Tag: Rishi Sunak

  • Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Jakarta

    Inggris di bawah pemerintahan baru yang dipimpin Partai Buruh, akan memiliki sikap berbeda dengan sebelumnya soal Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah menangkap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu telah diduga melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir The Guardian, Selasa (9/7/2024), pada tahun 2021 lalu, ICC memutuskan bahwa meskipun Palestina bukan negara berdaulat, ICC memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran Statuta Roma, piagam fundamental ICC, di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

    Dalam pengajuan kepada ICC yang disampaikan pemerintahan sebelumnya di bawah mantan PM Rishi Sunak, Inggris menyebut ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel. Upaya London menghalangi ICC merilis perintah penangkapan itu diajukan pada 10 Juni lalu, namun baru diungkap dua minggu lalu oleh ICC.

    Majelis pra-peradilan ICC memberikan waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan gugatan secara penuh. Namun kini tampaknya sangat kecil kemungkinannya bahwa pemerintahan baru Inggris akan meneruskan gugatan itu, sehingga menghilangkan potensi penundaan untuk keputusan ICC soal perintah penangkapan tersebut.

    PM Keir Starmer Batalkan Upaya Sunak

    Pemerintahan baru Inggris yang dipimpin PM Keir Starmer dilaporkan akan membatalkan upaya, yang diajukan pemerintahan sebelumnya, untuk menunda ICC dalam mengambil keputusan dalam menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu.

    Perkembangan terbaru ini mencuat ketika Starmer mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa dirinya meyakini rakyat Palestina memiliki hak yang tidak bisa disangkal atas negara Palestina.

    Dalam percakapan telepon dengan Abbas pada Minggu (7/7) waktu setempat, Starmer berbicara soal “penderitaan yang berkelanjutan dan hilangnya banyak nyawa” di Jalur Gaza.

    Dia juga berbicara via telepon dengan Netanyahu untuk menguraikan kebutuhan yang “jelas dan mendesak” bagi gencatan senjata di Jalur Gaza.

    “Dia menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang bagi solusi dua negara yang sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” demikian seperti disampaikan otoritas London membahas percakapan Starmer dan Abbas.

    Dalam percakapan telepon itu, Starmer juga menyebut situasi di perbatasan utara Israel, di mana pasukan Tel Aviv terlibat serangan lintas perbatasan dengan Hizbullah, “sangat memprihatinkan” dan “penting bagi semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati”.

    Para pejabat Partai Buruh menjelaskan bahwa mereka terus meyakini jika ICC, yang berkedudukan di Den Haag, memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Soal Palestina

    Seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (9/7/2024), Starmer berbicara via telepon dengan Abbas dan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dalam percakapan telepon itu, Starmer pada dasarnya membahas hal yang tidak jauh berbeda, yakni soal mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Namun secara khusus, menurut juru bicara Downing Street atau kantor PM Inggris, Starmer membahas soal komitmen negaranya dalam mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses yang menghasilkan solusi dua negara berdampingan dengan Israel.

    Starmer menyebut pengakuan bagi negara Palestina merupakan “hak yang tidak bisa disangkal bagi rakyat Palestina”.

    “Perdana Menteri memberikan informasi kepada Presiden Abbas mengenai prioritas-prioritas mendesaknya, termasuk mengamankan gencatan senjata, pemulangan para sandera, peningkatan dan percepatan bantuan kemanusiaan, dan dukungan keuangan untuk Otoritas Palestina,” demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Inggris.

    “Membahas pentingnya reformasi, dan memastikan legitimasi internasional bagi Palestina, Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakannya sejak lama soal pengakuan untuk berkontribusi pada proses perdamaian tidak berubah, dan itu adalah hak rakyat Palestina yang tidak bisa disangkal,” imbuh pernyataan itu.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

  • Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Jakarta

    Inggris di bawah pemerintahan baru yang dipimpin Partai Buruh, akan memiliki sikap berbeda dengan sebelumnya soal Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah menangkap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu telah diduga melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir The Guardian, Selasa (9/7/2024), pada tahun 2021 lalu, ICC memutuskan bahwa meskipun Palestina bukan negara berdaulat, ICC memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran Statuta Roma, piagam fundamental ICC, di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

    Dalam pengajuan kepada ICC yang disampaikan pemerintahan sebelumnya di bawah mantan PM Rishi Sunak, Inggris menyebut ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel. Upaya London menghalangi ICC merilis perintah penangkapan itu diajukan pada 10 Juni lalu, namun baru diungkap dua minggu lalu oleh ICC.

