Tag: Rocky Gerung

  • Jokowi Penyebab Ekonomi Jatuh, Tak Pantas Dipuji

    Jokowi Penyebab Ekonomi Jatuh, Tak Pantas Dipuji

    GELORA.CO -Pujian Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terus menuai sorotan.

    Pasalnya, pujian tidak patut dilayangkan Prabowo mengingat banyak warisan kegagalan Jokowi dalam memimpin negara selama 10 tahun.

    Hal itu disampaikan pemerhati politik Rocky Gerung yang menilai penyebab kesengsaraan rakyat saat ini karena ulah Jokowi.

    “Orang bertanya, Jokowi yang menghidupkan harapan atau sebaliknya? Hidup hari ini tidak ada harapan karena Jokowi,” tegas Rocky dikutip dari kanal Youtube pribadinya, Minggu, 16 Februari 2025.

    Lanjut dia, kebijakan ekonomi Jokowi yang di dalamnya ada Sri Mulyani Indrawati telah gagal total mensejahterakan rakyat.

    “Kebijakan ekonomi yang gagal itu, di dalamnya ada Sri Mulyani yang tidak bisa menghitung dampak atau mitigasi kalau terjadi kegagalan atau salah perencanaan,” ungkapnya.

    Akademisi yang dikenal kritis ini menilai bahwa pujian ke Jokowi merupakan hak Prabowo, namun hal itu dianggap menyakitkan rakyat mengingat kondisi ekonomi saat ini tidak baik-baik saja.   

    “Hak rakyat untuk meminta keadilan atau menuntut kemakmuran itu jangan ditukar tambah dengan dengan puji-pujian pada Presiden Jokowi yang menyebabkan ekonomi kita jatuh,” pungkasnya.

    Dalam pidatonya pada puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025, Prabowo mengajak seluruh kader Gerindra untuk berterima kasih kepada Jokowi lewat yel-yel.

    “Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7 (Jokowi). Tepuk tangannya kurang semangat, semangat lagi,” tegas Prabowo diiringi kemeriahan tepuk tangan dari para kader Gerindra dan para tamu undangan yang hadir.

  • Rocky Gerung Menduga Gerindra Mainkan Taktik ‘Bidak Putih’ untuk Tutup Peluang Gibran Nyapres 2029

    Rocky Gerung Menduga Gerindra Mainkan Taktik ‘Bidak Putih’ untuk Tutup Peluang Gibran Nyapres 2029

    GELORA.CO  – Presiden RI, Prabowo Subianto diminta maju kembali sebagai Calon Presiden (Capres) 2029 dalam kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra, Kamis (14/2/2025).

    Partai berlogo kepala Garuda itu ingin mengusung Ketua Umumnya, Prabowo untuk menjadi presiden dua periode.

    Mengenai hal ini, pengamat politik, Rocky Gerung membaca adanya taktik “bidak putih” yang sedang dimainkan Gerindra.

    Hal tersebut untuk menutup peluang Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri menjadi capres pada 2029 mendatang.

    Menurut Rocky, kedinian Gerindra mengumumkan sikap tersebut merupakan langkah mengambil posisi layaknya pecatur pemegang bidak putih.

    Apalagi, kini aturan pencapresan telah diketuk oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yakni presidential threshold 0 persen.

    Jadi, tanpa partai lain, Gerindra sudah ada di baris depan untuk memenangkan Pilpres 2029 bersama Prabowo sebagai calonnya.

    “Jadi Gerinda memainkan bidak putih duluan itu karena juga dikalkulasi saya kira oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu threshold-nya dibuat nol.”

    “Sehingga Gerindra pasti bisa melenggang sendiri itu,” kata Rocky di YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (14/2/2025), dikutip dari TribunJakarta.com.

    Karena hal itu, Rocky melihat , setidaknya satu pintu tertutup untuk Gibran maju menjadi capres.

    Apabila tetap ingin maju, Gibran harus mencari partai lain yang mau menampungnya.

    “Satu hal yang pasti bahwa penetapan Prabowo sebagai calon Presiden di 2029, hal yang sudah mungkin diantisipasi atau ditunggu oleh banyak orang.”

    “Itu menimbulkan semacam sedikit kegaduhan politik, karena tentu konsekuensinya Gibran tidak mungkin dicalonkan oleh Gerindra,” papar Rocky.

