Xcloud.id

Tag: Rijanto

  • Ketua DPC PKB Blitar Diduga Syok Usai Kalah Pemilihan Bupati? 

    Ketua DPC PKB Blitar Diduga Syok Usai Kalah Pemilihan Bupati? 

    Blitar (beritajatim.com) – Selama beberapa bulan terakhir, Bupati Blitar Rini Syarifah seperti tidak pernah muncul ke publik.

    Perempuan yang akrab disapa Mak Rini tersebut seperti menghilang usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemarin.

    Hilangnya Mak Rini tersebut diduga kuat berkaitan dengan hasil Pilkada Blitar 2024 yang usai digelar beberapa waktu lalu.

    Ketua DPC PKB Blitar tersebut diduga syok usai mengetahui dirinya kalah dari Rijanto-Beky di Pilkada 2024.

    Bagaimana tidak syok, Mak Rini sejatinya adalah calon petahana namun dirinya harus menerima kenyataan bahwa ia harus kalah oleh sang penantang. Secara hitung-hitungan di atas kertas, Mak Rini harusnya bisa menang mudah atas Rijanto-Beky.

    Namun kenyataan jauh dari harapan. Mak Rini harus mengikhlaskan kursinya jatuh ke tangan Rijanto-Beky selama 5 tahun ke depan. Kondisi itulah yang diduga kuat membuat Mak Rini syok hingga menghilang dari pandangan publik.

    “Jika dilihat dari unsur atau efek Pilkada kemarin mungkin beliau butuh waktu bisa membangun kembali kepercayaan diri yang telah pupus akibat Pilkada kemarin,” ungkap Pengamat politik sekaligus dosen Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, Muhammad Iqbal Baihaqi, Senin (30/12/2024).

    Rini Syarifah sendiri sebenarnya menatap Pilkada 2024 dengan kepercayaan tinggi. Calon petahana tersebut dengan berani menggandeng seorang anak muda dari luar Blitar yang besar dan tumbuh di lingkungan organisasi yakni Abdul Ghoni.

    Mak Rini dan Abdul Ghoni pun diusung oleh koalisi gemuk. Keduanya diusung oleh PKB, Gerindra, Golkar hingga Demokrat. Dengan kondisi tersebut, Mak Rini-Ghoni pun tentu sangat percaya diri bisa menumbangkan sang rival yang dulu pernah dikalahkannya yakni Rijanto yang pada Pilkada ini bergandengan dengan Beky Herdihansah.

    Namun kenyataan jauh dari pandang. Mak Rini-Ghoni justru dipermalukan oleh Rijanto-Beky di Pilkada 2024. Rini-Ghoni kalah telah telak dan hanya mendapatkan 137.706 suara. Calon petahana Rini-Ghoni pun harus mengakui kekalahannya dari Rijanto-Beky yang memperoleh 504.655 suara.

    “Dalam pandangan saya sangat perlu sekali Mak Rini segera munculkan diri ke publik dan media dalam bidang aktifitas apapun agar nama baik pribadi maupun partai pengusungnya elektabilitasnya semakin naik,” imbuhnya.

    Tentu jika Mak Rini terus menghilang dari pandangan publik itu akan berdampak semakin buruk. Bukan hanya akan merusak citra pribadi namun juga akan membuat elektabilitas partai pengusung Mak Rini juga menurun.

    Mak Rini pun diharapkan publik segera bangkit dan tidak terpuruk dalam kekalahan usai Pilkada 2024 kemarin. Sehingga kepercayaan publik terhadap Mak Rini tidak semakin terkikis.

    “Kalau menghilang tidak mungkin mengurangi aktivitas lebih tepatnya, dan mungkin pasca Pilkada kemarin aktivitas Mak Rini kurang di publish,” tegasnya.

    Terkait hal itu Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi berharap Mak Rini tetap menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa di akhir masa jabatannya sebagai Bupati Blitar. Pria yang akrab disapa Kuwat tersebut berharap Mak Rini tetap profesional menjalankan tugasnya sebagai Bupati Blitar.

    “Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Blitar saya cuma mengharap di sisa waktu yang ada karena ini memang bupati ini masih ranah beliau (Mak Rini) seharusnya tetap menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan hari hari biasanya,” harap Ketua DPRD Kabupaten Blitar.

