Xcloud.id

Tag: Rocky Gerung

  • Hindari Kepanikan Warga, Kenneth DPRD Jakarta Minta Pemerintah Berikan Kuota Pasti Jelang Ramadan

    Hindari Kepanikan Warga, Kenneth DPRD Jakarta Minta Pemerintah Berikan Kuota Pasti Jelang Ramadan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBON JERUK – Anggota DPRD Khusus Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth melakukan operasi pasar untuk mengecek ketersediaan stok dan pendistribusian LPG 3 kilogram di wilayah Jakarta Barat. 

    Kegiatan ini dilaksanakan di Pangkalan Gihon Marulitua dan Sub-Pangkalan Warung Fitri, yang terletak di Jalan Budi Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 

    Ia didampingi Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Barat, Jackson Dianrus Sitorus dan Wali Kota Jakarta Barat, Uus Uswanto.

    “Tujuan dari operasi pasar ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan LPG 3 Kg dapat terpenuhi, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri yang kerap menyebabkan lonjakan permintaan,” ujar Kenneth kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

    Anggota Komisi C DPRD Khusus Jakarta ini menegaskan pentingnya pemantauan langsung terhadap mekanisme distribusi LPG 3 Kg. 

    Ia berharap agar pihak terkait, baik agen maupun pangkalan, dapat memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 4 Tahun 2015.

    “Salah satu masalah yang saat ini dihadapi adalah fenomena panic buying oleh pengecer yang menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg di beberapa wilayah. 

    KLIK SELENGKAPNYA: PDIP Sarankan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk Berkantor di IKN. Rocky Gerung Minta Istana Dijadikan Pangkalan gas 3 Kg Dijaga Gibran.

    Hal ini disebabkan oleh regulasi baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada 20 Januari 2025, yang membatasi distribusi LPG 3 Kg hanya untuk rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan sasaran, efektif sejak 1 Februari 2025,” tuturnya.

    Menurut Kennth, pangkalan LPG 3 Kg di wilayah Jakarta Barat juga mengeluhkan penurunan kuota distribusi yang sebelumnya mencapai 7.000 tabung per bulan kini dibatasi menjadi 3.000 tabung per bulan. 

    Hal itu yang menyebabkan pengurangan margin keuntungan di tingkat pangkalan yang dapat mengganggu kelancaran operasional. 

    “Saya mengimbau agar pemerintah dapat memberikan kuota fakultatif, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, untuk memastikan distribusi tidak terganggu,” imbau Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Lebih lanjut, Hardiyanto Kenneth juga menyampaikan masukan kepada Gubernur Terpilih Pramono Anung. 

    Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah Khusus Jakarta perlu memberi perhatian lebih terhadap penataan distribusi LPG 3 Kg sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta. 

    “Saya mengusulkan agar Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak terlalu jauh di tingkat pengecer, guna menghindari perbedaan harga yang tidak wajar,” ungkapnya.

    Selain itu, ia mendorong evaluasi prosedur penjualan LPG 3 Kg, termasuk perbaikan data penerima subsidi dan penentuan sistem penyaluran subsidi, apakah dalam bentuk barang subsidi atau subsidi langsung. 

    Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat di lapangan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan distribusi tepat sasaran.

    “Saya berharap Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dapat melakukan evaluasi menyeluruh mengenai distribusi LPG 3 Kg, agar tidak ada masyarakat jakarta yang kesulitan mendapatkannya. 

    Sistem subsidi yang tepat sasaran serta pengawasan yang ketat akan sangat membantu menciptakan distribusi yang lebih merata,” paparnya.

    Selain itu, ia juga mendukung langkah Pemerintah Daerah Khusus Jakarta yang berencana untuk menerapkan sistem QR code bagi warga yang hendak membeli gas elpiji bersubsidi 3 kg. 

    Menurutnya, inisiatif ini sangat penting untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran, hanya diberikan kepada warga Jakarta yang berhak.

