Xcloud.id

Tag: Rijanto

  • Pemkab Blitar Anggarkan Rp1 M untuk Asuransi Jiwa Petani

    Pemkab Blitar Anggarkan Rp1 M untuk Asuransi Jiwa Petani

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Blitar (Pemkab) Blitar menganggarkan sebesar Rp1 miliar untuk program Asuransi Jiwa Sedulur Tani (Aji Tani). Program tersebut diluncurkan Bupati Blitar Rijanto, untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya petani tembakau dan hortikultura.

    Rijanto paham betul bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Sehingga Bupati Blitar itu ingin semua petani bisa mendapatkan jaminan sosial. Diketahui jaminan sosial Aji Tani ini bersumber dari dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)

    Diketahui sebesar 30,75 persen PDRB (produk domestik regional bruto) Kabupaten Blitar berasal dari kontribusi sektor pertanian, perkebunan serta perhutanan. Ketiga sektor itu pun merupakan penyumbang PDRB terbesar di kabupaten blitar.

    “Selain itu, sektor pertanian juga menyerap 38,57 persen tenaga kerja di wilayah kabupaten blitar yakni 124.912 orang,” ucap Rijanto.

    Diketahui pada 2025 ini, hampir sepertiga dari total penduduk Kabupaten Blitar merupakan petani. Rijanto pun berharap dengan adanya Program Aji Tani ini, para petani bisa memiliki rasa tenang dan rasa aman untuk bekerja dan meningkatkan produktivitas pertaniannya.

    Adapun anggaran untuk program Aji Tani ini adalah Rp1 miliar yang bersumber dari DBHCHT. Anggaran itu akan digunakan untuk mencover jaminan sosial untuk 6.043 petani tembakau.

    “Dalam hal ini Pemerintah Daerah hadir melalui Aji Tani sebagai upaya untuk melindungi dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian sehingga diharapkan risiko sosial dapat ditekan,” jelasnya.

    Bupati Blitar menegaskan bahwa Program Aji Tani ini merupakan strategi yang diupayakan pemerintah kabupaten Blitar melalui Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan citra profesi menjadi seorang petani.

    “Program Aji Tani berfungsi sebagai insentif khusus yang diberikan oleh pemerintah kabupaten blitar kepada petani melalui program pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT),” tandas Rijanto.

    Dia juga menyampaikan, program ini memberikan perlindungan jiwa kepada petani juga sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Blitar kepada para petani yang ada di wilayah Kabupaten Blitar.

    “Untuk itu saya berharap, dengan berbagai bentuk kepedulian yang selama ini telah diberikan, petani di kabupaten blitar semakin bersemangat dalam melaksanakan usaha taninya, sehingga pembangunan pertanian bisa semakin maju sukses dan mampu mendukung program swasembada pangan,” pungkasnya. [owi/beq]

  • Viral Parkir Bus Dipatok Rp 800 Ribu, Padahal Begini Ceritanya…

    Viral Parkir Bus Dipatok Rp 800 Ribu, Padahal Begini Ceritanya…

    Jakarta –

    Viral video curhatan biaya parkir bus tembus Rp 800 ribu di Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) kota Blitar. Bagaimana faktanya?

    “Mereka hitungnya per orang, jadi ini tiga bus ini kita ditarik Rp 800 ribu. Seperti itu. Kita ditarik Rp 800 ribu. Hitungannya per orang Rp 4 ribu, ditambah parkir bus sendiri,” ujar seorang wanita dalam video tersebut.

    Dikutip dari detikJatim, Petugas PIPP, Rijanto yang saat itu bertugas menarik tarif masuk dalam video viral itu menjelaskan, peristiwa dalam video itu terjadi sekitar Januari 2025.

    “Iya saat itu saya yang bertugas. Itu sekitar 16 Januari 2025. Saat itu memang ada rombongan dengan 3 bus yang datang, dan kami menyampaikan tarif sesuai dengan SOP,” katanya saat ditemui detikJatim, Selasa (3/6/2025).

    Saat itu, Rijanto menyampaikan tarif retribusi Rp 4 ribu per orang dan tarif parkir Rp 18 ribu per bus untuk 8 jam. Setelah itu, dilakukan perhitungan dengan kalkulator dan ditunjukkan kepada ketua rombongan.

    “Saya sampaikan tarif sesuai Perda, Rp 4 ribu per orang untuk retribusi di kawasan wisata dan Rp 18 ribu untuk bus selama 8 jam. Tetapi mereka mengaku keberatan dan tidak jadi, langsung pulang,” jelasnya.

