Xcloud.id

Tag: Ridwan Kamil

  • Dedi Mulyadi Mau Jadikan Vasektomi Syarat Terima Bansos, Komnas HAM: Langgar Hak Privasi

    Dedi Mulyadi Mau Jadikan Vasektomi Syarat Terima Bansos, Komnas HAM: Langgar Hak Privasi

    GELORA.CO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan menjadikan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial (bansos) bisa melanggar hak privasi.

    Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigito mengatakan, vasektomi adalah bentuk pelanggaran hak privasi jika dilakukan secara paksa, terlebih oleh otoritas pemerintahan.

    “Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain gitu,” ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

    Atnike menjelaskan, jangankan untuk syarat penerima bantuan sosial.

    Penghukuman pelanggar pidana pun tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman yang bersifat melanggar hak privasi.

    “Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu tuh sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi,” ucapnya.

    “Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial atau itu otoritas tubuh ya. Pemaksaan KB aja itu kan pelanggaran HAM,” ujarnya lagi.

    Diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan bansos dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).

    Acara itu dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.

    Hal itu mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak,” ucap Dedi.

    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun,” lanjutnya.

    “Akhirnya, saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata, sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Dedi.

  • Siswa yang Dikirim ke Barak Militer Sudah Izin Orang Tua, Dedi Mulyadi: Orang Tua Tak Mampu Mendidik – Halaman all

    Siswa yang Dikirim ke Barak Militer Sudah Izin Orang Tua, Dedi Mulyadi: Orang Tua Tak Mampu Mendidik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan siswa-siswa nakal yang dikirim ke barak militer sudah mendapatkan izin dari orang tua.

    Pasalnya mereka yang didaftarkan program pembinaan di barak militer adalah siswa yang kenakalannya sudah mengarah pada tindakan kriminal.

    Selain itu mayoritas orang tua para siswa nakal ini sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik.

    “Kriteria itu adalah anak-anak yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik,” kata Dedi dilansir tayangan Indonesia Update Kompas TV, Jumat (2/5/2025).

    Dedi menekankan, jika orang tua siswa tidak mengizinkan, maka pihaknya tak akan menerima siswa tersebut ikut program pembinaan ini.

    “Artinya bahwa yang diserahkan adalah siswa yang oleh orang tuanya tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik.”

    “Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima,” tegas Dedi.

    Lebih lanjut Dedi buka suara terkait biaya operasional pembinaan siswa di barak militer ini.

    Sebagai Gubernur Jabar, Dedi mengaku ia ikut mendukung biaya operasional program ini.

    Selain itu, ada juga Bupati Purwakarta yang ikut mendukung biaya operasionalnya.

    “Ya sementara ini saya support dari bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support.”

    “Tetapi mungkin dalam perubahan anggaran nanti dimasukkan dalam sistem. Kan yang penting jalan dulu,” imbuh Dedi.

    Janji Disdik Jabar

    Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar), Deden Saepul Hidayat, memastikan program pembinaan di barak militer siap dilaksanakan mulai hari ini, Jumat (2/5/2025).

    Nantinya program pendidikan pembinaan di barak militer ini akan diikuti oleh siswa SMA, SMK, dan sederajat yang dianggap bermasalah atau nakal.

    Terkait program sekolah formal siswa, Deden memastikan nantinya tetap ada pendampingan dari sekolah masing-masing dan Disdik Jabar.

    “Ini untuk memastikan bahwa para siswa tidak tertinggal dalam hal materi pelajaran di sekolahnya,” kata Deden Saepul Hidayat saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (1/5/2025).

    Tak hanya itu, Deden juga menegaskan, selama mengikuti pembinaan di barak militer, siswa tetap belajar materi pelajaran sekolah.

    Disdik Jabar juga akan memastikan kurikulum sekolah serta kurikulum pendidikan militer bisa berjalan secara kolaboratif.

    Akan ada juga indikator yang ditetapkan untuk menilai apakah siswa bermasalah ini sudah benar-benar berubah perilakunya atau belum.

    Jika sudah bisa berubah perilakunya, maka siswa bisa dinyatakan siap dikembalikan ke orang tua.

    “Kurikulum pendidikan militer yang disiapkan oleh TNI akan membantu memperkuat karakter dan jiwa bela negara para siswa yang mengikuti program tersebut.”

