Tag: Ridwan Kamil

Abaikan Larangan Dedi Mulyadi, Pelajar di Kota Depok Nekat Berangkat ke Sekolah Pakai Sepeda Motor – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Masih banyak pelajar di Kota Depok, Jawa Barat, yang berangkat sekolah mengendarai sepeda motor.

Padahal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah melarang pelajar mengendarai sepeda motor dan membawa handphone ke sekolah per 2 Mei 2025.

Berdasarkan pantauan TribunnewsDepok.com pada Selasa (6/5/2025), di Jalan Raya Bogor-Jakarta, seorang pelajar perempuan terlihat mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm.

Seorang pelajar pengguna sepeda motor, AH (15), mengaku menggunakan sepeda motor ke sekolah untuk mempercepat waktu.

Meski belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), ia tetap nekat mengendarai sepeda motor ke sekolah.

Kemudian, terkait larangan Dedi Mulyadi, ia menilai hanya diperuntukkan bagi siswa yang rumahnya dekat.

“Alasan pakai motor karena membantu kita lebih cepat ke sekolah,” ungkap AH, Selasa.

Bus Sekolah untuk Pelajar di Depok

Dedi Mulyadi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 43/PK.03.04/KESRA yang secara khusus ditujukan ke seluruh satuan pendidikan dan siswa-siswi di wilayah Jawa Barat.

“Peserta didik yang belum cukup umur dilarang menggunakan kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan penggunaan angkutan umum, atau berjalan kaki dengan jangkauan sesuai dengan kemampuan fisik peserta didik,” bunyi surat tersebut.

Wali Kota Depok, Supian Suri, meminta agar para siswa yang sekolahnya terjangkau angkutan umum agar memanfaatkannya.

“Yang belum, nanti seiring waktu kita akan coba fasilitasi angkut ke sekolah-sekolah yang hari ini belum terfasilitasi dengan angkutan umum,” katanya, Selasa, dilansir TribunnewsDepok.com.

Supian Suri lantas mengakui, peraturan larangan pelajar mengendarai sepeda motor masih terkendala ketersediaan angkutan umum yang menjangkau sekolah-sekolah yang ada di Kota Depok.

“Kita juga tahu bahwa enggak semua sekolah-sekolah kita itu terfasilitasi dengan kendaraan umum. Itu yang menjadi masalah kalau kita wajibkan seluruhnya enggak boleh naik motor,” jelasnya.

Saat ini, Pemkot Depok hanya memiliki dua unit bus sekolah.

Jumlah tersebut masih sangat terbatas untuk melayani semua pelajar.

Sehingga, Pemkot Depok ingin memfasilitasi ketersediaan angkutan umum ke sekolah, sebelum peraturan tersebut benar-benar ditegakkan.

“Sehingga tadi upaya kita mengajak anak-anak kita tidak menggunakan motor, ini benar-benar bisa kita fasilitasi dulu angkutannya,” imbuh Supian Suri.

Kata Orang Tua Murid

Seorang wali murid, Selassie, mengaku setuju dengan larangan pelajar mengendarai sepeda motor ke sekolah.

Selassie mengatakan, larangan tersebut dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas bagi pelajar.

Ia pun meminta agar Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan program larangan pelajar mengendarai sepeda motor demi keselamatan.

“Bagus, biar meminimalisir kecelakaan,” ujarnya di Kota Depok, Selasa, dikutip dari TribunnewsDepok.com.

GUBERNUR JABAR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). (Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra)

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang pelajar mengendarai sepeda motor ke sekolah, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa sepeda motor dan HP,” ujarnya setelah memimpin upacara Hardiknas di Lapangan Rindam III Siliwangi, Jumat (2/5/2025).

“Untuk anak SMA itu yang belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan bermotor.”

“Kan itu Undang-undang lalu lintas, selama ini penegakannya tidak bisa berjalan karena ada keraguan tindakan di lapangan,” jelasnya.

Dedi Mulyadi menilai, anak-anak yang belum cukup umur tidak diberikan kebebasan mengendarai kendaraan bermotor karena berbahaya dan melanggar aturan.

Sedangkan, larangan membawa handphone tersebut agar para pelajar fokus saat mengikuti kegiatan belajar mengajar.