    Menurutnya, rombongan ibu dalam video tersebut tidak melakukan pembayaran retribusi sama sekali saat itu. Artinya tidak ada transaksi yang terjadi selain membayar uang parkir di kawasan PIPP.

    “Kemungkinan rombongan TK dan orangtuanya dari Kediri. Ada sekitar 50 orang per bus, jadi kalau ditotal retribusi dan parkir ya sekitar Rp 650 ribu bukan Rp 800 ribu. Karena keberatan mereka belum membayar retribusi, tidak jadi,” katanya.

    Terpisah, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyebut ada kesalahpahaman yang terjadi pada video viral tersebut. Menurutnya, Kota Blitar memiliki Perda tentang pajak dan retribusi. Termasuk retribusi di tempat wisata dan parkir kendaraan.

    “Kota Blitar memang memiliki Perda tentang retribusi, termasuk itu di PIPP ada paket retribusi wisata di Makam Bung Karno sampai Istana Gebang. Mungkin ada kesalahpahaman, kami berharap masyarakat dan wisatawan dapat memahami itu,” tandasnya.

    (riar/rgr)

  • Dapat CSR 1,5 Ton Ikan Nila, TP PKK Blitar Gelar Lomba Memasak

    Dapat CSR 1,5 Ton Ikan Nila, TP PKK Blitar Gelar Lomba Memasak

    Blitar (beritajatim.com) – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Blitar mendapatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Central Proteina Prima. CSR yang diberikan ini berupa 1,5 ton ikan nila.

    Ikan nila tersebut kemudian digunakan oleh TP PKK Kabupaten Blitar untuk menggelar lomba memasak. Kegiatan yang dikemas dengan bertema Berbagi Ilmu Memasak Ikan Nila Segar itu juga menghadirkan 600 orang siswa.

    Tujuannya selain untuk memberikan edukasi tentang pengolahan ikan nila kepada siswa. Hasil olahan ikan nila ini pun akan diberikan kepada siswa sebagai tambahan gizi.

    “Semoga melalui kegiatan ini, TP PKK Kabupaten Blitar semakin berdaya dan berjaya untuk semua,” kata Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, Rabu (28/5/2025).

    Sementara itu Ketua TP PKK Kabupaten Blitar Ninik Rijanto mengucapkan terima kasih kepada PT. Central Proteina Prima, Tbk yang telah sudi memberikan CSRnya. Ia pun berharap hubungan baik antara Pemkab Blitar dengan PT. Central Proteina Prima, Tbk bisa terus terjalin.

    “Selain itu saya juga mengucapkan Terima Kasih kepada PT. Central Proteina Prima, Tbk. yang telah menyalurkan CSR berupa 1,5 ton Ikan Nila Merah Beku sebagai bahan dasar Lomba Masak dan Makan Ikan Bersama pada hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Narasumber, Dewan Juri dan semua Pihak yang telah terlibat dalam kegiatan ini,” ucap Nini.

    Lomba memasak ini pun juga dijadikan ajang PKK Kabupaten Blitar untuk promosi gemar makan ikan kepada anak-anak. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini kesadaran warga untuk mengkonsumsi ikan dan makanan bergizi lainnya jadi lebih meningkat.

    “Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa senantiasa terus dilaksanakan oleh TP PKK Kabupaten Blitar melalui 10 Program Pokok PKK-nya. TP PKK Kabupaten Blitar berupaya untuk membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat menuju Kabupaten Blitar yang berdaya dan berjaya,” tegasnya. [owi/beq]

  • Dipimpin Rijanto-Beky, Pemkab Blitar Kembali Peroleh WTP ke-9 Kali

    Dipimpin Rijanto-Beky, Pemkab Blitar Kembali Peroleh WTP ke-9 Kali

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2025 ini. Predikat WTP ini merupakan yang ke-9 kalinya diperoleh Pemkab Blitar.

    Penghargaan ini diberikan Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Ayub Amali kepada Bupati Blitar Rijanto di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (27/05/2025).

    Bupati Blitar Rijanto menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bukti akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Penghargaan ini juga menjadi bukti sinergi dan dedikasi dari berbagai pihak baik pemerintah hingga masyarakat.

    “Pencapaian ini menunjukkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengelolaan keuangan telah memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern (SPI) yang memadai,” kata Rijanto, Bupati Blitar, Rabu (28/05/2025).

