Xcloud.id

Tag: Rieke Diah Pitaloka

  • Harusnya KAI Bisa Laba, tapi Defisit

    Harusnya KAI Bisa Laba, tapi Defisit

    Jakarta –

    Komisi VI DPR RI mencecar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI terkait rugi yang dialami konsorsiumnya, yakni Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). DPR menilai, KAI mestinya memiliki capaian laba yang lebih tinggi jika tidak dibebankan oleh utang KCIC.

    Hal tersebut terungkap dalam rapat KAI bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Ketua Komisi VI, Anggia Ermarini, misalnya meminta KAI untuk membereskan persoalan utang KCIC.

    “Kereta Api sebenarnya, KAI sebenarnya tinggi ini, bisa laba. Tetapi kan karena punya Whoosh (KCIC) jadi, akhirnya defisit. Itu sebaiknya harusnya, ada anak perusahaan, dirut-dirutnya harus diundang juga (dalam rapat),” kata Anggia dalam rapat bersama PT KAI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI, Hasani Bin Zuber, menyebut kerugian KCIC pada paruh pertama 2025 mencapai Rp 1,6 triliun. Sementara pada tahun sebelumnya, ia menyebut rugi KCIC sebesar Rp 2,69 triliun di tahun 2024.

    Menurutnya, hal ini menjadi beban yang harus ditanggung oleh KAI. Hasani pun mempertanyakan langkah perseroan dalam menyelesaikan rugi KCIC yang dibebankan ke KAI.

    “Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh, ini kan cukup besar tercatat kerugian Rp 1 triliun pada semester I 2025, ini tentu membebani PT KAI itu sendiri. Sementara itu kerugian mencapai Rp 2,69 triliun selama satu tahun di 2024. Pertanyaan saya, apa strategi PT KAI untuk mengurangi kerugian operasional Whoosh ke depan? Apakah ada skenario break even point yang sudah disusun?” ujarnya.

    Kemudian, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, menjelaskan KAI sendiri tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang tergabung dalam konsorsium KCIC tersebut. Ia menyebut, beban keuangan dari kerugian KCIC bisa lebih dari Rp 4 triliun di 2025.

    “Bapak kan (KAI) memegang saham dari PSBI 58% lebih. PSBI menguasai 60% (saham KCIC), dari China 40%. Pak, itu kalau dihitung, 2025 itu bisa beban keuangan dari kerugian KCIC itu bisa mencapai Rp 4 triliun lebih. Sekarang saja, beban keuangan sudah Rp 1,6 triliun (dalam) enam bulan,” ungkap Darmadi.

    Sementara itu, Anggota Komisi VI, Rieke Diah Pitaloka, membeberkan KAI menjadi pemegang saham mayoritas dalam konsorsium proyek KCIC yang menelan investasi sebesar Rp 116 triliun. Namun begitu, KCIC mencatat kerugian Rp 1,6 triliun dari investasi di PSBI.

    Ia menyebut, KAI juga telah menyuntikkan modal ke PSBI sebesar Rp 7,7 triliun sepanjang tahun 2025. Menurutnya, hal ini perlu dijelaskan lebih detail mengingat belum adanya pembentukan konsorsium yang baru.

    Ia juga meminta Pemerintah untuk mengambilalih proyek KCIC agar tidak membebankan KAI. Pasalnya, KAI menjadi BUMN yang bertugas di sektor pelayanan publik.

    “Kalau dari saya sendiri ambil alih, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa diambil alih oleh negara yang penugasan negara. Apalagi masuk proyek strategis nasional, jangan dibebankan kepada BUMN. Apalagi BUMN tersebut adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan publik, bisa collabs. Kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolaps sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal,” tegasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta KAI untuk berkoordinasi dengan Danantara mengenai persoalan KCIC. Ia menyebut, Danantara telah menyusun solusi penyelesaian KCIC dalam RKAP 2025.

