Xcloud.id

Tag: Rocky Gerung

  • Daihatsu Serah Terima Rocky Hybrid di GJAW 2025

    Daihatsu Serah Terima Rocky Hybrid di GJAW 2025

    JAKARTA – Daihatsu menjadikan ajang Gaikindo Jakarta Auto Week untuk melakukan serah terima 3 unit pertama Rocky Hybrid kepada konsumen, sekaligus menjadi perjalanan awal mobil ramah lingkungan tersebut yang meluncur di GIIAS 2025 lalu.

    Marketing and Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani, mengungkapkan kehadiran Rocky Hybrid di Indonesia merupakan salah satu upaya Daihatsu terhadap komitmen Carbon Neutral. Mobil dengan teknologi e-Smart Hybrid ini sepenuhnya digerakkan oleh motor listrik.

    “Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan yang sudah dengan sabar menunggu, kini saatnya kami memberikan yang terbaik melalui penyerahan kepada sahabat Daihatsu yang diwakili oleh 3 pelanggan pertama Rocky Hybrid yang telah menantikan mobil ini sejak awal pemesanan,” katanya, saat konferensi pers di ICE BSD, Jumat, 21 November.

    Daihatsu menampilkan total 6 unit display dan 1 unit Technology Exhibit. Adapun ke-6 unit display terdiri dari 3 unit Rocky Hybrid yang dua diantaranya adalah Dress Up model bertema urban lifestyle, 1 unit Terios Dress Up Alto Style sebagai sarana inspirasi modifikasi dengan style yang berbeda, 2 unit gamification berupa Sigra dan Gran Max yang diubah menjadi mobil gamification sebagai sarana hiburan bagi pengunjung, serta 1 unit Technology Exhibit sebagai sarana edukasi bagi pengunjung untuk melihat teknologi Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid secara langsung.

    Jenama asal Jepang ini juga menghadirkan program penjualan khusus. Bagi pengunjung yang melakukan pemesanan Rocky Hybrid di ajang GJAW ini akan mendapatkan benefit berupa paket perawatan berkala secara gratis sesuai buku servis sampai dengan 40.000 KM atau 2 tahun, mana yang lebih dulu tercapai.

    Balik ke Daihatsu Rocky Hybrid, mobil ini mengusung teknologi e-Smart Hybrid yang memberikan sensasi berkendara ala mobil listrik dengan mesin bensin yang berfungsi sebagai generator untuk mengisi daya baterai, sehingga mobil ini sangat praktis tanpa perlu charging atau mengisi daya listrik.

    Soal jantung pacunya, dibekali mesin 1.2L WA-VEX baterai Hybrid sebesar 177,6 volt mampu menghasilkan daya sebesar 0,74 kWh yang setara dengan mobil Hybrid di kelas SUV Medium.

    Mobil ini juga menggunakan transmisi khusus hybrid Transaxle yang dapat menghasilkan tenaga maksimum hingga sebesar 106 PS dan torsi maksimum hingga 170 Nm membuat Rocky Hybrid menjadi salah satu mobil dengan torsi terbesar di kelasnya.

    Dalam hal keselamatan, Rocky Hybrid dilengkapi fitur Advanced Safety, seperti 6 SRS Airbag, ABS (Anti-lock Braking System) dan EBD (Electronic Brakeforce Distribution), VSC (Vehicle Stability Control), HSA (Hill Start Assist), Blind Spot Mirror, serta fitur ISOFIX. Rocky Hybrid juga memiliki 8 fungsi ASA (Advanced Safety Assist).

  • Daihatsu Resmi Serahkan Rocky Hybrid ke Konsumen Pertama

    Daihatsu Resmi Serahkan Rocky Hybrid ke Konsumen Pertama

    Jakarta –

    Daihatsu resmi melakukan serah terima Rocky Hybrid di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE-BSD City, Jumat (21/11/2025). Daihatsu berikan apresiasi atas kesetiaan pembeli Rocky Hybrid dengan melakukan penyerahan tiga unit pertama sescara simbolis kepada konsumen.

    Momen serah terima ini menjadi penanda penting awal perjalanan Rocky Hybrid di Indonesia sejak diluncurkan perdana pada GIIAS 2025 Juli lalu.

    “Kehadiran Rocky Hybrid di Indonesia merupakan salah satu upaya Daihatsu terhadap komitmen Carbon Neutral. Mobil dengan teknologi e-Smart Hybrid ini sepenuhnya digerakkan oleh motor listrik. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan yang sudah dengan sabar menunggu, kini saatnya kami memberikan yang terbaik melalui penyerahankepada sahabat Daihatsu yang diwaklili oleh 3 pelanggan pertama Rocky Hybrid yang telah menantikan mobil ini sejak awalpemesanan,” ujar Marketing and Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani.

