Tag: Rocky Gerung

  • Rocky Gerung Sebut IKN Senasib dengan Menara Babel

    Rocky Gerung Sebut IKN Senasib dengan Menara Babel

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung mempertanyakan terkait apa sebenarnya simbol dari Ibu Kota Negara (IKN).

    Pertanyaan ini muncul dari Rocky Gerung saat ia hadir di acara Indonesia Lawyers Club.

    Menurutnya, IKN itu layak Menara Babylonia yang hadir karena ambisi dari seorang manusia.

    “IKN itu simbol apa sebenarnya, satu-satunya simbol dari manusia, ambisi yang kemudian berantakan adalah babylonia tower,” kata Rocky Gerung.

    Namun, nyata itu runtuh karena kesalahan dari manusia yang penuh akan ambisi itu.

    Dalam artian menara atau IKN ini bisa runtuh karena dua faktor menurutnya yaitu runtuh karena ke dunguan atau runtuh karena ambisi itu sendiri.

    “Kita tahu sejarahnya, apakah menara itu runtuh karena ke dunguan,” tuturnya.

    “Dungu dalam artian tidak bisa lagi karena bercakap-cakap karena bahasa diotak-atik oleh satu kekuatan. Atau diruntuh karena ambisi?,” jelasnya.

    Di depan lawan bicara, Rocky menjelaskan alasan ketidakberpihakannya ke pembangunan tersebut.

    Karena menurutnya ini ada pengaruh dan faktor dari sudut pandang Jokowi ke IKN dan ke orang lain

    “Saya akan kembali ke IKN, kenapa dari awal saya tidak bersikap ke IKN. Karena kalian percayanya lain dari cara Jokowi memandang IKN,” ucapnya.

    “Andridov menerangkan tentang demi adanya rasional pasial musti ada IKN. Itu bagus.Armando menerangkan versi lain untuk keadilan jangan Jawa saja. Tapi Jokowi melihat itu menara babel buat dia,” tuturnya.

    Karena alaan itulah IKN ini diibaratkan menara babel dan tercipta dari ambisi seseorang.

  • Rocky Gerung: Dahulu Jokowi “Olok-olok” Proyek Hambalang, Kini Diolok-olok Lewat Blokir Anggaran IKN, Kena Karma?

    Rocky Gerung: Dahulu Jokowi “Olok-olok” Proyek Hambalang, Kini Diolok-olok Lewat Blokir Anggaran IKN, Kena Karma?

    FAJAR.CO.ID — Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik proyek Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) yang dibangun atas insiasi Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi kini di ambang mangkrak.

    Pemblokiran anggaran pembangunan IKN yang berpotensi membuat proyek IKN mangkrak dinilai sebagai karma bagi Jokowi. Sebelumnya, Jokowi dianggap telah mengolok-olok Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan proyek Hambalang yang mangkrak.

    Sorotan terhadap proyek IKN dan Jokowi yang disebut kena karma telah mengolok-olok SBY dengan proyek Hambalang yang mangkrak dilontarkan di akun Youtube @Rocky Gerung Official. Konten video yang diunggah pada 7 Februari 2025 ini telah ditonton 155.944 kali hingga Minggu (9/2/2025).

    “Presiden Jokowi di awal memerintah, 10 tahun lalu, mendatangi Hambalang hanya untuk meledek SBY,” kata Rocky lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official.

    Saat itu, SBY kerap mengkritik kebijakan Jokowi.

    Jokowi bahkan mengunjungi proyek Hambalang yang telah ditumbuhi alang-alang dan bangunannya tak terurus. Dia bahkan menuliskan keprihatinannya terhadap proyek Hambalang yang mangkrak.

    Dalam cuitannya, Jokowi mengaku sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak. Tak lupa Jokowi memasang foto yang memperlihatkan dirinya mengunjungi salah satu bangunan proyek Hambalang yang telantar. Tampak alang-alang menutupi sebagian besar bangunan.

    “Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan -Jkw” tulis Jokowi di akun media sosial pribadinya.

  • Inilah Daftar Motor dan Mobil yang Dilarang Isi BBM Pertalite di SPBU per 9 Februari 2025

    Inilah Daftar Motor dan Mobil yang Dilarang Isi BBM Pertalite di SPBU per 9 Februari 2025

    Inilah Daftar Motor dan Mobil yang Dilarang Isi BBM Pertalite di SPBU per 9 Februari 2025

    TRIBUNJATENG.COM- Pemerintah akan memberlakukan peraturan terbaru yang melarang penggunaan BBM Pertalite pada beberapa jenis kendaraan di SPBU di seluruh Indonesia.