    “Kami ingin sampaikan dalam RKAP 2025 Danantara, itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Nah, saya minta pak Bobby koordinasi dengan Danantara, kan setiap bulan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja kan? Nah, di situ tolong dibicarakan dengan Managing Director KAI soal penyelesaian permasalahan Whoosh ini,” jelasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan pihaknya akan mendalami persoalan yang membuat KCIC masih merugi. Ia memastikan dapat memahami permasalahan tersebut dalam satu minggu.

    “Kami yakin dalam satu minggu ke depan, kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu,” ungkap Bobby menjawab pertanyaan Komisi VI DPR RI.

    Bobby mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk penyelesaian persoalan keuangan KCIC. “Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian (persoalan) KCIC ini,” imbuhnya.

    (kil/kil)

  • DPR Cecar Bos KAI soal Rugi Proyek Kereta Cepat

    DPR Cecar Bos KAI soal Rugi Proyek Kereta Cepat

    JAKARTA – Komisi VI DPR menyoroti dan mengkritisi utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang membebani keuangan dari BUMN transportasi kereta api tersebut.

    Anggota Komisi VI DPR RI, Hasani Bin Zuber  bilang kerugian proyek tersebut menjadi beban yang harus ditanggung oleh KAI. Dia bilang rugi proyek itu mencapai Rp2,69 triliun di tahun 2024. Sementara, di semester I-2025 kerugian mencapai Rp1 triliun.

    “Proyek kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh, ini kan cukup besar tercatat kerugian Rp1 triliun pada semester I-2025, ini tentu membebani PT KAI itu sendiri,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Dirut KAI Bobby Rasyidin dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 20 Agustus.

    “Pertanyaan saya, apa strategi PT KAI untuk mengurangi kerugian operasional Whoosh ke depan? Apakah ada skenario break even point yang sudah disusun?,” sambungnya.

    Senada, Anggota Komisi VI Fraksi PDI-Perjuangan, Darmadi Durianto mengatakan KAI sebagai pemegang saham mayoritas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang tergabung dalam konsorsium KCIC, ikut menanggung bebas utang proyek Whoosh.

    Lebih lanjut, Darmadi mengatakan beban keuangan dari kerugian proyek KCIC bisa lebih dari Rp4 triliun di 2025.

    “Saya melihat ada utang yang begitu besar yang harus ditanggung kereta api dalam proyek KCIC. Bapak pegang saham PSBI 58 persen lebih. PSBI kuasa 60 persen, China 40 persen. Itu kalau dihitung 2025 itu bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC bisa capai Rp4 triliun lebih,” kata Darmadi.

    Bahkan, kata Darmadi, dalam kurun waktu enam bulan saja, beban keuangan yang ditanggung KAI mencapai Rp1,2 triliun.

    “Dari beban KCIC sendiri sudah Rp950 miliar dikalikan dua. Sudah Rp4 triliun lebih. 2024, itu Rp3,1 triliun,” katanya.

    Darmadi memproyeksikan, pada tahun 2026 utang KAI bisa mencapai Rp6 triliun. Menurut dia, jika tidak segera diatasi, maka akan membebani anak usaha lainnya yang mana seharusnya mencatat keuntungan malah tenggelam oleh beban bunga utang.

    “Karena kalau nggak (diatasi) bapak nggak dapat tantiem, gaji jalan tapi tantiem nggak dapat, karena akan terlalap rugi keuangan dan beban KCIC,” jelasnya.

    Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Fraksi PID-Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengatakan total investasi KAI ke PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Dia bilang sejak awal tahun 2025 telah menyuntikkan modal Rp7,7 triliun untuk KCIC.

    Sekadar informasi, konsorsium proyek tersebut meliputi beberapa pihak, KAI menjadi pemegang saham tertinggi dengan kepemilikan sebesar 58,53 persen. Lalu, WIKA 33,36 persen, Jasa Marga 7,08 persen, dan Perkebunan Nusantara 1,03 persen. PBSI menggenggam 60 persen saham di KCIC sebagai operator Whoosh.

