Tag: Rocky Gerung

Rocky Gerung Soroti Menteri Cari Sumbangan untuk Partai, Kebijakan Prabowo Bikin Kelabakan

TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti soal menteri yang mencari sumbangan untuk partai.

Jika menteri semacam itu, maka akan kelabakan dengan kebijakan efisiensi anggaran ala Presiden Prabowo.

Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rocky menilai Inpres yang akan menghemat anggaran sampai Rp 306,6 triliun itu erupakan peristiwa politik sekaligus evaluasi postur Kabinet Merah Putih.

“Saya kira keputusan presiden untuk memangkas anggaran dan menghemat Rp 300 Triliun itu juga jadi semacam berita buruk bagi menteri-menteri yang datang dari partai-partai yang sebetulnya dari awal mengincar anggaran itu sebagai tambahan sumbangan buat partai,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (24/1/2024).

Rocky menilai menteri-menteri tersebut dikirim oleh partai politik untuk misi internal yakni memanfaatkan keuangan negara untuk membiayai proyek-proyek partai politik.

Selain itu, kata Rocky, keputusan Prabowo itu merupakan ujian bagi para menteri apakah memiliki daya tahan psikologi yang cukup.

Para menteri yang tidak memiliki daya tahan, kata Rocky, akan merasa gelisah.

KLIK SELENGKAPNYA: Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Pantau Langsung Pagar Laut Dibongkar. Rocky Gerung Lihat Sinyal Jokowi-Prabowo Masih Lekat atau Tak Nyambung Lagi.

“Sementara tidak bisa nyolong kecil-kecilan atau bahkan nyolong yang sudah direncanakan,” imbuhnya.

Rocky melihat ada banyak menteri yang memboroskan anggaran. Ia mengungkit banyak kementerian yang belum memiliki staf serta gedungnya mesti berbagi.

“Jadi terlihat bahwa memang 100 hari ini akan ada perampingan sekaligus perampingan anggaran harus paralel dengan perampingan Kementerian,” imbuh Rocky.

Rocky pun memprediksi adanya kementerian yang tadinya dipisah akan disatukan kembali untuk menghemat anggaran. Terutama anggaran rutin meskipun bukan anggaran ASN yang tidak bisa dikurangi.

“Jadi hubungan antara penghematan ini dan sedikit ketegangan politik akan terjadi KIM Plus pasti akan sedikit risau bahwa mereka mengirimkan menteri tapi dengan dan akibat cuma duduk-duduk aja tuh enggak bisa lagi mempermainkan jabatan itu untuk jalan-jalan, untuk mengatur proyek supaya bisa dihasilkan semacam keuntungan terselubung dari proyek-proyek negara,” jelas Rocky.

Oleh karena itu, Rocky mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto menjadi taruhan dari menteri-menteri Kabinet Merah Putih.

“Sangat mungkin mereka dievaluasi karena harus ada penghematan anggaran sekaligus perampingan postur kabinet,” ujarnya.

Instruksi Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan tujuh instruksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Inpres itu diteken pada 22 Januari 2025.

Bukan cuma kepada jajaran kementerian, instruksi itu juga menyasar ke pemerintah daerah. Bahkan, ada perintah agar anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen.

Selengkapnya berikut poin terkait instruksi Presiden Prabowo kepada gubernur hingga bupati terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam poin keempat:

“Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen (lima puluh persen).

3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Sauan Regional.

4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.”

Dalam instruksi ini ditargetkan, negara bakal menghemat anggaran hingga Rp 306,6 triliun dengan perincian anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Adapun target tersebut tertuang dalam poin kedua Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

“Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tuju juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

a. Anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000 (du ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).

b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Setelah adanya revisi anggaran terkait penghematan tersebut, tiap kementerian atau lembaga wajib menyampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Prabowo menegaskan dirinya telah memotong perjalanan dinas lebih dari 50 persen.

Dia menegaskan hal tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 20 triliun.

Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

“Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga melarang jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar kegiatan seremonial.

Dia mengatakan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dicoret.

“Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini hari itu, kita tidak anggarkan,” ujar Prabowo.

“Perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir 15 orang sisanya di video conference,” ucapnya. (TribunJakarta/Tribunnews)

25/01/2025 06:59
Pemerintah dan Ormas Harus Bersinergi Hadapi Tantangan Keberagaman di Indonesia

TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hamim Ilyas mengharapkan adanya sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat (ormas) dalam menghadapi tantangan keberagaman di Indonesia.

Terlebih saat ini kerap terjadi konflik antar organisasi masyarakat di tanah air.

Menurutnya, harus ada sinergi yang terjalin antara pemerintah dengan ormas untuk menjaga stabilitas sosial dan mengedepankan nilai keberagaman serta toleransi.

“Organisasi yang benar untuk mencapai tujuan itu ada pengkaderan, ada pembinaan anggota, itu dilakukannya sehingga organisasi itu terus berlanjut,” kata Hamim Ilyas kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).

Ia berpendapat, ormas dan organisasi keagamaan harus memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas dalam kaderisasi dan pembinaan di internal anggota.

Menurutnya, pemerintah harus mengedukasi organisasi keagamaan tentang moderasi beragama dalam mendukung hidup berdampingan dalam kebhinekaan.