“Kami sedang mengkaji aturan dan akan segera menerapkan larangan membawa handphone ke ruang kelas, khususnya di tingkat SD dan SMP,” imbuhnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribundepok.com dengan judul Tak Pakai Helm, Ngerinya Pelajar Depok Kendari Motor ke Sekolah Meski sudah Dilarang Dedi Mulyadi

(Tribunnews.com/Nuryanti) (TribunnewsDepok.com/M. Rifqi Ibnumasy)

Berita lain terkait Dedi Mulyadi

06/05/2025 17:58
Dedi Mulyadi Dapat ‘Bekingan’ Sepadan Tantang Hercules, Jenderal Kopassus Murka Mengancam:Sok Jagoan

TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendapatkan banyak dukungan positif dalam perseteruan dengan pimpinan GRIB Jaya, Hercules.

Sosok Jenderal Purnawirawan TNI kini turut bersuara memberikan dukungan serta memberikan ancaman kepada Hercules.

Sosok yang membela Dedi Mulyadi adalah Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat.

Yayat Sudrajat adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal atau Letjen atau jenderal bintang 3.

Ia resmi pensiun dari TNI AD pada tahun 2017.

Jabatan terakhir yang diemban Yayat Sudrajat sebelum pensiun adalah Sesmenko Polhukam.

Ia tercatat aktif menjabat sebagai Sesmenko Polhukam pada tahun 2016 hingga 2017.

Yayat Sudrajat lahir di Cimahi, Jawa Barat, 15 Juni 1959.

Gubernur Dedi Mulyadi sedang dalam buruan, kini seorang emak-emak dengan berani mengadu ke Kapolri untuk segera menangkap Dedi Mulyadi. Setelah ditangkap, Dedi Mulyadi bakal dikirim ke Aceh.

Mantan prajurit Kopassus ini memiliki rekam jejak yang moncer di TNI.

Kini, Yayat Sudrajat ikut buka suara dan memberikan tentangan keras kepada Hercules.

Hercules sempat meledek sesepuh di TNI yakni Sutiyoso dan sempat menentang kebijakan Dedi Mulyadi soal pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme di 27 daerah di Jawa Barat.

Pembentukan satgas demi melindungi masyarakat Jabar dari tindak premanisme yang mengintimidasi.

SOSOK YAYAT SUDRAJAT – Letjen Purn TNI Yayat Sudrajat menjadi sorotan usai mendamprat mantan preman Tanah Abang, Hercules yang ‘menyenggol’ Sutiyoso hingga Dedi Mulyadi. (Tangkapan layar Hersubeno Point, Kompas TV dan KDM Channel). (Tangkapan layar Hersubeno Point, Kompas TV dan KDM Channel)

Hercules sebagai pimpinan ormas GRIB Jaya lantas menyenggol Dedi Mulyadi dengan mengancam menerjunkan pasukannya ke Gedung Sate Bandung.

Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat sebagai warga Jabar menilai sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah berusaha mensejahterakan rakyat.

“Nah itu saya justru sebenarnya orang Jawa Barat ini bangun itu, Dedi Mulyadi bukan main kalau menurut saya apa yang dia lakukan,” kata Yayat dikutip TribunJakarta dari Youtube Hersubeno Point, Selasa (6/5/2025).

“Dia tahu persis penderitaan rakyat kecil, bagaimana susahnya rakyat, makanya dia terus blusukan betul-betul untuk mencari solusi bagaimana mensejahterakan rakyat, loh dia orang Jawa Barat,” tambahnya.

Yayat menegaskan, perbuatan yang dilakukan Hercules tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Barat.

Dengan nada emosi, Yayat tak segan menyuruh Hercules untuk kembali ke Timor Timur.

“Sekarang si Hercules ini apa dia ? Harusnya balik kalau perlu balik ke Timor Timur,” tegas Yayat dengan nada tinggi.

Dia membandingkan usaha yang dilakukan Dedi Mulyadi dengan Hercules untuk warga Jawa Barat.

“Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini ? Eweuh, gak ada, ngan ngabulatuk artinya ngomong aja, gak ada apa-apanya sebenarnya dia itu,” katanya.

Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat menilai Hercules hanya merasa bahwa dirinya hebat dengan adanya GRIB Jaya.

“Sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi, padahal organisasinya benar gak ormas itu. Harusnya ormas membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakutin rakyat, bukan menindas rakyat, bukan mengintimidasi rakyat demi untuk mendapat uang dari yang bayar dia,” katanya.

Terlebih lagi kata Yayat, Hercules sudah berani menyenggol Sutiyoso yang dianggap seniornya di Kopassus.

“Jadi kok sekarang sesepuh TNI, sesepuh Kopassus pak Sutiyoso kok enak aja dia ngomong, saya kalau misalnya pakai hukum rimba pengennya jedor aja kepalanya, mulutnya dirobek-robek, tapi karena ini negara hukum.”

“Tetapi bukan karena mentang-mentang ada HAM segala macam kemudian dia semaunya. Kalau saya sih dia iblis berwujud manusia,” kata Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat.

Dia bahkan menaruh curiga dengan kedatangannya ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

“Saya justru curiga sekarang karena dia datang ke Solo, ke tempat Jokowi. Lho kok sekarang seolah dia paling hebat, seolah dia pembela negara, apanya yang dia lakukan ?” kata Yayat.

Ia meyakini jika Hercules berhasil ditumpas maka masyarakat Indonesia juga akan senang.

“Saya yakin masyarakat kalau misalnya si Hercules game over seneng kok itu. Bagaimana attitude dia berkomunikasi dengan masyarakat, merasa sok jagoan sok hebat mending kalau ditembak kebal dibacok tidak mempan.”

“Dia matanya juga udah gak ada, tangannya juga kena. Harusnya sadar diri. Dia bilang pak Sutiyoso mau mati, lu juga nanti mati, lu hampir dikubur, harusnya itu diingatkan supaya lu sadar,” kata Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat.

Sebelumnya Hercules mengklaim Dedi Mulyadi bisa terpilih menjadi Gubernur Jabar atas bantuan ormas.

“Semua (ormas,-red) dukung. KDM (Kang Dedi Mulyadi) berlebihan. Jadi gubernur didukung oleh kami. Seharusnya bilang ‘Mari mendukung program-program saya gubernur, dukung saya’,” kata Hercules.

Hercules mengaku memiliki anak buah di Jawa Barat sebanyak 500 ribu orang.

Dia bahkan mengultimatum Dedi Mulyadi.

“Ormas tuh banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di jawa barat hampir 500 ribu. Kalau saya suruh 50 ribu orang datang ke Gedung Sate, bagaimana Dedi Mulyadi ? Gak bakal dibubarkan kalau mereka datang 50 ribu orang tidak merusak anarkis polisi pun tidak bisa bubarin mereka karena itu dilindungi Undang-Undang, ya kan, wajib dan wajar mereka datang,” kata Hercules.

Ia pun mengklaim Dedi Mulyadi bisa menjadi Gubernur Jabar karena Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau jadi gubernur bukan kamu memusuhi mereka, bukan. Kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra partai pemenang Pilpres. Kedua nama besarnya pak presiden pak Prabowo. Makanya anda bisa jadi gubernur,” kata Hercules.

Walau demikian pernyataan Hercules justru dicueki Dedi Mulyadi.

“Kita ini pemerintah menjalankan tugas untuk menjaga investasi berjalan dengan baik, rakyat bisa bekerja, rakyat bisa sejahtera,” katanya.

“Saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun,” tambah Dedi Mulyadi.

Ia juga mengatakan selama ini tidak anti kritik.

“Saya akan mendengarkan kritik siapapun, kalau itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat,” kata Dedi Mulyadi.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

06/05/2025 11:53
Robby Abbas Eks Mucikari Bongkar Strateginya Rekrut Artis Terjun ke Dunia Prostitusi

Robby Abbas Eks Mucikari Bongkar Strateginya Rekrut Artis Terjun ke Dunia Prostitusi

TRIBUNJATENG.COM- Sosok Robby Abbas eks mucikari saat ini tengah menjadi sorotan publik, khususnya saat mencuatnya perseteruan antara Lisa Mariana, Ridwan Kamil dan Ayu Aulia.