    Majelis pra-peradilan ICC memberikan waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan gugatan secara penuh. Namun kini tampaknya sangat kecil kemungkinannya bahwa pemerintahan baru Inggris akan meneruskan gugatan itu, sehingga menghilangkan potensi penundaan untuk keputusan ICC soal perintah penangkapan tersebut.

    PM Keir Starmer Batalkan Upaya Sunak

    Pemerintahan baru Inggris yang dipimpin PM Keir Starmer dilaporkan akan membatalkan upaya, yang diajukan pemerintahan sebelumnya, untuk menunda ICC dalam mengambil keputusan dalam menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu.

    Perkembangan terbaru ini mencuat ketika Starmer mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa dirinya meyakini rakyat Palestina memiliki hak yang tidak bisa disangkal atas negara Palestina.

    Dalam percakapan telepon dengan Abbas pada Minggu (7/7) waktu setempat, Starmer berbicara soal “penderitaan yang berkelanjutan dan hilangnya banyak nyawa” di Jalur Gaza.

    Dia juga berbicara via telepon dengan Netanyahu untuk menguraikan kebutuhan yang “jelas dan mendesak” bagi gencatan senjata di Jalur Gaza.

    “Dia menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang bagi solusi dua negara yang sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” demikian seperti disampaikan otoritas London membahas percakapan Starmer dan Abbas.

    Dalam percakapan telepon itu, Starmer juga menyebut situasi di perbatasan utara Israel, di mana pasukan Tel Aviv terlibat serangan lintas perbatasan dengan Hizbullah, “sangat memprihatinkan” dan “penting bagi semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati”.

    Para pejabat Partai Buruh menjelaskan bahwa mereka terus meyakini jika ICC, yang berkedudukan di Den Haag, memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Soal Palestina

    Seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (9/7/2024), Starmer berbicara via telepon dengan Abbas dan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dalam percakapan telepon itu, Starmer pada dasarnya membahas hal yang tidak jauh berbeda, yakni soal mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Namun secara khusus, menurut juru bicara Downing Street atau kantor PM Inggris, Starmer membahas soal komitmen negaranya dalam mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses yang menghasilkan solusi dua negara berdampingan dengan Israel.

    Starmer menyebut pengakuan bagi negara Palestina merupakan “hak yang tidak bisa disangkal bagi rakyat Palestina”.

    “Perdana Menteri memberikan informasi kepada Presiden Abbas mengenai prioritas-prioritas mendesaknya, termasuk mengamankan gencatan senjata, pemulangan para sandera, peningkatan dan percepatan bantuan kemanusiaan, dan dukungan keuangan untuk Otoritas Palestina,” demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Inggris.

    “Membahas pentingnya reformasi, dan memastikan legitimasi internasional bagi Palestina, Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakannya sejak lama soal pengakuan untuk berkontribusi pada proses perdamaian tidak berubah, dan itu adalah hak rakyat Palestina yang tidak bisa disangkal,” imbuh pernyataan itu.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

  • Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    PM Baru Inggris Soal Pengakuan Atas Palestina: Tak Bisa Disangkal!

    London

    Perdana Menteri (PM) baru Inggris Keir Starmer berbicara via telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Dengan Abbas, Starmer membahas soal pengakuan terhadap negara Palestina yang disebutnya sebagai “hak yang tidak bisa disangkal”.

    Sedangkan dengan Netanyahu, Starmer menyebut gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza menjadi “kebutuhan yang jelas dan mendesak”.

    Seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (9/7/2024), Starmer berbicara via telepon dengan Abbas dan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dalam percakapan telepon itu, Starmer pada dasarnya membahas hal yang tidak jauh berbeda, yakni soal mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Namun secara khusus, menurut juru bicara Downing Street atau kantor PM Inggris, Starmer membahas soal komitmen negaranya dalam mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses yang menghasilkan solusi dua negara berdampingan dengan Israel.

    Starmer menyebut pengakuan bagi negara Palestina merupakan “hak yang tidak bisa disangkal bagi rakyat Palestina”.

