Xcloud.id

Tag: Ridwan Kamil

  • Ridwan Kamil Berpeluang Diusut Kejari Bandung, Terlibat Korupsi BUMD PT MUJ?

    Ridwan Kamil Berpeluang Diusut Kejari Bandung, Terlibat Korupsi BUMD PT MUJ?

    PIKIRAN RAKYAT – Nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpotensi terseret dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar, PT Migas Utama Jabar (MUJ). Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung membuka kemungkinan memeriksa Ridwan Kamil terkait kasus tersebut.

    “Tadi disampaikan tak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Semua akan berkembang. Sementara belum (diperiksa), namun hawa-hawanya (ada ke arah itu) lah ya,” ujar Kepala Kejari Bandung Irfan Wibowo, di Bandung, Jumat, 20 Juni 2025.

    Meski demikian, Irfan menegaskan penyidikan tetap akan didasarkan pada bukti-bukti yang terkumpul.

    Saat ini, Kejari Bandung telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp86,2 miliar.

    “Kita ngomongnya pakai alat bukti lah ya. Hari ini tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian mereka akan diperiksa lagi sebagai tersangka, di situ bisa kebuka nanti peran-perannya sejauh mana dan pihak-pihak lain yang terlibat,” ujar Irfan.

    Ia juga menyebut bahwa perkara ini cukup kompleks, dengan pola dugaan korupsi yang melibatkan banyak pihak dan alur keuangan yang rumit.

    “(Seperti) Sumber uangnya memang dari Pertamina Hulu Energi,” katanya.

    Kasus ini mencuat setelah Kejari Kota Bandung menetapkan tiga tersangka pada Jumat, 20 Juni 2025, yakni Begin Troys (BT), Nugroho Widyantoro (NW), dan Ruli Adi Prasetia (RAP).

    Ketiganya diduga terlibat dalam skema korupsi pengadaan barang dan jasa oleh PT Energi Negeri Mandiri (ENM), anak usaha dari PT MUJ, pada 2022–2023. Proyek tersebut melibatkan kerja sama dengan perusahaan swasta PT Serba Dinamik Indonesia (SDI).

    Kerugian negara terjadi karena proyek subkontrak yang dijalankan ENM dengan SDI dilakukan tanpa sepengetahuan pihak pemberi kerja dari anak perusahaan Pertamina, yang seharusnya menjadi pemilik proyek.

    Sebagai informasi, dana yang dikelola MUJ berasal dari Participating Interest (PI) sebesar 10 persen yang diberikan oleh anak perusahaan Pertamina kepada daerah terdampak eksplorasi kilang minyak di wilayah Pantura Jawa.

    Total dana yang dikucurkan sejak 2017 mencapai Rp800 miliar, sebagian di antaranya dialirkan ke PT ENM.

    Seiring dengan penyidikan, Kejari Bandung juga melakukan penggeledahan di rumah Dirut MUJ Begin Troys, yang diketahui pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Manajemen Paslon Tim Kampanye Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Penggeledahan dilakukan pada 14 April 2025 malam di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sertifikat rumah dan tanah, serta total 42 item dokumen.

    Sementara di kantor PT ENM di Jalan Jakarta, Kota Bandung, diamankan 56 item dokumen tambahan, termasuk pecahan mata uang asing dan beberapa kartu ATM dari Bank Mandiri dan BCA. ***

  • Kriminal kemarin, motif suami bunuh istri hingga tawuran di Jaksel

    Kriminal kemarin, motif suami bunuh istri hingga tawuran di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita kriminal terjadi di wilayah DKI Jakarta pada Jumat (20/6) yang masih menarik dibaca kembali hari ini mulai dari motif suami berinisial JN (36) membunuh istrinya berinisial RK (25) di Tangerang Selatan hingga terjadinya tawuran di Jalan Dr Saharjo, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan.

    Berikut berita selengkapnya:

    1. Suami bunuh istri di Tangsel motifnya cemburu

    Seorang suami berinisial JN (36) tega membunuh istrinya berinisial RK (25) di Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel) , Banten pada Senin (16/6), motifnya cemburu.

    “Berdasarkan keterangan tersangka karena cemburu, istrinya (korban) selingkuh,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Korban penyabetan di Radio Dalam diduga terkait tawuran

    Korban penyabetan berinisial FA (15), oleh orang tak dikenal di kawasan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan diduga karena tawuran.

