Xcloud.id

Tag: Rijanto

  • Pertumbuhan Tercepat Populasi Lansia di Jatim: Kabupaten Blitar

    Pertumbuhan Tercepat Populasi Lansia di Jatim: Kabupaten Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Fenomena penduduk menua kini menjadi tantangan utama di Kabupaten Blitar. Data dari Badan Pusat Statistik terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar kini mencatatkan laju pertumbuhan lansia tercepat, dimana 15,70% dari total populasi atau sekitar 198.111 jiwa masuk dalam kategori Lanjut Usia (Lansia).

    Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional yakni 11,75% di tahun 2023. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.

    Bupati Blitar, Rijanto mengakui bahwa tingginya jumlah lansia ini membawa pekerjaan rumah yang besar, khususnya terkait kesehatan, risiko penyakit, dan kebutuhan mendesak akan pendampingan harian.

    Dalam sambutan program Lansia Berdaya (Sidaya), Bupati Rijanto menegaskan bahwa populasi yang menua secara cepat ini menuntut respons kebijakan yang serius dan terarah.

    “Angka 15,70% ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar termasuk daerah dengan jumlah lansia yang tumbuh paling cepat. Hal ini tentu membawa tantangan, misalnya kesehatan yang harus lebih dijaga, risiko penyakit, dan kebutuhan pendampingan dalam kegiatan sehari-hari,” ujar Bupati pada Selasa (2/12/2025).

    Kondisi ini memerlukan komitmen kolektif, mulai dari pemerintah daerah hingga keluarga, untuk memastikan para lansia di Kabupaten Blitar tetap sehat, aktif, dan mendapatkan perhatian yang layak. Untuk merespons tantangan demografi ini, Pemerintah Kabupaten Blitar menyatakan dukungan penuh terhadap Program Sidaya (Lanjut Usia Berdaya) yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN. Program ini dirancang untuk mewujudkan lansia yang mandiri, sehat, dan partisipatif, serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

    “Tujuan Sidaya yaitu terwujudnya lansia berdaya yang sehat, merasa aman dan partisipasi, meningkatnya kualitas hidup, dan meningkatnya kepedulian dan peran serta multi sektor dalam pendampingan lansia,” imbuhnya.

    Upaya konkret yang didorong oleh Pemerintah Daerah meliputi:

    – Sekolah lansia yakni pengaktifan kembali dan pembentukan kelompok belajar bagi lansia melalui Bina Keluarga Lansia (BKL) di desa/kelurahan.

    – Pelayanan kesehatan optimal yaitu peningkatan layanan pemeriksaan kesehatan rutin bagi lansia di seluruh fasilitas kesehatan.

    – Layanan konseling yakni optimalisasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (SATYAGATRA) di Balai Penyuluhan KB Kecamatan untuk menyediakan konseling bagi lansia dan keluarga perawat.

    – Pelatihan dan pendampingan yakni program pelatihan kesehatan dan pendampingan bagi keluarga yang merawat lansia di rumah.

    Bupati Rijanto berharap inisiatif ini dapat mendukung terwujudnya 7 Dimensi Lansia Tangguh dan mencegah kebutuhan lansia akan perawatan jangka panjang. Bupati Rijanto pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada para lansia yang hadir dan mendorong mereka untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga agen penyebar informasi.

    “Saya harap nantinya panjenengan dapat menyebarluaskan ilmu dan informasi yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Sehingga, hasil acara ini akan memberi manfaat bagi kita semua,” tutup Bupati, menekankan pentingnya peran lansia dalam menggerakkan lansia lainnya menuju kehidupan yang lebih produktif dan dihargai.

    Kabupaten Blitar kini dihadapkan pada urgensi untuk memastikan bahwa besarnya populasi lansia tidak menjadi beban, melainkan potensi yang tetap berdaya melalui dukungan program terstruktur dan sinergi multi sektor. (owi/but)

  • Tunggu Restu Gubernur Jatim, Pelantikan Kadis Kominfo dan 2 Asisten Pemkab Blitar Tertunda

    Tunggu Restu Gubernur Jatim, Pelantikan Kadis Kominfo dan 2 Asisten Pemkab Blitar Tertunda

    Blitar (beritajatim.com) – Gerbong mutasi dan promosi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar kembali bergerak. Bupati Blitar, Rijanto, resmi lantik delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil seleksi terbuka di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Kamis (13/11/2025) malam. Namun, pelantikan ini menyisakan “pekerjaan rumah” karena formasi hasil lelang jabatan tersebut belum terisi sepenuhnya.

