Xcloud.id

Tag: Rieke Diah Pitaloka

  • Duh! DPR Temukan Minyak Goreng Kemasan Selain MinyaKita Tak Sesuai Takaran

    Duh! DPR Temukan Minyak Goreng Kemasan Selain MinyaKita Tak Sesuai Takaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemukan minyak goreng kemasan, selain MinyaKita, yang tidak sesuai dengan takaran 1 liter, seusai ramainya polemik MinyaKita di masyarakat.

    Hal itu dia temukan kala dirinya bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VI RPR RI Andre Rosiade dan Eko Hendro Purnomo, serta anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

    “Tadi juga ada, kami temukan juga di salah satu penjual, ada minyak dengan merek lain, dengan takaran yang kurang,” ujarnya di lokasi kepada wartawan.

    Ketua Harian Gerindra itu menyebut minyak goreng kemasan botol itu bermerek Rizki. Dia juga mengungkapkan harganya lebih mahal, terlebih tidak memiliki barcode yang bisa dideteksi.

    “Dia tidak ada volumenya berapa, masa kedaluwarsanya tidak ada. Kemudian, barcode-nya ternyata tidak bisa di-detect. Sehingga harganya lebih mahal, ini Rp16.000 untuk 800 liter dan ini kita tes juga tidak sampai 800 [mililiter],” urainya.

    Maka itu, Dasco menuturkan minyak goreng kemasan merek Rizki ini harus ditarik dari pasaran lantaran merugikan masyarakat. 

    Baik dari segi kesehatan karena tak ada tanggal kedaluwarsanya dan segi ekonominya itu sangat mahal bila dibandingkan dengan yang 1 liter.

    Lebih jauh, Dasco mengaku akan melaporkan hal tersebut ke Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuannya.

    “Ini nanti mesti di-take dan dinonaktifkan. Nanti kita minta kepada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan kami pada hari ini,” tegasnya.

    Dia pun menekankan pihaknya beserta komisi terkait akan terus melakukan sidak dan memastikan ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat jelang Hari Raya IdulFitri 1446 Hijriah. 

    “Kita juga akan terus aktif memonitor aparat penegak hukum, satgas pangan untuk aktif memonitor ke seluruh Indonesia, supaya harga bisa tetap stabil dan juga kemudian tidak ada pengurangan volume,” pungkas Dasco.

  • Kalau Bikin Film Horor, Horor Beneran

    Kalau Bikin Film Horor, Horor Beneran

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran Komisi VI DPR yang bermitra dengan BUMN, meninjau gedung PT Produksi Film Negara (PFN) di Jakarta Timur. Dasco mengaku sangat prihatin dengan kondisi gedung milik negara tersebut.

    Pantauan detikcom, Dasco bersama rombongan mulanya tiba terlebih dahulu di Gedung PFN, Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, usai melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kramat Jati terkait Minyakita. Hampir satu jam setelah tibanya anggota DPR RI, Dirut PFN Riefian Fajarsyah atau Ifan Seventeen baru sampai di lokasi.

    Dasco lantas mengajak wartawan untuk melihat kondisi Gedung PFN di mana salah satu karya anak bangsa ‘Si Unyil’ diciptakan. Dasco menyebut keadaan PFN saat ini memprihatinkan.

    “Mau ninjau dulu, ini keadaan PFN memprihatinkan, publik harus tahu,” ujar Dasco kepada wartawan di lokasi, Jumat (14/3/2025).

    Dasco ditemani oleh Acting Head of Corporate Secretary PFN, Ihsan Chairdiansyah dalam peninjauan gedung tersebut. Tampak hadir Ketua Komisi VI Anggi Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VI Eko Hendro Purnomo beserta anggota yang lain seperti Mufti Anam hingga Rieke Diah Pitaloka ikut menyertai.

    “Kita bisa lihat Pak, gedungnya Allah, luar biasa Pak (banyak yang rusak),” ujar Ihsan kala memandu anggota Komisi VI.

    Mereka lantas berjalan ke studio editing di salah satu sudut kantor. Tampak suasana di sana tak disertai dengan cahaya yang memadai. Bahkan, Dasco berkelakar soal pembuatan film horor di PFN.

    “Ini kalau bikin film horor, horor beneran,” kata Dasco.

    “Hari ini kita menyaksikan banyak banget content creator yang bisa bikin film Pak. Nah ini (area studio) kita siapkan,” ujar Ihsan.