    “Dari hasil penyelidikan di lapangan, kemungkinan besar ini aksi tawuran antar remaja. Terlihat dari kejar-kejaran hingga terjadi penyabetan seperti yang tampak di kamera pengawas (close circuit television/CCTV),” kata Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru Kompol Suparmin kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Polisi ungkap kronologi pencemaran nama baik yang dialami Coach Justin

    Polda Metro Jaya mengungkapkan kronologi pencemaran nama baik yang dialami oleh pengamat sepak bola Indonesia Justinus Lhaksana (57) berawal pada April 2025.

    “Bahwa terdapat beberapa akun Facebook, Instagram, X dan Tiktok banyak yang membuat postingan yang berisi pencemaran nama baik dan atau fitnah yang ditujukan kepada pelapor,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. KAI Commuter Line tempuh jalur hukum atas kecelakaan di Tangerang

    Manajemen PT KAI Commuter Line menempuh jalur hukum atas kecelakaan Commuter Line Tangerang Nomor 1907 relasi Tangerang-Duri dengan truk di JPL 27, tepatnya di KM 18+000 antara Stasiun Tangerang-Batuceper, pada Jumat sekitar pukul 05.11 WIB.

    “KAI Commuter akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melanjutkan proses hukum atas kejadian ini,” kata Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Satu orang kepalanya terluka akibat tawuran di Jaksel

    Salah satu warga berinisial A (30) kepalanya terluka akibat tawuran di Jalan Dr Saharjo, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat petang.

    “Untuk korban memang larinya ke Setiabudi, korban luka di kepala. Tidak tewas,” kata Kapolsek Setiabudi Kompol Firman kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kriminal kemarin, motif suami bunuh istri hingga tawuran di Jaksel

    Suami bunuh istri di Tangsel motifnya cemburu

    Jakarta (ANTARA) – Seorang suami berinisial JN (36) tega membunuh istrinya berinisial RK (25) di Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel) , Banten pada Senin (16/6), motifnya cemburu.

    “Berdasarkan keterangan tersangka karena cemburu, istrinya (korban) selingkuh,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Namun Ade Ary belum dapat menjelaskan secara lebih jauh terkait motif tersebut.

    Sebelumnya Polda Metro Jaya masih mendalami motif seorang suami berinisial JN (36) yang tega membunuh istrinya berinisial RK (25) di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten.

    “Untuk motifnya masih dilakukan pendalaman, mohon waktu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

    Ade Ary juga menyebutkan suami berinisial JN juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini telah ditangkap oleh Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Subdit Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

    “Itu ‘update’ sementaranya, sekarang masih diperiksa, nanti selanjutnya akan kami jelaskan secara rinci di saat rilis,” katanya.

    Kronologi peristiwa itu juga disampaikan ke publik oleh Polda Metro Jaya.

    “Awalnya, saksi Saudara B melaporkan pembunuhan seorang istri yang dilakukan oleh suami. Pelaku saat ini sudah diamankan oleh warga,” katanya.

    Ade Ary menjelaskan berdasarkan hasil pengumpulan keterangan di tempat kejadian perkara (TKP) bahwa pada Senin (16/6) sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama istri yang tinggal sebagai tetangga korban, mendengar suara tangisan dan ribut-ribut korban dengan pelaku.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Gubernur Jabar Sindir Sekda yang Jarang Ngantor: “Ka Mana Wae Sekda?” Bandung 19 Juni 2025

    Wakil Gubernur Jabar Sindir Sekda yang Jarang Ngantor: “Ka Mana Wae Sekda?” Bandung 19 Juni 2025

    Wakil Gubernur Jabar Sindir Sekda yang Jarang Ngantor: “Ka Mana Wae Sekda?”
    Editor
    KOMPAS.com
    —
    Wakil Gubernur Jawa Barat

