Xcloud.id

Tag: Rini Syarifah

  • Mantan Wakil Bupati Blitar Beberkan Pemanggilannya oleh Kejari

    Mantan Wakil Bupati Blitar Beberkan Pemanggilannya oleh Kejari

    Blitar (beritajatim.com) – Mantan Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar sebagai saksi dalam kasus korupsi DAM Kali Bentak. Usai diperiksa selama 4 jam, Rahmat mengungkapkan beberapa poin pemanggilannya di hadapan awak media.

    Dalam kesempatan itu, Mantan Wakil Bupati Blitar itu juga mengungkapkan komentarnya terkait pemeriksaan dan penggeledahan rumah Muhammad Muchlison, kakak kandung dari Bupati Blitar, Rini Syarifah. Menurut Rahmat penggeledahan dan pemeriksaan yang dilakukan Kejari Kabupaten Blitar kepada Muhammad Muchlison masih relevan.

    “Ya cukup relevan saja karena dia kan dia (Abah Ison) ada dalam TP2ID,” ucap Rahmat Santoso, Rabu (19/03/2025).

    Menurut Mantan Wakil Bupati Blitar itu, Muhammad Muchlison atau Abah Ison relevan diperiksa karena masuk dalam jajaran Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID). Namun saat ditanya lebih dalam apakah TP2ID merupakan pengendali sejumlah proyek termasuk yang sedang diselidiki kasus korupsinya oleh Kejari, Rahmat mengaku tak tahu.

    “TP2ID pun kan juga menggunakan APBD kan bahkan dari DPRD kan juga sempat keberatan adanya TP2ID kan,” imbuhnya.

    Rahmat sendiri sejatinya kenal dengan Abah Ison. Pasalnya Abah Ison adalah kakak kandung Bupati Blitar yakni Rini Syarifah.

    Sebelum Rahmat, Kejari Blitar sendiri telah memeriksa Abah Ison dalam kasus korupsi DAM Kali Bentak. Bahkan rumah Abah Ison juga digeledah. Ada sejumlah barang dan dokumen serta uang tunai yang juga ikut disita oleh Kejari Kabupaten Blitar.

    Kini usai Abah Iso, giliran Rahmat Santoso yang dimintai keterangan terkait kasus korupsi proyek DAM Kali Bentak. Rahmat pun diintrogasi selama 4 jam oleh penyidik Kejari Kabupaten Blitar.

    “Waduh saya lupa terkait macam-macam lebih jelasnya tanya ke penyidik. Saya pun belum pernah lihat DAM Kali Bentak cuma proses dan lain sebagainya sudah saya sampaikan ke penyidik sudah saya sampaikan ke penyidik apa yang saya tahu dan apa yang saya dengar,” ungkapnya.

    Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar menetapkan satu tersangka dalam kasus korupsi DAM Kalibentak Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Satu tersangka tersebut adalah MB, Direktur CV Cipta Graha Pratama.

    Tersangka MB, Direktur CV Cipta Graha Pratama pun akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Penahanan ini pun dilakukan usai tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar telah menemukan alat bukti yang kuat tentang dugaan kasus korupsi yang dilakukan MB.

    “Bahwa Pada hari ini Selasa tanggal 11 Maret 2025 Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar telah menetapkan tersangka berinisial ”MB” selaku Direktur CV Cipta Graha Pratama oleh Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-01/M.5.48/Fd.2/03/2025 Tanggal 11 Maret 2025 dan terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari kedepan di Lapas Kelas II B Blitar,” tulis Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Blitar, Diyan Kurniawan, Selasa (11/03/2025).

    Meski telah menetapkan satu tersangka namun Kejari Kabupaten Blitar memberi sinyal akan adanya tersangka lain dalam kasus ini. Namun pihak Kejari masih akan mencari bukti-bukti tersebut.

    “Sepanjang ditemukan alat bukti yang cukup kami penyidik tidak menutup kemungkinan terhadap peluang itu,” ucap Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Andrianto Budi Santoso, Rabu (19/03/2025).

    Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar sendiri tengah mengembangkan kasus korupsi DAM Kali Bentak. Pengusutan saat ini tengah dilakukan dengan memanggil 15-20 orang saksi terkait proyek senilai Rp.4,9 miliar.

    Pengumpulan dan pemeriksaan berkas terkait kasus proyek DAM Kali Bentak itu pun kini tengah dilakukan oleh Kejari Blitar. Nantinya jika benar ditemukan bukti lain dan kuat terkait dugaan korupsi maka potensi adanya tersangka lain juga semakin terbuka.

    “Tidak menutup kemungkinan ada pengembangan,” imbuhnya. (owi/but)

  • Tak Terima Penyitaan, Kakak Kandung Mantan Bupati Blitar Gugat Kejari

    Tak Terima Penyitaan, Kakak Kandung Mantan Bupati Blitar Gugat Kejari

    Blitar (beritajatim.com) – Muhammad Muchlison atau Abah Ison, kakak kandung dari mantan Bupati Blitar, Rini Syarifah, mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Blitar. Abah Ison itu menggugat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar terkait penggeledahan dan penyitaan.

    Sebelumnya, Abah Ison memang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi DAM Kali Bentak senilai Rp4,9 miliar. Selain diperiksa, ternyata rumah Abah Ison juga digeledah dan beberapa barang, dokumen serta uang disita oleh penyidik Kejari Blitar.

    Kuasa Hukum Abah Ison, Hendi Priono mengatakan Kejari Blitar tidak mengantongi surat izin penggeledahan dan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) Blitar. Karena alasan itu, Abah Ison melalui kuasa hukumnya, Hendi Priono dan Joko Trisno Mudiyanyo melayangkan gugatan pra peradilan untuk Kejari Blitar.