    Terakhir Mak Rini menghadiri acara DPRD Kabupaten Blitar adalah saat rapat kesepakatan R-APBD tahun 2025. Diketahui rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024 kemarin.

    Setelah itu, DPRD Kabupaten Blitar belum ada lagi rapat dengan Bupati Blitar. Namun meski belum ada pertemuan lagi dengan Bupati Blitar, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi menyebut bahwa komunikasi antar lembaga tetap berjalan lancar.

    “Harapan kami memang hari ini Mak Rini masih resmi Bupati Blitar ya harusnya tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan biasa,” tandasnya. (owi/ted)

  • Ada Oknum Inginkan Mak Rini Jatuh dari Kursi Ketua PKB Blitar?

    Ada Oknum Inginkan Mak Rini Jatuh dari Kursi Ketua PKB Blitar?

    Blitar (beritajatim.com) – Usai kekalahan Rini Syarifah atau yang biasa disapa Mak Rini, sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) PKB Kabupaten Blitar mulai menyuarakan ketidakpuasan. Sejauh ini, sudah ada 3 PAC yang menyatakan tidak puas atas kinerja Mak Rini sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Blitar.

    Hal ini terasa cukup janggal mengingat sebelum Pilkada 2024 lalu, seluruh PAC PKB Kabupaten Blitar masih kompak mendukung Mak Rini. Bahkan mereka juga memuji kinerja Mak Rini baik selama menjadi Ketua DPC PKB maupun Bupati Blitar.

    Namun usai kekalahan atas Rijanto-Beky, secara bergantian PAC PKB Kabupaten Blitar mulai bersuara soal ketidakpuasan atas kinerja Rini Syarifah. Apakah kritikan yang bermunculan dari PAC PKB Blitar ini memang ada yang menggerakkan?

    Terkait hal itu pengamat politik Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, Muhammad Iqbal Baihaqi menyebut dunia politik dinamis. Demikian juga kondisi yang terjadi di PKB Blitar.

    “Dalam politik itu semua dinamis, tetapi saya melihat itu hanya dilakukan oleh para oknum saja bukan atas nama suara dari bawah. Jadi bisa menggoyahkan atau tidak tergantung Mak Rini sendiri dalam memanajemen permasalahan,” ungkap Iqbal, Sabtu (28/12/2024).

    Dari pandangan Iqbal, situasi ini memang sengaja ada yang menciptakan. Entah oknum yang menciptakan suasana ini dari dalam atau luar DPC PKB Kabupaten Blitar. Namun yang jelas para oknum ini sengaja menciptakan suasana ini agar terjadi perubahan di tubuh PKB Blitar.

    “Ya, tidak hanya dari luar dari dalam pun juga bisa. Tetapi senyampang saya melihat sementara suhu di PKB masih adem ayem mengantarkan Mak Rini hingga akhir masa jabatannya,” tegasnya.

    Ditanya lebih lanjut soal tujuan dari situasi ini, Iqbal menyebut bahwa oknum-oknum ini menginginkan adanya perubahan di tubuh PKB. Namun mereka tidak menginginkan Mak Rini jatuh dari kursi Ketua DPC PKB Blitar.

    “Saya melihat tidak ada oknum yang ingin Mak Rini jatuh. hanya perwakilan aspirasi ranting saja yang ingin agar PKB berbenah dan itu pun dari beberapa ranting saja, yang menuntut itu kan hanya Selopuro, Wlingi, serta Gandusari,” tandasnya.

    Sebelumnya memang ada 3 PAC PKB yang menyatakan kekecewaannya terhadap Mak Rini. Ketiga PAC tersebut adalah Wlingi, Selopuro serta Gandusari. [owi/beq]

  • Usai Pilbup Blitar 2024, Hubungan PKB dan PDIP Baik-Baik Saja?

    Usai Pilbup Blitar 2024, Hubungan PKB dan PDIP Baik-Baik Saja?

    Blitar (beritajatim.com) – Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar 2024 telah usai digelar. Pasangan Rijanto-Beky pun telah terpilih menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar mengalahkan petahana Rini-Ghoni.