    Kendaraan yang mencoba mengisi Pertalite di SPBU Pertamina akan ditolak langsung oleh petugas, dengan daftar kendaraan yang tidak diperbolehkan.

    Keputusan untuk melarang ini masih dalam proses pembahasan dan diharapkan segera diimplementasikan di seluruh wilayah nasional.

    Adapun tujuan dari pembatasan ini adalah untuk memastikan subsidi BBM dari pemerintah tepat sasaran.

    Peraturan ini merupakan bagian dari revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 mengenai Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    Kendaraan yang akan dikenakan larangan penggunaan Pertalite mencakup mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400cc, serta motor dengan kapasitas mesin mulai dari 250cc.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menjelaskan bahwa kriteria pembatasan pembelian BBM subsidi sudah ditetapkan, dengan mobil di atas 1.400cc dan motor mulai dari 250cc termasuk dalam daftar larangan penggunaan Pertalite.

    Berikut daftar motor yang dilarang isi Pertalite di SPBU Pertamina:

    – Yamaha XMAX

    – Yamaha TMAX

    – Yamaha MT25

    – Yamaha R25

    – Yamaha MT09

    – Yamaha MT07

    – Honda Forza

    – Honda CB650R

    – Honda X-ADV

    – Honda CBR250R

    – Honda CB500X

    – Honda CRF250 Rally

    – Honda CRF1100L Africa Twin

    – Honda CBR600RR

    – Honda CBR1000RR

    – Suzuki Gixxer250

    – Suzuki Hayabusa

    – Kawasaki Ninja ZX-25R

    – Kawasaki Ninja H2

    – Kawasaki KLX250

    – Kawasaki KX450

    – Kawasaki Ninja 250SL

    – Kawasaki Ninja 250

    – Kawasaki Vulcan

    – Kawasaki Versys 250

    – Kawasaki Versys 1000

    Berikut daftar mobil yang boleh pakai Pertalite setelah Perpres Disahkah

    Toyota

    Agya 1.197 cc

    Calya 1.197 cc

    Raize 998 cc dan 1.198 cc

    Avanza 1.329 cc

    Daihatsu

    Ayla 998 cc dan 1.197 cc

    Sigra 998 cc dan 1.197 cc

    Sirion 1.329 cc

    Rocky 998 cc dan 1.198 cc

    Xenia 1.329 cc

    Suzuki

    Ignis 1.197 cc

    S-Presso 998 cc

    Honda

    Brio 1.199 cc

    Kia

    Picanto 1.248 cc

    Seltos bensin 1.353 cc

    Rio 1.348 cc

    Wuling

    Formo S 1.206 cc

    Nissan

    Kicks e-Power 1.198 cc Magnite 999 cc

    Mercedes-Benz

    A-Class 1.332 cc

    CLA 1.332 cc

    GLA 200 1.332 cc

    GLB 1.332 cc

    DFSK

    Super Cab diesel 1.300 cc

    Peugeot

    2008 1.199 cc

    Volkswagen

    Tiguan 1.398 cc

    Polo 1.197 cc

    T-Cross 999 cc

    Tata

    Ace EX2 702 cc

    Renault

    Kiger 999 cc

    Kwid 999 cc

    Triber 999 cc

    Audi

    Q3 1.395 cc

    Jenis Kendaraan Dilarang Isi BBM Pertalite

    Khusus untuk mobil dengan kapasitas mesin 1400cc resmi dilarang isi BBM Pertalite setelah Perpres disahkan.

  • Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

    Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

    GELORA.CO -Sikap Partai Golkar yang membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia soal pembatasan penjualan LPG 3 kg bisa merusak iklim Kabinet Merah Putih.

    Pengamat politik Rocky Gerung mencermati sudah ada sikap bertolak belakang antara elite Golkar dan Gerindra terkait polemik LPG 3 kg. Sebut saja Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang mengklaim larangan penjualan LPG 3 kg bukan kebijakan Presiden Prabowo.

    Sementara Waketum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia lebih memilih membela Bahlil dengan dalih larangan menjual LPG 3 kg bagi pedagang eceran demi membereskan sengkarut distribusi gas subsidi.

