Tag: Ridwan Kamil

  • Tidak Hanya Moge Royal Enfield, KPK Sita Lagi Mobil Mercedes dari Rumah Ridwan Kamil

    Tidak Hanya Moge Royal Enfield, KPK Sita Lagi Mobil Mercedes dari Rumah Ridwan Kamil

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penyidik tidak hanya menyita motor gede (moge) merek Royal Enfield dari rumah mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, tapi juga satu unit mobil Mercedes-Benz. 

    Hal itu diungkap oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (28/4/2025). Dia menyebut mobil itu saat ini masih berada di bengkel dan belum dibawa ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK. 

    “Informasi terakhir mereknya Mercy Atau Mercedes. Masih ada di bengkel,” ujar Tessa kepada wartawan. 

    Untuk diketahui, penyidik KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR), Maret 2025 lalu. 

    Dari hasil penggeledahan. KPK sebelumya menyebut ada moge merek Royal Enfield yang disita dari rumah politisi Partai Golkar itu. Namun, berbeda dengan mobil Mercedes-Benz miliknya, moge milik Ridwan Kamil itu telah dibawa ke Rupbasan KPK, Jumat (25/4/2025). 

    Adapun lembaga antirasuah dalam kasus pengadaan iklan di BJB telah menetapkan lima orang tersangka. Dua di antaranya adalah internal BJB yakni mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi (YR) serta Pimpinan Divisi Corporate Secretary (Corsec) BJB Widi Hartono (WH).  

    Tiga orang tersangka lainnya merupakan pengendali agensi yang mendapatkan proyek penempatan iklan BJB di media massa yaitu Ikin Asikin Dulmanan (ID), pengendali agensi Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM); Suhendrik (S), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress; serta Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali agensi Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) dan Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB). 

    KPK menduga penempatan iklan itu dilakukan oleh total enam agensi untuk penayangan iklan di media televisi, cetak maupun elektronik. Tiga orang tersangka pengendali agensi itu masing-masing merupakan pemilik dua agensi yang memenangkan pengadaan penempatan iklan di BJB. 

    Terdapat dugaan bahwa kasus korupsi itu merugikan keuangan negara hingga Rp222 miliar. Nilai itu merupakan biaya yang dikeluarkan secara fiktif oleh para tersangka kasus tersebut, dari total keseluruhan biaya pengadaan iklan di BJB yakni Rp409 miliar.

  • Terungkap Mobil Ridwan Kamil yang Disita KPK: Mercedes-Benz

    Terungkap Mobil Ridwan Kamil yang Disita KPK: Mercedes-Benz

    Jakarta

    Mobil Ridwan Kamil ikut disita KPK. Terungkap mobil yang disita itu adalah Mercedes-Benz.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita mobil dan motor milik Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. KPK kala itu belum menjelaskan jenis mobil yang disita. Baru-baru ini terungkap, mobil Ridwan Kamil yang ikut disita adalah Mercedes-Benz.

    “Informasi terakhir mereknya Mercy atau Mercedes,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di gedung Merah Putih KPK dikutip detikNews.

    Mobil itu kata Tessa belum dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rubpasan) karena masih berada di bengkel.

    Kalau merujuk pada data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor Ridwan Kamil pada 29 Februari 2024, tak ada Mercedes-Benz yang terdaftar.

    Dalam laporan di akhir jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat, dia tercatat hanya memiliki dua mobil dengan rincian sebagai berikut:

    1. Hyundai Santa Fe tahun 2017, hasil sendiri senilai Rp 319 juta
    2. Wuling CVT tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 282 juta

    Sementara lima aset alat transportasi dan mesin itu berbentuk motor. Secara total, nilai dari lima motor dan dua mobil RK itu sebesar Rp 771,9 juta.

    Sebelum mobil, moge Ridwan Kamil sudah lebih dulu disita. Moge milik Ridwan Kamil yang disita KPK tersebut sebelumnya berada di Bandung. Motor itu disita saat KPK menggeledah rumah RK di Bandung pada Maret 2025 yang lalu.

    Tessa menjelaskan, motor Royal Enfield tak sesuai dengan yang tertulis di e-LHKPN milik KPK. Menurutnya, Ridwan Kamil terakhir kali membuat laporan dua tahun silam.

    “Jadi motor yang saat ini sudah berada di Rubpasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN saudara RK, belum atau tidak masuk. Nah, jadi kalau ditanya ada atau tidak, untuk LHKPN saudara RK per pelaporan tahun 2023 itu tidak ada tercantum kendaraan yang saat ini sudah dititipkan di Rupbasan Cawang,” tuturnya.