    Usai terlibat tensi tinggi selama proses Pilbup Blitar, Rijanto-Beky dengan Rini-Ghoni pun kini telah berdamai. Rini-Ghoni memilih untuk menerima kekalahan dan telah memberikan selamat kepada Rijanto-Beky.

    Begitu pula dengan partai pengusung kedua pasangan tersebut. PDIP selaku partai pengusung Rijanto-Beky mengaku telah berdamai dengan sang rival yakni PKB.

    PKB sendiri merupakan partai pengusung pasangan Rini-Ghoni. Sekretaris PDIP Kabupaten Blitar, Supriadi menyebut bahwa hubungan partainya dengan PKB tetap baik-baik saja usai gelaran Pilbup Blitar, tidak ada dendam berkepanjangan diantara dua partai tersebut.

    “Kalau hubungan kami secara politik tetap baik tidak ada masalah,” ucap Supriadi, Sekretaris PDIP Kabupaten Blitar, Jumat (27/12/2024).

    Pria yang akrab disapa Kuwat tersebut menegaskan bahwa usai Pilkada, hubungan PDIP dengan Mak Rini dan PKB tidak ada masalah. Meski pada Pilbup Blitar lalu PDIP terlibat rivalitas dengan PKB.

    “Komunikasi tetap jalan baik kepada Mak Rini atau partai PKB Blitar kita komunikasinya baik tidak ada masalah,” tegasnya.

    Kondisi ini pun tentunya melegakan, pasalnya pada Pilbup Blitar lalu baik PDIP ataupun PKB saling lapor perihal dugaan kecurangan Pilkada. Namun usai Pilbup Blitar rampung kedua partai politik yang sempat terlibat adu tensi tersebut memilih untuk berdamai dan mendukung pasangan yang menang.

    “Pada intinya komunikasi secara politik PKB dan PDIP tidak masalah sama sekali,” tandasnya. [owi/beq]

  • Penetapan Rijanto-Beky Jadi Bupati-Wabup Blitar Terpilih Tertunda

    Penetapan Rijanto-Beky Jadi Bupati-Wabup Blitar Terpilih Tertunda

    Blitar (beritajatim.com) – Jadwal penetapan calon bupati dan wakil bupati Blitar terpilih yakni Rijanto–Beky Herihansyah kemungkinan bakal mengalami penundaan. Hal itu terjadi lantaran hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar masih menunggu Penerbitan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ketua KPU Kabupaten Blitar, Sugino mengaku tidak bisa memastikan jadwal penetapan Bupati Blitar terpilih. Saat ini KPU Kabupaten Blitar masih menunggu sinkronisasi jadwal penerbitan BRPK dari MK. Sehingga penetapan Rijanto-Beky sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blitar masih akan menunggu kabar dari pusat.

    “Jelasnya kami menunggu surat dari MK yang nantinya dikirim ke KPU RI. Baru KPU RI bersurat kepada KPU Kabupaten/kota yang tidak ada sengketa. Karena harus ada keterangan dari MK bahwa tidak ada sengketa,” ungkap Sugino, Selasa (24/12/2024).

    Menurut Ketua KPU Kabupaten Blitar, saat ini penerbitan BRPK masih dalam pemeriksaan MK. Diperkirakan penerbitannya, setelah 3 Januari sesuai jadwal yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah pusat tersebut. Sementara penetapan Bupati Blitar terpilih maksimal 3 hari setelah surat BRPK itu terbit.

    Penerbitan BRPK ini menjadi kunci penetapan bupati-wakil bupati terpilih. Pasalanya tanpa adanya surat tersebut, penetapan bupati dan wakil bupati terpilih tidak bisa dilangsungkan oleh pemerintah daerah. Surat tersebut yang menyatakan bahwa pemilihan bupati di Bumi Penataran memang benar-benar tidak ada gugatan.

    “Kadang-kadang memang surat langsung turun ke KPU. Nantinya bila ada kabar lebih lanjut terkait BRPK dan jadwal penetapan Bupati terpilih, kami akan kabari lebih lanjut,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Pasangan Rijanto-Beky bakal ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pekan depan. KPU Kabupaten Blitar memperkirakan pelantikan Bupati-Wakil Bupati Blitar terpilih ini bakal terlaksana maksimal tanggal 24 Desember 2024.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Blitar Sugino. Menurut Sugino hasil koordinasi dengan KPU Pusat dan Provinsi Jawa Timur maka penetapan Bupati Blitar terpilih bisa dilaksanakan antara tanggal 23-25 Desember 2024.

