Xcloud.id

Tag: Rijanto

  • Akhir Tahun Realisasi Proyek Jalan di Blitar Masih 60 Persen, Sisanya Kejar Tayang?

    Akhir Tahun Realisasi Proyek Jalan di Blitar Masih 60 Persen, Sisanya Kejar Tayang?

    Blitar (beritajatim.com) – Aroma kejar tayang proyek infrastruktur kembali menyengat di Kabupaten Blitar. Menjelang tutup buku Tahun Anggaran 2025 yang tinggal menghitung hari, realisasi perbaikan jalan rusak di Kabupaten Blitar baru mencapai 60 persen.

    Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar dari 200 titik pengerjaan perbaikan jalan saat ini yang telah selesai dikerjakan sebesar 60 persen. Sementara sisanya yakni 40 persen akan diselesaikan di tiga pekan jelang tutup buku akhir 2025.

    Situasi ini memicu skeptisisme publik, bagaimana mungkin sisa pekerjaan sebesar 40 persen dapat dikebut dalam waktu kurang dari tiga pekan, di tengah puncak musim penghujan bulan Desember. Meskipun selesai, tak sedikit masyarakat yang mempertanyakan kualitas dari jalan yang dibangun di tengah curah hujan tinggi seperti saat ini.

    Di Tengah sorotan soal perbaikan infrastruktur ini, Bupati Blitar Rijanto masih optimis kalau semua bisa berjalan lancar. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu pun yakin jalan di Kabupaten Blitar bisa mulus di akhir 2025.

    “Terus berproses sampai selesai, kita tidak hanya mengandalkan APBD tapi kita mesti konsultasi mohon kepada pemerintah pusat agar ada perhatian ke daerah kita,” ucap Rijanto, Rabu (10/12/2025).

    Kondisi jalan di Kabupaten Blitar sendiri memang sangat memerlukan sentuhan perbaikan. Banyaknya truk yang melintas serta tingginya curah hujan, membuat jalan yang sebelumnya rusak ringan kini kondisinya semakin parah.

    Warga di sejumlah kecamatan pun berkali kali melontar protes atas kondisi jalan. Mereka berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar bisa hadir untuk memperbaiki jalan. Masyarakat merasa selama ini dirinya telah taat bayar pajak namun kondisi jalan tak kunjung ada perbaikan.

    Bupati Blitar pun tak menampik hal itu. Rijanto paham betul bahwa masyarakat menginginkan adanya perubahan dan perbaikan jalan. “Infrastruktur kita itu banyak yang sudah waktunya dilakukan perbaikan, tapi kita memenejnya ini karena menyesuaikan anggaran yang ada,” tegasnya.

    Kini saat proses perbaikan jalan sudah berjalan masyarakat berharap kualitas perbaikan jalan bisa diperhatikan. Masyarakat tak ingin perbaikan jalan ini hanya seperti usapan belaka, yang dalam hitungan bulan akan rusak kembali.

    “Ya mohonlah diperhatikan kualitas jalan yang diperbaiki ini, jangan hanya mengejar target nanti hasilnya mengecewakan masyarakat lagi,” ungkap Azis, warga Nglegok Blitar.

    Masyarakat Kabupaten Blitar kini hanya bisa berharap, optimisme Bupati Rijanto bukan sekadar lip service politik, melainkan didukung oleh strategi teknis yang matang. Warga tidak hanya butuh jalan yang selesai cepat, tapi jalan yang bertahan lama, bukan jalan yang hancur lagi begitu musim hujan usai. [owi/suf]

  • GP Ansor Blitar Dikukuhkan, Banjir Dukungan hingga Terima Hibah Mobil Operasional

    GP Ansor Blitar Dikukuhkan, Banjir Dukungan hingga Terima Hibah Mobil Operasional

    Blitar (beritajatim.com) – Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN) menjadi saksi bisu sejarah baru bagi pergerakan pemuda di Kabupaten Blitar. Untuk pertama kalinya, pelantikan pengurus Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Blitar digelar dengan skala besar dan meriah, Sabtu (6/12/2025).