    Dari total 11 jabatan yang dibuka dalam seleksi terbuka, tiga posisi strategis dipastikan masih lowong dan baru akan diisi pada tahun depan, tepatnya Januari 2026. Tiga kursi “pending” tersebut meliputi Asisten Administrasi Umum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Usai memimpin pelantikan, Bupati Rijanto memberikan penjelasan logis terkait penundaan pengisian tiga pos tersebut. Untuk dua jabatan Asisten, penundaan terpaksa dilakukan karena pejabat petahana (incumbent) saat ini masih aktif menjabat dan belum memasuki masa purna tugas (pensiun).

    “Dua jabatan itu (Asisten) baru akan kita isi Januari nanti. Alasannya karena pejabat lama belum pensiun, sehingga secara aturan belum terjadi kekosongan,” terang Rijanto.

    Sementara untuk posisi Kepala Dinas Kominfo, kendala terletak pada proses administrasi birokrasi di tingkat provinsi. Meski rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah dikantongi, izin pelantikan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa belum turun.

    “Satu jabatan lainnya (Kominfo) masih menunggu turunnya izin dari Gubernur. Izin Kemendagri dan BKN sudah turun, tapi karena Gubernur sedang kunjungan ke luar negeri, prosesnya masih menunggu. Nantinya mungkin akan dilantik bersamaan dengan dua asisten itu di Januari,” jelasnya.

    Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Bupati Rijanto menegaskan bahwa seleksi kali ini murni berbasis sistem merit dan transparansi. Ia bahkan mengeluarkan ultimatum keras terkait isu miring yang kerap menyertai mutasi jabatan.

    Rijanto menantang publik dan media untuk melaporkan jika menemukan indikasi praktik transaksional dalam pengisian kursi eselon II ini.

    “Saya pastikan tidak ada jual beli jabatan. Kalau di lapangan ada indikasi, saya minta media turut melaporkan. Tentu hal itu mencederai jabatan yang sudah saya tunjuk,” tegasnya dengan nada serius.

    Menutup arahannya, Rijanto menekankan bahwa keberhasilan visi-misi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Blitar sangat bergantung pada soliditas birokrasi. Ia mewanti-wanti delapan pejabat baru agar segera beradaptasi dan membuang ego sektoral yang bisa menghambat program strategis pemerintah pusat maupun daerah.

    “Pejabat yang baru dilantik ini menempati posisi strategis. Jangan ego sektoral. Kita bekerja menjalankan program strategis. Kalau tidak kompak, mustahil perencanaan besar kita bisa berjalan baik. Karena itu, saya tekankan semangat kebersamaan dan integritas,” pungkas Rijanto. [owi/beq]

  • Jalan Blitar Selatan Rusak Parah, Sopir Ambulans Sambat

    Jalan Blitar Selatan Rusak Parah, Sopir Ambulans Sambat

    Blitar (beritajatim.com) – Beredar video viral yang memperlihatkan seorang sopir ambulans mengeluhkan kondisi jalan rusak di wilayah Blitar Selatan. Sopir ambulans yang diketahui bernama Samsul itu, mengeluhkan kondisi jalan Desa Ngeni Kabupaten Blitar yang rusak parah hingga menghambat proses penjemputan pasien ke rumah sakit.

    Samsul pun menyebut kalau jalan rusak di wilayah Ngeni menghambatnya untuk melakukan pertolongan medis dengan cepat. Dalam video itu, Samsul pun meminta kepada Bupati Blitar, Rijanto dan Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah untuk segera memperbaiki jalan rusak tersebut, sehingga proses pertolongan medis bisa berjalan cepat.

    “Cepat direalisasikan pak Beky (Wakil Bupati Blitar), kalau ada warganya yang butuh pengobatan cepat ambulance pun tidak bisa berjalan cepat pak Beky,” ungkap Samsul dalam video tersebut pada Senin (17/11/2025).

