Xcloud.id

Tag: Rocky Gerung

  • Rocky Gerung Usul Emak-emak Ambil Alih Peran Distribusi MBG

    Rocky Gerung Usul Emak-emak Ambil Alih Peran Distribusi MBG

    GELORA.CO -Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti aspek manajemen program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, program ini masih memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait efektivitas distribusi dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak.

    Rocky mengusulkan agar peran emak-emak lebih dioptimalkan dalam program ini. Ia menilai, jika distribusi makanan dilakukan langsung oleh para ibu di tingkat RT dan komunitas, maka kualitas gizi serta efektivitas program dapat lebih terjamin.

    “Kalau emak-emak yang ambil fungsi program makan gratis itu bisa lewat RT dan komunitas, maka akan lebih terjamin. Karena langsung ada kedekatan psikologis antara ibu dan anak-anaknya,” ujar Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 30 Januari 2025.

    Ia menekankan bahwa keterlibatan keluarga dalam program ini akan menjamin makanan yang disediakan benar-benar bergizi. Sebab, ibu yang memasak akan memastikan anak-anak mereka mendapatkan asupan terbaik.

    Sebaliknya, Rocky mengkhawatirkan jika penyediaan makanan diserahkan kepada perusahaan atau event organizer, kualitas dan ketepatan sasaran program bisa menjadi masalah. 

    “Saya kira yang mesti diperhatikan oleh pemerintah soal manajemen penyaluran yang berbasis care,” pungkasnya.

  • Publik Ingin Prabowo Reshuffle Kabinet

    Publik Ingin Prabowo Reshuffle Kabinet

    GELORA.CO -Publik menghendaki Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih sebagai bagian dari upaya rasionalisasi pemerintahan. 

    Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung melalui kanal YouTube miliknya, Kamis 30 Januari 2025. Dia menegaskan, perampingan kabinet menjadi langkah yang nyata untuk menghemat anggaran.

    “Kan tidak mungkin gaji itu dikurangi, maka yang paling mungkin adalah merampingkan kabinet,” ujar Rocky seperti dikutip RMOL.

    Ia juga menyoroti bahwa evaluasi terhadap para menteri menjadi krusial, terutama bagi mereka yang sejak awal dipilih bukan berdasarkan kapasitas, melainkan sekadar untuk memenuhi kepentingan politik tertentu.

    “Momentum perampingan ini ada karena presiden bisa langsung mengevaluasi menteri-menteri yang sejak awal hanya ditempatkan untuk memenuhi hak KIM plus,” ungkap Rocky.

    Lebih lanjut, dosen ilmu filsafat itu menyatakan bahwa publik menginginkan adanya kocok ulang kabinet. Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.

    “Perampingan berarti reshuffle, dan reshuffle berarti ada yang harus diberhentikan. Itulah yang diinginkan oleh publik,” tandasnya.

  • AHY Terseret Sertifikat HGB Pagar Laut, Rocky Gerung Sebut Mulyono Menjebak SBY

    AHY Terseret Sertifikat HGB Pagar Laut, Rocky Gerung Sebut Mulyono Menjebak SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terseret dalam pusaran kasus penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) area pagar laut di Tangerang.

    Terkait hal itu, pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara. Apalagi diketahui pagar laut sepanjang 30 kilometer itu hingga kini masih viral dan jadi pembahasan hangat publik.

    Menurut Rocky, kasus pagar laut harus terungkap dari pertanyaan inti tentang kepentingan siapa yang ada di baliknya.

    “Bambu itu akhirnya meruncing pada satu pertanyaan mendasar kepentingan siapa sebetulnya yang mengakibatkan laut itu dipagari?”

    “Memang soal yang sifatnya politis di era Pak Jokowi itu yang jadi sasaran investigasi sekarang kan.”

    “Mau menterinya AHY atau siapa pun tetapi orang tetap ingin tahu perintah siapa yang memungkinkan hal yang melanggar hukum itu dilakukan oleh PIK 2,” kata Rocky di channel Youtube Rocky Gerung Official yang tayang pada Rabu (29/1/2025).

