Xcloud.id

Tag: Rijanto

  • Tausiyah Gus Iqdam Iringi Refleksi Setahun Prabowo-Gibran di Blitar

    Tausiyah Gus Iqdam Iringi Refleksi Setahun Prabowo-Gibran di Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diperingati dengan penuh antusiasme di Kabupaten Blitar. Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar acara “Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang diisi dengan orasi politik, pengajian, dan hiburan rakyat, Jumat (24/10/2025).

    Dalam acara yang berlangsung meriah itu, pemerintahan Prabowo-Gibran menuai banyak pujian atas program-program unggulan yang dinilai sukses besar, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti menyerap ribuan tenaga kerja lokal.

    Ketua Umum GPI, Jaka Prasetya, dalam orasinya menegaskan bahwa pemerintahan saat ini telah menunjukkan langkah nyata dalam membangun kedaulatan bangsa. Menurutnya, program MBG tidak hanya berhasil menekan angka stunting, tetapi juga menjadi solusi ketenagakerjaan.

    “Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu keberhasilan besar. Ini bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, menyerap jutaan tenaga kerja di seluruh Indonesia,” ujar Jaka di hadapan ratusan peserta.

    Jaka juga menyoroti aspek kepemimpinan internasional Presiden Prabowo. “Pak Prabowo bukan hanya berani di dalam negeri menghadapi oligarki, tapi juga di forum internasional. Di PBB, beliau tegas menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina dan berani melawan hegemoni negara adikuasa,” tegasnya.

    Ribuan Lapangan Kerja Baru di Blitar

    Apresiasi serupa datang dari Bupati Blitar, Rijanto, yang turut hadir bersama unsur Forkopimda. Rijanto menyebut dampak program pemerintah pusat sangat terasa hingga ke daerah.
    Ia membeberkan data progresif implementasi program MBG di Kabupaten Blitar yang memberikan efek ekonomi signifikan.

    “Saya sangat bangga. Di Kabupaten Blitar sudah berdiri 30 dari 97 dapur MBG yang direncanakan. Setiap dapur mampu menyerap sekitar 60 tenaga kerja. Bayangkan, ribuan warga terserap kerja lewat program ini,” ungkap Rijanto disambut tepuk tangan meriah.

    Bupati Rijanto juga memuji inovasi lain seperti Sekolah Rakyat yang membuka akses pendidikan, serta program peningkatan layanan kesehatan. “Kalau rakyatnya cerdas dan sehat, maka jalan menuju masyarakat makmur dan sejahtera akan semakin terbuka,” tuturnya.

    Pesan Persatuan dari Gus Iqdam

    Meski tidak hadir secara fisik, ulama kharismatik Gus Iqdam turut memberikan tausiyah melalui tayangan videotron. Ia berpesan agar masyarakat senantiasa menjaga ketaqwaan dan persatuan.
    Gus Iqdam juga mengenang kedekatannya dengan Ketum GPI Jaka Prasetya dan mengapresiasi perjuangan GPI.

    “Mas Jaka ini sahabat lama saya, bahkan sebelum ST (Sabilu Taubah) berdiri. Tujuannya tetap sama, bagaimana kita semua bisa bersama-sama mendukung kepemimpinan Pak Rijanto dan Mas Beky Herdiansah, agar masyarakat Blitar mendapat keberkahan,” pesan Gus Iqdam.

    Acara refleksi ini ditutup dengan doa bersama dan hiburan rakyat, menandai optimisme baru menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaulat. [owi/beq]

  • Dana Desa Dipotong Rp39 Miliar, Pembangunan 220 Desa di Blitar Terancam

    Dana Desa Dipotong Rp39 Miliar, Pembangunan 220 Desa di Blitar Terancam

    Blitar (beritajatim.com) – Dana desa untuk Kabupaten Blitar pada tahun 2026 bakal mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pasalnya dana desa yang ditransfer dari pusat mengalami pemangkasan sebesar Rp39 miliar.

    Kondisi ini pun tentu menjadi kabar buruk bagi 220 desa se Kabupaten Blitar. Pemangkasan dana desa ini pun bisa berdampak pada pembangunan infrastruktur lokal dan bidang pemberdayaan yang selama ini telah dirancang.