    Tessa juga menjelaskan surat kepemilikan moge tersebut bukan atas nama RK melainkan orang lain. Namun, dia belum merinci nama pemilik moge tersebut.

    (dry/rgr)

  • Serap Aspirasi Dapil, Dede Yusuf: Tidak Mau Terjebak Medsos

    Serap Aspirasi Dapil, Dede Yusuf: Tidak Mau Terjebak Medsos

    JABAR EKSPRES – Anggota MPR RI Dede Yusuf Macan Effendi turut terjun ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga. Kali ini dilakukan di Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Senin (28/4/2025).

    Kegiatan itu jadi kesempatan emas bagi warga maupun politikus Partai Demokrat tersebut. Warga bisa menyampaikan keluh kesah terkait pelaksanaan pemerintahan, sedangkan Dede Yusuf bisa memboyong berbagai aspirasi itu ke Senayan.

    Itu nanti bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan atau masukan kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Berbagai aspirasi disampaikan warga dalam kesempatan di Aula Outdoor Graha Tata Rancage itu.

    BACA JUGA:Isu Pendidikan Masih Jadi Aspirasi Strategis di Reses DPRD

    Mulai dari persoalan makan bergizi gratis (MBG), pertanahan, ketahanan pangan, tata ruang wilayah, dan peran legislatif di daerah. “Ini aspirasi penting bagi kami,” terangnya.

    Dalam kesempatan itu, Dede Yusuf juga sempat disinggung lantaran tidak membuat aksi viral sebagaimana politisi yang lain. Iapun menjelaskan bahwa, pihaknya punya prinsip sendiri. Dia tidak mau terjebak dan diperbudak oleh media sosial. Kiprahnya di parlemen dilakukan sewajar mungkin.

    “Saya punya aliran berbeda. Saya tidak mau terjebak oleh media sosial agar viral. Sebab, segala sesuatu yang viral pada akhirnya bisa saja jadi jebakan juga,” kata pria yang sempat duduk sebagai wakil Gubernur Jabar periode 2008-2013 itu.

    Bagi Dede Yusuf, ramai atau viral di media sosial belum tentu kuat di daerah pemilihan. Karena itulah ia lebih memilih bertahan dengan caranya sendiri untuk menjaga dan mendulang suara di dapil.

    BACA JUGA:Aspirasi DPRD Jabar Belum Sepenuhnya Masuk Realokasi Anggaran

    Sebab yang jadi pengikut dan melihat konten di medsos sangat beragam. “Belum tentu warga konstituen kita. Saya lebih fokus menggarap dan merawat konstituen di daerah pemilihan,” jelasnya.

    Oleh karena itu, kepada anggota DPRD yang hadir, Dede Yusuf berpesan untuk serius merawat konstituen. “Program dan dana pokir harus dinikmati oleh warga di dapil masing-masing,” tegasnya.

    Ada tujuh legislator daerah yang hadir di acara tersebut. Salah satunya Saeful Bachri dari DPRD Provinsi Jabar.(son)

  • Pemerhati Sejarah hingga Budayawan Cirebon Respons Pergantian Nama Gedung Negara Menjadi Bale Jaya Dewata

    Pemerhati Sejarah hingga Budayawan Cirebon Respons Pergantian Nama Gedung Negara Menjadi Bale Jaya Dewata

    “Peresmian nama baru pun saya tidak dengar ada acara khusus,” ujar Chaidir.

    Sementara itu, Budayawan Cirebon Mustakim Asteja mengatakan, gedung negara sudah lebih dari dua kali ganti nama. Sebelumnya pada zaman kolonial Belanda, gedung tersebut bernama Residentwoning Tangkil Cheribon.

    Saat Indonesia sudah merdeka, gedung tersebut berubah nama menjadi Gedong Karesidenan Cirebon, kemudian berganti lagi menjadi Gedung Negara Karesidenan Cirebon.

    Pada zaman Gubernur Ridwan Kamil, gedung tersebut berganti nama menjadi Creative Center Ahmad Juhara. Kemudian di era Gubernur Dedi Mulyadi saat ini berganti nama Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata.

    “Mantep ceritae sejarahe nambah dawa (mantap ceritanya sejarahnya semakin panjang),” ujar Mustakim.

    Pustakawan Kasultanan Kanoman Cirebon Farihin menilai adanya miskomunikasi antara pemimpin daerah dengan sebagian seniman dan budayawan Cirebon. Namun, kata dia, dilihat dari penamaan gedung tersebut, ia mencoba memahami alasan Dedi Mulyadi mengganti nama.

