Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sebanyak 139 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (13/6/2025) sore. Mereka terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan pejabat pada unit organisasi noneselon.
Pelantikan ini berlangsung kurang dari sebulan setelah Sri Mulyani melakukan perombakan besar di jajaran eselon I. Sebelumnya, ia mengganti Direktur Jenderal Pajak dari Suryo Utomo ke Bimo Wijayanto, serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai dari Askolani ke Djaka Budi Utama.
Dalam pidato pelantikannya, Sri Mulyani menekankan kepada semua jajaran Kemenkeu untuk peka terhadap aspirasi masyarakat sebagai pembayar pajak. Ia mengingatkan bahwa publik semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, terutama di sektor perpajakan.
“Masyarakat akan terus menyampaikan pandangan dan aspirasi, menagih karena merasa menjadi pembayar pajak,” ujarnya.
Sri Mulyani meminta agar seluruh jajaran Kemenkeu untuk mampu merespons tuntutan tersebut dengan cepat, cerdas, dan menunjukkan kepemimpinan yang peduli terhadap pelayanan publik.
Berikut daftar lengkap nama-nama pejabat yang dilantik pada Jumat (13/6/2025) :
I. Sekretariat Jenderal
1. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan: Edy Gunawan
2. Kepala Biro Umum: Arif Bintaro Yuwono
3. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan: Rahayu Puspasari
4. Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik: Noor Syaifudin
5. Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Ganti Lis Ariyadi
II. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Dini Kusumawati
2. Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi: Noor Faisal Achmad
3. Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi: Suska
4. Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Andriansyah
5. Direktur Strategi Perpajakan: Pande Putu Oka Kusumawardani
6. Direktur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak: Supriyadi
7. Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Wahyu Utomo
III. Direktorat Jenderal Anggaran
1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Robi Toni
2. Direktur Penyusunan APBN: Rofyanto Kurniawan
3. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman: Tri Budhianto
4. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Riko Amir
5. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara: Dwi Pudjiastuti Handayani
6. Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan: Wawan Sunarjo
7. Direktur PNBP Kementerian/Lembaga: Ririn Kadariyah
8. Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP: Kukuh Sumardono Basuki
9. Direktur Sistem Penganggaran: Syafriadi
10. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran: Didik Kusnaini
11. Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Diah Dwi Utami
IV. Direktorat Jenderal Pajak
1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo
2. Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto
3. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar
4. Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi
5. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli
6. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto
7. Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor
8. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani
9. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti
10. Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh
11. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto
12. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun
13. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi
14. Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara: *(Nama belum tersedia)*
15. Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya
16. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar
17. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir
18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan
19. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol.