Ia memberikan contoh dengan mempelajari agama secara komprehensif dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

“Biasanya pemimpin ormasnya itu belajarnya hanya agama saja, ketika belajar agama, tidak paham kehidupan sekarang,” ungkap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga itu.

KLIK SELENGKAPNYA: Rocky Gerung Menilai Putusan Presiden Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Demi Rakyat. Ia Menyinggung Hal itu Akibat Rencana Ugal-ugalan Jokowi.

“Sebetulnya nggak bisa Al-Quran dan Hadis dipahami secara tekstual, seharusnya dipahami secara utuh, harus dipahami tujuan risalah Islam itu apa,” tambah Hamim.

Sikap merasa paling benar, kata Hamim, yang mudah menyebabkan konflik antarumat beragama.

“Ketika yang dipelajari masa lalu, dan sekarang tidak relevan namun masih diyakini sebagai kebenaran mutlak, itu mungkin yang terjadi, mudah untuk membidahkan, mengkafirkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan tidak hanya berperan sebagai wadah untuk kelompoknya saja, namun bisa bermanfaat antar sesama.

Bisa dengan menyukseskan program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa melalui pengkaderan anggota yang anti korupsi, dan memiliki kompetensi di bidangnya.

“Potensinya itu di bidang kesehatan terjun di bidang kesehatan, kalau kemudian potensinya itu di bidang sosial kemunusiaan, ya terjun di bidang itu,” kata Hamim.

Hamim berharap dengan wawasan kebangsaan kuat dan pemahaman moderasi beragama luas, kolaborasi pemerintah dengan organisasi masyarakat mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang beradab, aman dan damai.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

24/01/2025 23:44
Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Demi Rakyat, Rocky Gerung: Akibat Rencana Ugal-ugalan Jokowi

TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat Politik Rocky Gerung menilai instruksi Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran perjalanan dinas merupakan kabar baik bagi rakyat.

Rocky Gerung menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, penghematan anggaran tersebut berdampak baik bila dialokasikan untuk program MBG.

Ia mencontohkan adanya beberapa video dari daerah miskin yang memperlihatkan siswa SD tidak menghabiskan makan bergizi gratis.

Alasannya, makanan tersebut dibawa pulang untuk ibunya.

Yang dalam pengakuan dia, ibunya belum makan adiknya belum makan maka anak itu mulai belajar tentang etiket dari awal dia simpan makanan itu,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (24/1/2025).

Menurut Rocky, hal itu juga memperlihatkan kesulitan yang dialami sejumlah keluarga di Indonesia.

Ia pun mengungkit Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait kesulitan yang dialami masyarakat Indonesia.

“Keluarga-keluarga kita itu betul-betul sedang parah-parahnya itu akibat dari perencanaan ugal-ugalan yang dibuat oleh Presiden Jokowi sebelumnya yang tidak mempedulikan aspek sosial. Ada bantuan BLT tapi itu dihubungkan dengan kepentingan politik Jokowi pada waktu itu kan Nah sekarang akibatnya kita terima itu,” kata Rocky.

Selain itu, Rocky melihat instruk Presiden Prabowo Subianto itu mengedepankan prinsip pembelaan kepada rakyat.

“Artinya pembelaan piring-piring emak-emak, pembelaan kehidupan sosial yang makin lama makin terpapar oleh kemiskinan,” katanya.

Pemangkasan anggaran itu, kata Rocky, sebagai upaya Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan.

KLIK SELENGKAPNYA: Rocky Gerung Komentari Poster Touring Bareng Jokowi yang viral. Ia bandingkan dengan Titiek Soeharto Naik Amfibi Tinjau Pembongkaran Pagar Laut.

Contohnya hasil pemangkasan anggaran itu, kata Rocky, dapat dialihkan untuk menjamin program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terus berjalan.

Ia mengakui penghematan anggaran dengan cara memangkas kebutuhan tersier dan sekunder dari lembaga dan kementerian. Pasalnya, anggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa diutak-atik.

“Jadi semua tema Presiden Prabowo adalah tema untuk memelihara peradaban. Minimal kita yaitu kesehatan dan dapur emak-emak kan itu dasarnya tuh jadi itu yang kelihatannya akan jadi paradigma penuntun dari kebijakan Presiden Prabowo,” katanya.

Di sisi lain, Rocky melihat banyak menteri yang menjerit karena anggarannya berkurang semisal perjalanan ke luar negeri, pembelian kendaraan dinas atau kebutuhan kementerian.

“Penghematan sebanyak kira-kira Rp 300 Triliun dan itu pasti setara dengan kebutuhan untuk memberi makan 15 juta atau 8 juta sementara ini dari murid-murid SD kita,” katanya.

Instruksi Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan tujuh instruksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Inpres itu diteken pada 22 Januari 2025.

Bukan cuma kepada jajaran kementerian, instruksi itu juga menyasar ke pemerintah daerah. Bahkan, ada perintah agar anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen.

Selengkapnya berikut poin terkait instruksi Presiden Prabowo kepada gubernur hingga bupati terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam poin keempat:

“Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen (lima puluh persen).

3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Sauan Regional.

4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.”

Dalam instruksi ini ditargetkan, negara bakal menghemat anggaran hingga Rp 306,6 triliun dengan perincian anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Adapun target tersebut tertuang dalam poin kedua Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

“Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tuju juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

a. Anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000 (du ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).

b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Setelah adanya revisi anggaran terkait penghematan tersebut, tiap kementerian atau lembaga wajib menyampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Prabowo menegaskan dirinya telah memotong perjalanan dinas lebih dari 50 persen.

