suara penentu, dan di voting kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk yang telah diubah pada Kamis (3/7).

    Gedung Putih mengumumkan bahwa Trump akan menandatangani RUU tersebut pada Jumat, 4 Juli, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS, tanggal simbolis yang digunakan untuk menegaskan besarnya kemenangan politiknya.

    Beberapa anggota Partai Republik di DPR dan Senat secara khusus menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa aspek RUU tersebut sebelum akhirnya tunduk pada Trump karena takut akan balasan politik.

    Selama bertahun-tahun, Trump konsisten menepati janjinya untuk menyingkirkan anggota Partai Republik yang berseberangan dengannya, baik dengan mendorong mereka keluar dari partai atau memaksa mereka pensiun dini. Dinamika serupa juga terlihat menjelang pengesahan RUU ini. Contohnya, Senator Republik Thom Tillis mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri kembali sebelum dia menentang RUU tersebut.

    Apa yang ada dalam RUU pajak dan pengeluaran Trump?

    Selain membuat anggota Partai Republik menyetujui undang-undang yang diinginkannya, Trump juga membuat mereka meniru branding-nya, dengan semua orang menyebutnya “One Big Beautiful Bill” atau BBB.

    Sebelumnya, RUU ini akan menetapkan pemotongan pajak bagi kalangan orang kaya menjadi permanen, sekaligus mengalokasikan triliunan dolar AS untuk belanja pertahanan, serta penahanan dan deportasi imigran. Di sisi lain, anggaran untuk layanan kesehatan bagi jutaan warga AS berpenghasilan rendah serta makanan bagi anak-anak di distrik sekolah miskin justru akan dipangkas.

    Pajak orang kaya dipotong besar-besaran, beban untuk orang miskin meningkat

    Badan Anggaran Kongres (CBO) yang bersifat nonpartisan memperkirakan bahwa bagian pemotongan pajak sebesar $4,5 triliun (setara Rp72 kuadriliun) dalam rancangan undang-undang, yang merupakan prioritas utama bagi Trump dan Partai Republik, akan meningkatkan pendapatan rumah tangga kaya hingga $12.000 (sekitar Rp144 juta) per tahun, tetapi akan berakibat pada kerugian $1.600 (sekitar Rp259 juta) per tahun bagi wajib pajak miskin akibat penarikan kembali bantuan kesehatan dan pangan.

    CBO memperkirakan bahwa sekitar 11,8 juta warga Amerika berpenghasilan rendah akan kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan begitu Trump menandatangani RUU ini menjadi undang-undang. Sementara itu, sekitar 3 juta orang lainnya tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan pangan.

    Persyaratan kerja dan rencana pembayaran bersama untuk layanan medis juga diperkenalkan sebagai langkah pemangkasan anggaran kesehatan, guna membiayai pemotongan pajak.

    Potongan pajak untuk proyek energi terbarukan juga dihapus oleh Partai Republik yang mengklaim bahwa potongan tersebut sia-sia dan dananya lebih baik digunakan untuk hal lain. Senator Demokrat Ron Wyden dari Oregon menyebut langkah tersebut sebagai “vonis mati bagi industri angin dan surya Amerika Serikat dan kenaikan tak terhindarkan dalam tagihan utilitas.”

    Potongan pajak untuk pembelian kendaraan listrik juga akan berakhir pada September 2032.

    Pendukung RUU ini berpendapat bahwa pemotongan pajak untuk korporasi dan bisnis akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan janji bahwa pada akhirnya semua lapisan masyarakat akan diuntungkan.

    Penyalahgunaan sistem kesejahteraan telah berulang kali digunakan oleh Partai Republik sebagai alasan untuk memotong anggaran kesejahteraan, meskipun dalam media dan debat, mereka hanya menawarkan tuduhan anekdotal tanpa dukungan bukti konkret.

    Pengeluaran besar untuk penahanan imigran dan pertahanan

    Selain pemotongan besar-besaran pada program kesehatan dan gizi dalam negeri, beberapa sektor pemerintah, khususnya pertahanan dan penegakan hukum imigrasi, akan mendapatkan peningkatan pengeluaran yang besar.