     

    Rieke menilai perlu ada penjelasan secara detail. Apalagi, dia bilang sampai saat ini belum ada pembentukan konsorsium yang baru.

    “Termasuk dalam proyek strategis nasional menghabiskan investasi sebesar 7,2 miliar dolar AS atau setara Rp116 triliun. Kerugian semester I-2025, mohon saling cek pada datanya, mencatat kerugian Rp1,65 triliun dari investasi di PSBI, KAI kerugiannya sebesar itu,” jelasnya.

    Di samping itu, Rieke juga meminta agar proyek strategis nasional tidak dibebankan kepada BUMN. Apalagi, kata dia, perusahaan tersebut adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan publik.

    “Bisa kolaps. Kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolaps sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal,” ujar Rieke.

  • Legislator Rieke `Oneng` minta PPATK bongkar data bansos fiktif

    Legislator Rieke `Oneng` minta PPATK bongkar data bansos fiktif

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legislator Rieke `Oneng` minta PPATK bongkar data bansos fiktif
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 14:13 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak dibongkarnya penerima bantuan sosial (bansos) fiktif. Ia mendukung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membongkar hal itu.

    Menurut pemeran Oneng dalam sinetron “Bajaj Bajuri” itu, negara berpotensi merugi hingga ratusan triliun rupiah per tahun akibat dari bansos yang disalurkan kepada penerima fiktif tersebut. 

    “Tak ada pembangunan yang lahirkan kesejahteraan jika basisnya data fiktif negara” ujar Rieke dalam unggahan akun Instagram miliknya, @riekediahp, Rabu, 6 Agustus 2025.

    Menurut dia, pada tahun 2021 tercatat sekitar 52,5 juta data penerima bansos diduga fiktif. Estimasi kerugian negara akibat hal itu mencapai Rp126 triliun per tahun.

    “Jika data penerima bansos fiktif, maka indikasi kuat dana bansos disalurkan ke rekening fiktif. Saat itu diyatakan data fiktif dihapus. Pertanyaannya, ke mana dana bansos yang dialokasikan berbasis data fiktif tersebut?,” kata dia.

    Ia mengatakan, hal ini sesungguhnya berulangkali disuarakan, namun tak pernah digubris.

    “Barulah di era Presiden Prabowo Subianto ada instruksi tegas pada PPATK untuk mengungkap kasus ‘manipulasi data negara’ ini,” kata Rieke.

    Ia menuturkan, pada Sabtu, 5 Juli 2025, PPATK mengumumkan 10 juta data fiktif penerima bansos. Sedangkan pada Senin, 7 Juli 2025, diumumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narotika, dan terorisme.

    “Hipotesis sementara, jika data penerima bansos fiktif, maka rekening penerima fiktif,” ucapnya.

    Rieke mengatakan, menurut PPATK sekitar 2000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran negara digunakan untuk mengendapkan Rp 2,1 triliun dana bansos.

    “Bansos terdiri dari berbagai program. Saya ambil ilustrasi dua program saja. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 2,4 juta/tahun/orang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 3,6 juta/tahun/orang. Artinya, Rp6 juta/tahun/orang,” papar Rieke.

    Analisis sementara ini, kata dia, tidak menggunakan data fiktif 2021, yaitu 52,5 juta. Yang digunakan, kata Rieke yakni yang dilansir dari PPATK pada tahun 2025, yaitu 10 juta data fiktif.

    “Kalikan Rp6 juta, maka indikasi kuat Rp60 triliun dialirkan ke rekening fiktif. Itu pun analisisnya dibatasi di dua program bansos dan di tahun 2025 saja. Padahal ada juga subsidi energi (listrik, BBM dan gas), Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, rumah tidak layak huni dan pupuk gunakan basis data yang kurang lebih sama dalam penyalurannya,” jelasnya.

    Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan dukungannya kepada Presiden Prabowo untuk membenahi data dasar negara yang akurat, aktual dan relevan.

    “Harapan saya Presiden Prabowo berani dan berkomitmen menjadi ‘Bapak Satu Data Indonesia Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi’,” tandas Rieke.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Penggunaan Paspor Merah Putih Ditunda, Kenapa?

    Penggunaan Paspor Merah Putih Ditunda, Kenapa?

    Liputan6.com, Jakarta – Sebagai bentuk mengikuti instruksi presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran bagi kementerian dan lembaga, Ditjen Imigrasi menunda penggunaan paspor desain merah putih pada 17 Agustus 2025.

    Rencana penerapan paspor merah putih yang rencananya dilangsungkan tepat di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke 80, ditunda hingga ada keputusan lanjutan.

    “Setelah melalui evaluasi secara menyeluruh, Ditjen Imigrasi memutuskan untuk menunda implementasi paspor desain merah putih. Keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab, serta melibatkan banyak pihak,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, dalam keterangan resminya, ditulis Jumat, (18/07/2025).

    Sebelumnya, usai peluncuran desain baru paspor pada 17 Agustus 2024 lalu, Ditjen Imigrasi sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat umum. Namun kini, sudah harus ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan, karena terjadinya efisiensi di banyak anggaran.

    Ditundanya penggunaan paspor desain merah putih juga berdasarkan analisis media sosial (medsos) mereka sejak Agustus 2024 hingga Juli 2025. Hasilnya, masyarakat mengharapkan pemerintah fokus pada penguatan substansi paspor, yaitu penguatan posisi paspor Indonesia secara global. 

    Dengan anggaran yang tersedia, Ditjen Imigrasi berupaya memaksimalkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian melalui pengembangan serta pemeliharaan sistem berbasis digital. Inovasi tidak berhenti pada perubahan desain fisik, melainkan berupa penguatan sistem dan pelayanan yang lebih tepat guna.

    “Perlu digarisbawahi bahwa ditundanya kebijakan ini bukan berarti fokus untuk memperkuat paspor Indonesia berhenti dilakukan. Langkah strategis yang melibatkan instansi Pemerintah terkait serta seluruh masyarakat Indonesia diperlukan, dan kami harap kita semua dapat saling mendukung guna memperkuat paspor Indonesia,” jelasnya.

    Rieke Diah Pitaloka Komisi VI DPR RI, Rempang Sudah Bukan PSN

  • Judi Online Makin Menjadi, Komdigi Berantas 3 Juta Situs dalam Setahun

    Judi Online Makin Menjadi, Komdigi Berantas 3 Juta Situs dalam Setahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Judi online alias judol sudah semakin marak dan nyaris tak terbendung di Indonesia. Perlu kesadaran masyarakat akan bahayanya permainan ini untuk masa depan diri sendiri dan negara. 

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebutkan bahwa hingga kini, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh lintas sektor untuk mengatasi judi online di Indonesia, termasuk korban-korbannya. 

    Teguh Arifiyadi, Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa saat ini pergerakan situs judi online semakin masif. 

    “Dalam lima tahun sampai dengan 2023, jumlah situs judi online yang berhasil diblokir Komdigi itu sekitar 800.000 situs. Sekarang, antara 2023 – 2024, dalam setahun bisa di atas 3 juta situs yang diblokir,” ungkap Teguh dalam konferensi pers rilis film Agen +62 di Jakarta, Kamis (3/7/2025). 

    Teguh mengungkapkan, uniknya, bagi para pemain judi, mereka tidak merasa menjadi korban. 

    “Maka, kuncinya adalah pada kesadaran penggunanya. Mau berjuta-juta situs atau aplikasi yang diblokir, jika tidak ada kesadaran kolektif dari penggunanya, maka tidak akan bisa terselesaikan isu ini,” imbuhnya. 

    Kini, salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online dimulai dari edukasi, misalnya, menonton film Agen +62. 