    “Secara total memang dana transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat berkurang Rp309 miliar, salah satu bagian dari itu adalah dana desa yaang sebelumnya sebanyak Rp239 miliar,” ungkap Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, Kurdiyanto pada Jumat (10/10/2025).

    Diketahui pada 2025 kemarin pemerintah pusat mengucurkan dana desa sebesar Rp239 miliar untuk 220 desa se Kabupaten Blitar. Namun pada tahun 2026 mendatang, pemerintah pusat hanya akan mentransfer dana desa sebesar Rp200 miliar.

    “Secara keseluruhan, pendapatan dari pemerintah pusat turun sekitar 15 persen. Ini cukup besar karena proporsinya masih menjadi tumpuan utama dalam struktur pendapatan daerah,” imbuhnya.

    Selain dana desa, dana bagi hasil (DBH) Kabupaten Blitar juga mengalami pemangkasan sebesar Rp34 miliar. Ada pula dana alokasi umum (DAU) yang juga ikut dipangkas sebesar Rp.187 miliar.

    Dana alokasi khusus (DAK) fisik Kabupaten Blitar juga disunat sebesar Rp22 miliar. Tak hanya itu DAK non fisik juga ikut dipangkas sebesar Rp.5 miliar dan intensif fiskal juga dipangkas sebesar Rp7 miliar.

    Kondisi ini tentu memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar untuk mencari jalan keluar. Saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Blitar sedang rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar membahas pemotongan TKD ini. Hal ini untuk mencari solusi agar program dan operasional daerah tetap berjalan meskipun dengan anggaran yang minimalis.

    Bupati Blitar, Rijanto sendiri mengaku pusing dengan adanya pemangkasan tersebut. Namun Rijanto memastikan bahwa dirinya tetap akan memprioritaskan pembangunan fisik dan infrastruktur bagi masyarakat.

    “Nanti tetap akan ada evaluasi tapi infrastruktur tetap harus berjalan,” ucap Rijanto. [owi/aje]

     

  • Nama Calon Sekda Blitar Sudah Ada, Tinggal Tunggu Tanda Tangan

    Nama Calon Sekda Blitar Sudah Ada, Tinggal Tunggu Tanda Tangan

    Blitar (beritajatim.com) – Hasil seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar telah keluar. Setelah proses seleksi hampir 2 pekan lamanya, kini nama calon Sekda sudah ada dan tinggal menunggu tanda tangan.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Budi Hartawan. Menurut Budi, sejumlah nama calon Sekda sudah dipastikan lolos dan bakal mengikuti tahapan selanjutnya.

    “Hari ini pasti diumumkan, tunggu saja,” ucap Budi pada Senin (29/9/2025).

    Sebelumnya sebanyak 6 orang pejabat diketahui telah mendaftar seleksi calon Sekda Kabupaten Blitar. Keenam pejabat ini pun sudah menyerahkan berkas persyaratan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar.

    Berkas keenam pejabat tersebut pun telah dilakukan seleksi pada Sabtu (27/9/2025). Jika sesuai rencana hasil seleksi tahap awal tersebut akan diumumkan pada hari ini Senin (29/9/2025).

    Meski nama-nama calon Sekda yang lolos tahap berikutnya sudah ada, namun Budi masih enggan membocorkannya. Dia meminta agar masyarakat sabar menanti pengumuman resmi.

    “Tunggu pengumuman saja,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Bupati Rijanto menegaskan komitmennya untuk tidak ikut campur dalam proses Seleksi Sekda Kabupaten Blitar. Dirinya menyerahkan penuh mekanisme seleksi kepada panitia.

    “Semua itu urusan panitia seleksi. Saya tidak ingin cawe-cawe agar prosesnya berjalan transparan dan akuntabel, sehingga menghasilkan Sekda definitif yang berkualitas,” ucap Rijanto.

    Kini patut dinanti siapa yang bakal lolos seleksi Sekda Kabupaten Blitar. Lalu siapa pula yang bakal terpilih menjadi Sekda mengawal pemerintahan Bupati Rijanto dan Wakil Bupati, Beky Herdihansah. [owi/beq]

  • 6 Pejabat Lamar Calon Sekda Kabupaten Blitar, Siapa Bakal Dipilih?