    Rocky Hybrid mengusung teknologi e-Smart Hybrid yang memberikan sensasi berkendara ala mobil listrik dengan mesin bensin yang berfungsi sebagai generator untuk mengisi daya baterai, sehingga mobil ini sangat praktis tanpa perlu charging atau mengisi daya listrik.

    Rocky Hybrid menyematkan mesin 1.2L WA-VEX baterai Hybrid sebesar 177,6 volt mampu menghasilkan daya sebesar 0,74 kWh yang setara dengan mobil Hybrid di kelas SUV Medium.

    Mobil ini juga menggunakan transmisi khusus hybrid Transaxle yang dapat menghasilkan tenaga maksimum hingga sebesar 106 PS dan torsi maksimum hingga 170 Newton meter membuat Rocky Hybrid menjadi salah satu mobil dengan torsi terbesar di kelasnya.

    Rocky Hybrid hadirkan lima keunggulan utama, seperti Excellent Fuel Efficiency, Low Emission, Responsive Acceleration, Advanced Safety, dan Fun Drive Sensation.

    Dalam hal Excellent Fuel Efficiency, efisiensi bahan bakar Rocky Hybrid terbaik di kelasnya karena mampu mencapai darihingga 34,8 km/L berdasarkan metode pengujian efisiensi bahanbakar di Jepang JC08 (Japan Cycle 08).

    Selain memiliki efisiensi bahan bakar terbaik, Rocky Hybrid juga Low Emission atau rendah emisi bahkan terendah di kelasnya, karena hanya menghasilkan 83 gram CO2/km yang membuktikan komitmen Daihatsu dalam mendukung kebijakan Carbon Neutral di Indonesia.

    Rocky Hybrid juga memiliki akselerasi responsif yang tercepatdi kelasnya, karena mampu mencapai kecepatan 0-100km/Jam dalam waktu sekitar 10 detik.

    Dalam hal keselamatan, Rocky Hybrid dilengkapi fitur Advanced Safety, seperti 6 SRS Airbag, ABS (Anti-lock Braking System) dan EBD (Electronic Brakeforce Distribution), VSC (Vehicle Stability Control), HSA (Hill Start Assist), Blind Spot Mirror, serta fitur ISOFIX. Rocky Hybrid juga memiliki 8 fungsi ASA (Advanced Safety Assist), seperti Collision Warning & Avoidance Assist Brake; Lane/Roadside Departure Warning; Lane Departure Prevention Control; Pedal Misoperation Control; Front Departure Alert; Stagger Alarm; Auto High Beam; Corner Sensor di 6 titik.

    Rocky Hybrid menghadirkan Fun Drive Sensation dengantampilan dashboard yang modern, kabin yang lega & senyap, sertaberbagai fitur baru, membuat perjalanan semakin nyaman.

    Pada fitur Smart Pedal membuat berkendara jadi lebih praktis dalam mengendalikan kecepatan hanya melalui pedal gas dan cocok untuk berkendara di kondisi apapun sekaligus mengoptimalkan pengisian baterai, serta membantu deselerasi pengeraman kendaraan.

    Dengan beragam kecanggihan dan keunggulannya, mobil Hybrid Daihatsu ini tetap memiliki harga terjangkau yakni Rp 299.850.000 (OTR DKI Jakarta).

    (lua/din)

  • Dilarang Prabowo, Begini Awal Tradisi Pengerahan Siswa Sambut Presiden

    Dilarang Prabowo, Begini Awal Tradisi Pengerahan Siswa Sambut Presiden

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengerahan massa siswa atau pelajar sekolah untuk menyambut setiap kunjungan presiden ke daerah sudah lazim terjadi di Indonesia. Tradisi yang dilestarikan oleh pemerintah sejak Orde Baru ini baru ini sepertinya bakal berakhir. Presiden Prabowo Subianto menyurati kepala daerah untuk menghentikan kebiasaan itu.

    Setiap ada kunjungan presiden ke daerah, biasanya para siswa tingkat SD hingga SMA dimobilisasi oleh pemda bekerja sama dengan aparat TNI/Polri akan berjejer di pinggir jalan di bawah terik matahari, memegang bendera merah putih, dan melambaikan tangan saat rombongan presiden melintas. 

    Pemandangan tersebut masih terjadi sampai hari ini dan tidak ada siswa yang berani menolak karena akan berhadapan dengan aparat. Tujuannya tentu saja pemda dan aparat setempat ingin membuat suasana penyambutan yang meriah dan menampilkan masyarakat setempat seolah menerima kunjungan presiden dengan baik.

    Saat Presiden Prabowo berkunjung ke Kota Solo, Jawa Tengah untuk meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia (RS KEI), Rabu (19/11/2025), para siswa SD berjejer di pinggir Jalan Ki Hajar Dewantara menyambut kedatangannya. 