    Samsul mengungkapkan, kondisi jalan yang rusak parah dan berlubang menjadi tantangan terbesar untuk sampai ke wilayah Ngeni dan kembali ke rumah sakit di Kota Blitar. Keterlambatan hitungan menit akibat jalan yang tidak layak dapat berakibat fatal bagi pasien yang tengah kritis.

    Ini bukan kali pertama. Samsul mengaku bahwa insiden pada 6 November lalu adalah kali ke-10 ia harus berjuang melewati jalanan rusak saat mengambil atau mengantar pasien dan jenazah ke wilayah Ngeni.

    “Pak Bupati Rijanto dan Pak Wakil Bupati Beky, jalannya di Ngeni seperti ini lo,” ungkapnya.

    Bagi Samsul, jalan mulus bukan hanya soal kenyamanan, tetapi syarat mutlak dalam kondisi darurat. Kondisi jalan yang bergelombang dan berlubang tentu saja dapat memperburuk kondisi pasien yang sedang dalam proses evakuasi.

    Samsul berharap keluhannya ini menjadi perhatian pemerintah daerah, sebab perbaikan jalan di wilayah Ngeni kini bukan lagi sekadar proyek pembangunan, tetapi penentu kecepatan evakuasi dan keselamatan nyawa masyarakat. [owi/beq]

  • Blitar Prioritaskan DBHCHT Rp15,2 M untuk Iuran BPJS Warga Miskin

    Blitar Prioritaskan DBHCHT Rp15,2 M untuk Iuran BPJS Warga Miskin

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, sesuai amanat konstitusi. Komitmen ini diperkuat dengan diterimanya alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025 sebesar Rp15,2 miliar untuk sektor kesehatan.

    Bupati Blitar, Rijanto, menjelaskan bahwa Pemkab berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Rijanto menegaskan sejak awal dirinya memimpin Kabupaten Blitar, kesehatan merupakan salah satu faktor yang diperhatikan serius.

    “Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Ini amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945,” tegas Bupati Blitar pada Jumat (14/11/2025).

    Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Murdianto, menjelaskan bahwa dana DBHCHT ini difokuskan pada program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu dan paling utama adalah jaminan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu.

    Porsi terbesar anggaran, yakni sekitar Rp12,6 miliar, dialokasikan untuk Program Bantuan Iuran Daerah (PBID). Program ini secara spesifik menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, memastikan mereka tetap memperoleh jaminan kesehatan tanpa terkendala biaya.

    “PBID menjadi program prioritas karena berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat. Dengan bantuan ini, warga kurang mampu tetap bisa mendapatkan jaminan kesehatan tanpa terkendala biaya,” ujar Murdianto, Jumat (14/11/2025).

    Selain memprioritaskan jaminan kesehatan bagi warga miskin, sisa anggaran DBHCHT juga digunakan untuk memperkuat infrastruktur dan logistik pelayanan di tingkat bawah.

    Dinas Kesehatan (Dinkes) menyiapkan Rp1,68 miliar untuk rehabilitasi dan peningkatan sarana layanan kesehatan, seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Sementara itu, Rp864 juta lainnya digunakan untuk pengadaan obat-obatan agar stok di fasilitas kesehatan tetap aman dan mencukupi.

    Secara keseluruhan, Kabupaten Blitar mengalokasikan 40 persen dari total DBHCHT untuk sektor kesehatan, 50 persen untuk pemberdayaan masyarakat, dan 10 persen untuk penegakan hukum (termasuk penanggulangan rokok ilegal).

    Bupati Rijanto mengingatkan bahwa tantangan sektor kesehatan masih cukup besar, mulai dari penanganan stunting (kekerdilan), penyakit tidak menular, hingga ancaman kesehatan lingkungan. Namun, ia optimistis suntikan dana ini akan menjadi solusi.

    “Dengan tambahan anggaran ini, kami optimistis pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar akan semakin cepat, tepat, dan merata,” tambah Murdianto.

    Bupati berharap, dukungan dana DBHCHT ini dapat memperkuat program kesehatan strategis dan meminta seluruh pihak berkolaborasi.