    “Nah ini nih, PR kita ini,” kata Dasco sambil menunjuk salah satu sisi gedung yang catnya mengelupas.

    (dwr/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DPR kunjungi Pasar Kramat Jati sidak produk Minyakita

    DPR kunjungi Pasar Kramat Jati sidak produk Minyakita

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Patrio dan Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka saat mengecek produk Minyakita di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (14/3/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    DPR kunjungi Pasar Kramat Jati sidak produk Minyakita
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 12:47 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran Komisi VI DPR RI mengunjungi Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat, untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap produk-produk minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita, setelah adanya sejumlah kasus produk tak sesuai dengan takaran.

    Dari hasil sidak yang dilakukan ke sekitar tiga kios di pasar itu, dia mengungkapkan Minyakita yang beredar di Pasar Kramat Jati berasal dari dua produsen yang berbeda. Menurut dia, produk-produk itu sudah sesuai dengan takaran.

    “Untuk harga sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi), yang sudah kita tanya ke pengecer tadi bahwa sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET yaitu Rp15.700 (per liter),” kata Dasco setelah sidak.

    Namun, dia menemukan ada produk minyak goreng yang tidak sesuai dengan takaran dengan merek Rizki dari produsen yang bernama BKP. Dari kemasan 1 liter, menurut dia, takaran minyak goreng tersebut kurang dari 800 mililiter.

    “Harganya Rp16 ribu, dan kadaluwarsanya tidak ada, dan barcode-nya menurut teman-teman tidak bisa dicek,” kata dia.

    Selanjutnya, dia mengatakan DPR bakal melaporkan temuan tersebut ke Kementerian Perdagangan. Dia pun meminta Kementerian Perdagangan dan Satuan Tugas Pangan terus aktif memonitor kondisi produk-produk Minyakita di seluruh daerah di Indonesia.

    “Aktif monitor ke seluruh Indonesia supaya harga tetap bisa stabil dan tidak ada pengurangan volume,” katanya.

    Adapun Dasco mengunjungi Pasar Kramat Jati sekitar pukul 08.00 WIB bersama jajaran pimpinan Komisi VI DPR, mulai dari Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulistyo, Andre Rosiade, Nurdin Halid, hingga Eko Patrio.

    Sumber : Antara

  • Takaran MinyaKita Disunat, Pimpinan DPR Sidak ke Pasar Kramat Jati

    Takaran MinyaKita Disunat, Pimpinan DPR Sidak ke Pasar Kramat Jati

    Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (14/3/2025). Sidak ini dilakukan guna mengecek minyak goreng kemasan seusai ramainya MinyaKita yang tak sesuai takaran 1 liter.

    Adapun, sidak ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dan anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

    Setiba di pasar, Dasco dan rombongan langsung mendatangi para pedagang sembako yang menjual MinyaKita dan merek lain. Selanjutnya, dia mengukur takaran minyak goreng itu menggunakan tabung gelas ukur kaca. 

    Setidaknya ada empat minyak goreng yang dia ukur volumenya. Tiga di antaranya MinyaKita dan satunya bermerek Rizki. Saat menuang tiga MinyaKita, semuanya sudah sesuai standar yakni 1.000 mililiter atau 1 liter.

    “Sudah kita tes semua, satu liter [semua MinyaKita]. Ini cuma kita temukan yang di luar merek MinyaKita,” kata Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

    Dia merincikan minyak bermerek Rizki tersebut ternyata tidak ada kejelasan volumenya, tidak ada tanggal kadaluarsanya, hingga barcode-nya juga tidak bisa terdeteksi. Adapun, Rizki ini diproduksi oleh PT Bina Karya Prima (BKP).

    “Sehingga harganya lebih mahal, ini Rp16.000 untuk 800 mililiter ini mereknya Rizki dan ini kita tes juga tidak sampai 800 [mililiter],” ungkapnya.

    Lebih jauh, Dasco juga mengatakan bahwa harga eceran tertinggi [HET] untuk MinyaKita semuanya sudah sesuai yakni Rp15.700. Dia berharap ini bisa terus stabil.

    “Tadi sudah tanya kepada pengecer tadi sudah seminggu ini harga sudah sesuai het yaitu 15.700 dgn harapan bahwa mudah-mudahan mendekati lebaran harga HET-nya bisa stabil,” pungkasnya.