    Jika demikian, menurut Rocky, akan ada blok politik baru yang digalang ayah Gibran, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), untuk memuluskan jalan anaknya menjadi presiden.

    “Kelihatannya bagus keputusan Gerindra tadi dari segi kalkulasi politik, tentu lepas dari soal apakah ini bisa jadi semacam penanda bahwa presiden Prabowo akan melakukan reshuffle secepat-cepatnya untuk memungkinkan kabinet hari ini bekerja untuk dia di 2029 kan itu kalkulasinya,” kata Rocky.

    Seluruh Kader Diminta Bergerak

    Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah mendengar aspirasi dari seluruh kader partai.

    “Seluruh kader Partai Gerindra meminta agar Partai Gerindra dalam Pemilihan Umum Presiden di tahun 2029 kembali mencalonkan Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode kedua,” ujar Ahmad Muzani saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT ke-17 Gerindra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Seluruh kader partai pun diminta bergerak untuk menyukseskan pencalonan Prabowo kembali di tahun 2029 mendatang.

    Sebelumnya, permintaan agar Prabowo kembali maju menjadi capres 2029 itu merupakan satu dari lima keputusan Partai Gerindra yang ditetapkan dalam KLB.

    “Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.”

    “Beliau menjawab ‘insya Allah’, namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” kata Muzani, Kamis.

    Selain itu empat keputusan lainnya yakni:

    Menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPP Partai Gerindra periode 2020-2025.

    Menetapkan kembali Prabowo sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025-2030. 

    KLB menetapkan Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. 

    KLB juga menetapkan Prabowo sebagai formatur tunggal.

    Penghapusan Presidential Threshold

    Diberitakan sebelumnya, MK memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya diatur partai politik (parpol) pemilik kursi 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.

    Putusan ini merupakan permohonan dari perkara 62/PUU-XXII/2024, yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang utama, Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

    MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

    “Menyatakan norma Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Suhartoyo.

    Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa ‘perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya’ dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas itu tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat.

    Menurut MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan parpol besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi parpol peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR.

    Dengan demikian, MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan.

    MK juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.

    Seperti apa lengkapnya putusan MK soal presidential threshold?

    Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.

    Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik, sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih.

    Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya.

    Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU Pemilu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggara pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

  • Rocky Gerung Sindir Pedas Mulyono: Raja Besar!

    Rocky Gerung Sindir Pedas Mulyono: Raja Besar!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung blak-blakan menangkis pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal raja-raja kecil yang mencoba menjegal kebijakan efisiensi anggaran.

    Masalah utama sebenarnya, beber Rocky, adalah Mulyono alias Joko Widodo alias Jokowi, raja besar atau raja Jawa yang pernah dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

    “Bukan raja-raja kecil yang bermasalah, melainkan raja yang pernah disebut Bahlil sebagai raja Jawa,” kata Rocky Gerung dalam YouTube Rocky Gerung Official, dikutip pada Sabtu (15/2/2025).

    Menurut Rocky Gerung, netizen dan publik memahami betul bahwa raja besar merupakan masalah utama yang menggerogoti Indonesia.

    “Netizen akan bilang bukan raja kecil, melainkan raja besar dan cuma satu. Siapa namanya? Mulyono,” ungkap dosen Universitas Indonesia itu.

    Rocky Gerung juga menilai pernyataan Prabowo tentang raja-raja kecil merupakan bentuk protes.

    “Kalau Pak Prabowo mengucapkan sedikit sindiran ada raja kecil yang menjadi persoalan di bangsa ini karena ingin menghalangi janji kampanye yang sudah dia buatkan, itu juga semacam protes dari Prabowo terhadap kepatuhan bupati-bupati,” ucap Rocky Gerung.

    Rocky Gerung menjelaskan banyak warga yang meminta agar Prabowo Subianto tidak lagi dekat dengan Jokowi.

    “Itu pandangan netizen, pandangan warga negara, dan harus dihormati,” tutur Rocky Gerung.

    Dosen Universitas Indonesia itu menganggap permintaan dari netizen dan masyarakat sangat wajar.

    “Banyak warga negara yang menganggap zaman Pak Jokowi, (kondisi, red) Indonesia berantakan,” pungkasnya. (Pram/fajar)

  • Gerindra Usung Prabowo 2029, Gibran Harus Cari Partai Lain

    Gerindra Usung Prabowo 2029, Gibran Harus Cari Partai Lain

    GELORA.CO – Keputusan bulat diambil Partai Gerindra untuk kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. 

