Xcloud.id

Tag: Ridwan Kamil

  • Umar Hasibuan Sentil Dedi Mulyadi yang Disebut Raja: Nggak Capek Milih Pemimpin Modelan Begini?

    Umar Hasibuan Sentil Dedi Mulyadi yang Disebut Raja: Nggak Capek Milih Pemimpin Modelan Begini?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader PKB, Umar Hasibuan ikut menyoroti Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya kerap dipanggil “raja” dan menyebut bawahannya dengan istilah “patih” atau “mahapatih”.

    Klarifikasi ini disampaikan Dedi melalui akun TikTok miliknya yang tayang pada Jumat (23/5/2025).

    Dalam klarifikasinya itu, ia menbantah kabar yang beredar ini. Ia menyebut tidak pernah ada budaya penyebutan seperti itu baik saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun kini sebagai Gubernur Jawa Barat.

    “Sumber tidak pas. Misalnya saya dulu menjadi Bupati Purwakarta, itu menyebut Sekda dengan panggilan patih dan mahapatih,” kata Dedi

    “Ini gak pas, gak tepat. Panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat,” tegasnya.

    Umar Hasibuan kemudian lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya memberi respons.

    Ia menyebut setelah Jokowi Widodo yang dicap sebagai raja, kini muncul sosok baru yaitu Dedi Mulyadi.

    Umar kemudian memberi sindiran dengan menyebut rakyat yang tidak capek memiliki pemimpin yang seperti ini.

    “Setelah jokowi mucullqh dedy mulyadi. Gak capek apa milih penguasa semodel dgn Jokowi ges?,” tulisnya dikutip Senin (2/6/2025).

    Usai memberi responsnya, Umar Hasibuan mengaku mendapatkan bully dari para fans Gubernur Jabar itu.

    “Gini doank twitter saya nanti akun IG dan tiktok saya dibully sama fans deddy mulyadi. 😁🙏,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Program "Jabar Caang", 3.400 Rumah di 55 Desa Ditargetkan Terelektrifikasi pada 2025 Bandung 1 Juni 2025

    Program "Jabar Caang", 3.400 Rumah di 55 Desa Ditargetkan Terelektrifikasi pada 2025 Bandung 1 Juni 2025

    Program “Jabar Caang”, 3.400 Rumah di 55 Desa Ditargetkan Terelektrifikasi pada 2025
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat menargetkan sebanyak 3.403 rumah di 55 desa dan kelurahan yang tersebar di 18 kabupaten dan kota akan teraliri listrik dalam waktu dekat.
    Kepala
    Dinas ESDM Jabar
    ,
    Bambang Tirtoyuliono
    , menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk merealisasikan program Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, dalam memperluas
    akses listrik
    bagi masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal.
    Untuk mencapai target tersebut, Dinas ESDM menggandeng PT PLN Persero Unit Induk Distribusi (UID) Jabar dalam program
    Jabar Caang
    2025.
    Pendanaan untuk program ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
    “Pada tahun ini, kami juga akan melaksanakan Program Jabar Caang melalui skema APBD,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/6/2025).
    Total target rumah yang akan teraliri listrik atau terelektrifikasi pada tahun ini mencapai 121.871 unit yang tersebar di 1.425 desa.
    Bambang menjelaskan bahwa pada triwulan III 2024, rasio elektrifikasi di Jawa Barat telah mencapai 99,99 persen.