    Begitu rombongan presiden melintas, para siswa langsung kompak melambai-lambaikan bendera merah putih dan meneriakkan nama “Pak Prabowo”.

    Presiden Prabowo Subianto menyapa anak-anak SD yang menyambutnya dari atas mobil Maung RI 1 saat melintas menuju RS KEI di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 19 November 2025. – (Beritasatu.com/Wijayanti Putri)

    Riuh sambutan para pelajar membuat Prabowo yang berada dalam mobil Maung berpelat RI 1 senang dan melambaikan tangan ke arah siswa dari balik jendela mobil. Tak hanya itu, Prabowo lalu membuka sunroof di atap mobil dan mengeluarkan sebagian tubuhnya untuk menyapa para siswa sambil melambaikan tangan.

    Para siswa tentu saja senang melihat langsung presiden secara dekat. Seperti diungkap Muhammad, seorang siswa SDN Tugu Kota Solo. “Senang bisa lihat Pak Presiden Prabowo langsung, keren banget,” katanya.

    Dari Solo, Prabowo lanjut ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meresmikan Jembatan Kabanaran yang mengubungkan Bantul dan Kulon Progo. Kedatangan Prabowo juga mendapat sambutan meriah.

    Dalam pidato sambutannya, Prabowo mengaku terkesan dengan sambutan hangat para pelajar kepada dirinya saat berkunjung ke daerah, tetapi dia menginginkan agar para pelajar lebih baik bersekolah saja, tidak perlu sibuk dalam urusan seremonial penyambutan pejabat.

    Prabowo lantas meminta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah agar tidak perlu lagi mengerahkan para pelajar untuk penyambutan dirinya.

    “Kalau seandainya saya kunjungan kerja mohon anak-anak sekolah tidak perlu menyambut saya di pinggir jalan, biarlah mereka di sekolah masing-masing,” ujar Prabowo.

    Prabowo memahami kalau banyak anak-anak ingin melihatnya secara langsung, tetapi dia tak mempermasalahkannya apabila mereka tidak menunggu sampai terlalu lama di bawah terik matahari. 

    “Saya senang setiap kali lihat wajah wajah rakyat, wajah anak-anak itu. Saya juga tambah semangat, saya tambah muda karena energi dari mereka,” ujarnya.

    Pelajar menyambut pemimpin negara, tamu peserta Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika di depan Jakarta Convention Center, 22 April 2015. – (Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)

    Prabowo menyarankan para siswa apabila ingin melihat dirinya cukup melalui televisi saja, tidak perlu harus capek-capek berdiri menunggu di bawah terik matahari di pinggir jalan.

    “Saya kasihan mereka menunggu lama di bawah panas terik matahari. Saya khawatir mengurangi waktu jam sekolah mereka,” sambung Prabowo.

    Prabowo menginstruksikan kepada kepala daerah untuk tidak lagi memobilisasi siswa dalam menyambut kunjungan presiden di daerah.

    “Saya mohon para bupati selanjutnya bupati di seluruh Indonesia, wali kota,  kalau saya datang tidak perlu anak-anak sekolah untuk dikerahkan,” tukasnya.

    Pengerahan anak sekolah untuk menyambut kunjungan presiden di daerah selama ini sering menimbulkan kontroversi karena dinilai tak ada urgensinya dengan dunia pendidikan, kecuali hanya sebatas pencitraan pejabat elite saja.

    Pengamat politik sekaligus filsuf Rocky Gerung mengkritik keras tradisi memobilisasi anak-anak sekolah untuk menyambut setiap kunjungan presiden dan para pejabat elite di daerah. 

    Menurutnya, kebiasaan ini sebagai cerminan praktik feodalistik yang tidak sejalan dengan pendidikan modern. Dia menuding langkah itu sebagai pelanggaran atas hak anak untuk belajar dan bermain.

    “Anak-anak seharusnya tidak dijadikan alat untuk pencitraan politik. Mereka memiliki hak untuk bersekolah dan mendapatkan gizi yang baik, bukan dilibatkan dalam aktivitas seremonial yang tidak mendidik,” ujarnya dikutip dari video di kanal YouTubenya.

    Tradisi orde baru

    Praktik pengerahan pelajar untuk menyambut kunjungan presiden di daerah telah berlangsung lama di Indonesia, meskipun tidak ada tanggal pasti kapan dimulainya. Tidak ada aturan tertulis mengenai hal ini, tetapi praktiknya sudah mengakar dalam pemerintahan.