    “Saya sependapat, akibat dari banyaknya warga luar Jakarta yang membeli gas subsidi di Jakarta telah mengganggu distribusi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga jakarta. Dengan menggunakan QR code, kita dapat memastikan bahwa hanya warga Jakarta yang berhak mendapatkan subsidi ini, dan proses distribusi menjadi lebih terkontrol,” tuturnya.

    Kenneth pun memberikan lima rekomendasi untuk memastikan pasokan LPG 3 kilogram tersdistribusi dengan aman.

    Pertama,  ia meminta Pertamina dan agen atau pangkalan rutin memonitor ketersediaan stok di wilayah masing-masing.

    “Kemudian menyediakan suplai ke wilayah dengan stok habis sesuai tingkat konsumsi. Rekomendasi ketiga memberikan kuota fakultatif dan menetapkan pangkalan siaga pada saat Ramadan dan Idul Fitri,” kata Kenneth.

    Selanjutnya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan baru agar tidak terjadi kebingungan.

    “Dan terakhir mendorong Pertamina membuka peluang bagi pengecer untuk menjadi pangkalan resmi LPG 3 Kg, guna memperlancar distribusi,” tuturnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Warga Pondok Kopi Usulkan Pembangunan SMAN/SMKN di Musrenbang

    Warga Pondok Kopi Usulkan Pembangunan SMAN/SMKN di Musrenbang

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, DUREN SAWIT – Warga Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur mengusulkan pembangunan SMAN/SMKN pada musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

    Camat Duren Sawit, Kelik Susanto mengatakan usulan ini disampaikan para Ketua RW dan lembaga musyawarah kelurahan (LMK) saat Musrenbang pada Rabu (12/2/2025).

    “Usulan ini sangat bagus karena sangat dibutuhkan masyarakat. Tentunya kita tindak lanjuti agar bisa direalisasikan,” kata Kelik di Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (12/2/2025).

    Warga mengusulkan agar Pemprov Jakarta membangun karena hingga kini di wilayah Kelurahan Pondok Kopi belum terdapat SMAN/SMKN, hanya terdapat sekolah swasta saja.

    Selama ini bila warga Kelurahan Pondok Kopi ingin mendaftarkan anaknya di SMAN/SMKN, mereka harus beralih ke kelurahan terdekat seperti Klender yang sudah terdapat SMAN/SMKN.

    “Warga banyak mengusulkan pembangunan SMAN/SMKN mengingat belum ada sekolah negeri. Kita berharap dapat direalisasikan,” ujar Sekretaris Kelurahan Pondok Kopi, Nani Yuslina.

    Di wilayah Kelurahan Pondok Kopi sendiri terdapat lahan aset Dinas Perumahan dengan luas sekitar 3 hektare yang memungkinkan digunakan untuk pembangunan SMAN/SMKN.

    KLIK SELENGKAPNYA: Rocky Gerung Menyoroti Ramainya Vandalisme Adili Jokowi di Sejumlah Kota. Ia Menganggap Rentetan kemarahan publik. Ia senggol Prabowo.

    Diharapkan lahan yang berada di lingkungan RW 11 atau tak jauh dari aliran Kanal Banjir Timur tersebut nantinya dapat digunakan untuk pembangunan sekolah, sarana olahraga, dan taman.

    “Usulan ini sebenarnya sudah lama diajukan. Kami berharap usulan segera direalisasikan, karena memang sangat mendesak,” tutur LMK Kelurahan Pondok Kopi, Eka Megananda Arimurti.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • GenZ Banyak yang Ingin Pindah Negara Gara-gara Kebijakan Jokowi

    GenZ Banyak yang Ingin Pindah Negara Gara-gara Kebijakan Jokowi

    GELORA.CO -Keresahan kalangan GenZ terhadap masa depan mereka di Indonesia yang belakangan ramai disuarakan di media sosial ikut disorot pengamat politik Rocky Gerung. 

    Menurutnya, banyak anak muda yang merasa negeri ini tak lagi menawarkan harapan, sehingga diam-diam mempertimbangkan opsi berpindah kewarganegaraan.

    “Bukan karena mereka tidak patriotik. Tapi bagi mereka, masa depan lebih penting daripada sekadar nasionalisme,” ujar Rocky lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu 12 Februari 2025.