    Film komedi edukatif Agen+62 yang disutradarai oleh Dinna Jasanti ini menjadi medium baru untuk kembali menyuarakan bahaya judi online, dengan pendekatan yang lebih ringan untuk masyarakat.

    Menurutnya, pendekatan kreatif dan inovatif bisa menjadi cara baru yang ampuh untuk melakukan edukasi dan berantas judi online. 

    Berdasarkan Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwa pada kuartal pertama 2025 ada lebih dari 11 juta pemain judi online di Indonesia. 

    Itulah sebabnya, film Agen+62 dikemas dengan pendekatan komedi untuk menjangkau anak muda yang cenderung rentan terpapar judi online. 

    “Kami pilih genre komedi aksi karena humor dan komedi itu bentuk resiliensi orang Indonesia, simbol kekuatan kita sebagai bangsa. Justru lewat cara itu, kita bisa membicarakan hal-hal yang sulit,” jelas Orchida Ramadhania, Produser Film Agen+62.

    Hal ini juga dibenarkan Rieke Diah Pitaloka, Pemeran Utama Film Agen+62, yang menuturkan bahwa penggunaan pendekatan komedi sengaja dilakukan untuk menyampaikan pesan yang lebih mengena dan bisa diterima semua kalangan. 

    “Aku selalu berkeyakinan seni adalah cara terbaik untuk membangun kesadaran. Membangun kesadaran ini dengan melibatkan orang di dalamnya tanpa harus meneriakinya. Karena memang orang kalau sedang kecanduan tidak akan bisa ditegur,” tegasnya. 

    Dalam kaitannya menanggapi isu ini, Rieke menegaskan bahwa apabila hanya mengandalkan satu sampai dua institusi negara rasanya tidak mungkin. 

    Cara terbaik adalah dengan menggerakkan semua pihak, termasuk kementerian, masyarakat, lembaga keuangan, dan perbankan,” imbuhnya.

  • Puan-Dasco Komunikasi dengan Prabowo Atasi Masalah Pulau Enggano Nasional 24 Juni 2025

    Puan-Dasco Komunikasi dengan Prabowo Atasi Masalah Pulau Enggano Nasional 24 Juni 2025

    Puan-Dasco Komunikasi dengan Prabowo Atasi Masalah Pulau Enggano
    Tim Redaksi
    JAKARTA KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco Ahmad
    mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi permasalahan
    Pulau Enggano
    , Bengkulu.
    Selain dirinya, Ketua DPR
    Puan Maharani
    juga berkomunikasi dengan Prabowo ihwal Pulau Enggano tersebut.
    “Hasilnya saya dan Ibu Puan kembali berkomunikasi dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan Pulau Enggano yang sudah satu bulan mengalami kesulitan, karena pendangkalan yang agak terisolir karena pendangkalan pelabuhan,” ujar Dasco kepada Kompas.com, Selasa (24/6/2025).
    “Oleh karena itu, penanganannya perlu cepat dan perlu turun tangan pemerintah dari pusat,” sambungnya.
    Hasil komunikasi tersebut, Prabowo akhirnya menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengatasi permasalahan Pulau Enggano.
    Inpres tersebut diterbitkan untuk mendorong percepatan penyelesaian masalah keterisolasian yang terjadi di Pulau Enggano beberapa waktu terakhir.
    “Tadi kami mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dan dengan hasil sinkronisasi pembagian tugas agar permasalahan cepat selesai. Dan untuk sebagai payung maka ditekenlah Inpres yang tadi ditandatangani oleh Pak Prabowo demikian,” ujar Dasco.
    Lanjutnya, anggota DPR Rieke Diah Pitaloka menjadi salah satu yang mendatangi Pulau Enggano yang mengalami pendangkalan sejak delapan bulan terakhir.
    Dari kunjungan Rieke itu, DPR bersama pemerintah akhirnya menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat di Pulau Enggano.
    “DPR menerima keluhan dari masyarakat Enggano dan sempat wakil rakyat dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka yang terjun langsung ke sana,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.
    Sebagai informasi, Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, mengalami pendangkalan sejak delapan bulan terakhir yang mengakibatkan kapal layanan laut tak mampu bersandar ke dermaga.
    Akibat pendangkalan itu, masyarakat Enggano terpaksa menghadapi realitas sulit, yakni bahan makanan menipis, hasil bumi tak bisa dijual, serta akses kesehatan nyaris terputus.
    Ratusan petani bahkan memilih tidak memanen hasil kebun mereka karena tidak adanya jalur distribusi dan harga jual yang jatuh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dasco sebut Inpres diteken sebab masalah Enggano perlu ditangani cepat