    Erwan Setiawan
    menyindir Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, yang dinilai jarang hadir dalam rapat paripurna maupun terlihat di kantor, Gedung Sate,
    Bandung
    .
    Sindiran tersebut disampaikan Erwan saat menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (19/6/2025), yang membahas pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
    Awalnya, anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, Pipik Taufik Ismail, mempertanyakan utang Provinsi Jawa Barat kepada BPJS yang mencapai Rp300 miliar. Pipik meminta agar Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan penjelasan atas permasalahan tersebut.
    “Ini kasusnya di 2024, maka kami fraksi PDIP ingin meminta ketua TAPD untuk memberi penjelasan terkait utang BPJS Rp300 miliar. Ini mengganggu keuangan BPJS di beberapa daerah di Jabar,” kata Pipik.
    Pertanyaan tersebut ditanggapi Wakil Ketua DPRD Jabar sekaligus pimpinan sidang, MQ Iswara, yang menyebut utang itu akan direalisasikan pada perubahan anggaran tahun ini. Ia juga mempersilakan Wakil Gubernur memberikan tanggapan.
    Erwan pun menjawab bahwa dirinya maupun Gubernur Jabar saat ini belum menjabat pada tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, menurutnya, penjelasan ideal seharusnya disampaikan oleh Sekda selaku Ketua TAPD.
    “Karena saya dan Gubernur pada tahun 2024 belum menjabat, supaya lebih real (nyata), tadi seperti disampaikan anggota Fraksi PDIP,” ujar Erwan.
    Namun di luar substansi jawaban, Erwan kemudian menyinggung ketidakhadiran Sekda di forum resmi legislatif.
    “Sekalian tanyakeun, ‘Ka mana wae Sekda?’ Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor gak pernah ada. Coba tanyakan, yang terhormat anggota DPRD,” ucap Erwan disambut riuh hadirin.
    Menanggapi pernyataan tersebut, pimpinan sidang MQ Iswara menyatakan bahwa persoalan ketidakhadiran Sekda adalah bagian dari urusan internal eksekutif.
    “Masalah yang disampaikan Wakil Gubernur tadi biarlah menjadi masalah internal eksekutif. Kita jaga rumah kita masing-masing,” kata Iswara.
    Ia menegaskan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda adalah satu kesatuan dalam pemerintahan daerah.
    Dihubungi secara terpisah, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman menanggapi pernyataan Wagub dengan menyebut bahwa Gubernur Dedi Mulyadi telah menginstruksikan seluruh birokrasi untuk bekerja total dan lebih sering turun ke lapangan.
    “Gubernur meminta seluruh birokrasi bekerja ekstra. Semua hari kerja, semua jam kerja. Karena itu sekarang kita punya tagline kerja ‘sabubukna’, dalam tanda kutip,” ujar Herman, Kamis malam.
    Menurut Herman, “sabubukna” berarti bekerja totalitas dan tidak asal-asalan. Ia menyebut bahwa upaya turun ke lapangan adalah bagian dari strategi reformasi birokrasi.
    “Kita tetap melakukan mitigasi dan antisipasi. Jangan sampai kerja kelihatan lari ke sana ke mari tapi tanpa perhitungan, itu konyol. Spiritnya sedang kita pacu,” ujarnya.
    Herman juga menyatakan bahwa dirinya tetap aktif menjalankan tugas. Berdasarkan pantauan media, Herman kerap terlihat di Gedung Sate dalam sejumlah rapat penting. Terbaru, ia memimpin rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat Ciremai, Gedung Sate.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Rapat Paripurna di DPRD, Wagub Erwan Singgung Sekda Jabar Tak Pernah Ngantor: Kamana Wae Sekda?
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zona 5 Segera Beroperasi, Pemprov Jabar Klaim Bakal Perpanjang Usia TPA Sarimukti Bandung

    Zona 5 Segera Beroperasi, Pemprov Jabar Klaim Bakal Perpanjang Usia TPA Sarimukti Bandung

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tugas kepada mantan Bupati Banyumas, Achmad Husein, turut mengurus masalah sampah di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Saat masih menjabat, Husein dinilai sukses mengelola sampah di kabupatennya. 

    “Sore ini saya sudah bertemu dengan sahabat lama, mantan Bupati Banyumas. Saya harus berguru ke dia dalam pengelolaan sampah,” katanya lewat unggahan media sosial, Selasa, 13 Mei 2025.

    Dalam keterangannya itu, secara normatif, Dedi Mulyadi belum menjelaskan status Achmad Husein dalam penanganan sampah tersebut. Gubernur Jabar itu hanya menyebutnya sebagai relawan. 