    “Pak Doli menganggap bahwa pasti Presiden tahu (kebijakan Bahlil), kita mau lihat konsekuensi dari cara berpikir itu. Mesti ada mitigasi, Dasco dari Gerindra tentu menganggap bahwa bukan itu yang dimaksud instruksi Presiden,” kata Rocky dikutip dari podcast YouTube Hersubeno Arief, Sabtu, 8 Februari 2025.

    Dari fenomena politik itu, Rocky khawatir Kabinet Merah Putih pecah karena ada konflik yang muncul antara dua parpol besar pendukung Prabowo-Gibran.

    “Kita pantau isunya itu seolah-olah membuat Golkar dan Gerindra berselisih di dalam (Kabinet) soal kebijakan. Yang terjadi adalah kebijakan Bahlil tidak menyelesaikan masalah,” jelas Rocky.

    Lebih lanjut, Rocky memandang permasalahan gas LPG 3 kg tidak bisa langsung diarahkan kepada Presiden Prabowo seolah-olah kesalahan kebijakan langsung bersumber dari presiden.

    “Kebijakan itu dibuat demikian cepat, itu artinya tidak ada semacam modeling dari pihak (Kementerian) ESDM, tidak ada upaya memantau bahwa skala problem yang sangat bersifat nasional ini mesti ada kebijakan mitigasi. Saya kira itu soal utamanya,” tutup Rocky. 

  • Jalur Gaza Bakal Dipindahkan, Kelakuan Donald Trump Mirip Preman

    Jalur Gaza Bakal Dipindahkan, Kelakuan Donald Trump Mirip Preman

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengambil alih Jalur Gaza dan memindahkan warga Palestina sebagai bentuk premanisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), premanisme merujuk pada perilaku preman yang sering kali melibatkan kekerasan.

    Pernyataan ini disampaikan dalam forum Indonesia Leaders Talk: Kemana Gaza Setelah Gencatan Senjata pada Jumat, 7 Februari 2025. Dalam acara tersebut, Mardani Ali didampingi oleh Dosen Hubungan Internasional Universitas Pertamina, Ian Montratama, Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar, serta pengamat politik, Rocky Gerung.

    Warga Palestina kembali ke rumah mereka di Gaza utara.

    Gaza Berdaulat, Tidak Bisa Diambil Alih

    Mardani Ali menegaskan bahwa Gaza adalah wilayah berdaulat, sehingga hanya masyarakat Gaza yang berhak menentukan masa depannya.

    “Gaza adalah wilayah yang berdaulat. Tidak boleh satu pun memutuskan apa masa depan Gaza, kecuali sesuai dengan keinginan masyarakat Gaza. Harus masing-masing punya kemampuan untuk memutuskan diri sendiri,” ujarnya dalam pembukaan.

    Ia juga menolak campur tangan Trump dalam menentukan nasib Gaza. “Jangan pernah Donald Trump kah (atau) yang lain buat keputusan untuk masyarakat Gaza. Tidak punya hak. Bahkan, dalam tanda kutip, sebetulnya itu merupakan bentuk premanisme yang harus dilawan,” lanjutnya.

    Seruan Dukungan untuk Palestina

    Mardani Ali menyoroti sulitnya mencapai gencatan senjata di Gaza karena Israel masih mengedepankan solusi perang antarnegara (war-state solution). Dalam situasi ini, ia menyerukan dukungan berkelanjutan bagi warga Palestina, baik dari sisi kemanusiaan, teknokratis, politik, maupun diplomatik.

    Ia juga menilai kondisi ini sebagai moment of truth bagi masyarakat internasional dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia.

    “Bagaimana masyarakat internasional menerapkan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip hak asasi, prinsip-prinsip self-determinasi. Tidak boleh ada satu kekuatan apapun yang mencoba untuk mengambil alih Gaza, apalagi melakukan repatriasi dan lain-lain. Harus ditolak dengan tegas dan jelas,” tegasnya.

    Ia kemudian menutup pernyataannya dengan seruan, “Bela Gaza, Bela Palestina, Bela Kemanusiaan.”

    Desakan terhadap Pemerintah Indonesia

    Sebelumnya, Mardani Ali juga mendesak pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas menolak rencana Trump. Ia berharap dukungan internasional bagi Palestina dapat diperkuat.

    Menurutnya, menjalin kerja sama dengan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna mendukung keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bisa menjadi langkah diplomatik yang tepat.

    “Pelaku genosida dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara, denda, dan penyitaan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang memang memiliki kewenangan hukum untuk mendakwa pelaku genosida,” ujarnya. (Talitha Azalia Nakhwah/UNPAD)***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahwa anggaran untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir memunculkan rumor bahwa proyek calon ibu kota baru itu bakal mangkrak.