    Hingga triwulan II 2025, ribuan warga prasejahtera sudah menikmati akses listrik berkat pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Selain itu, Pemprov Jabar juga sedang menyiapkan program Corporate Social Responsibility (CSR) Jabar Caang dengan target tambahan 1.500 sambungan, yang akan dimulai pada Triwulan II 2025.
    “Dan sesuai komitmen Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, 100 persen warga Jawa Barat akan teraliri listrik pada 2026,” ujar Bambang.
    Sejak program Jabar Caang diluncurkan pada 2018, PLN UID Jabar telah mendistribusikan program Listrik Desa, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk masyarakat kurang mampu, program CSR PLN Peduli, serta gerakan employee volunteer Light Up The Dream.
    General Manager PLN UID Jabar, Tonny Bellamy, menegaskan bahwa PLN berkomitmen penuh untuk mendukung realisasi program Jabar Caang.
    “Pada 2024, kami telah menyalurkan 2.098 sambungan melalui program Light Up The Dream yang berasal dari donasi sukarela pegawai dan mitra PLN. Hingga triwulan I 2025, sudah lebih dari 800 sambungan baru direalisasikan, dan kami akan terus menggalang dukungan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Tegaskan Jam Malam Siswa Jabar Berlaku Mulai Juni Ini Bandung 1 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Tegaskan Jam Malam Siswa Jabar Berlaku Mulai Juni Ini Bandung 1 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Tegaskan Jam Malam Siswa Jabar Berlaku Mulai Juni Ini
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    (Jabar)
    Dedi Mulyadi
    mengeluarkan surat edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh kabupaten dan kota di Jabar untuk menerapkan sejumlah peraturan bagi siswa sekolah tingkat dasar hingga menengah.
    Aturan tersebut mencakup penetapan
    jam malam
    ,
    hari belajar
    dari Senin hingga Jumat, dan waktu masuk sekolah pada pukul 06.00 WIB.
    “Untuk jam malam, aturan tersebut mulai diberlakukan bulan Juni 2025, dengan pembatasan aktivitas para siswa atau pelajar di luar rumah mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB,” ujar Dedi dalam keterangan pers di Bandung, Minggu (1/6/2025), yang dikutip dari
    Antara
    .
    Melalui Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/Disdik, Dedi mendorong bupati dan wali kota untuk mengoordinasikan penerapan jam malam ini hingga tingkat kecamatan dan desa.
    Ia menekankan pentingnya penerapan aturan ini agar diperhatikan dengan serius dan tidak dianggap sepele.
    Dedi menegaskan bahwa setelah aturan jam malam ditetapkan, Pemerintah Provinsi Jabar tidak akan menanggung atau memberikan bantuan kepada pelajar yang terlibat dalam tindakan kenakalan, termasuk kekerasan, yang terjadi selama jam malam.
    “Setelah gubernur memberlakukan jam malam, kalau ada anak Jawa Barat yang berkelahi, tawuran, kemudian ia harus masuk rumah sakit, Provinsi Jabar tidak akan membantu pembiayaan,” tegas Dedi.

    Selain itu, Dedi juga mengusulkan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, dilakukan dari hari Senin hingga Jumat.
    Ia mengajak bupati dan wali kota untuk menyamakan hari belajar pelajar di seluruh Jabar, di mana pelajar di tingkat SMA belajar hingga hari Jumat, sedangkan SMP hingga hari Sabtu.
    “Saya mengajak kepada bupati dan wali kota agar para pelajar hari belajarnya sampai hari Jumat, Sabtu-Minggu libur. Sekarang SMA sampai hari Jumat, SMP sampai hari Sabtu, harusnya di Jawa Barat diseragamkan, semua proses belajar mengajar sampai hari Jumat,” ucapnya.
    Dedi juga menyatakan bahwa jam pelajaran bagi para pelajar sebaiknya dimulai dari pukul 06.00 WIB.
    “Dulu waktu jadi Bupati Purwakarta, saya bupati pertama yang membuat hari belajar sampai hari Jumat, dan jam pelajarannya mulai pukul 06.00 pagi. Tidak apa-apa mulai pukul 06.00, tapi belajarnya kan sampai Jumat,” katanya.
    Langkah ini diambil, menurut Dedi, untuk menciptakan suasana kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda dan mendorong terwujudnya generasi Jawa Barat Gapura Panca Waluya, yang berkarakter cageur (sehat), bageur (berbudi pekerti), bener (berintegritas), pinter (berpengetahuan), dan singer (cekatan).
    “Mudah-mudahan para bupati/wali kota sama dengan Gubernur Jawa Barat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Selain Jam Malam, Dedi Mulyadi Ubah Waktu dan Hari Belajar Sekolah Jabar Bandung