  • Rieke Kritik Keras Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Guntur Romli: Menambah Penderitaan & Pengangguran

    Rieke Kritik Keras Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Guntur Romli: Menambah Penderitaan & Pengangguran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka mengkritik tajam kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI mengumumkan mundurnya pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi 2024.

    Rieke Diah Pitaloka pun mempertanyakan terkait alasan alasan yang logis dan transparan dari Pemerintah.

    “Itu kan formasi 2024, orang sudah ujian 2024. Kenapa kemudian pengangkatan CPNS di 2025 dan PPPK juga yang sudah ujian di 2024, lolos seleksi di 2024, kenapa baru diangkatnya di 2026?” tanya Rieke Diah Pitaloka, dikutip, Kamis, (13/3/2025).

    “Satu lagi yang aku mau spill adalah surat Menpan RB bertanggal 7 Maret 2025 Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025. Sifat sangat segera. Hal tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan ASN tahun anggaran 2024. TA 2024, lo,” ujarnya.

    Terkait pernyataan ini, Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli mengaku setuju.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Guntur Romli menyebut penundaan pengangkatan ini zalim dan mempermainkan nasib orang lain.

    “Saya setuju dengan Teh @riekediahp penundaan pengangkatan CPNS & PPPK yg sudah lolos, itu zalim,” tulisnya dikutip Kamis (13/3/2025).

    “Jangan mempermainkan nasib orang lain,” ujarnya.

    Dengan adanya penundaan ini, ia menegaskan ini menambah penderitaan sekaligus pengangguran

    “Jangan menambah penderitaan & pengangguran,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Andre Rosiade Sebut Ahok Sakti dan Punya Banyak Buzzer: Keluar Penjara Bisa Jadi Komut Pertamina – Halaman all

    Andre Rosiade Sebut Ahok Sakti dan Punya Banyak Buzzer: Keluar Penjara Bisa Jadi Komut Pertamina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, terang-terangan menyebut eks Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, adalah orang yang sakti dan mempunyai banyak buzzer.

    Pernyataan tersebut diungkap Andre Rosiade dalam rapat kerja bersama jajaran direksi Pertamina yang juga dihadiri Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Mulanya, Andre Rosiade kaget akun media sosialnya dihujat oleh sejumlah netizen pada 1 Maret 2025, pasca pengungkapan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Patra Niaga oleh Kejaksaan Agung.

    Mertua pesepakbola Arhan Pratama tersebut menduga bahwa yang menghujatnya adalah buzzer Ahok.

    “1 Maret tiba-tiba rame di medsos. Di Instagram, saya diserang ribuan buzzernya Ahok,” kata Andre, dikutip Tribunnews dari tayangan YouTube Kompas TV.

    “Ini akunnya rata-rata postingannya 0, followersnya 0, saya screenshot. Jadi itu buzzer Ahok,” imbuhnya.

    Setelah melihat TikTok, Andre baru mengetahui dirinya dihujat karena pernyataan lawasnya soal dirinya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot jabatan Ahok sebagai Komut Pertamina.

    “Saya lihat di TikTok rame pernyataan saya tanggal 15 Februari 2020. Saya sebagai anggota DPR RI Komisi VI minta Presiden Jokowi ganti Ahok karena bikin kegaduhan di Pertamina,” kata Andre.

    “15 Februari 2020 saya bicara Ahok diganti, itu Ahok baru satu kali datang ke kilang pertamina di Tuban waktu mendampingi Presiden Jokowi,” tuturnya.

    Menurut Andre, Ahok belum pernah mengunjungi ke kilang-kilang Pertamina selain di Tuban.

    Ia juga menyebut Ahok belum pernah mengunjungi unit hulu.

    “Dia (Ahok) hanya banyak omon-omon,” ucapnya.

    Andre menjelaskan salah satu kegaduhan yang dibuat Ahok adalah menitipkan orangnya di Pertamina untuk bisa naik promosi.

    Kala itu, menurut Andre, Ahok disebut membentak Direktur ESDM yang menjabat saat itu dengan kasar.

    “Kenapa saya bilang kegaduhan? Contoh, pak Simon punya Direktur ESDM Hersuk. Sebelum Hersuk ada orang tua namanya pak Kus, bapak tahu bagaimana pak Ahok membentak-bentak pak Kus? Dia meminta ada yang dinaikkan promosi tapi nggak sesuai dengan kesepakatan, ya pak Kus nggak mampu. Dimaki-maki pak Kus itu ‘saya bisa ganti Anda lho, saya bisa ngomong sama Menteri BUMN, kalau Menteri BUMN nggak setuju saya bisa ngomong presiden’, karena Ahok dulu temannya pak presiden. Sakti mandra guna dulu,” kata Andre.

