Kaget KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil, Jokowi: Ini Bisa Jadi Pelajaran
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com –
Joko Widodo (
Jokowi
) mengaku tidak menyangka rumah mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar),
Ridwan Kamil
, digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengeledahan berada di Jalan Gunung Kencana, RT 06 RW 06, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jabar, pada Senin (10/3/2025).
Rumah Ridwan Kamil digeledah
KPK terkait kasus dugaan korupsi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).
“Iya, sangat kaget. Ya, semua proses hukum harus kita hormati,” kata Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (11/3/2025).
Adanya pengeledahan ini, Jokowi menilai kejadian ini bentuk pembelajaran bagi semua tokoh, termasuk penegakan hukum yang berlaku.
“Saya kira, semuanya bisa belajar dari semua kasus-kasus hukum yang ada,” jelasnya.
Disinggung soal adakah adanya prasangka hal tersebut saat Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jabar. Jokowi mengaku tak mengetahuinya.
“Ya kan, saya enggak tahu,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, kasus ini muncul setelah Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengundurkan diri.
Yuddy telah mengajukan surat pengunduran diri kepada manajemen Bank BJB pada Selasa (4/3/2025), satu hari sebelum KPK memberi pengumuman soal dimulainya penyidikan.
Pengunduran diri tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai informasi, Yuddy terpilih sebagai pucuk pimpinan Bank BJB ketika Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jabar pada 2018-2023.
Yuddy ditunjuk menjadi Direktur Utama Bank BJB dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Selasa (30/4/2019). Saat itu Ridwan Kamil menilai Yuddy adalah sosok yang tepat untuk memimpin Bank BJB.
Menurut pria yang akrab disapa Emil tersebut, Yuddy mempunyai pengalaman bekerja di Bank Mandiri dan BNI yang notabene masuk kategori bank buku IV. Selain itu, Ridwan Kamil juga meyakini bahwa Yuddy mempunyai performa bank nasional.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Ridwan Kamil
-
/data/photo/2025/03/11/67cfed071d194.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Kaget KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil, Jokowi: Ini Bisa Jadi Pelajaran Regional
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5158911/original/012331000_1741676917-WhatsApp_Image_2025-03-11_at_14.03.25.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK, Begini Kata Dedi Mulyadi
Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi enggan mengomentari soal penggeledahan rumah milik Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Dedi memastikan pelayanan Bank BJB masih tetap berjalan optimal.
Dedi mengatakan, tindakan yang dilakukan KPK terhadap rumah Ridwan Kamil bukan merupakan ranahnya untuk memberikan komentar. Dia pun telah memerintahkan jajarannya agar Bank BJB tetap beroperasi melayani masyarakat.
“Saya tidak akan mengomentari itu, bukan ranah saya. Tetapi kalau mengenai BJB karena pemerintah provinsi adalah pemegang saham, maka saya berharap bahwa pelayanan harus tetap berjalan,” ujar Dedi di Lanud Husein Sastranegara Bandung, Selasa (11/3/2025).
Dia mengatakan, pelayanan BJB hingga saat ini tidak mengalami gangguan dengan proses hukum yang tengah berlangsung oleh KPK. Terlebih, Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi telah mengundurkan diri pada Selasa, 4 Maret lalu.
“Kemudian kan orangnya sudah mengundurkan diri, tentunya ini tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan di BJB. (Pelayanan) berjalan, sampai sekarang yang pinjem masih banyak,” kata Dedi.
Sementara itu disinggung mengenai adanya dugaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terlibat kasus dugaan korupsi Bank BJB, Dedi pun enggan berkomentar. Dia kembali menegaskan bahwa hal tersebut bukan rahanya untuk berkomentar.
“Tidak bisa berkomentar itu ranah KPK,” ucap dia.
(Arya Prakasa)
-

Bertekad Kuat Jaga Alam, Dedi Mulyadi Soroti Sikap Perhutani dan PTPN: Anda Sibuk Menikmati
TRIBUNJATIM.COM – Capek-capek jaga alam, Dedi Mulyadi menyoroti sikap PTPN dan Perhutani dalam menyikapi jaga alam Jawa Barat.
Upaya membongkar dan menegakkan aturan untuk pengusaha pembangunan wahana wisata seolah berbuah sia-sia.