    Setiap presiden berkunjung ke daerah, pemda akan sibuk mempersiapkan penyambutan meriah dengan melibatkan berbagai kalangan, bahkan mobilisasi siswa. Para pelajar sering diminta berpakaian rapi, memegang bendera merah putih, berjejer di pinggir jalan untuk menyambut rombongan presiden. 

    Aparat bahkan tak segan menutup jalan yang akan dilalui rombongan presiden, tanpa peduli kalau rakyat yang sudah membayar pajak untuk membiaya pembangunan jalan itu berhak untuk menggunakannya kapan saja.

  • Gaduh Pernyataan Wakil Ketua DPR, Tagar #prayforahligizi Menggema di Medsos

    Gaduh Pernyataan Wakil Ketua DPR, Tagar #prayforahligizi Menggema di Medsos

    Jakarta –

    Tagar #prayforahligizi menggema di lini masa media sosial sejak video pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, beredar luas di media sosial. Videonya direkam saat Rapat Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Acara itu membahas kesiapan dan pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Duduk Perkara Pernyataan yang Viral

    Dalam potongan video yang beredar, ada beberapa hal yang membuat publik tersentak. Salah satunya adalah ucapan bahwa “ahli gizi tidak diperlukan” dalam program MBG, dan bahwa lulusan SMA bisa menggantikan posisi tersebut setelah mengikuti pelatihan dan sertifikasi tiga bulan. Cucun juga menyebut salah seorang peserta diskusi di acara tersebut “arogan” karena membahas kebijakan di MBG.

    Selain itu, ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa persyaratan tenaga ahli gizi terlalu sulit dipenuhi. Dalam konteks ini, ia menyarankan agar istilah “ahli gizi” diganti menjadi “tenaga yang menangani gizi” agar rekrutmen lebih fleksibel dan dapur MBG tidak kekurangan SDM.

    Pernyataan tersebut dianggap meremehkan pendidikan ahli gizi, mengesampingkan kompetensi ilmiah yang dipelajari bertahun-tahun di bangku kuliah, dan menurunkan martabat profesi yang berperan langsung dalam isu stunting dan kesehatan masyarakat.

    Tak heran jika video itu memicu gelombang reaksi. Kalangan ahli gizi menilai analogi tersebut tidak tepat, sebab gizi bukan sekadar “mengawasi makanan”, tetapi melibatkan penilaian kebutuhan nutrisi, manajemen keamanan pangan, perhitungan kalori, risiko alergi, hingga evaluasi status gizi anak secara sistematis.

    Berawal dari Pernyataan Kepala BGN soal Kelangkaan SDM

    Wacana melibatkan tenaga non-gizi di dapur MBG ini berakar dari pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyebut adanya kesulitan dalam merekrut ahli gizi untuk SPPG. Menurut laporan DPR dan BGN, sebagian dapur MBG mengalami kekurangan tenaga gizi karena jumlah lulusan gizi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Dari sinilah timbul gagasan untuk membuka peluang lebih luas bagi tenaga lain yang “masih berhubungan dengan gizi”, seperti tata boga, boga kesehatan, atau jurusan kesehatan masyarakat. Wacana itu lalu berkembang menjadi pembahasan regulasi yang berpotensi membuat lulusan non gizi dapat menempati posisi yang selama ini menjadi domain profesi ahli gizi.

    Ketika kemudian pernyataan tersebut direspons oleh Wakil Ketua DPR dalam acara dialog yang viral itu, publik melihatnya sebagai bentuk pengabaian terhadap keilmuan gizi, dan isu pun dengan cepat membesar.

    Apalagi, data menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki banyak lulusan gizi. Setiap tahun, ratusan hingga ribuan sarjana gizi lulus dari setidaknya 80 program studi gizi di seluruh Indonesia. Artinya, narasi bahwa ahli gizi “langka” tidak sepenuhnya tepat, dan yang lebih mungkin terjadi adalah persoalan distribusi, pola rekrutmen, serta sistem kerja yang membuat profesi ini tidak diminati.

    Dengan konteks ini, publik semakin mempertanyakan alasan di balik wacana pelonggaran regulasi, dan mengapa solusi yang muncul justru mengarah pada mengganti posisi ahli gizi dengan tenaga yang tidak memiliki pendidikan sesuai kompetensi gizi.

    Banjir Kritik

    Gelombang kritik terhadap pernyataan Wakil Ketua DPR itu bukan hanya datang dari para ahli gizi atau akademisi, tetapi juga dari beberapa tokoh publik yang ikut bersuara lantang di media sosial.

    Dari kalangan pakar kesehatan, dr Tan Shot Yen, menjadi salah satu yang paling keras menyuarakan penolakannya. Ia mengibaratkan wacana mengganti ahli gizi dengan lulusan SMA sebagai tindakan yang sama kelirunya dengan “meminta petugas ground handling menerbangkan pesawat hanya karena pernah ikut pelatihan tiga bulan.” Analogi ini langsung beredar luas dan jadi salah satu pemantik ramainya tagar #prayforahligizi.