Dia menegaskan hal tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 20 triliun.

Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

“Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga melarang jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar kegiatan seremonial.

Dia mengatakan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dicoret.

“Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini hari itu, kita tidak anggarkan,” ujar Prabowo.

“Perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir 15 orang sisanya di video conference,” ucapnya. (TribunJakarta/TribunJabar)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

24/01/2025 22:23
Prabowo Pangkas Anggaran Demi Hemat Rp 306,6 T, Rocky Gerung: Berita Buruk Bagi Menteri Asal Parpol

TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi untuk efisiensi anggaran demi penghematan sebesar Rp 306,6 triliun.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto itu merupakan peristiwa politik sekaligus evaluasi postur Kabinet Merah Putih.

“Saya kira keputusan presiden untuk memangkas anggaran dan menghemat Rp 300 Triliun itu juga jadi semacam berita buruk bagi menteri-menteri yang datang dari partai-partai yang sebetulnya dari awal mengincar anggaran itu sebagai tambahan sumbangan buat partai,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (24/1/2024).

Rocky menilai menteri-menteri tersebut dikirim oleh partai politik untuk misi internal yakni memanfaatkan keuangan negara untuk membiayai proyek-proyek partai politik.

Selain itu, kata Rocky, keputusan Prabowo itu merupakan ujian bagi para menteri apakah memiliki daya tahan psikologi yang cukup.

Para menteri yang tidak memiliki daya tahan, kata Rocky, akan merasa gelisah.

“Sementara tidak bisa nyolong kecil-kecilan atau bahkan nyolong yang sudah direncanakan,” imbuhnya.

Rocky melihat ada banyak menteri yang memboroskan anggaran. Ia mengungkit banyak kementerian yang belum memiliki staf serta gedungnya mesti berbagi.

“Jadi terlihat bahwa memang 100 hari ini akan ada perampingan sekaligus perampingan anggaran harus paralel dengan perampingan Kementerian,” imbuh Rocky.

Rocky pun memprediksi adanya kementerian yang tadinya dipisah akan disatukan kembali untuk menghemat anggaran. Terutama anggaran rutin meskipun bukan anggaran ASN yang tidak bisa dikurangi.

“Jadi hubungan antara penghematan ini dan sedikit ketegangan politik akan terjadi KIM Plus pasti akan sedikit risau bahwa mereka mengirimkan menteri tapi dengan dan akibat cuma duduk-duduk aja tuh enggak bisa lagi mempermainkan jabatan itu untuk jalan-jalan, untuk mengatur proyek supaya bisa dihasilkan semacam keuntungan terselubung dari proyek-proyek negara,” jelas Rocky.

KLIK SELENGKAPNYA: Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Pantau Langsung Pagar Laut Dibongkar. Rocky Gerung Lihat Sinyal Jokowi-Prabowo Masih Lekat atau Tak Nyambung Lagi.

Oleh karena itu, Rocky mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto menjadi taruhan dari menteri-menteri Kabinet Merah Putih.

“Sangat mungkin mereka dievaluasi karena harus ada penghematan anggaran sekaligus perampingan postur kabinet,” ujarnya.

Instruksi Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan tujuh instruksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Inpres itu diteken pada 22 Januari 2025.

Bukan cuma kepada jajaran kementerian, instruksi itu juga menyasar ke pemerintah daerah. Bahkan, ada perintah agar anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen.

Selengkapnya berikut poin terkait instruksi Presiden Prabowo kepada gubernur hingga bupati terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam poin keempat:

“Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen (lima puluh persen).

3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Sauan Regional.

4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.”

Dalam instruksi ini ditargetkan, negara bakal menghemat anggaran hingga Rp 306,6 triliun dengan perincian anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Adapun target tersebut tertuang dalam poin kedua Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

“Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tuju juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

a. Anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000 (du ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).

b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Setelah adanya revisi anggaran terkait penghematan tersebut, tiap kementerian atau lembaga wajib menyampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Prabowo menegaskan dirinya telah memotong perjalanan dinas lebih dari 50 persen.

Dia menegaskan hal tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 20 triliun.

Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

“Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga melarang jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar kegiatan seremonial.

Dia mengatakan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dicoret.

“Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini hari itu, kita tidak anggarkan,” ujar Prabowo.

“Perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir 15 orang sisanya di video conference,” ucapnya. (TribunJakarta/Tribunnews)

24/01/2025 21:52
Terseret Kasus Harun Masiku, Djan Faridz Memiliki Harta Kekayaan Rp 993 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com – Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Djan Faridz, resmi ikut terseret dalam pusaran kasus Harun Masiku. hal tersebut diketahui setelah KPK melakukan penggeledahan di kediamannya yang terletak di kawasan Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/1/2024).

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 2023, Djan Faridz tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 993,29 miliar setelah dikurangi dengan hutangnya yang mencapai sekitar Rp 1,97 miliar. Berikut perinciannya:

Aset Tanah dan Bangunan

Djan Faridz tercatat memiliki sejumlah aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai lokasi strategis, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia, aset properti miliknya tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bogor, dan Tangerang, dengan total nilai yang diperkirakan mencapai Rp 569 miliar. Hal ini menunjukkan adanya diversifikasi properti yang cukup signifikan, yang mencakup 98 bidang tanah dan bangunan.