    Kementerian PU terkena kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai Rp81,38 triliun sehingga hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

    Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan pemerintah menjadikan IKN Nusantara sebagai pangkalan gas LPG 3 Kg dan dijaga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Apa yang bisa dilakukan Gibran di situ (IKN)? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 Kg. Dijaga langsung oleh Gibran,” kata Rocky Gerung di acara talkshow ILC, dilansir pada Sabtu (8/2/2025).

    Rocky Gerung juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan presiden (kepres) yang khusus untuk menyenangkan Jokowi.

    “Untuk anaknya itu,” ujar Rocky Gerung.

    Akademisi Universitas Indonesia (UI) itu juga menyinggung program Lapor Mas Wapres yang pernah diluncurkan Gibran Rakabuming Raka.

    “Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menyarankan Jokowi membuat surat untuk Presiden Prabowo Subianto agar menyediakan tempat bagi Gibran Rakabuming Raka di IKN Nusantara.

    “Supaya dia konsisten, tulis surat kepada Pak Prabowo,” ujar Rocky Gerung.

    Menurut Rocky Gerung, Jokowi bisa meminta kamar untuk Gibran kepada Prabowo Subianto.

    “Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolong ada satu kamar khusus yang dibuat di situ walaupun anggarannya mungkin cuma Rp 10 miliar atau Rp 100 juta untuk anak saya,” kata Rocky Gerung menganalogikan surat dari Jokowi. (Pram/fajar)

  • Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahwa anggaran untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir memunculkan rumor bahwa proyek calon ibu kota baru itu bakal mangkrak.

    Kementerian PU terkena kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai Rp81,38 triliun sehingga hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

    Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan pemerintah menjadikan IKN Nusantara sebagai pangkalan gas LPG 3 Kg dan dijaga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Apa yang bisa dilakukan Gibran di situ (IKN)? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 Kg. Dijaga langsung oleh Gibran,” kata Rocky Gerung di acara talkshow ILC, dilansir pada Sabtu (8/2/2025).

    Rocky Gerung juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan presiden (kepres) yang khusus untuk menyenangkan Jokowi.

    “Untuk anaknya itu,” ujar Rocky Gerung.

    Akademisi Universitas Indonesia (UI) itu juga menyinggung program Lapor Mas Wapres yang pernah diluncurkan Gibran Rakabuming Raka.

    “Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menyarankan Jokowi membuat surat untuk Presiden Prabowo Subianto agar menyediakan tempat bagi Gibran Rakabuming Raka di IKN Nusantara.

    “Supaya dia konsisten, tulis surat kepada Pak Prabowo,” ujar Rocky Gerung.

    Menurut Rocky Gerung, Jokowi bisa meminta kamar untuk Gibran kepada Prabowo Subianto.

    “Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolong ada satu kamar khusus yang dibuat di situ walaupun anggarannya mungkin cuma Rp 10 miliar atau Rp 100 juta untuk anak saya,” kata Rocky Gerung menganalogikan surat dari Jokowi. (Pram/fajar)

  • Rocky Gerung: Kami Ingin Prabowo Bikin Kepres yang Khusus untuk Menyenangkan Jokowi

    Rocky Gerung: Kami Ingin Prabowo Bikin Kepres yang Khusus untuk Menyenangkan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Rocky Gerung memberikan sindirian kepada Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dengan mengaitkan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Rocky Gerung menyarankan pemerintah menjadikan IKN Nusantara sebagai pangkalan gas elpiji 3 kg dan dijaga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Apa yang bisa dilakukan Gibran di situ (IKN, red)? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan elpiji 3 kg. Dijaga langsung oleh Gibran,” kata Rocky Gerung dalam ILC, Kamis (6/2).

    Rocky Gerung juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan presiden (kepres).

    “Kami ingin Prabowo bikin kepres yang khusus untuk menyenangkan Jokowi, untuk anaknya itu” ujar Rocky Gerung.

    Akademisi Universitas Indonesia (UI) itu juga menyinggung program Lapor Mas Wapres yang pernah diluncurkan Gibran Rakabuming Raka. “Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menyarankan Jokowi membuat surat untuk Presiden Prabowo Subianto agar menyediakan tempat bagi Gibran Rakabuming Raka di IKN Nusantara.

    “Supaya dia konsisten, tulis surat kepada Pak Prabowo,” ujar Rocky Gerung.