    Organisasi profesi seperti Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) juga memberikan pernyataan resmi. PERSAGI menegaskan bahwa profesi ahli gizi memiliki standar kompetensi yang tidak bisa digantikan oleh pelatihan singkat. Persagi menyoroti bahwa perhitungan kebutuhan gizi ribuan anak, pengawasan dapur besar, hingga manajemen keamanan pangan bukan pekerjaan administratif, tetapi tugas profesional yang membutuhkan pendidikan formal dan magang klinis yang jelas.

    Di luar lingkaran profesi gizi, dua figur publik ikut menyoroti isu ini lewat unggahan Instagram mereka.

    Dari kalangan publik figur, Rocky Gerung dalam unggahan Instagram-nya mengkritik “Kalau ahli gizi bisa diganti anak SMA kursus 3 bulan, harusnya anggota DPR bisa diganti anak TK magang 3 hari.”

    Sementara itu, Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR, lewat Instagram juga menyuarakan kekhawatiran bahwa MBG bukan hanya soal kenyang, tetapi soal memastikan makanan benar-benar bergizi dan aman. Ia menjelaskan tugas ahli gizi dan risiko bila tidak melibatkan ahli gizi. Ia mendukung BGN untuk melibatkan ahli gizi dalam mendukung program MBG.

    Klarifikasi dan Permintaan Maaf

    Setelah kritik datang dari berbagai arah, Cucun menyampaikan permintaan maaf dan mengundang Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk berdialog di DPR dalam rangka penguatan program MBG melalui kerjasama PERSAGI dan BGN.

    Dalam klarifikasinya, ia menegaskan bahwa kompetensi tetap penting. Ia menyampaikan bahwa ungkapan dalam video tersebut tidak bermaksud meremehkan profesi gizi.

    Menurutnya, ia hanya sedang berdiskusi mengenai solusi jangka pendek jika tenaga gizi tidak mencukupi target implementasi MBG. Bila ada tenaga non-gizi yang direkrut, harus melalui pelatihan panjang dan uji kompetensi, bukan pelatihan tiga bulan tanpa standar.

    Namun, klarifikasi ini belum sepenuhnya meredakan keresahan publik karena kontroversinya sudah terlanjur meluas.

    Halaman 2 dari 3

    (mal/up)

    Gaduh Peran Ahli Gizi

    12 Konten

    Peran ahli gizi di program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah jadi sorotan. Dianggap tidak perlu ada dan bisa digantikan lulusan SMA yang dilatih khusus. Jelas, ahli gizi meradang karenanya. Tagar #prayforahligizi menggema di medsos.

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Sidang Kasus Ijazah Jokowi dengan Tersangka Roy Suryo Cs Jadi “Panggung Besar” Pengujian Kekuasaan

    Sidang Kasus Ijazah Jokowi dengan Tersangka Roy Suryo Cs Jadi “Panggung Besar” Pengujian Kekuasaan

    GELORA.CO  — Pengamat politik yang juga akademisi Rocky Gerung menilai kasus isu ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi memasuki fase baru setelah 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk diantaranya Roy Suryo Cs.

    Menurut Rocky, langkah hukum ini justru bisa membuka ruang lebih luas untuk menelusuri ulang berbagai persoalan politik era Jokowi.

    Selain itu, kata Rocky, jika perkara dibawa ke pengadilan, maka hal itu bisa menjadi “panggung besar” untuk menguji ulang berbagai tudingan publik selama ini terhadap kekuasaan saat Jokowi menjadi presiden.

    Ia menilai persidangan bisa mempertemukan saksi ahli yang akan menilai konsistensi ucapan Jokowi, termasuk gaya komunikasi politiknya.

    “Kecurigaan terhadap ijazah Jokowi itu inline dengan kebiasaan Jokowi berbohong. Jadi dia mesti diperiksa psikologinya,” kata Rocky dalam wawancara yang diunggah ke Channel YouTube Rocky Gerung Official, Senin (17/11/2025).

    Ia menambahkan sifat dan karakter Jokowi akan diuji dalam sidang.

    “Sifat Pak Jokowi yang bilang A tapi maksudnya B itu akan diuji,” kata Rocky.

    Ia mengatakan publik yang menuntut Jokowi untuk bersuara langsung mengenai status ijazahnya, akan terpenuhi dalam sidang.

    “Pada akhirnya kita masuk pada episode atau tahap yang paling yang paling bikin frustrasi kepada Pak Jokowi karena dia harus akhirnya menghadap pengadilan untuk menuntut secara verbal,” papar Rocky.