    6 Pejabat Lamar Calon Sekda Kabupaten Blitar, Siapa Bakal Dipilih?

    Blitar (beritajatim.com) – Pada hari terakhir pendaftaran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar ini, total sudah ada 6 orang pejabat yang mendaftar. Keenam pejabat ini pun sudah menyerahkan berkas persyaratan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar.

    Meski begitu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Budi Hartawan enggan mengungkapkan siapa-siapa saja pejabat yang mendaftar sebagai Sekda tersebut. Budi pun masih belum membocorkan 6 pendaftar calon Sekda Kabupaten Blitar itu berasal dari internal atau luar daerah.

    “Total sudah ada 6 pendaftar di hari terakhir ini, kan nanti malam akan ditutup secara otomatis melalui aplikasi itu,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Budi Hartawan pada Jumat (26/9/2025).

    Hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran Sekda Kabupaten Blitar dibuka. Setelah ditutup nanti BKPSDM Kabupaten Blitar akan melakukan seleksi berkas dan rapat bersama pihak terkait untuk menentukan calon mana yang lolos.

    “Kan ditutup nanti malam jam 23.59 WIB itu otomatis tertutup aplikasinya nah besok baru akan kami rapatkan dengan tim dan senin itu baru diumumkan,” ungkapnya.

    Pengumuman calon Sekda Kabupaten Blitar yang lolos administrasi pun akan diumumkan pada Senin (29/9/2025). Sementara proses seleksi administrasi akan dilakukan pada Sabtu (27/9/2025).

    Sebelumnya, Bupati Rijanto menegaskan komitmennya untuk tidak ikut campur dalam proses Seleksi Sekda Kabupaten Blitar. Dirinya menyerahkan penuh mekanisme seleksi kepada panitia.

    “Semua itu urusan panitia seleksi. Saya tidak ingin cawe-cawe agar prosesnya berjalan transparan dan akuntabel, sehingga menghasilkan Sekda definitif yang berkualitas,” ucap Rijanto.

    Kini patut dinanti siapa yang bakal lolos seleksi Sekda Kabupaten Blitar. Lalu siapa pula yang bakal terpilih menjadi Sekda mengawal pemerintahan Bupati Rijanto dan Wakil Bupati, Beky Herdihansah. [owi/beq]

  • Baru Satu Pendaftar, Bupati Blitar Janji Tak ‘Cawe-Cawe’ Seleksi Sekda, Benarkah?

    Baru Satu Pendaftar, Bupati Blitar Janji Tak ‘Cawe-Cawe’ Seleksi Sekda, Benarkah?

    Blitar (beritajatim.com) – Persaingan untuk memperebutkan kursi jabatan tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar terasa senyap. Tiga hari menjelang penutupan pendaftaran, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) baru diminati oleh satu orang pendaftar.

    Pendaftaran yang telah dibuka sejak 12 September lalu akan ditutup secara resmi pada Jumat, 26 September 2025. Namun, hingga hari ini, Selasa (23/9/2025), baru ada 1 pendaftar, kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan nasib kelanjutan proses seleksi Sekda Kabupaten Blitar.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Budi Hartawan, membenarkan kondisi tersebut. Pihaknya masih terus memantau dan menunggu para pejabat eselon II lainnya yang berpotensi untuk ikut serta dalam kontestasi strategis ini.

    “Sampai kemarin (Senin), hasil pengecekan kami, sudah ada satu orang yang mendaftar. Kami masih menunggu sampai penutupan pendaftaran pada 26 September 2025,” kata Budi Hartawan.

    Menanggapi sepinya peminat kursi Sekda, Bupati Blitar, Rijanto, mengaku belum menerima laporan rinci mengenai jumlah pendaftar. Namun, menurutnya, fenomena ini adalah hal yang wajar terjadi dalam seleksi jabatan sepenting Sekda, di mana para kandidat cenderung berhati-hati dan saling mengamati langkah satu sama lain.

    “Ini hal yang wajar. Pejabat eselon II masih saling mengintip dan menunggu. Jabatan Sekda ini kan pucuk pimpinan ASN, jadi persiapannya pasti matang. Nantinya kalau sudah ada satu atau dua pendaftar yang muncul, biasanya akan memantik pejabat lain untuk ikut melangkah,” ungkap Rijanto.