    Menurut Rocky Gerung, Jokowi bisa meminta kamar untuk Gibran kepada Prabowo Subianto.

    “Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolong ada satu kamar khusus yang dibuat di situ walaupun anggarannya mungkin cuma Rp10 miliar atau Rp 100 juta untuk anak saya,” kata Rocky Gerung menganalogikan surat dari Jokowi. (fajar)

  • Olok-olok SBY soal Proyek Hambalang, Jokowi Kena Karma IKN Mangkrak

    Olok-olok SBY soal Proyek Hambalang, Jokowi Kena Karma IKN Mangkrak

    GELORA.CO -Kritikan tajam terhadap proyek Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) yang digagas era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi kembali dilontarkan pengamat politik Rocky Gerung. 

    Jokowi dinilai telah kena karmanya sendiri yang sempat mengolok-olok proyek Hambalang yang mangkrak di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Presiden Jokowi di awal beliau memerintah, 10 tahun lalu, mendatangi Hambalang hanya untuk meledek SBY,” kata Rocky lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat 7 Februari 2025.

    Kini situasinya berbalik. Proyek IKN yang diinisiasi dan dibanggakan Jokowi menghadapi tantangan serupa. Jokowi kini seolah mendapatkan karmanya.

    Dulu Jokowi mengkritik proyek mangkrak dari pemerintahan sebelumnya. Kini proyek andalannya, IKN, menghadapi penundaan dan pembatalan anggaran. 

    “(Sekarang) Jokowi sedang diolok-olok tuh melalui penangguhan atau pembatalan anggaran,” ucap Rocky.

    Rocky menilai bahwa hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam pengambilan kebijakan sejak awal, yang berpotensi mengarah pada korupsi dalam bentuk kebijakan.

    Ia bahkan tegas menyebut proyek IK ini akan mangkrak karena kurangnya investor dan menyedot anggaran negara yang signifikan, yang seharusnya dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. 

    “Jadi Jokowi memamerkan kemangkrakan Hambalang itu untuk mengolok-olok SBY. Nah bayangin kalau SBY melakukan hal yang sama? Tapi kan enggak mungkin kita lihat Pak SBY olok-olok IKN,” tandas Rocky Gerung. 

  • IKN Sudah Selesai, Mangkrak!

    IKN Sudah Selesai, Mangkrak!

    GELORA.CO -Pengamat politik Rocky Gerung berkeyakinan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN), di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak akan berlanjut alias mangkrak.

    Alasannya, proyek ini tidak didukung perencanaan yang matang. Hanya didasarkan pada keputusan politik tanpa kajian lingkungan yang memadai. 

    Rocky menegaskan, dalam situasi ekonomi yang sulit, penghematan anggaran harus menjadi prioritas. Dan menghentikan proyek seperti IKN yang berpotensi mangkrak adalah langkah yang tepat. 

    “Menghemat yang paling bagus itu adalah menghemat sesuatu yang mangkrak. Jadi IKN itu mangkrak, sudah selesai!” tegas Rocky lewat kanal YouTube pribadinya, Jumat 7 Februari 2025.

    Rocky juga menyoroti beberapa menteri terkait yang telah memberi sinyal bahwa proyek IKN mengalami kendala serius. 

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, misalnya, mengungkap anggaran untuk IKN kini masih diblokir imbas efisiensi yang dilakukan Kementerian Keuangan.

    Menurut Rocky, proyek IKN menjadi mangkrak karena ketidakpatuhan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terhadap syarat-syarat pembangunan yang seharusnya. 

    “Mestinya ada desain yang sempurna, mestinya ada perencanaan yang dimatangkan melalui riset yang panjang, bukan hanya sekadar melalui kesepakatan politik yang lalu belakangan dimintakan amdalnya,” jelas Rocky.

    Tak hanya itu, dosen Ilmu Filsafat itu memandang, proyek IKN tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata, maupun investasi asing. 

    Sebaliknya, proyek ini justru menimbulkan kerusakan lingkungan dan keraguan investor terkait kepastian hukum dan keamanan. 

    Untuk itu, Rocky Gerung menyarankan agar anggaran untuk IKN dihentikan sepenuhnya dan dialihkan ke program-program yang lebih mendukung pengembangan sumber daya manusia dan ketahanan nasional, sesuai dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Jadi ini memang kelakuan rezim Jokowi yang hanya ingin memamerkan keunggulan dinastinya tuh,” pungkas Rocky.