    “Di kisaran tanggal 23 maksimal tanggal 24 Desember 2024,” ucap Sugino, Sabtu (21/12/2024).

    KPU Kabupaten Blitar sendiri telah menggelar rapat pleno untuk membahas waktu pelaksanaan penetapan bupati-wakil bupati terpilih. Hasil rapat pleno tersebut menyebutkan bahwa penetapan bupati-wakil bupati terpilih maksimal dilaksanakan tanggal 25 Desember 2024.

    “Insya Allah kemarin kita plenokan maksimal tanggal 25 Desember 2024,” imbuhnya.

    Tahapan penetapan bupati-wakil bupati terpilih memang sesuai dengan jadwal KPU. Pasalnya di Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar tahun 2024 tidak ada gugatan yang diajukan oleh pasangan yang kalah yakni Rini-Ghoni.

    Dengan kondisi itu maka, Rijanto-Beky bisa segera ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030. Penetapan ini pun bisa dilangsungkan tanpa harus menunggu hasil sidang gugatan Mahkamah Konstitusi seperti beberapa daerah lain yang berperkara.

    “Yang jelas ya data-data yang berkaitan dengan hasil rekapitulasi kemarin ya kan nanti kita buatkan berita acara dan SK,” tandasnya. [owi/beq]

  • Isu Politik Terkini: PDIP-Gerindra Memanas Soal PPN 12 Persen hingga Prabowo Batal Bertemu PM Anwar Ibrahim

    Isu Politik Terkini: PDIP-Gerindra Memanas Soal PPN 12 Persen hingga Prabowo Batal Bertemu PM Anwar Ibrahim

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Senin (23/12/2024) hingga pagi ini. Mulai dari PDIP dan Gerindra saling sindir soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hingga Presiden Prabowo Subianto batal bertemua Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

    Berikut lima isu politik terkini di Beritasatu.com:

    Saling Sindir PDIP dan Gerindra Soal Kenaikan PPN 12 Persen
    PDIP dan Partai Gerindra saling sindir terkait kenaikan PPN 12 persen. Fraksi PDIP di DPR mulanya meminta pemerintahan Prabowo Subianto meninjau ulang kebijakan kenaikan PPN 12 persen dan mengusulkan agar tarifnya diturunkan. Namun, Gerindra bereaksi.

    Wakil ketua Banggar DPR sekaligus anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto mengritik sikap PDIP yang tidak konsisten, karena sebelumnya PDIP termasuk pengusul kenaikan PPN. 

    Menurutnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjadi dasar kenaikan PPN merupakan produk PDIP saat masih menjadi partai penguasa di era pemerintahan Jokowi.

    “Ini adalah bentuk provokasi yang memanfaatkan kondisi saat ini, sehingga masyarakat terprovokasi untuk menuntut pembatalan PPN ini,” kata Wihadi atas sikap PDIP, Senin (23/12/2024).

    Rijanto-Beky Ditetapkan sebagai Bupati dan Wabup Blitar Terpilih
    Isu politik terkini selanjutnya adalah KPU segera menetapkan Rijanto-Beky Herdihansah sebagai bupati dan wakil bupati Blitar terpilih periode 2024-2029, karena tidak ada gugatan yang dilayangkan rivalnya atas kemenangan pasangan tersebut. 

    Rijanto-Beky Herdihansah menang Pilkada Blitar 2024 dengan perolehan 504.655 suara, jauh mengungguli pasangan Rini Syarifah-Abdul Ghoni yang hanya mendapatkan 137.706 suara.

    “Kita sudah menggelar pleno. Hasilnya, maksimal pada 25 Desember 2024 sudah dilakukan penetapan,” ujar Ketua KPU Kabupaten Blitar Sugino, Senin (23/12/2024).

    Nasdem Buka Peluang Jokowi Jadi Kader
    Partai Nasional Demokrat (Nasdem) membuka peluang bagi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung sebagai kader, seusai dipecat dari PDIP. 