    “Penyitaan terhadap barang-barang yang tercantum dalam berita acara membawa barang bukti penggeledahan di rumah klien kami di Desa Tuliskriyo Sanankulon tanpa ada Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat,” jelas Hendi Priono, Selasa (18/3/2025).

    Muhammad Muchlison memang dijadikan saksi dalam kasus DAM Kali Bentak. Sebelum Kejari Kabupaten Blitar telah menetapkan satu tersangka dalam kasus DAM Kali Bentak tersebut. Tersangka adalah MB, Direktur CV Cipta Graha Pratama.

    Setelah itu Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar melakukan penggeledahan di 2 rumah di Jalan Masjid, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar dan rumah di Dusun/Desa Tuluskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar yang disebut milik Muhammad Muchlison dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Pemberantasan Korupsi Kejari Kabupaten Blitar pada, Kamis (13/3/2025) lalu.

    “Ada 80 item barang bukti yang disita Kejari Kabupaten Blitar, kami menilai dari sekian barang bukti yang disita tidak memenuhi kualifikasi barang yang dapat disita sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHAP,” terang Hendi.

    Dari penyitaan itu, Hendi Priono menerangkan ada beberapa buku tabungan yang turut tersita dari sejumlah bank atas nama kliennya, dirinya berkilah jika M. Muchlison tersangkut kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan Dam Kali Bentak dan tidak mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan tidak pernah menerima aliran dana dari tersangka MB baik secara langsung maupun tidak langsung.

    Pihaknya meminta Kejari Kabupaten Blitar bisa membuktikan adanya bukti permulaan yang cukup terkait dengan hubungan kerugian negara dengan uang sebesar Rp19.810.000 merupakan uang istri pemohon yang sebagian merupakan titipan dari saudara-saudaranya untuk hajatan leluhur.

    “Penyitaan ini bentuk upaya paksa dalam proses penyidikan dan harus senantiasa mempertimbangkan Hak Asasi Manusia (perlindungan dan jaminan hukum pemohon dan keluarganya) sehingga harus dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Hendi Priono menerangkan dalam konteks permohonan a quo, penggeledahan dan penyitaan oleh Kejari Kabupaten Blitar (termohon) membawa dokumen-dokumen yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, dan beberapa barang menjadi sarana hidup istri dan keberlangsungan pendidikan anak-anak pemohon benar-benar menimbulkan penderitaan batin bagi keluarga pemohon.

    Belum lagi jika dihubungkan dengan viralnya berita tersebut (penghakiman publik atas pemohon dan keluarganya) padahal status pemohon sebagai saksi.

    “Karena penyitaan yang dilakukan kejari Kabupaten Blitar (termohon) melanggar hukum, maka wajar jika klien kami (pemohon) memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk menyatakan penyitaan tersebut tidak sah dan untuk mengembalikan barang-barang klien kami,” tutup Hendi. [owi/beq]

  • Mantan Wabup Rahmat Santoso Dipanggil Kejari Blitar, Siap Bongkar Dugaan Korupsi di Pemkab

    Mantan Wabup Rahmat Santoso Dipanggil Kejari Blitar, Siap Bongkar Dugaan Korupsi di Pemkab

    Blitar (beritajatim.com) – Mantan Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, akan dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar pada Rabu (19/3/2025) pekan depan. Pemanggilan ini terkait dengan kasus korupsi proyek DAM Kali Bentak senilai Rp4,9 miliar yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

    Rahmat Santoso dipanggil sebagai saksi dan akan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Menanggapi pemanggilan ini, Rahmat mengaku siap membongkar semua dugaan kasus korupsi di Kabupaten Blitar.

    “Semuanya dikendalikan dan diputuskan oleh orang-orangnya Rini (Bupati Rini), saya tahunya harga indomie, kopi, dan rokok di warung Istana Gebang,” ujar Rahmat, Minggu (16/3/2025).

    Selama menjabat sebagai Wakil Bupati Blitar periode 2020-2023, Rahmat mengklaim tidak mengetahui detail proyek-proyek di lingkup pemerintahan karena semua keputusan dikendalikan oleh Bupati Rini Syarifah dan lingkaran terdekatnya. Konflik antara Rahmat dan Rini memang bukan hal baru, keduanya sering berbeda pendapat dalam berbagai kebijakan pemerintahan.

    Rahmat juga menyoroti bahwa dugaan korupsi tidak hanya terjadi di proyek DAM Kali Bentak, tetapi juga di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Blitar. “Seperti di Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, dan dinas lainnya,” imbuhnya.

    Ia pun mengapresiasi langkah Kejari Kabupaten Blitar dalam mengusut kasus ini dan berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut jika penyelidikan dilakukan secara serius. “Memenuhi harapan masyarakat, mewujudkan Kabupaten Blitar yang bebas dari korupsi dan sesuai perintah Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi,” tegasnya.

    Dalam kasus korupsi DAM Kali Bentak, Kejari Kabupaten Blitar telah menetapkan satu tersangka, yakni MB, Direktur CV Cipta Graha Pratama. Selain itu, penggeledahan telah dilakukan di dua lokasi yang diduga terkait dengan mantan Bupati Blitar, Rini Syarifah, yaitu sebuah rumah di Kota Blitar dan Dusun Tuliskriyo, Kabupaten Blitar. Dugaan keterlibatan lebih luas dalam kasus ini masih terus diselidiki. [owi/suf]

  • Wabup Blitar Sebut APBD 2025 Bukan Produknya, Takut Ditagih Janji?

    Wabup Blitar Sebut APBD 2025 Bukan Produknya, Takut Ditagih Janji?