    Momentum ini tidak hanya menjadi seremonial belaka, namun juga penanda dimulainya babak baru sinergi antara organisasi kepemudaan terbesar NU tersebut dengan Pemerintah Kabupaten Blitar. Hal ini dibuktikan dengan kucuran dukungan logistik yang konkret.

    Banjir Dukungan dan Mobil Operasional
    Ketua PC GP Ansor Kabupaten Blitar yang baru dikukuhkan, Imam Maliki, tak bisa menyembunyikan optimismenya. Ia menegaskan bahwa komunikasi antara Ansor dan Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Bupati Rijanto berjalan sangat harmonis.

    “Alhamdulillah, kita berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Blitar, Bapak Haji Rijanto, dan beliau sangat welcome. Ini adalah suatu momen yang luar biasa untuk GP Ansor,” tegas Imam Maliki usai prosesi pengukuhan.

    Tak sekadar restu, GP Ansor Blitar juga menerima suntikan semangat berupa hibah mobil operasional. Bantuan ini datang dari donatur, salah satunya disebut bernama Bapak Guntur, serta dukungan penuh pemerintah daerah.

    “Kami berterima kasih kepada Bapak Guntur dan Pemerintah Daerah yang telah memberikan dukungan penuh. Semoga bantuan mobil operasional ini membawa keberkahan bagi pergerakan Ansor ke depan,” tambahnya.

    Instruksi Satu Komando
    Menyadari besarnya dukungan yang diterima, Imam Maliki langsung tancap gas memberikan instruksi internal. Ia mewajibkan adanya konsolidasi total dari hulu ke hilir.

    “Semua level pengurus harus berkomunikasi dengan baik, dari pengurus ranting di desa hingga ke pimpinan cabang. Ini penting untuk memastikan setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” cetusnya.

    Sementara itu, Bupati Blitar, Haji Rijanto, menempatkan GP Ansor pada posisi strategis dalam peta pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Rijanto tidak hanya memberikan selamat, tetapi juga pekerjaan rumah yang berat bagi pengurus baru.

    Rijanto menekankan bahwa GP Ansor harus menjadi benteng pertahanan nilai kebangsaan di tengah gempuran zaman. “Selamat dan sukses. Semoga semakin solid sebagai garda terdepan penjaga nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan,” ucap Rijanto.

    Bupati secara tajam menyoroti dua isu krusial, yakni ancaman radikalisasi dan disrupsi digital. Ia berharap kader Ansor tidak gagap teknologi dan mampu menjadi filter bagi masyarakat.

    “Saya percaya GP Ansor mampu menjadi teladan generasi muda dalam menyikapi perkembangan zaman dengan bijak dan produktif. Kader Ansor harus hadir sebagai motor penggerak inovasi, kreativitas, dan kegiatan sosial kemasyarakatan,” tandasnya.

    Acara ini ditutup dengan harapan besar bahwa kolaborasi antara Pemkab Blitar dan GP Ansor akan menciptakan kondusifitas daerah yang stabil di tengah tantangan global yang semakin kompleks. (owi/kun)

  • Genjot Produktivitas, Bupati Rijanto Gelontorkan 158 Alsintan untuk Petani Blitar

    Genjot Produktivitas, Bupati Rijanto Gelontorkan 158 Alsintan untuk Petani Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengambil langkah agresif untuk mengamankan stok pangan daerah sekaligus nasional. Bupati Blitar, Rijanto, secara resmi menyerahkan 158 unit alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada puluhan Kelompok Tani (Poktan) Pada Jumat (5/12/2025).

    Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Blitar serius melakukan modernisasi pertanian guna mengejar target swasembada pangan, di tengah tantangan kebutuhan pangan yang kian mendesak. Dalam seremonial yang digelar di Gudang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar, Bupati Rijanto merinci bahwa ratusan unit mesin tersebut didistribusikan kepada 68 Poktan yang tersebar di 16 kecamatan.

    Rijanto menegaskan, bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini bukan sekadar bagi-bagi alat, melainkan strategi vital untuk mempercepat siklus tanam.

    “Semua ini untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mempermudah para petani dalam mengolah lahan pertanian lebih cepat. Kami berharap Alsintan ini mampu mendorong pertanian di Kabupaten Blitar semakin maju, berdaya, dan berjaya,” tegas Rijanto di hadapan awak media.