    “Jadi, meskipun saya minta dicopot, nggak mungkin dicopot, karena Ahok itu temennya Presiden. Sakti mandra guna Ahok itu. Pulang keluar dari penjara langsung bisa jadi Komut Pertamina,” ungkapnya.

    Ketegangan rapat makin memanas tatkala anggota Komisi VI DPR RI dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menceletuk untuk mengundang Ahok ke Gedung DPR.

    “Panggil Ahok ke sini?” teriak Rieke.

    Andre Rosiade lalu menentang keras permintaan Rieke tersebut, lantaran menurutnya tidak ada gunanya memanggil Ahok yang sudah pensiun sebagai Komut Pertamina.

    “Ngapain dipanggil? Ngapain kita kasih panggung seseorang yang sudah pensiun, enggak berbuat apa-apa, Lalu, sekarang setelah Kejagung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ini kan pahlawan kesiangan!” ujar Andre penuh semangat.

    Diberitakan sebelumya, belakangan Ahok buka suara terkait dugaan korupsi di Pertamina.

    Eks Komut Pertamina tahun 2019-2024 tersebut mengaku siap membongkar seluruh fakta yang dia ketahui dalam sebuah wawancara.

    Itu termasuk rekaman rapat yang selama ini disimpan rapat-rapat.

    Ia berencana untuk memutarnya di pengadilan jika dibutuhkan.

    Ahok mengaku memiliki bukti berupa rekaman dan notulen rapat yang dapat mendukung keterangannya.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berencana untuk memutar rekaman rapat tersebut di persidangan.

    “Saya siap, saya senang membantu, dan saya senang kalau di sidang, semua rekaman rapat saya itu diputar supaya seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang (membuat) saya marah-marah di dalam,” ungkap Ahok, dikutip dari kanal YouTube Narasi yang tayang pada Sabtu (1/3/2025).

    Ahok yang sebelumnya mendapat tekanan untuk tidak membocorkan informasi, kini bersikap terbuka dan siap memberikan keterangan di persidangan.

    “Mereka neken saya, saya enggak boleh ngomong ke media karena ini rahasia perusahaan. Oke, saya mesti kerjain. Saya harap kalau naik sidang, itu nanti semua rapat saya itu suara diperdengarkan di sidang.”

    “Saya bisa maki-maki, saya bisa marah saat rapat. Cuma itu kan gak bisa dikeluarkan ini PT. Kalo saya masih di Jakarta, gua pasang di YouTube (bisa) dipecat semua,” tegas Ahok.

    (Tribunnews.com/Rakli/Rifqah/Igman Ibrahim)

  • 3 Rapat DPR Sempat Panas Usai Ahok Disebut "Bacot" dan "Pahlawan Kesiangan" di Kasus Korupsi Pertamina Nasional