    Dalam menyelidiki dalang pagar laut, Rocky menekankan pentingnya latar waktu penerbitan HGB dan SHM, yakni sebelum Jokowi lengser.

    “Orang mau tahu kenapa di era Pak Jokowi pagar itu dibuat? Kenapa sebelum Pak Jokowi lengser HGB itu diterbitkan? Jadi kelihatannya itu yang akan jadi sasaran penelitian kan.”

    “Mestinya mudah sekali itu mereka yang aparat kejaksaan, polisi, KPK, itu kan bisa mulai memberi semacam keterangan awal entah itu sifatnya penelitian, penyelidikan, tapi rakyat ingin ada kejelasan yang bertanggung jawab siapa yang diuntungkan siapa yang dirugikan siapa,” ujar Rocky.

  • Penghematan Anggaran Paling Masuk Akal Rampingkan 50 Persen Kabinet

    Penghematan Anggaran Paling Masuk Akal Rampingkan 50 Persen Kabinet

    GELORA.CO -Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikomentari pengamat politik Rocky Gerung.

    Menurutnya, situasi ini sangat dilematis, sebab meskipun penghematan diperlukan, hal itu dapat menghambat perputaran uang dan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

    “Jadi sebetulnya penghematan uang negara itu punya efek menyebabkan konsumsi tidak tumbuh di daerah,” kata Rocky Gerung lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 30 Januari 2025.

    Di sisi lain, Rocky menilai langkah Prabowo ini menunjukkan sikap keprihatinan terhadap pemborosan anggaran yang mungkin terjadi selama 10 tahun terakhir di era Jokowi.

    Rocky menyarankan agar penghematan anggaran ini diiringi dengan perampingan kabinet. Dengan memangkas kabinet, biaya birokrasi yang membengkak dapat ditekan.

    “Pangkas juga 50 persen kabinetnya, itu kan lebih masuk akal lebih mudah diterima aspek keadilannya,” sambungnya.

    Masyarakat akan memahami bahwa meskipun mereka membayar pajak dan tidak mendapatkan limpahan proyek pemerintah dalam bentuk aktivitas daerah, seminar, atau perjalanan dinas, mereka melihat bahwa presiden juga melakukan penghematan dengan memangkas ukuran kabinet. 

    “Jadi itu yang kita sebut keseimbangan. Penghematan itu juga sekaligus penghormatan terhadap efisiensi,” pungkas dosen ilmu filsafat itu.

  • Cara Bikers Nikmati Gugusan Gunung Sumbing, Sindoro, Prau, dari Puncak Telomoyo

    Cara Bikers Nikmati Gugusan Gunung Sumbing, Sindoro, Prau, dari Puncak Telomoyo

    Jakarta –

    Bikers bisa menikmati pemandangan menakjubkan berupa gugusan gunung Sumbing, Sindoro, dan Prau, dari puncak gunung Telomoyo, di Magelang. Bikers diperbolehkan membawa motor ke gunung ini untuk menikmati pemandangan pagi yang menakjubkan.

    Puncak Telomoyo sedang viral di media sosial belakangan ini. Soalnya, gunung yang berlokasi di Desa Pandean, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini menawarkan pemandangan yang sangat indah, yang mana hal itu bisa diakses menggunakan moda transportasi kegemaran masyarakat Indonesia: sepeda motor.

    Menikmati gugusan gunung Sumbing, Sindoro, Prau, dari puncak Telomoyo Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Gunung Telomoyo memiliki ketinggian sekitar 1.996 mdpl dan merupakan gunung api yang berbentuk strato (kerucut), tetapi belum pernah tercatat meletus. Gunung yang bisa diakses melalui Dalangan, Ngablak, ini boleh didaki menggunakan kendaraan roda dua (motor), namun tidak untuk kendaraan roda empat (mobil).

    detikOto pun berkesempatan mencoba wisata pegunungan yang ramah bagi kalangan para bikers ini. Rute yang dipilih yakni Jakarta-Weleri (Kendal)-Temanggung-Telomoyo (Magelang). Sebenarnya gunung Telomoyo juga bisa diakses dari Pekalongan atau Batang. Namun di dua kabupaten tersebut sedang dilanda banjir juga longsor, sehingga pilihan yang paling aman adalah via Weleri. Jakarta ke Telomoyo via Weleri berjarak sekitar 536 km dan bisa ditempuh dalam waktu antara 12-13 jam, tanpa beristirahat.