    “Perdana Menteri memberikan informasi kepada Presiden Abbas mengenai prioritas-prioritas mendesaknya, termasuk mengamankan gencatan senjata, pemulangan para sandera, peningkatan dan percepatan bantuan kemanusiaan, dan dukungan keuangan untuk Otoritas Palestina,” demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Inggris.

    “Membahas pentingnya reformasi, dan memastikan legitimasi internasional bagi Palestina, Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakannya sejak lama soal pengakuan untuk berkontribusi pada proses perdamaian tidak berubah, dan itu adalah hak rakyat Palestina yang tidak bisa disangkal,” imbuh pernyataan itu.

    Menurut kantor berita Palestina, WAFA News Agency, Abbas menekankan pentingnya Inggris mengakui negara Palestina secara resmi saat berbicara via telepon dengan Starmer.

    Palestina telah diakui sebagai negara yang berdaulat oleh lebih dari 140 negara, dengan Irlandia, Spanyol dan Norwefia menjadi negara-negara Eropa terbaru yang memberikan pengakuan resmi pada akhir Mei lalu.

    Starmer Serukan Gencatan Senjata Gaza Saat Telepon Netanyahu

    Selain berbicara dengan Abbas, Starmer juga melakukan percakapan telepon dengan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dengan Netanyahu, Starmer disebut membahas soal pentingnya gencatan senjata segera untuk perang yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Dia juga menyerukan pembebasan para sandera dan peningkatan aliran bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Jalur Gaza.

    “Perdana Menteri mengemukakan kebutuhan jelas dan mendesak untuk gencatan senjata, pemulangan para sandera, dan peningkatan segera untuk jumlah bantuan kemanusiaan yang menjangkau warga sipil,” demikian disampaikan kantor PM Inggris dalam pernyataannya.

    “Dia (Starmer-red) menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan adanya kondisi jangka panjang untuk solusi dua negara, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” imbuh pernyataan tersebut.

    Dalam percakapan telepon dengan Netanyahu, Starmer juga menegaskan komitmen negaranya untuk “melanjutkan kerja sama penting Inggris dan Israel untuk mencegah ancaman jahat”. Dia juga menyatakan harapannya untuk memperdalam hubungan erat antara London dan Tel Aviv.

    Kantor PM Israel tidak merilis pernyataan apa pun soal percakapan telepon dengan Starmer tersebut.

    Perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak Oktober tahun lalu, menurut otoritas kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 38.000 orang. Lebih dari 87.000 orang lainnya mengalami luka-luka dan ribuan orang lainnya dilaporkan hilang.

    Starmer, yang sebelumnya menjadi pemimpin oposisi Inggris dari Partai Buruh, pernah dituding tidak menyerukan gencatan senjata, yang menjadi sikap yang sama dengan mantan PM Rishi Sunak dari Partai Konservatif. Dia baru menyerukan gencatan senjata pada Februari lalu setelah tekanan publik yang intens.

    Tidak hanya itu, menurut Al Jazeera, Starmer juga pernah dikritik secara luas karena mengatakan Israel “berhak” untuk memutus pasokan air dan listrik ke Jalur Gaza saat berbicara dalam podcast media LBC pada Oktober tahun lalu.

    Juru bicara Partai Buruh, pada saat itu, membantah Starmer membenarkan tindakan Israel memblokade pasokan air dan listrik untuk warga Gaza. Juru bicara tersebut mengatakan bahwa komentar Starmer itu merespons pertanyaan soal hak Israel untuk mempertahankan diri.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Baru Inggris Tak Akan Halangi ICC Tangkap Netanyahu

    PM Baru Inggris Tak Akan Halangi ICC Tangkap Netanyahu

    London

    Pemerintahan baru Inggris, yang kini dipimpin Partai Buruh, diperkirakan tidak akan menghalangi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir The Guardian, Selasa (9/7/2024), pemerintahan baru Inggris yang dipimpin PM Keir Starmer dilaporkan akan membatalkan upaya, yang diajukan pemerintahan sebelumnya, untuk menunda ICC dalam mengambil keputusan dalam menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu.

    Perkembangan terbaru ini mencuat ketika Starmer mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa dirinya meyakini rakyat Palestina memiliki hak yang tidak bisa disangkal atas negara Palestina.

    Dalam percakapan telepon dengan Abbas pada Minggu (7/7) waktu setempat, Starmer berbicara soal “penderitaan yang berkelanjutan dan hilangnya banyak nyawa” di Jalur Gaza.