    Menurutnya, mekanisasi adalah kunci. Dengan alat yang memadai, efisiensi waktu dan biaya produksi dapat ditekan, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani. Pernyataan tajam datang dari Kepala DKPP Kabupaten Blitar, Setiyana. Ia menekankan bahwa penyaluran Alsintan ini adalah bentuk komitmen pemerintah yang harus dikawal integritasnya. Ia mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan bantuan negara ini.

    “Perlu kami tegaskan bahwa bantuan ini gratis, tidak dipungut biaya apa pun. Ini bukti DKPP berperan aktif menyukseskan program ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan,” ucap Setiyana tegas.

    Setiyana berharap, perangkat modern ini tidak mangkrak, melainkan digunakan secara optimal oleh kelompok tani untuk mengembangkan model pertanian yang lebih efektif dan efisien.

    Suasana di Gudang DKPP tampak penuh antusiasme. Para ketua Poktan yang hadir menyambut baik suntikan fasilitas ini. Bantuan Alsintan ini dianggap sebagai “angin segar” yang dapat meningkatkan volume produksi di musim tanam mendatang.

    Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan para petani melalui fasilitas Alsintan ini, Kabupaten Blitar optimis dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan strategis di tingkat regional maupun nasional. [owi/beq]

  • Pertumbuhan Tercepat Populasi Lansia di Jatim: Kabupaten Blitar

    Pertumbuhan Tercepat Populasi Lansia di Jatim: Kabupaten Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Fenomena penduduk menua kini menjadi tantangan utama di Kabupaten Blitar. Data dari Badan Pusat Statistik terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar kini mencatatkan laju pertumbuhan lansia tercepat, dimana 15,70% dari total populasi atau sekitar 198.111 jiwa masuk dalam kategori Lanjut Usia (Lansia).

    Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional yakni 11,75% di tahun 2023. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.

    Bupati Blitar, Rijanto mengakui bahwa tingginya jumlah lansia ini membawa pekerjaan rumah yang besar, khususnya terkait kesehatan, risiko penyakit, dan kebutuhan mendesak akan pendampingan harian.

    Dalam sambutan program Lansia Berdaya (Sidaya), Bupati Rijanto menegaskan bahwa populasi yang menua secara cepat ini menuntut respons kebijakan yang serius dan terarah.

    “Angka 15,70% ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar termasuk daerah dengan jumlah lansia yang tumbuh paling cepat. Hal ini tentu membawa tantangan, misalnya kesehatan yang harus lebih dijaga, risiko penyakit, dan kebutuhan pendampingan dalam kegiatan sehari-hari,” ujar Bupati pada Selasa (2/12/2025).

    Kondisi ini memerlukan komitmen kolektif, mulai dari pemerintah daerah hingga keluarga, untuk memastikan para lansia di Kabupaten Blitar tetap sehat, aktif, dan mendapatkan perhatian yang layak. Untuk merespons tantangan demografi ini, Pemerintah Kabupaten Blitar menyatakan dukungan penuh terhadap Program Sidaya (Lanjut Usia Berdaya) yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN. Program ini dirancang untuk mewujudkan lansia yang mandiri, sehat, dan partisipatif, serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

    “Tujuan Sidaya yaitu terwujudnya lansia berdaya yang sehat, merasa aman dan partisipasi, meningkatnya kualitas hidup, dan meningkatnya kepedulian dan peran serta multi sektor dalam pendampingan lansia,” imbuhnya.

    Upaya konkret yang didorong oleh Pemerintah Daerah meliputi:

    – Sekolah lansia yakni pengaktifan kembali dan pembentukan kelompok belajar bagi lansia melalui Bina Keluarga Lansia (BKL) di desa/kelurahan.

    – Pelayanan kesehatan optimal yaitu peningkatan layanan pemeriksaan kesehatan rutin bagi lansia di seluruh fasilitas kesehatan.

    – Layanan konseling yakni optimalisasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (SATYAGATRA) di Balai Penyuluhan KB Kecamatan untuk menyediakan konseling bagi lansia dan keluarga perawat.

    – Pelatihan dan pendampingan yakni program pelatihan kesehatan dan pendampingan bagi keluarga yang merawat lansia di rumah.