    Hal ini diputuskan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, pada Kamis 13 Februari 2025.

    Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, langkah ini sejalan dengan tradisi politik Indonesia, di mana presiden petahana umumnya menargetkan dua periode masa jabatan.

    “Itu hal yang lumrah karena dalam kalkulasi normal presiden tidak boleh putus dengan satu periode ini,” kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 14 Februari 2025.

    Rocky meyakini, keputusan Partai Gerindra ini tentunya akan disosialisasikan kepada koalisi pendukung, termasuk anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Meskipun setiap partai dalam koalisi memiliki kebebasan untuk mencalonkan ketua umum mereka masing-masing, namun penetapan Prabowo sebagai calon presiden 2029 sebagai langkah strategis mengunci koalisi sejak dini.

    Salah satu implikasi dari keputusan ini adalah kecilnya kemungkinan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi untuk dicalonkan oleh Gerindra. 

    “Jadi Gibran pasti akan cari partai yang lain,” sambungnya.

    Situasi ini memaksa Presiden Jokowi untuk membentuk blok politik baru guna mendukung karier politik putranya. 

    Dalam konteks ini, Partai Golkar dianggap sebagai satu partai yang berpotensi mencalonkan Gibran sebagai kandidat presiden mereka. 

    “Sebetulnya paralel dengan keputusan Gerindra itu adalah semacam umpan untuk meminta ada ikan besar yang memakan Gibran sebagai calon presiden mereka,” pungkas Rocky.

    Dinamika politik ini menunjukkan bagaimana keputusan Gerindra dapat memicu pergeseran aliansi dan strategi di antara partai-partai politik Indonesia menjelang Pilpres 2029.

  • Apa yang Spesial di Berlinale 2025? – Halaman all

    Apa yang Spesial di Berlinale 2025? – Halaman all

    Festival Film Internasional Berlinale ke-75 berlangsung dari tanggal 13 hingga 23 Februari 2025 dengan menampilkan hampir 250 film. Festival dimulai pada hari Kamis dengan pemutaran perdana “The Light”, karya Tom Tykwer. Sineas Jerman di balik film “Run Lola Run” (1998) dan serial “Babylon Berlin” ini kembali dengan film drama yang dibintangi oleh Lars Eidinger dan Nicolette Krebitz. Film ini menggambarkan sebuah keluarga kelas menengah yang kehidupannya berubah setelah seorang pembantu rumah tangga dari Suriah memasuki kehidupan mereka.

    Dalam acara pembukaan, aktris Inggris, Tilda Swinton, menerima penghargaan Honorary Golden Bear, penghargaan Beruang Emas Kehormatan tersebut diberikan untuk dedikasi dan pengabdian seumur hidup aktris tersebut di industri perfilman. Aktris asal Skotlandia ini rutin menghadiri Berlinale selama bertahun-tahun, baik sebagai ketua juri di tahun 2009 maupun mendampingi film-filmnya. Sejauh ini 26 filmnya telah ditayangkan pada festival film tersebut.

    Edward Berger akan menyampaikan pidato pada malam penghargaan tersebut. Sutradara yang dinominasikan Oscar untuk film “Conclave” dan “All Quiet on the Western Front” itu kini sedang menggarap film produksi Netflix yang dibintangi oleh Swinton, berjudul “The Ballad of a Small Player.”

    Juri internasional juga akan diperkenalkan pada upacara pembukaan Berlinale. Sutradara Amerika Serikat, Todd Haynes (Film “Carol,” “I’m Not There”) akan menjadi ketua juri internasional.

    Rekan-rekan juri adalah artis Cina, Fan Bingbing, sutradara dan aktor Jerman, Maria Schrader, sutradara Maroko-Prancis, Nabil Ayouch, desainer kostum Jerman Bina Daigeler, sutradara Argentina, Rodrigo Moreno, serta kritikus film dan pembawa acara podcast AS, Amy Nicholson.

    Tujuh anggota juri akan memilih pemenang Beruang Emas dan Perak tahun ini, yang penganugrahannya akan dilakukan pada tanggal 22 Februari.

    Sorotan kompetisi

    Keseluruhan program menampilkan hampir 250 film yang terbagi dalam beberapa kategori. Kompetisi utama Berlinale terdiri dari 19 karya film, yang mewakili 26 negara.