    “Kurikulumnya kolaborasi antara kurikulum sekolah dan kurikulum bela negara yang disiapkan TNI, bahkan ada indikator yang ditetapkan ketika siswa ini dinyatakan sudah berubah, sehingga siap dikembalikan ke orang tua,” jelas Deden.

    Deden juga menjelaskan, kurikulum yang disiapkan TNI dalam program itu bertujuan untuk memperkuat karakter dan jiwa bela negara para siswa, sehingga berubah menjadi lebih baik.

    Ia pun berharap program pendidikan militer bagi siswa bermasalah itu menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kenakalan remaja di Jabar, sehingga meminta dukungan dari seluruh elemen.

    “Dukungan dari semua elemen ini sangat dibutuhkan untuk mengontrol anak-anak yang telah mengikuti program tersebut, sehingga tidak kembali bermasalah,” tutur Deden.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Nina Yuniar)

  • KPK Bakal Cek Berkala Mobil Mercedes Benz 280 SL Ridwan Kamil yang Disita

    KPK Bakal Cek Berkala Mobil Mercedes Benz 280 SL Ridwan Kamil yang Disita

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan sedan Mercedes-Benz 280 SL yang diduga milik eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih berada di bengkel. Pengecekan secara berkala akan dilakukan sebagai bentuk pengawasan.

    Adapun kendaraan klasik ini disita berkaitan dengan dugaan korupsi penempatan iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR) periode 2021-2023. Penyidik juga melakukan upaya paksa serupa terhadap motor Royal Enfield Classic 500 Limited Edition berkelir hitam.

    “Dari kita punya (bagian, red) pengelolaan barang bukti mungkin secara berkala akan mengecek kendaraan tersebut sampai sejauh mana kondisinya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 2 Mei.

    Pengecekan ini, sambung Tessa, untuk memastikan kondisi sedan klasik tersebut untuk dibawa ke Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (Rupbasan) KPK di daerah Cawang, Jakarta Timur. Sebab, mobil tersebut sedang diperbaiki.

    “Tentunya kalau seandainya kendaraan itu sudah layak dan bisa digeser ke Rupbasan pasti akan digeser ke Rupbasan,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menyita bukti terkait kasus korupsi penempatan iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR) periode 2021-2023. Di antaranya adalah deposito senilai Rp70 miliar hingga kendaraan.

    “Kami juga menyita sejumlah uang, tapi dalam bentuk deposito kurang lebih Rp70 miliar kemudian ada beberapa kendaraan roda dua maupun roda empat,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Maret 2025.

     

    Dalam kasus ini sudah ada lima tersangka yang ditetapkan. Mereka adalah eks Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi; Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto; Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan; Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik; dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

    Surat perintah penyidikan (sprindik) kasus ini dikeluarkan pada 27 Februari 2025. Perbuatan lima tersangka itu diduga telah membuat negara merugi hingga Rp222 miliar.

    Saat ini, penahanan belum dilakukan terhadap lima tersangka. Namun, mereka sudah dicegah berpergian ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

     

  • Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mengizinkan pelaksanaan wisuda sekolah di wilayahnya, meskipun pemerintah pusat memperbolehkannya.

    Ia menyatakan keputusan itu diambil demi kesejahteraan warganya, terutama kalangan orang tua yang kerap terbebani biaya tambahan dari kegiatan seremonial tersebut.

    “Saya tidak akan mendengar siapa pun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar,” kata Dedi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (2/5/2025).

    Menurut Dedi, dirinya lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Barat karena kerap turun langsung ke lapangan. Ia menilai tradisi wisuda sekolah, meski bersifat simbolik, justru menimbulkan tekanan finansial bagi banyak keluarga.

    “Anaknya nangis. Anaknya ngambek. Anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan. Sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani pinjam Bank Emok. Pinjam bank keliling. Pinjam pinjol. Angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat,” paparnya.

    Dedi juga menyoroti bagaimana pengeluaran rumah tangga di Jawa Barat banyak dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan yang tidak esensial, seperti study tour atau outing class, di samping cicilan kendaraan.
    “Orang Jawa Barat itu per RT sudah ada kumpulan 10 orang. Itu pengeluaran rentenir. Dan rata-rata dipakai biaya sekolah, study tour, outing kelas, kredit motor,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan pandangan yang berbeda. Ia menilai wisuda sekolah tetap boleh dilakukan selama tidak memberatkan orang tua dan mendapat persetujuan bersama.

  • Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat… Bandung 2 Mei 2025

    Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat… Bandung 2 Mei 2025

    Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat…
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Majelis Ulama Indonesia
    (MUI) Provinsi
    Jawa Barat
    menanggapi soal sterilisasi terhadap pria atau
    vasektomi
    tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam karena dianggap sebagai tindakan pemandulan permanen.
    “Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” kata Ketua MUI Jawa Barat, KH Rahmat Syafei, seperti dikutip dari
    Antara
    , Jumat (2/5/2025).
    Rahmat mengatakan, vasektomi dimungkinkan apabila ada kondisi-kondisi tertentu, seperti untuk menghindari risiko kesehatan yang serius dan tidak menyebabkan kemandulan permanen.
    “Boleh dilakukan kalau tujuannya tidak menyalahi syariat seperti kesehatan, tidak menyebabkan kemandulan permanen, ada jaminan fungsi reproduksi seperti semula apabila diinginkan, tidak menimbulkan bahaya atau mudharat pada yang bersangkutan,” ucapnya.
    Diketahui,
    KB
    vasektomi ini menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    melontarkan rencana untuk menjadikan KB pada pria sebagai syarat satu keluarga untuk menerima bermacam bantuan, mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial lainnya.
    Menurut Rahmat, persyaratan KB untuk penerimaan bansos atau berbagai insentif boleh-boleh saja untuk dilakukan, tetapi dia mengingatkan ada persyaratan yang harus dilalui, khususnya untuk vasektomi.
    “Kalau untuk insentif tidak apa-apa, tetapi yang penting tadi vasektominya (ada) kedudukan persyaratan untuk dibolehkan, itu yang harus disesuaikan,” tuturnya.
    Diketahui,
    Gubernur Jabar
    Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan bansos, dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).
    Acara itu dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
    Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.
    Hal itu mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.
    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak,” ucap Dedi.
    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun,” lanjutnya.
    “Akhirnya, saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata, sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Dedi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin ‘Heboh’: Diancam Hercules hingga Dinilai Berpotensi Langgar HAM – Halaman all

    3 Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin ‘Heboh’: Diancam Hercules hingga Dinilai Berpotensi Langgar HAM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Tiga kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai pro-kontra hingga ramai dibicarakan.

    Tiga kebijakan itu adalah pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme, berencana menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos), dan pendidikan militer untuk anak-anak bermasalah.

    Sejumlah pihak pun menyoroti kebijakan-kebijakan Dedi tersebut.

    Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini tiga kebijakan Dedi yang membuat heboh hingga menjadi sorotan:

    1. Pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme

    Kebijakan Dedi Mulyadi membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme di Jabar, berbuntut ancaman dari Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal.

    Hercules menilai kebijakan tersebut menunjukkan Dedi seolah lupa jasa ormas yang mendukungnya maju sebagai Gubernur Jabar.

    Karena hal itu, Hercules mengancam akan menggeruduk Gedung Sate bersama puluhan ribu anggota ormas.

    “KDM berlebihan (membentuk Satgas). Jadi Gubernur didukung oleh kami (ormas)” kata Hercules dalam tayangan YouTube Unlocked, Rabu (30/4/2025).

    “Jika mencari masalah, kami akan datang. Pulouhan ribu personel (ormas) siap ke Gedung Sate,” tegasnya.

    Hercules menilai, alih-alih membentuk Satgas, Dedi seharusnya mengajak ormas di Jabar untuk mendukung programnya.

    “Seharusnya bilang, mari mendukung program-program saya (sebagai) Gubernur, dukung saya,” pungkas Hercules.

    Menanggapi ancaman Hercules, Dedi memilih untuk tidak berkomentar.

    “Saya tidak akan mendengarkan,” ucap Dedi.

    Diketahui, ancaman itu datang setelah Dedi mengatakan Satgas Pemberantasan Premanisme akan berfokus terhadap premanisme jalanan, pasar, dan industri.

    Tujuan dibentuknya Satgas adalah untuk melindungi masyarakat dari aksi premanisme yang mengintimidasi dan merugikan ekonomi.

    “Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi pada akhir Maret 2025.

    Dedi menjelaskan, sektor industri menjadi salah satu yang paling terdampak aksi premanisme, seperti pungli, baik kepada pengusaha maupun pekerja, serta gangguan operasional dan distribusi barang.

    “Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” jelas Dedi.

    Dedi Mulyadi meminta Satgas bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tidak tebang pilih, namun tetap humanis.

    “Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” pesannya.