    Sri, salah satu pemilik warung makan di Telomoyo, mengatakan, akhir-akhir ini, terutama ketika libur panjang, puncak Telomoyo selalu ramai pengunjung. Jadi, disarankan kepada para pengunjung supaya datang pagi hari sekali supaya bisa mendapatkan spot foto atau parkiran motor di puncak. Oh iya, pengelola mengenakan Rp 15 ribu untuk tiket masuk.

    Menikmati gugusan gunung Sumbing, Sindoro, Prau, dari puncak Telomoyo Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    “Telat-telatnya jam 5 atau 6 pagi sudah naik ke atas. Karena kalau kondisinya benar-benar sangat ramai, biasanya pengelola akan menutup sementara,” ujar Sri. Supaya tidak terlalu jauh menuju lokasi, pengunjung bisa mem-booking penginapan di sekitar lokasi. Atau jika sudah kehabisan kamar, bisa menumpang tidur sebentar di warung-warung yang berada di sekitar lokasi.

    Pengalaman detikOto, harus segera berangkat selepas subuh untuk mendapatkan tempat di atas. Di waktu-waktu itu pengunjung dari berbagai daerah biasanya sudah mulai berdatangan. Karena motor akan melewati medan ekstrem, pastikan kondisi sistem pengeremannya sehat ya.

    Jarak dari bawah hingga puncak relatif dekat dan bisa ditempuh hanya dalam beberapa menit. Jangan harap ada penyinaran yang memadai, karena sistem pencahayaan di jalur menuju puncak Telomoyo masih kurang. Selain itu waspadai juga kondisi aspal yang buruk dan sejumlah lubang jalanan yang mengintai.

    Selain menggunakan motor, pengunjung bisa mengakses puncak Telomoyo dengan mobil jip sewaan Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Usaha naik ke atas puncak Telomoyo pun memberi hasil yang memuaskan. Kami bisa menikmati udara pagi yang dingin dan segar, disertai gugusan gunung Sumbing, Sindoro, dan Prau yang berjajar rapi. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat-lihat kumpulan awan yang menumpuk, membentuk seperti kapas.

    “Puas rasanya melihat pemandangan gunung di sekitar dari puncak Telomoyo. Tidak mengecewakan. Apalagi saya memang punya hobi motoran dan naik gunung. Ini bisa jadi opsi tempat tujuan touring buat para biker,” kata Wisnu yang datang jauh-jauh dari Jakarta.

    Jika enggan menggunakan motor, calon pengunjung juga bisa menikmati fasilitas mobil jip untuk menuju gunung Telomoyo. Mobil yang kebanyakan berupa Daihatsu Taft dan Daihatsu Rocky model lawas ini ditawarkan dengan biaya sewa Rp 100 ribu per orang. Maksimal satu mobil bisa dinaiki 7 orang.

    (lua/riar)

  • Rocky Gerung Soroti Menteri Cari Sumbangan untuk Partai, Kebijakan Prabowo Bikin Kelabakan

    Rocky Gerung Soroti Menteri Cari Sumbangan untuk Partai, Kebijakan Prabowo Bikin Kelabakan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti soal menteri yang mencari sumbangan untuk partai.

    Jika menteri semacam itu, maka akan kelabakan dengan kebijakan efisiensi anggaran ala Presiden Prabowo.

    Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Rocky menilai Inpres yang akan menghemat anggaran sampai  Rp 306,6 triliun itu erupakan peristiwa politik sekaligus evaluasi postur Kabinet Merah Putih.