    ‘Mantan’ Pemenang Berlinale 2021 kembali mengikuti kompetisi adalah sineas Rumania, Radu Jude, yang mempersembahkan “Kontinental ’25.” Empat tahun lalu, Radu Jude memenangkan Beruang Emas melalui film “Bad Luck Banging atau Loony Porn.” Sutradara Korea, Hong Sang-soo, yang telah mengoleksi beberapa penghargaan Silver Bears beberapa tahun terakhir, kembali dengan film “What Does that Nature Say to You.”

    Dua film Tiongkok, “Girls on Wire,” yang disutradarai oleh Vivian Qu, dan ‘Living the Land,’ yang disutradarai oleh Huo Meng membuat debut dunia mereka lewat kompetisi ini.

    Ada juga produksi film bersama antar negara Jerman, Kanada, Italia, Palestina, Qatar, Yordania dan Arab Saudi – yakni film “Yunan” karya Ameer Fakher Eldin dan dibintangi oleh komedian Lebanon, Georges Khabbaz, dan aktris legendaris Jerman, Hanna Schygulla, yang terkenal dengan filmnya bersama sutradara Rainer Werner Fassbinder.

    Hanya ada satu film dokumenter dalam kompetisi utama, “Timestamp,” karya Kateryna Gornostai. Film ini memberikan wawasan tentang kehidupan sekolah di Ukraina setelah invasi Rusia ke negara tersebut.

    Bintang film yang akan menghadiri di festival ini

    Film-film kompetisi akan menghadirkan para selebriti di Berlin: “Blue Moon” karya Richard Linklater, yang dibintangi oleh Ethan Hawke, Margaret Qualley, dan Andrew Scott. Sineas Amerika Serikat ini pernah memenangkan penghargaan Silver Bear untuk sutradara terbaik untuk film “Before Sunrise” (1995) dan “Boyhood” (2014).

    “If I Had Legs I’d Kick You,” karya Mary Bronstein, dibintangi oleh Rose Byrne dan A$AP Rocky. “The Ice Tower,” yang disutradarai oleh Lucile Hadzihalilovic, menampilkan bintang Prancis Marion Cotillard. Sebagai pemeran utama dalam film “Dreams” karya Michel Franco, aktris Jessica Chastain juga akan hadir di Berlin.

    Berlinale Special adalah bagian dari festival ini yang menyorot para selebritas dalam perayaan dengan menggelar karpet merah. Bong Joon Ho, pembuat film “Parasite” yang meraih penghargaan, akan hadir di Berlin untuk pemutaran perdana film fiksi ilmiah terbarunya, “Mickey 17”, yang dibintangi oleh Robert Pattinson.

    Timothee Chalamet juga dijadwalkan akan hadir di Berlinale untuk debut film “A Complete Unknown,” di mana ia berperan sebagai Bob Dylan.

    Festival ini juga akan menyambut bintang “Euphoria”, Jacob Elordi, yang akan menemani serial TV Justin Kurzel, “The Narrow Road to the Deep North.”

    Dan tak ketinggalan, aktor Inggris, pemeran Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, juga akan hadir di Berlin untuk pemutaran perdana “The Thing with Feathers” di Eropa.

    Adakah film Indonesia?

    Tahun ini terdapat empat film Indonesia yang ditampilkan di Berlinale. Untuk Kategori Penonton Muda atau Generation Kplus, terdapat film Little Rebel Cinema Club garapan Sutradara Khozy Rizal. Khozy Rizal memulai debutnya di dunia perfilman Indonesia lewat Film Makassar is a City for Footballl Fans di tahun 2021.

    Untuk Kategori Berlinale Shorts, yaitu film pendek yang akan ditampilkan, terdapat dua film dari Indonesia. Film bergenre horror Sammi, Who Can Detach His Body Parts karya Rein Maychaelson yang dibintangi Mai Djenar Maisa Ayu dan Jefri Nichol, serta film garapan Timoteus Anggawan Kusno, berjudul After Colossus, kisah fiksi mistis di era Reformasi.

    Selain itu tak ketinggalan untuk kategori Forum Expanded, dimana dalam kategori ini para pembuat film melakukan ekplorasi terhadap medium film itu sendiri. Film Mirage:Eigenstate karya Riar Rizaldi, mengeksplorasi ragam interpretasi tentang realitas melalui interpretasi mistis sufi monorealisme, hingga teori mekanika kuantum.