    2. Kebijakan Vasektomi Dianggap Tak Beretika

    Baru-baru ini, Dedi Mulyadi melontarkan wacana kontrasepsi atau KB vasektomi sebagai syarat penerima bansos pemerintah.

    Ia menjelaskan, apabila diterapkan, vasektomi diharapkan bisa menurunkan angka kelahiran dan kemiskinan di Jabar.

    Sebab, kata dia, selama ini keluarga tak mampu cenderung memiliki banyak anak.

    Dedi juga menjanjikan insentif sebesar Rp500 ribu bagi peserta vasektomi nanti.

    “Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” kata Dedi, Selasa (29/4/2025), dilansir TribunJabar.id.

    Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi, menilai wacana tersebut tak beretika.

    Sebab, kata dia, wacana kebijakan vasektomi berisiko melanggar hak asasi manusia (HAM).

    Ia juga beranggapan wacana tersebut terkesan memaksa dengan adanya “iming-iming” insentif sebesar Rp500 ribu.

    “Tidak ada etika kebijakan, tapi boleh saja itu rasional, namun tidak ada etiknya, apalagi dengan kultur kita di Indonesia.”

    “Terus yang siap dikasih uang Rp 500 ribu, saya pikir (seolah-olah) ada pemaksaan, itu melanggar hak asasi manusia ya,” urai Yogi kepada TribunJabar.id, Rabu.

    Lebih lanjut, Yogi menyebut prosedur vasektomi tak bisa sembarangan diterapkan.

    Ia berpendapat harus dibuat kontrak lebih dulu untuk menjamin kesehatan dan keselamatan peserta vasektomi.

    Karena itu, Yogi pun meminta Dedi untuk mengkaji lebih dulu wacana vasektomi sebelum menerapkannya.

    “Prosedur ini kan gak bisa seenaknya saja, karena kalau nanti terjadi kesalahan hanya dapat uang Rp 500 ribu dan gak ada asuransinya.”

    “Harus ada prosedur kontrak dulu, jadi kebijakannya buat saya tidak beretika, kalau tepat ya tepat saja untuk mengendalikan penduduk,” jelasnya.

    “Nah jadi saya pikir Kang Dedi harus meninjau ulang lah kebijakan ini, karena dalam kebijakan itu ada etika ya, dan etika itu harus dijaga dan diperhatikan jangan sampai ada masalah,” imbuh Yogi.

    3. Pendidikan Militer Berpotensi Melanggar HAM

    Amnesty International Indonesia menyoroti soal HAM terkait kebijakan pendidikan militer bagi anak-anak bermasalah yang sudah mulai diujicobakan Kamis (1/5/2025) di Purwakarta..

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kebijakan Dedi itu berpotensi melanggar HAM.

    Ia juga menilai penanganan anak-anak bermasalah menggunakan cara militer, adalah tidak tepat.

    Sebab, kata Usman, militer sering melibatkan disiplin keras dan hukuman fisik yang tak sesuai untuk anak-anak.

    Menurutnya, anak-anak justru membutuhkan pendekatan yang mendukung perkembangan emosi, sosial, dan kognitif mereka.

    “Pendekatan itu membawa potensi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi anak.”

    “Pembinaan dengan cara militer dapat berpotensi melanggar hak-hak anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, serta hak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung,” urai Usman saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu.

    “Pengalaman kekerasan atau disiplin keras dapat menyebabkan trauma dan memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosi anak.”

    “Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak,” lanjutnya.

    Usman pun meminta Dedi sebagai Gubernur Jabar, agar berpikir lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah.

    Ia berpendapat masih banyak alternatif yang lebih mendukung untuk menangani anak-anak bermasalah.

    Misalnya, melibatkan kerja sama dengan tenaga profesional, seperti psikolog dan guru, yang berbasis HAM.

    “Ada banyak tokoh pemuda di Indonesia termasuk di Jawa Barat yang memiliki kreatifitas tinggi untuk membantu anak-anak,” pungkas dia.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Pengamat Unpad Kritisi Dedi Mulyadi Soal Wacana Vasektomi, Kebijakannya Dinilai Tak Beretika

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Endra Kurniawan/Gita Irawan, TribunJabar.id/Seli Andina/Hilman Kamaludin)

  • Menelisik Akar Masalah ‘Hubungan Panas’ Dedi Mulyadi dan GRIB Jaya, Hercules Sampai Dibuat Geram – Halaman all

    Menelisik Akar Masalah ‘Hubungan Panas’ Dedi Mulyadi dan GRIB Jaya, Hercules Sampai Dibuat Geram – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hubungan antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, sedang memanas.

