Xcloud.id

Tag: Ridwan Kamil

  • Ilham Habibie Sambangi KPK, Klarifikasi Mobil Mercy BJ Habibie yang Dibeli Ridwan Kamil

    Ilham Habibie Sambangi KPK, Klarifikasi Mobil Mercy BJ Habibie yang Dibeli Ridwan Kamil

    Bisnis.com, JAKARTA – Ilham Akbar Habibie memenuhi panggilan KPK sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

    Dari pantauan Bisnis, Ilham hadir pukul 13.58 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025). Ilham didampingi oleh pengawalnya. Ilham mengaku dipanggil mengenai pengembalian mobil Mercedez-Benz (Mercy) yang dibeli Ridwan Kamil.

    “Saya di sini dipanggil karena upaya hal mengembalikan mobil. Itu saja,” katanya.

    Mengenai pelunasan mobil Mercy, Ilham baru akan menyampaikan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik lembaga antirasuah tersebut. Kendati dia berharap mobil warisan dari sang ayah, B.J Habibie.

    “Maaf nanti saya sampaikan setelah saya keluar ya bukan sekarang, jadi lebih ke berita acara dan sebagainya. Kalau saya kan mau mobilnya balik gitu,” ujarnya.

    Bukan tanpa alasan, Ridwan Kamil belum melunasi mobil antik tersebut. Namun warna mobil telah diganti yang mulanya berwarna silver, kemudian diganti menjadi biru metalik. 

    Ilham mengatakan pembayaran mobil dilakukan dengan cara mencicil, di mana RK sudah membayar Rp1,3 miliar dari kesepakatan harga jual sebesar Rp2,6 miliar. 

    “Dia rupanya di tahun berapa itu dia ganti warna terus ternyata tanpa sepengetahuan kami,” kata dia kepada wartawan usai diperiksa KPK terkait kasus BJB, Rabu (3/9/2025).

    Adapun keberadaan mobil itu masih di Bandung. Ilham menegaskan dirinya tidak mengetahui bahwa transaksi jual beli mobil diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021-2023 yang menyeret Ridwan Kamil.

    Diketahui, negara diprediksi merugi hingga Rp222 miliar dari dugaan korupsi tersebut. Selain itu, KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam perkara ini, yakni; Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB; Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB; Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri;

    Suhendrik (S), pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres; Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.

    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

  • Lagi! KPK Panggil Ilham Habibie jadi Saksi Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB

    Lagi! KPK Panggil Ilham Habibie jadi Saksi Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik KPK kembali memanggil putra B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, sebagai saksi perkara dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJB).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Ilham Habibie dijadwalkan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025).

    “Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (30/9/2025).

    Meski demikian, Budi belum dapat merincikan materi pemeriksaan terhadap Ilham Habibie. Seperti diketahui, Ilham sebelumya diperiksa KPK pada 3 September 2025. Dalam pemeriksaan itu, Ilham ditanya terkait transaksi jual beli mobil Mercedes Benz dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

    Dia mengungkapkan warna cat mobil Mercedes-Benz (Mercy) yang dibeli Ridwan Kamil (RK) dari dirinya telah diganti. Adapun, RK belum melunasi pembelian.

    Mobil tersebut mulanya berwarna silver, kemudian diganti menjadi biru metalik. Mobil asal Jerman itu diketahui merupakan koleksi yang diwariskan BJ Habibie ke Ilham.

    Ilham mengatakan pembayaran mobil dilakukan dengan cara mencicil, di mana RK sudah membayar Rp1,3 miliar dari kesepakatan harga jual sebesar Rp2,6 miliar. 

    “Dia rupanya di tahun berapa itu dia ganti warna terus ternyata tanpa sepengetahuan kami,” kata dia kepada wartawan usai diperiksa KPK terkait kasus BJB, Rabu (3/9/2025).

    Mobil tersebut saat ini masih berada di Bandung. Ilham menegaskan dirinya tidak mengetahui bahwa transaksi jual beli mobil diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021-2023 yang menyeret Ridwan Kamil.

    Negara diprediksi merugi hingga Rp222 miliar dari dugaan korupsi tersebut. Selain itu, KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam perkara ini.