Diketahui sebelumnya jika Ayu Aulia yang merupakan rekan Lisa Mariana dulu, tengah membela Ridwan Kamil dalam tudingan kasus dugaan perselingkuhan.

Lisa Mariana sendiri, sebelumnya menuding bahwa Ridwan Kamil telah memiliki hubungan terlarang hingga memiliki anak beberapa tahun lalu.

Robby Abbas sendiri yang dikenal sebagai mantan mucikari disorot lantaran membongkar sederet nama artis tanah air yang terlibat prostitusi salah satunya berinisial TB.

Sontak pernyataan Robby Abbas tersebut menyedot perhatian publik dan membuat warganet bertanya-tanya.

Dilansir dari tayangan YouTube Everest Media yang dilihat pada Selasa (6/5/2025).

Tampak dalam kesempatan itu, Robby Abbas mengungkap masa lalunya sebelum akhirnya dirinya mendekam di balik jeruji besi, lantaran bekerja sebagai mucikari.

Robby Abbas mengaku alasan ia menjadi mucikari karena faktor ekonomi.

Ia juga tampak membongkar bahwa dirinya juga memiliki kenalan dari kalangan artis hingga pejabat yang melatarbelakangi dirinya memilih menjadi mucikari.

“Kalau misalnya faktor uang, ya otomatis yes. Kedua, ya mungkin karena ada link,” ucap Robby Abbas, dilansir dari YouTube Everest Media, Senin (5/5/2025).

“Make up artis (sebelum jadi muncikari). Dari sana bersahabat, sini, sana,” sambungnya.

Robby Abbas mengaku jika memiliki kenalan orang-orang penting dalam bisnis prostitusi bukanlah hal yang mudah.

Ia mengatakan bisnis prostitusi yang ia geluti sebelumnya berjalan dari mulut ke mulut hingga dirinya terkenal di sejumlah kalangan khususnya bagi pejabat yang membutuhkan layanan prostitusi.

“Link (yang penting). Karena nggak sembarang kita punya link untuk bisa jadi mucikari. Karena kan link untuk masuk ke kalangan atas itu sangat susah,” ujarnya.

“Jadi gini, misalnya dari kayak promo. Misalnya aku kenal sama salah satu klien, terus dia puas dengan jasa aku, ketika ada yang bertanya lagi, ‘mending lu pakai dia nih, jasa dia oke, teman-teman dia banyak yang bagus’, gitu. Ya profesi mereka orang penting, businessman ada, pemerintahan juga ada,” jelas Robby Abbas.

Robby Abbas kemudian tampak membongkar strateginya merekrut sejumlah artis untuk terjun ke dunia prostitusi.

“Dulu kan aku bersahabat tidak dengan sama dengan tanda kutip doang. Tapi namanya kalau di dunia selebritis itu, ‘lu begini ya?’, tahu mereka. Mereka kayak udah punya link masing-masing. ‘Lu kalau mau gini hubungin Robby ya’ gitu. Jadi mereka nggak sungkan,” tutur Robby Abbas.

“Orang seperti aku bisa ngelihat dengan mata telanjang ini perempuan rakus materi lah. Orang kan kelihatan ini orang rakus materi atau nggak. Ada juga yang publik figur yang nggak rakus,” pungkasnya.

(*)

06/05/2025 09:24
Polresta Barelang Reka Ulang Kasus Pembunuhan Pegawai Honorer Batam

BATAM – Unit Reskrim Polsek Sekupang, Polresta Barelang melaksanakan reka ulang kasus pembunuhan berencana dilakukan oleh pegawai honorer Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Kepulauan Riau.

Rekonstruksi atau reka ulang tersebut dipimpin langsung Kapolresta Barelang Kombes Zaenal Arifin, didampingi Kasatreskrim AKP Debby Tri Andrestian, Kapolsek Sekupang Kompol Benhur Gultom, jaksa penuntut umum dan pengacara.

Dalam reka ulang yang digelar di kntor DCKTR Kota Batam itu, hadir tersangka FK (26) yang memperagakan 38 adegan. Untuk korban dan saksi-saksi reka ulang diperagakan oleh penyidik.