    Semua bermula saat Dedi Mulyadi membuat gebrakan baru dengan membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme.

    Langkah tersebut mendapatkan kritikan pedas dari Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander.

    Terbaru, Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules, ikut merasa geram dengan sikap Dedi Muladi.

    Ia mengancam akan menggeruduk Gedung Sate dengan mengerahkan 50.000 anggotanya.

    Berikut selengkapnya akar masalah hubungan panas antara Dedi Mulyadi dengan GRIB Jaya, dirangkum Tribunnews.com, Kamis (1/5/2025):

    Berawal dari Satgas Pemberantasan Premanisme

    Semua bermula saat Dedi Mulyadi menginstruksikan pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme di 27 daerah di Jawa Barat pada Kamis (27/3/2025) lalu.

    Satgas dibentuk untuk melindungi masyarakat dari berbagai aksi premanisme yang mengintimidasi dan merugikan ekonomi. Beberapa area yang jadi fokus satgas adalah premanisme jalanan, pasar, dan industri.

    “Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari jabarprov.go.id.

    Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, sektor industri menjadi salah satu yang paling terdampak aksi premanisme, seperti pungli, baik kepada pengusaha maupun pekerja, serta gangguan operasional dan distribusi barang.

    “Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar dia.

    Dedi Mulyadi meminta Satgas bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tidak tebang pilih, namun tetap humanis.

    “Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” pesannya.

    Berbuntut tantangan

    Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander, menanggapi pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme.

    Gabryel pada dasarnya mendukung langkah untuk memberantas aksi premanisme.

    Meskipun demikian, baginya paling penting dari tugas Dedi Mulyadi adalah memberantas preman di dalam birokrasi terlebih dahulu.

    “Birokrat ini enggak semuanya benar. Bupati, gubernur enggak semuanya benar. Jadi jangan seakan-akan hari ini oknum preman itu adanya cuma di ormas.”

    “Kalau hari ini saya bicara di kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat memang enggak ada premannya?”

    “Ya ada cuma mereka lebih elit premannya berdasi, tapi lebih sadis iya ya kan yang mereka makan itu uang rakyat,” tegas Gabryel, dikutip dari kanal YouTube Titik Temu.

    Gabryel juga menyoroti langkah pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme adalah latah.

    Ia menilai pernyataan-pernyataan Dedi Mulyadi yang menyudutkan ormas.

    “Jujur saya mendukung program, tapi jangan tendensius. Jangan kalau sudah bicara premanisme bicara kejahatan kenapa sih matanya harus tertuju pada ormas?”

    “Kami ormas ini warga negara punya hak ya kan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan masa depan dan kesejahteraan.”

    “Kami sama kami masyarakat Indonesia punya hak yang sama jadi tolonglah Gubernur Jawa Barat jangan tendensius,” tutur Gabryel

    Dalam pertanyaan, Gabryel secara terang-terangan menantang Dedi Mulyadi berdebat terkait ormas dan premanisme.

    Ia berharap masyarakat dapat tercerahkan dan tidak mengecap semua anggota ormas adalah preman.

    “Saya sampaikan di sini saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ayo kita ngobrol, jangan supaya jangan masyarakat itu menstigma (negatif) ormas,” tandasnya.

    Dedi Mulyadi sudah minta maaf

    DEDI MULYADI MURKA – Foto tangkapan laya Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Kamis, (17/4/2025). (Tangkapan Layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Dedi Mulyadi pada pertengahan April 2025 lalu, sudah secara terbuka mengakui pernyataannya terkait ormas dan premanisme adalah salah.

    Ia mengaku telah membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat.

    “Untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf, apabila setiap hari saya membuat kegaduhan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang tentunya banyak yang tidak menyukainya,” kata dia, dikutip dari TribunJabar.id.

    Dedi Mulyadi dalam kesempatannya juga menegaskan dirinya bukanlah orang anti kritik.

    Ia menerima masukan dari berbagai kalangan. Baginya, kritik adalah hal yang baik.

    “Banyak yang mereka secara terbuka melakukan otokritik.”

    “Dan saya menerima autokritik itu dengan baik, karena sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan,” ujarnya.

    Hercules ikut dibuat geram

    Meskipun sudah meminta maaf, ormas GRIB masih dibuat geram dengan sikap Dedi Mulyadi.