    Bupati Rijanto berharap inisiatif ini dapat mendukung terwujudnya 7 Dimensi Lansia Tangguh dan mencegah kebutuhan lansia akan perawatan jangka panjang. Bupati Rijanto pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada para lansia yang hadir dan mendorong mereka untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga agen penyebar informasi.

    “Saya harap nantinya panjenengan dapat menyebarluaskan ilmu dan informasi yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Sehingga, hasil acara ini akan memberi manfaat bagi kita semua,” tutup Bupati, menekankan pentingnya peran lansia dalam menggerakkan lansia lainnya menuju kehidupan yang lebih produktif dan dihargai.

    Kabupaten Blitar kini dihadapkan pada urgensi untuk memastikan bahwa besarnya populasi lansia tidak menjadi beban, melainkan potensi yang tetap berdaya melalui dukungan program terstruktur dan sinergi multi sektor. (owi/but)

  • Tunggu Restu Gubernur Jatim, Pelantikan Kadis Kominfo dan 2 Asisten Pemkab Blitar Tertunda

    Tunggu Restu Gubernur Jatim, Pelantikan Kadis Kominfo dan 2 Asisten Pemkab Blitar Tertunda

    Blitar (beritajatim.com) – Gerbong mutasi dan promosi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar kembali bergerak. Bupati Blitar, Rijanto, resmi lantik delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil seleksi terbuka di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Kamis (13/11/2025) malam. Namun, pelantikan ini menyisakan “pekerjaan rumah” karena formasi hasil lelang jabatan tersebut belum terisi sepenuhnya.

    Dari total 11 jabatan yang dibuka dalam seleksi terbuka, tiga posisi strategis dipastikan masih lowong dan baru akan diisi pada tahun depan, tepatnya Januari 2026. Tiga kursi “pending” tersebut meliputi Asisten Administrasi Umum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Usai memimpin pelantikan, Bupati Rijanto memberikan penjelasan logis terkait penundaan pengisian tiga pos tersebut. Untuk dua jabatan Asisten, penundaan terpaksa dilakukan karena pejabat petahana (incumbent) saat ini masih aktif menjabat dan belum memasuki masa purna tugas (pensiun).

    “Dua jabatan itu (Asisten) baru akan kita isi Januari nanti. Alasannya karena pejabat lama belum pensiun, sehingga secara aturan belum terjadi kekosongan,” terang Rijanto.

    Sementara untuk posisi Kepala Dinas Kominfo, kendala terletak pada proses administrasi birokrasi di tingkat provinsi. Meski rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah dikantongi, izin pelantikan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa belum turun.

    “Satu jabatan lainnya (Kominfo) masih menunggu turunnya izin dari Gubernur. Izin Kemendagri dan BKN sudah turun, tapi karena Gubernur sedang kunjungan ke luar negeri, prosesnya masih menunggu. Nantinya mungkin akan dilantik bersamaan dengan dua asisten itu di Januari,” jelasnya.

    Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Bupati Rijanto menegaskan bahwa seleksi kali ini murni berbasis sistem merit dan transparansi. Ia bahkan mengeluarkan ultimatum keras terkait isu miring yang kerap menyertai mutasi jabatan.

    Rijanto menantang publik dan media untuk melaporkan jika menemukan indikasi praktik transaksional dalam pengisian kursi eselon II ini.

    “Saya pastikan tidak ada jual beli jabatan. Kalau di lapangan ada indikasi, saya minta media turut melaporkan. Tentu hal itu mencederai jabatan yang sudah saya tunjuk,” tegasnya dengan nada serius.

    Menutup arahannya, Rijanto menekankan bahwa keberhasilan visi-misi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Blitar sangat bergantung pada soliditas birokrasi. Ia mewanti-wanti delapan pejabat baru agar segera beradaptasi dan membuang ego sektoral yang bisa menghambat program strategis pemerintah pusat maupun daerah.