    “Saya kira keputusan presiden untuk memangkas anggaran dan menghemat Rp 300 Triliun itu juga jadi semacam berita buruk bagi menteri-menteri yang datang dari partai-partai yang sebetulnya dari awal mengincar anggaran itu sebagai tambahan sumbangan buat partai,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (24/1/2024).

    Rocky menilai menteri-menteri tersebut dikirim oleh partai politik untuk misi internal yakni memanfaatkan keuangan negara untuk membiayai proyek-proyek partai politik.

    Selain itu, kata Rocky, keputusan Prabowo itu merupakan ujian bagi para menteri apakah memiliki daya tahan psikologi yang cukup. 

    Para menteri yang tidak memiliki daya tahan, kata Rocky, akan merasa gelisah.

    KLIK SELENGKAPNYA: Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Pantau Langsung Pagar Laut Dibongkar. Rocky Gerung Lihat Sinyal Jokowi-Prabowo Masih Lekat atau Tak Nyambung Lagi.

    “Sementara tidak bisa nyolong kecil-kecilan atau bahkan nyolong yang sudah  direncanakan,” imbuhnya.

    Rocky melihat ada banyak menteri yang memboroskan anggaran. Ia mengungkit banyak kementerian yang belum memiliki staf serta gedungnya mesti berbagi.

    “Jadi terlihat bahwa memang 100 hari ini akan ada perampingan sekaligus perampingan anggaran harus paralel dengan perampingan Kementerian,” imbuh Rocky.

    Rocky pun memprediksi adanya kementerian yang tadinya dipisah akan disatukan kembali untuk menghemat anggaran. Terutama anggaran rutin meskipun bukan anggaran ASN yang tidak bisa dikurangi.

    “Jadi hubungan antara penghematan ini dan sedikit ketegangan politik akan terjadi KIM Plus pasti akan sedikit risau bahwa mereka mengirimkan menteri tapi dengan dan akibat cuma duduk-duduk aja tuh enggak bisa lagi mempermainkan jabatan itu untuk jalan-jalan, untuk mengatur proyek supaya bisa dihasilkan semacam keuntungan terselubung dari proyek-proyek negara,” jelas Rocky.

    Oleh karena itu, Rocky mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto menjadi taruhan dari menteri-menteri Kabinet Merah Putih.

    “Sangat mungkin mereka dievaluasi karena harus ada penghematan anggaran sekaligus perampingan postur kabinet,” ujarnya.

    Instruksi Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan tujuh instruksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Inpres itu diteken pada 22 Januari 2025.

    Bukan cuma kepada jajaran kementerian, instruksi itu juga menyasar ke pemerintah daerah. Bahkan, ada perintah agar anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen.

    Selengkapnya berikut poin terkait instruksi Presiden Prabowo kepada gubernur hingga bupati terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam poin keempat:

    “Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

    1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

    2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen (lima puluh persen).

    3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Sauan Regional.

    4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

    5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

    6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

    7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.”

    Dalam instruksi ini ditargetkan, negara bakal menghemat anggaran hingga Rp 306,6 triliun dengan perincian anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Adapun target tersebut tertuang dalam poin kedua Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

    “Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tuju juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

    a. Anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000 (du ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).

    b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

    Setelah adanya revisi anggaran terkait penghematan tersebut, tiap kementerian atau lembaga wajib menyampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025.

    Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Prabowo menegaskan dirinya telah memotong perjalanan dinas lebih dari 50 persen.

    Dia menegaskan hal tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 20 triliun.

    Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

    “Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga melarang jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar kegiatan seremonial.

    Dia mengatakan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dicoret.

    “Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini hari itu, kita tidak anggarkan,” ujar Prabowo. 

    “Perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir 15 orang sisanya di video conference,” ucapnya. (TribunJakarta/Tribunnews)

  • Pemerintah dan Ormas Harus Bersinergi Hadapi Tantangan Keberagaman di Indonesia

    Pemerintah dan Ormas Harus Bersinergi Hadapi Tantangan Keberagaman di Indonesia

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hamim Ilyas mengharapkan adanya sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat (ormas) dalam menghadapi tantangan keberagaman di Indonesia.

    Terlebih saat ini kerap terjadi konflik antar organisasi masyarakat di tanah air.