    Diperkirakan, pergantian nama gedung creative center menjadi Bale Jaya Dewata karena penyesuaian dengan nama Jalan Siliwangi yang juga terdapat tempat bersejarah yakni Balai Kota Cirebon. Ia menjelaskan, Jaya Dewata adalah nama lain dari Prabu Siliwangi selain Raden Pamanah Rasa, Rajasunu dan nama lainnya berdasarkan catatan sejarah.

    “Kalau gelar resminya Prabu Guru Dewataprana, nama ayahnya Dewa Niskala. Kalau dari asal usul penamaan, sepertinya nama Bale Jaya Dewata ini ide langsung dari Pak Gubernur yang memahami tentang sosok Prabu Siliwangi,” ujarnmya.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan lima kantor gubernur di berbagai wilayah di Jawa Barat. Keputusan ini didasarkan pada lima karakter budaya yang ada di provinsi tersebut, yaitu Priangan Garut, Priangan Bandung Raya, Cirebon, Purwakarta, dan Wilayah Bogor (Sunda Betawi).

    “Jawa Barat memiliki lima karakter budaya, yaitu Priangan Garut, Priangan Bandung Raya, Cirebon, Purwakarta, dan Wilayah Bogor (Sunda Betawi),” ujar Dedi Mulyadi mengutip jabarprov.go.id.

    Kelima wilayah ini pada masa lalu dikenal sebagai wilayah karesidenan atau wilayah administratif di bawah gubernur. Untuk memperkuat pelayanan dan akses masyarakat, eks kantor karesidenan tersebut kini diaktifkan kembali sebagai kantor wilayah gubernur.

    Adapun sebutan untuk kantor gubernur di lima wilayah tersebut adalah Bale Pakuan Padjadjaran di Wilayah Bogor, Bale Sri Baduga di Wilayah Purwakarta, Bale Jaya Dewata di Wilayah Cirebon, Bale Dewa Niskala di Wilayah Priangan Garut, dan Bale Pakuan di Wilayah Bandung Raya.

    Masing-masing kantor wilayah ini melayani sedikitnya tiga hingga lima kabupaten/kota yang berdekatan, guna memastikan pelayanan pemerintahan lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat.

  • Ibu-Anak Merasa Miskin Tapi Mau Perpisahan Sekolah Rp1,2Juta, Dedi Mulyadi: Jangan Sok Kaya!

    Ibu-Anak Merasa Miskin Tapi Mau Perpisahan Sekolah Rp1,2Juta, Dedi Mulyadi: Jangan Sok Kaya!

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik orangtua dan putrinya yang ngotot adanya perpisahan sekolah.

    Pasalnya, ibu dan putrinya itu merasa sebagai orang miskin.

    Namun, keduanya tetap menginginkan adanya acara perpisahan sekolah yang berbiaya Rp 1,2 juta.

    Hal itu terungkap saat Dedi Mulyadi menemui warga Cikarang, Kabupaten Bekasi yang digusur lantaran rumahnya berada di tanah negara Bantaran Kali Bekasi.

    Awalnya, Dedi Mulyadi bertanya kepada remaja putri yang menginginkan acara perpisahan sekolah itu.

    Remaja putri itu mengaku bersekolah di SMA 1 Cikarang Utara. Ia mengatakan tidak ada biaya SPP sekolah.

    “Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa?” tanya Dedi Mulyadi dikutip TribunJakarta.com dari Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Minggu (27/4/2025).

    “Waktu itu sih sekitar Rp 1,2 juta doang pak,” kata remaja putri itu.

    Dedi lalu bertanya kepada ibu remaja putri tersebut terkait pekerjaan sehari-hari.

    “Ibu rumah tangga,” kata ibu tersebut.

    Sedangkan, ayah remaja putri itu berjualan botol bensin.

    Ibu mengaku setuju adanya perpisahan sekolah meskipun harus membayar jutaan rupiah.

    “Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Soalnya kan emang enggak setiap ini apalagi SMA ya. Jadi ke depannya ya kalau enggak ada, kenangan kan ini,” katanya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Dedi Mulyadi Terima Keluhan Rencana SMK di Bekasi Gelar Ttudy Tour ke Bali. Jawaban Gubernur Jabar Buat Emak-emak Sedikit Lega.

    Ia mengatakan uang perpisahan sekolah itu dibayarkan secara dicicil.

    “Kalau bisa ada perpisahan tapi jangan terlalu membebani,” kata ibu itu.

    “Rumah saja enggak punya,” kata Dedi Mulyadi.

    “Iya tapi kalau saya demi anak enggak apa-apa loh,” kata ibu itu.

    “Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai,” jawab Dedi.

    Ibu tersebut mengaku rumah yang ditinggalinya didapat dari mertua.