    10 Selain Jam Malam, Dedi Mulyadi Ubah Waktu dan Hari Belajar Sekolah Jabar Bandung

    Selain Jam Malam, Dedi Mulyadi Ubah Waktu dan Hari Belajar Sekolah Jabar
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Selain menerapkan aturan
    jam malam
    ,
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , bakal mengubah
    jam belajar
    mengajar sekolah untuk siswa tingkat dasar hingga atas menjadi lebih pagi, yaitu pukul 06.00 WIB, mulai Juni 2025.
    Dedi Mulyadi juga menyeragamkan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah yang akan berlangsung dari Senin hingga Jumat.
    “Saya mengajak kepada bupati dan wali kota (para pelajar) hari belajarnya sampai hari Jumat, Sabtu-Minggu libur,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/5/2025).
    “Sekarang SMA sampai hari Jumat, SMP sampai hari Sabtu, harusnya menurut saya di
    Jawa Barat
    diseragamkan, semua proses belajar mengajar sampai hari Jumat,” tuturnya.
    Dedi mengatakan, semasa menjabat sebagai Bupati Purwakarta dua periode, dirinya pernah menerapkan aturan tersebut.
    Dia pun mengeklaim aturan belajar lebih pagi telah berhasil menciptakan situasi kondusif bagi tumbuh kembang para peserta didik.
    “Dulu waktu menjadi Bupati Purwakarta, saya bupati pertama yang membuat hari belajar sampai hari Jumat dan jam pelajarannya mulai pukul 06.00 pagi. Tidak apa-apa mulai pukul 06.00, tetapi belajarnya kan sampai Jumat,” katanya.
    Semua bupati dan wali kota di Jabar diharapkan memperhatikan aturan ini dan menerapkannya secara optimal sehingga tidak ada perbedaan antardaerah.
    “Mudah-mudahan para bupati, wali kota, sama dengan Gubernur Jawa Barat,” ucap Dedi.
    Di samping itu, Dedi bakal mengubah kegiatan layanan publik “Abdi Nagri Nganjang ka Warga” yang berlangsung setiap Rabu selanjutnya akan digeser ke hari Jumat.
    Kemudian, untuk aktivitas layanan publik dimulai setelah shalat Jumat sekitar pukul 14.00-15.00 WIB atau berlangsung hingga sore hari.
    Kemudian, disambung dengan kegiatan hiburan rakyat seperti biasa.
    Dia mengungkapkan, alasan perubahan ini agar orangtua dan para pelajar bisa lebih leluasa mengikuti rangkaian kegiatan Abdi Nagri Nganjang ka Warga.
    “Pada sore hari orang-orang sudah pulang kerja, pulang dari sawah, kemudian dilanjutkan hiburan rakyat, juga tidak mengganggu anak sekolah karena hari Sabtunya libur,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, Dedi Mulyadi telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/Disdik pada 23 Mei 2025.
    Dalam surat tersebut, bupati dan wali kota diminta mengoordinasikan pemberlakuan jam malam ini kepada tingkat kecamatan hingga desa.
    Aturan jam malam
    ini melarang siswa untuk berada di luar rumah, kecuali untuk keperluan penting dan darurat, seperti kegiatan sekolah atau lembaga pendidikan, aktivitas keagamaan yang diketahui orangtua, serta kondisi darurat dan bencana.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Tegaskan Jam Malam Siswa Jabar Berlaku Mulai Juni Ini Bandung 1 Juni 2025