    “Pejabat yang baru dilantik ini menempati posisi strategis. Jangan ego sektoral. Kita bekerja menjalankan program strategis. Kalau tidak kompak, mustahil perencanaan besar kita bisa berjalan baik. Karena itu, saya tekankan semangat kebersamaan dan integritas,” pungkas Rijanto. [owi/beq]

  • Jalan Blitar Selatan Rusak Parah, Sopir Ambulans Sambat

    Jalan Blitar Selatan Rusak Parah, Sopir Ambulans Sambat

    Blitar (beritajatim.com) – Beredar video viral yang memperlihatkan seorang sopir ambulans mengeluhkan kondisi jalan rusak di wilayah Blitar Selatan. Sopir ambulans yang diketahui bernama Samsul itu, mengeluhkan kondisi jalan Desa Ngeni Kabupaten Blitar yang rusak parah hingga menghambat proses penjemputan pasien ke rumah sakit.

    Samsul pun menyebut kalau jalan rusak di wilayah Ngeni menghambatnya untuk melakukan pertolongan medis dengan cepat. Dalam video itu, Samsul pun meminta kepada Bupati Blitar, Rijanto dan Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah untuk segera memperbaiki jalan rusak tersebut, sehingga proses pertolongan medis bisa berjalan cepat.

    “Cepat direalisasikan pak Beky (Wakil Bupati Blitar), kalau ada warganya yang butuh pengobatan cepat ambulance pun tidak bisa berjalan cepat pak Beky,” ungkap Samsul dalam video tersebut pada Senin (17/11/2025).

    Samsul mengungkapkan, kondisi jalan yang rusak parah dan berlubang menjadi tantangan terbesar untuk sampai ke wilayah Ngeni dan kembali ke rumah sakit di Kota Blitar. Keterlambatan hitungan menit akibat jalan yang tidak layak dapat berakibat fatal bagi pasien yang tengah kritis.

    Ini bukan kali pertama. Samsul mengaku bahwa insiden pada 6 November lalu adalah kali ke-10 ia harus berjuang melewati jalanan rusak saat mengambil atau mengantar pasien dan jenazah ke wilayah Ngeni.

    “Pak Bupati Rijanto dan Pak Wakil Bupati Beky, jalannya di Ngeni seperti ini lo,” ungkapnya.

    Bagi Samsul, jalan mulus bukan hanya soal kenyamanan, tetapi syarat mutlak dalam kondisi darurat. Kondisi jalan yang bergelombang dan berlubang tentu saja dapat memperburuk kondisi pasien yang sedang dalam proses evakuasi.

    Samsul berharap keluhannya ini menjadi perhatian pemerintah daerah, sebab perbaikan jalan di wilayah Ngeni kini bukan lagi sekadar proyek pembangunan, tetapi penentu kecepatan evakuasi dan keselamatan nyawa masyarakat. [owi/beq]

  • Blitar Prioritaskan DBHCHT Rp15,2 M untuk Iuran BPJS Warga Miskin

    Blitar Prioritaskan DBHCHT Rp15,2 M untuk Iuran BPJS Warga Miskin

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, sesuai amanat konstitusi. Komitmen ini diperkuat dengan diterimanya alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025 sebesar Rp15,2 miliar untuk sektor kesehatan.

    Bupati Blitar, Rijanto, menjelaskan bahwa Pemkab berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Rijanto menegaskan sejak awal dirinya memimpin Kabupaten Blitar, kesehatan merupakan salah satu faktor yang diperhatikan serius.

    “Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Ini amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945,” tegas Bupati Blitar pada Jumat (14/11/2025).

    Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Murdianto, menjelaskan bahwa dana DBHCHT ini difokuskan pada program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu dan paling utama adalah jaminan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu.

    Porsi terbesar anggaran, yakni sekitar Rp12,6 miliar, dialokasikan untuk Program Bantuan Iuran Daerah (PBID). Program ini secara spesifik menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, memastikan mereka tetap memperoleh jaminan kesehatan tanpa terkendala biaya.

    “PBID menjadi program prioritas karena berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat. Dengan bantuan ini, warga kurang mampu tetap bisa mendapatkan jaminan kesehatan tanpa terkendala biaya,” ujar Murdianto, Jumat (14/11/2025).

    Selain memprioritaskan jaminan kesehatan bagi warga miskin, sisa anggaran DBHCHT juga digunakan untuk memperkuat infrastruktur dan logistik pelayanan di tingkat bawah.