“Dari 38 adegan yang diperagakan, pada adegan ke 29 tersangka melukai korban di bagian leher sebanyak tiga kali,” kata Kapolresta Barelang Kombes Zaenal Arifin dilansir ANTARA, Senin, 5 Mei.

Dalam reka adegan itu, diawali saat tersangka berangkat kerja ke Kantor DCKTR di Sekupang pukul 07.00 WIB. Kemudian pukul 09.00 WIB, tersangka pulang ke kosannya di Jalan Kartini 6 untuk berganti baju dari pakaian dinas ke pakaian kaos.

Pelaku juga memperagakan adegan saat membeli sebilah pisau di salah satu toserba di wilayah Tiban Centre. Kemudian tersangka kembali lagi ke kantor sekitar pukul 10.00 WIB.

Sekitar pukul 11.20 WIB, tersangka menemui korban yang sedang duduk di belakang kantor DCKTR bersama lima saksi. Salah satunya saksi Habib yang mengetahui kejadian.

“Saksi Habib melapor kepada pelapor berinisial RK usia 33 tahun, bahwa korban HR ditikam oleh tersangka,” kata Zaenal.

Sebelum melukai korban, tersangka sempat bersalaman dengan korban dan meminta maaf karena masih suasana Idul Fitri. Setelah itu, tersangka bergerak ke arah belakang korban dan melukai korban menggunakan tangan kirinya.

Setelah tersangka melukai korban, saksi Habib dan lima rekannya menarik tangan tersangka lalu melepaskan pisau yang ditangannya dan membawa korban ke RS Otorita Batam. Nyawa korban tidak berhasil diselamatkan, dinyatakan meninggal akibat luka yang menyebabkan kehabisan darah.

Pada penyidikan perkara ini, penyidik menyita 17 barang bukti, di antaranya pisau yang digunakan tersangka, dan pakaian.

Tindakan tersangka dilakukan atas dasar sakit hati dengan korban yang kerap membully selama bekerja sebagai pegawai honorer di dinas tersebut sejak 2022.

Terpisah, Kapolsek Sekupang Kompol Benhur Gultom menyebut reka ulang ini merupakan salah satu langkah penyidikan untuk membuat terang perkara.

Setelah reka ulang, pihaknya segera melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan tahap satu kepada jaksa penuntut umum (JPU).

“Kami segera melengkapi berkas perkara setelah rekonstruksi ini supaya bisa segera ditahap satukan,” kata Benhurn.

06/05/2025 08:36
Tanggapan Menteri HAM Soal Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak TNI

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer tidak menyalahi standar HAM.

Menurut Pigai, langkah Dedi untuk mengirimkan anak-anak sekolah itu untuk dididik ke barak militer bukan merupakan corporal punishment, atau kekerasan fisik. Pigai menyebut langkah Dedi itu adalah bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab.

“Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan Corporal Punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar Hak Asasi Manusia,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Senin (5/5/2025).

Adapun Pigai menjelaskan bahwa corporal punishment merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin.

Bentuknya, lanjut Pigai, bisa meliputi tindakan memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak.

“Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan, tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini,” jelas Pigai.

Menurut Pigai, pendidikan yang diterapkan selama menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai maka bakal sesuai dengan prinsip dan standar HAM.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membeberkan alasan mengapa dirinya mengirim siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Mulanya, dia menyoroti soal kenakalan akut yang dilakukan siswa.

Mulai dari waktu malamnya digunakan bermain game mobile legend, berkumpul alias nongkrong dengan grup motornya sampai malam, hingga ada kasus siswa SMP melakukan pembunuhan berencana ke kakeknya.

Di sisi lain, dia juga menyebut orang tua siswa yang menjadi korban pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol), korban bank emok (rentenir), hingga bank keliling.

Maka demikian, dia khawatir dalam jangka panjang anak-anak di Jawa Barat akan lemah dan tidak kompetitif, sehingga dia berencana mendidik siswa bermasalah di barak militer.

Apalagi, kata dia, saat ini banyak orang tua dan guru yang tak sanggup lagi menghadapi anak-anak yang jika dibiarkan bisa berujung kriminalisasi.

“Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka, salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI/Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

05/05/2025 21:12
Banyak Kritik, Kanwil Kemenham Dukung Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi

JABAREKSPRES.COM, BANDUNG – Kebijakan pendidikan militer ala Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menuai beragam kritik. Tapi di sisi lain juga ada pihak yang mendukung.

Salah satunya dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah. Ia menilai program tersebut masih belum ada indikasi pelanggaran HAM.

Hasbullah menjelaskan, kebijakan yang sudah berjalan itu memang masih banyak perdebatan. Karena memang belum ada kajian mendalam.

Potensi pelanggaran itu tergantung dari mana melihat. Misalnya masyarakat khawatir saat pendidikan berjalan lalu jika ada siswa yang berbuat salah maka pelajar akan mendapat pukulan. “Tapi apa yang dipublikasi oleh beliau (Dedi Mulyadi.red) saya lihat di Youtube-nya, itu tidak terjadi,” jelasnya.

Apalagi, lanjut Hasbullah, peserta yang menjalani pendidikan militer itu juga atas persetujuan orang tua. Artinya ada kesanggupan dan keihlasan dari orang tua sebagai wali dari anak tersebut. “Orang tuanya kan ikhlas juga,” tuturnya.

Hasbullah berpendapat, masalah kenakalan remaja itu memang sudah cukup akut. Peristiwa kekerasan, tawuran hingga aksi kriminal yang dilakukan anak – anak atau remaja adalah fenomena yang memprihatinkan. Namun di sisi lain, belum banyak solusi atau kebijakan jitu.

“Beliau (Dedi Mulyadi.red) karakternya lebih ke orang yang pragmatis ya. Jadi mungkin sudah jenuh dengan penyelesaian diskusi atau seminar. Jadi ambil kebijakan,” jelasnya.

Hasbullah malah berharap pihaknya bisa dilibatkan dalam berbagai program Pemprov. Karena tentu banyak juga program yang bersentuhan dengan HAM.

Sebelumnya, kritik terkait program itu juga mengalir dari berbagai pihak. Misalnya, Guru Besar UPI, Prof. Cecep Darmawan, menyarankan agar kebijakan ini dikaji lebih matang, karena TNI bukan solusi tunggal untuk semua persoalan.

Lalu Ketua Fraksi PPP Jabar, Zaini Shofari, juga menyarankan optimalisasi peran Guru BK serta opsi pendidikan berbasis pesantren. Termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), turut memberikan kritikan terhadap kebijakan orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang.(son)

05/05/2025 21:11
29 Siswa Nakal dari Purwakarta Dikirim ke Barak Militer

Liputan6.com, Purwakarta – Tangis haru mengiringi pelepasan 29 siswa SMA dan SMK bermasalah dari Purwakarta. Mereka diberangkatkan ke Rindam III Siliwangi di Bandung dari Markas Kodim 0619 Purwakarta, pada Senin pagi (5/5/2025). Program tersebut merupakan bentuk pendidikan karakter siswa bermasalah besutan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Pelepasan para siswa tersebut dihadiri langsung Bupati Purwakarta Saepul Bahri dan para orangtua siswa. Saepul Bahri mengatakan, para siswa yang dikirim merupakan mereka yang mengalami berbagai permasalahan, mulai dari suka begadang, bolos sekolah, merokok dan miras, sampai ke pergaulan bebas.

“Yang dibawa ke sini itu memang sudah tidak bisa ditangani oleh orang tua dan sekolahnya. Rata-rata mereka suka begadang, pagi susah bangun, bolos sekolah, nongkrong, bahkan ada yang mabuk. Orang tuanya pun sudah kewalahan,” ujar Saepul.

Para siswa yang diberangkatkan, katanya, merupakan hasil seleksi dari banyaknya permintaan orangtua yang menginginkan anaknya dibina karena terus menerus berulah. Siswa yang dikirim juga telah lulus dari pemeriksaan kesehatan.

“Mereka (anak-anak bermasalah) berasal dari latar belakang berbeda dan perlu pendampingan untuk membentuk karakter yang lebih baik,” katanya.

Saepul Bahri sebelumnya juga mengatakan, Pemkab Purwakarta sudah siap untuk melaksanakan kebijakan pendidikan semi militer untuk para pelajar.