Akibat hal tersebut, Dedi Mulyadi menginginkan bisa duduk bersama PTPN dan Perhutani untuk membahas masalah alam Jawa Barat.
Aturan akan didiskusikan Dedi Mulyadi bersama Perhutani dan PTPN, senin mendatang, seperti direncanakan oleh Dedi.
Sikap kecewa Dedi Mulyadi itu belakangan terungkap ketika ia mengetahui KSO dengan tenant pembangunan di area resapan air di sekitar kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, upayanya membongkar bangunan yang berdiri di area resapan air di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, bakal sia-sia jika PTPN tidak menghentikan alih fungsi lahan.
Selain itu, tetap terjadinya kerjasama operasi (KSO) dengan tenant yang melakukan pembangunan di area resapan air juga berpengaruh.
“Kemudian Perhutani melakukan penebangan pohon siap panen, yang tanpa memperhitungkan aspek lingkungan yang terjadi sehingga seluruh kegiatan kami ini akan menjadi sia-sia,” jelas Dedi kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Senin (10/3/2025).
Dia meminta PTPN dan Perhutani menghitung berapa triliun Rupiah yang didapat dari hasil sewa lahan dan penebangan pohon.
Dedi meminta pendapatan tersebut dibandingkan dengan pengeluaran Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bogor, Pemkab Bekasi, Karawang, Depok, dan daerah lainnya yang mengalami musibah akibat longsor dan banjir, yang jika digabungkan angkanya melebihi sewa tanah tersebut.
“Untuk itu saya berharap Perhutani dan PTPN, minggu depan mari duduk bersama,” kata Dedi.
Dia mengajak Perhutani dan PTPN membuat rencana dan evaluasi yang tepat. Dengan duduk bersama, diharapkan pihak terkait tidak sampai berjalan sendiri-sendiri.
“Kami sibuk menangani, anda sibuk menikmati. Untuk itu mari kita bangun langkah ini bersama,” kata Dedi.
Menurut dia, jika Perhutani dan PTPN berkomitmen demi bangsa, negara, masyarakat dan lingkungan, sudah saatnya menyadari tindakan yang diakukan itu menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
“Mari berubah,” perintah Dedi.
DEDI MULYADI SEGEL TEMPAT WISATA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak kuasa menahan tangis ketika melihat alih guna lahan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Alih guna lahan ini menjadi pemicu banjir berulang di kawasan berhawa dingin tersebut. (KOMPAS.COM/Afdhalul Ikhsan)
Tampaknya niat Dedi Mulyadi untuk terus mengawal pengawasan lingkungan di Jawa Barat tetap terus digalakkan.
Terbaru Dedi Mulyadi menyegel wisata jembatan gantung terpanjang dunia di EAL Bogor.
Jembatan gantung yang berada di kawasan wisata Eiger Adventure Land (EAL), Megamendung, Kabupaten Bogor, disegel Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Kamis (6/2/2025).
Jembatan gantung sepanjang 530 meter yang merupakan bagian dari proyek ekowisata Eiger Adventure Land (EAL) ini sebelumnya sempat diklaim sebagai yang terpanjang di dunia.
Panjang jembatan gantung spektakuler ini diklaim mengalahkan jembatan di Arouca, Portugal, yang memiliki panjang 516 meter.
Rencananya, jembatan gantung ini dirancang sebagai ikon wisata alam yang akan menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Alasan Penyegelan Jembatan Gantung di EAL Bogor
Belakangan, alasan penyegelan jembatan gantung di EAL Bogor oleh Dedi Mulyadi pun terungkap.
Dilansir dari Kompas.com (7/3/2025), alasan penyegelan jembatan gantung di EAL Bogor adalah karena adanya pelanggaran regulasi lingkungan.
Pelanggaran regulasi ini yang kemudian disebut menyebabkan kerusakan ekosistem di kawasan Puncak Bogor.
Saat mengunjungi dampak dari alih guna lahan di kawasan tersebut, Dedi Mulyadi bahkan tak kuasa menahan tangisnya.
“Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung), itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” kata Dedi sambil menunjuk tempat wisata jembatan di EAL.
Dedi juga menyebut bahwa pembangunan di kawasan tersebut mengganggu kondisi alam.
“Nggak boleh harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” ucap Dedi.