    Sekitar $350 miliar (setara Rp5,6 kuadriliun) dialokasikan untuk kebijakan imigrasi, termasuk pembangunan tembok perbatasan lebih lanjut, pembangunan fasilitas untuk menampung setidaknya 100.000 imigran yang ditahan, dan perekrutan setidaknya 100.000 agen baru dari Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) dalam upaya mencapai tujuan Trump mendeportasi satu juta orang dari Amerika Serikat setiap tahunnya.

    Dewan Imigrasi Amerika (American Immigration Council) menyatakan bahwa RUU tersebut menyediakan $45 miliar (sekitar Rp729 triliun) untuk fasilitas penahanan ICE, naik 265% dari anggaran tahunan penahanan lembaga tersebut sebelumnya.

    Departemen Pertahanan (DoD) juga akan menerima peningkatan dana yang signifikan dalam RUU ini, dengan miliaran dolar AS dialokasikan untuk pembangunan kapal baru, amunisi, serta perisai pertahanan misil nasional.

    Selain itu, DoD akan menerima $1 miliar (sekitar Rp16 triliun) untuk langkah-langkah keamanan perbatasan.

    Pemotongan ideologis

    Banyak proyek lain juga akan didanai oleh RUU ini, termasuk rekening tabungan kelahiran yang disebut Partai Republik sebagai “Trump accounts”, dan dana sebesar $40 juta (sekitar Rp648 miliar) untuk pembangunan “National Garden of American Heroes” versi Trump, atau taman bertema sejarah yang menampilkan tokoh-tokoh konservatif pilihan sang presiden.

    RUU ini juga mengenakan pajak pada remitansi dari imigran dan kembali menyerang pendidikan tinggi di AS dengan memberlakukan pajak baru atas dana abadi universitas. Sementara itu, pajak atas barang tertentu seperti peredam senjata api (gun silencers) dihapuskan.

    RUU ini juga memangkas pendanaan untuk layanan aborsi, sementara eksplorasi ke planet Mars justru mendapat alokasi dana hingga miliaran dolar AS. Legislasi ini turut menaikkan plafon utang negara sebesar $5 triliun (sekitar Rp81.000 triliun), memungkinkan pemerintah untuk terus berutang.

    Secara keseluruhan, Badan Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan bahwa RUU ini akan menambah defisit anggaran federal hampir $3,3 triliun (sekitar Rp53.460 triliun) dalam sepuluh tahun ke depan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris.

    Diadaptasi oleh Cinta Zanidya

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Oposisi Khawatirkan Tim Elon Musk yang Dibentuk Trump, Kini Minta Akses Data Pembayar Pajak

    Oposisi Khawatirkan Tim Elon Musk yang Dibentuk Trump, Kini Minta Akses Data Pembayar Pajak

    PIKIRAN RAKYAT – Kehadiran satuan tugas pemangkasan biaya milik Elon Musk, Departemen Efisiensi Pemerintah, di IRS (Internal Revenue Service—lembaga pengumpulan pajak di AS) memicu kekhawatiran baru dari anggota parlemen Demokrat.

    Mereka mengkhawatirkan keamanan informasi pembayar pajak, dan apakah pekerjaan kelompok tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam penerimaan pengembalian pajak oleh pembayar pajak.

    Dalam surat tertanggal 17 Februari kepada IRS, Senator Ron Wyden dan Elizabeth Warren, keduanya dari Demokrat, mengutip laporan bahwa DOGE menekan IRS untuk menyetujui nota kesepahaman (“MOU”) yang akan memberikan akses luas kepada para insinyur perangkat lunak yang bekerja untuk Elon Musk di DOGE ke sistem, properti, dan kumpulan data IRS yang mencakup informasi pengembalian pajak pribadi dari ratusan juta warga negara dan bisnis Amerika.

    DOGE dan IRS

    DOGE dilaporkan meminta akses ke Sistem Pengambilan Data Terpadu IRS, atau IDRS, yang akan memberi kelompok tersebut akses ke data pajak untuk individu dan bisnis. DOGE saat ini berada di IRS. IRS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Para pendukung DOGE memandang upayanya sebagai cara untuk memangkas apa yang mereka lihat sebagai pengeluaran federal yang membengkak pada saat pengeluaran negara melampaui pendapatan pajaknya.