    Dinas Kesehatan (Dinkes) menyiapkan Rp1,68 miliar untuk rehabilitasi dan peningkatan sarana layanan kesehatan, seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Sementara itu, Rp864 juta lainnya digunakan untuk pengadaan obat-obatan agar stok di fasilitas kesehatan tetap aman dan mencukupi.

    Secara keseluruhan, Kabupaten Blitar mengalokasikan 40 persen dari total DBHCHT untuk sektor kesehatan, 50 persen untuk pemberdayaan masyarakat, dan 10 persen untuk penegakan hukum (termasuk penanggulangan rokok ilegal).

    Bupati Rijanto mengingatkan bahwa tantangan sektor kesehatan masih cukup besar, mulai dari penanganan stunting (kekerdilan), penyakit tidak menular, hingga ancaman kesehatan lingkungan. Namun, ia optimistis suntikan dana ini akan menjadi solusi.

    “Dengan tambahan anggaran ini, kami optimistis pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar akan semakin cepat, tepat, dan merata,” tambah Murdianto.

    Bupati berharap, dukungan dana DBHCHT ini dapat memperkuat program kesehatan strategis dan meminta seluruh pihak berkolaborasi.

    “Mari jadikan peringatan HKN (Hari Kesehatan Nasional) ke-61 ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi, meningkatkan kesadaran, dan menggerakkan seluruh potensi daerah menuju Kabupaten Blitar yang sehat, berdaya, dan berjaya,” pungkas Bupati Rijanto. [owi/beq]

  • Camat Wates Naik Jadi Kadis PUPR Blitar, Murni Kualitas atau Kedekatan?

    Camat Wates Naik Jadi Kadis PUPR Blitar, Murni Kualitas atau Kedekatan?

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rijanto telah menunjuk sejumlah pejabat untuk mengisi posisi kepala dinas yang selama ini masih kosong. Salah satu yang ditunjuk Bupati Blitar untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut adalah Agus Zaenal.

    Pria yang selama ini menjabat sebagai Camat Wates tersebut kini resmi dilantik menjadi Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar. Agus Zaenal terpilih usai mengalahkan dua pesaingnya yakni Sekretaris Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Sekdin PUPR), Aris Dwi Noertjahtjo serta Ricard Polri Pandatopan, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Blitar.

    Terpilihnya Agus Zaenal sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar ini sebenarnya bukan menjadi hal yang mengejutkan. Pasalnya selain mempunyai kualitas, Agus Zaenal memang memiliki kedekatan dan hubungan yang baik dengan Bupati Rijanto.

    Bahkan sebelum dipilih sebagai Kadis PUPR Kabupaten Blitar, Agus Zaenal sudah menunjukkan loyalitasnya dengan menemani Rijanto saat pelantikan di Jakarta oleh Presiden Prabowo. Bahkan saat Retret di Magelang, Agus Zaenal juga setia menemani sang Bupati Rijanto.

    “Kata-kata pertama, alhamdulilah, bismillah semoga bisa memenuhi ekspektasi pimpinan. Tadi kan disampaikan oleh Bapak Bupati Blitar kata kuncinya adalah kepercayaan yang kedua tanggung jawab yang ketiga pesan beliau adalah kolaborasi dengan dengan OPD (organisasi perangkat daerah) lain,” ucap Agus Zaenal usai pelantikan pada Jumat (14/11/2025).

    Hubungan ini sudah terjalin sejak lama era periode pertama Bupati Blitar Rijanto. Agus Zaenal kemudian “terbuang” ketika Rini Syarifah memimpin Kabupaten Blitar. Kala kepemimpinan Rini Syarifah, Agus Zaenal ditempatkan sebagai Camat Wates.

    Namun, ketika Rijanto kembali menjadi Bupati Blitar bergandengan dengan Beky Hardihansah, Agus Zaenal pun kembali. Kini Agus Zaenal Resmi ditunjuk sebagai Kadis PUPR Kabupaten Blitar.

    Kedekatan yang terjadi ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah penunjukan Agus Zaenal ini murni kualitas atau ada hubungan relasi.