    “Nasdem adalah partai terbuka untuk semua warga masyarakat. Jadi siapa pun, termasuk mantan Presiden Jokowi, bisa menjadi anggota Partai Nasdem,” ujar Wakil Ketua Umum Nasdem Saan Mustopa saat menghadiri acara refleksi akhir tahun DPW Partai Nasdem Jawa Barat di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Minggu (22/12/2024).

    Menurutnya soal keputusan terkait Jokowi bergabung dengan Nasdem sepenuhnya ada di tangan Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. “Kalau itu nanti keputusan ketua umum. Kita lihat saja perkembangannya,” kata wakil ketua DPR ini.

    Yenny Wahid Sebut MLB NU Upaya Memecah Belah
    Isu politik terkini yang masih hangat juga seputar Putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid yang mengritik rencana Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU). Menurutnya MLB hanya akan mengganggu soliditas dan memecah belah NU. 

    “Saya tidak setuju dengan adanya wacana dan gerakan Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama. Apa pun motif dan tujuan yang akan dicapai. Ini hanyalah sebuah hal yang hanya akan memecah belah NU,” kata Yenny Wahid, Senin (23/12/2024). 

    Menurut Yenny, berkembangnya wacana dan gerakan MLB NU hanya membuat gusar pengurus dan warga NU di level bawah. Gerakan ini, menurutnya, tidak mempertimbangkan persoalan nyata yang dihadapi warga NU.

  • Tim Transisi Rijanto-Beky Lakukan Pemetaan Pejabat Pemkab Blitar

    Tim Transisi Rijanto-Beky Lakukan Pemetaan Pejabat Pemkab Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Tim Transisi Bupati-Wakil Bupati Blitar terpilih Rijanto-Beky Herdihansah bergerak cepat menyiapkan susunan pemerintahan Pemkab Blitar untuk periode 2025-2029. Saat ini, tim transisi di bawah koordinasi Wabup terpilih Beky tengah melakukan pemetaan sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.

    Juru Bicara Tim Transisi Rijanto-Beky, Miftahul Huda menegaskan bahwa pemetaan atau skrining ini dilakukan lantaran ada sejumlah pejabat Pemkab Blitar yang disinyalir merupakan pendukung petahana yakni Rini-Ghoni pada Pilkada 2024 kemarin.

    Usai dilakukan pemetaan, tim transisi Rijanto-Beky bakal melakukan upaya rekonsiliasi atau persatuan di lingkup pejabat Pemkab. Sehingga diharapkan tidak ada lagi pejabat yang pro dengan petahana ataupun Rijanto-Beky. Tim transisi berharap semua pejabat bisa bersatu mendukung program kerja Bupati-Wakil Bupati Terpilih, Rijanto-Beky.

    “Kemarin itu kan banyak para pejabat Kabupaten Blitar itu yang di 02 (Rini-Ghoni) maksud kami nama-nama yang sudah tertera di 02 (Rini-Ghoni) itu kita lakukan pemetaan. Kami berharap jangan sampai berlarut, yang masalah politik itu sudah selesai dan mari bersatu tidak ada 01 (Rijanto-Beky) dan 02 (Rini-Ghoni) tapi kami sudah memetakan teman-teman pejabat Kabupaten Blitar,” ucap Juru Bicara Tim Transisi, Rijanto-Beky, Miftahul Huda, Senin (23/12/2024).

    Tim transisi Rijanto-Beky pun berharap setelah Pilkada kemarin semua pihak kembali bersatu, untuk bersama-sama membangun Kabupaten Blitar. Tapi kalau masih ada yang mengutamakan kepentingan politik, karena kekecewaan adanya pihak yang kalah dan tidak bisa menerima, maka tim transisi memastikan akan ada sanksi yang diberikan.

    “Tim transisi memastikan akan mengambil tindakan sesuai aturan yang ada, mulai peringatan, pembinaan hingga sanksi tegas,” tegasnya

    Setelah melakukan pemetaan pejabat, tim transisi bersama Cawabup terpilih Beky Herdihansah juga langsung melakukan peninjauan ke kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Blitar. Ini dilakukan untuk melihat kondisi terkini kantor yang akan mulai digunakan pada Februari 2025 mendatang, setelah resmi dilantik.