    Meski begitu, ia tidak menampik adanya kekhawatiran jika seleksi ini gagal memenuhi kuota, berkaca pada pengalaman beberapa daerah lain. Namun, Rijanto tetap optimistis bahwa pejabat-pejabat terbaik di Kabupaten Blitar akan segera mendaftarkan diri.

    Untuk memastikan proses berjalan adil, Bupati Rijanto menegaskan komitmennya untuk tidak ikut campur. “Semua itu urusan panitia seleksi. Saya tidak ingin cawe-cawe agar prosesnya berjalan transparan dan akuntabel, sehingga menghasilkan Sekda definitif yang berkualitas,” tegasnya.

    Di tengah minimnya pendaftar, perhatian publik juga tertuju pada Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Blitar saat ini, Khusna Lindarti. Sebagai sosok yang kini menduduki posisi tersebut dan kerap mendampingi Bupati dalam berbagai kegiatan, ia dinilai sebagai salah satu kandidat potensial.

    Namun, saat ditanya mengenai niatnya untuk maju dalam seleksi, Khusna Lindarti yang juga menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini hanya memberikan jawaban misterius.

    “Saya belum mendaftar. Untuk nanti saya mendaftar atau tidak, rahasia,” ujarnya sambil tersenyum.

    Jawaban singkat tersebut menambah teka-teki dalam bursa calon Sekda Blitar. Kini, semua mata tertuju pada tiga hari terakhir masa pendaftaran, menunggu apakah para “ksatria birokrasi” akan keluar dari posisi “menunggu” dan meramaikan pertarungan, atau justru seleksi ini akan berakhir antiklimaks dengan perpanjangan waktu. (owi/ian)

  • Perubahan APBD 2025 Blitar Disahkan, Belanja Naik Anggaran Defisit Rp109 M Ditutup SILPA

    Perubahan APBD 2025 Blitar Disahkan, Belanja Naik Anggaran Defisit Rp109 M Ditutup SILPA

    Blitar (beritajatim.com) – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar tahun anggaran 2025 akhirnya resmi disahkan. Setelah melalui berbagai drama yang terjadi, P-APBD 2025 kini telah resmi disahkan dan akan diajukan ke Gubernur Jawa Timur.

    Menurut Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, pengesahan ini menandai adanya penyesuaian signifikan pada struktur anggaran. “Alhamdulillah, hari ini Perubahan APBD 2025 sudah disahkan,” ujar Supriadi seusai rapat Paripurna Jumat (19/09/2025) malam.

    Adapun susunan Perubahan APBD tahun 2025 Kabupaten Blitar yakni adanya penurunan pendapatan daerah sebesar Rp.3,2 miliar menjadi Rp.2,605 triliun. Sementara untuk anggaran belanja justru mengalami kenaikan sebesar Rp.55 miliar menjadi Rp.2,714 triliun.

    Kondisi ini menciptakan defisit sebesar Rp 109,06 miliar. Menariknya, defisit ini ditutup sepenuhnya dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024.

    Raperda Perubahan APBD tahun 2025 tersebut sudah disetujui baik DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Blitar. Selain menyetujui perubahan anggaran, Badan Anggaran (Banggar) DPRD juga memberikan sejumlah rekomendasi penting. Rekomendasi ini meliputi optimalisasi pendapatan daerah, perbaikan tata kelola keuangan, serta peningkatan kinerja BUMD agar kontribusinya bagi daerah bisa lebih besar.

    “Kami memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi Perubahan APBD 2025,” tambahnya.

    Sementara itu, Bupati Blitar, Rijanto menyambut baik adanya pengesahan Raperda Perubahan APBD 2025 ini. Rijanto secara khusus mengucapkan terimakasih kepada pimpinan DPRD Kabupaten Blitar telah bahu-membahu dalam proses pembahasan P-APBD 2025.

    “Ya alhamdulillah seperti yang saya sampaikan dalam pendapat akhir bupati saya mengucapkan terimakasih kepada semua pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja keras dan bahu membahu dengan eksekutif untuk bagaimana membahas P-APBD 2025 ini,” ungkap Rijanto.

    Ungkapan Rijanto tersebut tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya dalam pembahasan P-APBD 2025 ini sempat menemui jalan buntu. Rapat pembahasan P-APBD 2025 sempat beberapa kali diwarnai aksi boikot dari DPRD Kabupaten Blitar karena belum adanya titik temu antara legislatif dan eksekutif.