    Masih merupakan festival politik

    Di luar acara karpet merah yang mewah, festival ini juga menyoroti berbagai peristiwa terkini dan bersejarah.

    Dengan festival film yang berlangsung 80 tahun setelah pembebasan Auschwitz, pemutaran film monumental “Shoah” (1985) karya Claude Lanzmann menjadi bagian dari program khusus. Selain itu ada film dokumenter baru yang mengulas kembali karya terobosan representasi Holocaust dalam sinema, berjudul “All I Had was Nothingness”, karya Guillaume Ribot.

    “Teman-teman yang Tak Diinginkan: Bagian I – Udara Terakhir di Moskow” adalah film dokumenter tentang para intelektual yang diusir ke pengasingan di bawah rezim Rusia saat ini. “Das Deutsche Volk” mengulas kembali penembakan rasis di Hanau pada tahun 2020. Dan “A Letter to David” adalah sebuah surat sinematik untuk sandera Hamas, David Cunio, yang masih ditahan di Gaza.

    Tantangan yang ‘menyenangkan’ dan debut direktur Tricia Tuttle

    Dibandingkan dengan Cannes dan Venesia, Berlin selalu dianggap sebagai festival film yang paling politis di Eropa.

    “Orang-orang sering bertanya kepada kami apakah kami adalah festival yang politis. Dan ya, meskipun saya akan mengatakan bahwa kami adalah festival sosial, politik ada dalam DNA kami. […] Berlin adalah kota yang sarat dengan sejarah. Kami tidak menghindar dari hal ini,” kata direktur festival, Tricia Tuttle, menjelang acara tahun ini. Ini adalah edisi pertama Berlinale di bawah kepemimpinan Tuttle.

    Tahun lalu, kritik terhadap politik Israel selama acara penghargaan – khususnya oleh sutradara Israel dan Palestina dalam film dokumenter “No Other Land” – menimbulkan tuduhan antisemitisme dari beberapa politisi Jerman.

    Dengan festival yang sebagian besar didanai oleh publik, Tuttle kini menghadapi tantangan untuk memenuhi persyaratan anggota parlemen Jerman, sambil tetap mengizinkan para seniman untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas.

    Kurator kelahiran AS ini pada presentasi Berlinale mengatakan, “banyak pembuat film dari negara-negara Arab yang telah mendekati kami selama beberapa minggu terakhir, hanya untuk memastikan bahwa festival ini merupakan ruang untuk dialog dan wacana yang terbuka.”

    “Jujur saja, ini adalah sebuah tantangan. Tahun ini benar-benar menantang. Setiap festival selalu menantang. Kita hidup di dunia yang sangat terpecah belah dan terbagi-bagi dan [di mana] wacana tidak selalu ramah dan terbuka,” ujarnya, sambil menambahkan, proses penyusunan program bersama tim festival ”sangat menggembirakan dan menyenangkan, serta merupakan suatu keistimewaan tersendiri.”

    Di luar perdebatan politik, salah satu misi Tuttle adalah merevitalisasi festival Berlin melalui program yang modern dan menyegarkan.

    Salah satu contoh perubahan yang telah dipelopori oleh Tuttle untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memperkenalkan sebuah program baru yang kompetitif, yang disebut Perspectives. Ini secara eksklusif akan menampilkan debut film panjang demi menyediakan “platform yang lebih menonjol bagi para pembuat film baru,” katanya. Salah satu karya yang berkompetisi akan memenangkan penghargaan Best First Feature Award, yang akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar €50.000, atau setara 851 juta rupiah.

    Diharapkan dalam perjalanannya, para penggemar film akan menemukan kisah baru yang ingin mereka ikuti di tahun-tahun mendatang.

    Diadaptasi dari artikel DW Bahasa Inggris

  • Tantang Rocky-Raize, Hyundai Luncurkan Venue di Indonesia

    Tantang Rocky-Raize, Hyundai Luncurkan Venue di Indonesia

    Jakarta

    Hyundai Motors Indonesia (HMID) memanaskan pasar small SUV dengan menghadirkan Hyundai Venue. Peluncuran mobil terbaru Hyundai ini dilakukan di ajang Indonesia International Motor Show 2025.

    Sebelum diluncurkan di Indonesia, Hyundai Venue sejatinya sudah lebih dulu hadir di pasar India. Di sana, Venue hadir dengan tiga pilihan mesin yakni bensin konvensional, bensin turbo, hingga diesel.