    “Mari jadikan peringatan HKN (Hari Kesehatan Nasional) ke-61 ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi, meningkatkan kesadaran, dan menggerakkan seluruh potensi daerah menuju Kabupaten Blitar yang sehat, berdaya, dan berjaya,” pungkas Bupati Rijanto. [owi/beq]

  • Camat Wates Naik Jadi Kadis PUPR Blitar, Murni Kualitas atau Kedekatan?

    Camat Wates Naik Jadi Kadis PUPR Blitar, Murni Kualitas atau Kedekatan?

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rijanto telah menunjuk sejumlah pejabat untuk mengisi posisi kepala dinas yang selama ini masih kosong. Salah satu yang ditunjuk Bupati Blitar untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut adalah Agus Zaenal.

    Pria yang selama ini menjabat sebagai Camat Wates tersebut kini resmi dilantik menjadi Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar. Agus Zaenal terpilih usai mengalahkan dua pesaingnya yakni Sekretaris Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Sekdin PUPR), Aris Dwi Noertjahtjo serta Ricard Polri Pandatopan, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Blitar.

    Terpilihnya Agus Zaenal sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar ini sebenarnya bukan menjadi hal yang mengejutkan. Pasalnya selain mempunyai kualitas, Agus Zaenal memang memiliki kedekatan dan hubungan yang baik dengan Bupati Rijanto.

    Bahkan sebelum dipilih sebagai Kadis PUPR Kabupaten Blitar, Agus Zaenal sudah menunjukkan loyalitasnya dengan menemani Rijanto saat pelantikan di Jakarta oleh Presiden Prabowo. Bahkan saat Retret di Magelang, Agus Zaenal juga setia menemani sang Bupati Rijanto.

    “Kata-kata pertama, alhamdulilah, bismillah semoga bisa memenuhi ekspektasi pimpinan. Tadi kan disampaikan oleh Bapak Bupati Blitar kata kuncinya adalah kepercayaan yang kedua tanggung jawab yang ketiga pesan beliau adalah kolaborasi dengan dengan OPD (organisasi perangkat daerah) lain,” ucap Agus Zaenal usai pelantikan pada Jumat (14/11/2025).

    Hubungan ini sudah terjalin sejak lama era periode pertama Bupati Blitar Rijanto. Agus Zaenal kemudian “terbuang” ketika Rini Syarifah memimpin Kabupaten Blitar. Kala kepemimpinan Rini Syarifah, Agus Zaenal ditempatkan sebagai Camat Wates.

    Namun, ketika Rijanto kembali menjadi Bupati Blitar bergandengan dengan Beky Hardihansah, Agus Zaenal pun kembali. Kini Agus Zaenal Resmi ditunjuk sebagai Kadis PUPR Kabupaten Blitar.

    Kedekatan yang terjadi ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah penunjukan Agus Zaenal ini murni kualitas atau ada hubungan relasi.

    “Kalau saya melihat bukan masalah dekat tidaknya dengan bupati ya, tapi kalau saya melihat berdasarkan prestasi masing-masing,” bantah Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi.

    Pemilihan Agus Zaenal menjadi Kepala Dinas PUPR ini pun mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak, salah satunya Ketua DPRD, Supriadi. Pria yang akrab disapa Kuat itu menaruh rasa optimis atas pilihan Bupati Blitar tersebut.

    “Mereka yang menempati jabatan masing-masing ini dengan seleksi yang tidak asal-asalan pasti dipikirkan segala aspek dan sebagainya,” tegasnya.

    Bupati Blitar, Rijanto sendiri menegaskan bahwa pemilihan sejumlah kepala dinas ini murni kualitas dan sesuai dengan prosedur. Bahkan semua kepala dinas yang terpilih ini mengikuti seleksi secara terbuka.

    Bupati Rijanto menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab besar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil.