  • KPK Berpeluang Panggil Atalia Istri Ridwan Kamil Terkait Korupsi Bank BJB

    KPK Berpeluang Panggil Atalia Istri Ridwan Kamil Terkait Korupsi Bank BJB

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang memanggil siapapun yang diduga tahu aliran duit dana non-budgeter dari pengadaan iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR). Tak terkecuali istri eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratya.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keterangan Atalia bisa saja dibutuhkan penyidik untuk mengungkap dugaan korupsi pengadaan iklan yang sedang diusut.

    “Jika nanti ada kebutuhan-kebutuhan untuk memanggil saksi lainnya tentu itu akan dilakukan,” kata Budi kepada wartawan yang dikutip Senin, 29 September.

    Sebagai informasi, penyidik sudah memanggil sejumlah pihak yang diduga mengetahui aliran dana non-budgeter dari Bank BJB. Di antaranya adalah selebgram Lisa Mariana yang dikabarkan pernah dekat dengan Ridwan Kamil dan anak Presiden ke-3 RI B. J. Habibie, Ilham Akbar Habibie atau Ilham Habibie.

    Adapun pemanggilan Ilham Habibie berkaitan dengan mobil Mercedes Benz 280 SL yang dibeli Ridwan Kamil. Kendaraan itu diketahui dibayar politikus Partai Golkar tersebut baru setengahnya.

    Mobil itu keinian disita komisi antirasuah dan masih berada di bengkel karena masih direstorasi.

    Kembali ke Budi, dia bilang, seluruh keterangan yang sudah diberikan saksi dalam kasus ini bakal dianalisis. “Sekarang masih berproses,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR).

    Mereka adalah eks Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi; Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto; Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan; Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik; dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

    Surat perintah penyidikan (sprindik) kasus ini dikeluarkan pada 27 Februari 2025. Perbuatan lima tersangka itu diduga telah membuat negara merugi hingga Rp222 miliar.

    Saat ini penahanan belum dilakukan terhadap lima tersangka. Namun, mereka sudah dicegah berpergian ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

    Kemudian, penyidik juga sudah melakukan penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti. Rumah eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga didatangi penyidik yang berujung pada penyitaan satu unit motor Royal Enfield.

  • Dedi Mulyadi Ingin Bandung Jadi Kota Terbersih di Indonesia

    Dedi Mulyadi Ingin Bandung Jadi Kota Terbersih di Indonesia

    Menurut KDM, penataan drainase, jalan, dan PJU akan mendukung citra Kota Bandung sebagai kota yang bersih, nyaman, dan ramah wisatawan.

    “Bandung nanti tumbuh menjadi kota terbersih (di Indonesia). Kota dengan hamparan taman indah serta bangunan heritage yang tertata,” ucapnya.

    Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan komitmen Pemkot Bandung untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Jabar.

    Ia menyebut kunci keberhasilan pembangunan Kota Bandung adalah kolaborasi, komunikasi, dan integritas.

    “Kunci keberhasilan program untuk Kota Bandung yaitu kolaborasi dan komunikasi dengan integritas. Karena wajah kita semua di mata masyarakat,” kata Farhan.

    Farhan juga menekankan bahwa Pemkot Bandung siap bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

    “Pemkot Bandung mendukung penuh program yang digariskan Gubernur Jabar dan Presiden RI. Kita memiliki tanggung jawab moral sebagai lokomotif pembangunan,” tandasnya.

  • Buruh Geruduk Pemkab Bekasi, Kawal Rapat Perdana Dewan Tentukan Upah Tahun 2026

    Buruh Geruduk Pemkab Bekasi, Kawal Rapat Perdana Dewan Tentukan Upah Tahun 2026

    JAKARTA – Massa buruh yang tergabung dalam puluhan serikat pekerja dari berbagai titik kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ‘mengepung’ gedung kompleks perkantoran Pemkab Bekasi untuk memperjuangkan hak kerja serta hidup layak.

    Kedatangan massa buruh tersebut membawa misi utama mengawal proses sidang perdana Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi untuk menentukan besaran upah tahun 2026 melalui aksi unjuk rasa damai maupun audiensi bersama otoritas pemerintahan terkait.

    “Ini sebagai awal perjuangan dalam penentuan upah 2026 sekaligus menyampaikan kabar bahwa situasi ketenagakerjaan di Indonesia masih harus diperjuangkan karena buruh belum juga mendapatkan kerja layak dan hidup layak,” kata Koordinator Aliansi Persatuan Pekerja dan Rakyat (Perak) sekaligus Ketua DPC Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Herman Susanto di Cikarang, Kamis, disitat Antara.