    Fenomena ini semakin diperparah dengan kondisi para milenial yang dahulu diproyeksikan menjadi bonus demografi oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), namun kini justru terjebak dalam situasi sulit.

    “(Mereka) Ada dalam kondisi tidak bekerja, tidak sekolah, tidak ada harapan,” sambung Rocky.

    Dosen Ilmu Filsafat itu menilai bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan dampak dari kebijakan sebelum kepemimpinan Presiden Prabowo. 

    “Yang di luar negeri pun melihat kondisi ini dan berpikir, kalau begitu, untuk apa pulang?” ujarnya.

    Rocky lantas mengingatkan, jika negara tidak segera menangani fenomena ini, Indonesia berisiko kehilangan generasi mudanya yang potensial.

    Pemerintah pun diharapkan segera merancang kebijakan yang konkret untuk mengembalikan kepercayaan anak muda terhadap masa depan mereka di tanah air.

  • Aksi Adili Jokowi Makin Meluas, Rocky Gerung Sebut Nama Megawati dan PDIP

    Aksi Adili Jokowi Makin Meluas, Rocky Gerung Sebut Nama Megawati dan PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menilai munculnya suara-suara atau gerakan ‘Adili Jokowi’ yang digerakkan sejumlah kelompok masyarakat adalah sebuah bentuk ekspresi dalam negara demokrasi. Hal tersebut tidak bisa dilarang.

    Suara-suara yang menuntut Jokowi diadili beberapa waktu terakhir kian meluas di sejumlah daerah. Mulai dari tulisan di poster, grafiti, maupun menyuarakannya lewat media sosial.

    “Kita nggak pernah tahu siapa yang memasang itu. Kalau kita tidak tahu, maka berarti ada yang tahu bahwa itu tidak perlu dilarang karena itu adalah ekspresi dari mereka yang menginginkan prosedur hukum diberlakukan pada Jokowi,” kata Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube Deddy Sitorus Televisi, Rabu (12/2/2025).

    Rocky melanjutkan, seruan adili Jokowi bukan tindakan pidana melainkan menyuarakan gagasan untuk menguji argumen publik supaya tidak ada lagi pembodohan di negeri ini.

    “Poster Adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan republik dari kekaburan hukum yang tengah diberantas juga oleh ibu Megawati dan PDIP,” tuturnya.

    “Viralnya itu masuk akal dan kalau kita bikin survei hari ini tapi bukan survei yang dipesan, pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu,” sambung dosen Universitas Indonesia itu.

    Kembali Rocky menegaskan suara adili Jokowi bukan pidana tapi hanya pelanggaran ketertiban karena mencoret dinding.

    “Tapi suara itu datang dari nurani yang ingin membersihkan negeri,” pungkasnya. (Pram/fajar)

  • Siap Meng-counter Suzuki Fronx, Hyundai Siapkan Small SUV Andalannya yang Bakal Rilis di IIMS 2025

    Siap Meng-counter Suzuki Fronx, Hyundai Siapkan Small SUV Andalannya yang Bakal Rilis di IIMS 2025

    GELORA.CO – Segmen Small SUV nampaknya bakal makin ramai dengan kehadiran produk baru.

    Salah satu merk yang sudah mencuat bakal hadir adalah Suzuki Fronx yang jadi calon mobil baru Suzuki di tanah air.

    Fronx kemungkinan hadir di segmen tersebut tantang Honda WR-V, Toyota Raize hingga Daihatsu Rocky hingga Kia Sonet dan Nissan Magnite.

    Fronx banyak dianggap sebagai versi mini dari Grand Vitara yang kira tahu hadir di segmen Compact SUV.

    Sadar akan hal itu, Hyundai juga berpeluang hadirkan Creta versi mini yaitu Hyundai Venue di Indonesia.

    Belum adanya wakil Hyundai di segmen Small SUV memberi peluang besar bagi Venue hadir.

    Kemunculan Hyundai Venue bakal meluncur di Indonesia bukan tanpa alasan.