    Dia juga berbicara via telepon dengan Netanyahu untuk menguraikan kebutuhan yang “jelas dan mendesak” bagi gencatan senjata di Jalur Gaza.

    “Dia menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang bagi solusi dua negara yang sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” demikian seperti disampaikan otoritas London membahas percakapan Starmer dan Abbas.

    Dalam percakapan telepon itu, Starmer juga menyebut situasi di perbatasan utara Israel, di mana pasukan Tel Aviv terlibat serangan lintas perbatasan dengan Hizbullah, “sangat memprihatinkan” dan “penting bagi semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati”.

    Para pejabat Partai Buruh menjelaskan bahwa mereka terus meyakini jika ICC, yang berkedudukan di Den Haag, memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza.

    Dalam pengajuan kepada ICC yang disampaikan pemerintahan sebelumnya di bawah mantan PM Rishi Sunak, Inggris menyebut ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel. Upaya London menghalangi ICC merilis perintah penangkapan itu diajukan pada 10 Juni lalu, namun baru diungkap dua minggu lalu oleh ICC.

    Majelis pra-peradilan ICC memberikan waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan gugatan secara penuh. Namun kini tampaknya sangat kecil kemungkinannya bahwa pemerintahan baru Inggris akan meneruskan gugatan itu, sehingga menghilangkan potensi penundaan untuk keputusan ICC soal perintah penangkapan tersebut.

    Dalam gugatan hukumnya, otoritas London sebelumnya mempertanyakan apakah ICC bisa memerintahkan penangkapan warga negara Israel. Kementerian Luar Negeri Inggris sebelumnya juga mengatakan bahwa otoritas Palestina tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel berdasarkan perjanjian Oslo, dan akibatnya, mereka tidak bisa mentransfer yurisdiksi kepada ICC.

    Pada tahun 2021 lalu, ICC memutuskan bahwa meskipun Palestina bukan negara berdaulat, ICC memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran Statuta Roma, piagam fundamental ICC, di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

    Lihat juga Video ‘Rishi Sunak Ucapkan Selamat ke PM Baru Inggris Keir Starmer’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Baru Inggris Tak Akan Halangi ICC Tangkap Netanyahu

    Terpilih Jadi PM Inggris, Keir Starmer Janjikan Pembaruan Nasional

    Jakarta

    Perdana Menteri terpilih Keir Starmer berjanji untuk memulai periode “pembaruan nasional” di Inggris, setelah partai oposisi Partai Buruh mengalahkan Partai Konservatif yang berkuasa dalam pemilihan umum.

    “Hari ini kita memulai bab berikutnya – memulai upaya perubahan, misi pembaruan nasional dan mulai membangun kembali negara kita,” kata Starmer dalam pidato kemenangannya di London setelah partainya memperoleh mayoritas di parlemen, dilansir kantor berita AFP, Jumat (5/7/2024).

    Partai Buruh Inggris meraih kekuasaan setelah memenangkan pemilihan umum di negara itu, melampaui ambang batas 326 kursi untuk meraih mayoritas di House of Commons.

    “Mandat seperti ini disertai dengan tanggung jawab yang besar,” kata pemimpin Partai Buruh Keir Starmer kepada para pendukungnya di London, beberapa saat setelah hasil penghitungan suara yang memastikan kemenangan telak diumumkan.

    Pemimpin Inggris Rishi Sunak mengakui kekalahannya dalam pemilu ini. “Saya bertanggung jawab atas kekalahan tersebut”.

    “Hari ini, kekuasaan akan berpindah tangan secara damai dan tertib dengan niat baik semua pihak,” kata Sunak, setelah partai Konservatifnya mengalami kekalahan bersejarah dari Partai Buruh.

    Lihat juga Video: Jokowi Bertemu Eks PM Inggris, Bahas Investasi Energi & Alur Logistik IKN

    (ita/ita)

  • PM Baru Inggris Tak Akan Halangi ICC Tangkap Netanyahu

    Ketua Partai Buruh Bakal Jadi PM Baru: Rakyat Inggris Pilih Perubahan

    London

    Partai Buruh diproyeksikan menang telak dalam pemilu parlemen Inggris yang digelar pada Kamis (4/7) waktu setempat. Keir Starmer, selaku Ketua Partai Buruh yang akan menjadi Perdana Menteri (PM) baru, menyebut rakyat Inggris telah memilih perubahan.