    Dia menyatakan, buruh kini dihadapkan pada kualitas kesejahteraan yang semakin menurun ditambah tidak adanya kepastian kerja, terlihat dari beragam aturan turunan undang-undang cipta kerja, termasuk kebijakan menyangkut pengupahan.

    Pemerintah dinilai belum siap menuangkan gagasan berkaitan upah buruh di Indonesia ditandai dengan dua kali perubahan konsep sejak undang-undang cipta kerja disahkan.

    Seperti penghapusan variabel kebutuhan hidup layak sebagai dasar penghitungan upah kemudian mengganti dengan rumus-rumus dengan hasil kenaikan upah tidak pernah lebih dari delapan persen bahkan di Kabupaten Bekasi hanya naik satu persen pada tahun 2024 meski pada 2025 naik 6,5 persen.

    “Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum undang-undang cipta karya beserta turunannya ditetapkan, kenaikan upah buruh di Kabupaten Bekasi rata-rata di atas 10 persen. Artinya, kualitas upah semakin menurun,” katanya.

    Herman menegaskan Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan menyangkut beberapa perubahan pasal dalam undang-undang cipta kerja. Salah satunya komponen upah harus memasukkan kembali kebutuhan hidup layak mengacu pertumbuhan ekonomi serta indeks tertentu.

    “Oleh karena itu berdasarkan hasil tim upah Aliansi Perak, kenaikan upah seharusnya 15 persen di tahun 2026,” katanya.

    Ketua Umum Federasi Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh sekaligus Presidium Aliansi Perak Solikhin Suprihono menambahkan selain memperjuangkan kenaikan upah tahun 2026, massa aksi unjuk rasa juga menuntut keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kabupaten Bekasi.

    “Kami meminta surat pernyataan kesanggupan menyiapkan lahan untuk PHI dari Bupati Bekasi dikirim ke Presiden, Mahkamah Agung, DPR RI, Menaker. Lalu surat usulan PHI dari Bupati Bekasi dan Gubernur Jawa Barat serta surat permohonan Keputusan Presiden terkait pembentukan PHI di Kabupaten Bekasi dari Bupati Bekasi dan Gubernur Jabar,” katanya.

    Massa aksi juga menuntut pembentukan Peraturan Bupati Bekasi tentang pemagangan dan jaminan sosial sekaligus meminta Menaker mengembalikan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari pemerintah provinsi ke Pemerintah Kabupaten Bekasi.

    “Kepastian pengangkatan pekerja tetap juga menjadi persoalan bagi buruh, kini bahkan semua jenis pekerjaan bisa di alih daya. Marak praktik percaloan berkedok yayasan atau lembaga pelatihan kerja membuat buruh kembali menjadi korban. Belum lagi biaya mahal saat memperjuangkan keadilan di PHI karena harus ke Bandung,” kata dia.

  • KPK Ingatkan Lisa Mariana yang Koar-koar Kasus Bank BJB di Medsos: Harusnya Saat Diperiksa Nasional 25 September 2025

    KPK Ingatkan Lisa Mariana yang Koar-koar Kasus Bank BJB di Medsos: Harusnya Saat Diperiksa Nasional 25 September 2025