    Dalam presentasi lIMS 2025 yang dibawakan Hyundai, brand Korea Selatan itu mengkonfirmasi kehadiran 1 mobil baru. 

    Dalam siluetnya, banyak sekali yang menebak mirip sekali dengan Hyundai Venue.

    Sebuah SUV Compact yang jadi adik dari Hyundai Creta dan nantinya siap bersaing dengan Toyota Raize, Daihatsu Rocky, Honda WR-V dan Suzuki Fronx. 

    Spesifikasi dan harganya bakal menarik tentunya yang jika menilik rivalnya dipastikan banderol harga SUV ini ada di angka Rp200 jutaan.

    Dimensi dari Hyundai Venue sendiri cukup minimalis untuk sebuah SUV yaitu hadir dengan panjang 3.995 mm, lebar 1.770 mm dan tinggi 1.617 mm.

    Tentu dengan kehadiran Venue akan ada persaingan sesama mobil Korea yaitu dengan saudaranya Kia Sonet.

    Tentu hadirnya Venue menambah nilai jual Small SUV Korea Selatan untuk bisa bersaing dengan deretan rivalnya yang berasal dari Jepang termasuk Suzuki Fronx.***

  • Bancakan Bansos Rezim Jokowi Punya Akibat Hukum

    Bancakan Bansos Rezim Jokowi Punya Akibat Hukum

    GELORA.CO -Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan terkait hanya separuh bantuan sosial (bansos) dari Rp500 triliun yang mengalir kepada masyarakat makin membuka tabir korupsi rezim Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu disampaikan pemerhati politik Rocky Gerung dalam akun Youtube pribadinya, Senin malam, 10 Februari 2025.                    

    “Jadi kelihatannya akhirnya jadi semacam pertengkaran siapa yang memerintah di situ. Jelas itu tanggung jawab dari presiden sebelumnya, presiden ke-8. Sorry, saya selalu sebut presiden ke-8, yang saya maksud presiden ke-7. Karena saya itu menyebut ke-8 karena Jokowi 2 kali di pemerintahan,” ujar Rocky.

    Akademisi yang dikenal kritis ini makin meluapkan kegeramannya kepada Jokowi atas kebrutalannya dalam menjadikan bansos sebagai bancakan politik.   

    “Jadi tetap presiden ke-7 itu yang sebut saja bajingan tol*l juga. Karena dalam pengertian akuntansi kalau dana yang tidak tersalur itu artinya ada yang idle. Apalagi ini soal bansos kan yang jadi bancakan politik, yang tiap kali diunggulkan oleh presiden Jokowi,” tegasnya.

    Atas dasar itu, Rocky meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri fenomena tersebut.

    “Rakyatnya ternyata hanya separuh yang tersalur. Segera itu bocoran dari Pak Luhut ini juga punya akibat hukum dan akibat hukum itu harus diuji. Apakah data-data yang selama ini dipakai itu betul-betul data yang riil atau data yang fiktif, di situ masalahnya,” tandas dia.

    Dalam akun Instagram pribadinya, Luhut mengungkap hanya separuh bansos yang benar-benar sampai ke rakyat.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dikutip Minggu, 9 Februari 2025.

  • Tanggapi Luhut soal Aliran Bansos, Rocky Gerung: Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

    Tanggapi Luhut soal Aliran Bansos, Rocky Gerung: Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

    GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan mengungkap hanya separuh bantuan sosial (bansos) dari Rp500 triliun yang mengalir kepada masyarakat.

    Mantan Menko Maritim dan Investasi (Marves) membeberkan berbagai faktor gagalnya penyaluran itu, di antaranya masalah data ganda.

    Menanggapi itu, pemerhati politik Rocky Gerung menyebut bahwa pengakuan Luhut itu makin menguatkan kebobrokan rezim Joko Widodo (Jokowi).

    “Maka orang bertanya, kalau begitu yang Rp500 itu dari separo itu Rp250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalur, kan itu pertanyaan akuntansinya. Walaupun kita tahu keterangan Pak Luhut kemudian dia merangkannya bahwa ada data yang tidak jelas,” kata Rocky dikutip dalam akun Youtube pribadinya, Senin malam, 10 Februari 2025.