    Blitar (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Beky Herdihansah menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 ini bukan hasil penyusunannya. Hal itu diungkapkan Beky di depan puluhan warga Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. 

    Ungkapan ini dilontarkan Beky saat mendapatkan keluhan dari warga Balerejo perihal kondisi jalan yang rusak parah. Beky pun memberikan penjelasan soal APBD 2025 itu agar warga tidak salah paham.

    “APBD tahun 2025 niku bukan saya yang menata makanya saya infokan ke warga,” ungkap Beky, saat berkunjung ke Balerejo, Selasa (25/2/2025) kemarin.

    Beky pun menegaskan bahwa APBD tahun 2025 ini merupakan produk dari Bupati Blitar yang lama yakni Rini Syarifah. Sehingga Beky meminta agar warga memaklumi jika dalam 1 tahun kepemimpinannya belum bisa berbuat banyak.

    “Nanti tanya mana janji Jambul Biru (julukan Beky) mau membenahi jalan, jalan akan bagus semua ternyata tidak, takut saya kalau salah paham makanya ini saya beritahu,” tegasnya.

    Pria berambut biru itu pun menegaskan bahwa dirinya dan Bupati Blitar sekarang yakni Rijanto tidak ikut campur dalam penyusunan APBD 2025. Kader dari PAN itu pun baru akan ikut menyusun APBD Kabupaten Blitar pada tahun 2026 mendatang.

    “Jadi APBD 2025 itu bukan bapak bupati sama saya yang menata, itu yang menata masih bupati yang kemarin, jadi nanti benar-benar murni saya bersama pak bupati itu di 2026, di tahun 2026 ini baru saya dan pak bupati akan menyusun APBD Kabupaten Blitar,” tegasnya.

    Meski bukan hasil penyusunannya, Beky berjanji tetap akan bekerja maksimal dengan APBD 2025 ini. Beky pun tetap akan berusaha mencarikan solusi atas segala keluhan warga.

    “Tapi saya tetap akan berusaha walaupun 2025 sudah penataan yang bupati kemarin tetapi saya tetap akan berusaha mencari anggaran di luar APBD yang bisa saya bawa ke Blitar,” tandasnya. [owi/beq]

  • Bupati Blitar Akhiri Masa Jabatan Dengan Kinerja Memuaskan, Ini Sederet Capaiannya

    Bupati Blitar Akhiri Masa Jabatan Dengan Kinerja Memuaskan, Ini Sederet Capaiannya

    Blitar (beritajatim.com) – Masa jabatan Rini Syarifah sebagai Bupati Blitar berakhir per 20 Februari 2025. Bupati perempuan pertama di Blitar ini mengakhiri jabatannya dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan meskipun masih ada PR yang tersisa dengan harapan pemimpin selanjutnya yakni Rijanto dan Beky Herdihansah bisa menuntaskan berbagai persoalan di Kabupaten Blitar agar semakin berdaya dan berjaya.

    Diakhir masa jabatannya Rini Syarifah meninggalkan pondasi yang kuat untuk bisa dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Pada akhir masa jabatannya sebagai Bupati Blitar, Rini Syarifah mampu merealisakikan 97,9% target pendapatan daerah.

    Untuk diketahui bahwa pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp2,7 triliun. Dari jumlah tersebut terealisasi 97,9%, yaitu RP2,6 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget sebesar Rp459,5 miliar terealisasi 98,49% dan Pendapatan transfer target sebesar Rp2,2 triliun terealisasi 97,78%.

    Sementara itu untuk Belanja Daerah sebesar Rp2,908 triliun terealisasi sebesar 93,29%, atau sebesar Rp.2,713 triliun. Untuk Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, Rp196 miliar.

    Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah berasal dari penyertaan modal sebesar Rp2,4 miliar. Sehingga pembiayaan netto pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp193 miliar.

    “Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras dan disiplin seluruh perangkat daerah dalam merealisasikan rencana anggaran,” ungkap Bupati Blitar, Minggu (16/02/2025).

    Lebih lanjut Bupati Blitar menjelaskan bahwa atas kerja keras tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil mendapatkan Penghargaan APBD Awards Tahun 2024 dalam Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri untuk Kategori ‘Realisasi Belanja Daerah Tertinggi’.

    Diungkapkan pula bahwa beberapa capaian keberhasilan pembangunan Tahun 2024 secara garis besar berdasarkan 4 (empat) prioritas pembangunan Tahun 2024 sebagai berikut:

    Prioritas Pertama: Penguatan Komoditas Unggulan yang berorientasi Industri, Ekspor, dan Perluasan Pasar, dengan capaian sebagai berikut :

    a. Realisasi Investasi Tahun 2024 tercatat sebesar Rp.4,31 triliun, atau tumbuh sebesar 47,30%.

    b. Capaian nilai ekspor Kabupaten Blitar tahun 2024 tercatat sebesar Rp12 miliar

    c. Bekerjasama dengan Export Center Surabaya dan Dirjen Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan, melalui Program Adi Ekspor sejumlah produk telah lolos kurasi untuk ekspor, diantaranya kopi, minuman rempah, dan asesoris, serta 24 pelaku usaha telah difasilitasi mendapatkan akun INEXPORT untuk lebih mudah mempromosikan produk unggulannya.

    d. Fasilitasi Pendaftaran Merek Dagang dan Sertifikasi Halal terus dilakukan untuk memperkuat daya saing produk yang pada tahun 2024 diberikan kepada 35 pelaku usaha.

    e. Kurasi produk UMKM juga terus dilakukan untuk memastikan produk memiliki standar mutu bagi konsumen sehingga mampu bersaing di pasar.