    3 Rapat DPR Sempat Panas Usai Ahok Disebut "Bacot" dan "Pahlawan Kesiangan" di Kasus Korupsi Pertamina Nasional

    Rapat DPR Sempat Panas Usai Ahok Disebut “Bacot” dan “Pahlawan Kesiangan” di Kasus Korupsi Pertamina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rapat antara Komisi VI DPR dan PT
    Pertamina
    (Persero) sempat panas ketika nama mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (
    Ahok
    ), dibawa-bawa terkait kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina.
    Hal tersebut terjadi dalam rapat dengar pendapat antara Pertamina beserta
    holding
    -nya dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    Mulanya, Wakil Ketua Komisi VI DPR,
    Andre Rosiade
    , bercerita bahwa dirinya kaget karena tiba-tiba diserang warganet yang menurutnya
    buzzer
    Ahok pada 1 Maret 2025.
    Andre mengeklaim semua media sosialnya diserang oleh ribuan akun yang dia sebut sebagai
    buzzer
    Ahok.
    ”
    Buzzer
    -nya banyak, akunnya
    following
    -nya 0,
    followers
    -nya 0, saya
    screenshot
    . Kalau diproses hukum, saya bisa buktikan itu, Pak. Jadi itu
    buzzer
    Ahok,” ujar Andre.
    Andre mengatakan, setelah dia cari tahu, rupanya
    buzzer
    itu menyerang dirinya karena pernah meminta Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengganti Ahok dari kursi Komut Pertamina pada 15 Februari 2020.
    Andre mengakui, saat itu, ketika masih menjadi anggota Komisi VI DPR, dirinya meminta Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina.
    Dia juga menyoroti Ahok yang cuma berkunjung ke kilang Pertamina sebanyak satu kali saja, tanpa pernah mengunjungi kilang-kilang lainnya setelah itu.
    “Bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak orang tua. Pak Kus itu karena Ahok meminta ada yang ingin dinaikkan promosi, tapi Pak Kus tak mampu menaikkan. Dimaki-makilah Pak Kus itu, ‘Saya bisa ganti Anda loh. Saya bisa bicara ke Menteri BUMN. Kalau Menteri BUMN tidak setuju, saya bisa ngomong ke Presiden’. Karena Ahok dulu temannya Presiden. Sakti mandra guna. Dulu. Karena meskipun saya minta dicopot, tidak akan dicopot. Sakti mandra guna, keluar dari penjara jadi komut,” jelasnya.
    “Itu Ahok ngapain saja, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komut Pertamina. Karena Ahok itu Komisaris Utama 2019 sampai 2024. Bayangin puluhan miliar per tahun, belum lagi rajin main golf. Itu fasilitas Ahok yang didapatkan jadi Komut Pertamina,” sambung Andre.
    Kemudian, Andre membandingkan Menteri BUMN, Erick Thohir, dengan Ahok dalam menyikapi kasus korupsi.
    Erick, kata Andre, datang langsung ke Kejagung untuk memproses kasus korupsi di BUMN.
    Erick juga menyerahkan data kepada aparat penegak hukum.
    “Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, langsung diproses, bagaimana? Pak Prabowo mengatakan, ‘Lanjutkan langsung proses hukum’. Diproses (korupsi) Asabri. Ahok
    ngapain
    selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada enggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Enggak ada kan?” tukas Andre.
    Setelah itu, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, tiba-tiba berteriak kepada Andre.
    Rieke meminta Ahok dipanggil ke rapat DPR. Namun, Andre menolak.
    “Panggil Ahok ke sini,” teriak Rieke.
    ”
    Ngapain
    dipanggil?
    Ngapain
    kita kasih panggung seseorang yang sudah pensiun, enggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejagung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ini kan pahlawan kesiangan,” balas Andre.
    Menurut Andre, jika Ahok memiliki data terkait kasus korupsi Pertamina, seharusnya dia membawa data itu ke Kejagung, Polri, ataupun KPK.
    Dia menegaskan, pengawasan seperti itulah yang Ahok harus lakukan ketika masih menjabat Komut Pertamina dulu.
    “Kalau sekarang Kejagung melakukan penangkapan di era Prabowo, lalu dia
    ngebacot
    , ‘Oh saya punya data’.
    Lah elu ngapain
    saja
    bro
    selama ini? Ini kan orang sudah pensiun, tidak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejagung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer kembali. Ini gaya politisi numpang tenar, pansos kemampuan kinerja Kejagung di era Presiden Prabowo,” imbuh Andre.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Fakta Korupsi dan Kecurangan Produsen Minyakita – Page 3

    6 Fakta Korupsi dan Kecurangan Produsen Minyakita – Page 3

    Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai kasus ketidaksesuaian volume dalam kemasan Minyakita memberikan keuntungan besar bagi pemburu rente atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Huda menyebut, jika harga Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter, sementara volume yang hilang dalam setiap kemasan adalah 250 ml, maka masyarakat mengalami kerugian sekitar Rp3.925 per liter. Dengan harga rata-rata nasional yang lebih tinggi, yaitu Rp 17.200 per liter, kerugian masyarakat bisa mencapai Rp4.300 per liter.

    Maka dengan kebutuhan minyak goreng mencapai 170 ribu ton per bulan, estimasi keuntungan yang didapatkan dari selisih volume ini berkisar antara Rp667,25 miliar hingga Rp731 miliar setiap bulan.

    “Dengan kebutuhan mencapai 170 ribu ton per bulan, pemburu rente mendapatkan keuntungan sebesar Rp667,25 miliar-Rp731 miliar setiap bulannya,” kata Huda kepada Liputan6.com, Minggu, 9 Maret 2025.

    Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka ikut berkomentar mengenai isu MinyaKita yang isinya kurang dari 1 liter. Produksi Minyakita bisa sampai ke konsumen harus melakui mekanisme ijin berlapis yakni Kementerian Perindustrian untuk izin produksi dan SNI.

    Kementerian Perdagangan untuk penggunaan merek, serta BPOM untuk izin edar. Izin berlapis ternyata tidak jamin bebas permainan kualitas maupun harga.

    “Ada indikasi kuat permainan stok #Minyakita yang terkorelasi dengan permainan harga,” ujar Rieke Diah Pitaloka dalam keterangannya, Senin, 10 Maret 2025.

    Rieke menegaskan mendukung Satgas Pangan untuk usut tuntas jaringan mafia Minyakita, dari hulu ke hilir.

    “Bongkar indikasi permainan perizinan #MinyaKita, dari izin produksi, SNI, penggunaan merek, dan edar,” ucap dia.

    Rieke juga meminta aparat segera membongkar perusahaan berkedok produsen.

    Sedangkan Anggota Komisi VI DPR RI Mufmi Anam menilai, pemerintah dinilai tak cermat dalam mengurus minyak goreng subsidi atau Minyakita, yang sekarang baru diketahui tak sesuai takarannya.

    Politikus PDIP itu menegaskan, kasus Minyakita bukan hal yang pertama, melainkan sudah sering terjadi, di mana dari HET yang terlalu tinggi hingga kualitasnya dipertanyakan.

    “Pemerintah ini tidak serius urus minyak goreng Minyakita, sudah banyak kejadian mulai dari kelangkaan, harga dikonsumen yang jauh diatas HET hingga pengoplosan Minyakita untuk kemudian dijual menjadi minyak goreng premium,” jelas dia.

    Bahkan, Mufmi mengaku curiga, sebenarnya pihak yang berwenang sudah tahu mengenai kasus kurangnya volume Minyakita yang dijual di pasaran.

    “Itu bersliweran kok di medsos sebelum ditemukan Menteri Pertanian. Artinya apa pengawasan itu lemah dan amburadul, tidak memiliki kepekaan sama sekali. Saya memberikan apresiasi ke Menteri Pertanian yang mempublikasikan temuan Minyakita yang volume tidak sesuai ketentuan, sehingga kecurangan itu menjadi lebih terekspos dan viral,” jelas dia.

  • Terbongkarnya Kasus Dugaan Korupsi Minyakita, Siapa Tanggung Jawab? – Page 3

    Terbongkarnya Kasus Dugaan Korupsi Minyakita, Siapa Tanggung Jawab? – Page 3

    Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai kasus ketidaksesuaian volume dalam kemasan Minyakita memberikan keuntungan besar bagi pemburu rente atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Huda menyebut, jika harga Minyakita ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter, sementara volume yang hilang dalam setiap kemasan adalah 250 ml, maka masyarakat mengalami kerugian sekitar Rp 3.925 per liter. Dengan harga rata-rata nasional yang lebih tinggi, yaitu Rp 17.200 per liter, kerugian masyarakat bisa mencapai Rp 4.300 per liter.

    Maka dengan kebutuhan minyak goreng mencapai 170 ribu ton per bulan, estimasi keuntungan yang didapatkan dari selisih volume ini berkisar antara Rp 667,25 miliar hingga Rp 731 miliar setiap bulan.

    “Dengan kebutuhan mencapai 170 ribu ton per bulan, pemburu rente mendapatkan keuntungan sebesar Rp 667,25 miliar-Rp 731 miliar setiap bulannya,” kata Huda kepada Liputan6.com, Minggu (9/3/2025).

    Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka ikut berkomentar mengenai isu MinyaKita yang isinya kurang dari 1 liter. Produksi MinyaKita bisa sampai ke konsumen harus melakui mekanisme ijin berlapis yakni Kementerian Perindustrian untuk izin produksi dan SNI.

    Kementerian Perdagangan untuk penggunaan merk, serta BPOM untuk izin edar. Izin berlapis ternyata tidak jamin bebas permainan kualitas maupun harga.

    “Ada indikasi kuat permainan stok #MinyakKita yang terkorelasi dengan permainan harga,” ujar Rieke Diah Pitaloka dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

    Rieke menegaskan mendukung Satgas Pangan untuk usut tuntas jaringan mafia MinyakKita, dari hulu ke hilir.

    “Bongkar indikasi permainan perizinan #MinyakKita, dari ijin produksi, SNI, penggunaan merk, dan edar,” ucap dia.