    “Jokowi harus mengucapkan secara verbal pada bangsa ini tentang status ijazahnya,” ujar Rocky.

    Ia menilai persoalan ini bukan lagi semata-mata soal gugatan hukum, tetapi menyangkut hak publik yang tak pernah terjawab selama bertahun-tahun.

    Rocky juga menyinggung bahwa isu ini muncul ketika Jokowi masih menjabat sebagai kepala negara sehingga dokumen tersebut, menurutnya, secara moral turut menjadi domain publik.

    “Gugatan terhadap ijazah Jokowi muncul karena dia ada dalam jabatan publik. Maka ijazah itu bukan lagi milik privat, tapi milik publik,” kata Rocky.

    Rocky berpendapat bahwa polemik ijazah Jokowi telah berkelindan dengan berbagai isu lainnya, termasuk tudingan terhadap ijazah putranya, Gibran Rakabuming Raka.

    Ia menyebut dinamika ini memicu keadaan psikologis baru bagi keluarga Jokowi.

    “Setelah kasus ini beredar dan berkelindan dengan kasusnya Gibran… dia (Jokowi) mulai panik,” ucap Rocky.

    Rocky bahkan menilai persidangan dapat menjadi ruang terbuka bagi publik untuk mengulas kembali berbagai kebijakan besar pemerintahan Jokowi, seperti proyek kereta cepat, Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga konsistensi pernyataan pemerintah selama 10 tahun terakhir.

    “Isu ijazah ini akan membuka kotak Pandora… apa yang dilakukan Jokowi pada demokrasi, konstitusi, sampai proyek-proyek besar,” katanya.

    Jadi, menurut Rocky akan dibuka ulang satu teater baru untuk melihat di belakang layar selama 10 tahun pemerintahan Jokowi ini.

    “Kasak kusuk politik Jokowi sebetulnya menghasilkan kenyamanan publik atau justru menyembunyikan kejahatan publik” ujar Rocky.

    Karenanya Rocky menganggap bahwa pengadilan isu ijazah ini yang akan membuka kotak Pandora.

    “Bahwa selama 10 tahun sebetulnya apa yang dilakukan Jokowi pada demokrasi pasti ke minus. Konstitusi dikhianati. Tinggal satu soal. Apakah memang selama proses pengkhianatan terhadap demokrasi dan penutupan soal ijazah ini berlangsung transaksi di antara elit?” kata Roy.

    Karena menurut Roy sangat mungkin untuk menimba keuntungan secara finansial melalui proyek-proyek dan segala macamnya.

    “Jadi yang akan diuji adalah sebetulnya di belakang soal ijazah ini. Publik ingin tahu, sebenarnya sudah menuduh secara hipotetik bahwa Jokowi ini lebih yang korupsi, mengkorupsi pikiran, mengkorupsi ijazah atau mengkorupsi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya yabfg berimplikasi pada akumulasi finansial untuk main politik. Kan itu, dasarnya tuh,” papar Rocky

  • Pahlawan Nasional Hanya Ditentukan Hasil Survei

    Pahlawan Nasional Hanya Ditentukan Hasil Survei

    GELORA.CO -Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto terus menimbulkan polemik di publik.

    Pengamat politik Rocky Gerung berpendapat bahwa saat ini masyarakat mengalami disinformasi sejarah yang kemudian dimanfaatkan oleh algoritma lembaga survei.

    “Kita mengerti bahwa memang ada situasi di mana publik itu terombang ambing dengan informasi historis, lalu dimanfaatkan kebimbangan publik itu, ketidakpahaman publik itu lalu dibenamkan di statistik dan hasilnya adalah 80 persen atau mungkin dibikin 100 persen saja supaya margin of error-nya itu sempurna bahwa pahlawan nasional hanya ditentukan oleh hasil survei,” kata Rocky dikutip redaksi dari kanal YouTube pribadinya, Selasa malam, 11 November 2025.

    Pasalnya, sebelum penetapan gelar pahlawan pada 10 November 2025, survei yang dirilis KedaiKopi menyebut sebanyak 80,7 persen masyarakat Indonesia setuju Soeharto sebagai pahlawan nasional.

    Lanjut Rocky, hal itu menjadi problem dalam dinamika politik yang berimbas pada pemahaman sejarah.

    “Nah, di situ problemnya bahwa politik akhirnya hanya ditentukan oleh hasil survei, bahwa ada semacam upaya untuk bukan sekadar memalsukan sejarah, tapi membuat sejarah itu berubah menjadi permainan survei, sejarah menjadi permainan statistik,” jelasnya.

    Ia menyayangkan para tokoh beraliran kiri yang kini duduk di kabinet justru diam dengan fenomena tersebut.