    f. Berbagai program pelatihan dan pendampingan disediakan bagi pelaku usaha maupun kelompok usia produktif dan wajib bersifat responsif gender, diantaranya melalui program Usaha Mikro Berdaya Saing atau UM-BERDASI, Pengembangan Usaha Perempuan Mandiri atau BANG SAPRI, maupun pelatihan kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas;

    g. Bermitra dengan Bank Indonesia, telah dilakukan Sinergi Program Lelang Cabai di Kecamatan Wonodadi sebagai langkah penting mendukung stabilitas harga cabai sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di sektor pertanian.

    h. Sebagai upaya menjaga pasokan jagung sebagai pakan ternak dan untuk kestabilan harga, pada tahun 2024 pemerintah memfasilitasi kerja sama penyediaan pakan Jagung dengan Kabupaten Bima. Kerjasama daerah terus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan daerah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    i. Perputaran ekonomi oleh UMKM sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Blitar melalui transaksi e-katalog. Dari tahun ke tahun semakin berkembang. Tercatat, pada tahun 2024, transaksi e-katalog dilakukan oleh 7.007 UMKM dengan nilai transaksi sebesar 384,3 milyar rupiah.

    j. Di sektor pariwisata, kunjungan Wisata pada tahun 2024 di 127 destinasi wisata tercatat sejumlah 3juta 273ribu 408 kunjungan atau meningkat 15,5% dibanding tahun sebelumnya.

    Prioritas Kedua, Peningkatan SDM yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya Saing, serta Penguatan Perlindungan Sosial, dengan capaian sebagai berikut:

    Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 meningkat dari 72,84 menjadi 73,44. Selama 2021-2024 IPM naik 1,96 poin dan rata-rata pertumbuhannya per tahun sebesar 0,91% atau lebih tinggi dari Jawa Timur sebesar 0,84%. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan daya beli.

    Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2024 meningkat dari 56,67 menjadi 57,48 dan lebih tinggi dibanding IPP Nasional sebesar 56,33, menunjukkan peningkatan kualitas dan daya saing pemuda.

    Di bidang Kesehatan, Usia Harapan Hidup merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan kondisi kesehatan masyarakat. Di tahun 2024, Usia Harapan Hidup meningkat dari 75,12 menjadi 75,32 tahun, lebih tinggi dibanding Jawa Timur sebesar 75,07 tahun.

    Mengacu data Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting dalam kurun waktu 2022-2024 menurun dari 10,81% ke 8,58%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah bersama stakeholder terkait, seperti Baznas, Aisyiyah, Muslimat, Fatayat, TP-PKK, kelompok masyarakat, hingga Forum CSR dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.

    Di bidang pendidikan, mulai tahun 2022 hingga 2024, sebagai bentuk perhatian kepada generasi muda, diberikan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa. Pada tahun 2024 bantuan dimaksud telah diterima oleh 1.706 mahasiswa, terdiri dari 1.137 mahasiswa berprestasi dan 569 mahasiswa kurang mampu.

    Di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), telah diberikan Bantuan Khusus Siswa Miskin bagi 6.004 siswa SD dan 2.527 siswa SMP, serta pengadaan kain seragam bagi siswa kelas 1 SD dan 1 SMP mencakup 12.140 siswa SD dan 11.357 siswa SMP.

    Untuk mempermudah akses layanan pendidikan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, menekan angka kecelakaan pelajar, dan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar mewujudkan Kabupaten Layak Anak, pada tahun 2024 dilakukan pengadaan dua unit micro bus melalui DBH-CHT guna memperluas cakupan area pelayanan bus angkutan pelajar gratis.

    Selanjutnya, atas upaya kita bersama dalam menanggulangi kemiskinan melalui integrasi berbagai program lintas stakeholder, Syukur Alhamdulillah tingkat kemiskinan pada tahun 2024 kembali dapat ditekan dari 8,69% ke 8,16%.

    Tercatat, selama periode 2021 hingga 2024, kemiskinan dapat ditekan dari 9,65% ke 8,16%. Dengan capaian tersebut, maka tingkat kemiskinan tahun 2024 merupakan yang terendah selama 20 tahun terakhir, dan Kabupaten Blitar merupakan salah satu diantara 4 (empat) kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur.

    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2024 dapat ditekan dari 4,91% ke level 4,77% melalui berbagai platform pelatihan dan pendampingan bagi wirausaha muda maupun pencari kerja.

    Prioritas Ketiga, Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Penunjang Sektor-Sektor Unggulan serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, dengan capaian sebagai berikut:

    Menggunakan metode perhitungan Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) sesuai rekomendasi Kementerian PUPR, Tingkat Kemantapan Jalan pada tahun 2024 sebesar 79,68%.

    Berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana, dikarenakan nilai Indeks Risiko Bencana 2024 belum dirilis, maka kami akan laporkan capaian Indeks Ketahanan Daerah. Indeks Ketahanan Daerah digunakan untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah.

    Pada tahun 2024, Indeks Ketahanan Daerah dapat ditingkatkan dari 0,62 dan menjadi 0,65 dan masuk kategori “Sedang”. Artinya, telah ada upaya dari multi-stakeholders dalam pengendalian dan pengurangan risiko bencana.

    Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 meningkat dari 64,27 menjadi 64,64 dan masuk kategori ‘Sedang”.

    Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak pada tahun 2024 meningkat dari 89,70% menjadi 90,64%.

    Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak tahun 2024 naik dari 88,55% menjadi 89,19%.

    Melalui Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan, di tahun 2024 dilaksanakan Pembangunan Pasar Nglegok, yang pada tahun sebelumnya Kabupaten Blitar juga mendapatkan alokasi Dana TP untuk Pembangunan Pasar Sidorejo Ponggok.