    “Apakah ada yang perlu dibenahi, termasuk melihat fasilitas pendukung lainnya. Sehingga tidak ada kendala, ketika Pak Rijanto dan Pak Beky mulai bekerja,” jelasnya.

    Jika sesuai jadwal tahapan Pilkada Kabupaten Blitar 2024 penetapan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Terpilih, akan dilakukan dalam minggu ini. Pasangan Rijanto-Beky pun akan segera ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030.

    Seperti diketahui, pada Pilkada Blitar 2024, Pasangan Petahana Bupati Blitar, Rini Syarifah-Abdul Ghoni harus tumbang dari rivalnya Rijanto-Beky. Pasangan Rini-Ghoni diketahui hanya mendapatkan 137.706 suara. Sementara Rijanto-Beky resmi memperoleh 504.655 suara. [owi/beq]

  • Pekan Depan, Rijanto-Beky Bakal Ditetapkan Sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar

    Pekan Depan, Rijanto-Beky Bakal Ditetapkan Sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Pasangan Rijanto-Beky bakal ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pekan depan. KPU Kabupaten Blitar memperkirakan pelantikan Bupati-Wakil Bupati Blitar terpilih ini bakal terlaksana maksimal tanggal 24 Desember 2024.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Blitar Sugino. Menurut Sugino hasil koordinasi dengan KPU Pusat dan Provinsi Jawa Timur maka penetapan Bupati Blitar terpilih bisa dilaksanakan antara tanggal 23-25 Desember 2024.

    “Di kisaran tanggal 23 maksimal tanggal 24 Desember 2024,” ucap Sugino, Sabtu (21/12/2024).

    KPU Kabupaten Blitar sendiri telah menggelar rapat pleno untuk membahas waktu pelaksanaan penetapan bupati-wakil bupati terpilih. Hasil rapat pleno tersebut menyebutkan bahwa penetapan bupati-wakil bupati terpilih maksimal dilaksanakan tanggal 25 Desember 2024.

    “Insyaallah kemarin kita plenokan maksimal tanggal 25 Desember 2024,” imbuhnya.

    Tahapan penetapan bupati-wakil bupati terpilih memang sesuai dengan jadwal KPU. Pasalnya di Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar tahun 2024 tidak ada gugatan yang diajukan oleh pasangan yang kalah yakni Rini-Ghoni.

    Dengan kondisi itu maka, Rijanto-Beky bisa segera ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030. Penetapan ini pun bisa dilangsungkan tanpa harus menunggu hasil sidang gugatan Mahkamah Konstitusi seperti beberapa daerah lain yang berperkara.

    “Yang jelas ya data-data yang berkaitan dengan hasil rekapitulasi kemarin ya kan nanti kita buatkan berita acara dan SK,” tandasnya.

    Tim Rini-Ghoni selaku pihak yang kalah di Pilbup Blitar memang sengaja tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tim Mak Rini (sapaan akrab Rini Syarifah) berusaha lapang dada menerima pahitnya kekalahan dan tak berencana melayangkan gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “ Tidak tidak ada rencana melakukan gugatan sengketa hasil Pilkada 2024,” ungkap M. Rifa’i, Ketua Tim Pemenangan Rini-Ghoni, Selasa (10/12/2024) lalu.

    Sejatinya kekalahan yang diderita oleh Rini-Ghoni ini cukup menyakitkan. Karena pasangan nomor urut 2 tersebut merupakan petahana yang seharusnya jauh lebih siap dibandingkan sang lawan Rijanto-Beky.

    Namun apa daya, meski berstatus petahana Rini-Ghoni harus tumbang usai menang di Pemilihan Bupati Blitar tahun 2020 lalu. Untuk diketahui ini merupakan pertarungan kedua antara Rini dan Rijanto.

    Pada tahun 2020 lalu Mak Rini lah yang keluar sebagai pemenang. Sementara pada tahun 2024 ini, giliran Rijanto yang kembali merebut posisi Bupati Blitar dari petahana.

    Secara kalkulasi, pertarungan antara keduanya pun imbang. Apakah hal itu yang membuat petahana Rini Syarifah enggan melayangkan gugatan atau justru selisih perolehan keduanya yang terpaut jauh jadi sebab tidak adanya gugatan.