    Namun di Indonesia, Hyundai Venue hanya dihadirkan dengan satu pilihan mesin yakni bensin turbo. Hal tersebut yang praktis membuat Venue menjadi penantang baru bagi Toyota Raize dan Daihatsu Rocky.

    Kendati masuk dalam segmen entry level, Hyundai Venue tetap dilengkapi dengan mesin turbo yang diklaim performa tinggi, dimensi kompak, dan segudang fitur canggih.

    “Tak hanya pada harganya, kami juga berfokus untuk memastikan setiap konsumen dapat merasakan kualitas, inovasi, dan pelayanan terbaik. Itu kenapa Venue menjadi pilihan sempurna untuk yang sedang mencari SUV berukuran kompak dengan performa bertenaga,” ujar Ju Hun Lee selaku President Director HMID.

    Di atas kertas, Hyundai Venue mengusung mesin bensin berkode Kappa berkapasitas 1.000 cc 3 silinder segaris dengan teknologi Turbo GDi.

    Diklaim dengan mesin kompaknya itu, Hyundai Venue bisa mengeluarkan tenaga maksimal 120 PS di 6.000 RPM dan torsi maksimal 172 Nm di 1.500-4.000 RPM.

    Mesin ini dikawal dengan transmisi otomatis kopling ganda atau Dual Clutch Transmission (DCT) 7 percepatan. Selain itu ada juga opsi yang menggunakan transmisi Manual 6 percepatan.

    Perlu diketahui sebagai sebuah small SUV, Hyundai Venue hadir dengan bodi yang panjang totalnya hanya 3.995 mm, lebar 1.770 mm, dan tinggi 1.617 mm.

    Hyundai Venue menggunakan roda berukuran 215/60 R16. Untuk pengeremannya, menggunakan rem cakram di depan dan tromol di belakang.

    HMID menjual Hyundai Venue hanya dalam satu varian yakni bermesin Turbo 1.000 cc dengan transmisi DCT. Harga Hyundai Venue Rp 340.000.000 OTR Jakarta.

    (mhg/dry)

  • Ultimatum Prabowo, Rocky Gerung Bongkar Peran Raja Jawa yang Pernah Diungkap Bahlil

    Ultimatum Prabowo, Rocky Gerung Bongkar Peran Raja Jawa yang Pernah Diungkap Bahlil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya raja-raja kecil yang berupaya melawan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Prabowo bahkan tak segan menyebut oknum-oknum yang tidak setuju dengan kebijakan efisiensi anggaran merasa dirinya kebal hukum dan berusaha menjegal keputusannya untuk memperjuangkan kemakmuran rakyat.

    Menanggapi pernyataan Kepala Negara, Pengamat politik Rocky Gerung menyebut justru raja Jawa yang pernah diungkapkan Bahlil Lahadalia yang justru harus diwaspadai.

    “Bukan raja-raja kecil yang bermasalah, melainkan raja yang pernah disebut Bahlil sebagai raja Jawa,” kata Rocky Gerung dalam YouTube Rocky Gerung Official, dikutip pada Kamis (13/2/2025).

    Rocky Gerung secara blak-blakan menyebut nama Mulyono alias Jokowi sebagai raja besar yang merupakan masalah utama di Indonesia.

    “Netizen akan bilang bukan raja kecil, melainkan raja besar dan cuma satu. Siapa namanya? Mulyono,” ucap Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menilai pernyataan Prabowo tentang raja-raja kecil merupakan bentuk protes.

    “Kalau Pak Prabowo mengucapkan sedikit sindiran ada raja kecil yang menjadi persoalan di bangsa ini karena ingin menghalangi janji kampanye yang sudah dia buatkan, itu juga semacam protes dari Prabowo terhadap kepatuhan bupati-bupati,” ucap Rocky Gerung.

    “Itu pandangan netizen, pandangan warga negara, dan harus dihormati,” kata Rocky Gerung.

    Dosen Universitas Indonesia itu menganggap permintaan dari netizen dan masyarakat sangat wajar.