    Dedi kembali menyidir sikap yang ditunjukkan ibu tersebut.

    “Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai kenapa gaya hidup begininya> Sekarang teriak minta penggantian. Saya ngapain ngeluarin uang Rp10 juta buat ibu, sdah kasihin orang miskin aja yang lain,” kata Politikus Gerindra itu.

    “Saya juga miskin,” kata ibu itu.

    “Ya miskin kan. Kenapa miskin gayanya orang kaya kan ini harus dibenerin cara berpikir begini,” ujar Dedi.

    Ibu itu lalu bercerita dirinya bersama keluarga akhirnya mengontrak setelah rumahnya digusur. Ia juga mengaku membayar kontrakan secara mencicil.

    “Kalau gitu saya enggak usah bantu Ibu deh. Kenapa? karena ibu mapan orang sekolah aja igin ada wisuda berarti kan punya kemampuan. Saya enggak usah bantu ya?” kata Dedi.

    Pertanyaan Dedi Mulyadi itu lalu dibalas sang anak. Ia mengatakan bahwa video yang berisi protes ke Dedi Mulyadi bukan untuk meminta uang kerohiman tetapi keadilan.

    Dimana, saat penggusuran tidak ada musyawarah tetapi hanya ada petugas Satpol PP.

    “Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya tinggal di tanah orang lain harus bayar enggak sama yang punya tanah bayar,” kata Dedi.

    “Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak,” kata remaja putri itu.

    “Oke kamu miskin enggak,” tanya Dedi.

    “Iya,” jawab remaja putri.

    “Kenapa miskin ingin hidup bergaya sekolah harus ada perpisahan. Anda miskin tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan seluruh pengeluaran ditekan digunakan untuk yang positif,” kata Dedi.

    “Logikanya harus dipakai, hidup tuh jangan sombong gitu loh ibu ngontrak aja enggak punya tapi Ibu merasa bahwa wisuda lebih penting,” jawab Dedi.

    Diketahui, sejak resmi menjabat sebagai Gubernur Jabar setelah dilantik pada Kamis (20/2/2025), Dedi gencar menyuarakan larangan perpisahan maupun study tour bagi SMA/SMK di Jawa Barat.

    Ia menilai kegiatan tersebut membebani keuangan orang tua siswa.

    Bahkan, di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jabar, Dedi mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang ngotot melaksanakan study tour ke luar provinsi.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Rumahnya di Tepi Kali Bekasi Digusur, Siswi Ngotot Perpisahan Sekolah, Jawaban Dedi Mulyadi Menohok

    Rumahnya di Tepi Kali Bekasi Digusur, Siswi Ngotot Perpisahan Sekolah, Jawaban Dedi Mulyadi Menohok

    TRIBUNJAKARTA.COM – Jawaban Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menohok saat berdebat dengan siswi SMA Cikarang Utara 1 yang ngotot menginginkan perpisahan sekolah.

    Padahal, rumah siswi SMA itu digusur lantaran berada di tanah negara di bantaran Kali Bekasi.

    Perdebatan itu terjadi saat Gubernur Dedi Mulyadi bertemu dengan warga Bantaran Kali Bekasi yang rumahnya digusur. 

    Rencananya, Dedi Mulyadi memberikan uang kerohiman kepada warga Cikarang tersebut.

    Namun, Dedi mengajak bicara siswi SMA yang sempat mengkritiknya di media sosial.

    Remaja putri tersebut mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi yang melarang acara wisuda perpisahan sekolah. 

    Ternyata, rumah remaja putri itu juga digusur lantaran berada di bantaran Kali Bekasi.

    “Ada yang menarik bukan urusan yang digusurnya, yang menarik adalah ini, sekolah enggak boleh ada perpisahan, enggak boleh ada study tour,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari akun Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Minggu (27/4/2025).

    Remaja putri itu lalu menjelaskan mengenai alasannya meminta tetap diadakan perpisahan sekolah.

    “Gini pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan enggak mampu ya pak, banyak rakyat miskin,” katanya.

    “Enggak punya rumah lagi, terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi tapi sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda?” tanya Dedi.

    Dedi lalu menjelaskan hanya ada di Indonesia, acara wisuda mulai dari TK, SMP hingga SMA. Padahal, wisuda hanya digelar untuk orang yang lulus kuliah.

    Bahkan, Dedi Mulyadi mengaku baru saja mendapatkan curhatan dari seorang ibu yang menangis karena harus membayar Rp 5,4 juta untuk biaya study tour anaknya ke Bali.