    Sekedar untuk diketahui bahwa WTP ini diberikan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK. Sebelum memberikan WTP, BPK memang telah melakukan audit secara menyeluruh terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024.

    Penilaian yang dilakukan ini tidak hanya pada sisi administratif tetapi juga mencakup keselarasan antara pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya. Dari penilaian itu diketahui Pemkab Blitar berhak mendapatkan predikat WTP ke 9 kalinya.

    “Semoga dengan memperoleh WTP 9 kali ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.

    Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2024 pada gelombang ke III ini dilaksanakan secara serentak kepada 14 (empat belas) kabupaten/kota di Jawa Timur.[owi/aje]

  • DPR: Prabowo Sudah Kirim Nama Calon Deputi Gubernur BI dan Bos LPS

    DPR: Prabowo Sudah Kirim Nama Calon Deputi Gubernur BI dan Bos LPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dan calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk periode 2025—2030. 

    Hal tersebut dirinya sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan III Tahun 2024/2025, Selasa (27/5/2025). 

    Adies menyampaikan setidaknya terdapat lima surat yang telah Prabowo sampaikan kepada DPR. Namun, dirinya belum menyampaikan secara perinci nama-nama yang kan menduduki jabatan-jabatan tersebut. 

    “Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah terima surat-surat dari Presiden RI [Prabowo Subianto] yaitu… R22/Pres/05/2025 6 mei 2025 hal calon deputi gubernur Bank Indonesia,” tuturnya. 

    Bukan hanya nama calon deputi gubernur BI maupun calon wakil DK LPS, Adies menyampaikan Prabowo juga telah mengirimkan nama calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana. 

    Selain itu, terdapat pula permohonn pertimbangan calon duta besar LBPP negara sahabat untuk Indonesia serta permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI untuk beberapa nama. 

    Adapun melihat masa jabatan di antara dewan gubernur BI yang saat ini menjabat, terpantau jabatan Deputi Gubernur Doni P. Joewono akan berakhir pada tahun ini. 

    Mengacu pemberitaan Bisnis sebelumnya, Mahkamah Agung, pada Selasa (11/8/2020), resmi mengambil sumpah jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih Doni Primanto Joewono pada Selasa (11/8/2020). 

    Doni P. Joewono akan menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2020-2025 menggantikan Erwin Rijanto. Penunjukkan Doni sebagai Deputi Gubernur BI sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 78/P/2020 tanggal 30 Juli 2020.

    Panitia Seleksi Pemilihan (Pansel) Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan memberikan lima nama calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025—2030 kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam pengumuman tersebut, Group Head Office of Chief Economist Group PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andy Asmoro hingga Asisten Gubernur/Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia Farid Azhar Nasution masuk ke dalam daftar yang berhasil melalui seleksi tahap II.

    Selain itu Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia Andy Samuel, Asisten Gubernur/Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia Farid Azhar Nasution dan Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan Farid Azhar Nasution turut masuk ke dalam daftar yang lolos seleksi.

  • Isu Pengganti Sekda Blitar Impor dari Daerah Lain Berhembus Kencang

    Isu Pengganti Sekda Blitar Impor dari Daerah Lain Berhembus Kencang

    Blitar (beritajatim.com) – Izul Marom bakal pensiun dari jabatannya sebagai Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar pada akhir bulan Juni tahun 2025 mendatang. Meski masih ada waktu 1 bulan berselang, namun isu pengganti Izul Marom kian berhembus kencang.

    Bahkan isu soal pengganti Sekda Kabupaten Blitar itu sudah terdengar hingga ke telinga para anggota dewan. Isu yang berhembus pengganti Izul Marom berasal dari luar lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Blitar.

    “Saya mendengar kan sudah ada selentingan-selentingan mau impor dari luar Kabupaten Blitar,” ucap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, Selasa (27/05/2025).

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar itu mengaku telah mendengar isu bahwa Sekda Blitar selanjutnya berasal dari luar Bumi Penataran. Meski belum pasti, namun isu ini kian menguat di publik.

    M. Rifa’i pun menyoroti soal isu tersebut. Baginya bila benar pengganti Sekda Blitar berasal luar Blitar justru akan menimbulkan permasalahan baru di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Blitar.

    “Kalau nanti impor dari luar Kabupaten Blitar kan pasti Sekda itu akan membentuk kekuatan-kekuatan tersendiri,” tegasnya.