    Namun, upaya kelompok tersebut juga telah memicu beberapa tuntutan hukum, dengan para advokat konsumen dan anggota parlemen Demokrat membunyikan peringatan awal bulan ini setelah DOGE memperoleh akses ke sistem pembayaran Departemen Keuangan, yang menyimpan data pribadi sebagian besar warga Amerika.

    Data IRS sangat sensitif, mengingat data tersebut mencerminkan rincian keuangan bagi jutaan warga Amerika dan bisnis, mulai dari pendapatan, pemberi kerja, kerugian, investasi, tanggungan, dan item lainnya. Berdasarkan hak-hak pembayar pajak IRS, informasi yang pembayar pajak berikan kepada IRS tidak akan diungkapkan kecuali diizinkan oleh pembayar pajak atau oleh hukum.

    “Insinyur perangkat lunak yang bekerja untuk Musk yang ingin mendapatkan akses ke informasi pengembalian pajak tidak memiliki hak untuk mengumpulkan data pembayar pajak dan mengirimkan data tersebut kembali ke bagian lain dari pemerintah federal dan dapat melanggar hukum jika mereka melakukannya,” tulis Wyden dan Warren dalam surat tertanggal 17 Februari.

    Perlindungan Data Pembayar Pajak

    Para senator menunjuk pada peraturan privasi dalam undang-undang pajak yang menurut mereka memberikan perlindungan hukum yang kuat untuk data pembayar pajak, dengan mencatat bahwa pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dapat mengakibatkan penahanan atau hukuman pidana lainnya.

    Mereka menambahkan bahwa meskipun karyawan DOGE bekerja di Departemen Keuangan, yang mengawasi IRS, mereka mungkin tetap melanggar hukum dengan mengakses data pembayar pajak.

    “Ada pembatasan hukum dan peraturan yang serius tentang kapan karyawan di luar Departemen Keuangan dapat memperoleh akses ke informasi pengembalian pajak,” kata surat itu.

    Perlindungan terhadap data pembayar pajak ditingkatkan pada tahun 1970-an setelah mantan Presiden Nixon berupaya menggunakan IRS untuk melawan lawan politiknya, menurut blog Hukum Pajak Universitas New York.

    “Kongres bertindak untuk memberikan jaminan yang kuat terhadap penyalahgunaan tersebut dan konsensus bipartisan muncul untuk memastikan privasi informasi pajak setiap warga Amerika,” Robert Weissman, wakil presiden kelompok advokasi konsumen Public Citizen.

    “Upaya Musk dan DOGE untuk memperoleh akses ke data IRS menimbulkan pertanyaan mendalam tentang apakah perlindungan tersebut kini sedang dihancurkan,” tambahnya.

    Pembelaan Tim Trump

    Dalam wawancara dengan Fox News, Stephen Miller, wakil kepala staf Gedung Putih, mengatakan DOGE tengah berupaya menemukan tanda-tanda penipuan pajak.

    “Kami berbicara tentang melakukan tinjauan antipenipuan dasar untuk memastikan bahwa orang-orang tidak terlibat dalam pencurian besar-besaran atas manfaat pembayar pajak federal,” katanya.

    “Maksud saya, misalnya, kami membayar miliaran dolar setahun dalam bentuk pembayaran keringanan pajak anak kepada imigran gelap, miliaran dengan nilai B. Jadi ini adalah reformasi sistematis dan terprogram yang sedang kita bicarakan di sini,” tandasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Petaka Elon Musk Menggila, Keamanan Nasional Terancam

    Petaka Elon Musk Menggila, Keamanan Nasional Terancam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengusaha yang kini juga bekerja untuk Gedung Putih, Elon Musk, punya akses penuh ke data masyarakat Amerika Serikat (AS). Hal ini disebut bisa menimbulkan risiko keamanan nasional.

    Menteri Keuangan Scott Bessent disebut memberikan tim Musk, Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE, akses sistem terkait penyaluran triliunan dolar pada masyarakat AS tiap tahunnya. Informasi ini berasal dari Senator Demokrat dan anggota Komite Keuangan Senat, Ron Wyden.

    Kabarnya seorang pejabat di Departemen Keuangan meninggalkan posisinya setelah tim Musk meminta mengakses sistem tersebut.