    KLIK SELENGKAPNYA: Dedi Mulyadi Terima Keluhan Rencana SMK di Bekasi Gelar Ttudy Tour ke Bali. Jawaban Gubernur Jabar Buat Emak-emak Sedikit Lega.

    Politikus Gerindra itu akhirnya menghubungi kepala dinas pendidikan agar sekolah tersebut membatalkan kegiatan tersebut.

    “Saya nanya gubernur melakukan itu buat siapa ya?” tanya Dedi.

    “Untuk rakyat semua pak,” kata remaja putri itu.

    “Lah iya untuk orang tua kan lebih tepatnya?” kata Dedi.

    Tetapi, remaja putri itu tetap ngotot bahwa perpisahan sekolah tetap diadakan dengan alasan keadilan.

    “Bukan gitu sih pak. Saya kan biar adil nih ya pak, semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan,” kata remaja tersebut.

    Dedi lalu bertanya sumber uang perpisahan itu. Remaja putri itu mengatakan uang itu berasal dari orang tua.

    “Membebani enggak?” kata Dedi.

    Remaja putri itu mengatakan bisa membebani. Lalu Dedi bertanya apakah sekolah akan bubar bila tidak menggelar perpisahan.

    “Enggak pak, kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA,” kata remaja putri.

    “Kalau tanpa perpisahan memangnya kehilangan kenangan?” tanya Dedi.

    Dedi mengatakan kenangan indah itu terjadi saat proses belajar selama tiga tahun.

    “Enggak juga sih pak. Saya ngerasa kan sudah lulus ya kalau misalnya enggak ada perpisahan kita tuh enggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana-gimana kumpulnya, interaktif sama teman-teman gitu pak,” kata remaja putri itu.

    Dedi kembali menegaskan uang perpisahan yang harus dibayarkan oleh orangtua.

    “Rumah aja enggak punya, bayar perpisahan gimana?” kata Dedi.

    Dedi menuturkan penjelasan remaja putri itu akhirnya mendapatkan bully dari netizen. Pasalnya, logika yang digunakan remaja putri itu tidak tepat.

    “jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis, kalau sekolah sudah dibikin gratis maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran,” ujarnya.

    “Bukan mengkritik Pak lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya enggak adil pak,” katanya.

    Dedi lalu meminta remaja putri itu untuk membuat perpisahan sendiri tanpa melibatkan sekolah bila tetap ngotot. 

    Pasalnya, kepala sekolah dan guru akan kena bully bila tetap memungut uang perpisahan sekolah karena dianggap mencari keuntungan.

    “Kamu saja bikin, saya menjadi ketua panitia, bikin acara perpisahan enggak akan ngelibatin sekolah saya bikin acara sendiri,” kata Dedi.

    “Bagi saya di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah tidak boleh ada beban bagi orang tua jangan sampai BOS-nya dibayarin pemerintah tapi siswanya hura-hura. Enggak ada orang sukses waktu SMP-SMA-nya hura-hura,” tegasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Remaja Ngotot Minta Perpisahan, Dedi Mulyadi Sindir Langsung Ibunya: Tinggal Aja Masih di Bantaran – Halaman all

    Remaja Ngotot Minta Perpisahan, Dedi Mulyadi Sindir Langsung Ibunya: Tinggal Aja Masih di Bantaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyentil seorang gadis remaja dan ibunya yang bersikeras ingin diadakan perpisahan untuk sekolah-sekolah di Jawa Barat.

    Keinginan itu disampaikan remaja tersebut saat hadir bersama sang ibu dan warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang rumahnya dibongkar.

    Diketahui, beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggusur ratusan rumah yang dibangun di bantaran Kali Cikarang Bekasi Laut.

    Gadis remaja dan sang ibu termasuk salah satu warga yang rumahnya digusur karena dibangun di bantaran sungai.

    “Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan,” kata si gadis remaja yang baru lulus SMA, dalam video di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel yang tayang pada Sabtu (26/4/2025).

    Dedi lantas mengingatkan, selama ini sekolah selalu memungut biaya perpisahan kepada orang tua murid.

    Hal itu dinilai Dedi memberatkan sebab tak sedikit orang tua yang berutang untuk membayar kegiatan perpisahan atau study tour sekolah.

    Gadis remaja itu juga mengakui, pembayaran biaya perpisahan cukup membebani orang tuanya.

    Tetapi, ia bersikeras berpendapat perpisahan penting digelar sebab tak semua anak bisa merasakannya.

    “Ngerasain perpisahan, duit dari siapa?” tanya Dedi.

    “Orang tua,” jawab gadis remaja.

    “Membebani nggak?” tanya Dedi lagi.