Kilas Balik Pembangunan Eiger Adventure Land Bogor
DEDI MULYADI SEGEL TEMPAT WISATA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak kuasa menahan tangis ketika melihat alih guna lahan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Alih guna lahan ini menjadi pemicu banjir berulang di kawasan berhawa dingin tersebut. (KOMPAS.COM/Afdhalul Ikhsan)
Dilansir dari Kompas.com (8/3/2025), Eiger Adventure Land dibangun dengan nilai investasi mencapai Rp 800 miliar, dan berada di lahan seluas 325 hektar di kaki Gunung Gede Pangrango.
Dengan klaim sebagai ekowisata berstandar internasional, tempat ini menawarkan berbagai fasilitas, termasuk jembatan gantung, kereta gantung, forest adventure, dan perkampungan tradisional.
Sebelumnya, proyek pembangunan EAL didukung oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta pemerintah daerah.
Bahkan acara peletakan batu pertama atau ground breaking yang dilakukan pada Sabtu (23/10/2021) juga dihadiri Gubernur Jawa Barat periode sebelumnya yaitu Ridwan Kamil.
Pengelola proyek juga mengeklaim telah memenuhi izin yang ketat dari KLHK, dengan hanya 1,75 persen dari total lahan yang dijadikan area terbangun.
Selain itu, pengelola juga melakukan upaya konservasi, seperti penanaman pohon endemik dan menjaga keseimbangan ekosistem.
Belakangan, pembangunan EAL justru memicu kekhawatiran terkait alih fungsi lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).
Kegiatan ini dituding menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan, termasuk longsor dan banjir di kawasan Puncak.
Sejumlah pihak menilai pembangunan di kawasan ini tidak lagi sejalan dengan prinsip ekowisata yang seharusnya menjaga keseimbangan alam.
Terkait hal itu, pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas dengan menyegel kawasan wisata Eiger Adventure Land.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyatakan bahwa proyek yang terbukti melanggar aturan lingkungan harus dihentikan.
Akibatnya, pengelola EAL diminta untuk membongkar sendiri fasilitas yang telah dibangun karena dinilai tidak sesuai dengan regulasi lingkungan.
Dengan penyegelan yang sudah dilakukan tersebut, masa depan wisata jembatan gantung terpanjang dunia di EAL kini berada di ujung tanduk.
Berita viral lainnya
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com
-

Islah Bahrawi Sindir Aksi Nyebur Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Terlalu Primitif, Hanya untuk Gimik Medsos
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Islah Bahrawi, tokoh Nahdlatul Ulama (NU), mengkritik aksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang terjun ke sungai penuh sampah.
Dikatakan Islah, solusi banjir seharusnya dilakukan melalui kebijakan ekologi yang terarah, bukan sekadar aksi simbolis di media sosial.
“Solusi banjir adalah mitigasi melalui kebijakan ekologi,” ujar Islah di X @islah_bahrawi (11/3/2025).
“Bukan menceburkan diri ke dalam air dan berpose dengan sampah,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa pendekatan seperti itu sudah ketinggalan zaman dan tidak memberikan dampak nyata dalam mengatasi masalah lingkungan.
“Sudah terlalu primitif jika musibah banjir hanya untuk gimik medsos,” cetusnya.
Islah bilang, pencitraan yang dilakukan Dedi telah pernah dipraktikkan oleh beberapa pejabat sebelumnya. Salah satunya, Jokowi yang masuk ke gorong-gorong.
“Please stop all that kind of bullshit! Kita sudah muak dengan gaya begitu bertahun-tahun,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung ke salah satu wilayah terdampak banjir di Sukabumi, Jawa Barat.
Pria yang dikenal dengan sapaan ‘Demul’ ini menyoroti penyebab utama banjir, yang menurutnya berkaitan dengan kesalahan dalam konstruksi jembatan.
Ia menjelaskan bahwa bentuk jembatan yang tidak sesuai menyebabkan sampah menumpuk dan menghambat aliran air.
Selain meninjau langsung lokasi banjir, Dedi juga berdialog dengan warga untuk mendengar keluhan serta mencari solusi terbaik bagi mereka.
Saat melihat salah satu jembatan yang diduga menjadi penyebab banjir, Dedi mengungkapkan keheranannya.
