Tag: Rinaldi Rizal Sabirin

  • Pemkab Mojokerto Kerahkan 220 Personel untuk Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi 2025

    Pemkab Mojokerto Kerahkan 220 Personel untuk Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mengerahkan sebanyak 220 personel untuk memperkuat penanganan bencana Hidrometeorologi Tahun 2025. Pengukuhan personel dilakukan langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra dalam Apel Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi.

    Apel di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto tersebut digelar pada, Rabu (3/12/2025) kemarin. Dari total 220 personel tersebut, 90 personel di antaranya merupakan anggota BPBD, sementara 130 lainnya adalah relawan mitra BPBD yang selama ini menjadi ujung tombak penanganan darurat.

    Apel diawali doa bersama untuk para korban bencana di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera. Dalam kesempatan itu, Bupati Albarraa menyampaikan belasungkawa dan mengimbau seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan seiring tingginya intensitas bencana di sejumlah daerah.

    “Kabupaten Mojokerto memiliki tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi, baik yang dipicu faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia. Ancaman bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat dan pembangunan daerah. Karena itu, penanggulangan bencana harus menjadi tanggung jawab bersama,” ungkapnya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) memberikan apresiasi khusus kepada para relawan yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan di lapangan. Ia juga mengingatkan bahwa bencana bisa terjadi sewaktu-waktu, seperti angin kencang yang melanda beberapa desa di awal tahun serta tanah longsor yang menelan korban jiwa di Jalur Pacet–Batu pada 8 April 2025.

    “Relawan bekerja tanpa terikat waktu. Ini tugas mulia yang membutuhkan keberanian, ketegasan, dan keikhlasan. Ada lima arahan strategis untuk mengoptimalkan peran Posko Terpadu Bencana Hidrometeorologi, yaitu monitoring cuaca dan potensi bencana secara berkala, aktivasi sistem peringatan dini secara cepat dan tepat sasaran,” katanya.

    Kesiapan jalur evakuasi, logistik, dan fasilitas darurat, penguatan komunikasi berjenjang dari desa hingga kabupaten serta pengutamaan keselamatan petugas dan masyarakat. Gus Barra juga menekankan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh, mulai mitigasi, edukasi kebencanaan, respons cepat saat darurat, hingga pemulihan pasca bencana.

    “Kepada seluruh jajaran segera menindaklanjuti setiap informasi peringatan dini dari BMKG agar risiko dapat ditekan semaksimal mungkin,” tegas orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin memastikan seluruh unsur pendukung posko telah siap beroperasi. “Posko Bencana Hidrometeorologi beroperasi 24 jam. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat melalui sistem komando yang terintegrasi,” jelasnya.

    Ia menyebut kolaborasi dengan relawan, perangkat desa, TNI, Polri, serta berbagai stakeholder lain menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana di daerah. Rinaldi juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di kawasan rawan banjir, longsor, dan angin kencang.

    “Peran masyarakat sangat penting, baik dalam kesiapsiagaan maupun penyampaian informasi awal. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda bencana,” tambahnya.

    Dengan pengukuhan personel dan penguatan posko ini, Pemkab Mojokerto berharap penanganan bencana Hidrometeorologi 2025 dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. [tin/ian]

  • Ikuti Lokasi Viral TikTok, Dua Pemancing Terjebak Luapan Sungai di Kutorejo Mojokerto

    Ikuti Lokasi Viral TikTok, Dua Pemancing Terjebak Luapan Sungai di Kutorejo Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Lokasi mancing yang viral di media sosial (medsos) kembali memicu insiden. Dua warga Jombang, Muhammad Rozaki dan Bagas Saputra harus dievakuasi tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto setelah terjebak banjir di area bekas galian di Dusun Mojojejer, Desa Pesangrahan, Kecamatan Kutorejo.