    “Kalau saya melihat bukan masalah dekat tidaknya dengan bupati ya, tapi kalau saya melihat berdasarkan prestasi masing-masing,” bantah Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi.

    Pemilihan Agus Zaenal menjadi Kepala Dinas PUPR ini pun mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak, salah satunya Ketua DPRD, Supriadi. Pria yang akrab disapa Kuat itu menaruh rasa optimis atas pilihan Bupati Blitar tersebut.

    “Mereka yang menempati jabatan masing-masing ini dengan seleksi yang tidak asal-asalan pasti dipikirkan segala aspek dan sebagainya,” tegasnya.

    Bupati Blitar, Rijanto sendiri menegaskan bahwa pemilihan sejumlah kepala dinas ini murni kualitas dan sesuai dengan prosedur. Bahkan semua kepala dinas yang terpilih ini mengikuti seleksi secara terbuka.

    Bupati Rijanto menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab besar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil.

    “Pejabat tinggi pratama harus jadi motor penggerak birokrasi. Saya minta semuanya bekerja dengan semangat kolaborasi, sinergi, dan kekompakan. Kita melaksanakan program strategis Presiden, Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati yang harus berjalan selaras,” tegas Rijanto. [owi/beq]

  • Jalan di Kabupaten Blitar Rusak Tanpa Perbaikan pada 2025, Pemkab Didemo Surabaya 10 November 2025

    Jalan di Kabupaten Blitar Rusak Tanpa Perbaikan pada 2025, Pemkab Didemo Surabaya 10 November 2025

    Jalan di Kabupaten Blitar Rusak Tanpa Perbaikan pada 2025, Pemkab Didemo
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com
    – Massa yang menamakan diri Gerakan Pembaruan Indonesia (GPI) menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin (10/11/2025).
    Membawa spanduk bertuliskan “Pecah Rekor, Satu Tahun Nihil Pembangunan Tapi Rakyat Tetap Dipaksa Bayar Pajak”, GPI memprotes banyaknya
    jalan rusak
    di Kabupaten
    Blitar
    sepanjang 2025 tanpa ada perbaikan.
    “Tahun 2025 ini menjadi tahun paling suram bagi warga Kabupaten Blitar karena jalan-jalan rusak tanpa ada perbaikan,” ujar koordinator aksi, Jaka Prasetya, saat berorasi di depan pintu masuk kompleks Kantor Pemkab Blitar di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Senin siang.
    “Padahal Bupati dan Wakil Bupati terus meminta warga membayar pajak tapi jalan rusak tidak diperbaiki,” kata Jaka melalui pengeras suara, merujuk pada Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Herdihansah.
    Orasi sempat dihentikan ketika beberapa perwakilan pengunjuk rasa diminta masuk ke gedung Kantor Bupati Blitar guna beraudiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti.
    “Tadi Bu Sekda bilang alasan lambatnya penyerapan anggaran khususnya bidang infrastruktur jalan nya karena ada pengawasan KPK, ada regulasi baru, dan lain sebagainya,” kata Jaka usai beraudiensi dengan Sekda Kabupaten Blitar.
    “Tapi kan semua daerah mengalami ini semua. Kenapa daerah lain jalan pembangunannya tapi Kabupaten Blitar tidak,” ucap dia.
    Jaka mengeklaim bahwa pada pembahasan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar 2025, pihaknya turut membantu Bupati Blitar menekan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk segera menyetujuai R-APBD Perubahan 2025.
    Jaka mengeklaim tekanan yang diberikan kepada DPRD membuahkan hasil hingga APBD Perubahan 2025 telah disahkan beberapa waktu lalu.
    “Dulu Pak Bupati berjanji akan segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak melalui APBD Perubahan 2025. Sekarang faktanya nol besar,” ujarnya.
    Dari kompleks Kantor Pemkab Blitar, massa GPI bergeser ke kompleks gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar guna melanjutkan unjuk rasa.
    Sebelumnya, massa GPI juga menggeruduk Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar yang berada di Kelurahan Gedog, Kota Blitar.
    Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Iwan Dwi Winarto mengakui lambatnya penyerapan anggaran baik APBD reguler 2025 maupun APBD perubahan 2025.
    Alasannya, sejak awal 2025 terjadi sejumlah perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat tentang pengadaan barang dan jasa.
    Selain itu, kata Iwan, terdapat juga keputusan Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran yang ia klaim berdampak juga pada belanja infrastruktur jalan.
    Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Hamdan Zulfikri Kurniawan, mengatakan bahwa dalam APBD Perubahan 2025, bidang Bina Marga mendapatkan alokasi anggara sekitar Rp 125 miliar.
    Dari alokasi tersebut, sebanyak Rp 105 miliar akan digunakan untuk perbaikan 120 ruas jalan kabupaten yang ada di wilayah Kabupaten Blitar.
    “Anggaran akan dikerahkan ke perbaikan jalan sebesar Rp 105 miliar dengan cara pengaspalan hotmix. Kami gunakan cara hotmix karena waktu yang sudah mepet,” ujar Hamdan kepada
    Kompas.com.
    Menurut Hamdan, saat ini sejumlah proyek pengaspalan jalan sedang dalam proses lelang, sehingga diperkirakan pelaksanaan perbaikan jalan baru akan dilakukan akhir November atau awal Desember 2025.
    Selain pengaspalan jalan secara hotmix, lanjutnya, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk talud penguatan badan jalan serta drainase jalan.
    “Kita harapkan waktu yang mepet ini masih cukup untuk menyerap seluruh anggaran,” tuturnya.
    Hamdan mengakui bahwa 120 ruas jalan yang mendapatkan alokasi dana perbaikan itu baru mencakup sekitar 22 persen dari total 545 ruas jalan kabupaten yang ada di Blitar.
    Meski demikian, Hamdan mengatakan bahwa pihaknya tetap mengalokasikan anggaran penambalan jalan untuk ruas-ruas yang tidak mendapatkan alokasi perbaikan. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transfer Pusat Anjlok Rp313 Miliar, Pendapatan Daerah Blitar Diproyeksi Turun 11,43%