    “Pejabat tinggi pratama harus jadi motor penggerak birokrasi. Saya minta semuanya bekerja dengan semangat kolaborasi, sinergi, dan kekompakan. Kita melaksanakan program strategis Presiden, Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati yang harus berjalan selaras,” tegas Rijanto. [owi/beq]

  • Jalan di Kabupaten Blitar Rusak Tanpa Perbaikan pada 2025, Pemkab Didemo Surabaya 10 November 2025

    Jalan di Kabupaten Blitar Rusak Tanpa Perbaikan pada 2025, Pemkab Didemo Surabaya 10 November 2025

    Jalan di Kabupaten Blitar Rusak Tanpa Perbaikan pada 2025, Pemkab Didemo
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com
    – Massa yang menamakan diri Gerakan Pembaruan Indonesia (GPI) menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin (10/11/2025).
    Membawa spanduk bertuliskan “Pecah Rekor, Satu Tahun Nihil Pembangunan Tapi Rakyat Tetap Dipaksa Bayar Pajak”, GPI memprotes banyaknya
    jalan rusak
    di Kabupaten
    Blitar
    sepanjang 2025 tanpa ada perbaikan.
    “Tahun 2025 ini menjadi tahun paling suram bagi warga Kabupaten Blitar karena jalan-jalan rusak tanpa ada perbaikan,” ujar koordinator aksi, Jaka Prasetya, saat berorasi di depan pintu masuk kompleks Kantor Pemkab Blitar di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Senin siang.
    “Padahal Bupati dan Wakil Bupati terus meminta warga membayar pajak tapi jalan rusak tidak diperbaiki,” kata Jaka melalui pengeras suara, merujuk pada Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Herdihansah.
    Orasi sempat dihentikan ketika beberapa perwakilan pengunjuk rasa diminta masuk ke gedung Kantor Bupati Blitar guna beraudiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti.
    “Tadi Bu Sekda bilang alasan lambatnya penyerapan anggaran khususnya bidang infrastruktur jalan nya karena ada pengawasan KPK, ada regulasi baru, dan lain sebagainya,” kata Jaka usai beraudiensi dengan Sekda Kabupaten Blitar.
    “Tapi kan semua daerah mengalami ini semua. Kenapa daerah lain jalan pembangunannya tapi Kabupaten Blitar tidak,” ucap dia.
    Jaka mengeklaim bahwa pada pembahasan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar 2025, pihaknya turut membantu Bupati Blitar menekan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk segera menyetujuai R-APBD Perubahan 2025.
    Jaka mengeklaim tekanan yang diberikan kepada DPRD membuahkan hasil hingga APBD Perubahan 2025 telah disahkan beberapa waktu lalu.
    “Dulu Pak Bupati berjanji akan segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak melalui APBD Perubahan 2025. Sekarang faktanya nol besar,” ujarnya.
    Dari kompleks Kantor Pemkab Blitar, massa GPI bergeser ke kompleks gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar guna melanjutkan unjuk rasa.
    Sebelumnya, massa GPI juga menggeruduk Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar yang berada di Kelurahan Gedog, Kota Blitar.
    Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Iwan Dwi Winarto mengakui lambatnya penyerapan anggaran baik APBD reguler 2025 maupun APBD perubahan 2025.
    Alasannya, sejak awal 2025 terjadi sejumlah perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat tentang pengadaan barang dan jasa.
    Selain itu, kata Iwan, terdapat juga keputusan Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran yang ia klaim berdampak juga pada belanja infrastruktur jalan.
    Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Hamdan Zulfikri Kurniawan, mengatakan bahwa dalam APBD Perubahan 2025, bidang Bina Marga mendapatkan alokasi anggara sekitar Rp 125 miliar.
    Dari alokasi tersebut, sebanyak Rp 105 miliar akan digunakan untuk perbaikan 120 ruas jalan kabupaten yang ada di wilayah Kabupaten Blitar.
    “Anggaran akan dikerahkan ke perbaikan jalan sebesar Rp 105 miliar dengan cara pengaspalan hotmix. Kami gunakan cara hotmix karena waktu yang sudah mepet,” ujar Hamdan kepada
    Kompas.com.
    Menurut Hamdan, saat ini sejumlah proyek pengaspalan jalan sedang dalam proses lelang, sehingga diperkirakan pelaksanaan perbaikan jalan baru akan dilakukan akhir November atau awal Desember 2025.
    Selain pengaspalan jalan secara hotmix, lanjutnya, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk talud penguatan badan jalan serta drainase jalan.
    “Kita harapkan waktu yang mepet ini masih cukup untuk menyerap seluruh anggaran,” tuturnya.
    Hamdan mengakui bahwa 120 ruas jalan yang mendapatkan alokasi dana perbaikan itu baru mencakup sekitar 22 persen dari total 545 ruas jalan kabupaten yang ada di Blitar.
    Meski demikian, Hamdan mengatakan bahwa pihaknya tetap mengalokasikan anggaran penambalan jalan untuk ruas-ruas yang tidak mendapatkan alokasi perbaikan. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transfer Pusat Anjlok Rp313 Miliar, Pendapatan Daerah Blitar Diproyeksi Turun 11,43%