    Keduanya datang ke lokasi sekitar pukul 15.00 WIB dengan sepeda motor setelah melihat unggahan TikTok yang menampilkan kubangan bekas galian tersebut sebagai spot mancing yang menjanjikan. Untuk menuju lokasi, keduanya melewati sebuah sungai yang biasanya dangkal dan aman dilalui ketika cuaca cerah.

    Namun sekitar pukul 16.00 WIB hujan deras turun di kawasan tersebut. Debit air sungai yang melintas di Dusun Mojojejer, Desa Pesangrahan meningkat cepat, arus berubah deras. Saat hendak pulang dan menyebrang sekira pukul 17.00 WIB, sungai sudah meluap dan tidak bisa dilewati. Keduanya pun panik dan telepon Layanan Panggilang Telepon Darurat 112.

    Meski terdapat jalur alternatif, jalan tersebut berupa setapak kecil di tengah semak belukar yang hanya diketahui warga sekitar. Tim gabungan dari BPBD, FPRB, PMI, Damkar, dan relawan lokal bergerak ke lokasi. Evakuasi dilakukan melalui jalur alternatif yang memaksa tim melewati genangan kubangan dengan ketinggian air sepaha orang dewasa.

    Keduanya terjebak di daratan antara sungai dan kubangan bekas galian, bukan di tengah arus tetapi aksesnya tertutup debit air yang cukup deras. Keduanya berhasil dijemput sekira pukul 19.30 WIB dan dibawa ke rumah warga terdekat, sekitar 500 meter dari lokasi. Setelah diberi makanan dan dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan UPT Puskesmas Kutorejo.

    Keduanya dinyatakan sehat dan minta diantar ke tempat kosnya di Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Sementara sepeda motor milik keduanya masih tertinggal di lokasi dan akan diambil keesokan paginya. Meski sempat mendapatkan hasil pancingan, namun ikan tangkapan keduanya juga tak sempat dibawa.

    “Alhamdulillah dua warga ini sudah berhasil dievakuasi dalam kondisi baik dan diantar pulang untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Terima kasih kepada semua unsur relawan yang turun bersama,” ungkap Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, Rabu (19/11/2025). [tin/aje]

  • Cegah Kebakaran di Permukiman Padat, Bupati Mojokerto Serahkan Bantuan Alat Pemadam untuk Warga Kepuhanyar

    Cegah Kebakaran di Permukiman Padat, Bupati Mojokerto Serahkan Bantuan Alat Pemadam untuk Warga Kepuhanyar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus memperkuat upaya mitigasi bencana kebakaran di kawasan permukiman padat. Hal ini diwujudkan melalui penyerahan bantuan alat pemadam kebakaran kepada warga Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar.

    Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra saat agenda Pembinaan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR). Adapun bantuan yang diberikan meliputi satu unit kendaraan pemadam kebakaran roda tiga, 35 unit alat pemadam api ringan, serta satu set jaket tahan api yang diperuntukkan bagi relawan.

    Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto yang akrab disapa Gus Barra ini menyampaikan bahwa hibah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Mojokerto dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, terutama wilayah yang sebelumnya dinilai berpotensi rawan kebakaran.

    “Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen kuat untuk meningkatkan kualitas permukiman, terutama di wilayah yang dikategorikan rawan kumuh atau berisiko tinggi terhadap bencana termasuk kebakaran pemukiman,” ungkapnya di Kantor Pemerintah Desa Kepuhanyar, Jumat (7/11/2025).

    Gus Barra juga memberikan apresiasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto yang berperan aktif dalam Program Penanganan Kumuh Terpadu. Termasuk dalam pembentukan serta pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Desa Kepuhanyar tersebut.

    “Kami mengapresiasi BPBD yang ikut menangani program penanganan kumuh terpadu dan juga atas terbentuknya relawan REDKAR. Relawan ini ke depan harus dibekali kemampuan dan pengetahuan untuk menanggulangi kebakaran,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin menjelaskan bahwa program tersebut berjalan seiring dengan sejumlah program lain seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan peningkatan drainase. Program tersebut bagian dari Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu tahun 2025.