    Lanjut dia, ada dana Rp250 triliun yang tidak tersalur membuat negara abai terhadap hak rakyat miskin.

    Selanjutnya, akademisi yang pernah disebut-sebut menjadi mentor Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menegaskan bahwa fenomena ini harus diusut tuntas.   

    “Jadi sekali lagi itu harus diaudit siapa-siapa yang tercecer di penyaluran Bansos. Peran Bansos ini satu upaya untuk jadi social safety net bagi mereka yang rentan terkena badai ekonomi,” jelasnya.

    Rocky pun menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap tidak tersalurnya dana bansos sebesar Rp250 triliun tersebut.

    “Jadi tetap pemerintah hari ini, eh pemerintah kemarin, yaitu Presiden mulia Jokowi, itu harus bertanggung jawab. Saya harus berhati-hati mengucapkan itu karena Jokowi lagi, Jokowi lagi,” tandasnya.

    Dalam akun Instagram pribadinya, Luhut mengungkap hanya separuh bansos yang benar-benar sampai ke rakyat.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dikutip Minggu, 9 Februari 2025. 

  • Rocky Gerung: Jokowi Pernah Memamerkan Kemangkrakan Hambalang untuk Mengolok-olok SBY

    Rocky Gerung: Jokowi Pernah Memamerkan Kemangkrakan Hambalang untuk Mengolok-olok SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pernah mengejek proyek Wisma Atlet Hambalang yang dibangun pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Rocky Gerung berkaca dari kedatangan Jokowi ke Hambalang beberapa tahun silam.

    “Presiden Jokowi pada awal beliau memerintah, sepuluh tahun lalu mendatangi Hambalang hanya untuk meledek SBY,” kata Rocky di kanal YouTube Rocky Gerung Official, dikutip pada Senin (10/2/2025).

    Dosen Universitas Indonesia (UI) itu menilai Jokowi sengaja ingin mengejek SBY.

    “Jokowi memamerkan kemangkrakan Hambalang untuk mengolok-olok SBY,” kata Rocky Gerung.

    Menurut Rocky Gerung, saat ini situasi sudah berbalik. Dia menyebut IKN Nusantara yang dibangun pada era Jokowi mangkrak.

    Rocky Gerung menilai saat ini Jokowi mendapatkan ejekan setelah anggaran IKN pada 2025 diblokir Kementerian Keuangan.

    “(Sekarang, red) Jokowi sedang diolok-olok melalui penangguhan atau pembatalan anggaran,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung pun berandai-andai apabila SBY membalas ejekan yang pernah dilontarkan Jokowi setelah IKN terancam mangkrak.

    “Namun, enggak mungkin kita lihat Pak SBY olok-olok IKN,” kata Rocky Gerung. (Pram/fajar)

  • Terungkap, Ini Teror Dibalik Kritikan Pedas Rocky Gerung, WA Disadap hingga Rumah Dilemparin

    Terungkap, Ini Teror Dibalik Kritikan Pedas Rocky Gerung, WA Disadap hingga Rumah Dilemparin

    GELORA.CO – Rocky Gerung seorang pengamat politik yang kerap melontarkan kritikan pedas di dunia politik bahkan terhadap pemerintah ternyata memiliki kisah mengejutkan dibalik aksinya itu.

    Diketahui, Rocky Gerung sendiri sering menjadi narasumber dalam acara debat politik atau semacamnya.

    Memiliki ciri khas kritikan yang frontal tanpa tedeng aling aling serta dibumbui dengan kata kata menohok membuat Rocky Gerung menjadi sosok yang kontroversial dan paling disorot.

    Alhasil ciri khas Rocky Gerung tersebut membuat ia menerima hal yang tak terduga.

    Rocky mengakui bahwa dirinya sering menerima teror dari orang-orang yang diduga tidak suka dengan kritikannya. Terlebih setiap kali momentum pemilihan presiden.

    “Wah sering banget itu,” aku Rocky, dikutip dari youtube The Fariz Naufal Show.