    KPK Ingatkan Lisa Mariana yang Koar-koar Kasus Bank BJB di Medsos: Harusnya Saat Diperiksa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Lisa Mariana tidak hanya menyampaikan informasi terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB yang menyeret nama eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di media sosial, tetapi juga memberikan informasi tersebut saat diperiksa KPK.
    Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menanggapi unggahan Lisa di media sosial.
    Lisa meminta KPK memeriksa wanita lain yang diduga mendapat aliran dana dari kasus Bank BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil.
    “Harusnya ya. Harusnya LM (Lisa Mariana) itu menyampaikan itu pada saat diperiksa di sini (KPK). Tidak (di media sosial),” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
    Asep mengatakan, penyidik sudah memberikan kesempatan agar Lisa menyampaikan informasi terkait kasus Bank BJB.
    Dia menjelaskan, keterangan-keterangan yang pernah disampaikan Lisa pasti didalami penyidik.
    “Ya kalau ini kan tiba-tiba di luar seperti itu. Yang bersangkutan kan sudah dikasih kesempatan dijelaskan gitu. Dijelaskan. Seperti itu. Sampaikan harusnya gitu,” ujarnya.
    “Ya berarti sedang didalami gitu. Sama penyidik kalau sudah dikasih (informasi wanita lain yang menerima uang),” sambungnya.
    Sebelumnya, Lisa Mariana mengakui bahwa dirinya menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.
    Uang tersebut diduga berasal dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
    Pengakuan itu disampaikan Lisa usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (22/8/2025) lalu.
    “Ya kan buat anak saya,” kata Lisa kepada wartawan.
    Meski demikian, ia menolak menyebut jumlahnya.
    “Saya enggak bisa sebut nominalnya ya,” tandasnya.
    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corsec BJB Widi Hartoto.
    Kemudian, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik, serta pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma.
    Adapun penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB tersebut mencapai Rp 222 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 364 Siswa Keracunan di Bandung Barat, Bupati Tetapkan KLB, Gubernur Jabar Turun Tangan

    364 Siswa Keracunan di Bandung Barat, Bupati Tetapkan KLB, Gubernur Jabar Turun Tangan

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG BARAT — Kasus keracunan massal kembali terjadi di Jawa Barat. Kali ini, ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

    Ratusan pelajar tersebut menjadi korban setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Data sementara mencatat ada 364 anak terdampak, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA atau SMK sederajat.

    Mereka mengeluhkan gejala mulai dari mual, pusing, sesak napas, hingga kejang-kejang.

    Situasi darurat ini membuat Koalisi Kawal MBG mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara program andalannya itu.

    Pemkab Bandung Barat pun menetapkan insiden tersebut sebagai kejadian luar biasa (KLB).

    “Supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh. Dari data yang saya dapat sampai pagi ini, ada total 364 korban yang terdampak. Sekitar 225 yang sudah dipulangkan,” ungkap Bupati Bandung Barat, Ritchie Ismail, saat menjenguk sejumlah korban, kemarin.

    Bupati yang akrab disapa Jeje itu menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi penuh.

    “Dan khusus untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Cipongkor ini kami tutup dulu untuk kami lakukan investigasi,” tegasnya.

    Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, sejak Januari hingga September 2025, sedikitnya 6.452 siswa di berbagai daerah mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program MBG.

    Kasus terbaru ini juga mendapat perhatian serius dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Saya minggu depan mengundang Kepala MBG (BGN) yang membidangi di wilayah Jawa Barat untuk melakukan evaluasi secara paripurna, secara terbuka, agar berbagai problem yang terjadi, keracunan siswa tidak terulang lagi,” kata Dedi.

  • Pengacara RK Ungkap Rumah Tangga Kliennya Rusak Gegara Lisa Mariana

    Pengacara RK Ungkap Rumah Tangga Kliennya Rusak Gegara Lisa Mariana

    Jakarta –

    Pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar menyebut pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Lisa Mariana berdampak hingga ke keluarga. Dia menyebut rumah tangga RK dengan sang istri Atalia Praratya terganggu akibat isu yang dibuat Lisa.

    Hal itu disampaikan Muslim usai menghadiri agenda mediasi yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Adapun mediasi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan.

    “Memang ini sangat merugikan Pak Ridwan Kamil. Nama baik beliau hancur gara-gara adanya pencemaran nama baik. Rumah tangga beliau juga mengalami gangguan, mengalami kerusakan rumah tangga itu jelas,” kata Muslim di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/9/2025).

    Oleh karena itu, RK menutup pintu damai dengan Lisa Mariana. RK ingin laporan pencemaran nama baik diusut hingga pengadilan.

    “Jadi sekali lagi, ini baru awal, tentunya sekali lagi publik sudah mengetahui bahwa lanjut perkara ini sampai dengan tuntas agar berkepastian hukum,” ucap Muslim.

    “Kita tunggu dari Bareskrim seperti apa proses kelanjutannya. Karena ini kan memang kasus ini sebetulnya tidak susah untuk menaikkan statusnya. Karena apa, buktinya sudah cukup,” ungkap Muslim.