    Prioritas Keempat, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Menjaga Stabilitas Sosial-Politik dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak, dengan capaian sebagai berikut:

    Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil meningkatkan Nilai Indeks SPBE tahun 2024 dari 3,63 menjadi 3,77 dengan predikat “Sangat Baik”. Meskipun lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur, namun capaian ini lebih baik dibanding Nasional sebesar 3,12, dan Indeks SPBE selama kurun waktu 2021-2024 dapat ditingkatkan dari 2,76 menjadi 3,77.

    Indeks Sistem Merit Tahun 2024 sebesar 272, berkategori BAIK, dimana manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 2021 hingga 2024 terus mengalami peningkatan kinerja terbukti dari kenaikan indeks dari 99 menjadi 272.

    Indeks Inovasi Daerah juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 61,42 menjadi 72,59 atau berkategori “Sangat Inovatif” dan berada di peringkat ke-23 Nasional.

    Kepemilikan KTP meningkat dari 99,26% menjadi 99,74% dan kepemilikan Akta Kelahiran meningkat dari 96,95% menjadi 97,81% didukung berbagai inovasi dan sinergi Pemerintah Kabupaten Blitar dengan pemangku kepentingan terkait untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat serta mewujudkan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan.

    Kita patut berbangga, persentase Desa Mandiri di Kabupaten Blitar pada tahun 2024 meningkat dari 29,09% menjadi 50,45% atau bertambah dari 64 menjadi 111 desa mandiri, dan hanya tersisa satu desa berstatus “Berkembang”. Tercatat sejak tahun 2021, sudah tidak ada lagi desa yang berstatus “Tertinggal” di Kabupaten Blitar.

    Kinerja BUMD di Kabupaten Blitar terus menunjukkan progress ke arah yang lebih baik. Non Performing Loan (NPL) PT BPR Penataran tahun 2022 tercatat sebesar 67,60%. Berkat komitmen restrukturisasi dan perbaikan manajemen BUMD secara berkelanjutan sejak tahun 2021, NPL berhasil diturunkan menjadi 11,58% di tahun 2024 dan tercatat berhasil mencetak laba sebesar 996 juta Rupiah.

    BUMD lainnya, Perumda Air Minum Tirta Penataran pada Tahun 2024 telah mampu memberikan sumbangan PAD serta melakukan perluasan usaha dengan peluncuran produk Air Minum Dalam Kemasan “BLIT”, yang eksistensinya harus kita dukung sebagai salah satu produk kebanggaan Kabupaten Blitar.

    Berkaitan dengan penataan ruang, setelah melalui penyusunan materi teknis pada tahun sebelumnya dan pembahasan lintas sektoral di Kementerian ATR, per Desember 2024 telah ditetapkan 3 (tiga) peraturan bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Wlingi, Srengat, dan Garum, melengkapi dua RDTR yang telah ditetapkan sebelumnya, RDTR Kanigoro dan Sutojayan.

    Dalam upaya mewujudkan keamanan transportasi dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api, pada tahun 2024 telah dibangun 16 pos dan telah beroperasi sejumlah 13 pos, sedangkan 3 pos akan mulai beroperasi di tahun 2025, dengan rincian sepuluh unit dibangun melalui APBD Kabupaten Blitar, satu unit merupakan CSR PT.

    Wantech Indonesia, dan lima unit bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, telah terbangun 18 pos perlintasan kereta api sebidang selama tahun 2023 dan 2024.

    Dalam upaya pencegahan aksi korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK pada tahun 2024, indeks MCP KPK Kabupaten Blitar berhasil ditingkatkan dari nilai 92 ke 97 menempatkan Kabupaten Blitar di peringkat 6 besar Jawa Timur dan peringat ke-24 Nasional.

    Sedangkan skor hasil Survei Penilaian Integritas berhasil naik dari 72,04 ke 76,62 atau berada di peringkat 7 (tujuh) Jawa Timur, meskipun masih berada pada kategori “Waspada”.

    Hasil Evaluasi Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh KPK tahun 2024 Kabupaten Blitar mendapatkan skor 98 dan berada di peringkat ke-2 Nasional. Hasil ini membuktikan komitmen pemerintah menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

    Atas kerja keras perangkat daerah unit pelayanan publik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar atas Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, predikat Zona Hijau, Kualitas Tertinggi dengan nilai 94,24.

    Pada tahun 2024, dua Perangkat Daerah berhasil memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi.

    Sebuah pencapaian penting yang tentu tidak mudah dalam prosesnya menjadi unit berpredikat Zona Integritas sebagai komitmen nyata dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

    Mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan hal strategis berupa penataan batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan (PPTPKH) dengan pemasangan PAL batas di 43 desa di 16 kecamatan yang mencakup 4.271 penerima manfaat.

    Hasil tata batas akan menjadi bahan penerbitan SK Penetapan Perubahan Batas Kawasan Hutan (SK Biru) oleh Menteri LHK, yang selanjutnya digunakan untuk legalisasi aset dan redistribusi tanah.

    Selanjutnya, Redistribusi Tanah di Kabupaten Blitar sendiri di tahun 2024 sejumlah 250 bidang dengan penerima manfaat sebanyak 236 kepala keluarga, mencakup redistribusi Eks Perkebunan Sonogunting dan pelepasan tanah oleh PT. Harta Mulia di Desa Modangan.

    “Selain itu kita juga berkomitmen mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar Kembali mendapatkan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan, pada kategori Kinerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri,” ujar Rini Syarifah.

    Dalam kesempatan tersebut, Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menjelaskan evaluasi atas capaian indikator RPJMD diperoleh Nilai Capaian Kinerja sebesar 98,19 yang masuk kriteria Sangat Baik.