-

Misteri Mobil Mewah B 1908 JK di Rumah Ridwan Kamil usai Digeledah: Apa yang Terjadi di Balik Pintu? – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Sebuah kejadian mengejutkan terjadi di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kota Bandung pada Senin malam (10/3/2025), setelah digeledah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sejak itu, publik mulai bertanya-tanya mengenai keberadaan pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut.
Namun, yang paling menarik perhatian adalah keberadaan sebuah mobil mewah yang tampaknya menjadi bagian dari cerita misterius ini.
Pada pukul 20.12 WIB, sebuah Toyota Alphard hitam berplat B 1908 JK yang terparkir di halaman rumah Ridwan Kamil tiba-tiba meluncur keluar dengan tenang.
Meski kendaraan itu jelas milik sang mantan wali kota Bandung, yang menjadi tanda tanya adalah siapa yang mengendarainya. Sebab, semua kaca mobil tertutup rapat dengan film gelap, meninggalkan sebuah teka-teki yang belum terpecahkan.
Kehadiran mobil mewah ini seakan menjadi simbol dari suasana yang tak biasa di sekitar kediaman Ridwan Kamil.
Meskipun kendaraan tersebut melaju tanpa sosok yang tampak di dalamnya, kegelapan di balik kaca justru menambah lapisan misteri di tengah penggeledahan yang sedang berlangsung.
Setelah penggeledahan dimulai, sejumlah kendaraan mewah lain terlihat terparkir di halaman rumah yang berada di Jalan Gunung Kencana, RT06/RW06, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung itu. Termasuk mobil-mobil berwarna hitam dan abu-abu, yang sering menjadi ciri khas pejabat tinggi dan tokoh penting.
Hal ini semakin menguatkan anggapan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik pintu rumah tersebut.
Kendati tak ada informasi lebih lanjut yang bisa diperoleh dari pihak keluarga atau rekan dekat Ridwan Kamil, suasana sekitar rumah tetap menjadi pusat perhatian.
Beberapa kendaraan roda dua juga terlihat terparkir di sekitar area rumah, menambah nuansa bahwa kejadian ini tidak hanya menarik bagi publik, tetapi juga bagi banyak pihak yang berkepentingan.
Ridwan Kamil, melalui sebuah pernyataan tertulis melalui selembar kertas HVS berukuran A4.
Dalam surat itu, Ridwan Kamil mengonfirmasi bahwa penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus korupsi yang melibatkan bank BUMD. Ia juga menyatakan akan bersikap kooperatif dan mendukung proses penyelidikan KPK.
Namun, meskipun pernyataan tersebut telah dikeluarkan, keberadaan dirinya tetap menjadi misteri, memperdalam rasa penasaran masyarakat.
Calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengatakan Pilkada Jakarta 2024 berpotensi dua putaran berdasarkan hasil perhitungan cepat atau quick count lembaga survei hari ini. (Tribunnews/Rahmat Fajar Nugraha)
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi bahwa penggeledahan masih berlangsung dan bahwa tim KPK sedang menindaklanjuti penyidikan terkait dana iklan bank BUMD di Jawa Barat.
Meskipun demikian, KPK belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai kasus ini.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, juga menegaskan bahwa proses koordinasi terus dilakukan dan bahwa informasi lebih lanjut baru akan diumumkan setelah penyelidikan selesai.
Sementara itu, dengan mobil mewah yang terparkir rapi dan suasana yang relatif sepi di sekitar rumah Ridwan Kamil, publik semakin penasaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok rumah tersebut.
Apa yang akan terungkap dari penggeledahan ini?
Semua mata kini tertuju pada kelanjutan kasus yang menyelimuti sosok Ridwan Kamil.
-

KPK Sebut Kasus Korupsi Bank BJB Terkait Pengadaan Iklan
loading…
KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait dugaan korupsi di Bank BJB. Foto/SindoNews
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyebut dugaan korupsi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB terkait pengadaan iklan. Kendati begitu, Fitroh belum menjelaskan lebih jauh perihal pengadaan iklan yang dimaksud.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. “Terkait dugaan korupsi pengadaan iklan,” kata Fitroh saat dihubungi wartawan, Selasa (11/3/2025).
Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima tersangka. “Sekitar lima orang (tersangka),” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 10 Maret 2025.
Tessa belum mengungkapkan secara gamblang perihal identitas dari lima tersangka tersebut. Tessa hanya mengungkapkan para tersangka berasal dari penyelenggara negara dan swasta. “Belum bisa dibuka, nanti-nanti, jelasnya hari Kamis atau Jumat,” ujarnya.
Dalam proses pengusutan, KPK diketahui menggeledah rumah eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada Senin, 10 Maret 2025. Rumah milik pria yang karib disapa Kang Emil itu berada di daerah Cidadap, Kota Bandung. Penggeledahan rumah Kang Emil dibenarkan Ketua KPK, Setyo Budiyanto. “Betul, terkait perkara BJB,” katanya.
Tessa membenarkan penggeledahan tersebut. Namun, tidak menjelaskan secara rinci. Penggeledahan tersebut akan diungkapkan setelah seluruh proses penggeledahan selesai.
“Betul hari ini ada giat geledah Penyidik perkara BJB. Namun untuk rilis resminya termasuk lokasi, baru akan disampaikan saat kegiatan sudah selesai semua,” ujar Tessa.
Terpisah, Ridwan Kamil membenarkan rumahnya digeledah tim penyidik KPK. Ridwan Kamil menginformasi penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB.
“Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB,” kata Kang Emil melalui keterangan tertulisnya, Senin, 10 Maret 2025.
Kang Emil menjelaskan, dalam proses penyidikan tim penyidik Lembaga Antirasuah telah menunjukkan surat resminya. Ia pun mengaku kooperatif. “Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/membantu tim KPK secara professional,” ujarnya.
Kendati begitu, Kang Emil enggan menjelaskan lebih jauh perihal penggeledahan yang dimaksud. Termasuk apa saja yang disita dari kediamannya. “Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan,” ucapnya.
(cip)
-
/data/photo/2025/02/05/67a32266eefbe.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 KPK Ungkap Kasus Korupsi di Bank BJB Terkait Pengadaan Iklan, Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah Nasional
KPK Ungkap Kasus Korupsi di Bank BJB Terkait Pengadaan Iklan, Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau
Bank BJB
terkait dengan pengadaan iklan.
“Terkait dugaan korupsi pengadaan iklan,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Selasa (11/3/2025).
Fitroh mengatakan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi di Bank BJB ini mencapai ratusan miliar rupiah.
“Ratusan miliar,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB Tbk.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan bahwa penyidik sudah menetapkan lima orang tersangka terkait kasus tersebut.
“Sekitar lima orang. Ada dari penyelenggara negara dan ada dari swasta,” kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Tessa juga mengatakan bahwa penyidik telah melakukan rangkaian penggeledahan di Bandung, Jawa Barat, terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut.
Ia menyampaikan bahwa KPK akan segera merilis konstruksi perkara dan hasil penggeledahan tersebut pada pekan ini.
“Kalau sudah selesai, kita akan
update
beserta rilis terkait perkara tersebut, yang kemungkinan besar akan disampaikan di minggu ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, terkait kasus Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB pada Senin (10/3/2025).
“Benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada
Kompas.com
.
Secara terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto juga membenarkan terkait penggeledahan di Bandung.
Namun demikian, Tessa belum dapat menjelaskan secara lebih terperinci lantaran penggeledahan masih berlangsung.
“Betul, hari ini ada kegiatan penggeledahan oleh penyidik perkara BJB. Namun, untuk rilis resminya, termasuk lokasi, baru akan disampaikan saat kegiatan sudah selesai semua,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Senin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Rumahnya Digeledah KPK Terkait Kasus Dana Iklan Bank Daerah, Ridwan Kamil: Kami Kooperatif – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Bandung, Senin (11/3/2025).
Penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana iklan sebuah bank daerah di Jawa Barat.
Terkait penggeledahan tersebut, Ridwan Kamil mengaku siap bekerja sama dengan KPK.
“Dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/membantu tim KPK secara professional,” kata Ridwan Kamil melalui selebaran yang diterima wartawan.
Ridwan Kamil mengaku tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan sehingga mempersilakan wartawan bertanya langsung kepada tim KPK.