    Namun drama tarik ulur terkait P-APBD 2025 ini akhirnya usai. Kedua belah pihak baik Pemkab Blitar maupun DPRD telah menemukan titik temu dan kesepakatan terkait P-APBD 2025.

    Kini dokumen Raperda Perubahan APBD 2025 akan segera diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Proses penyerahan ini ditargetkan maksimal dalam tiga hari kerja.

    Proses evaluasi dari Gubernur diharapkan selesai dalam 15 hari kerja. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Blitar bersama DPRD memiliki waktu tujuh hari kerja untuk menyempurnakan hasil evaluasi tersebut.

    Untuk mempercepat pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten Blitar juga memastikan bahwa pengumuman pengadaan barang dan jasa akan segera diumumkan melalui aplikasi SIRUP setelah dokumen persetujuan ditandatangani. Langkah ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018. Baru kemudian P-APBD 2025 bisa dieksekusi.

    “Ya otomatis itu nanti kerja keras kita semua,” jawaban Rijanto soal P-APBD segera bisa digunakan. (owi/ian)

  • Bikin Penasaran! Blitar Sempat Mau Uji Kompetensi, Kini Cari Sekda Lewat Seleksi Terbuka

    Bikin Penasaran! Blitar Sempat Mau Uji Kompetensi, Kini Cari Sekda Lewat Seleksi Terbuka

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar resmi membuka seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda). Proses seleksi ini dimulai dengan pengumuman pada Kamis, 11 September 2025.

    Sebelumnya, posisi Sekda Kabupaten Blitar diisi oleh penjabat sementara yakni Khusna Lindarti. Diketahui Khusna menjabat sebagai Pj Sekda menggantikan Izul Marrom yang pensiun pada bulan Juli 2025 kemarin.

    Jika sesuai aturan masa jabatan Pj Sekda, Khusna Lindarti pun akan habis pada akhir bulan September ini. Sehingga untuk memastikan roda pemerintahan berjalan normal, Bupati Blitar pun kini mulai mencari penggantinya sekaligus pejabat definitif.

    “Pelaksanaan proses seleksi terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah sudah dibahas oleh tim panitia seleksi dan kemarin sudah diumumkan,” ujar Bupati Rijanto, Jumat (12/9/2025).

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Achmad Budi Hartawan, menambahkan bahwa setelah pengumuman, tahapan pendaftaran peserta langsung dibuka pada Jumat, 12 September 2025.

    “Tanggal 11 diumumkan, dan besoknya langsung mulai pendaftaran,” jelasnya.

    Pengumuman seleksi terbuka posisi Sekda Kabupaten Blitar ini cukup mengejutkan. Pasalnyas sebelumnya Pemkab Blitar berencana memilih jalur uji kompetensi untuk menentukan Sekda definitif yang baru. Jalur uji kompetensi ini merupakan terobosan yang pertama kalinya dilakukan di Bumi Penataran.

    “Kami yang bentuk kedua (uji kompetensi) belum pernah mengalami,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Achmad Budi Hartawan, Selasa (29/7/2025) lalu.

    Adapun dasar hukum pemilihan Sekda sendiri mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2017 junto PP Nomor 17 Tahun 2020, yang memang memungkinkan dua opsi: seleksi terbuka atau uji kompetensi. Jika sebelumnya Pemkab Blitar selalu melakukan seleksi terbuka dengan pengumuman calon secara publik, kali ini di era Pemerintahan Bupati Rijanto dan Wakil Bupati, Beky Herdihansah memilih jalur uji kompetensi untuk menentukan Sekda yang baru.

    Meski baru namun proses pemilihan Sekda Kabupaten Blitar dengan jalur uji kompetensi ini pun telah koordinasikan dan dikonsultasikan dengan secara lisan maupun tertulis, dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kini Pemkab Blitar pun masih menunggu jawaban dari BKN terkait hal itu.

    “Itu sudah kami laksanakan. Ditandatangani oleh bupati untuk berkonsultasi secara tertulis ke BKN. Sampai sekarang masih belum ada jawaban. Proses masih berjalan.” bebernya waktu itu.

    Sayangnya, Budi Hartawan tidak menjelaskan secara rinci alasan di balik pilihan mekanisme uji kompetensi kali ini. Ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan domain pimpinan (kepala daerah), bukan kewenangan BKPSDM.