Pendidikan semi militer untuk para pelajar itu diterapkan paling cepat selama enam bulan dan paling lama selama satu tahun.

“Semoga dengan pendidikan militer ini, para siswa bisa merubah kebiasaan buruk menjadi berperilaku baik. Dan menghormati orang tuanya, tidak melawan dan tidak nakal lagi,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing pelajar dibawa ke markas TNI dengan ditemani orang tuanya.

Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, Purwanto, mengatakan, pada tahap awal program pembinaan atau pendidikan semi militer ini diikuti sekitar 30-40 pelajar.

“Mereka dibina langsung oleh anggota TNI dari Resimen Armed,” katanya.

Disebutkan, kegiatan itu terlaksana atas kesepakatan antara Dinas Pendidikan Purwakarta, Kantor Cabang Dinas Wilayah IV Disdik Jawa Barat, Kementerian Agama, hingga Dewan Pendidikan.

Menurut dia, semua pihak sepakat dan sepaham kalau pendekatan militer diperlukan, untuk menanamkan kembali nilai-nilai disiplin di kalangan pelajar. Termasuk menanamkan rasa tanggung jawab dan nasionalisme yang dinilai mulai luntur di kalangan generasi muda.

05/05/2025 12:24
Kisah Ibu di Karawang Temui Dedi Mulyadi, Minta Anaknya Diikutkan Pendidikan Militer di Barak TNI – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Seorang ibu di Karawang, Jawa Barat (Jabar), bernama Juju, ingin anaknya juga diikutsertakan dalam program pendidikan di barak militer.

Bahkan, Juju sampai menemui Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, dan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, agar permintaannya itu terwujudkan.

Juju ingin menitipkan anaknya di barak TNI untuk mengikuti program pendidikan militer gagasan gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu.

Harapan besar itu disampaikan langsung oleh Juju saat mendatangi lokasi pendidikan berkarakter di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, Jabar pada Sabtu (3/5/2025).

“Saya cuma ingin anak saya jadi lebih baik, Pak. Namanya orang tua, meski capek, tetap harus kuat demi anak,” kata Juju kepada TribunJabar.id, Sabtu.

Sebagaimana diketahui, program gagasan KDM ini diprioritaskan untuk diikuti oleh siswa yang sulit dibina, terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas, dan tindakan kriminal.

Adapun Juju menyebutkan, anaknya yang kini telah berusia 20 tahun itu sering melakukan sejumlah kenakalan, seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang.

“Anak saya itu seperti kenakalan remaja lainnya. Kadang suka sulit diatur, terus suka konsumsi eksimer juga. Saya ingin dia dibina, diawasi, dan diarahkan,” ungkap Juju.

Selain itu, Juju juga mengaku dirinya sudah melakukan berbagai upaya agar anaknya bisa berubah menjadi lebih baik.

“Sudah banyak cara, sudah bayar ke kiai juga, ke dokter juga, ke psikolog, juga masih sama saja, engga berubah,” tuturnya.

PENDIDIKAN MILITER SISWA- Para pelajar saat mengikuti pendidikan berkarakter di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, Kamis (1/5/2025). Mereka dilatih bersama anggota TNI. Orang tua berharap anaknya dapat berubah menjadi siswa yang baik di sekolah (TribunJabar.id)

Meski saat ini belum ada program untuk orang dewasa, Juju berharap, pemerintah bisa segera mengadakan program pendidikan berkarakter serupa seperti yang saat ini dijalani oleh para pelajar.

“Iya tadi kata Pak Gubernur juga disuruh tunggu dulu, nanti disiapkan program yang serupa buat orang dewasa,” sebut Juju.

Senada, Kang Dedi Mulyadi juga menyatakan pihaknya segera mempersiapkan program pendidikan berkarakter untuk orang dewasa.

“Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA setelah sebulan ke depan, bila ini berhasil, maka nanti ada yang untuk dewasa,” ujar Dedi Mulyadi.

“Yang suka nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran yang susah ditindak pidana karena pidananya ringan. Kalaupun dipidana, malah naik tingkatan kejahatannya nah itu nanti saya akan siapkan konsepnya,” lanjutnya.