Selain itu, Djan Faridz juga tercatat memiliki properti di luar negeri, tepatnya di Singapura. Keberadaan aset properti internasional ini menambah dimensi internasional dalam portofolio kekayaannya. Memiliki tanah dan bangunan di berbagai lokasi strategis tentu meningkatkan nilai aset secara keseluruhan, dan menunjukkan bahwa Djan Faridz memiliki pengaruh ekonomi yang cukup besar di pasar properti, baik domestik maupun internasional.

Alat Transportasi dan Mesin

Selain properti, Djan Faridz juga memiliki beberapa kendaraan mewah yang tercatat dalam laporan harta kekayaannya. Di antaranya, terdapat mobil Daihatsu Rocky tahun 1993 yang dihargai sekitar Rp 43,7 juta dan Mercedes Benz Sedan tahun 1985 dengan nilai sekitar Rp 55 juta.

Kedua kendaraan ini, meskipun relatif tua, tetap menunjukkan kelas dan status sosial pemiliknya, yang sering kali berhubungan dengan dunia bisnis dan politik. Meskipun tidak sebesar kekayaan properti dan surat berharga yang dimilikinya, kendaraan mewah ini tetap menjadi bagian penting dari portofolio aset bergerak Djan Faridz.

Kendaraan-kendaraan ini, meskipun memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan aset properti dan surat berharga, tetap mencerminkan gaya hidup mewah yang banyak dimiliki oleh individu dengan kekayaan besar.

Harta Bergerak Lainnya dan Surat Berharga

Selain tanah, bangunan, dan kendaraan, Djan Faridz juga memiliki sejumlah harta bergerak lainnya yang diperkirakan bernilai sekitar Rp 20,1 miliar. Harta bergerak lainnya ini bisa mencakup berbagai macam aset seperti perhiasan, koleksi seni, atau barang berharga lainnya yang tidak disebutkan secara rinci dalam laporan LHKPN.

Di samping itu, Djan Faridz memiliki surat berharga yang tercatat dalam laporan LHKPN-nya, dengan nilai yang sangat besar, mencapai Rp 236,65 miliar. Surat berharga ini bisa berupa saham, obligasi, atau instrumen investasi lainnya yang memberi Djan Faridz pendapatan pasif.

Kas dan Setara Kas

Djan Faridz juga tercatat memiliki kas dan setara kas yang cukup besar, dengan jumlah sekitar Rp 169,29 miliar. Jumlah yang sangat besar ini menunjukkan kestabilan finansial yang dimilikinya, yang memberikan likuiditas untuk berbagai keperluan. Kas dan setara kas biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan sebagai cadangan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi atau keperluan mendesak lainnya.

Meskipun memiliki jumlah kas yang besar, posisi keuangan Djan Faridz kini tengah berada dalam sorotan publik. Keterlibatannya dalam kasus korupsi Harun Masiku yang tengah diselidiki oleh KPK berpotensi memengaruhi stabilitas finansialnya.

Rincian Kekayaan

Secara keseluruhan, Djan Faridz tercatat memiliki total kekayaan senilai Rp 993,29 miliar dalam laporan LHKPN 2023. Setelah dikurangi dengan hutangnya yang mencapai sekitar Rp 1,97 miliar, total harta yang dimilikinya adalah sekitar Rp 993,29 miliar. Kekayaan ini mencakup berbagai macam aset yang tersebar di sektor properti, kendaraan, surat berharga, serta kas.

Meskipun sudah memiliki jumlah kekayaan yang sangat besar, keterlibatannya dalam kasus korupsi Harun Masiku bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai kekayaannya di masa depan.

Dengan kekayaan yang sangat besar, Djan Faridz kini tengah menjadi sorotan publik, terutama setelah keterlibatannya dalam kasus korupsi yang beredar. Kasus ini tentu menjadi pusat perhatian, mengingat posisi kekayaan yang dimilikinya sangat signifikan.

23/01/2025 12:37
Rencana Pram-Rano Bangun Rusun di Atas Sekolah hingga Kantor Pemerintahan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel mengungkap rencana untuk memperbanyak rumah susun mix-used di Jakarta.

Hal ini dibeberkan Pengamat Tata Kota yang juga anggota Tim Transisi Pram-Rano, Nirwono Joga terkait upaya pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih dalam menyediakan hunian layak bagi warga Jakarta, sekaligus mengoptimalkan penggunaan aset pemerintah yang ada.

Nirwono bilang, saat ini pihaknya sudah meminta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) untuk melakukan pendataan terkait lokasi aset milik pemerintah yang memiliki luas lebih dari satu hektare, seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, puskesmas, dan sekolah negeri.

“Kami sedang mendata lokasi-lokasi tersebut, termasuk SD, SMP, SMA yang merupakan tanah negara,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (22/1/2025).

Promoni disebut Nirwono, memberikan instruksi agar pembangunan rusun bisa dilakukan di lokasi yang ‘clean and clear’ agar sesuai dengan peruntukan dan tidak melanggar rencana tata ruang.

“Pembangunan rusun ini akan memperhatikan peruntukan lahan yang sudah ada dalam rencana tata ruang Jakarta 2022-2024,” ujarnya.