    Ditanya terkait usulan melakukan tes DNA pembanding di luar negeri yang diajukan pihak Lisa, Muslim memastikan menolak. Dia menilai usulan itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

    “Ini bukan penyakit. Saya ingin sampaikan ini bukan penyakit. Kalau penyakit silahkan untuk second opinion. Tapi ini adalah tes DNA dalam rangka proses penegakan hukum dalam rangka penyidikan. Jadi tes DNA yang sudah dilakukan oleh pihak Laboratorium Dokkes itu sudah final, sah dan mengikat dan bisa digunakan untuk bukti terhadap proses selanjutnya,” lanjutnya.

    Sebagai informasi, Laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana di Bareskrim Polri telah masuk dalam tahap penyidikan. RK melaporkan Lisa dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dianggap menyebarkan informasi yang belum ada fakta hukumnya.

    Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 11 April 2025.

    RKjuga sempat buka suara soal isu perselingkuhan hingga memiliki anak di luar pernikahan. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menepis isu tersebut.

    Dalam penanganan laporan, penyidik telah melakukan tes genetik atau DNA terhadap RK, Lisa dan anaknya berinisial CA. Hasil tes menunjukkan tidak ada kecocokan DNA RK dengan CA.

    (ond/eva)

  • Nasib Pasar Rakyat Jabar Juara Depok: Dibuat Era Ridwan Kamil, Tak Diminati di Zaman Dedi Mulyadi

    Nasib Pasar Rakyat Jabar Juara Depok: Dibuat Era Ridwan Kamil, Tak Diminati di Zaman Dedi Mulyadi

    Liputan6.com, Depok Udara pagi yang sejuk seakan membuat masyarakat enggan beranjak dari tempat tidur. Suasana di Pasar Rakyat Jabar Juara yang bersentuhan langsung dengan Terminal Sawangan, mulai menampakkan aktivitas masyarakat.

    Hilir mudik bus Transjakarta mulai mengangkut masyarakat yang hendak pergi bekerja. Namun, di sisi lain terdapat sebuah bangunan dua lantai dengan bagian atapnya terdapat tulisan Pasar Rakyat Jabar Juara, seakan masih tertidur lelap.

    Liputan6.com mencoba memasuki area Pasar Rakyat Jabar Juara yang dibangun 2021 atau pada era kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Memasuki pintu masuk, terdapat sejumlah kios mulai membuka usahanya yang berada di Blok A.

    Sekadar informasi, kini Pemprov Jawa Barat dipimpin oleh Gubernur Dedi Mulyadi sejak 2025.

    Adapun kios di blok A menjual aneka makanan dan minuman, serta kue yang dapat dijadikan buah tangan saat berpergian. Namun disisi lain, saat memasuki bagian dalam lantai satu, terdapat kios yang tutup serta lapak yang terbuka tanpa berpenghuni.

    Sejauh mata memandang, hanya tersajikan kios terbuka namun tampak tidak terisi. Masih di sudut itu, ada beberapa mesin parut kelapa, mesin jahit, dan sembako yang tampak tutup.

    Diliputi dengan rasa penasaran, Liputan6.com mencoba menaiki lantai dua Pasar Rakyat Jabar Juara. Tidak jauh berbeda dengan lantai satu, pada lantai dua banyak ruko yang tutup hanya tersisa sejumlah spanduk kecil bertuliskan beberapa produk yang di jual.

    Pada bagian sudut sisi utara, terdapat kantor pengelola pasar terdiri dari empat ruangan. Ada pun ruangan itu menjadi tempat ruangan Tibsar, staf, pengelola pasar, klinik atau ruangan laktasi.

    Liputan6.com tidak dapat menemui satupun pegawai maupun staf pengelola Pasar Rakyat Jabar Juara yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp 10 Miliar. Anggaran pembangunan Pasar Rakyat jabar Juara Sawangan menggunakan dana pembangunan ekonomi nasional tahun 2021.

    Pada sisi kanan, terdapat bangunan yang digunakan layaknya menjadi sebuah café dan billiard. Bahkan, hal itu diperkuat dengan adanya plang berukuran besar bertuliskan nama café dan billiard.

    Rasa penasaran masih menyelimuti rasa kaingin tahuan Liputan6.com terhadap Pasar Rakyat Jabar Juara Sawangan yang sepi. Akhirnya, Liputan6.com bertemu dengan seorang pria merupakan pedagang yang enggan menyebutkan identitas lengkapnya.