    “Selain Rutilahu dan drainase, arahan dari Bupati juga jelas, bahwa potensi kebencanaan harus dipetakan dan ditindaklanjuti,” jelasnya.

    Program Penanganan Kumuh Terpadu merupakan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang salah satu fokusnya yaitu penyediaan fasilitas dan kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran permukiman. Beberapa titik sasaran program ini di Kabupaten Mojokerto juga telah dikunjungi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada, Minggu (2/11/2025) lalu.

    Dengan adanya pembentukan relawan REDKAR serta dukungan fasilitas pemadaman, Pemkab Mojokerto berharap masyarakat dapat lebih sigap dalam menghadapi kondisi darurat kebakaran di lingkungan permukiman. [tin/ian]

  • Bupati Mojokerto Salurkan Bantuan Air Bersih dan Pangan untuk Warga Terdampak Kemarau

    Bupati Mojokerto Salurkan Bantuan Air Bersih dan Pangan untuk Warga Terdampak Kemarau

    Mojokerto (beritajatim.com) – Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Mojokerto mulai menimbulkan dampak serius terhadap ketersediaan air bersih bagi warga. Menyikapi kondisi ini, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra turun langsung menyerahkan bantuan darurat di Desa Manduro Manggung Gajah, Kecamatan Ngoro, Jumat (19/9/2025).

    Bantuan yang disalurkan meliputi 90 tangki truk air bersih, 150 paket beras ukuran 5 kilogram, 100 paket perlengkapan masak, serta 50 buah jerigen. Distribusi dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan.

    Penyerahan bantuan berlangsung di Balai Desa Manduro Manggung Gajah dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Ngoro. Kehadiran mereka menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan solusi nyata bagi warga terdampak.

    Dalam kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Gus Barra menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga tengah menyiapkan langkah berkelanjutan. “Ini nanti ada setiap hari, sambil kita coba agar tidak seperti ini terus-menerus. Kita akan koordinasi dengan provinsi, mencari sumber air dari mana yang bisa disalurkan ke sini,” ujarnya.

    Dengan adanya bantuan ini, kebutuhan mendesak warga, terutama akses terhadap air bersih dan pangan, diharapkan dapat terpenuhi sembari menunggu realisasi langkah strategis jangka panjang dalam mengatasi persoalan kekeringan di Kabupaten Mojokerto. [tin/beq]

  • PT ENERO Komitmen Benahi Masalah Limbah Usai Dapat Sorotan DPRD Mojokerto

    PT ENERO Komitmen Benahi Masalah Limbah Usai Dapat Sorotan DPRD Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen PT Energi Agro Nusantara (ENERO), Kamis (22/5/2025). RDP tersebut digelar guna menyikapi keluhan warga Desa Gempolkrep dan Gembongan, Kecamatan Gedeg terkait bau menyengat yang diduga berasal dari limbah pabrik.

    Direktur PT ENERO, Puji Setiawan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan mendukung penuh program pemerintah terkait energi terbarukan.

    “Kami berkomitmen menanggapi serius keluhan warga dan rekomendasi dari DLH. Proses perbaikan fasilitas pengolahan limbah sedang kami lakukan,” ungkapnya.

    Termasuk pemasangan blower baru dan penambahan flare untuk meminimalisir bau. Guna mereduksi potensi bau, PT ENERO telah memasang dua unit blower, menyiapkan blower cadangan, serta menambah infrastruktur flare dari tiga menjadi lima unit aktif 24 jam. Langkah ini sesuai dengan arahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

    “Sebagai perusahaan energi baru terbarukan, kami selalu berupaya menyempurnakan sistem kami. Kami tidak hanya fokus pada produksi, tapi juga keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, DLH, dan Polres Mojokerto Kota untuk memastikan bahwa operasional kami tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku, serta tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar. Pihaknya” katanya.