    “Iya membebani, Pak. (Tapi) kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA,” sahut si gadis.

    Saat kembali ditanya berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar perpisahan ketika SMP, si gadis menyebut nominal Rp1 juta.

    Padahal, sang ibu yang duduk di sampingnya, mengaku hanya sebagai ibu rumah tangga.

    Sementara, sang ayah hanya bekerja menjual botol-botol kaca yang biasa digunakan untuk bensin eceran.

    “Waktu (SMP) itu (bayar sekitar Rp1 juta doang, Rp1,2 juta,” ungkap si gadis.

    “Ibuknya kerja apa? Ayahnya kerja apa?” tanya Dedi.

    “(Saya) ibu rumah tangga. (Ayahnya) wiraswasta, dagang. Dagang botol-botol (untuk) bensin (eceran)” jelas ibu si gadis.

    Meski penghasilannya tak berlebih, si ibu mengaku rela membayar untuk perpisahan agar sang anak memiliki  kenangan bersama teman-teman.

    Ia juga mengaku tak masalah keluar banyak uang untuk kegiatan perpisahan sekolah anak, alih-alih ditabung supaya bisa membeli rumah.

    “Ibu lebih setuju mana? Perpisahan tapi bayar, atau perpisahan dilarang, nggak ngeluarin duit?” tanya Dedi.

    “Kalau buat mental anak, setuju yang bayar. Kalau nggak ada kenangan, kan ini,” jawab si ibu.

    “Ibu rumah aja ga punya?” sindir Dedi.

    “Iya, tapi kalau demi anak saya sih nggak apa-apa, Pak,” kata si ibu.

    Mendengar jawaban itu, Dedi lantas menyindir keluarga si ibu yang masih tinggal di bantaran sungai hingga rumahnya berakhir digusur.

    Ia pun mempertanyakan mengapa si ibu yang masih tinggal di bantaran sungai, tak paham prioritas kehidupan.

    “Demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai, kenapa gaya hidup begini (selangit)?” sentil Dedi sembari membuat gestur tangan ke atas.

    “Ini kan harus diubah,” tegasnya.

    Diketahui, sejak resmi menjabat sebagai Gubernur Jabar setelah dilantik pada Kamis (20/2/2025), Dedi gencar menyuarakan larangan perpisahan maupun study tour bagi SMA/SMK di Jawa Barat.

    Ia menilai kegiatan tersebut membebani keuangan orang tua siswa.

    Bahkan, di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jabar, Dedi mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang ngotot melaksanakan study tour ke luar provinsi.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W)

  • Lisa Mariana beberkan tabiat asli Ridwan Kamil: Mengayomi semua wanita!

    Lisa Mariana beberkan tabiat asli Ridwan Kamil: Mengayomi semua wanita!

    GELORA.CO –  Kisruh Lisa Mariana dan Ridwan Kamil makin berlanjut usai keduanya tersandung isu skandal.

    Lisa Mariana pun kini berkeliling podcast dan mengungkapkan cerita hubungannya bersama Ridwan Kamil.

    Dirinya menjelaskan seperti apa kronologinya bisa dekat dengan Ridwan Kamil sampai berakhir hamil.

    Lisa mengaku jika ia mendapat beragam cacian kala mengungkapkan skandal ini ke publik.

    Menurutnya, dia bukan satu-satunya perempuan yang dikencani mantan Gubernur Jabar tersebut.

    “Fans fanatiknya si Pak RK ini kan kayaknya enggak terima, mungkin karena citranya baik, tapi kan banyak pacarnya dia juga yang speak up ke aku, ‘oh lu juga ini (menjalin hubungan dengan Ridwan Kami) ya?’,” ungkap Lisa Mariana di kanal YouTube dr Richard Lee.

    Ia mengungkap mulai dihubungi banyak wanita yang mengaku mantan kekasih RK sejak ia muncul ke publik.

    Eks model majalah dewasa ini membongkar tabiat asli RK, sembari menyindir, Lisa Mariana mengatakan jika RK adalah sosok yang baik pada perempuan.

    “Baik, baik, mengayomi. Mengayomi semua wanita (ketawa),” ungkap Lisa.

    Banyak teman perempuan dari Lisa yang dikencani Ridwan Kamil yang adalah teman satu profesinya.

    Tetapi berbeda dengan Lisa, mereka semua tidak speak up karna tidak merasa dihamili oleh RK.

    “Ih, benar, teman-teman model aku juga (dipacari Ridwan Kamil). Iya (Lisa bukan satu-satunya), kenapa aku berisik? Ya karena aku ada anak,” ungkapnya.