    Sebut saja namanya Andi yang mengaku sudah berdagang cukup lama di pasar. Andi menilai Pasar Rakyat Jabar Juara Sawangan sepi peminat, dikarenakan tidak adanya pembeli.

    “Ya kondisi pasar seperti ini, enggak ada orang yang datang mau beli,” ujar Andi, Jumat (19/9/2025).

    Pada saat peresmian Pasar Rakyat Jabar Juara, banyak pedagang yang ingin menyewa kios. Warga sekitar turut datang melihat dan membeli barang yang dijajakan para pedagang.

    “Awal dibuka pembeli ada, tapi semakin ke sini, pembelinya enggak ada, makanya banyak kios yang tutup,” terang Andi.

    Untuk menarik pedagang untuk menyewa kios, harga sewa kios cukup terbilang murah. Untuk lapak kios terbuka, harga sewa sebesar Rp 850 ribu dengan ukuran satu setengah meter.

    Adapun kios dengan bangunan tertutup harga sewa sebesar Rp 3 juta per tahun. Adapun untuk retribusi dikenakan biaya Rp 3.500 setiap harinya.

    “Penyewaannya bisa dilakukan ke Dinas yang ngurus pasar,” ucap Andi.

     

  • Proyek Akses Jalan Stasiun Whoosh Karawang Dikebut, Ada 8 Titik

    Proyek Akses Jalan Stasiun Whoosh Karawang Dikebut, Ada 8 Titik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan percepat pembangunan akses jalan dari dan ke Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Karawang.  

    Menhub Dudy menuturkan bahwa akses jalan ke stasiun haruslah mudah. Dengan begitu, mobilitas masyarakat semakin lancar dan penggunaan transportasi umum meningkat. 

    “Langkah ini juga akan membantu mengurangi kemacetan, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/9/2025).  

    Hampir satu tahun beroperasi, stasiun kereta cepat Karawang ini aksesnya masih terbatas. Padahal, aktivitas naik turun penumpang cukup tinggi.  

    Sebagai informasi, Kajian Polar UI memproyeksikan jumlah penumpang Kereta Cepat WHOOSH Indonesia mencapai 32.000 per hari, yang terdiri dari 18.000 penumpang dari dan ke Stasiun Halim, Padalarang, juga Tegalluar, serta 14.000 penumpang dari dan ke Stasiun Karawang.

    Dalam pertemuan Dudy dengan Nusron di Stasiun Whoosh Karawang, Kamis (18/9/2025), terungkap rencana pembangunan 8 jalan akses dari dan ke Stasiun Kereta Cepat Karawang.  

    Akses 1 akan terhubung langsung ke Exit Toll KM 42+000. Kemudian akses 2 menuju Jalan Kawasan, akses 3 tembus ke Jembatan Cibeet, serta akses 4, 5, dan 6 ke Jalan Kawasan. Sementara akses 7 akan terhubung dengan Trans Heksa Karawang sisi Utara, serta akses 8 ke Trans Heksa Karawang sisi Selatan. 

    Untuk mempercepat pembangunan akses tersebut, Dudy meminta semua pihak bekerja sama, terutama memberi dukungan pendelegasian penunjukkan lokasi (penlok) dari kanwil BPN ke Kantah Karawang untuk akses 1-5, serta penetapan pemrakarsa UKL-UPL kepada Dinas Bina Marga dari Gubernur Jabar untuk akses 3-5. 

    “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun pihak swasta untuk bersinergi mempercepat penyediaan akses jalan dari dan ke Stasiun Kereta Cepat Karawang demi pelayanan transportasi umum yang lebih baik,” lanjut Dudy.  

    Adapun, saat ini penumpang yang ingin berpergian dengan kereta cepat dari Stasiun Whoosh Karawang dapat melewati Jl. Badami, kemudian masuk ke Jl. Pasar Jati dan Jl. Raya Pangkalan. Sebagai alternatif, penumpang yang menggunakan kendaraan kecil dapat melalui Jl. Trans Hexa Karawang kemudian masuk ke Jl. Raya Pangkalan.  

    Selain itu, Stasiun Whoosh Karawang juga terkoneksi dengan jalan tol melalui Exit Tol Karawang Barat KM 47 Jakarta-Cikampek, kemudian masuk ke Jl. Trans Heksa Karawang.