    “Itu domain pimpinan. Tugas BKPSDM terkait itu memberikan menu kepada pimpinan,” jelasnya beberapa waktu lalu.

    Namun kini pemilihan Sekda ternyata juga dibuka melalui seleksi terbuka. Siapapun yang memiliki kualifikasi bisa mendaftarkan diri. [owi/beq]

  • Pemkab Blitar Alokasikan Anggaran Rp3 Miliar untuk Perbaikan Gedung DPRD yang Dibakar Massa

    Pemkab Blitar Alokasikan Anggaran Rp3 Miliar untuk Perbaikan Gedung DPRD yang Dibakar Massa

    Blitar (beritajatim.com) – Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar tahun 2025 direncanakan mencapai Rp2,7 triliun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar untuk perbaikan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar.

    Gedung DPRD Kabupaten Blitar tersebut rusak parah akibat dibakar massa beberapa waktu lalu. Nilai kerusakan gedung ini ditaksir mencapai Rp10 miliar.

    Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriyadi, menjelaskan bahwa perbaikan gedung DPRD akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan ruangan-ruangan yang menunjang kegiatan sehari-hari anggota dewan.

    “Kita perbaiki dulu yang benar-benar menunjang kepentingan bapak ibu anggota dewan semuanya yang berkaitan dengan kinerja sehari-hari,” ujar Supriyadi, Selasa (9/9/2025).

    Namun, meskipun anggaran perbaikan gedung sudah direncanakan, Pemkab Blitar belum menyetujui alokasi dana tersebut. Hal ini disebabkan oleh permintaan dari pemerintah pusat yang mengharuskan Pemkab Blitar untuk melakukan inventarisir kerusakan gedung, termasuk gedung DPRD.

    “Nanti ada bantuan atau tidak, oleh karena itu ini menjadi bahan kita untuk membicarakan dengan teman-teman di legislatif,” kata Bupati Blitar, Rijanto.

    Bupati Rijanto juga menegaskan bahwa Pemkab Blitar tidak keberatan dengan wacana penggunaan APBD untuk perbaikan gedung DPRD. Namun, semua rencana tersebut baru akan terealisasi setelah proses pembahasan selesai.

    “Kalau tidak ada dukungan dari pusat, otomatis kita akan meng-cover lewat APBD tentunya melalui pembahasan yang detail,” ujar Rijanto.

    Masyarakat Blitar kini menunggu keputusan final terkait perbaikan gedung DPRD ini, sambil berharap adanya bantuan dana dari pemerintah pusat. Jika tidak ada bantuan, Pemkab Blitar akan melanjutkan rencana perbaikan melalui APBD tahun 2025 yang sudah disesuaikan. [owi/suf]

  • Rijanto Kalah Telak dalam Penjaringan Calon Ketua PDIP Kabupaten Blitar

    Rijanto Kalah Telak dalam Penjaringan Calon Ketua PDIP Kabupaten Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Realitas politik akar rumput PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Blitar menunjukkan pergeseran signifikan. Dalam penjaringan calon Ketua DPC PDIP periode 2025-2030, suara mayoritas Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Kabupaten Blitar justru tidak berpihak pada petahana yang juga menjabat Bupati Blitar, Rijanto.

    Hasil penjaringan yang dilakukan oleh 22 PAC di Kabupaten Blitar menunjukkan Supriadi, yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, meraih dukungan paling banyak. Pria yang akrab disapa “Kuwat” ini mendapat dukungan dari 17 PAC, mengungguli semua calon lainnya.

    “Alhamdulillah untuk posisi saya masih mendapatkan kepercayaan teman-teman. Dari 22 PAC saya mendapatkan dukungan 17 PAC,” ujar Supriadi, Senin (8/9/2025).

    Di sisi lain, posisi Bupati Rijanto yang saat ini menjabat Ketua DPC PDIP justru berada di posisi paling bawah. Ia hanya mendapatkan dukungan dari satu PAC PDIP Kabupaten Blitar, sama dengan lima calon lain.

    Keputusan Akhir di Tangan Megawati

    Penjaringan ini memunculkan total 14 nama calon Ketua DPC. Setiap PAC menyetorkan tiga nama, dan dari proses ini terlihat peta kekuatan politik yang baru. Selain Supriadi dengan 17 dukungan, nama-nama lain yang mendapatkan suara signifikan antara lain Guntur Wahono (11 PAC) dan M. Sulistiono (9 PAC).