KPK geledah tempat lain
Bukan cuma rumah Ridwan Kamil yang jadi sasaran penggeledahan KPK. Ada beberapa tempat yang benasib sama.“Untuk tempat-tempatnya masih belum bisa disampaikan saat ini, karena masih ada beberapa lokasi yang berlangsung,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Penggeledahan rumah Ridwan Kamil dan tempat lainnya masih dalam masalah yang sama, terkait bank pelat merah milik BUMD Jawa Barat.
Tessa mengatakan, KPK sudah menetapkan lima tersangka terkait kasus tersebut. Mereka adalah penyelenggaran negara dan pihak swasta.
Tessa juga mengatakan, KPK akan segera merilis konstruksi perkara dan hasil penggeledahan tersebut pada pekan ini.
“Kalau sudah selesai, kita akan update beserta rilis terkait perkara tersebut, yang kemungkinan besar akan disampaikan di minggu ini,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan pihaknya menggeledah rumah Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, sebelumnya juga menyatakan, pihaknya telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) terkait perkara bank itu.
“Karena kami sudah menerbitkan surat perintah penyidikan,” kata Setyo Budiyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Terkait perkara ini, KPK belum membeberkan secara resmi siapa saja yang menjadi tersangka dan bagaimana kronologi perkara dugaan korupsi tersebut. (*)
-

Isu Politik-Hukum Terkini: Biaya PSU hingga Rumah Kang Emil Digeledah
Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com diisi dengan berita soal anggaran pemungutan suara ulang (PSU) pilkada yang menelan anggaran Rp 719 miliar hingga rumah mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digeledah KPK terkait kasus Bank BJB.
Tidak ketinggalan juga soal survei LPI yang mendukung Jokowi menjabat ketua Dewan Pertimbangan Presiden dan penegasan Panglima TNI Agus Subiyanto mengenai prajurit aktif yang menduduki posisi di kementerian dan lembaga
Berikut 5 isu politik dan hukum terkini:
1. Mendagri Tito Karnavian Ungkap Total Anggaran PSU Capai Rp 719 M!
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan total keseluruhan anggaran penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah dan pilkada ulang di dua daerah sebesar Rp 719 miliar. Total tersebut diperuntukkan bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) KPUD, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) daerah, serta TNI/Polri.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 59,75% atau sekitar Rp 429,7 miliar di antaranya adalah untuk KPUD. Kemudian, disusul oleh anggaran untuk Bawaslu Rp 158,9 miliar atau sekitar 22,10%.
2. Survei LPI: 80,5 Persen Responden Setuju Jokowi Ketua Wantimpres
Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) merupakan figur yang tepat untuk menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.
Dari hasil survei tersebut, sebanyak 80,05% responden setuju Jokowi menjadi ketua Wantimpres.
Direktur LPI, Boni Hargens menyebutkan penilaian responden terhadap Jokowi tersebut relevan dengan peran Wantimpres sebagai institusi yang strategis untuk menopang agenda pemerintahan sekaligus dalam rangka merespons tantangan yang teramat kompleks.
-

Soroti Dugaan Korupsi Bank BJB yang Ditangani KPK, Guntur Romli: Beda Kalau Kasusnya Sekjen Hasto
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli menyoroti penggeledahan Rumah Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB.
Pasalnya kata dia Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus ini berbeda saat menangani kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
“Sudah ada 5 tersangka. Masih petinggi bank & agensi (swasta), tapi sprindiknya tidak bocor. Beda kalau kasusnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sprindik sudah bocor & nyebar kemana-kemana,” kata Guntur Romli dalam akun X pribadinya, Senin, (10/3/2025).
“Apalagi kalau tersangkanya di lingkaran kekuasaan, malah bisa diralat,” tandasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika menyatakan, ada beberapa lokasi penggeledahan, salah satunya rumah RK.
“Hari ini ada giat geledah penyidik perkara BJB. Namun untuk rilis resminya baru akan disampaikan saat kegiatan sudah selesai semua. Namun salah satu lokasi yang digeledah merupakan mantan pejabat di Pemprov Jawa Barat setingkat kepala daerah,” jelasnya.
Terpisah, Ridwan Kamil mengakui penggeledahan di rumahnya itu dan menegaskan akan bersikap kooperatif.
“Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional,” tutur Politisi Golkar tersebut. (*)