    Menurutnya, harus ada sinergi yang terjalin antara pemerintah dengan ormas untuk menjaga stabilitas sosial dan mengedepankan nilai keberagaman serta toleransi.

     “Organisasi yang benar untuk mencapai tujuan itu ada pengkaderan, ada pembinaan anggota, itu dilakukannya sehingga organisasi itu terus berlanjut,” kata Hamim Ilyas kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).

    Ia berpendapat, ormas dan organisasi keagamaan harus memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas dalam kaderisasi dan pembinaan di internal anggota.

    Menurutnya, pemerintah harus mengedukasi organisasi keagamaan tentang moderasi beragama dalam mendukung hidup berdampingan dalam kebhinekaan.

    Ia memberikan contoh dengan mempelajari agama secara komprehensif dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

    “Biasanya pemimpin ormasnya itu belajarnya hanya agama saja, ketika belajar agama, tidak paham kehidupan sekarang,” ungkap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga itu. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Rocky Gerung Menilai Putusan Presiden Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Demi Rakyat. Ia Menyinggung Hal itu Akibat Rencana Ugal-ugalan Jokowi.

    “Sebetulnya nggak bisa Al-Quran dan Hadis dipahami secara tekstual, seharusnya dipahami secara utuh, harus dipahami tujuan risalah Islam itu apa,” tambah Hamim.

    Sikap merasa paling benar, kata Hamim, yang mudah menyebabkan konflik antarumat beragama. 

    “Ketika yang dipelajari masa lalu, dan sekarang tidak relevan namun masih diyakini sebagai kebenaran mutlak, itu mungkin yang terjadi, mudah untuk membidahkan, mengkafirkan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan tidak hanya berperan sebagai wadah untuk kelompoknya saja, namun bisa bermanfaat antar sesama.

    Bisa dengan menyukseskan program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa melalui pengkaderan anggota yang anti korupsi, dan memiliki kompetensi di bidangnya. 

    “Potensinya itu di bidang kesehatan terjun di bidang kesehatan, kalau kemudian potensinya itu di bidang sosial kemunusiaan, ya terjun di bidang itu,” kata Hamim.

    Hamim berharap dengan wawasan kebangsaan kuat dan pemahaman moderasi beragama luas, kolaborasi pemerintah dengan organisasi masyarakat mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang beradab, aman dan damai.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Demi Rakyat, Rocky Gerung: Akibat Rencana Ugal-ugalan Jokowi

    Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Demi Rakyat, Rocky Gerung: Akibat Rencana Ugal-ugalan Jokowi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat Politik Rocky Gerung menilai instruksi Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran perjalanan dinas merupakan kabar baik bagi rakyat.

    Rocky Gerung menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, penghematan anggaran tersebut berdampak baik bila dialokasikan untuk program MBG.

    Ia mencontohkan adanya beberapa video dari daerah miskin yang memperlihatkan siswa SD tidak menghabiskan makan bergizi gratis. 

    Alasannya, makanan tersebut dibawa pulang untuk ibunya.

    Yang dalam pengakuan dia, ibunya belum makan adiknya belum makan maka anak itu mulai belajar tentang etiket dari awal dia simpan makanan itu,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (24/1/2025).

    Menurut Rocky, hal itu juga memperlihatkan kesulitan yang dialami sejumlah keluarga di Indonesia. 

    Ia pun mengungkit Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait kesulitan yang dialami masyarakat Indonesia.

    “Keluarga-keluarga kita itu betul-betul sedang parah-parahnya itu akibat dari perencanaan ugal-ugalan yang dibuat oleh Presiden Jokowi sebelumnya yang tidak mempedulikan aspek sosial. Ada bantuan BLT tapi itu dihubungkan dengan kepentingan politik Jokowi pada waktu itu kan Nah sekarang akibatnya kita terima itu,” kata Rocky.

    Selain itu, Rocky melihat instruk Presiden Prabowo Subianto itu mengedepankan prinsip pembelaan kepada rakyat.