    Pihaknya juga menyatakan komitmennya untuk segera melakukan perbaikan sistem pengolahan limbah dan kesiapannya untuk mematuhi segala ketentuan dan sanksi administratif yang diberikan pemerintah, serta memohon maaf atas keresahan yang sempat muncul di masyarakat.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto, Edy Sasmito menyampaikan sejumlah catatan tegas. Salah satunya adalah agar PT ENERO segera melengkapi seluruh perizinan yang dibutuhkan, mengingat aktivitas operasional telah berjalan cukup lama. Semua potensi pencemaran, baik air maupun udara, harus segera ditangani.

    “Kalau sumber masalahnya bisa diselesaikan, tentu tidak akan ada gejolak di masyarakat. Pelaksanaan program CSR agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga sekitar. Termasuk kajian dampak limbah lanjutan jika digunakan sebagai bahan pupuk. Jangan sampai menyelesaikan satu masalah malah memunculkan persoalan baru di titik lain,” ujarnya.

    Sekedar diketahui, PT Energi Agro Nusantara (ENERO) merupakan produsen ethanol fuel grade ethanol berbahan baku tetes tebu yang berfokus mendukung program pemerintah terkait mandatori bahan bakar terbarukan yang ramah lingkungan. Dalam proses akhir pengolahannya PT Enero menghasilkan produk akhir berupa Pupuk Hayati Enero.

    Pupuk ini menjadi alternatif petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk langka di pasaran serta berperan mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai perusahaan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan dan mendukung upaya program zero emission dalam pengurangan emisi carbon, PT ENERO melakukan penyempurnaan demi mewujudkan visi perusahaan menjadi agro industri berbasis tebu yang ramah lingkungan.

    Dalam forum RDP yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto turut dihadiri oleh Kepala DLH Zaqqi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Rinaldi Rizal Sabirin, Plt Camat Gedeg Mas’ud, Kepala Desa (Kades) Gembongan Waras dan Kades Gempolkrep. [tin/aje]

  • Jalur Mojokerto-Batu Masih Ditutup, Tim Gabungan Fokus Bersihkan Material Longsor

    Jalur Mojokerto-Batu Masih Ditutup, Tim Gabungan Fokus Bersihkan Material Longsor

    Mojokerto (beritajatim.com) – Akses jalur alternatif Mojokerto–Batu yang melintasi kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Blok Watu Lumpang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, hingga kini masih ditutup total. Penutupan dilakukan menyusul bencana longsor yang terjadi pada Kamis (3/4/2025) lalu dan menyebabkan tertutupnya badan jalan oleh material tanah dan pohon tumbang.

    “Hari ini kami mendapatkan komando untuk membersihkan ruas jalan sehingga PUPR Kabupaten Mojokerto dan PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur mengerahkan 2 unit alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutupi ruas jalan,” ungkap Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, Senin (7/4/2025).

    Pembersihan difokuskan pada titik-titik longsor utama yang menutup jalur penghubung Mojokerto–Batu. Meski cuaca relatif cerah, tim gabungan tetap mewaspadai potensi longsor susulan, terutama jika hujan kembali turun.

    “Penanganan lanjutan akan dilakukan teman-teman dari Provinsi terkait penguatan tembok tebing karena tentunya jika ruas dibuka, kita harus memastikan keamanannya. Kami bekerja ada koordinator, sampai saat ini belum ada perintah untuk itu (evakuasi bangkai mobil). Kami berharap cuaca seperti ini, kalau hujan tentunya kita harus menghentikan proses evakuasi,” jelasnya.

    Sementara itu, tiga pohon besar yang sempat menghalangi jalan telah dipotong oleh tim BPBD Provinsi Jawa Timur. Pembersihan material longsor saat ini telah mencapai sekitar 70 persen, namun masih menunggu asesmen dari BPBD untuk pembukaan jalan secara penuh.