    “Apalagi kalau kita mau ucapkan secara jujur, itu fraksi kiri di kabinet tidak bersuara. Menteri-menteri yang berasal dari kalangan kiri itu mengiyakan hasil survei,” tandasnya. 

  • Negeri ini Dikendalikan Kaum Oportunis

    Negeri ini Dikendalikan Kaum Oportunis

    GELORA.CO – Pengamat politik Rocky Gerung menyebut dalam mempelajari sejarah juga perlu mengingat para pengkhianat atau orang-orang oportunis.

    “Kita mesti ucapkan sejarah secara terang-terangan bahwa This is the country many opportunity but managed by opportunist, negeri ini punya banyak kesempatan tapi dikendalikan oleh kaum oportunis, kira-kira itu,” kata Rocky dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Rabu, 12 November 2025.

    Mulanya, Rocky membeberkan perjalanan sejarah di Indonesia yang selalu ada dua fraksi. Pertama, fraksi yang berpikir untuk menghasilkan kemajemukan dan keadilan sosial. Kedua, fraksi yang hanya sekadar menunggu hasil survei dan memiliki ide kosong.

    “Atau fraksi yang ada di kekuasaan, saya sebut itu fraksi kiri yang pada awalnya penuh dengan kekuatan ideologis akhirnya dilumpuhkan secara metodologis oleh hasil lembaga survei” ungkapnya.       

    Oleh karena itu, akademisi yang dikenal kritis ini mengingatkan bahwa substansi Hari Pahlawan bukan mengenang kepahlawanan tapi pengkhianatan. 

    “Di belakang isu-isu kepahlawanan, di belakang teman-teman kepahlawanan, para pengkhianat itu tetap ada di sekeliling kita, bahkan sangat dekat dengan kita,” tandasnya.

  • Rocky Gerung Akui Soeharto Bapak Infrastruktur, Bukan Jokowi

    Rocky Gerung Akui Soeharto Bapak Infrastruktur, Bukan Jokowi

    GELORA.CO – Kiprah Presiden ke-2 RI Soeharto dalam membangun infrastruktur di Indonesia diakui pengamat politik Rocky Gerung. 

    “Tentu ada catatan jujur dari sejarah buat Presiden Soeharto sungguh melampaui semua predikat yang pernah diberikan pada semua mantan presiden dalam soal pembangunan. Apalagi kalau cuma soal infrastruktur, bukan Jokowi yang jadi bapak infrastruktur, tapi Soeharto,” kata Rocky dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Rabu, 12 November 2025.

    Hal ini sebagai respons Rocky secara objektif terlepas bahwa rezim Soeharto juga memiliki banyak catatan hitam. 

    “Soeharto yang membawa negeri ini ke dalam ide-ide modern sejak Orde Baru didirikan tahun 67-68. Dan hasilnya adalah Indonesia tumbuh 78 persen dan itu yang menyebabkan ekstraktif industri berhasil dialihkan menjadi sekolah inpres, menjadi jalan, menjadi irigasi, semua hal yang memungkinkan Indonesia pada waktu itu dihitung sebagai negara yang sukses,” jelasnya.

    Namun, akademisi yang dikenal kritis ini menyebut ide pembangunan Soeharto yang bertumpu pada Teori Rostow akhirnya membuat mahasiswa banyak melakukan protes. Seperti misalnya yang terjadi pada Peristiwa Malari tahun 1974 dan munculnya Gerakan Mahasiswa 1977/78.   

    “Kita tahu juga pada waktu itu mahasiswa berupaya untuk menandingi sukses itu dengan catatan-catatan ideologis bahwa kapitalisme tumbuh di bawah kendali otoriteranisme militeristik dan kita tahu trilogi pembangunan pada waktu itu adalah stabilitas politik, pembangunan ekonomi dan pemerataan,” pungkasnya.

  • Aktivis Reformasi Konsisten Tolak Soeharto Pahlawan

    Aktivis Reformasi Konsisten Tolak Soeharto Pahlawan

    GELORA.CO -Puluhan aktivis reformasi menolak keputusan negara yang menetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional pada Senin 10 November 2025. 

    Dalam pernyataan sikap bersamanya, mereka menegaskan bahwa pemberian gelar tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap keadilan sejarah dan integritas moral bangsa.

    “Atas nama keadilan sejarah dan integritas moral bangsa, kami mempertanyakan keputusan negara yang menobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional,” tulis sikap bersama tersebut.

    Puluhan aktivis reformasi 1998 itu menilai, kepahlawanan sedianya tidak bisa diukur hanya dari jasa seseorang terhadap negara, tetapi juga harus mencerminkan tanggung jawab moral terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan.