    Terbaru, Ketua Umum GRIB, Hercules, memberikan ancaman kepada orang nomor satu di Jabar itu.

    Hercules mengatakan, seharusnya Dedi Mulyadi menghargai jasa ormas tersebut, bukan malah menciptakan konflik baru.

    Hercules pun menyarankan agar Dedi merangkul ormas untuk membangun sinergi positif demi kepentingan masyarakat Jawa Barat.

    “Semua (ormas,-red) dukung. KDM (Kang Dedi Mulyadi) berlebihan. Jadi gubernur didukung oleh kami,” ujar Hercules tegas, dikutip dari YouTube Unlocked yang tayang pada Rabu (30/4/2025).

    “Seharusnya bilang: Mari mendukung program-program saya gubernur, dukung saya,” kata Hercules, menyindir sikap Dedi.

    Hercules lantas mengingatkan agar Dedi Mulyadi tidak mencari masalah dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya berada di barisan pendukungnya.

    Jika Dedi Mulyadi masih tetap bersikap seolah tak membutuhkan ormas, Hercules pun mengancam akan mengerahkan puluhan ribu personel untuk mendatangi Gedung Sate, kantor pemerintahan Jawa Barat.

    “Jika mencari masalah, kami akan datang. Puluhan ribu personel (ormas,-red) siap ke Gedung Sate,” ucapnya.

    HERCULES TEMUI JOKOWI – Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal saat ditemui di kediaman Joko Widodo di Solo, Selasa (15/4/2025). Hercules meyakini ijazah Jokowi benar-benar asli. Sebab, selama menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI ijazah tidak pernah bermasalah. (Tribun Solo/Ahmad Syarifudin)

    Dedi Mulyadi tak gentar

    Dedi Mulyadi menanggapi santai terkait ancaman yang dilayangkan kepadanya.

    “Saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun. Kalau itu mengganggu kinerja saya,” tegasnya, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV.

    “Saya akan mendengarkan kritik siapapun kalau itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat,” lanjutnya.

    Dedi Mulyadi juga menegaskan, tugasnya adalah menjaga iklim investasi di wilayahnya.

    Ia ingin juga memastikan masyarakat Jabar bisa bekerja dengan baik tanpa mendapat gangguan dari ormas.

    “Tugas saya itu,” tegasnya.

    (Tribunnews.com/Endra/Rifqah)(TribunJabar.id/Hilda Rubiah)

  • KPK Sita Mobil Mercy Milik Ridwan Kamil, Tak Terdaftar di LHKPN

    KPK Sita Mobil Mercy Milik Ridwan Kamil, Tak Terdaftar di LHKPN

    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita mobil Mercedes-Benz milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. 

    Kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.

    “Informasi terakhir, mereknya Mercy atau Mercedes,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK.

    Sayangnya, pihak KPK enggan merinci jenis Mercedes-Benz yang disita tersebut. 
     

     

    Tak tercatat di LHKPN

    Mobil Mercy yang disita tersebut diketahui tidak tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik RK.

    “Tidak (tercatat LHKPN),” terang Tessa.

    Menurut Tessa, kendaraan itu belum dibawa ke Jakarta karena masih berada di bengkel untuk diperbaiki. “Masih ada di bengkel,” ujar Tessa.

    Sebelumnya, KPK juga telah menyita satu unit motor Royal Enfield berjenis Royal Enfield Classic 500 Limited Edition berwarna hitam yang juga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank BJB. 

    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita mobil Mercedes-Benz milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. 
     
    Kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.
     
    “Informasi terakhir, mereknya Mercy atau Mercedes,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK.

    Sayangnya, pihak KPK enggan merinci jenis Mercedes-Benz yang disita tersebut. 
     

     

    Tak tercatat di LHKPN

    Mobil Mercy yang disita tersebut diketahui tidak tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik RK.
     
    “Tidak (tercatat LHKPN),” terang Tessa.
     
    Menurut Tessa, kendaraan itu belum dibawa ke Jakarta karena masih berada di bengkel untuk diperbaiki. “Masih ada di bengkel,” ujar Tessa.
     
    Sebelumnya, KPK juga telah menyita satu unit motor Royal Enfield berjenis Royal Enfield Classic 500 Limited Edition berwarna hitam yang juga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank BJB. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Wacana Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Syarat Penerima Bansos Dinilai Tak Beretika – Halaman all

    Wacana Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Syarat Penerima Bansos Dinilai Tak Beretika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad), Yogi Suprayogi mengkritisi wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait KB vasektomi jadi syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).