    8 Datangi Rumah Dedi Mulyadi, Aliansi Suporter Persikas Subang Minta Maaf Bandung

    Datangi Rumah Dedi Mulyadi, Aliansi Suporter Persikas Subang Minta Maaf
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah perwakilan dari aliansi suporter
    Persikas Subang
    mendatangi kediaman Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    di Lembur Pakuan, Subang, pada Jumat (30/5/2025).
    Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta maaf atas insiden yang terjadi saat acara Nganjang ka Rakyat di Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, pada Rabu (28/5/2025) malam.
    “Saya atas nama Suporter Persikas meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pak Gubernur Jabar dan juga masyarakat yang sudah terganggu dengan kegaduhan kami,” ungkap Koordinator Lapangan Suporter Persikas, Rizki Maulana, dalam pernyataannya, dikutip dari
    Tribunjabar.id
    .
    Selain meminta maaf, para suporter juga berharap Gubernur Dedi Mulyadi dapat membantu memfasilitasi modal atau mencari investor untuk mendukung pembiayaan Persikas di Liga 2.
    “Kami berharap pak Gubernur bisa mencari investor untuk Persikas,” tambah Rizki.
    Selain itu, mereka juga menginginkan Dedi Mulyadi memfasilitasi pertemuan antara Bupati Subang, Reynaldy Putra, dengan manajemen Persikas untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi klub sepak bola tersebut.

    “Kami ingin sama-sama membangun sepak bola Subang, untuk itu kami ingin Persikas tetap ada di Subang,” tegasnya.
    Menanggapi permohonan tersebut, Dedi menyatakan bahwa ia telah memaafkan insiden yang terjadi dan meminta para suporter untuk menyalurkan aspirasinya ke pihak yang tepat.
    “Salurkan dan sampaikan aspirasi ke orang yang tepat. Soal Persikas, tentunya sampaikan aspirasi ke Manajemen Persikas, bukan ke Gubernur Jabar, karena tak ada hubungannya Pemprov Jabar dengan Persikas,” jelas Dedi.
    Dedi Mulyadi juga memahami rasa cinta para suporter terhadap klub kebanggaan masyarakat Kabupaten Subang dan keinginan mereka agar Persikas tidak pindah atau dijual.
    “Tentunya semua aspirasi para Suporter Persikas kita kembalikan ke Manajemen, dan saya sendiri juga berharap ada jalan terbaik atau solusi terbaik bagi Persikas untuk tetap ada di Subang,” tandasnya.
    Dengan kehadiran para suporter di Lembur Pakuan, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa semua masalah atau insiden yang telah terjadi kini telah diselesaikan.
    “Kita sama-sama sudah saling memaafkan dan semoga tidak terulang di kemudian hari,” pungkasnya.
    Sebelumnya, sejumlah suporter Persikas membentangkan spanduk saat acara Nganjang ka Rakyat dan berteriak serta bernyanyi. 
    Dedi marah atas perilaku suporter tersebut yang berujung pada diamankannya para suporter yang berjumlah 22 orang oleh polisi. 
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Datangi Lembur Pakuan, Aliansi Suporter Persikas Minta Maaf ke Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Stafsus Gubernur tanggapi soal survei kepuasan kinerja Pram–Rano

    Stafsus Gubernur tanggapi soal survei kepuasan kinerja Pram–Rano

    FOTO ANTARA

    Stafsus Gubernur tanggapi soal survei kepuasan kinerja Pram–Rano
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 29 Mei 2025 – 16:54 WIB

    Elshinta.com – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pramono Anung – Rano Karno yang berada di posisi kelima se-Pulau Jawa.

    Chico ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, berpendapat tingkat kepuasan warga Jakarta tidak setinggi daerah lain karena karakter masyarakat cenderung lebih heterogen dan kritis dibandingkan daerah lain.

    “Itu tentu berpengaruh pada sikap yang lebih kritis dan tidak mudah puas,” katanya melalui pesan singkat.