    Transfer Pusat Anjlok Rp313 Miliar, Pendapatan Daerah Blitar Diproyeksi Turun 11,43%

    Blitar (beritajatim.com) –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dipastikan akan menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat pada tahun anggaran 2026.

    Dalam rapat paripurna DPRD, Senin (3/11/2025) malam, Bupati Blitar, Rijanto mengumumkan bahwa total pendapatan daerah diproyeksikan turun drastis hingga 11,43 persen.

    Total proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Blitar untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp 2,31 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dan kecil jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,60 triliun.

    Bupati Rijanto menjelaskan, biang keladi utama dari penurunan ini adalah berkurangnya transfer dana dari Pemerintah Pusat. Sehingga proyeksi pendapatan Kabupaten Blitar pada tahun 2026 mendatang ikut terkoreksi.

    “Penurunan pendapatan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya transfer dari pemerintah pusat sebesar 15,27 persen atau sekitar Rp 313 miliar,” ungkap Rijanto dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

    Meskipun transfer pusat berkurang signifikan, terdapat kabar baik dari sektor internal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar justru menunjukkan kenaikan sebesar 2,66 persen, mencapai total Rp 573 miliar.

    Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan pendapatan mandiri daerah mulai membuahkan hasil. Namun, demi menjaga stabilitas fiskal, Bupati menekankan kehati-hatian dalam mengatur keuangan daerah.

    “Dengan adanya kondisi ini, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengatur belanja dan pembiayaan karena penurunan transfer pusat berdampak langsung terhadap ruang fiskal daerah,” tegasnya.

    Sejalan dengan penurunan pendapatan, total belanja daerah juga ikut dipangkas, direncanakan sebesar Rp 2,35 triliun atau turun 11,33 persen dibandingkan tahun 2025. Kebijakan belanja tahun 2026 akan difokuskan untuk menjaga program prioritas tetap berjalan efektif, khususnya di sektor-sektor kunci yakni pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, ketertiban umum, serta peningkatan pelayanan publik.

    Dari sisi pembiayaan, Pemkab Blitar merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 47,5 miliar, yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran dan menjaga stabilitas fiskal. Rijanto berharap sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif (DPRD) dapat terus terjalin agar program pembangunan di tengah keterbatasan anggaran tahun 2026 ini tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Blitar. (owi/ted)

  • Kasus Pelanggaran Etika oleh Oknum DPRD Blitar, Kuasa Hukum Menantang Komitmen Bupati Rijanto

    Kasus Pelanggaran Etika oleh Oknum DPRD Blitar, Kuasa Hukum Menantang Komitmen Bupati Rijanto

    Blitar (beritajatim.com) – Pertanyaan menohok dilontarkan oleh kuasa hukum pelapor, Khoirul Anam, di tengah rapat klarifikasi terkait kasus pelanggaran etika yang melibatkan oknum anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Blitar berinisial SW.

    Rapat yang digelar di Kantor DPC PDIP Kabupaten Blitar pada Jumat, 24 Oktober 2025, ini dihadiri oleh RD (pelapor), Anam, serta jajaran elit DPC PDIP, termasuk Sekretaris DPC Supriyadi dan anggota lainnya.

    Dalam rapat tersebut, Anam secara terbuka mempertanyakan komitmen Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar, Rijanto, yang juga menjabat sebagai Bupati Blitar. Pertanyaan tersebut muncul setelah kabar beredar bahwa Bupati Rijanto meminta pihak korban untuk ‘tidak melakukan gerakan.’