    “Itu masih harus bergantung dari asesmen dari teman-teman BPBD (akses Cangar–Pacet dibuka kembali), kami hanya supporting saja. Hanya pembersihan ruas jalan saja, besok Insya Allah mendukung teman-teman dari Dinas PU Bina Marga Provinsi untuk melakukan penanganan karena faktor keselamatan harus diperhatikan,” tuturnya.

    Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Mojokerto dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Tri Cahyo Utomo, menegaskan bahwa fokus saat ini masih pada evakuasi dan pembersihan material longsor.

    “Ini baru efektif, tadi pagi potong pohon. Hari ini kita juga akan gali, lihat dinding penahannya di samping itu,” tambahnya.

    Tri menjelaskan, bagian bawah tebing akan diperkuat dengan dinding penahan baru yang lebih kokoh. Sementara bagian atas akan menggunakan teknologi biosoil engineering dengan bambu dan vegetasi penahan air, untuk meminimalisir risiko longsor berulang.

    “Jadi sumbatan di atas itu alami, ada pohon lapuk jatuh ke situ. Di atas posisinya sekarang ditutup sementara karena kita juga harus cari solusi terbaik, itu juga untuk mengairi sawah warga. Jadi besok bersama PUPR Kabupaten terjun dan asesmen baiknya seperti apa, jika bawah aman, atas kerja. Itu yang agak lama, pembukaan jalur diputuskan tim bersama,” tegasnya.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebelumnya menegaskan bahwa perbaikan jalur Pacet–Cangar akan dilakukan dengan konstruksi yang lebih kokoh. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemprov untuk menjamin keamanan masyarakat pengguna jalan.

    “Yang jelas untuk sementara, jalan ini (Pacet–Canggar) masih kita tutup sampai batas waktu yang akan diumumkan berikutnya. Setelah rapat dan pembersihan jalan, tanggal 7 Maret 2025 akan kita lihat hasil asesmennya. Proses selanjutnya akan diputuskan apakah harus ada plengsengan di kanan kirinya, atau perlebaran air sungai,” katanya, Sabtu (5/4/2025).

    Diketahui, dalam peristiwa longsor tersebut, terdapat 10 korban dari dua kendaraan yang tertimpa longsoran tanah dan pohon, masing-masing sebuah pikap dan minibus yang melintas saat kejadian. [tin/beq]

  • Pembersihan Longsor Pacet Mojokerto Dimulai, Alat Berat Dikerahkan

    Pembersihan Longsor Pacet Mojokerto Dimulai, Alat Berat Dikerahkan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Proses pembersihan material longsor di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Blok Watu Lumpang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, mulai dilakukan pada Senin (7/4/2025). Tim gabungan telah menerjunkan alat berat ke lokasi bencana yang sempat memutus akses jalur alternatif Mojokerto–Batu.

    Tim yang dikerahkan berasal dari TNI/Polri, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), BPBD, Dinas PUPR, pengelola Tahura R Soerjo, dan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Selain mengangkut material longsoran, petugas juga menebang tiga pohon lapuk berdiameter sekitar 170 cm yang dianggap berisiko memperparah kondisi di sekitar lokasi kejadian.

    Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, mengungkapkan bahwa sejak hari pertama kejadian longsor, pihaknya telah bergerak cepat atas instruksi Bupati Mojokerto untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    “Sejak hari pertama kejadian longsor, Bapak Bupati langsung menghimbau teman-teman dari provinsi. Kita dari kabupaten juga sudah koordinasi, dan di hari kedua alat berat sudah standby. Fokus awal kami adalah evakuasi korban bersama Brimob dan Dinas Mojokerto,” ungkapnya.

    Menurut Rinaldi, proses pembukaan jalur yang tertutup longsoran hingga kini masih berlangsung. Pihaknya belum bisa memprediksi durasi pembersihan, sebab kondisi cuaca menjadi faktor penentu utama.