Pembangunan rusun dengan sistem mix-used ini dinilai dapat mengoptimalkan berbagai fungsi lahan yang ada tanpa mengubah peruntukan dasar lahan tersebut.

Nantinya, pada lantai dasar akan dibangun ruang terbuka hijau (RTH) atau taman sebagai area publik.

lihat foto
KLIK SELENGKAPNYA: Rocky Gerung Menyinggung Abuse of Power terkait Kasus Anggota Damkar Kota Depok, Sandi Butar Butar. Prabowo Harus Beri Atensi Khusus Kasus Lokal.

Kemudian, lantai 1 sampai 3 bisa difungsikan sebagai kantor kelurahan, kantor kecamatan, atau puskesmas.

Sedangkan untuk parkir komersial nantinya bisa dibangun di ruang bawah tanah (basement) dan diharapkan bisa memberikan subsidi untuk perawatan rusun.

“Fasilitas parkir ini akan mendukung keberlanjutan proyek, terutama untuk mereka yang tidak mampu membayar biaya sewa hunian,”

Selanjutnya, pada lantai 4 sampai 5 bisa dibangun area untuk kegiatan anak muda, seperti UMKM, virtual office, dan kafe guna mendukung aktivitas ekonomi dan menciptakan ruang produktif di kawasan tersebut.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

22/01/2025 14:40
Tingkat Kepuasan Publik 100 Hari Pemerintah Prabowo Lampaui Jokowi, Pj Teguh: Kami Bangga

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNHAJARTA.COM, GAMBIR – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengapresiasi 100 hari kinerja pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Apalagi berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran terbilang sangat tinggi di angka 80,9 persen.

“Sebagai pemerintah daerah, sebagai pemerintah provinsi, kami ikut bangga ya bahwasannya penilaian tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan bapak Prabowo dan bapak Gibran sungguh sangat tinggi,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Tingginya angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran ini pun disebut Teguh jadi pelecut semangat Pemprov DKI untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga diharapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta juga sama baiknya.

“Kami senang, kami bangga, dan kami juga di tingkat pemerintah provinsi mestinya juga harus bisa berbuat seperti itu,” ujarnya.

Teguh pun menekankan komitmen Pemprov DKI untuk terus berkolaborasi dan mendukung setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pusat.

Seperti salah satunya program makan bergizi gratis (MBG) yang disebut Teguh, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk menyukseskan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu.

lihat foto
KLIK SELENGKAPNYA: Rocky Gerung Menyinggung Abuse of Power terkait Kasus Anggota Damkar Kota Depok, Sandi Butar Butar. Prabowo Harus Beri Atensi Khusus Kasus Lokal.

“Kami harus mendukung setiap program strategis pemerintah pusat dalam berbagai hal, katakanlah kemarin misalnya dalam hal perumahan, kami support. Dalam hal misalnya MBG, kami juga dangat support,” tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terhadap 1.000 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia menyatakan puas dengan kinerja Prabowo-Gibran di 100 hari pertamanya ini.

Jajak pendapat yang dilakukan pada periode 4 Januari hingga 10 Januari 2025 ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.

Sementara itu, hanya 19,1 persen responden yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran ini.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada periode awal pemerintah Jokowi saat berpasangan dengan Jusuf Kalla pada 2014-2019, tingkat kepuasan publik di 100 hari pertama hanya sebesar 65,1 persen.

Sedangkan di periode keduanya pada 2019-2024, saat Jokowi berpasangan dengan Ma’ruf Amin, tingkat kepuasan publik berkisar di angka 75,6 persen.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

22/01/2025 13:56
Anggaran MBG Rp71 Triliun, Lia Amalia: Gaji Guru Honorer di Bawah Rp500 Ribu Per Bulan, Bisa Makan Apa?

Dalam video yang beredar, Pengamat Politik Rocky Gerung menyemprot program unggulan Presiden Prabowo, MBG.

“Dosen dibatalkan intensifnya, guru gajinya dikurangi. Jadi ada bayangan, anak-anak makannya bergizi, gurunya kekurangan gizi,” kata Rocky.

Sebelumnya, dalam sebuah rekaman video yang beredar, guru Bahasa Inggris bernama Empan Supandi (51) menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan.

Empan, yang setiap hari harus menempuh jarak 12 kilometer untuk mengajar, sering mendapat tumpangan dari para pengendara baik hati.

“Saya berterima kasih kepada mereka yang sudah memberikan bantuan. Itu rezeki dari Allah SWT,” ucapnya.

Dengan gaji Rp200 ribu per bulan sebagai guru honorer, Empan mengaku tak punya banyak pilihan selain bersyukur atas apa yang diberikan oleh Sang Pencipta.

“Rezeki itu ada dari mana saja. Contoh saya, dari 2011 sampai sekarang, selalu ada jalan. Kalau libur, saya berkebun di sawah peninggalan orang tua,” tuturnya.

Ia juga menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak-anaknya, mengutamakan ilmu dan pengalaman di atas materi.

“Saya selalu bilang ke anak-anak, jangan dulu mencari finansial, tapi cari pengalaman. Kalau punya ilmu, kembangkan,” tambahnya.