    Starmer juga menegaskan bahwa sudah waktunya bagi Partai Buruh untuk mewujudkan perubahan tersebut, setelah selama 14 tahun terakhir menjadi oposisi dari pemerintahan Partai Konservatif yang dipimpin PM Rishi Sunak.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (5/7/2024), proyeksi exit poll mengindikasikan Partai Buruh meraup kemenangan besar dalam pemilu parlemen dan Partai Konservatif akan mengalami kekalahan bersejarah.

    Partai Buruh, yang beraliran kiri-tengah, diproyeksikan berada di jalur kemenangan dengan meraup 410 kursi dari total 650 kursi dalam parlemen Inggris. Perolehan ini sangat kontras dengan pemilu lima tahun lalu ketika Partai Buruh mendapatkan perolehan terburuk dalam pemilu sejak tahun 1935 silam.

    Hasil proyeksi pemilu parlemen Inggris itu akan menempatkan Partai Buruh sebagai suara mayoritas dalam parlemen dan akan mengakhiri 14 tahun pemerintahan Partai Konservatif yang dipenuhi gejolak beberapa waktu terakhir.

    Starmer sebagai Ketua Partai Buruh berpotensi menjadi PM baru Inggris, menggantikan Sunak yang memimpin Partai Konservatif.

    Dalam pernyataan yang disampaikan setelah dirinya dipastikan memenangkan kursi parlemen untuk wilayah London, Starmer menyebut rakyat Inggris telah memilih perubahan dan sudah waktunya bagi Partai Buruh untuk mewujudkannya.

    “Malam ini, orang-orang di sini dan di seluruh negeri telah berbicara, dan mereka siap untuk perubahan, mengakhiri politik untuk pertunjukan, kembali ke politik sebagai pelayanan publik,” cetus Starmer saat berbicara di hadapan para pendukungnya.

    “Perubahan dimulai di sini… Anda telah memilih. Sekarang saatnya bagi kami untuk mewujudkannya,” tegasnya.

    Sebagai PM baru Inggris, Starmer akan menghadapi tantangan berat, dengan perekonomian yang lesu, layanan publik yang buruk, dan standar hidup yang menurun — semua faktor itu berkontribusi terhadap runtuhnya pemerintahan Partai Konservatif yang dipimpin Sunak.

    Partai Konservatif diperkirakan hanya meraih 131 kursi parlemen, yang tercatat sebagai pencapaian pemilu terburuk dalam sejarah partai tersebut.

    Hasil pemilu itu dinilai sebagai bentuk hukuman dari para pemilih Inggris terhadap pemerintahan Partai Konservatif atas krisis biaya hidup, ketidakstabilan dan pertikaian politik selama bertahun-tahun yang membuat Inggris memiliki lima PM berbeda dari partai tersebut sejak referendum Brexit tahun 2016 lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Keir Starmer dari Partai Buruh Bakal Gantikan Rishi Sunak Jadi PM Inggris

    Keir Starmer dari Partai Buruh Bakal Gantikan Rishi Sunak Jadi PM Inggris

    Jakarta

    Perdana Menteri (PM) Inggris, Rishi Sunak, bakal lengser dari jabatannya. Hasil exit poll Pemilu Inggris 2024 menunjukkan Partai Buruh bakal meraih kemenangan, maka PM Inggris Sunak akan digantikan oleh Keir Starmer.

    Dilansir AFP, Jumat (5/7/2024), Starmer kini berusia 61 tahun. Dia bakal menjadi orang tertua yang menjadi PM Inggris selama hampir setengah abad belakangan.

    Diprediksi kuat berdasarkan hasil exit poll di Inggris, Rishi Sunak bakal angkat kaki dari rumah Nomor 10 (begitulah sebutan populer untuk rumah dinas PM Inggris). Dikutip dari Mirror, biasanya perdana menteri berhenti sehari setelah pemilu digelar. Pemilu baru saja digelar di Inggris pada Kamis (5/7) waktu setempat. Kira-kira sebentar lagi, Sunak akan lengser dari kursi PM Inggris. Dia bakal diganti Keir Starmer.

    Fans klub sepakbola Arsenal itu lahir pada 2 September 1962 dengan nama Keir Rodney Starmer, di permukiman padat pinggiran kota London. Dia dilahirkan dari ibu yang sakit-sakitan serta ayah yang tidak dekat secara emosional. Dia sering membanggakan latar belakangnya yang berasal dari kalangan orang susah itu.