    “Semoga cuaca bersahabat, tidak turun hujan sehingga kita bisa melanjutkan pembersihan sampai nanti sore. Semoga hari ini jalur bisa ditemukan kembali, meski untuk pemasangan penahan tebing belum dilakukan,” pungkasnya.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah meninjau lokasi longsor pada Minggu (6/4/2025). Dalam keterangannya, Khofifah menyampaikan bahwa setelah pembersihan selesai, akan dilakukan pemasangan bronjong untuk memperkuat kontur tanah dan mencegah longsor kembali terjadi.

    “Rencananya bronjong akan dibangun setinggi 70 meter sepanjang 40 meter di area terdampak tanah longsor. Tujuan pemasangan bronjong untuk memberikan penguatan kontur tanah yang ada sehingga dari hasil mitigasi, ada tiga pohon yang akan ditebang agar terasering bisa dilakukan,” ujar Gubernur Khofifah.

    Pemasangan bronjong akan dilaksanakan melalui Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim, dan di sisi jurang kiri jalan akan dibangun tanggul serta penguatan tambahan. Selain itu, Pemprov juga akan memasang sistem peringatan dini berbasis digital atau Early Warning System (EWS) di sepanjang akses Cangar-Pacet.

    “Di sepanjang akses Cangar-Pacet akan diberlakukan bentuk peringatan berbasis digital atau Early Warning System (EWS). Dengan keberadaan EWS ini nantinya diharapkan bisa memberikan pengamanan ganda bagi para pengguna jalan. Penanganan longsor secara teknis menggunakan biosoil engineering,” lanjutnya.

    Biosoil engineering sendiri merupakan teknik penguatan lereng dengan metode terasering, bambu penahan tanah, dan penanaman gebalan rumput vetiver. Gubernur Khofifah juga menginstruksikan agar dinas terkait segera berkoordinasi dengan Pemkab Mojokerto untuk melakukan normalisasi sungai di bagian atas area longsor.

    Sebagai informasi, total terdapat 10 korban dalam bencana longsor yang terjadi pada Kamis (3/4/2025) tersebut. Para korban berada di dalam dua kendaraan, yakni sebuah mobil pikap dan satu unit minibus yang melintas tepat saat longsor terjadi. [tin/beq]

  • Terdampak Efisiensi Anggaran, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Tetap Fokus Pembangunan Infrastruktur Jalan

    Terdampak Efisiensi Anggaran, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Tetap Fokus Pembangunan Infrastruktur Jalan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2025 masih fokus pembangunan infrastruktur jalan. Meskipun anggaran yang dialokasikan di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 30 persen dibandingkan tahun 2024 karena efesiensi anggaran.

    Tahun 2024 lalu, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp272.983.174.829,00 untuk 92 paket pekerjaan jalan dan jembatan. Sementara di tahun 2025 turun 30 persen yakni sebesar Rp98.058.630.792,00 untuk 34 paket pekerjaan jalan dan jembatan.

    Hal tersebut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin. “Proses pelaksanaan pembangunan kami di 2025 sudah disusun di tahun 2024. Fokus kami sesuai keinginan masyarakat Kabupaten Mojokerto yakni pengentasan kondisi infrastruktur jalan,” ungkapnya, Selasa (18/2/2025).

    Diakui Renaldi, ada penurunan anggaran di tahun 2025 dibanding tahun 2024 lalu karena disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemkab Mojokerto. Meski terdapat penurunan anggaran di tahun 2025, menurutnya proyek strategis maupun non strategis di Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto semua tepat waktu sesuai tahun anggaran.

    “Semua proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto selesai tepat waktu sesuai tahun anggaran. Untuk proyek nasional di tahun 2025, ada 4 kegiatan dipanding, keempatnya itu proyek pelebaran jalan. Tahun 2025 ini, anggaran kami sebenarnya ada penurunan sebesar 30 persen tapi kami yakin tetap bisa memenuhi usulan masyarakat,” katanya.

    Baik melalui musrembang, pokok pikiran dari legislatif maupun usulan dari Pemerintah Desa yang disampaikan ke Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto. Proyek berkelanjutan dari tahun 2023, 2024 dari target pembangunan bisa diselesaikan 100 persen dan pelaksanaannya lebih cepat dari waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan.