    Berdasarkan hasil survei tersebut, posisi pertama berhasil ditempati Jawa Barat dengan perolehan nilai Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebesar 94,7 persen dan wakilnya Erwan Setiawan 61,3 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X memperoleh nilai 83,4 persen dan wakilnya KGPAA Paku Alam X sebesar 76,0 persen.

    Di urutan ketiga, Jawa Timur dengan perolehan nilai kepuasan Gubernur Khofifah Indar Parawansa 75,3 persen dan wakilnya Emil Dardak 71,7 persen. Keempat, Jawa Tengah dengan Gubernur Ahmad Luthfi memperoleh nilai kepuasan 62,5 persen dan wakilnya Taj Yasin Maimoen 61,4 persen.

    Posisi kelima, Gubernur Jakarta Pramono Anung memperoleh nilai kepuasan 60 persen dan wakilnya Rano Karno 60,5 persen. Keenam, Banten dengan perolehan nilai kepuasan terhadap kinerja Gubernur Andra Soni sebesar 50,8 persen dan wakilnya Ahmad Dimyati Natakusumah 42,3 persen.

    Meskipun hasil survei menunjukkan kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pramono tidak setinggi wilayah lainnya, kata dia, pihaknya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan.

    “Namun apapun itu, semua hasil survei khususnya dari lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dan integritasnya tentu selalu menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami,” kata Chico.

    Dia juga menyoroti fakta bahwa Jakarta tetap menjadi magnet urbanisasi terbesar di Indonesia, termasuk dari wilayah Jawa Barat.

    Chico menyebut, lonjakan arus balik usai Lebaran menjadi indikasi tingginya minat masyarakat dari luar daerah untuk pindah ke Jakarta.

    “Peningkatan warga dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta pascamudik lebaran (arus balik) meningkat 150 persen dan paling banyak adalah warga Jawa Barat,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Tanggapan Stafsus Gubernur terkait survei kepuasan kinerja Pram–Rano

    Tanggapan Stafsus Gubernur terkait survei kepuasan kinerja Pram–Rano

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pramono Anung – Rano Karno yang berada di posisi kelima se-Pulau Jawa.

    Chico ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, berpendapat tingkat kepuasan warga Jakarta tidak setinggi daerah lain karena karakter masyarakat cenderung lebih heterogen dan kritis dibandingkan daerah lain.

    “Itu tentu berpengaruh pada sikap yang lebih kritis dan tidak mudah puas,” katanya melalui pesan singkat.

    Berdasarkan hasil survei tersebut, posisi pertama berhasil ditempati Jawa Barat dengan perolehan nilai Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebesar 94,7 persen dan wakilnya Erwan Setiawan 61,3 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X memperoleh nilai 83,4 persen dan wakilnya KGPAA Paku Alam X sebesar 76,0 persen.

    Di urutan ketiga, Jawa Timur dengan perolehan nilai kepuasan Gubernur Khofifah Indar Parawansa 75,3 persen dan wakilnya Emil Dardak 71,7 persen. Keempat, Jawa Tengah dengan Gubernur Ahmad Luthfi memperoleh nilai kepuasan 62,5 persen dan wakilnya Taj Yasin Maimoen 61,4 persen.

    Posisi kelima, Gubernur Jakarta Pramono Anung memperoleh nilai kepuasan 60 persen dan wakilnya Rano Karno 60,5 persen. Keenam, Banten dengan perolehan nilai kepuasan terhadap kinerja Gubernur Andra Soni sebesar 50,8 persen dan wakilnya Ahmad Dimyati Natakusumah 42,3 persen.

    Meskipun hasil survei menunjukkan kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pramono tidak setinggi wilayah lainnya, kata dia, pihaknya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan.

    “Namun apapun itu, semua hasil survei khususnya dari lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dan integritasnya tentu selalu menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami,” kata Chico.