    Yogi menilai, kebijakan tersebut tidak beretika.

    Ia bahkan menyebut, kebijakan itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

    “Tidak ada etika kebijakan, tapi boleh saja itu rasional, namun tidak ada etikanya. Apalagi dengan kultur kita Indonesia,” katanya saat dihubungi TribunJabar.id, Rabu (30/4/2025).

    Dedi Mulyadi mewacanakan akan memberikan intensif Rp500 ribu bagi suami yang siap melakukan KB vasektomi.

    Menurut orang nomor satu di Jawa Barat itu, kebijakan ini sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengendalikan jumlah penduduk di Jawa Barat.

    Namun, menurut Yogi, dengan iming-iming insentif itu seolah ada pemaksaan untuk para suami melakukan KB vasektomi.

    “Terus yang siap dikasih uang Rp500 ribu, saya pikir (seolah-olah) ada pemaksaan, itu melanggar hak asasi manusia ya,” ungkapnya.

    Diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma dari buah zakar.

    Dengan demikian, air mani tak akan mengandung sperma, sehingga kehamilan dapat dicegah.

    Yogi mengatakan, prosedur melakukan vasektomi tidak bisa dilakukan sembarangan.

    Karena, lanjut dia, jika terjadi kesalahan prosedural, tidak ada jaminan bagi suami yang menjalani vasektomi.

    “Prosedur ini kan gak bisa seenaknya saja, karena kalau nanti terjadi kesalahan hanya dapat uang Rp500 ribu dan gak ada asuransinya.”

    “Harus ada prosedur kontrak dulu, jadi kebijakannya buat saya tidak beretika, kalau tepat ya tepat saja untuk mengendalikan penduduk,” terangnya.

    Yogi pun meminta agar Dedi Mulyadi mengkaji ulang untuk menerapkan kebijakan vasektomi tersebut.

    Ia juga menyarankan untuk dilakukan koordinasi dengan kedokteran, apakah memungkinkan atau tidak untuk menerapkan kebijakan ini.

    “Nah saya pikir Kang Dedi harus meninjau ulang lah kebijakan ini, karena dalam kebijakan itu ada etika ya.”

    “Dan etika itu harus dijaga dan diperhatikan jangan sampai ada masalah,” tandasnya.

    Yogi menambahkan, terkait kebijakan tersebut, jangan sampai terjadi kontra produktif terhadap pertumbuhan penduduk.

    Sebab, menurutnya, masih ada cara lain yang bisa digunakan untuk mengendalikan jumlah penduduk dan menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.

    “Kalau kontrasepsi yang lain itu masih memungkinkan, tetapi vasektomi ini aneh, tidak jelas.”

    “Apalagi jumlah penduduk di Jabar belum menjadi ancaman, contohnya kalau gak salah di Depok sudah mulai berkurang,” terangnya.

    Mulanya, wacana ini disampaikan Dedi Mulyadi menyoroti banyaknya keluarga tak mampu yang memiliki banyak anak.

    Dedi Mulyadi tak ingin bantuan dari pemerintah hanya mengalir untuk keluarga yang sama dalam jangka waktu lama.

    “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga.”

    “Yang dapat beasiswa keluarga dia, yang kelahirannya dijamin keluarga dia, yang dapat bantuan perumahan keluarga dia, yang dapat bantuan pangan non-tunai keluarga dia. Nanti uang numpuk di satu keluarga,” urai Dedi, dilansir YouTube KompasTV, Rabu (30/4/2025).

    Ia juga menyinggung bantuan biaya melahirkan bagi ibu dari keluarga tak mampu yang kini naik kelas dengan proses caesar, menelan biaya hingga Rp25 juta.

    Atas hal itu, Dedi mengimbau kepada keluarga tak mampu untuk berhenti memiliki anak jika tak bisa menafkahi.

    GUBERNUR JABAR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Ia mengatakan siswa sering tawuran hingga main game Mobile Legend bakal dibina TNI. Dedi Mulyadi mewacanakan KB vasektomi jadi syarat penerima bansos. (Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra)

    “Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi,” terangnya.

    Ia lantas mewacanakan vasektomi bagi penerima bansos.

    Dedi Mulyadi berharap, dengan kebijakan vasektomi, angka kelahiran dan kemiskinan di Jabar bisa turun.

    “Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun.”