    “Menjadikan klaim jasa sebagai dalih untuk menutupi, menyamarkan dan mengaburkan kesalahan atau kejahatan sejarah, sama saja dengan menyuntikan bius amnesia sejarah ke tubuh bangsa,” tegas aktivis.

    Menurut aktivis, gelar pahlawan nasional memiliki makna moral kolektif yang seharusnya menjadi kompas bagi generasi muda dalam membedakan antara kebenaran dan kesalahan dalam sejarah.

    “Bagi kami, kepahlawanan adalah mekanisme moral kolektif: cara suatu bangsa untuk mendidik anak-anaknya membedakan benar dari salah dalam sejarah. Memilih mana yang patut dihormati dan mana yang harus menjadi pelajaran,” lanjut pernyataan itu.

    Mereka juga mempertanyakan konsistensi negara dalam melakukan rekonsiliasi sejarah. 

    Jika rekonsiliasi dimaksudkan untuk menyembuhkan luka bangsa, para aktivis menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seharusnya juga mengakui peran para tokoh kiri Indonesia yang turut berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme, namun dihapus dari catatan resmi sejarah hanya karena perbedaan ideologi.

    “Kami bertanya: Apakah bangsa ini telah kehilangan keberanian untuk mengakui sejarahnya sendiri? Apakah nilai-nilai yang hendak diajarkan kepada anak-anak dan cucu kita dari sikap inkonsisten dan mau menang sendiri tersebut?” tulis mereka.

    Pernyataan bersama ini ditandatangani oleh puluhan aktivis reformasi 1998 lintas generasi, yakni: 

    1. Andi Arief

    2. Rachland Nashidik

    3. Hery Sebayang

    4. Jemmy Setiawan

    5.Taufikurrahman

    6. Robertus Robet

    7. Syahrial Nasution

    8. Rocky Gerung

    9. Yopie Hidayat

    10. Bivitri Susanti

    11. Abdullah Rasyid

    12. Ulin Yusron

    13. Iwan D. Laksono

    14.Beathor Suryadi

    15. Affan Afandi

    16. Zeng Wei Zian

    17. Umar Hasibuan

    18. Hendardi

    19. Syahganda Nainggolan

    20. Hardi A Hermawan

    21. Denny Indrayana

    22.  Benny K. Harman

    23. Endang SA

    24. Yosi rizal

    25. Syamsuddin Haris

    26. Khalid Zabidi

    27. Monica Tanuhandaru

    28. Ikravany Hilman

    29. Hendrik Boli Tobi

    30. Isfahani

    31. Elizabeth Repelita

    32. Ronny Agustinus

    33. Marlo Sitompul

    34. Maulida Sri Handayani

    35. Retna Hanani

    36. Harlan

    37. Jimmi R Tindi

    38. Tri Aguszox Susanto

    39. Oka Wijaya

    40. Isti Nugroho

    41. Riawandi Yakub.

  • Kader Gerindra Ramai-ramai Tolak Budi Arie Gabung ke Partai

    Kader Gerindra Ramai-ramai Tolak Budi Arie Gabung ke Partai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gelombang penolakan terhadap rencana bergabungnya Budi Arie Setiadi ke Partai Gerindra terus bermunculan dari berbagai daerah. Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang secara tegas menolak langkah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut.

    Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kampar, Muhammad Rohid BA, menegaskan bahwa Partai Gerindra bukan tempat bagi siapa pun yang sekadar mencari “suaka politik”. Menurutnya, Gerindra dibangun atas dasar perjuangan, loyalitas, dan keberpihakan kepada rakyat.

    “Partai Gerindra bukan tempat pelarian. Gerindra adalah rumah perjuangan. Kami di Kampar menolak bergabungnya Budi Arie karena langkah tersebut tidak mencerminkan komitmen dan rekam jejak yang sejalan dengan nilai perjuangan partai,” ujar Rohid, Sabtu (8/11/2025).

    Rohid menjelaskan, keputusan tersebut merupakan sikap tegas kader di daerah yang selama ini setia membesarkan partai sejak awal berdiri dan menjaga marwah serta integritas di bawah kepemimpinan Ketua Umum Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa Gerindra selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin berjuang bersama rakyat, asalkan memiliki rekam jejak, integritas, dan semangat pengabdian yang jelas.

    “Gerindra terbuka bagi siapa pun yang ingin berjuang bersama rakyat. Tapi bukan bagi mereka yang sekadar mencari perlindungan politik. Kami menolak langkah yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap komitmen perjuangan partai,” tegasnya.

    Sikap serupa juga disuarakan oleh organisasi sayap Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya (Tidar). Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Tidar, Rocky Candra, menyebut bahwa wacana bergabungnya Budi Arie menimbulkan kegelisahan di kalangan kader muda. Menurutnya, Gerindra tidak boleh menjadi tempat persinggahan politik jangka pendek.