    “Capaian kinerja pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai prestasi yang diperoleh sepanjang tahun 2024 ini patut kita syukuri bersama. Raihan tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi seluruh perangkat daerah dengan stakeholder terkait, partisipasi aktif masyarakat, serta DPRD sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan,” tegas Mak Rini.

    Untuk itu Bupati Blitar menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar, unsur forum komunikasi pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, dan jajaran pemerintah desa, atas sinergi, kerja sama dan kerja kerasnya membangun Kabupaten Blitar. [owi/suf]

  • Mak Rini Tutup Masa Jabatan dengan Prestasi Gemilang: APBD Awards hingga Investasi Rp 4,31 Triliun

    Mak Rini Tutup Masa Jabatan dengan Prestasi Gemilang: APBD Awards hingga Investasi Rp 4,31 Triliun

    Blitar (beritajatim.com) – Rini Syarifah atau yang akrab disapa Mak Rini memiliki torehan kinerja yang cukup mentereng selama menjabat sebagai Bupati Blitar. Torehan prestasi dan kinerja Mak Rini tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun 2024 di Graha DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (04/02/2025).

    Dalam kesempatan tersebut mak Rini panggilan akrab Bupati Blitar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024. Disebutkannya bahwa pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk pencapaian sasaran pembangunan dan mengatasi berbagai permasalahan pembangunan, seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga peningkatan produktivitas sektor perekonomian.

    Pengelolaan keuangan itu antara lain, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp2.715.071.854.518 terealisasi 97,9 % yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget sebesar Rp459.526.054.923 terealisasi 98,49% dan Pendapatan Transfer target sebesar Rp2.255. 545.799. 595 terealisasi 97,78%.

    Untuk Belanja Daerah sebesar Rp2.908.724..557.696 terealisasi sebesar 93,29%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah berasal dari penyertaan modal sebesar Rp2.400.000.000 sehingga pembiayaan netto pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp193. 652. 702.178.

    “Atas kerja keras dan disiplin seluruh perangkat daerah dalam merealisasikan rencana anggaran serta pengawasan dari legislatif, Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil mendapatkan Penghargaan APBD Awards Tahun 2024 dalam Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri untuk Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi,” ucap Mak Rini, Bupati Blitar.

    Lebih lanjut Bupati Blitar menjelaskan bahwa Realisasi Investasi Tahun 2024 tercatat sebesar 4,31 triliun rupiah, atau tumbuh sebesar 47,30%. Dan capaian nilai ekspor Kabupaten Blitar tahun 2024 tercatat sebesar Rp12. 051. 969.000.

    Untuk perputaran ekonomi oleh UMKM sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Blitar melalui transaksi e-katalog. Dari tahun ke tahun semakin berkembang. Tercatat, pada tahun 2024, transaksi e-katalog dilakukan oleh 7.007 UMKM dengan nilai transaksi sebesar 384,3 milyar rupiah. Di sektor pariwisata, kunjungan Wisata pada tahun 2024 di 127 destinasi wisata tercatat sejumlah Rp.3.273.408 kunjungan atau meningkat 15,5% dibanding tahun sebelumnya.

    Sementara untuk Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 meningkat dari 72,84 menjadi 73,44. Selama 2021-2024 IPM naik 1,96 poin dan rata-rata pertumbuhannya per tahun sebesar 0,91% atau lebih tinggi dari Jawa Timur sebesar 0,84%. Dan selama periode 2021 hingga 2024, kemiskinan dapat ditekan dari 9,65% ke 8,16%.

    “Berbagai prestasi selama 2024 juga banyak yang kita raih. Misalnya, OMBUDSMAN Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar atas Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, predikat Zona Hijau, Kualitas Tertinggi dengan nilai 94,24” ujarnya.

    Bupati Blitar berharap seluruh prestasi dan capaian positif lainnya kedepan bisa dipertahankan. Untuk itu, perlu dukungan dan kerja keras dari semua pihak.

    Bupati Blitar, Rini Syarifah menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, stakeholders dan masyarakat Kabupaten Blitar. Karena selama mengabdikan diri, banyak pihak seperti Forkopimda, DPRD, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa dan masyarakat sangat membantu dalam menjalankan visi misi melalui Panca Bhakti.

    Permohonan maaf juga disampaikan oleh orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini karena selama mengabdi masih banyak kekurangan dan belum bisa menuntaskan berbagai persoalan di Kabupaten Blitar. Bupati perempuan pertama di Blitar ini juga menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Rijanto dan Beky Herdihansah. Harapannya, kedua pemimpin ini bisa amanah, membawa Kabupaten Blitar lebih maju, masyarakatnya sejahtera.

    “Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya selama memimpin Kabupaten Blitar. Dan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama bekerja sama, berkolaborasi masih banyak kekurangan. Doa saya, semoga kepemimpinan Bapak Rijanto dan Beky Kabupaten Blitar semakin maju,” ungkapnya. [owi/aje]

  • Terabaikan Semasa Mak Rini, PKL Kantor Pemkab Blitar Berharap ke Rijanto-Beky

    Terabaikan Semasa Mak Rini, PKL Kantor Pemkab Blitar Berharap ke Rijanto-Beky

    Blitar (beritajatim.com) – Para pedagang kaki lima yang berjualan di depan kantor Pemerintahan Kabupaten Blitar kini menggantungkan harapan yang besar ke Bupati-Wakil Bupati Blitar terpilih yakni Rijanto-Beky. Puluhan PKL ini berharap Rijanto–Beky bisa lebih memperhatikan nasib mereka.

    Pasalnya selama kepemimpinan Rini Syarifah atau Mak Rini, para PKL ini merasa terabaikan. Bahkan, beberapa pedagang menyebut selama menjabat, Mak Rini belum pernah berbelanja di lapak PKL yang setiap hari berjualan di depan kantornya itu.