    “Tunjangan Jaminan Sosial dan Medicare, hibah, pembayaran kepada kontraktor, termasuk yang bersaing dengan perusahaan milik Musk. Semuanya,” kata Wyden soal apa saja yang diakses DOGE, dikutip dari Tech Crunch, Senin (3/1/2025).

    Dalam suratnya ke Bessent, Wyden mengatakan sistem yang dijalankan Biro Layanan Fiskal Departemen Keuangan mengendalikan US$6 triliun. Dana tersebut termasuk tunjangan jaminan sosial dan medicare, pengembalian pajak dan pembayaran untuk karyawan dan kontraktor pemerintahan.

    Sementara itu berdasarkan laporan The New York Times, Bessent telah memberikan akses pada DOGE di hari Jumat lalu. Salah satu yang diberikan akses dilaporkan Tom Krause, yang juga kepala eksekutif Cloud Software Group.

    Tech Crunch melaporkan Krause tidak menanggapi permintaan berkomentar, begitu juga Departemen Keuangan.

    Wyden yang menyebut operasi bisnis Musk yang ekstensif di China dapat membahayakan AS. Yakni terkait keamanan siber dan konflik kepentingan.

    “Tidak bisa memberikan akses ke sistem sensitif pada individu dengan kepentingan bisnis yang begitu signifikan di China,” jelas dia.

    (fab/fab)

  • Menimbang Nasib Kesehatan Warga AS saat Trump Tunjuk Antivax Jadi Menkes Menimbang Nasib Kesehatan Warga AS saat Trump Tunjuk Antivax Jadi Menkes

    Menimbang Nasib Kesehatan Warga AS saat Trump Tunjuk Antivax Jadi Menkes Menimbang Nasib Kesehatan Warga AS saat Trump Tunjuk Antivax Jadi Menkes

    Jakarta –

    Presiden AS Donald Trump menunjuk Robert F. Kennedy Jr untuk memimpin badan kesehatan AS sebagai Menteri Kesehatan. Hal ini menuai banyak respons ahli dan publik, salah satunya terkait kekhawatiran pandangan Kennedy selama ini. Ia dikenal sebagai antivaksin dan lekat dengan teori konspirasi.

    Kennedy berusaha membela rekam jejaknya di hadapan Komite Keuangan Senat, ia berjanji kepada anggota parlemen tidak menentang vaksin. Ia mengatakan akan mengatasi peningkatan pesat angka penyakit kronis.

    “Saya percaya bahwa vaksin memainkan peran penting dalam perawatan kesehatan. Semua anak saya divaksinasi,” kata Kennedy (70), yang menghadiri sidang tersebut bersama istrinya Cheryl Hines dan beberapa anaknya.

    “Kita memiliki beban penyakit kronis tertinggi di antara negara mana pun di dunia. Ini adalah ancaman.”

    Kennedy akan mengepalai Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, yang mengawasi lebih dari USD 3 triliun pengeluaran perawatan kesehatan, termasuk lembaga-lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan dan lembaga yang bertanggung jawab atas program asuransi kesehatan Medicare dan Medicaid yang mencakup puluhan juta warga Amerika.

    Pengacara lingkungan tersebut dipandang sebagai pilihan yang kontroversial di kedua kubu, terutama karena telah menimbulkan keraguan tentang keamanan dan kemanjuran vaksin. Selama pemeriksaan, para senator Demokrat mengangkat pernyataan-pernyataan masa lalu Kennedy yang kerap dilontarkan selama beberapa tahun terakhir, termasuk pernyataannya yang menekankan nihil vaksin aman dan efektif.

    Mereka mengutip pernyataan Kennedy lainnya, termasuk COVID-19 yang dituding sengaja dibuat untuk menargetkan dan menyerang orang Kaukasia serta orang kulit hitam. Sebelumnya, Kennedy juga meyakini penyakit Lyme adalah senjata biologis militer.

    “Kuitansi tersebut menunjukkan Kennedy telah menerima teori konspirasi, dukun (dan) penipu, terutama dalam hal keamanan dan kemanjuran vaksin,” kata Senator Demokrat Ron Wyden dalam pernyataan pembukaannya.