    Lisa menduga jika semua wanita simpanan tersebut masih berhubungan baik dengannya.

    Bahkan, Ayu Aulia yang ikut -ikutan masalah ini diduga menjadi teman kencan RK pada saat itu.

    “Selama ini yang DM-DM-an sama aku, setiap hari, juga itu mantannya Pak RK. Yang kemarin datang juga mantannya Pak RK, si AA (Ayu Aulia), dia yang kenalin kok (Lisa kepada Ridwan Kami). Kok tiba-tiba bisa jadi juru bicara,” tuturnya.***

  • Lexus Dedi Mulyadi Ganti Pelat Nomor, Pajaknya Jadi Lebih Murah

    Lexus Dedi Mulyadi Ganti Pelat Nomor, Pajaknya Jadi Lebih Murah

    Jakarta

    Pajak mobil Lexus Dedi Mulyadi yang sempat menunggak kini sudah dibereskan. Mobil Lexus LX600 yang sebelumnya terdaftar di Provinsi DKI Jakarta telah dimutasi ke Jawa Barat. Pajaknya jadi lebih murah.

    Lexus LX600 Dedi Mulyadi itu semula menggunakan pelat nomor B 2600 SME. Sebelumnya, masa pajak mobil dengan pelat nomor B 2600 SME itu telah habis. Mobil tersebut sampai kena denda pajak kendaraan bermotor (PKB) akibat keterlambatan pembayaran.

    Total pajak beserta denda yang perlu dibayarkan sebesar Rp 42.233.200, rinciannya sebagai berikut:

    PKB Pokok: Rp 40.404.000PKB Denda: Rp 1.616.200SWDKLLJ: Rp 143.000SWDKLLJ Denda: Rp 70.000

    Itu data pajak Lexus LX600 Dedi Mulyadi di Jakarta sebelum dimutasi ke Jawa Barat. Saat itu, pajak kendarannya mencapai Rp 40 jutaan.

    Namun kini, mobil tersebut sudah dimutasi ke Jawa Barat. Nominal pajaknya pun lebih murah ketimbang saat terdaftar di Jakarta. Di Jawa Barat, pajaknya kini Rp 35 jutaan. Berikut rincian pajaknya:

    PKB Pokok: Rp 21.298.100SWDKLLJ: Rp 143.000Opsen PKB Pokok: Rp 14.056.000Total: Rp 35.497.900

    Jakarta dan Jawa Barat memang menerapkan tarif pajak yang berbeda. Berdasarkan peraturannya, tarif pajak di Jakarta lebih tinggi ketimbang di Jawa Barat.

    Untuk diketahui, Lexus LX600 tersebut terdata sebagai kendaraan kepemilikan pertama. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak kendaraan kepemilikan pertama di Jakarta adalah sebesar 2 persen.

    Sementara itu, tarif pajak kendaraan di Jawa Barat lebih rendah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama di Jawa Barat ditetapkan sebesar 1,12 persen, ditambah opsen 66 persen dari PKB pokok. Jadi, total PKB pokok dan opsen PKB pokok di Jawa Barat totalnya sekitar 1,85 persen.

    Namun, Provinsi Jawa Barat punya kebijakan dengan memberikan angka koefisien diskon sehingga tarif pajak kendaraan ditambah opsen masih tetap sama seperti tarif pajak sebelum adanya opsen, yaitu sebesar 1,75% untuk kendaraan kepemilikan pertama.

    Kata Dedi Mulyadi soal Pajak Lexus

    Dedi rupanya punya alasan tersendiri kenapa pajak SUV mewah tersebut sempat tertunggak. Menurutnya, kala itu mobil masih berstatus kredit. Tak cuma itu, dia juga hendak melakukan mutasi ke Jawa Barat berkaitan dengan jabatannya menjadi Gubernur Jabar.

    “Kemarin sempat ramai nanyain pajak kendaraan yang saya miliki, hari ini tuh nomornya sudah Bandung dan tidak ada problem lagi dengan pajak,” kata Dedi dalam sebuah unggahan video.

    Dedi mengatakan memang ada sedikit permasalahan dengan pajak di Jakarta saat proses mutasi. Sebab, mobil tersebut belum lunas dan masih berada di bawah naungan leasing.

    “Kemarin ada problem dengan pajak di Jakarta, hari ini sudah kita bereskan seluruhnya dan sekarang nomornya sudah Bandung, sudah Jawa Barat,” lanjut Dedi.

    (rgr/mhg)

  • Sosok Cak Lontong, Komedian Kini Jadi Komisaris Ancol, Dulu Ketua Timses Pramono-Rano – Halaman all

    Sosok Cak Lontong, Komedian Kini Jadi Komisaris Ancol, Dulu Ketua Timses Pramono-Rano – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komedian Cak Lontong diangkat sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol.