    Dia juga menyoroti fakta bahwa Jakarta tetap menjadi magnet urbanisasi terbesar di Indonesia, termasuk dari wilayah Jawa Barat.

    Chico menyebut, lonjakan arus balik usai Lebaran menjadi indikasi tingginya minat masyarakat dari luar daerah untuk pindah ke Jakarta.

    “Peningkatan warga dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta pascamudik lebaran (arus balik) meningkat 150 persen dan paling banyak adalah warga Jawa Barat,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Padahal Cuma Mau Cium Tangan Aja

    Padahal Cuma Mau Cium Tangan Aja

    GELORA.CO – Kecewa Ridwan Kamil (RK) tidak hadir lagi di persidangan, Lisa Mariana (LM) diduga selingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku hanya ingin bersilaturahmi saja. 

    Adapun sidang perdana pada Rabu (28/5/2025) merupakan sidang lanjutan dari sidang sebelumnya karena pihak Ridwan Kamil tidak berkesempatan hadir pada Senin (19/5/2025) lalu.

    Dia pun berharap di sidang selanjutnya tanggal 4 Juni 2025 RK bisa menghadiri sidang itu secara langsung. 

    “Tapi berharap memang harus hadir. Nanti di tanggal 4 Juni itu harus hadir karena sudah berlarut-larut juga. Pusing saya mau damai-damai aja. Akunya geregetan,” kata dia dikutip pada Kamis (30/5/2025). 

    tvonenews

    “Cepet gitu enggak gimana-gimana. Saya mau silaturahmi, ingin cium tangan saja apa kabar pak. Dia lebih tua jadi aku harus lebih sopan,” smabungnya. 

    Ketika ditanya bagaimana pendapatnya tentang istri Ridwan Kamil, yakni Atalia Praratya, Lisa Mariana mengatakan hal itu akan diurusnya nanti. 

    “Bu cinta, bu love, nanti aja. Heart to heart, woman to woman,” katanya.

    Kuasa hukum Lisa Mariana, Markus Nababan, menjelaskan sidang perdana ini masih mengagendakan pemeriksaan legalitas para pihak dalam perkara.

    Ia menegaskan gugatan yang diajukan kliennya semata-mata menuntut pengakuan hak identitas anak.

    “Yang dituntut adalah hak identitas anak, tidak ada yang lain. Hak identitas anak yang telah dijamin oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 46. Hukum acaranya menggunakan perdata,” ujarnya.

  • Hasil Survei, Kepuasan Publik terhadap Dedi Mulyadi Tertinggi di Pulau Jawa

    Hasil Survei, Kepuasan Publik terhadap Dedi Mulyadi Tertinggi di Pulau Jawa

    FAJAR.CO.ID, KOTA BANDUNG — Lembaga survei di Indonesia tampaknya semakin aktif memotret pendapat masyarakat. Survei tidak hanya ramai menjelang dilaksanakannya pemilu, tapi kini survei sudah dilakukan setiap saat.

    Salah satu buktinya adalah rilis hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia soal kinerja 100 hari gubernur dan wakil gubernur di pulau Jawa.

    Hasilnya, kepemimpinan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan di Jawa Barat memiliki skor tertinggi se-pulau Jawa dari sisi kepuasan publik.

    Indikator Politik Indonesia menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar ada di angka 94,7 persen dengan rincian 41 sangat puas 54 cukup puas, 4 kurang puas, tidak menjawab 1. Angka itu jadi yang paling tinggi dari lima gubernur lain di pulau Jawa.

    “Dalam survei kalau responden di Jabar kita tanya kepuasan atau ketidakpuasan terhadap Dedi Mulyadi. Di Jawa Barat total 94,7 persen warga Jabar yang puas sama Dedi Mulyadi. Khusus yang menjawab sangat puas tinggi sekali,” kata Founder & Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis hasil surveinya, Rabu (28/5/2025).