    Dasco sebut Inpres diteken sebab masalah Enggano perlu ditangani cepat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) tentang upaya mempercepat pembangunan pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano, diteken oleh Presiden Prabowo Subianto karena masalah di pulau tersebut perlu ditangani cepat.

    Menurut dia, penyelesaian masalah pulau tersebut memerlukan peran pemerintah pusat. Pasalnya, kata dia, masyarakat di pulau terluar itu sudah mengalami permasalahan transportasi laut selama sekitar satu bulan.

    “Oleh karena itu penanganannya perlu cepat dan perlu turun tangan pemerintah dari pusat,” kata Dasco saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan bahwa DPR RI sudah menerima keluhan dari masyarakat Enggano mengenai hambatan transportasi laut karena pendangkalan pelabuhan yang menyebabkan masyarakat terisolir. Menurut dia, Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka juga sempat turun ke lapangan untuk meninjau permasalahan itu.

    Setelah itu, dia bersama Ketua DPR RI Puan Maharani pun berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan masalah di Pulau Enggano.

    Dari koordinasi bersama Presiden, menurut dia, pemerintah pun sudah membagi tugas antara sejumlah kementerian untuk menuntaskan masalah tersebut.

    “Untuk sebagai payung maka ditekenlah Inpres yang tadi ditandatangani oleh Pak Prabowo,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang upaya mempercepat pembangunan pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano.

    “Sekarang ini saya tanda tangan Inpres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano. Bismillahirrahmanirrahim,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo menyampaikan harapannya bagi masyarakat Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu agar tetap semangat.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta pemerintah tangani gangguan transportasi Enggano

    Anggota DPR minta pemerintah tangani gangguan transportasi Enggano

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah, utamanya Presiden RI Prabowo Subianto, untuk segera menangani masalah terganggunya akses transportasi masyarakat Pulau Enggano, Bengkulu, secara komprehensif.

    “Dengan segala kerendahan hati, saya memohon penanganan yang komprehensif, cepat, dan tepat sasaran atas kedaruratan Pulau Enggano, khususnya pelayanan transportasi barang dan hasil bumi,” kata Rieke dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Dari hasil advokasi, pihaknya bersama masyarakat Pulau Enggano menemukan beberapa masalah akibat terputusnya akses transportasi laut sejak Maret 2025 lantaran adanya pendangkalan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai.

    Pertama, masyarakat tidak dapat mendistribusikan hasil bumi yang merupakan mata pencaharian utama mereka, lalu pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan energi terganggu.

    Terakhir, distribusi dan ketersediaan bahan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) terganggu. Pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai turut menghambat pola distribusi BBM ke Terminal BBM (TBBM) Pertamina.

    “Jika dibiarkan, hal ini berdampak serius pada penyediaan dan distribusi BBM di Provinsi Bengkulu secara keseluruhan,” katanya.

    Rieke mengatakan bahwa saat ini PT Pelindo sedang melakukan pengerukan dengan target tahap darurat (tahap satu) selesai pada awal Juli 2025 untuk memastikan minimal operasional pelabuhan.

    Akan tetapi, menurutnya, keberlangsungan hidup masyarakat Pulau Enggano tidak dapat menunggu hingga seluruh proses pemulihan selesai.