    “Dulu kan berjualan disini awalnya juga masa Pak Rijanto dan sekarang beliaunya kembali menjabat sebagai Bupati, saya cuma berharap agar beliau lebih inovatif dan memperhatikan nasib kami ini,” ucap Haris, pedagang sempol di depan kantor Pemkab Blitar, Senin (3/2/2025).

    Para PKL ini berharap agar Rijanto-Beky lebih banyak mengadakan event di depan kantor Pemkab Blitar atau yang lebih dikenal dengan alun-alun Kanigoro tersebut. Diharapkan dengan banyak event utamanya malam hari bisa meningkatkan omzet pendapatan dari pedagang.

    Menurut para PKL selama ini event pada malam hari masih jarang. Sehingga omzet penjualan pedagang masih stagnan dan belum bisa meningkat drastis usai pandemi Covid-19 lalu.

    “Acaranya atau eventnya itu diperbanyak, terus ya kalau jadi pemimpin ya diborong lah atau minimal mampir. Soalnya seingat saya Mak Rini ini belum pernah mampir ke sini,” imbuhnya.

    Event memang menjadi salah satu hal yang paling penting untuk meningkatkan omzet penjualan para PKL di alun-alun Kanigoro. Meski selama ini alun-alun Kanigoro telah menjadi pusat hiburan dan angkringan di Kabupaten Blitar, namun dengan adanya event maka potensi naiknya omzet pedagang juga akan lebih terbuka.

    “Kalau dengan adanya even pasti omzet meningkat, makanya kami berharap pak Rijanto dan Kaji Beky agar lebih inovatif lebih banyak event sehingga omzet kita bisa naik,” tandasnya.

    Pemerintah Kabupaten Blitar sendiri sempat ingin melakukan penataan PKL Kanigoro. Namun hingga kini penataan itu belum terlaksana, para PKL pun masih tetap berjualan di lokasi semula.

    Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Darmadi dalam proses penertiban harus ada terlebih dahulu aturan soal zonasi area pedagang. Sementara hingga saat ini Pemkab Blitar belum memiliki aturan tersebut.

    “Jadi zonasi itu ada tiga merah kuning hijau, merah tidak boleh berjualan, kuning boleh tapi harus ada penataan dan hijau daerah yang diperbolehkan. Jadi kita masih terkendala disitu kita belum bisa melakukan,” ungkap Darmadi, Selasa (23/7/2024).

    Sebenarnya Pemerintah Kabupaten Blitar sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang penataan PKL. Namun dalam proses penertiban, Perda saja tidak cukup.

    “Perda tersebut sudah ada tapi dalam salah satu pasalnya berbunyi bahwa harus ada zonasinya. Maka harus ada soal aturan zonasinya dulu,” imbuhnya.

    Hal itulah yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Blitar tidak akan melakukan penertiban PKL alun-alun Kanigoro Blitar dalam waktu dekat ini. Untuk sementara para PKL yang ada di depan alun-alun Kanigoro Kabupaten Blitar pun masih bisa berjualan secara normal. [owi/beq]

  • Pemkab Blitar Bersiap untuk Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Rijanto-Beky

    Pemkab Blitar Bersiap untuk Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Rijanto-Beky

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar tengah bersiap untuk pelantikan Bupati-Wakil Bupati Blitar yang baru, Rijanto-Beky Herdihansah, yang akan berlangsung pada 6 Februari 2025.

    Sejumlah persiapan dilakukan dengan cepat, termasuk rapat koordinasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan kelancaran proses pelantikan.

    Plt. Asisten I Pemerintahan Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto, mengungkapkan bahwa koordinasi telah dilakukan guna mempersiapkan berbagai aspek penting dalam pelantikan ini.

    “Dari surat itu, sekretaris daerah langsung melakukan rapat koordinasi dengan beberapa organisasi perangkat daerah. Tentu OPD yang memiliki kewenangan dalam proses pelantikan ini,” ujarnya, Senin (27/1/2025).

    Administrasi dan perlengkapan resmi seperti seragam Bupati-Wakil Bupati Blitar juga sedang disiapkan. Bagian Pemerintahan Kabupaten Blitar telah mengajukan administrasi pengusulan Bupati terpilih secara sistematis agar prosesnya lebih cepat.

    Tidak hanya itu, fasilitas lain seperti ajudan juga telah dipersiapkan demi menunjang kinerja kedua pemimpin baru tersebut. Menurut Rully, teknis keberangkatan Rijanto-Beky ke lokasi pelantikan masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan.

    “Untuk teknisnya, pergerakan Bupati dan Wakil Bupati Blitar ke bandar dan ke pelantikan masih menunggu arahan pimpinan lebih lanjut. Ada pembahasan terkait seremonial sesudah pelantikan, namun masih belum pasti. Namun hal itu sudah dibahas dalam rapat,” katanya.

    Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, turut mengonfirmasi bahwa pelantikan Rijanto-Beky akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025 di Jakarta. “Iya benar itu surat resminya,” ungkap Supriadi, Kamis (23/1/2025). Pelantikan ini akan dilakukan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

    Pasangan Rijanto-Beky yang diusung PDIP, PAN, dan Nasdem akan memimpin Kabupaten Blitar untuk periode 2025-2030, menggantikan kepemimpinan Rini Syarifah-Rahmat Santoso. Proses kemenangan mereka dalam Pilbup Blitar 2024 tergolong mulus tanpa adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Petahana Rini Syarifah-Abdul Ghoni memilih legawa menerima kekalahan tanpa mengajukan gugatan, sehingga pelantikan bisa berjalan sesuai jadwal.