(Muhsin/fajar)

21/01/2025 21:14
Aksi Bersih Sampah, Containder dan Sucofindo Libatkan 500 Relawan di Pantai Bali

Bali: Aksi bersih pantai di Pantai Padma, Legian, Bali diselenggarakan oleh start-up digitalisasi pengelolaan sampah, Containder, sukses mengumpulkan 256 kilogram sampah hanya dalam waktu kurang dari dua jam. Kegiatan yang melibatkan lebih dari 500 pemuda-pemudi Bali dan anggota Tunas Indonesia Raya (TIDAR) ini mendapat dukungan dari Sucofindo, BUMN yang fokus pada isu lingkungan dan perubahan iklim.

Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Wayan Puspa Negara, menyebut aksi ini sebagai rekor pembersihan pantai tercepat di wilayahnya. “Kurang dari dua jam, Pantai Padma kembali bersih. Ini adalah prestasi yang patut diapresiasi,” ujarnya.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati, Anggota DPR RI Kawendra Lukistian dan Rocky Candra, Wakil Ketua DPRD Denpasar Ida Bagus Yoga, serta Founder Containder, Billy Mambrasar.

Dalam sambutannya, Rahayu Saraswati menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di Bali yang menjadi destinasi wisata utama Indonesia.

“Sampah menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Inisiatif dari Containder ini sangat menarik karena tidak hanya mengatasi sampah, tetapi juga menciptakan ekonomi sirkular yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Rahayu. Ia berharap kegiatan serupa dapat diterapkan di berbagai wilayah Indonesia.

Baca: YEC dan Pertamina Ajak Pelajar Peduli Lewat Sekolah Energi Berdikari

Senada dengan Rahayu, Ida Bagus Yoga menekankan pentingnya menjaga keindahan Bali. “Bali hidup dari sektor pariwisata. Apa jadinya jika keindahan alamnya tertutup oleh sampah? Terima kasih kepada Containder atas kepeduliannya terhadap lingkungan Bali,” kata politisi yang akrab disapa Gus Yoga ini.

Billy Mambrasar, Founder Containder, mengungkapkan kegiatan ini merupakan bagian dari visi jangka panjang start-up tersebut. Selain melibatkan 400 relawan dan 10 SMA di Bali, Containder berencana memperluas programnya ke 10 provinsi lain pada 2025.

“Tahun ini kami fokus memberdayakan komunitas lokal untuk mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab. Kerjasama kami dengan Sucofindo juga bertujuan mendorong ekonomi sirkular melalui program bank sampah,” ujar Billy. Sebelumnya, Containder telah berhasil mengumpulkan 300 ton sampah plastik di Biak dalam setahun.

Kurniawan, Kepala Dukungan Bisnis Cabang Denpasar Sucofindo, berharap kolaborasi ini terus berlanjut. “Semoga gerakan ini bisa menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih peduli terhadap lingkungan,” harapnya.

Setelah aksi bersih pantai ini, Containder dan Sucofindo akan meluncurkan lomba pengumpulan sampah antar sekolah se-Provinsi Bali dengan hadiah Rp3.150.000 per ton sampah yang berhasil dikumpulkan. Grand launching program ini dijadwalkan pada 2 Februari 2025.

Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi masyarakat, diharapkan Bali terus menjadi contoh sukses pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Indonesia.

Bali: Aksi bersih pantai di Pantai Padma, Legian, Bali diselenggarakan oleh start-up digitalisasi pengelolaan sampah, Containder, sukses mengumpulkan 256 kilogram sampah hanya dalam waktu kurang dari dua jam. Kegiatan yang melibatkan lebih dari 500 pemuda-pemudi Bali dan anggota Tunas Indonesia Raya (TIDAR) ini mendapat dukungan dari Sucofindo, BUMN yang fokus pada isu lingkungan dan perubahan iklim.

Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Wayan Puspa Negara, menyebut aksi ini sebagai rekor pembersihan pantai tercepat di wilayahnya. “Kurang dari dua jam, Pantai Padma kembali bersih. Ini adalah prestasi yang patut diapresiasi,” ujarnya.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati, Anggota DPR RI Kawendra Lukistian dan Rocky Candra, Wakil Ketua DPRD Denpasar Ida Bagus Yoga, serta Founder Containder, Billy Mambrasar.

Dalam sambutannya, Rahayu Saraswati menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di Bali yang menjadi destinasi wisata utama Indonesia.

“Sampah menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Inisiatif dari Containder ini sangat menarik karena tidak hanya mengatasi sampah, tetapi juga menciptakan ekonomi sirkular yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Rahayu. Ia berharap kegiatan serupa dapat diterapkan di berbagai wilayah Indonesia.

Baca: YEC dan Pertamina Ajak Pelajar Peduli Lewat Sekolah Energi Berdikari

Senada dengan Rahayu, Ida Bagus Yoga menekankan pentingnya menjaga keindahan Bali. “Bali hidup dari sektor pariwisata. Apa jadinya jika keindahan alamnya tertutup oleh sampah? Terima kasih kepada Containder atas kepeduliannya terhadap lingkungan Bali,” kata politisi yang akrab disapa Gus Yoga ini.

Billy Mambrasar, Founder Containder, mengungkapkan kegiatan ini merupakan bagian dari visi jangka panjang start-up tersebut. Selain melibatkan 400 relawan dan 10 SMA di Bali, Containder berencana memperluas programnya ke 10 provinsi lain pada 2025.