    “Kalau begitu, bupati mendukung masalah penelantaran anak istri?” ujar Anam, mengungkapkan kembali momen kritis ketika ia melontarkan pertanyaan tersebut kepada Bupati Rijanto pada Minggu, 26 Oktober 2025.

    Proses klarifikasi ini merupakan tindak lanjut setelah oknum SW dijatuhi vonis melanggar etika oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Blitar. Kasus ini menyoroti dugaan ketidakberesan dalam penyelesaian masalah internal partai dan melibatkan pejabat publik yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat.

    Khoirul Anam menegaskan bahwa pihaknya menolak tawaran penyelesaian melalui jalur kekeluargaan yang diajukan oleh oknum Fraksi PDIP, karena dianggap tidak memiliki itikad baik. “Tidak ada itikad baik. Namanya kekeluargaan itu tidak ada pra-syarat apapun. Melepas ego. Melepas kemarahan,” jelas Anam.

    Tawaran damai yang disodorkan oleh pihak oknum justru mengandung syarat yang kontroversial, yakni tes DNA, yang menurut Anam sangat tidak pantas. Ia menilai bahwa syarat tersebut mengabaikan putusan etik BK yang telah dijatuhkan.

    “Ini jelas tidak menghargai proses etik yang telah ada,” tegas Anam, menunjukkan bahwa tawaran penyelesaian tersebut hanya akan memperpanjang ketidakadilan.

    Dalam menghadapi ketidakjelasan penyelesaian internal partai, Anam mendesak DPC PDIP untuk bertindak transparan dan jujur dalam menangani kasus ini. Ia juga menuntut agar masalah ini disampaikan dengan jelas ke DPD dan DPP PDIP, mengingat oknum yang terlibat merupakan pejabat publik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.

    “Kami menunggu respons nyata dalam 2-3 hari ke depan. Jika keadilan yang seadil-adilnya tidak didapat, kami akan mengambil langkah hukum lain yang tetap sesuai ketentuan hukum,” ujar Anam, menegaskan bahwa pihaknya siap menempuh jalur hukum yang lebih lanjut jika tidak ada penyelesaian yang memadai.

    Anam juga membandingkan kasus ini dengan pelanggaran etik yang terjadi di DPRD Kota Blitar, di mana proses penonaktifan anggota dewan yang melanggar etika berjalan lebih cepat. “Kami berharap partai dapat menjalankan prinsip keadilan yang sama bagi seluruh kadernya.”

    Di sisi lain, anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono, menegaskan bahwa partainya tidak akan melindungi kader yang merusak citra dan marwah partai. Ia memastikan bahwa sanksi etik terhadap oknum SW sedang diproses.

    Meski begitu, para pihak yang terlibat menunggu langkah nyata dari DPC PDIP untuk mengembalikan citra partai yang sempat tercoreng akibat insiden ini. [owi/suf]

  • Gebrakan Setahun Prabowo-Gibran di Blitar: 30 Dapur MBG Sudah Beroperasi, Target 97 Unit

    Gebrakan Setahun Prabowo-Gibran di Blitar: 30 Dapur MBG Sudah Beroperasi, Target 97 Unit

    Blitar (beritajatim.com) – Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), menunjukkan progres signifikan di Kabupaten Blitar. Dari total target 97 unit dapur yang direncanakan, saat ini sudah 30 Dapur MBG resmi berdiri dan beroperasi melayani masyarakat.

    Data progresif ini terungkap saat refleksi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Blitar, Jumat (24/10/2025). Bupati Blitar, Rijanto menyatakan kebanggaannya atas capaian ini. Menurutnya, program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga memberikan efek domino positif bagi perekonomian daerah.

    “Sampai saat ini menurut evaluasi saya dari target 97 dapur sudah beroperasional 30 dapur,” ujar Rijanto.

    Orang nomor 1 di Kabupaten Blitar itu juga menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pembangunan dapur-dapur tersebut. Kehadiran 30 dapur MBG ini telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Blitar.