    Terkait hal itu Tim Pemenangan Rini-Ghoni enggan membeberkan alasannya tak melayangkan gugatan. “ Ya memang tidak ada rencana melakukan gugatan,” jawabnya.

    Alih-alih melayangkan gugatan, tim Rini-Ghoni justru bersikap layaknya ksatria dengan memberikan selamat kepada Rijanto-Beky.

    “Kami sampaikan selamat kepada Pak Riyanto dan Beky atas perolehan suara dalam Pilkada 2024 ini,” ujar Ketua tim pemenangan Rindu, Muhamad Rifa’i. (owi/ian)

  • Menakar Nasib Mak Rini di PKB, Usai Kalah di Pilbup Blitar

    Menakar Nasib Mak Rini di PKB, Usai Kalah di Pilbup Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Rini Syarifah dipastikan kalah di Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar 2024. Meski berstatus sebagai calon petahana, nyatanya Mak Rini sapaan akrab Rini Syarifah harus menerima kenyataan bahwa dirinya kalah dari Rijanto-Beky.

    Dari hasil hitung rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar diketahui bahwa pasangan Rijanto-Beky resmi memperoleh 504.655 suara. Unggul jauh dari petahana yakni Rini-Ghoni yang hanya mendapatkan 137.706 suara.

    Tentu dengan hasil tersebut Mak Rini harus lengser dari kursi Bupati Blitar. Kondisi itu tentu cukup menyakitkan, bukan hanya untuk Mak Rini semata namun juga bagi partai pengusung yakni PKB, Golkar, Gerindra hingga Demokrat.

    Khusus PKB, hasil Pilbup Blitar ini jadi pukulan telak. Pasalnya Mak Rini juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar.

    Usai kekalahan ini pun, tak sedikit yang bertanya apakah Rini Syarifah bakal digantikan dari posisinya sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar. Terkait hal itu, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Blitar pun angkat bicara.

    “Kalau urusan diganti itu adalah kewenangan DPP,” ungkap M. Rifa’i, Sekretaris PKB Kabupaten Blitar, Kamis (19/12/2024).

    Rifa’i menjelaskan bahwa saat ini seluruh kader PKB Kabupaten Blitar masih solid dan menghendaki kepemimpinan Mak Rini. Meskipun kalah di Pilbup Blitar 2024 lalu, para kader masih setia mendukung Mak Rini menjabat sebagai Ketua DPC.

    “Kalau DPC PKB masih tetap solid. Iya tetap menghendaki Mak Rini sebagai ketua, kan pengurusan DPC PKB ini sampai tahun 2026 ya sudah tetap. Jadi ketua mandataris adalah Mak Rini,” tegasnya.

    Mak Rini sendiri menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar sejak tahun 2021 lalu. Kepemimpinan Mak Rini di PKB Kabupaten Blitar baru akan habis pada tahun 2026 mendatang.

    Menurut Rifa’i, meski kalah di Pilbup Blitar namun tidak ada permasalahan di internal PKB. Sehingga semua kader masih cukup solid untuk mendukung Rini Syarifah melanjutkan kepemimpinannya di PKB hingga usai masa jabatan.

    “Kita tidak ada masalah, itukan persoalan kader kita yang ada di legislatif, sama aja dengan kader kita ada yang gagal di Pileg kan ya tidak mungkin harus kita evaluasi dan tidak percaya. Berarti semua evaluasi itu kewenangan dari DPP,” tandasnya.

    Patut dinanti bagaimana nasib Mak Rini di PKB. Usai politikus perempuan tersebut tumbang oleh rivalnya Rijanto-Beky. Pengamat politik sekaligus dosen Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, Muhammad Iqbal Baihaqi menilai posisi Mak Rini masih cukup aman di internal PKB, meski dirinya harus kalah di Pilbup lalu.

    “Saya rasa masih cukup aman, lain cerita jika Mak Rini digoyang dari akar atau gres rood PKB sendiri,” ungkap Iqbal.

    Menurut Iqbal, posisi Mak Rini bisa saja berubah menjadi tidak aman ketika ada desakan dari internal PKB dan kader. Namun jika tidak ada, maka posisi Mak Rini bakal tetap aman hingga akhir masa jabatan sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar.