    “Misal di tahun 2024, ada 92 paket pekerjaaan jalan dan jembatan, semua bisa kami selesaikan di bulan November yang paling terakhir. 100 persen selesai, tidak melebihi tahun anggaran. Di tahun 2025, ada 34 paket pekerjaan jalan dan jembatan yang tersebar di 18 kecamatan. Insya Allah pelaksanaanya akan dimulai pertama Jembatan Talunbrak,” jelasnya.

    Jembatan Talunbrak di Desa Talun Brandong, Kecamatan Dawarblandong yang saat ini masih proses tender menjadi proyek pertama yang dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto di tahun 2025 ini. Pembangunan Jembatan Talunbrak lantaran rusak akibat bencana. Selain itu, lanjutnya, ada lima kegiatan yang semuanya merupakan pengerjaan infrastruktur jalan.

    “Dan 5 kegiatan yang sudah ada pemenangnya dan akan segera tandatangan kontrak. Dalam pelaksanaan kegiatan, kami juga masih menunggu pelantikan Kepala Daerah terpilih karena tentunya dalam menetapkan strategi perencanaan kebijakan kami untuk tahun-tahun kedepan yang sudah disusun saat ini, kami membutuhkan petunjuk dan arahan dari beliau,” tegasnya. [tin/ian]

  • 8 Rumah Terdampak Tanah Longsor, Pemkab Mojokerto Siapkan Tempat Pengungsian

    8 Rumah Terdampak Tanah Longsor, Pemkab Mojokerto Siapkan Tempat Pengungsian

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menyiapkan tempat pengungsian dan tempat evakuasi cadangan yang telah didukung dengan berbagai logistik pengungsian. Tempat pengungsian tersebut disiapkan untuk delapan rumah warga terdampak tanah longsor di Dusun Ketangi, Desa Ngembeh, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto.

    Adapun delapam rumah warga yang terdampak tanah longsor yakni rumah Iswati (47), rumah Winarto (42), rumah Mat Slimin (55), rumah Sebo (70), rumah Sumito (65), rumah Sutami (55), rumah Kasian (70), dan rumah Suwadi (70). Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati secara langsung meninjau kondisi warga dan rumah terdampak tanah longsor.

    Delapan rumah tersebut rusak diakibatkan longsornya bibir Sungai Raharja Tirta. Bibir sungai itu longsor sepanjang 400 meter dengan ketinggian longsor mencapai 30 meter. Orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini juga menyalurkan bantuan paket sembako kepada delapan keluarga yang terkena imbas dari tanah longsor tersebut.

    Pada kesempatan tersebut, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini juga menggelar audiensi dengan warga yang terdampak tanah longsor. Bupati mengatakan, bahwa Sungai Raharja Tirta merupakan kewenangan dari pemerintah pusat sehingga ia akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat.

    “Kita akan segera berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat untuk menemukan solusi terbaik dalam penanganan bencana tanah longsor ini. Kita akan segera carikan solusi, setidak-tidaknya solusi permanen. Saya minta tolong kondisi ini sebetulnya kita masih bisa untuk antisipasi menyelamatkan diri. Jangan sampai karena keteledoran karena sudah tahu itu bahaya, kita tidak mempunyai upaya untuk menyelamatkan diri,” ujarnya.

    Bupati pun mewanti-wanti agar warga tidak beraktivitas didalam rumah ketika kondisi rumah sudah sangat membahayakan. Menururnya, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto juga akan segera melengkapi data-data pendukung untuk segera dirapatkan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) dalam mengatasi bencana tanah longsor ini.