    Rieke juga meminta aparat segera membongkar perusahaan berkedok produsen.

    Sedangkan Anggota Komisi VI DPR RI Mufmi Anam menilai, pemerintah dinilai tak cermat dalam mengurus minyak goreng subsidi atau Minyakita, yang sekarang baru diketahui tak sesuai takarannya.

    Politikus PDIP itu menegaskan, kasus Minyakita bukan hal yang pertama, melainkan sudah sering terjadi, di mana dari HET yang terlalu tinggi hingga kualitasnya dipertanyakan.

    “Pemerintah ini tidak serius urus minyak goreng Minyakita, sudah banyak kejadian mulai dari kelangkaan, harga dikonsumen yang jauh diatas HET hingga pengoplosan Minyakita untuk kemudian dijual menjadi minyak goreng premium,” jelas dia.

    Bahkan, Mufmi mengaku curiga, sebenarnya pihak yang berwenang sudah tahu mengenai kasus kurangnya volume Minyakita yang dijual di pasaran.

    “Itu bersliweran kok di medsos sebelum ditemukan Menteri Pertanian. Artinya apa pengawasan itu lemah dan amburadul, tidak memiliki kepekaan sama sekali. Saya memberikan apresiasi ke Menteri Pertanian yang mempublikasikan temuan Minyakita yang volume tidak sesuai ketentuan, sehingga kecurangan itu menjadi lebih terekspos dan viral,” jelas dia.

  • Rieke Diah Pitaloka Desak Kementerian PANRB Soal Sistem Rekrutmen CPNS

    Rieke Diah Pitaloka Desak Kementerian PANRB Soal Sistem Rekrutmen CPNS

    Jakarta, Beritasatu.com – Artis sekaligus anggota Komisi II DPR Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan keputusan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengenai pengunduran jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN), calon pegawai negeri sipil (CPNS), dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    “Kenapa bisa ada penundaan pengangkatan CPNS 2025 dan PPPK yang sudah ujian di 2024 dan lolos seleksi, kenapa baru akan diangkat pada 2026? Ada apa ini?” ujar Rieke dalam videonya yang diunggah akun Instagram-nya dalam akun media sosialnya dikutip Beritasatu.com pada Minggu (9/3/2025).

    Rieke menyatakan, Kementerian PANRB sebagai instansi yang mengurusi kepegawaian harus segera membenahi sistem rekrutmen CPNS dan PPPK agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

    Lebih lanjut, ia menyatakan Kementerian PANRB seharusnya bersikap adil dengan segera mengangkat mereka yang telah lulus CPNS atau PPPK. Rieke juga mempertanyakan alasan di balik penundaan tersebut. Hal ini berdasarkan rekomendasi Komisi II DPR RI dalam rapat dengan Menteri PANRB pada Rabu (5/3/2025).

    “Kami telah meminta agar proses penataan CPNS dan PPPK untuk formasi 2024 dipercepat,” tambah Rieke Diah Pitaloka.

    Rieke juga meminta penjelasan dari Kementerian PANRB mengenai kendala yang menyebabkan pengangkatan CASN dan PPPK tertunda begitu lama.

    Rieke menegaskan, status kerja bagi para pelayan publik yang telah lulus seleksi 2024 sangat penting. Pengangkatan mereka bukan hanya soal gaji, tetapi juga jaminan sosial dan kepastian kerja.

    “Banyak dari mereka yang resign dari pekerjaan sebelumnya. Bagaimana mereka akan menghidupi keluarga hingga Oktober 2025 atau Maret 2026?” ujarnya.

    Rieke juga menanyakan terkait kendala anggaran negara atau alasan lain yang menyebabkan penundaan pengangkatan CASN dan PPPK tersebut. Ia pun meminta penjelasan lebih lanjut dari pihak Kementerian PANRB.

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam Surat MenPAN-RB pada Jumat, 7 Maret 2025, Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 menegaskan pengangkatan CASN formasi tahun 2024 akan dilakukan serentak mulai 1 Oktober 2025, sedangkan pengangkatan PPPK serentak mulai 1 Maret 2026.

    Keputusan ini kemudian menimbulkan polemik di masyarakat, terutama di kalangan CASN dan PPPK yang telah dinyatakan lulus dalam ujian pemerintah. Bahkan Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan status mengenai pengunduran jadwal pengangkatan tersebut.