    “Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” jelasnya.

    Wacana ini juga diiringi janji pemberian intensif terhadap suami yang bersedia melakukan vasektomi.

    Dedi Mulyadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal memberi Rp500 ribu bagi suami yang bersedia melakukan vasektomi.

    Sementara, bagi desa-desa yang berhasil melaksanakan program KB, juga akan mendapat penghargaan.

    Dedi Mulyadi menyebut, insentif itu berupa hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Pengamat Unpad Kritisi Dedi Mulyadi Soal Wacana Vasektomi, Kebijakannya Dinilai Tak Beretika

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Hilman Kamaludin)

  • Harta Kekayaan Rudi Mas’ud, Gubernur Kaltim Sebut Dedi Mulyadi Gubernur Konten

    Harta Kekayaan Rudi Mas’ud, Gubernur Kaltim Sebut Dedi Mulyadi Gubernur Konten

    PIKIRAN RAKYAT – Rudi Mas’ud, Gubernur Kaltim, menjuluki Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Konten, simak harta kekayaan pemimpin tertinggi Provinsi Kalimantan Timur tersebut. Hal itu disampaikan Rudi di Rapat Komisi II DPR pada Selasa, 29 April 2025.

    Diketahui Rudi baru menjabat gubernur sejak 20 Februari 2025. Sebelumnya, ia menjadi Anggota DPR periode 2019-2024 dapil Kalimantan Timur. Saat itu, ia menjadi anggota dewan Komisi VII bidang energi, riset, dan teknologi.

    Gubernur Kaltim sebut Dedi Mulyadi Gubernur Konten

    Gubernur Kaltim Rudi Masud menyampaikan julukannya untuk Gubernur Jabar saat dipersilakan bicara oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Rudi mengucapkan hal itu setelah mengucapkan salam kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, pejabat eselon I Kemendagri, dan kepala daerah lain.

    “Terima kasih banyak Bu Wamen dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, Gubernur Konten, mantap nih Kang Dedi. Dan seluruh pejabat eselon I Kemendagri yang hadir, bupati, wali kota via Zoom,” ujarnya sambil tersenyum.

    Julukan itu ditanggapi Dedi Mulyadi dengan menyebut belanja iklan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi menurun. Konten yang dibuatnya membuat pemprov hemat anggaran dari yang sebelumnya Rp50 miliar. Salah satu konten yang sedang disorot adalah dialog dengan remaja yang kecewa rumahnya dibongkar, remaja itu juga menuntut kegiatan perpisahan di sekolah tetap digelar meski dinilai memberatkan orang tua siswa.

    “Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar tetapi viral terus,” ujar pria yang akrab disapa KDM tersebut disambut tepuk tangan.

    Harta kekayaan Gubernur Kaltim

    Rudi Masud yang merupakan Gubernur Kaltim terakhir kali lapor harta kekayaan pada 29 Maret 2023. Berikut rinciannya menurut laman e-LHKPN KPK:

    Tanah dan bangunan di Kab/Kota Kota Samarinda seluas 170 m2/170 m2, hasil sendiri Rp3.000.000.000 Tanah dan bangunan di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan seluas 200 m2/50 m2, hasil sendiri Rp250.500.000 Tanah dan bangunan di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan seluas 685 m2/590 m2, hasil sendiri Rp6.200.000.000 Tanah dan bangunan di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan seluas 720 m2/590 m2, hasil sendiri Rp15.000.000.000
    Tanah di Kab/Kota Kota Penajam Paser Utara seluas 100000 m2, lainnya Rp2.050.000.000

    Total tanah dan bangunan: Rp26.500.500.000

    Daftar kendaraan milik Gubernur Kaltim Mobil Honda Freed keluaran tahun 2008, hasil sendiri Rp125 juta Mobil Honda CRV keluaran 2010, hasil sendiri Rp125 juta Mobil Suzuki X-Over keluaran 2007, hasil sendiri Rp75 juta

    Total kendaraan: Rp325.000.000

    Daftar harta lainnya milik Gubernur Kaltim Harta Bergerak Lainnya: Rp450.000.000 Kas dan Setara Kas: Rp28.723.263.772 Harta Lainnya: Rp265.000.000.000 Utang: Rp137.694.480.000

    Total harta kekayaan: Rp183.304.283.772

    Demikian harta kekayaan Gubernur Kaltim Rudi Masud. Pemimpin tertinggi Provinsi Kalimantan Timur ini menyebut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Konten.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News