    “Saya minta tolong untuk diberi waktu karena kita harus membahas semuanya tindak lanjutnya, nanti kalau relokasi berarti pak Rachmat yang mengurusi tetapi itu tetap dibereskan agar tidak merambat sampai ke jalan,” bebernya.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Yo’i Afrida mengatakan, bahwa adanya bencana tanah longsor ini, Pemkab Mojokerto telah melakukan berbagai mitigasi dan berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    “Kita sudah bersurat ke provinsi untuk segera ada penanganan dan langkah-langkah yang telah kita lakukan untuk saat ini adalah pertama, kita dirikan pengungsian sementara dirumah Bu Ramiah. Kedua tempat evakuasi cadangan ada di balai dusun dan ditempat TPQ. yang jelas pemerintah tidak diam dan ini demi masyarakat, pemerintah hadir,” pungkasnya.

    Diketahui, pada peninjauan rumah yang terdampak tanah longsor juga turut dihadiri Kepala DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Yurdiansah, dan jajaran Forkopimca Dlanggu. [tin/ian]

  • Bupati Mojokerto Berharap Proses Pembangunan Infrastruktur 2024 Cermat dan Tepat

    Bupati Mojokerto Berharap Proses Pembangunan Infrastruktur 2024 Cermat dan Tepat

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati berharap dalam melaksanakan proses pembangunan infrastruktur tahun 2024 harus cermat dan tepat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri sosialisasi pembangunan jalan dan jembatan tahun anggaran 2024 di salah satu restoran di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.

    “Perencanaan pembangunan ini harus cermat, karena kalau tidak cermat nanti bisa menimbulkan suatu masalah entah sebelum realisasinya atau sesudah realisasinya. Maka kuncinya untuk perencanaan yang tepat dan cermat adalah bagaimana kita bisa menjalankan proses pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkapnya, Kamis (21/4/2024).

    Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini menegaskan, bahwa perencanaan pembangunan harus cermat dan tepat. Karena pada tahun 2024 ini terdapat anggaran sedikitnya Rp340 miliar untuk pembangunan fisik di Kabupaten Mojokerto. Tidak hanya jalan, jembatan, SPAM, drainase, penanganan air limbah domestik, TPS 3R, irigasi dan juga pembangunan gedung.

    “Hal tersebut belum PAPBD. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, akan tetapi juga untuk menyelesaikan beberapa masalah di tengah masyarakat. Karena kita ini serius, satu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan yang kedua untuk menyelesaikan beberapa permasalahan,” katanya.

    Misalnya terkait dengan saluran air maupun drainase. Sehingga untuk menyukseskan pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 ini, lanjut orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mengajak, para camat dan kepala desa agar ikut andil dalam proses pembangunan infrastruktur di bumi Majapahit.

    “Saya minta tolong untuk anda semuanya tetap terlibat dalam proses pembangunan di Kabupaten Mojokerto, karena kita juga sudah berkomitmen untuk membangun Kabupaten Mojokerto. Kita upayakan untuk kebutuhan masyarakat Mojokerto dapat terpenuhi dengan baik khususnya infrastruktur jalan, jembatan, maupun saluran-saluran air terutama pembangunan di desa,” harapnya.

    Sementara itu, dalam laporannya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin mengatakan, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto memiliki 74 paket infrastruktur di Bidang Bina Marga. “Progresnya yaitu 37 paket sudah tanda tangan kontrak dan berproses di lapangan, 23 paket berproses lelang menggunakan e katalog,” jelasnya.

    Proses lelang tersebut ditargetkan tanda tangan kontrak pada 22 April nanti serta 12 paket proses e katalog setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Kegiatan sosialisasi yang diinisiasi oleh Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto ini, merupakan salah satu upaya Pemkab Mojokerto dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang infrastruktur.

    Pada pelaksanaan sosialisasi tahap kedua ini juga hadiri Camat se-Kabupaten Mojokerto serta 39 Kepala Desa. Sebelumya sosialisasi serupa juga dilaksanakan pada bulan Februari lalu yang diikuti 18 Camat se-Kabupaten Mojokerto serta 56 Kepala Desa. [tin/ian]