    “Berbagai pihak, termasuk PT Pelindo dan KSOP Kelas III Pulau Baai, telah berupaya mencari solusi, terutama terkait transportasi penumpang. Namun, belum ada solusi memadai terkait distribusi barang dan hasil bumi yang justru merupakan kebutuhan utama masyarakat,” ucapnya.

    Maka dari itu, Rieke meminta Presiden Prabowo untuk segera menangani permasalahan mobilisasi masyarakat Pulau Enggano.

    “Saya meyakini Presiden Prabowo memiliki kepekaan dan perhatian terhadap kondisi darurat masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia, termasuk Pulau Enggano,” ujarnya.

    Diketahui, sejak dua bulan terakhir, Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu mengalami pendangkalan alur sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas keluar masuk dermaga pelabuhan.

    Pendangkalan tersebut juga mengganggu aktivitas pelayaran menggunakan kapal penyeberangan ke Pulau Enggano.

    Adapun Pulau Enggano merupakan pulau terluar yang letaknya berada di tengah-tengah Samudera Hindia, sekitar 156 kilometer atau 90 mil laut dari Kota Bengkulu. Untuk mencapai pulau terluar Indonesia di Bengkulu tersebut, salah satunya memanfaatkan transportasi laut.

    Jika berlayar ke Pulau Enggano menggunakan kapal penyeberangan, maka akan membutuhkan waktu tempuh setidaknya selama 12 jam.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Respons DPR RI Usai Presiden Prabowo Cabut Izin Tambang Nikel Empat Perusahaan di Raja Ampat – Page 3

    7 Respons DPR RI Usai Presiden Prabowo Cabut Izin Tambang Nikel Empat Perusahaan di Raja Ampat – Page 3

    Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang membatalkan izin tambang di gugus pulau Raja Ampat pada Selasa 10 Juni 2025.

    Sebab, menurut Rieke Diah Pitaloka, Indonesia adalah negara maritim, yang gugus pulau pemaknaannya tak bisa dikerdilkan sebagai potensi eksplorasi mineral belaka.

    “Gugus pulau, termasuk pulau-pulau kecil adalah benteng pertahanan dan kemanan negara. Sistem pertahanan rakyat semesta menggambarkan kesatuan rakyat dengan semesta (alam) dalam mempertahankan wilayah teritorial,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka melalui keterangan tertulis, Selasa 10 Juni 2025.

    “Pulau-pulau kecil bukan ruang hampa. Pulau adalah ruang hidup dan kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya, yang tak terpisahkan pula dari sosiologis dan historis Indonesia,” sambung dia.

    Rieke yakin Presiden Prabowo yang berlatar belakan prajurit TNI sangat memahami makna gugus pulau bagi pertahanan dan keamanan, serta kedaulatan NKRI.

    “Namun, apakah pemahaman yang sama juga dimiliki oleh Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup? Saya hanya mengingatkan sumpah jabatan bukan hanya diucapkan Presiden dan DPR, tapi juga diikrarkan oleh para menteri sebagai pembantu Presiden,” kata dia.

    “Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya pada bangsa dan negara,” sambung Rieke.

    Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan pejabat negara jangan sampai lupa nikmat.

    “#SaveRajaAmpat bukan hanya tentang menyelamatkan 5 pulau kecil. Tapi ini tentang #SaveKonstitusi #SaveIndonesia,” papar dia.

    Rieke yakin pembatalan izin tambang Raja Ampat akan dilanjutkan pula oleh Presiden Prabowo dengan memerintahkan pihak BUMN dan swasta terkait yang bertanggung jawab konservasi pemulihan keseluruhan eks tambang nikel di Raja Ampat.

    “Indonesia, setelah ini kita akan berjuang bersama saudara-saudara kita Gubernur dan rakyat Aceh #SaveSerambiMekah. Bau amis keserakahan mulai merebak dalam kasak-kusuk pengelolaan 4 pulau, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek dan Pulau Mangkir Gadang,” ucap dia.