    “Artinya pembelaan piring-piring emak-emak, pembelaan kehidupan sosial yang makin lama makin terpapar oleh kemiskinan,” katanya.

    Pemangkasan anggaran itu, kata Rocky, sebagai upaya Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Rocky Gerung Komentari Poster Touring Bareng Jokowi yang viral. Ia bandingkan dengan Titiek Soeharto Naik Amfibi Tinjau Pembongkaran Pagar Laut.

    Contohnya hasil pemangkasan anggaran itu, kata Rocky, dapat dialihkan untuk menjamin program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terus berjalan. 

    Ia mengakui penghematan anggaran dengan cara memangkas kebutuhan tersier dan sekunder dari lembaga dan kementerian. Pasalnya, anggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa diutak-atik.

    “Jadi semua tema Presiden Prabowo adalah tema untuk memelihara peradaban. Minimal kita yaitu kesehatan dan dapur emak-emak kan itu dasarnya tuh jadi itu yang kelihatannya akan jadi paradigma penuntun dari kebijakan Presiden Prabowo,” katanya.

    Di sisi lain, Rocky melihat banyak menteri yang menjerit karena anggarannya berkurang semisal perjalanan ke luar negeri, pembelian kendaraan dinas atau kebutuhan kementerian.

    “Penghematan sebanyak kira-kira Rp 300 Triliun dan itu pasti setara dengan kebutuhan untuk memberi makan 15 juta atau 8 juta sementara ini dari murid-murid SD kita,” katanya.

    Instruksi Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan tujuh instruksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Inpres itu diteken pada 22 Januari 2025.

    Bukan cuma kepada jajaran kementerian, instruksi itu juga menyasar ke pemerintah daerah. Bahkan, ada perintah agar anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen.

    Selengkapnya berikut poin terkait instruksi Presiden Prabowo kepada gubernur hingga bupati terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam poin keempat:

    “Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

    1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

    2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen (lima puluh persen).

    3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Sauan Regional.

    4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

    5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

    6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

    7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.”

    Dalam instruksi ini ditargetkan, negara bakal menghemat anggaran hingga Rp 306,6 triliun dengan perincian anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Adapun target tersebut tertuang dalam poin kedua Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

    “Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tuju juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

    a. Anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000 (du ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).

    b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

    Setelah adanya revisi anggaran terkait penghematan tersebut, tiap kementerian atau lembaga wajib menyampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025.

    Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Prabowo menegaskan dirinya telah memotong perjalanan dinas lebih dari 50 persen.

    Dia menegaskan hal tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 20 triliun.

    Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

    “Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga melarang jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar kegiatan seremonial.

    Dia mengatakan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dicoret.

    “Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini hari itu, kita tidak anggarkan,” ujar Prabowo. 

    “Perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir 15 orang sisanya di video conference,” ucapnya. (TribunJakarta/TribunJabar)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Prabowo Pangkas Anggaran Demi Hemat Rp 306,6 T, Rocky Gerung: Berita Buruk Bagi Menteri Asal Parpol

    Prabowo Pangkas Anggaran Demi Hemat Rp 306,6 T, Rocky Gerung: Berita Buruk Bagi Menteri Asal Parpol

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi untuk efisiensi anggaran demi penghematan sebesar Rp 306,6 triliun.

    Pengamat politik Rocky Gerung menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto itu merupakan peristiwa politik sekaligus evaluasi postur Kabinet Merah Putih.

    “Saya kira keputusan presiden untuk memangkas anggaran dan menghemat Rp 300 Triliun itu juga jadi semacam berita buruk bagi menteri-menteri yang datang dari partai-partai yang sebetulnya dari awal mengincar anggaran itu sebagai tambahan sumbangan buat partai,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (24/1/2024).

    Rocky menilai menteri-menteri tersebut dikirim oleh partai politik untuk misi internal yakni memanfaatkan keuangan negara untuk membiayai proyek-proyek partai politik.

    Selain itu, kata Rocky, keputusan Prabowo itu merupakan ujian bagi para menteri apakah memiliki daya tahan psikologi yang cukup. 