    “Yang paling tinggi (dari enam gubernur di Jawa) memang kepuasan terhadap Dedi Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat,” lanjutnya.

    Burhanuddin menjelaskan, tingkat kepuasan publik itu tidak didasari oleh faktor teknokratik semata. Menurutnya, ada juga faktor lain yang menyumbang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemimpin.

    “Studi kami, menunjuk tingkat kepuasan terhadap pemimpin di Indonesia tidak semata-mata karena faktor teknokratik. Jadi bukan semata-mata faktor kinerja, tapi banyak juga sumbangan faktor emosi,” ungkapnya.

  • Ridwan Kamil Absen Lagi di Sidang Gugatan Lisa Mariana, Kuasa Hukum Bicara soal Ketakhadiran Bandung 28 Mei 2025

    Ridwan Kamil Absen Lagi di Sidang Gugatan Lisa Mariana, Kuasa Hukum Bicara soal Ketakhadiran Bandung 28 Mei 2025

    Ridwan Kamil Absen Lagi di Sidang Gugatan Lisa Mariana, Kuasa Hukum Bicara soal Ketakhadiran
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    –
    Sidang gugatan
    perdata yang diajukan oleh selebgram
    Lisa Mariana
    kepada mantan Gubernur Jawa Barat,
    Ridwan Kamil
    , kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (28/5/2025).
    Dalam sidang tersebut, Ridwan Kamil tidak hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Muslim Jaya Butarbutar.
    Ketidakhadiran Ridwan Kamil dalam sidang tersebut pun dipertanyakan oleh
    kuasa hukum
    Lisa Mariana, Markus Nababan.
    “Ini sidang perdana, prinsipnya tetap sesuai dengan prosedural. Ini masih sidang perdana karena kemarin tergugat tidak hadir. Jadi, hari ini kami lihat legalitas tergugat (kuasa hukum) apakah sah mewakili dari Bapak Ridwan Kamil,” kata Markus Nababan di PN Bandung, Rabu siang.
    Markus mengatakan, kehadiran Ridwan Kamil sangat diperlukan sebagai bentuk penghormatan terhadap persidangan.
    “Peraturan Mahkamah Agung peraturan nomor satu tahun 2016, prinsipal atau para pihak wajib hadir dalam artian memiliki iktikad baik dalam setiap proses hukum persidangan ini. Kalau kuasa hukum hadir, pasti agenda selanjutnya adalah mediasi. Mediator itu setelah sidang,” kata Markus.
    Sementara itu, Lisa Mariana memastikan siap menghadapi sidang lanjutan ini.
    Saat ini, dia mengaku masih dalam tahap penyembuhan setelah operasi bariatrik.
    “Sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus ya (hadir),” singkatnya.
    Sementara itu, Muslim Jaya Butarbutar selaku kuasa hukum Ridwan Kamil, menyebut kehadiran kliennya dalam sidang hanya sebagai prinsipal sehingga tidak ada kewajiban untuk hadir.
    Oleh karena itu, kliennya menunjuk kuasa hukum sebagai perwakilan
    sidang gugatan
    perdata terkait hak identitas anak oleh Lisa Mariana di PN Bandung.
    “Di dalam hukum acara perdata, rekan-rekan harus tahu bahwa tidak ada kewajiban dari prinsipal penggugat atau tergugat untuk hadir dalam sidang perdana. Jadi, kenapa tidak hadir? Karena memang tidak ada kewajiban untuk hadir,” ujar Muslim.
    Muslim memastikan, ketidakhadiran Ridwan Kamil bukan sebuah hal yang fatal.
    Hal itu berdasarkan aturan tersebut serta persidangan pun tetap berjalan.
    “Kecuali dalam hukum acara perdata, disebutkan bahwa harus hadir. Kecuali nanti di dalam mediasi ada Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Itu nanti bagian daripada mediator yang akan menentukan, bukan dalam persidangan ini,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.