    Pengangkatan Cak Lontong diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPTS) yang diselenggarakan baru-baru ini.

    Mengutip dari TribunJakarta.com, Cak Lontong sudah aktif menjabat komisaris Ancol Taman Impian dan diharapkan dapat memperkuat bisnis PT Pembangunan Jaya Ancol ke depannya.

    Sosok Cak Lontong

    SOSOK CAK LONTONG – Ketua Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, Lies Hartono alias Cak Lontong saat konferensi pers di Posko Pemenangan Pram-Doel di Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta, Minggu (8/12/2024). (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)

    Cak Lontong yang memiliki nama asli Lies Hartono lahir di Magetan, Jawa Timur pada 7 Oktober 1970.

    Sehingga saat ini, Cak Lontong berusia 54 tahun.

    Selain sebagai komedian, Cak Lontong juga dikenal sebagai seorang presenter.

    Cak Lontong diketahui lulusan Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

    Sebagai seorang komedian, ia juga dikenal dengan jargon ‘salam lemper’ sebagai kata pembuka sebelum melawak. 

    Ia kerap melontarkan lawakan lucu dengan menggunakan bahasa baku terstruktur.

    Kariernya sebagai pelawak dimulai saat bergabung dengan grup lawak Ludruk Cap Toegoe di Surabaya.

    Lambat laun kariernya mulai naik dan beberapa waktu yang lalu sempat dijuluki sebagai ‘Pelawak Istana’.

    Pasalnya, ia kerap diundang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di sejumlah acara. 

    Termasuk saat tasyakuran pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dengan Erina Gudono, di Puro Mangkunegaran pada Desember 2022 lalu. 

    Cak Lontong juga menjadi artis yang terang-terangan mendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

    Namun pada Pilpres 2024, Cak Lontong berpihak pada Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan mengampanyekan pasangan tersebut, meski akhirnya kalah.

    Kejutan lantas terjadi di Pilkada Jakarta 2024. Cak Lontong dipilih sebagai ketua tim pemenangan atau timses pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

    Bukan tanpa alasan, Pramono saat itu mengaku sengaja memilih Cak Lontong mengomandani tim pemenangannya agar kampanye Pilkada Jakarta 2024 berjalan dengan riang gembira, tetapi serius.

    “Ketua tim pemenangan yang pasti di luar dugaan semua yaitu Cak Lontong, karena kami ingin menyampaikan, tim ini adalah (kampanye) yang bergembira ria, tapi serius,” ucap Pramono di Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis (5/9/2024).

    Dikutip dari WartaKotalive.com, Pramono menegaskan keputusan itu tak dibuatnya secara tiba-tiba.

    Selama ini, ia dan Rano Karno sama-sama telah lama memiliki kedekatan dengan Cak Lontong.

    Pramono menilai, Cak Lontong bukan hanya dikenal sebagai sosok seniman yang lucu, tetapi juga cerdas.

    Ditambah, Cak Lontong sebenarnya sudah lama terlibat dalam politik praktis.

    “Cak Lontong ini seniman, kadang-kadang komedian lucunya setengah mati, sangat cerdas, jadi Cak Lontong terlibat di dalam politik praktis itu lama,” kata Pramono.

    Kerja keras Cak Lontong sebagai ketua timses Pramono-Rano pun akhirnya membuahkan hasil.

    Pasangan ini terpilih sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 dan menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta.

    Pramono-Rano mengalahkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Terkini, Cak Lontong ditunjuk sebagai komisaris Ancol bersama eks Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.

    “RUPS menyetujui pergantian anggota Dewan Komisaris untuk memperkuat pengawasan dan strategi bisnis ke depan,” ucap Humas Ancol Taman Impian, Daniel Windriatmoko dalam keterangan persnya, Sabtu (26/4/2025).

    Selain Cak Lontong dan Sutiyoso, Ancol mengangkat eks Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen.

    Sementara di jajaran direksi, nama-namanya adalah Direktur Utama Winarto, serta tiga Direktur lainnya yakni Cahyo Satriyo Prakoso, Daniel Nainggolan, dan Eddy Prastiyo.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Hasil RUPST: Cak Lontong dan Sutiyoso Jadi Komisaris Ancol Taman Impian  dan WartaKotalive.com dengan judul Alasan Cak Lontong Dipilih Jadi Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano Karno di Pilkada Jakarta

    (Tribunnews.com/Sri Juliati/Milani Resti) (TribunJakarta.com/Gerald Leonardo Agustino) (WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)