Sementara itu, Om Zein, sapaan akrab Bupati Purwakarta, menegaskan selama menjalani pendidikan karakter ini, seluruh hak siswa tetap dipenuhi.

“Kami pastikan hak-hak siswa seperti kesehatan, kebebasan bertanya, dan pendidikan tetap dijaga. Dokter dan psikolog siaga setiap hari,” kata Om Zein, Sabtu, dilansir TribunJabar.id.

Kegiatan belajar tetap berjalan dan para guru didatangkan dari sekolah terdekat, bahkan sebagian siswa tetap mengikuti ujian.

“Dari total 18 siswa yang jadwalnya bentrok dengan ujian, dua sudah mulai ikut. Sisanya menyesuaikan dengan jadwal sekolah masing-masing,” paparnya.

Om Zein berharap program ini dapat menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan cinta Tanah Air kepada para siswa, sekaligus menjadi alternatif pembinaan yang humanis serta edukatif.

Untuk diketahui, sebanyak 39 siswa tingkat SMP mulai menjalani pendidikan karakter selama 14 hari di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, pada Kamis (1/5/2025) lalu.

Peserta pendidikan militer tersebut dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dengan orang tua.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Ibu di Karawang Datangi Armed 9 Purwakarta, Temui Dedi Mulyadi Minta Anaknya Diikutkan Program

(Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJabar.id/Deanza Falevi)

04/05/2025 11:27
Cak Imin Sentil Dedi Mulyadi: Jangan Buat Aturan Sendiri – Halaman all

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mengingatkan kepala daerah tak boleh membuat aturan sendiri atau berbeda dengan pemerintah pusat

Tayang: Sabtu, 3 Mei 2025 22:15 WIB

Tribunnews.com/Reza Deni

VASEKTOMI SYARAT BANSOS – Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pemerintah tidak mencantumkan syarat khusus terkait pemberian bantuan sosial (bansos) terhadap warga miskin. Hal itu dikatakan Cak Imin saat ditanya terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengusulkan syarat vasektomi untuk penerima bansos.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk tak buat aturan sendiri.

Hal itu disampaikan Cak Imin merepons soal Dedi Mulyadi yang berencana membuat kebijakan vasektomi atau steril bagi laki-laki dewasa sebagai syarat penerimaan Bantuan Sosial (Bansos).

Mulanya, Cak Imin menegaskan bahwa penerima bansos tak perlu memenuhi persyaratan tersebut.

“Enggak ada. Enggak ada syarat itu,” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mengingatkan kepala daerah tak boleh membuat aturan sendiri atau berbeda dengan pemerintah pusat.

“Tidak boleh bikin aturan sendiri,” tegasnya.

Diberitakan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mewacanakan vasektomi atau steril bagi laki-laki dewasa karena melihat banyak keluarga tidak mampu atau kategori miskin memiliki anak dengan jumlah banyak.

Kader Partai Gerindra ini tidak ingin, bantuan dari pemerintah atau Pemda hanya diberikan kepada keluarga yang sama dan waktu yang lama.

“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana.

Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata dia seperti dikutip Kompas TV.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

03/05/2025 22:15
Kasus Korupsi Iklan Bank BJB, KPK Titipkan Mobil Mewah Ridwan Kamil di Bengkel Jawa Barat – Page 3

Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) mengukapkan fakta baru di balik penyitaan mobil Mercedes Benz milik mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Mobil mewah itu juga disita terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Banten Jabar (BJB).

KPK mengungkap, mobil Mercedes Benz tersebut ternyata tidak dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ridwan Kamil. Hal itu dibenarkan oleh Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto.

“Tidak (dilaporkan ke LHKPN mobil Mercedes Benz RK),” ujar Tessa sata dikonfirmasi, Selasa (29/4/2025).

Saat ini, mobil tersebut masih berada di bengkel dan belum dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dengan dalih sedang dalam perbaikan.

“Masih diperbaiki di bengkel,” kata Tessa singkat.

Diberitakan sebelumnya, motor Royal Enfield Classic 500 Limited Edition milik Ridwan Kamil juga belum pernah dilaporkan ke LHKPN.

“Belum/tidak masuk dalam pelaporan LHKPN saudara RK,” kata Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).

03/05/2025 10:30