“Tahun ini kami fokus memberdayakan komunitas lokal untuk mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab. Kerjasama kami dengan Sucofindo juga bertujuan mendorong ekonomi sirkular melalui program bank sampah,” ujar Billy. Sebelumnya, Containder telah berhasil mengumpulkan 300 ton sampah plastik di Biak dalam setahun.

Kurniawan, Kepala Dukungan Bisnis Cabang Denpasar Sucofindo, berharap kolaborasi ini terus berlanjut. “Semoga gerakan ini bisa menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih peduli terhadap lingkungan,” harapnya.

Setelah aksi bersih pantai ini, Containder dan Sucofindo akan meluncurkan lomba pengumpulan sampah antar sekolah se-Provinsi Bali dengan hadiah Rp3.150.000 per ton sampah yang berhasil dikumpulkan. Grand launching program ini dijadwalkan pada 2 Februari 2025.

Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi masyarakat, diharapkan Bali terus menjadi contoh sukses pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

19/01/2025 21:06
Rezim Jokowi Manfaatkan Kekuasaan Buat Kepentingan Pribadi & Politik

GELORA.CO – Seorang pejabat di Kementerian Perhubungan mengungkapkan kesaksian yang mengejutkan berbagai pihak terkait dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Perhubungan era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Budi Karya Sumadi.

Dalam persidangan kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (DJKA), pejabat tersebut mengaku diperintahkan untuk mengumpulkan dana guna mendukung kampanye pemilihan Presiden Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019.

Pengamat politik, Rocky Gerung dan Jurnalis Senior Hersubeno Arief dalam podcast Rocky Gerung Official menilai, keterlibatan Budi Karya Sumadi, yang dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan Jokowi, menambah bobot dugaan tersebut.

“Sekarang, ada seorang pejabat di Kementerian Perhubungan yang membawahi soal perkeretaapian, yang menjadi saksi dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dia mengaku ditugaskan oleh Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi, untuk mengumpulkan uang bagi kampanye Pilpres 2019. Ini menunjukkan bagaimana sistem kekuasaan saat itu digunakan untuk mendesain penggalangan dana melalui berbagai hierarki birokrasi, dari kementerian hingga kontraktor proyek,” ujar Rocky dalam podcastnya Rocky Gerung Official seperti dikutip Optika.id, Jumat (17/1/2025).

Rocky menjelaskan, dugaan ini menguatkan tuduhan sebelumnya bahwa rezim Jokowi memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan politik. Dia menyoroti hierarki sistemik dalam kasus ini, di mana menteri memerintahkan direktur jenderal, yang kemudian memberi tekanan kepada kepala dinas dan seterusnya hingga tingkat kontraktor.

“Ini bukan hanya korupsi biasa, tetapi korupsi yang terorganisasi dengan baik dalam satu orkestrasi kekuasaan. Fakta-fakta yang baru dibuka ini menunjukkan bahwa ada orkestrasi yang terjadi dalam pengumpulan dana untuk pemilu, di mana Presiden Jokowi memerintahkan menterinya, menteri memerintahkan dirjen, dirjen memerintahkan kepala dinas, dan seterusnya,” jelasnya gamblang.

Dia juga menyebut bahwa modus seperti ini memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis untuk memaksimalkan pengumpulan dana demi melanggengkan posisi kekuasaan.

“Jika kita telusuri lebih lanjut, akan terlihat ke mana arah dari kasus korupsi ini. Tidak mungkin kasus ini terus disembunyikan,” sambungnya.

Menurutnya, pengungkapan ini menunjukkan bahwa ada tim yang dibentuk untuk kepentingan Pemilu 2019, dengan pengumpulan uang yang terjadi di wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh pemerintah.

“Jika pejabat-pejabat di kementerian atau BUMN dipaksa mengumpulkan uang untuk kepentingan pemilu, artinya ada pola korupsi yang sama di seluruh sistem,” ujarnya.

Sesuai Penilaian OCCRP

Rocky juga menegaskan bahwa rezim Jokowi ini sesuai dengan penilaian lembaga OCCRP yang menyebutkan pemerintahan ini terlibat dalam praktik korupsi.

Rocky juga semakin yakin bahwa pengakuan ini memperkuat label yang diberikan OCCRP terhadap Jokowi sebagai pemimpin korup. Dia menyebutkan bahwa sertifikasi tersebut bukan tuduhan tanpa dasar, melainkan sebuah kenyataan yang mulai terbongkar.

Kasus ini diperkirakan akan membuka lebih banyak fakta lain di berbagai kementerian dan lembaga. Rocky mendesak para pejabat yang mengetahui atau pernah dipaksa terlibat dalam praktik korupsi di era Jokowi untuk bersuara dan melapor ke KPK. Menurutnya, langkah ini penting untuk mengembalikan moralitas politik dan demokrasi di Indonesia.

“Kejujuran adalah kunci. Mereka yang pernah ditekan untuk korupsi demi mendukung rezim harus berani mengungkapkan kebenaran. Ini bukan soal balas dendam, melainkan pemulihan integritas bangsa,” tegasnya.

Dengan pendekatan deduktif, Rocky menduga bahwa hampir seluruh kementerian, BUMN, dan instansi pemerintah berada dalam tekanan untuk menyumbang dana demi kepentingan politik Jokowi.

Dia menggambarkan ini sebagai bentuk pemerasan terstruktur, yakni pejabat dipaksa mengumpulkan dana untuk kampanye Jokowi-Amin pada Pilpres 2019 dengan cara yang melanggar hukum dan etika.