    “Jika Anda dilahirkan tanpa hak istimewa, Anda tidak punya waktu untuk bermain-main,” Starmer pernah berkata. “Anda tidak bisa mengatasi masalah tanpa memperbaikinya, dan Anda tidak menyerah pada naluri organisasi yang tidak mau menghadapi perubahan.”

    Setelah menyelesaikan studi hukum di universitas Leeds dan Oxford, Starmer mengalihkan perhatiannya ke gerakan kiri, membela serikat pekerja, aktivis anti-McDonald, dan membela terpidana mati di luar negeri.

    Dia berteman dengan pengacara hak asasi manusia Amal Clooney sejak mereka bersama di praktik hukum yang sama dan pernah menceritakan makan siang-mabuk bareng yang dia lakukan bersama dia dan suaminya, aktor Hollywood, George. Selanjutnya, Keir dikenal sebagai pengacara HAM dan jaksa.

    Dia dianugerahi gelar kebangsawanan oleh Ratu Elizabeth II, tetapi jarang menggunakan panggilan “Sir” di awal namanya, dan pada tahun 2015 terpilih sebagai anggota parlemen, mewakili kursi di London utara yang berhaluan kiri.

    Hanya beberapa minggu sebelum dia terpilih, ibunya meninggal karena penyakit sendi langka yang membuatnya tidak bisa berjalan selama bertahun-tahun.

    Tonton juga Video: Jokowi Bertemu Eks PM Inggris, Bahas Investasi Energi & Alur Logistik IKN

    (dnu/zap)

  • Partai Buruh Bakal Menang Telak di Pemilu Inggris!

    Partai Buruh Bakal Menang Telak di Pemilu Inggris!

    London

    Setelah sekian lama, Partai Buruh diprediksi kuat bakal meraih kemenangan di Pemilu Inggris. Hasil exit poll menunjukkan partainya Keir Starmer itu bakal mengungguli Partai Konservatif (Tory) yang selama ini berkuasa.

    Dilansir AFP, Jumat (5/7/2024), pemungutan suara pemilu Inggris baru saja digelar atau pada Kamis (4/7) waktu setempat.

    Berdasarkan exit poll Pemilu Inggris 2024, partai oposisi utama Inggris itu bakal menang telak. Partai Buruh akan berkuasa setelah 14 tahun menjadi oposisi.

    Ketika tempat pemungutan suara ditutup pada pukul 22.00 (21.00 GMT), survei untuk lembaga penyiaran Inggris menunjukkan bahwa Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah akan memenangkan 410 kursi di House of Commons yang memiliki 650 kursi, sedangkan Tories (Konservatif) hanya memperoleh 131 kursi.

    Sayap kiri (Partai Buruh) menang, sayap kanan (Konservatif) kalah. Kelompok sayap tengah (sentris/moderat) juga dapat suara dan diprediksi menjadi oposisi kecil. Demokrat Liberal akan memperoleh 61 kursi, namun Partai Reformasi Inggris yang anti-imigrasi pimpinan Nigel Farage dapat memperoleh 13 kursi.

    British political party logos are seen on a ballot paper in a postal voting pack for Britain’s 2024 parliamentary election, in this photo illustration taken June 28, 2024. REUTERS/Toby Melville/Illustration/File Photo Purchase Licensing Rights Foto: REUTERS/Toby Melville/Illustration/File Photo Purchase Licensing Rights

    Penghitungan surat suara sedang berlangsung di seluruh negeri, dengan hasil resmi diharapkan mulai Kamis malam hingga Jumat, menempatkan pemimpin Partai Buruh Keir Starmer di jalur yang tepat untuk menggantikan Rishi Sunak sebagai perdana menteri.

    Jika hasilnya benar, maka hal ini akan berlawanan dengan tren positif di antara sekutu-sekutu terdekat Inggris, dengan Partai Nasional sayap kanan di Prancis yang diprediksi bakal meraih kekuasaan, dan Donald Trump tampaknya akan kembali berkuasa di Amerika Serikat.

    Lihat juga Video: Kaisar Jepang Siap Kunjungi Inggris untuk Tingkatkan Hubungan Bilateral

    (dnu/zap)

  • Jelang Pemilu Inggris, Krisis Dana Publik Akan Picu Pergantian Kekuasaan?