    Pasalnya setiap dapur MBG bisa menyerap tenaga kerja hingga 60 orang. Artinya ada ribuan tenaga kerja asal Kabupaten Blitar yang bakal terserap. Kondisi ini tentu akan berdampak pada berkurangnya angka pengangguran di Bumi Penataran.

    Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk terus mengejar target pendirian 97 Dapur MBG hingga tuntas. Program ini diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan warga.

    “Jika rakyatnya cerdas dan sehat, maka jalan menuju masyarakat makmur dan sejahtera akan semakin terbuka,” pungkas Rijanto.

    “Setiap dapur itu bisa menyerap tenaga kerja 60 orang itu tinggal mengalikan saja 97 itu jumlahnya cukup fantastis,” tegasnya. (owi/ian)

  • Tausiyah Gus Iqdam Iringi Refleksi Setahun Prabowo-Gibran di Blitar

    Tausiyah Gus Iqdam Iringi Refleksi Setahun Prabowo-Gibran di Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diperingati dengan penuh antusiasme di Kabupaten Blitar. Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar acara “Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang diisi dengan orasi politik, pengajian, dan hiburan rakyat, Jumat (24/10/2025).

    Dalam acara yang berlangsung meriah itu, pemerintahan Prabowo-Gibran menuai banyak pujian atas program-program unggulan yang dinilai sukses besar, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti menyerap ribuan tenaga kerja lokal.

    Ketua Umum GPI, Jaka Prasetya, dalam orasinya menegaskan bahwa pemerintahan saat ini telah menunjukkan langkah nyata dalam membangun kedaulatan bangsa. Menurutnya, program MBG tidak hanya berhasil menekan angka stunting, tetapi juga menjadi solusi ketenagakerjaan.

    “Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu keberhasilan besar. Ini bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, menyerap jutaan tenaga kerja di seluruh Indonesia,” ujar Jaka di hadapan ratusan peserta.

    Jaka juga menyoroti aspek kepemimpinan internasional Presiden Prabowo. “Pak Prabowo bukan hanya berani di dalam negeri menghadapi oligarki, tapi juga di forum internasional. Di PBB, beliau tegas menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina dan berani melawan hegemoni negara adikuasa,” tegasnya.

    Ribuan Lapangan Kerja Baru di Blitar

    Apresiasi serupa datang dari Bupati Blitar, Rijanto, yang turut hadir bersama unsur Forkopimda. Rijanto menyebut dampak program pemerintah pusat sangat terasa hingga ke daerah.
    Ia membeberkan data progresif implementasi program MBG di Kabupaten Blitar yang memberikan efek ekonomi signifikan.

    “Saya sangat bangga. Di Kabupaten Blitar sudah berdiri 30 dari 97 dapur MBG yang direncanakan. Setiap dapur mampu menyerap sekitar 60 tenaga kerja. Bayangkan, ribuan warga terserap kerja lewat program ini,” ungkap Rijanto disambut tepuk tangan meriah.

    Bupati Rijanto juga memuji inovasi lain seperti Sekolah Rakyat yang membuka akses pendidikan, serta program peningkatan layanan kesehatan. “Kalau rakyatnya cerdas dan sehat, maka jalan menuju masyarakat makmur dan sejahtera akan semakin terbuka,” tuturnya.

    Pesan Persatuan dari Gus Iqdam

    Meski tidak hadir secara fisik, ulama kharismatik Gus Iqdam turut memberikan tausiyah melalui tayangan videotron. Ia berpesan agar masyarakat senantiasa menjaga ketaqwaan dan persatuan.
    Gus Iqdam juga mengenang kedekatannya dengan Ketum GPI Jaka Prasetya dan mengapresiasi perjuangan GPI.

    “Mas Jaka ini sahabat lama saya, bahkan sebelum ST (Sabilu Taubah) berdiri. Tujuannya tetap sama, bagaimana kita semua bisa bersama-sama mendukung kepemimpinan Pak Rijanto dan Mas Beky Herdiansah, agar masyarakat Blitar mendapat keberkahan,” pesan Gus Iqdam.

    Acara refleksi ini ditutup dengan doa bersama dan hiburan rakyat, menandai optimisme baru menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaulat. [owi/beq]