    “Ia telah menjadikan pekerjaan hidupnya untuk menabur keraguan dan mencegah orang tua memberikan vaksin penyelamat hidup kepada anak-anak mereka.”

    Senator Demokrat Michael Bennet menggambarkan Kennedy sebagai seseorang yang berbicara dengan keyakinan tetapi memiliki rekam jejak buruk dan pernyataan palsu.

    “Tidak masalah apa yang dikatakan di sini,” kata Bennet. “Itu tidak mencerminkan apa yang sebenarnya Anda yakini.”

    Sebagian besar dari hampir 12 senator Republik yang menanyai Kennedy pada hari Rabu tampaknya mendukung calon tersebut, dengan beberapa menyatakan penghargaan atas tujuannya untuk mengatasi obesitas, diabetes, dan penyakit lainnya.

    “Tidak bisakah kita bersatu sebagai satu bangsa dan melakukan ini?” kata Senator Republik Ron Johnson.

    Sekitar setengah anggota komite keuangan akan memberikan suara untuk menentukan apakah akan mengirim pilihan Trump ke Senat untuk konfirmasi. Seorang juru bicara komite mengatakan para senator memiliki waktu hingga pukul 5 sore waktu setempat, pada hari Rabu untuk mengajukan pertanyaan untuk dicatat, dan Kennedy harus menjawab semuanya sebelum pemungutan suara dapat dilakukan.

    Kennedy juga dijadwalkan tampil di depan panel Senat yang mengawasi kesehatan pada hari Kamis.

    Analis Jefferies Michael Yee memperkirakan Kennedy memiliki peluang nyaris setengahnya untuk maju ke senat penuh untuk pemungutan suara konfirmasi dan melihat rapat umum.

    Senat yang dikendalikan Partai Republik sejauh ini belum menolak satu pun calon Trump. Pilihannya yang kontroversial untuk menteri pertahanan, Pete Hegseth, menang tipis dalam pemungutan suara 51-50 setelah Wakil Presiden JD Vance dibutuhkan untuk memecahkan seri pada hari Jumat, meskipun ada kekhawatiran bahwa calon tersebut tidak memenuhi syarat untuk jabatan tersebut, dan tuduhan penyerangan seksual dan penyalahgunaan alkohol.

    Berbicara kepada wartawan di aula Senat di luar sidang, Senator Republik Thom Tillis mengatakan menurutnya Kennedy melakukan pekerjaan yang hebat dan bahwa ia kemungkinan akan lolos dari Komite Keuangan. Tillis adalah salah satu senator yang menjadi target kelompok oposisi untuk memberikan suara menentang Kennedy. Pada dua kesempatan terpisah, pengunjuk rasa mengganggu sidang Kennedy.

    Salah seorang berteriak, “Ia berbohong,”, sebelum akhirnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan. Sementara beberapa pendukung Kennedy mengenakan topi bertuliskan ‘Buat Amerika Sehat Kembali’, ‘TIDAK ADA VAKSIN, TAK MASALAH’,.

    Simak Video “Video Trump Pikir-pikir AS Jadi Anggota WHO Lagi”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Hakim AS Hentikan Sementara Rencana Trump Bekukan Dana Bantuan Federal – Halaman all

    Hakim AS Hentikan Sementara Rencana Trump Bekukan Dana Bantuan Federal – Halaman all

    Seorang hakim federal di AS memblokir sementara rencana Presiden Donald Trump untuk menghentikan pencairan hibah dan pinjaman federal beberapa menit sebelum kebijakan tersebut dijadwalkan berlaku pada Selasa (28/01) malam.

    Rencana Trump bekukan bantuan federal

    Pemerintahan Trump, pada Senin (27/01) malam, menginstruksikan badan-badan federal untuk menghentikan sementara pencairan hibah dan pinjaman federal di seluruh Amerika Serikat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah besar yang dapat mengancam keberlangsungan program-program vital seperti pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan perumahan, dan bantuan bencana yang bergantung pada aliran uang federal.

    Pelaksana tugas Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran federal, menyebutkan bahwa pembekuan ini bersifat “sementara” dan diperlukan untuk memastikan seluruh pendanaan sesuai dengan perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Trump.