    Jelang Pemilu Inggris, Krisis Dana Publik Akan Picu Pergantian Kekuasaan?

    Jakarta

    Ragam survei jelang pemilihan legislatif meramalkan tumbangnya 14 tahun kekuasaan kelompok konservatif alias Tory di Inggris dan kembalinya Partai Buruh dengan mandat mayoritas.

    Kekecewaan terbesar pemilih bersumber pada kinerja ekonomi pemerintah di London. Menurut jajak pendapat Pew Research Center, hanya 22 persen pemilih yang saat ini menilai positif kondisi perekonomian. Bahkan di kalangan pemilih Partai Konservatif, kepercayaan pada kinerja ekonomi hanya berkisar 27 persen, dibandingkan 75 persen pada 2017 silam.

    Sentimen warga seharusnya menjadi tamparan bagi partai yang selama ini membangun reputasi sebagai jangkar pertumbuhan. Ironisnya, di tengah pergulatan keuangan yang dialami sebagian penduduk, Perdana Menteri Rishi Sunak berpegang pada perbaikan data ekonomi dalam beberapa bulan terakhir.

    “Setelah tahun-tahun sulit yang dialami negara ini, kini segalanya mulai terasa lebih baik,” kata dia pada bulan Mei. “Kepercayaan telah dipulihkan pada perekonomian dan di penjuru negeri.”

    Perekonomian Inggris lolos dari resesi pada kuartal pertama tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 0,7%. Inflasi juga telah turun seperti yang diniatkan Bank of England ke kisaran 2 persen untuk pertama kalinya dalam tiga tahun. Sinyal positif itu memperkuat ekspektasi akan turunnya suku bunga acuan pada pertengahan tahun ini.

    Andrew Goodwin, analis Oxford Economics, membenarkan bahwa ekonomi telah kembali ke jalur pertumbuhan. “Dalam konteks beberapa tahun terakhir, perekonomian berjalan cukup baik,” katanya kepada DW. “Ada pertumbuhan yang berkelanjutan, meskipun tidak pada kecepatan yang biasanya Anda lihat pada tahap awal pemulihan.”

    Turunnya daya beli

    Meski demikian, geliat pertumbuhan cendrung diabaikan dalam pemilu kali ini. “Kebijakan ekonomi cenderung tidak terlalu menarik bagi pemilih, dan partai-partai politik sebagian besar fokus pada isu-isu lain,” ujar Goodwin. “Namun, tekanan biaya hidup dan pemangkasan bantuan sosial merupakan dua faktor utama di balik keinginan pemilih untuk melakukan perubahan.”

    “Masyarakat merasakan sendiri konsekuensi pemangkasan anggaran jaminan kesehatan nasional dan berbagai layanan lain, mulai dari kepolisian hingga pemerintahan daerah, perbaikan jalan raya dan sebagainya,” katanya kepada DW.

    “Jadi apa yang masyarakat lihat adalah konsekuensi dari buruknya kinerja perekonomian, yang berarti pemerintah tidak punya uang untuk membiayai layanan publik.”

    Salah satu tugas terbesar pemerintahan berikutnya adalah memastikan pendanaan publik yang mencukupi. Sebuah studi baru-baru ini oleh Institute for Fiscal Studies di Inggris, memperkirakan bahwa anggaran investasi di sektor publik akan menurun dari perkiraan semula yakni 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto, PDB, pada tahun ini menjadi 1,8 persen pada 2028.

    “Saya kira masyarakat belum mendengar cerita lengkap dari partai-partai politik tentang pilihan sulit yang harus kita ambil,” kata Butler.

    “Konsekuensi dari lemahnya perekonomian, khususnya pertumbuhan produktivitas, belum dijabarkan kepada publik sejauh yang diperlukan untuk memotivasi pengambilan keputusan sulit oleh pemerintah,” katanya.

    Goodwin setuju. “Kendati kebijakan fiskal setelah pemilu masih bisa diperdebatkan, kedua partai terbesar umumnya mengabaikan kabar buruk yang harus diwariskan kepada pemerintahan berikutnya,” katanya.

    Apa solusi Partai Buruh ?