    Dalam Pilbup Blitar 2024, Rijanto-Beky meraih kemenangan telak dengan 504.655 suara, jauh mengungguli pasangan Rini-Ghoni yang hanya memperoleh 137.706 suara. Kemenangan ini semakin mengukuhkan legitimasi Rijanto-Beky, yang berhasil menang di seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar. [owi/suf]

  • Warga Blitar Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak Brongkos, Kado Terkahir untuk Mak Rini

    Warga Blitar Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak Brongkos, Kado Terkahir untuk Mak Rini

    Blitar (beritajatim.com) – Warga Dusun Jajakan, Desa Jugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, melakukan aksi protes unik terhadap kondisi jalan rusak di wilayah mereka. Sebagai bentuk kekecewaan, mereka menanam pohon pisang di tengah jalan yang berlubang pada Minggu (26/1/2025) malam.

    Aksi ini dilakukan lantaran kondisi jalan raya Brongkos yang rusak parah dan sering menyebabkan kecelakaan. Beberapa titik di jalan tersebut memiliki lubang besar, yang saat musim hujan berubah menjadi kubangan air berbahaya.

    Warga geram karena belum ada perbaikan dari pemerintah, meski banyak pengendara yang mengalami kecelakaan, termasuk satu kasus terbaru di mana seorang pengendara mengalami patah kaki akibat terjatuh di lokasi tersebut.

    “Penanaman pohon pisang dilakukan oleh sejumlah warga pada Minggu malam,” ungkap Kapolsek Kesamben, AKP Burhanuddin, Senin (27/1/2025).

    Menurut Burhanuddin, aksi ini merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang sudah lama mengeluhkan kondisi jalan. Warga berharap adanya perhatian dari pemerintah agar segera dilakukan perbaikan sebelum ada korban jiwa lainnya.

    Harapan Warga di Akhir Kepemimpinan Mak Rini

    Masyarakat sekitar berharap Bupati Blitar Rini Syarifah atau Mak Rini segera turun tangan memperbaiki jalan Brongkos sebelum masa jabatannya berakhir pada Februari 2025.

    “Sudah lama rusak, kami berharap jalan ini bisa diperbaiki, sehingga tidak ada korban jiwa,” ujar Mursikan, salah satu warga setempat.

    Selain itu, warga juga menaruh harapan besar kepada Bupati Blitar yang baru, Rijanto, untuk segera menangani masalah ini di awal kepemimpinannya.

    “Banyak yang jatuh di sini, semoga pemerintah segera turun tangan memperbaiki jalan,” tandas seorang warga lainnya.

    Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Kabupaten Blitar terkait aksi warga tersebut. Namun, masyarakat berharap langkah ini bisa menarik perhatian agar jalan Brongkos segera diperbaiki dan tidak lagi menjadi ancaman bagi pengguna jalan. [owi/suf]

  • Bakal Dilantik Prabowo Sebagai Bupati Blitar, Rijanto Bangga

    Bakal Dilantik Prabowo Sebagai Bupati Blitar, Rijanto Bangga

    Blitar (beritajatim.com) – Pasangan Rijanto-Beky Herdihansah bakal dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar pada 6 Februari 2025 mendatang. Rencananya pelantikan itu akan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Ibu Kota Negara.

    Rijanto pun mengaku terhormat, jika pelantikan dirinya benar dilakukan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Tentu hal itu menjadi kado indah dan istimewa, bagi Rijanto usai perjuangannya di Pilkada Blitar 2024 kemarin.

    “Wah kalau dilantik Presiden bagus sekali itu, sangat membanggakan. Apalagi katanya (pelantikan) di Ibu Kota Negara,” ungkap Rijanto, Kamis (23/1/2025).

    Meski demikian, Rijanto mengaku belum mendapat informasi resmi terkait pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 oleh Presiden Prabowo. Dirinya baru mengetahui informasi tersebut sebatas dari media dan beberapa koleganya yang menghubungi.

    “Ya kita sudah tahu adanya informasi tersebut tapi undangan resminya kita masih belum menerimanya. Kita masih menunggu,” ungkapnya.

    Rijanto menambahkan, dirinya bersama Wakil Bupati terpilih Beky Herdihansah selalu siap kapanpun dilantik. Sebab dirinya sudah tidak sabar untuk segera bekerja demi Kabupaten Blitar yang lebih baik.

    Sebelumnya, Komisi II DPR-RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengeluarkan surat keputusan soal waktu pelantikan Bupati-Wakil Bupati Blitar terpilih. Dalam surat tersebut tertulis bahwa pelantikan Bupati-Wakil Bupati Blitar akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2025 mendatang.

    Pelantikan Rijanto-Beky Herdihansah sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar pun akan dilakukan di Ibu Kota Negara, Jakarta. Pelantikan ini rencananya dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    “Iya benar itu surat resminya,” ungkap Supriadi, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (23/1/2025).

    Rijanto-Beky Herdihansah sendiri bakal menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030. Pasangan yang diusung oleh PDIP, PAN dan Nasdem tersebut bakal melanjutkan kepemimpinan Rini Syarifah-Rahmat Santoso.

    Dalam prosesnya, langkah Rijanto-Beky menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar terbilang mudah karena tidak ada gugatan sengketa yang diajukan oleh sang rival Rini Syarifah-Abdul Ghoni. Sang petahana yakni Rini Syarifah-Abdul Ghoni memilih legawa dan menerima kekalahan, tanpa mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal itulah yang membuat proses pelantikan Rijanto-Beky bisa dilaksanakan tanggal 6 Februari 2025 mendatang tanpa harus tertunda akibat adanya persidangan gugatan MK.

    “Kalau sesuai surat itu pelantikan akan dilangsungkan di Jakarta,” tegasnya. [owi/beq]