    Transfer Pusat Anjlok Rp313 Miliar, Pendapatan Daerah Blitar Diproyeksi Turun 11,43%

    Blitar (beritajatim.com) –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dipastikan akan menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat pada tahun anggaran 2026.

    Dalam rapat paripurna DPRD, Senin (3/11/2025) malam, Bupati Blitar, Rijanto mengumumkan bahwa total pendapatan daerah diproyeksikan turun drastis hingga 11,43 persen.

    Total proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Blitar untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp 2,31 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dan kecil jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,60 triliun.

    Bupati Rijanto menjelaskan, biang keladi utama dari penurunan ini adalah berkurangnya transfer dana dari Pemerintah Pusat. Sehingga proyeksi pendapatan Kabupaten Blitar pada tahun 2026 mendatang ikut terkoreksi.

    “Penurunan pendapatan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya transfer dari pemerintah pusat sebesar 15,27 persen atau sekitar Rp 313 miliar,” ungkap Rijanto dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

    Meskipun transfer pusat berkurang signifikan, terdapat kabar baik dari sektor internal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar justru menunjukkan kenaikan sebesar 2,66 persen, mencapai total Rp 573 miliar.

    Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan pendapatan mandiri daerah mulai membuahkan hasil. Namun, demi menjaga stabilitas fiskal, Bupati menekankan kehati-hatian dalam mengatur keuangan daerah.

    “Dengan adanya kondisi ini, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengatur belanja dan pembiayaan karena penurunan transfer pusat berdampak langsung terhadap ruang fiskal daerah,” tegasnya.

    Sejalan dengan penurunan pendapatan, total belanja daerah juga ikut dipangkas, direncanakan sebesar Rp 2,35 triliun atau turun 11,33 persen dibandingkan tahun 2025. Kebijakan belanja tahun 2026 akan difokuskan untuk menjaga program prioritas tetap berjalan efektif, khususnya di sektor-sektor kunci yakni pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, ketertiban umum, serta peningkatan pelayanan publik.

    Dari sisi pembiayaan, Pemkab Blitar merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 47,5 miliar, yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran dan menjaga stabilitas fiskal. Rijanto berharap sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif (DPRD) dapat terus terjalin agar program pembangunan di tengah keterbatasan anggaran tahun 2026 ini tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Blitar. (owi/ted)