“Ini adalah pemerasan, yang merupakan bentuk korupsi,” tukasnya.

Menurutnya, pengungkapan ini menunjukkan bahwa korupsi bukanlah insiden terisolasi, melainkan praktik yang merasuki banyak lini pemerintahan. Dia menekankan bahwa dugaan korupsi di era Jokowi tampaknya dilakukan secara sistematis dan terorganisir.

Dia mengkritik rezim Jokowi yang cenderung menyembunyikan praktik-praktik korupsi dan menyebut pengakuan pejabat Kemenhub ini sebagai pintu gerbang untuk mengungkap lebih banyak fakta besar lainnya.

Tanggung Jawab Pemerintahan Prabowo

Rocky menekankan bahwa era pemerintahan Presiden Prabowo, yang baru berjalan beberapa bulan ini, memiliki tanggung jawab besar untuk menuntaskan kasus-kasus seperti ini.

“Prabowo telah berjanji memberantas korupsi, dan ini adalah momen untuk membuktikan komitmen tersebut,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa keberanian KPK dan penegak hukum lainnya akan diuji, mengingat laporan-laporan dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan lingkarannya selama ini sering kali terhenti tanpa kejelasan.

“Sekarang saatnya untuk membuka semuanya, agar tidak ada lagi kebohongan,” ujarnya.

Rocky juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak gentar menghadapi tekanan politik dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan!

Sidang Kasus Korupsi DJKA

Diketahui, para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan diduga ditugasi mengumpulkan uang untuk membantu pemenangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

Hal tersebut terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dengan terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (13/1/2025), dengan agenda pemeriksaan mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub Danto Restyawan sebagai saksi.

Danto mengatakan pada tahun 2019, Direktur Prasarana Kemenhub Zamrides yang mendapat tugas dari Menteri Perhubungan untuk mengumpulkan uang sekitar Rp5,5 miliar guna keperluan pemenangan pada pilpres.

Saat itu, Danto masih menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub. Dia menuturkan uang tersebut dikumpulkan dari para PPK di DJKA yang bersumber dari para kontraktor proyek perkeretaapian.

“Informasinya Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK,” katanya pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu.

Kemudian, Danto diperintahkan oleh Menhub untuk menjadi pengganti Zamrides sebagai pengumpul dana dari para PPK.

Ia menjelaskan ada sembilan PPK yang menyetor masing-masing sekitar Rp600 juta, termasuk terdakwa Yofi Akatriza.

Setoran lain yang berasal dari fee kontraktor, kata Danto, ditujukan untuk membeli 25 ekor hewan kurban.

Selain itu, Biro Umum Kementerian Perhubungan juga diminta patungan sebesar Rp1 miliar untuk keperluan bahan bakar pesawat Menhub saat kunjungan ke Sulawesi.

Sementara secara pribadi, Danto menerima uang dari terdakwa Yofi Okatriza sebesar Rp595 juta yang seluruhnya telah dikembalikan melalui penyidik KPK.

Sebelumnya, mantan PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza menerima suap Rp55,6 miliar dari belasan kontraktor pelaksana proyek di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada kurun waktu 2017 hingga 2020.

Selain uang, terdakwa juga menerima hadiah berupa barang dengan nilai mencapai Rp1,9 miliar.

Operasi Tangkap Tangan KPK

Dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan ini bermula dari operasi tangkap tangan pada April 2023. KPK awalnya menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap proyek pembangunan dan pemeliharaan rel di Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Enam dari 10 tersangka itu berperan sebagai pemberi suap. Sedangkan empat lainnya adalah penerima suap.

Belakangan, jumlah trsangka bertambah menjadi 17 orang dan satu perusahaan. Salah satunya adalah Yofi Oktarisza yang pernah menjadi PPK BTP Semarang pada 2017 hingga 2021.

Seperti dilansir Majalah Tempo dalam laporannya berjudul Siapa Saja Penikmat Duit Korupsi Proyek Rel Kereta Api, sejumlah nama diduga menerima aliran dana dari duit haram tersebut. Salah satunya adalah seseorang yang diklaim sebagai kerabat dekat Presiden Jokowi, yaitu Wahyu Purwanto. Dia diduga turut menikmati uang suap itu.

Hal ini berdasarkan sejumlah fakta penting yang terungkap dalam persidangan dan salinan putusan Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian. Dia adalah salah satu tersangka dalam kasus korupsi tersebut.

Harno terbukti menerima suap sebesar Rp 3,2 miliar dari pengusaha pelaksana proyek rel kereta api Jawa Tengah, Dion Renato Sugiarto. Akibat perbuatannya, dia pun divonis lima tahun penjara dan denda Rp 300 juta pada 11 Desember 2023.

Dalam persidangan, Harno mengungkapkan mengenal Wahyu Purwanto setelah dikenalkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Harno menuturkan, Menteri Budi kerap menitipkan kenalannya untuk menggarap proyek kereta api. “Wahyu berpartisipasi memberikan Rp 100 juta,” kata Harno seperti tertulis dalam putusannya.

Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memeriksa Wahyu sebagai saksi pada Kamis, 30 November 2023 lalu. Nama Wahyu juga disebut Dion Renato, terdakwa kasus korupsi rel kereta api, dalam persidangannya pada 16 November 2023.

18/01/2025 10:49