    “Kalau soal kalah itu tidak akan berdampak untuk jabatan ketua DPC nya,” tegasnya.(owi/ted)

  • Mak Rini ‘Wariskan’ 300 Km Jalan Rusak di Blitar untuk Rijanto-Beky

    Mak Rini ‘Wariskan’ 300 Km Jalan Rusak di Blitar untuk Rijanto-Beky

    Blitar (beritajatim.com) – Hingga akhir tahun 2024 ini, masih ada 300 kilometer di Kabupaten Blitar yang kondisinya rusak. Rinciannya sepanjang 70 kilometer masu kategori berat.

    Sementara 230 kilometer lainnya rusak ringan. Kondisi jalan rusak ini tentu dikeluhkan oleh warga. Jalan rusak tersbut sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi Bupati-Wakil Bupati terpilih yakni Rijanto-Beky untuk segera bisa memperbaiki jalan rusak.

    “Kurang lebih ada 300 kilometer jalan yang masih rusak, dari total panjang jalan di Kabupaten Blitar yang mencapai 1.462 kilometer,” papar Hamdan Zulkifli Kurniawan, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Senin (16/12/2024).

    Panjang jalan di Kabupaten Blitar sendiri mencapai 1.462 Kilometer. Dari jumlah tersebut 422 kilometer jalan rusak telah diperbaiki semasa Bupati Rini Syarifah atau Mak Rini.

    Meski terbilang cukup banyak ruas jalan yang diperbaiki namun nyatanya masih ada 300 kilometer jalan yang kondisinya rusak. Tentu ini harus diperbaiki pemimpin terpilih yakni Rijanto-Beky.
    “Kalau jalan yang telah diperbaiki panjangnya mencapai 422 kilometer,” tegasnya.

    Sepanjang 300 kilometer jalan yang rusak tersebut tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Namun yang paling parah dan paling banyak titiknya adalah di wilayah Blitar Selatan.

    Masyarakat Kabupaten Blitar berharap agar 300 kilometer yang rusak tersebut bisa diperbaiki, sehingga aktivitas perekonomian dan pendidikan warga bisa berjalan lancar. Harapan besar warga tersebut kini disematkan pada Rijanto-Beky usai pasangan tersebut ditetapkan sebagai pemenang di Pilbup Blitar 2024.

    “Ya semoga dengan ganti kepemimpinan ini, jalan yang rusak bisa diperbaiki, harapan kami pak Rijanto dan Mas Beky bisa lebih baik dari Mak Rini,” ucap Imron, warga Kecamatan Wates Kabupaten Blitar. [owi/suf]

  • Tak Ada Gugatan, Rijanto-Beky Segera Dilantik Jadi Bupati-Wabup Blitar

    Tak Ada Gugatan, Rijanto-Beky Segera Dilantik Jadi Bupati-Wabup Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Paslon Pilbup Blitar nomor urut 1, Rijanto-Beky segera dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2029. Hal ini setelah dipastikan tidak ada gugatan dari pasangan Rini-Ghoni ke Mahkamah Konstitusi pasca pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara Pilbup 2024 oleh KPU Kabupaten Blitar.

    “Hingga kemarin tanggal 10 Desember 2024, belum ada gugatan yang dilayangkan,” ucap Komisioner KPU Blitar, Hadi Santoso, Rabu (11/12/2024).

    Jika tidak ada gugatan, maka KPU Kabupaten Blitar bisa segera menetapkan hasil Pilbup Blitar 2024. Pasangan Rijanto-Beky pun bakal segera ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar terpilih.

    “Untuk penetapan bupati terpilih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK),” ucap Ketua KPU Kabupaten Blitar, Sugino.

    Nantinya setelah dilakukan penetapan, nama Rijanto-Beky bakal diusulkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030 oleh KPU Kabupaten Blitar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika semua lancar tanpa ada gugatan maka pelantikan Rijanto-Beky sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030 bisa dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2025 mendatang.

    Hal itu sesuai dengan Perpres nomor 80/2024 tentang tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 22A ayat 2 Pelantikan Bupati-Wakil Bupati serta Wali Kota-Wakil Wali Kota dilaksanakan secara serentak pada 10 Februari 2025.

    “Kalau sesuai dengan penjadwalan pelantikan akan dilakukan di bulan Februari 2025 mendatang,” terang Hadi. [owi/beq]