    Menurut Rieke, keempat pulau yang kaya sumber daya mineral sedang diincar atas nama peningkatan pendapatan daerah.

    “Sungguh menggigil membayangkan kepicikan para pejabat yang jadikan jabatan sebagai fast track mengeruk cuan,” terang dia.

    Rieke yakin rakyat Indonesia akan beri dukungan penuh pada Presiden Prabowo untuk evaluasi seluruh izin tambang di gugus pulau NKRI, khususnya pulau-pulau kecil.

    Rieke menjelaskan, pulau kecil sebagaimana telah diatur dalam UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 angka (3) adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

    “Putusan MK Nomor 35/PUU/XXI/2023 menyatakan dengan tegas pelarangan penambangan mineral di pulau kecil! Saatnya tindakan negara atas praktek tambang di pulau kecil berbasis pada kajian hukum, termasuk pernyataan para menteri terkait, menggunakan perspektif setia pada UUD NRI 1945 dan menjalankan peraturan perundang-undangan,” terang dia.

    Rieke kemudian memberikan catatan terkait penambangan mineral di pulau kecil:

    1. Penambangan mineral di pulau kecil bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan peraturan perundangan

    2. Izin Usaha Pertambangan di pulau-pulau kecil yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundangan, yaitu UUD NRI 1945, UU dan Putusan MK

    3. Jika ada pejabat di Pemerintah Pusat dan Daerah bersikeras pertahankan penambangan mineral di pulau kecil artinya telah secara terbuka melawan Presiden dan mengkhianati konstitusi.

    Rieke juga menyampaikan rekomendasi terkait penambangan mineral di pulau kecil, yaitu mendukung Presiden Prabowo Subianto #SaveGugusPulauNKRI:

    1. Evaluasi dan batalkan seluruh IUP di pulau-pulau kecil

    2. Bongkar dan adili sindikat mafia IUP tanpa tebang pilih, termasuk di Pemerintah Pusat dan Daerah.

     

  • Rieke: Data Akurat Kunci Keberhasilan Koperasi Merah Putih

    Rieke: Data Akurat Kunci Keberhasilan Koperasi Merah Putih

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka, meyakini program Koperasi Desa Merah Putih  atau juga dikenal dengan Koperasi Merah Putih (KMP) yang digagas pemerintah dapat berkembang pesat dan berdampak positif pada masyarakat, asalkan berbasis pada data yang akurat dan tepat.

    “Basis data itu harus menjadi dasar pengembangan koperasi desa yang digagas pemerintah,” ujar Rieke, dikutip dari akun Instagram pribadinya @riekediahp, Jumat (6/6/2025).

    Rieke dana yang dialokasikan pemerintah untuk program ini sebaiknya diprioritaskan langsung kepada masyarakat lewat unit usaha koperasi desa, bukan hanya untuk pembangunan fisik semata.

    “Demi kemajuan masyarakat di desa tersebut,” tambahnya. 

    Rieke menyampaikan, berdasarkan hasil rapat Kementerian Koperasi dengan Komisi VI DPR pada 26 Mei 2025, telah dihasilkan beberapa kesimpulan penting, salah satunya adalah penyusunan panduan KMP agar segera dilaksanakan.

    “Karena itu nantinya bisa menjadi panduan bagi penguatan KMP. Selain itu, harus ada basis data yang kuat, akurat, faktual, dan relevan untuk menggambarkan kondisi, kehidupan, serta potensi nyata di setiap desa, yang kemudian dapat dijadikan pedoman pengembangan koperasi ini,” tutupnya.

    Ia menyoroti koperasi di beberapa negara telah menjadi pondasi ekonomi yang kuat dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi global. Oleh karena itu, program KMP yang akan dijalankan pemerintah dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia menjadikan koperasi sebagai penguat perekonomian nasional.