    Sekretaris DPC PKB Kabupaten Blitar itu pun khawatir jika benar Sekda selanjutnya berasal dari luar Blitar akan menimbulkan faksi-faksi di kalangan ASN. Perpecahan di lingkungan ASN pun akan menjadi ancaman nyata jika Sekda Blitar selanjutnya berasal dari luar Bumi Penataran.

    “Bisa jadi nanti menjadikan faksi-faksi baru di kalangan ASN, nanti ada pendukung Sekda ada pendukung bupati dan segala macam, lebih baik tetap menggunakan orang yang ada di dalam lingkungan Pemkab Blitar,” tegasnya.

    Sementara Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi menyerahkan penuh keputusan pengganti Sekda kepada Rijanto dan Beky. Menurut Supriadi, sosok pengganti Sekda adalah hak prerogatif dari Bupati dan Wakil Bupati Blitar.

    “Untuk Sekda itu hak dan wewenangnya ada di kepala daerah,” ucap Supriadi.

    Ketua DPRD Kabupaten Blitar itu menjelaskan bahwa proses penggantian Sekda harus dilakukan secara prosedural. DPRD pun mengawal proses pemilihan Sekda Kabupaten Blitar ini secara prosedural.

    “Kalau terkait Sekda sampai hari ini kita belum sama sekali, karena itu kan masuk di kewenangan pak bupati ya, sehingga kita nanti kalau ada mekanisme memang dari dewan untuk menyetujui dan sebagainya akan kita lakukan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

    Terkait hal itu Bupati Blitar, Rijanto menjelaskan bahwa pergantian Sekda akan dilakukan secara prosedural dan melalui tahapan seleksi. Namun demikian Rijanto dan wakilnya Beky Herdihansah menyatakan akan kompak memilih satu calon sebagai pengganti dari Izul Marom yang pensiun.

    “Calonku ya calonnya pak Wabup (wakil bupati Blitar), gitu aja lo,” ungkap Rijanto, Bupati Blitar, Jumat (23/05/2025).

    Rijanto pun belum mau membuka nama dan sosok yang akan menggantikan Izul Marom. Bupati Blitar tersebut juga masih merahasiakan kriteria dari calon pengganti Sekda Blitar, Izul Marom.

    “Nanti diproses sesuai dengan ketentuan yang ada, calon itu kan rahasia,” pungkas Rijanto. [owi/aje]

  • RMI target giling tebu 1,5 juta ton di 2025

    RMI target giling tebu 1,5 juta ton di 2025

    Blitar (ANTARA) – Pabrik Gula (PG) PT Rejoso Manis Indo (RMI) di Desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menggiling tebu di musim giling 2025 ini hingga 1,5 juta ton.

    Industrial Relations Manager PT RMI Blitar Putut Hindaruji mengemukakan secara target di musim giling minimal 1,4 juta ton tebu tergiling, namun perusahaan akan berusaha maksimal hingga 1,5 juta ton tebu.

    “Ini dikonversi produknya sekitar 127 ribu ton gula. Dibanding tahun lalu (2024) yang 100 ribu ton gula,” katanya di Blitar, Senin.

    Ia menambahkan, target tersebut optimis bisa tercapai, terlebih lagi dengan produktivitas tebu di petani yang cukup baik. Produksi juga melimpah serta cuaca mendukung, sehingga nantinya hasil bisa lebih optimal.

    “Sekarang ini statistiknya luar biasa untuk tebu tahun ini. Sehingga apa yang kami harapkan di giling tahun ini dari target minimal 1,4 juta ton tebu dan terealisasi,” kata dia.

    Sementara itu, terkait dengan rendemen tebu, pihaknya juga menargetkan ada kenaikan. Jika di 2024, rendemen tebu adalah 9 persen, maka di panen 2025 ini diharapkan bisa 9,05 persen.

    Perusahaan juga mengikuti keputusan pemerintah terkait dengan pembelian tebu petani yakni Rp710 per kilogram tebu. Harga tersebut naik dari sebelumnya Rp650 per kilogram tebu.

    Selain itu, untuk luasan panen di wilayah RMI Kediri, pada 2019 hanya sekitar 4.000 hektare dan kini naik. Pada 2024 luasan lahan tebu yang dipanen sekitar 12 ribu hektare di wilayah Kabupaten Blitar dan diperkirakan naik menjadi 13 ribu hektare di 2025.

    Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto mengapresiasi produksi dari PT RMI yang makin tahun meningkat. Apalagi ditunjang dengan harga yang relatif baik, sehingga turut berdampak positif pada kesejahteraan petani.

    Ia mengungkapkan di Kabupaten Blitar, lahan perkebunan pada 2024 mencapai lebih dari 29 ribu hektare dengan produksi hingga lebih dari 668 ribu ton per tahun.

    Tanaman perkebunan di wilayah Kabupaten Blitar di antaranya ada cengkih, tebu, tembakau, kopi hingga kelapa. Sedangkan untuk tebu lebih dari 8.900 hektare dengan produksi hingga 655 ribu ton (2024).

    “Tebu merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting. Bukan hanya menghasilkan gula tapi juga diolah menjadi produk lainnya seperti bioetanol dan biomassa,” kata dia.

    Dalam prosesi buka giling tersebut juga digelar ritual manten tebu. Tradisi ini merupakan adat jawa, yang terdiri dari satu pasang pria dan wanita yang didandani dengan riasan seperti pengantin jawa.

    Mereka juga membawa tebu yang nantinya dipertemukan. Selanjutnya, tebu tersebut dimasukkan ke mesin bersama forkopimda sebagai pertanda prosesi giling tebu dimulai.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sekda Blitar Pensiun, Waketum DPRD: Pengganti dari ASN Senior Bukan Titipan Balas Budi

    Sekda Blitar Pensiun, Waketum DPRD: Pengganti dari ASN Senior Bukan Titipan Balas Budi

    Blitar (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar Izul Marom bakal segera pensiun. Pria kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur itu akan meninggalkan kursi Sekda Kabupaten Blitar pada akhir bulan Juni mendatang.

    Terkait hal itu, Wakil Ketua (Waketu) DPRD Kabupaten Blitar Mohamad Rifa’i berharap pengganti Izul Marom adalah aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Calon pengganti Sekda Kabupaten Blitar menurutnya harus ASN Senior yang memiliki profesionalisme dan kinerja serta komunikasi baik.

    “Calon sekda memang ASN senior di lingkungan pemkab, bukan imbalan balas budi,” ucap Rifa’i, Senin (26/05/2025).

    Rifa’i pun berharap calon pengganti Sekda Kabupaten Blitar bukan berasal dari luar daerah. Jika itu terjadi maka, regenerasi ASN di Pemkab Blitar termasuk kategori yang jelek.

    “Berarti regenerasi di lingkup ASN sangat jelek dianggap gak ada yg pantas,” imbuhnya.

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar itu menilai jika pengganti Sekda berasal dari luar daerah maka akan lebih tidak bermanfaat. Bagi Rifa’i, calon pengganti Sekda selayaknya adalah dari Internal Pemkab Blitar

    Selain sudah mengenal kultur politik Bumi Penataran, jika pengganti Sekda dari internal maka itu menunjukkan adanya regenerasi ASN Pemkab Blitar.

    “Calon sekda jangan import dari daerah lain, artinya kalo import banyak mudharatnya,” tandasnya.

    Terkait hal itu Bupati Blitar, Rijanto menjelaskan bahwa pergantian Sekda akan dilakukan secara prosedural dan melalui tahapan seleksi. Namun demikian Rijanto dan wakilnya Beky Herdihansah menyatakan akan kompak memilih satu calon sebagai pengganti dari Izul Marom yang pensiun.

    “Calonku ya calonnya pak Wabup (wakil bupati Blitar), gitu aja lo,” ungkap Rijanto, Bupati Blitar, Jumat (23/05/2025).

    Rijanto pun belum mau membuka nama dan sosok yang akan menggantikan Izul Marom. Bupati Blitar tersebut juga masih merahasiakan kriteria dari calon pengganti Sekda Blitar, Izul Marom.

    “Nanti diproses sesuai dengan ketentuan yang ada, calon itu kan rahasia,” imbuhnya.

    Rijanto pun tidak mau menjawab apakah calon Sekda Kabupaten Blitar yang baru nanti berasal dari internal Pemerintahan Kabupaten Blitar atau bukan. “Ora usah takon (tidak usah bertanya),” jawab Rijanto

    Sementara Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah memberikan bocoran bahwa calon Sekda Blitar yang baru berasal dari Indonesia. Namun demikian Beky belum mau memberikan bocoran lebih lanjut siapa sosok tersebut.