    Dampak luas pembekuan dana federal

    Memo dari Gedung Putih yang dikirim ke berbagai lembaga pemerintah pada Senin (27/01) sore menyatakan bahwa para pegawai negeri memiliki “kewajiban untuk menyelaraskan pengeluaran dan tindakan federal dengan kehendak rakyat Amerika seperti yang diungkapkan melalui prioritas presiden.”

    Memo tersebut juga mengatakan bahwa hal ini termasuk “mengakhiri ‘kebodohan’ dan persenjataan pemerintah,” di antara tujuan-tujuan lainnya.

    Kebijakan ini juga mencakup penghentian beberapa inisiatif yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan serta program keragaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI).

    Pembelaan Gedung Putih

    Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan pada Selasa bahwa pembekuan ini tidak berarti penghentian total pengeluaran federal. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memastikan “setiap sen yang dikeluarkan sesuai dengan perintah eksekutif Presiden.”

    Leavitt juga memastikan bahwa program kesejahteraan dan bantuan pangan tidak akan terpengaruh.

    Gangguan pembayaran Medicaid dilaporkan

    Jaksa Agung New York Letitia James mengatakan bahwa 20 negara bagian, termasuk New York, telah dibekukan dari sistem Medicaid yang menyediakan layanan kesehatan bagi jutaan orang Amerika yang berpenghasilan rendah.

    Sekretaris pers Gedung Putih, Leavitt, kemudian memposting di media sosial untuk mengklarifikasi bahwa pembayaran akan tetap diproses.

    “Kami telah mengonfirmasi bahwa tidak ada pembayaran yang terpengaruh – pembayaran masih diproses dan dikirim,” katanya. “Kami berharap portal ini akan segera kembali online.”

    Lebih dari 70 juta orang menerima jaminan kesehatan melalui Medicaid, yang dibiayai bersama oleh negara bagian dan pemerintah federal AS.

    Jaksa Agung New York, Letitia James, mengumumkan bahwa ia bersama sejumlah jaksa agung dari berbagai negara bagian berencana menggugat kebijakan pembekuan dana federal tersebut.

    Pada Selasa (28/01), sekelompok organisasi nirlaba juga mengajukan gugatan hukum, menyoroti bahwa kebijakan ini diumumkan melalui memo dari kantor anggaran federal yang hanya dipublikasikan lewat pemberitaan jurnalis, dengan pemberitahuan kurang dari 24 jam.

    Para penggugat termasuk National Council of Nonprofits, American Public Health Association, kelompok usaha kecil Main Street Alliance, dan SAGE, sebuah organisasi di New York yang memberikan bantuan kepada komunitas LGBTQ.

    Mereka mengkritik kebijakan ini sebagai tindakan yang “tidak memiliki dasar hukum atau alasan yang kuat” serta memperingatkan bahwa pembekuan dana tersebut dapat memberikan “dampak yang sangat merugikan bagi ratusan ribu penerima hibah.”

    Kritik dari Partai Demokrat

    Pemimpin Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, mengecam kebijakan pemerintahan Trump, menyebutnya sebagai bentuk “penipuan terhadap rakyat Amerika yang bekerja keras.”

    “Partai Republik akan menaikkan biaya hidup bagi kelas pekerja, sementara merugikan anak-anak, manula, veteran, penanggap pertama, rumah ibadah, dan warga Amerika yang membutuhkan,” ujar Jeffries, anggota parlemen dari New York.

    Senator Ron Wyden dari Oregon, yang juga seorang Demokrat, menyoroti dampak kebijakan ini terhadap layanan kesehatan, dengan menyebut portal online Medicaid sedang tidak berfungsi di seluruh negara bagian. “Ini adalah upaya terang-terangan untuk mencabut asuransi kesehatan jutaan orang Amerika dalam semalam, dan dampaknya bisa mengancam nyawa,” tulisnya di media sosial.

    Senator independen dari Maine, Angus King, menilai kebijakan pembekuan dana ini sebagai “masalah konstitusional yang sangat serius.” Ia menganggap langkah tersebut sebagai serangan langsung terhadap otoritas Kongres. “Apa yang terjadi semalam adalah serangan paling terang-terangan terhadap kewenangan Kongres, mungkin yang paling serius dalam sejarah Amerika Serikat,” tegas King.

    fr/rs (AP, Reuters, AFP)