    Para menteri yang tidak memiliki daya tahan, kata Rocky, akan merasa gelisah.

    “Sementara tidak bisa nyolong kecil-kecilan atau bahkan nyolong yang sudah  direncanakan,” imbuhnya.

    Rocky melihat ada banyak menteri yang memboroskan anggaran. Ia mengungkit banyak kementerian yang belum memiliki staf serta gedungnya mesti berbagi.

    “Jadi terlihat bahwa memang 100 hari ini akan ada perampingan sekaligus perampingan anggaran harus paralel dengan perampingan Kementerian,” imbuh Rocky.

    Rocky pun memprediksi adanya kementerian yang tadinya dipisah akan disatukan kembali untuk menghemat anggaran. Terutama anggaran rutin meskipun bukan anggaran ASN yang tidak bisa dikurangi.

    “Jadi hubungan antara penghematan ini dan sedikit ketegangan politik akan terjadi KIM Plus pasti akan sedikit risau bahwa mereka mengirimkan menteri tapi dengan dan akibat cuma duduk-duduk aja tuh enggak bisa lagi mempermainkan jabatan itu untuk jalan-jalan, untuk mengatur proyek supaya bisa dihasilkan semacam keuntungan terselubung dari proyek-proyek negara,” jelas Rocky.

    KLIK SELENGKAPNYA: Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Pantau Langsung Pagar Laut Dibongkar. Rocky Gerung Lihat Sinyal Jokowi-Prabowo Masih Lekat atau Tak Nyambung Lagi.

    Oleh karena itu, Rocky mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto menjadi taruhan dari menteri-menteri Kabinet Merah Putih.

    “Sangat mungkin mereka dievaluasi karena harus ada penghematan anggaran sekaligus perampingan postur kabinet,” ujarnya.

    Instruksi Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan tujuh instruksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Inpres itu diteken pada 22 Januari 2025.

    Bukan cuma kepada jajaran kementerian, instruksi itu juga menyasar ke pemerintah daerah. Bahkan, ada perintah agar anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen.

    Selengkapnya berikut poin terkait instruksi Presiden Prabowo kepada gubernur hingga bupati terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam poin keempat:

    “Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

    1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

    2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen (lima puluh persen).

    3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Sauan Regional.

    4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

    5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

    6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

    7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.”

    Dalam instruksi ini ditargetkan, negara bakal menghemat anggaran hingga Rp 306,6 triliun dengan perincian anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Adapun target tersebut tertuang dalam poin kedua Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

    “Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tuju juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

    a. Anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000 (du ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).

    b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

    Setelah adanya revisi anggaran terkait penghematan tersebut, tiap kementerian atau lembaga wajib menyampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025.

    Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Prabowo menegaskan dirinya telah memotong perjalanan dinas lebih dari 50 persen.

    Dia menegaskan hal tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 20 triliun.

    Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

    “Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga melarang jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar kegiatan seremonial.

    Dia mengatakan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dicoret.

    “Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini hari itu, kita tidak anggarkan,” ujar Prabowo. 

    “Perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir 15 orang sisanya di video conference,” ucapnya. (TribunJakarta/Tribunnews)

  • Terseret Kasus Harun Masiku, Djan Faridz Memiliki Harta Kekayaan Rp 993 Miliar

    Terseret Kasus Harun Masiku, Djan Faridz Memiliki Harta Kekayaan Rp 993 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Djan Faridz, resmi ikut terseret dalam pusaran kasus Harun Masiku. hal tersebut diketahui setelah KPK melakukan penggeledahan di kediamannya yang terletak di kawasan Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/1/2024).

    Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 2023, Djan Faridz tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 993,29 miliar setelah dikurangi dengan hutangnya yang mencapai sekitar Rp 1,97 miliar. Berikut perinciannya:

    Aset Tanah dan Bangunan

    Djan Faridz tercatat memiliki sejumlah aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai lokasi strategis, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia, aset properti miliknya tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bogor, dan Tangerang, dengan total nilai yang diperkirakan mencapai Rp 569 miliar. Hal ini menunjukkan adanya diversifikasi properti yang cukup signifikan, yang mencakup 98 bidang tanah dan bangunan.