    “Banyak warga negara yang menganggap zaman Pak Jokowi, Indonesia berantakan,” tegasnya. (Pram/fajar)

  • Prabowo Anggap Lucu Upaya Pisahkan Dirinya dengan Jokowi, Rocky Gerung: Diam-diam Ada Persaingan

    Prabowo Anggap Lucu Upaya Pisahkan Dirinya dengan Jokowi, Rocky Gerung: Diam-diam Ada Persaingan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto menganggap lucu adanya upaya yang ingin memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

    Prabowo menilai upaya tersebut hanya untuk bahan tertawaan saja. Sedangkan pengamat politik Rocky Gerung melihat stabilitas politik mulai terganggu. 

    “Stabilitas politik mulai terganggu tuh karena diam-diam ada persaingan antara Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo hal yang memang tidak ingin diucapkan atau dibantah oleh kedua pihak,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (13/2/2025).

    Rocky meyakini Jokowi secara mental politik dan psikologi telah mempersiapkan fasilitas untuk melanggengkan dinasti. Menurut Rocky, adanya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai Wakil Presiden sebagai faktor penentu untuk menumbuhkan politik dinasti.

    Selain stabilitas politik, Rocky juga memastikan pengaruh kenaikan harga kebutuan pokok akan berdampak langsung kepada masyarakat.

    “Nah kita mulai membayangkan kesulitan-kesusitan ke depan untuk menemukan apa yang bisa kita jaminkan sebagai  janji dari Presiden Prabowo untuk pro rakyat untuk melindungi rakyat,” ujarnya.

    Ia juga menyinggung kebijakan Prabowo Subianto yang melakukan efisiensi anggaran yang membuat adanya semacam pembangkangan di beberapa daerah oleh para bupati.

    Dimana, Rocky mengutip ucapan Prabowo Subianto yang menyebut raja kecil.

    “Terdapat juga mulai ada tukar tambah di beberapa Kementerian yang punya ee punya standing di DPR untuk memeriksa kembali rasionalitas dari penghematan itu,” katanya.

    Menurutnya, hal itu memperlihatkan bahwa ada yang berbahaya dan harus segera dideteksi dari awal. 

    Ia pun mengingatkan bahwa pertahanan rakyat tidak mungkin terus-menerus terganggu. Oleh karena itu, ia menunggu keterangan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai hiruk pikuk kepastian pemotongan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga.

    KLIK SELENGKAPNYA: Presiden Prabowo Subianto Menyebut ada Raja Kecil Melawan Kebijakan Efisiensi Anggaran. Siapa yang Dimaksud? Ini Analisa Pengamat Politik.

    “Apa alasannya kementerian sana dipotong, Kementerian yang ini enggak jadi itu mesti diterangkan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ujarnya.

    Rocky menyebutkan adanya kegugupan pemerintah dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo untuk memberikan keyakinan kepada rakyat mengenai arah kebijakan.

    “Itu tidak mungkin diucapkan melalui fokus grup discussion, tidak mungkin dipertengkarkan di dalam talk show, tidak ada gunanya juga dihasilkan melalui keributan di media sosial,” ungkapnya.

    Rocky menuturkan sejumlah kebijakan yang diputuskan Presiden Prabowo telah menimbulkan polemik semisal PPn 12 persen serta menambal kebutuhan dengan pemangkasan anggaran.

    “Lalu upaya untuk merasionalisir kebijakan-kebijakan yang sebetulnya masih bisa diuji rasionalitas pembuatannya justru itu menimbulkan satu sensasi baru terutama di dalam kalangan akademis yang menilai atau mengintip bahwa ada yang berbahaya di dalam manajemen pemerintahan hari ini,” ujarnya.

    Presiden Anggap Lucu

    Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui adanya pihak yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Prabowo awalnya menceritakan mengenai hubungannya dengan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. 

    Menurut Prabowo, ia sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah.

    Namun, menjelang Pilpres 2024, ia diminta Jokowi untuk menemui Khofifah.

    “Saya baru jumpa (Khofifah,-red) menjelang Pilpres. Benar ibu Khofifah? Yang suruh saya menghadap ke ibu Khofifah itu Pak Jokowi, benar?”kata Prabowo saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    Menurut Prabowo, dirinya belajar banyak soal politik dari Jokowi. Namun, saat ini Jokowi justru dijelek-jelekkan.

    “Kadang-kadang orang sudah enggak berkuasa mau dikuyuk-kuyuk, mau dijelek-jelekkin. Jangan. Kita hormati semua,” katanya.

    Prabowo mengatakan, terkini ada upaya untuk memisahkan dirinya dengan Jokowi. 