    “Pokoknya Orang Indonesia,” ucap Beky. [owi/aje]

  • Mutasi Jabatan di Pemkab Blitar Segera Dilakukan, Tunggu Izin BKN Jatim

    Mutasi Jabatan di Pemkab Blitar Segera Dilakukan, Tunggu Izin BKN Jatim

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rijanto mengaku sudah siap untuk melakukan mutasi jabatan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Secara teknis penyusunan mutasi jabatan ini sudah beres dan tinggal menunggu izin dari Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jawa Timur.

    Sebelumnya Rijanto juga sudah mengajukan izin untuk melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Blitar kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Izin itu pun telah disetujui dan kini tinggal menunggu dari Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jawa Timur.

    “Kita sudah siap sebetulnya hanya aturan-aturan yang harus kita penuhi,” ucap Bupati Blitar, Rijanto, Sabtu (24/05/2025).

    Jika mengacu pada aturan yang tertuang dalam Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Pilkada (UU Pilkada), kepala daerah baru bisa melakukan mutasi jabatan setelah 6 bulan pasca pelantikan.

    Namun, kepala daerah tetap bisa melakukan mutasi jabatan sebelum 6 bulan asalkan mendapat izin secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

    “Ini masih komunikasi terus dengan pemerintah pusat, Mendagri sudah tidak, ini tadi BKN sudah kita sampaikan ke regional BKN Jawa Timur,” imbuhnya.

    Meski telah siap, namun menurut Rijanto masih ada beberapa kendala teknis soal mutasi jabatan. Kini kendala teknis tersebut sudah dilakukan perbaikan dan tengah dikomunikasikan dengan BKN Jawa Timur.

    “Masih ada masalah-masalah teknis yang harus kita benahi,” tegasnya.

    Mutasi jabatan sendiri sebenarnya merupakan hal yang lumrah. Rotasi jabatan ini dilakukan dalam rangka penyegaran dan agar roda pemerintahan bisa berjalan lebih maksimal. (owi/ted)

  • Terima SK dari Bupati Blitar, 865 ASN Langsung Terima Gaji Bulan Juni

    Terima SK dari Bupati Blitar, 865 ASN Langsung Terima Gaji Bulan Juni

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rijanto menyerahkan surat keputusan (SK) 865 aparatur sipil negara (ASN) di Pendopo Ronggo Hadinegoro. Ratusan ASN yang menerima SK ini terdiri dari 29 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 836 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Bupati Blitar, Rijanto berpesan kepada ratusan CPNS dan PPPK yang menerima SK pengangkatan agar langsung bekerja dan memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu berharap SK ini bisa menjadi cambuk bagi para ASN untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

    “Sebagai pegawai, tugasnya melayani masyarakat. Kami meminta kepada ratusan CPNS dan PPPK, agar bisa melayani masyarakat dengan maksimal,” kata Rijanto, Jumat (23/05/2025)

    Semantara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Budi Hartawan menjelaskan bahwa setiap CPNS dan PPPK yang sudah menerima SK pengangkatan bisa menghadap ke perangkat daerah atau unit penempatan masing-masing.

    Ratusan ASN ini pun akan segera dibuatkan surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas. Para ASN tersebut juga akan mulai mendapat perhitungan gaji pada bulan Juni mendatang.

    “Saya minta teman-teman segera menghadap ke perangkat daerah atau unit penempatan masing-masing. Supaya bisa menerima surat pernyataan melaksanakan tugas dan bulan Juni dapat diperhitungkan gajinya,” ujar Budi.

    Budi pun menjelaskan secara rinci tentang formasi pengangkatan ASN pada tahun 2024 kemarin. Pada seleksi CASN tahun 2024, jumlah formasi CPNS yang disediakan sebanyak 46. Namun yang terisi hanya 29 formasi.

    Kemudian jumlah formasi PPPK yang disediakan sebanyak 1.128. Namun yang terisi hanya 836 formasi. Terdiri dari 7 tenaga guru, 22 tenaga kesehatan, dan 807 tenaga kesehatan. Dengan demikian, maka pada seleksi CASN di Kabupaten Blitar tahun 2024 masih menyisakan 17 formasi CPNS dan 292 formasi PPPK yang kosong dan belum terisi.

    “Sejumlah formasi yang tidak terisi karena ada formasi yang memang tidak ada pendaftar. Lalu ada juga formasi yang ada pendaftar, tapi tidak lolos passing grade,” bebernya. (owi/ian)