    “Apalagi waktu pas tiap kali ada momentum pemilihan presiden pasti WA gue itu disadap, diancam pagi-pagi,” tambahnya.

    Tak hanya teror berupa pesan WhatsApp hingga ancaman ingin menemuinya.

    Rocky juga mengaku rumahnya bahkan sampai dilempar-lempari oleh orang-orang yang tak suka tersebut.

    “Di rumah saya dulu juga itu kan dilempar-lemparin,” katanya.

    “Tapi yaa orang-orang yang begituan mah anggap aja sewaan itu mah,” tandasnya.

  • Daftar Bupati dan Wali Kota di Provinsi NTT yang Dilantik 20 Februari 2025, Ada 21 Pasangan

    Daftar Bupati dan Wali Kota di Provinsi NTT yang Dilantik 20 Februari 2025, Ada 21 Pasangan

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah melalui proses pemilihan yang panjang dan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), akhirnya 21 kepala daerah terpilih di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.

    Diketahui, ada 13 kepala daerah terpilih di NTT yang terpilih tanpa gugatan di MK, sementara 9 pasangan lainnya sebelumnya ada gugatan.

    Namun, 8 dari 9 gugatan itu ditolak dan dinyatakan terpilih dari hasil putusan MK, sementara satu gugatan dari Kabupaten Belu, dengan nomor perkara 100/PHPU.BUP-XXIII/202 akan dilanjutkan ke sidang berikutnya.

    Daftar Lengkap Kepala Daerah Terpilih di NTT

    Berikut adalah daftar lengkap kepala daerah terpilih di NTT yang telah dilantik:

    1. Provinsi NTT: Melki Laka Lena – Johni Asadoma

    2. Kota Kupang: Christian Widodo – Serena Francis

    3. Kabupaten Kupang: Yosef Lede – Aurum Titu Eki

    4. Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU): Yosep Kebo – Kamilus Elu

    5. Kabupaten Malaka: Stef Bria Seran – Henri Simu

    Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTT nomor urut 2, Melki Laka Lena dan Johni Asadoma saat mengikuti debat pertama pemilihan Gubernur NTT pada Rabu, 23 Oktober 2024. Foto: Tangkapan layar youtube KPU NTT

    6. Kabupaten Lembata: Kanisius Tuaq – Muhamad Nasir

    7. Kabupaten Ende: Yosep Badeoda – Dominikus Mere

    8. Kabupaten Nagekeo: Simplisius Donatus – Gonzalo Muga

    9. Kabupaten Ngada: Raymundus Bena – Bernadinus Ngebu

    10. Kabupaten Manggarai: Heribertus Nabit – Fabianus Abu

    11. Kabupaten Manggarai Timur: Agas Andreas – Tarsisius Sjukur

    12. Kabupaten Sumba Timur: Umbu Lili Pekuwali – Yonathan Hani

    13. Kabupaten Alor: Iskandar Lakamau-Rocky Winaryo

    14. Kabupaten Manggarai Barat: Edistasius Endi – Yulianus Weng

    15. Kabupaten Rote Ndao: Faulus Henuk – Apremoi Dudelusy Dethan

    16. Kabupaten Sumba Barat: Yohanis Dade – Thimotius Tede Ragga

    17. Kabupaten Sumba Barat Daya: Ratu Ngadu Bonnu Wulla – Diminikus Alphawan Rangga Kaka

    18. Kabupaten Flores Timur: Atonius Doni Dihen – Ignasius Boli

    19. Kabupaten Timor Tengah Selatan: Eduard Marcus Liole – Johny Army Konay

    20. Kabupaten Sikka: Juventus Prima Yoris Kago – Simon Subandi Supryadi

    21. Kabupaten Sabu Raijua: Krisman Bernard Riwu Kore – Thobias Uly

    Tantangan dan Harapan

    Para kepala daerah terpilih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti:

    – Banyak daerah di NTT masih membutuhkan perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

    – Kualitas pendidikan di NTT masih perlu ditingkatkan.

    – Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan masih menjadi tantangan.

    Sehingga, para kepala daerah terpilih diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat NTT, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan daerahnya masing-masing.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News