    Supriadi menjelaskan bahwa hasil penjaringan ini telah diserahkan kepada DPD PDIP Jawa Timur untuk selanjutnya diteruskan ke DPP PDIP. Menurutnya, keputusan akhir mengenai siapa yang akan memimpin DPC PDIP Kabupaten Blitar sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

    “Dalam hal ini Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” imbuhnya.

    Penetapan Ketua DPC diperkirakan akan segera dilakukan mengingat ada agenda Musyawarah Anak Cabang (Musancab) yang harus segera dilangsungkan. Perubahan pucuk pimpinan di DPC PDIP Kabupaten Blitar ini tentu akan sangat menarik untuk dinantikan, mengingat posisi politik petahana yang kini menjadi sorotan. (owi/but)

  • Siraman Gong Kiai Pradah Blitar, Bukti Kekuatan Tradisi Gerakkan Ekonomi Lokal

    Siraman Gong Kiai Pradah Blitar, Bukti Kekuatan Tradisi Gerakkan Ekonomi Lokal

    Blitar (beritajatim.com) – Suara gamelan mengalun merdu, mengiringi ribuan pasang mata yang memadati Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Mereka hadir untuk menyaksikan tradisi tahunan yang penuh makna, Siraman Gong Kiai Pradah.

    Ritual sakral ini tak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga magnet yang menggerakkan roda ekonomi lokal. Bupati Blitar, Rijanto, mengapresiasi antusiasme warga yang begitu tinggi.

    Menurutnya, penyelenggaraan tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan, mulai dari penataan acara yang lebih rapi hingga partisipasi UMKM yang semakin besar.

    “Dari tahun ke tahun sudah jauh lebih bagus. Namun, kita harus terus tingkatkan. Pemerintah daerah hadir untuk mendampingi, memastikan tradisi ini bisa menjadi motor penggerak pariwisata dan ekonomi masyarakat.” kata Bupati Rijanto, Sabtu (6/9/2025).

    Evaluasi untuk Event yang Lebih Profesional

    Meski sukses menyedot perhatian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar berkomitmen untuk melakukan evaluasi. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Blitar, Eko Susanto, menegaskan bahwa tradisi ini harus dikelola lebih profesional.

    “Siraman gong tidak boleh hanya berhenti sebagai rutinitas. Pengemasan acara, penataan kawasan, dan inovasi-inovasi perlu terus dilakukan,” jelas Eko.

    Pihaknya menyoroti beberapa poin penting yang akan dievaluasi, seperti kebersihan, penataan lokasi pedagang kaki lima (PKL), dan penambahan event pendukung agar pengunjung mendapatkan pengalaman yang lebih lengkap.

    Eko juga menambahkan bahwa tradisi yang telah diakui sebagai warisan tak benda ini perlu dikelola secara serius. “Kami akan usulkan agar ada investasi lebih dalam penyelenggaraan, karena perputaran uang di sini cukup besar. Dengan kemasan yang lebih baik, kunjungan wisatawan diharapkan meningkat,” imbuhnya.

    Berkah di Tengah Rebutan Air dan Daun

    Puncak acara yang paling dinanti adalah ketika ribuan warga berebut air jamasan (air bekas pencucian gong) dan daun yang telah dibaurkan dengan air tersebut. Mereka percaya, air dan daun tersebut membawa berkah.

    Salah satunya adalah Marsini, seorang pedagang dari Desa Binangun. Ia datang bersama suaminya sejak pagi buta untuk mendapatkan air dan daun tersebut.

    “Saya ini pedagang. Bersyukur sekali bisa dapat kembang dan daun ini. Saya berharap ada kebaikan dan keberkahan dalam hidup, serta rezeki yang lancar,” ungkap Marsini dengan mata berbinar.

    Keberadaan Siraman Gong Kiai Pradah bukan hanya menjaga kelestarian budaya, tetapi juga memberikan harapan dan semangat bagi masyarakat. Evaluasi yang akan dilakukan Pemkab Blitar diharapkan mampu menjadikan tradisi ini sebagai aset budaya sekaligus kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. (owi/ian)