    Meskipun Tory dan Partai Buruh berseteru dalam berbagai isu, analis menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi kedua partai tidak jauh berbeda. Ketika pasar bergejolak akibat pemangkasan anggaran besar-besaran selama 49 hari kekuasaan bekas PM Liz Truss, Buruh mengkampanyekan diri sebagai pilihan yang lebih stabil dibandingkan Konservatif.

    Tapi setelah Jeremy Hunt mengambil alih kursi menteri keuangan di bawah PM Rishi Sunak, mereka tidak lagi banyak beroposisi terhadap kebijakan konservatif pemerintahan Tory.

    Rachel Reeves, calon menteri keuangan dari Partai Buruh, misalnya, mengambil posisi serupa dengan Hunt dalam hal perpajakan dan kebijakan fiskal.

    Namun Creon Butler meyakini, pergantian kekuasaan setelah 14 tahun pemerintahan Konservatif di Inggris akan ikut menciptakan pergeseran ekonomi secara mendasar.

    “Penting untuk tidak meremehkan fakta bahwa pendekatan ekonomi pemerintah secara umum akan sangat berbeda karena filosofinya berbeda,” katanya.

    Menurutnya, Partai Buruh berlawanan dengan Partai Konservatif dalam tiga bidang ekonomi, sektor publik dan sosial, regulasi ekonomi dan relasi dengan Uni Eropa. Siapapun yang memerintah harus meningkatkan hubungan dengan Uni Eropa, meski kedua partai menolak gagasan penggabungan kembali dengan UE. “Sifatnya sangat fundamental, mengingat posisi perekonomian Inggris saat ini,” pungkasnya.

    (rzn/hp)

    (ita/ita)

  • Jelang Pemilu Inggris, Partai Buruh Diprediksi Menang-PM Sunak Lengser

    Jelang Pemilu Inggris, Partai Buruh Diprediksi Menang-PM Sunak Lengser

    London

    Inggris akan menggelar pemilu parlemen pada Kamis (4/7) besok, dengan pemerintahan negara tersebut kemungkinan akan mengalami perubahan. Partai Konservatif yang berkuasa selama 14 tahun terakhir, diperkirakan akan dilengserkan oleh Partai Buruh, yang diprediksi menang besar.

    Seperti dilansir AFP, Rabu (3/7/2024), para pemilih akan bisa menggunakan hak suara mereka mulai pukul 07.00 waktu setempat pada Kamis (4/7) waktu setempat.

    Sejumlah prediksi dan jajak pendapat menunjukkan Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak akan kehilangan jabatannya jika Partai Konservatif yang dipimpinnya kalah dalam pemilu besok.

    Keir Starmer yang memimpin Partai Buruh sejak tahun 2020, berpotensi menjadi PM Inggris yang baru dengan kemenangan partainya.

    “Ada lebih besar kemungkinan terjadinya sambaran petir dua kali di tempat yang sama… dibandingkan Rishi Sunak yang tetap menjabat sebagai perdana menteri,” ucap pakar jajak pendapat politik terkemuka Inggris, John Curtice, kepada BBC.

    Sunak dan Starmer telah berkeliling Inggris pada hari-hari terakhir masa kampanye untuk memenangkan para pemilih yang masih ragu-ragu.

    Namun, banyak orang yang tampaknya sudah sejak lama mengambil keputusan soal pilihan mereka dalam pemilu.

    Hal itu tercermin dalam sejumlah jajak pendapat selama dua tahun terakhir yang menunjukkan Partai Buruh secara konsisten unggul 20 poin atas Partai Konservatif. Pemilu pada Kamis (4/7) besok akan membuktikan apakah keunggulan itu akan menghasilkan rekor mayoritas bagi Partai Buruh.

    Dalam pernyataan pada Selasa (2/7) waktu setempat, Sunak bersikeras bahwa dirinya “berjuang untuk setiap suara hingga saat-saat terakhir kampanye”. Dia berusaha memantik harapan dari kemenangan dramatis tim sepakbola Inggris di Euro 2024.

    “Ini belum berakhir sampai semuanya berakhir,” tulis Sunak dalam pernyataan via media sosial pada Minggu (30/6) waktu setempat, setelah tim sepakbola Inggris menang atas Slovakia usai perpanjangan waktu.

    Sementara Starmer, yang juga penggemar setia sepak bola, menyerukan timnya untuk “bermain hingga peluit akhir berbunyi” dengan kekhawatiran soal omongan tentang “mayoritas super” Partai Buruh akan membuahkan hasil.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)