    Menurut Prabowo, dirinya tidak terpengaruh dengan adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi. Baginya, upaya tersebut hanya untuk bahan tertawaan saja.

    “Ada yang sekarang mau memisah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Prabowo.

    Menurut kepala negara, upaya memecah belah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia. Seperti politik adu domba devide et impera yang digunakan Belanda saat masa penjajahan dulu.

    “Dari ratusan tahun devide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, enggak usah dihiraukan,” pungkasnya. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • ‘Adili Jokowi’ Ekspresi Kalah di Pilpres, Rocky Gerung Sebut Ibu Mega Sedang Membersihkan Republik dari Kekaburan Hukum

    ‘Adili Jokowi’ Ekspresi Kalah di Pilpres, Rocky Gerung Sebut Ibu Mega Sedang Membersihkan Republik dari Kekaburan Hukum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aksi vandalisme ‘Adili Jokowi’ kian menjalar ke sejumlah daerah di tanah air. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menilai gerakan itu merupakan bentuk ungkapan ekspresi kekecewaan. Ayah Gibran Rakabuming Raka itu menduga, aksi tersebut adalah ekspresi karena kalah di pemilihan presiden.

    Pengamat Politik Rocky Gerung punya penilaiannya sendiri. Ia memandang munculnya aksi vandalisme ‘Adili Jokowi’ yang digerakkan sejumlah kelompok masyarakat adalah sebuah bentuk ekspresi dan keinginan kuat untu membersihkan bangsa ini dari kekaburan hukum.

    “Poster Adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan republik dari kekaburan hukum yang tengah diberantas juga oleh ibu Megawati dan PDIP,” jelas Rocky dikutip dari kanal YouTube Deddy Sitorus Televisi, Kamis (13/2/2025).

    Suara-suara yang menuntut Jokowi diadili beberapa waktu terakhir kian meluas di sejumlah daerah. Mulai dari tulisan di poster, grafiti, maupun menyuarakannya lewat media sosial.

    “Kita nggak pernah tahu siapa yang memasang itu. Kalau kita tidak tahu, maka berarti ada yang tahu bahwa itu tidak perlu dilarang karena itu adalah ekspresi dari mereka yang menginginkan prosedur hukum diberlakukan pada Jokowi,” kata Rocky Gerung.

    Rocky melanjutkan, seruan adili Jokowi bukan tindakan pidana melainkan menyuarakan gagasan untuk menguji argumen publik supaya tidak ada lagi pembodohan di negeri ini.

    “Viralnya itu masuk akal dan kalau kita bikin survei hari ini tapi bukan survei yang dipesan, pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu,” sambung dosen Universitas Indonesia itu.

  • Itu Keinginan Rakyat yang Ingin Membersihkan Negeri

    Itu Keinginan Rakyat yang Ingin Membersihkan Negeri

    GELORA.CO –  Pengamat Politik Rocky Gerung menilai munculnya suara-suara atau gerakan ‘Adili Jokowi’ yang digerakkan sejumlah kelompok masyarakat adalah sebuah bentuk ekspresi dalam negara demokrasi. Hal tersebut tidak bisa dilarang.

    Suara-suara yang menuntut Jokowi diadili beberapa waktu terakhir kian meluas di sejumlah daerah. Mulai dari tulisan di poster, grafiti, maupun menyuarakannya lewat media sosial.

    “Kita nggak pernah tahu siapa yang memasang itu. Kalau kita tidak tahu, maka berarti ada yang tahu bahwa itu tidak perlu dilarang karena itu adalah ekspresi dari mereka yang menginginkan prosedur hukum diberlakukan pada Jokowi,” kata Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube Deddy Sitorus Televisi, Rabu (12/2/2025).

    Rocky melanjutkan, seruan adili Jokowi bukan tindakan pidana melainkan menyuarakan gagasan untuk menguji argumen publik supaya tidak ada lagi pembodohan di negeri ini.

    “Poster Adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan republik dari kekaburan hukum yang tengah diberantas juga oleh ibu Megawati dan PDIP,” tuturnya.

    “Viralnya itu masuk akal dan kalau kita bikin survei hari ini tapi bukan survei yang dipesan, pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu,” sambung Rocky.

    Kembali Rocky menegaskan suara adili Jokowi bukan pidana tapi hanya pelanggaran ketertiban karena mencoret dinding.

    “Tapi suara itu datang dari nurani yang ingin membersihkan negeri,” pungkasnya.