    Selain itu, Djan Faridz juga tercatat memiliki properti di luar negeri, tepatnya di Singapura. Keberadaan aset properti internasional ini menambah dimensi internasional dalam portofolio kekayaannya. Memiliki tanah dan bangunan di berbagai lokasi strategis tentu meningkatkan nilai aset secara keseluruhan, dan menunjukkan bahwa Djan Faridz memiliki pengaruh ekonomi yang cukup besar di pasar properti, baik domestik maupun internasional.

    Alat Transportasi dan Mesin

    Selain properti, Djan Faridz juga memiliki beberapa kendaraan mewah yang tercatat dalam laporan harta kekayaannya. Di antaranya, terdapat mobil Daihatsu Rocky tahun 1993 yang dihargai sekitar Rp 43,7 juta dan Mercedes Benz Sedan tahun 1985 dengan nilai sekitar Rp 55 juta.

    Kedua kendaraan ini, meskipun relatif tua, tetap menunjukkan kelas dan status sosial pemiliknya, yang sering kali berhubungan dengan dunia bisnis dan politik. Meskipun tidak sebesar kekayaan properti dan surat berharga yang dimilikinya, kendaraan mewah ini tetap menjadi bagian penting dari portofolio aset bergerak Djan Faridz.

    Kendaraan-kendaraan ini, meskipun memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan aset properti dan surat berharga, tetap mencerminkan gaya hidup mewah yang banyak dimiliki oleh individu dengan kekayaan besar.

    Harta Bergerak Lainnya dan Surat Berharga

    Selain tanah, bangunan, dan kendaraan, Djan Faridz juga memiliki sejumlah harta bergerak lainnya yang diperkirakan bernilai sekitar Rp 20,1 miliar. Harta bergerak lainnya ini bisa mencakup berbagai macam aset seperti perhiasan, koleksi seni, atau barang berharga lainnya yang tidak disebutkan secara rinci dalam laporan LHKPN.

    Di samping itu, Djan Faridz memiliki surat berharga yang tercatat dalam laporan LHKPN-nya, dengan nilai yang sangat besar, mencapai Rp 236,65 miliar. Surat berharga ini bisa berupa saham, obligasi, atau instrumen investasi lainnya yang memberi Djan Faridz pendapatan pasif.

    Kas dan Setara Kas

    Djan Faridz juga tercatat memiliki kas dan setara kas yang cukup besar, dengan jumlah sekitar Rp 169,29 miliar. Jumlah yang sangat besar ini menunjukkan kestabilan finansial yang dimilikinya, yang memberikan likuiditas untuk berbagai keperluan. Kas dan setara kas biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan sebagai cadangan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi atau keperluan mendesak lainnya.

    Meskipun memiliki jumlah kas yang besar, posisi keuangan Djan Faridz kini tengah berada dalam sorotan publik. Keterlibatannya dalam kasus korupsi Harun Masiku yang tengah diselidiki oleh KPK berpotensi memengaruhi stabilitas finansialnya.

    Rincian Kekayaan

    Secara keseluruhan, Djan Faridz tercatat memiliki total kekayaan senilai Rp 993,29 miliar dalam laporan LHKPN 2023. Setelah dikurangi dengan hutangnya yang mencapai sekitar Rp 1,97 miliar, total harta yang dimilikinya adalah sekitar Rp 993,29 miliar. Kekayaan ini mencakup berbagai macam aset yang tersebar di sektor properti, kendaraan, surat berharga, serta kas.

    Meskipun sudah memiliki jumlah kekayaan yang sangat besar, keterlibatannya dalam kasus korupsi Harun Masiku bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai kekayaannya di masa depan.

    Dengan kekayaan yang sangat besar, Djan Faridz kini tengah menjadi sorotan publik, terutama setelah keterlibatannya dalam kasus korupsi yang beredar. Kasus ini tentu menjadi pusat perhatian, mengingat posisi kekayaan yang dimilikinya sangat signifikan.