    “Jadi saya mohon maaf Pak, saya berikan tugas kepada Bapak, karena Bapak sekarang ini jadi relawan saya, ngurusin sampah di Jawa Barat,” imbuhnya. 

    Penanganan sampah di TPA Sarimukti, kata Dedi, akan menggunakan insinerator, meniru cara Husein di Banyumas. 

    “Di Banyumas beliau berhasil melakukan pengelolaan sampah dengan pola insinerator, bisa jadi listrik, bisa jadi minyak, bisa jadi karbon,” kata Dedi Mulyadi.

    “Mulai besok Bapak bisa mengerjakan sampah Sarimukti dengan insinerator dan seluruh kelengkapan yang Bapak mlliki. Kemudian di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi sebagai hulu dari sampahnya juga mulai dipasang insinerator. Segera dikerjakan, tidak pakai lama,” imbuh dia.

    Sebagai lulusan ITB, sambung Dedi, Husein harus kembali dan mengabdi untuk Bandung, menjadi mitra dalam pengelolaan sampah di Jawa Barat. Jika proyek di TPA Sarimukti berhasil, pola serupa akan diterapkan di seluruh Jawa Barat.

    “Pokoknya Bapak harus berjuang demi rakyat Jawa Barat. Ini lulusan ITB sekarang mengabdi lagi ke Bandung. Bapak harus jadi mitra saya untuk menyelesaikan problem sampah di Jabar. Jika berhasil di Sarimukti, kita terapkan di seluruh Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi.

    Sementara, Achmad Husein sempat menanggapi Dedi Mulyadi secara singkat. Ia dan tim diaku akan melakukan survei terlebih dahulu.

    “TPA Sarimukti itu bisa sampahnya habis walaupun memakan waktu cukup lama tetapi harus sudah mulai supaya nanti sampah yang baru itu bisa datang dan yang lama itu semakin lama semakin habis sehingga mungkin jadi bersih. Besok kami mulai survei ke lapangan,” katanya, kala itu.

    Penulis: Arby Salim

  • Polisi masih dalami motif suami bunuh istri di Tangerang Selatan

    Polisi masih dalami motif suami bunuh istri di Tangerang Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya masih mendalami motif seorang suami berinisial JN (36) yang tega membunuh istrinya berinisial RK (25) di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten.

    “Untuk motifnya masih dilakukan pendalaman, mohon waktu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Ade Ary juga menyebutkan suami berinisial JN juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini telah diamankan oleh Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Subdit Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

    “Itu ‘update’ sementaranya, sekarang masih diperiksa, nanti selanjutnya akan kami jelaskan secara rinci di saat rilis,” katanya.

    Polda Metro Jaya mengungkapkan kronologi kematian seorang wanita berinisial RK (25) yang diduga dilakukan oleh suaminya berinisial JN (36) di Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

    “Awalnya, saksi Saudara B melaporkan pembunuhan seorang istri yang dilakukan oleh suami. Pelaku saat ini sudah diamankan oleh warga,” katanya.

    Ade Ary menjelaskan berdasarkan hasil pengumpulan keterangan di tempat kejadian perkara (TKP) bahwa pada Senin (16/6) sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama istri yang tinggal sebagai tetangga korban, mendengar suara tangisan dan ribut-ribut korban dengan pelaku.

    “Saksi mengira bahwa hal tersebut mungkin ribut biasa dalam rumah tangga,” katanya.

    Kemudian, sekitar pukul 23.00 WIB saksi tidak mendengar suara tangisan korban lagi, namun sekira jam 23.50 WIB saksi mendengar suara tangisan anak, saksi mengira bahwa mungkin anak korban sedang rewel.

    Sekitar pukul 00.00 WIB, pelaku mengetuk pintu rumah saksi dan oleh saksi membuka pintu rumah.

    “Selanjutnya melihat pelaku sedang menggendong anak (balita) dan berkata ‘Pung, si Nisa sudah saya bunuh, terserah dah sekarang, pung, saya mau diapain, mau dipanggil polisi boleh, diserahin ke massa gak apa-apa’,” kata Ade Ary.

    Seorang wanita berinisial RK (25) ditemukan tewas setelah diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya berinisial JN (36) di Jalan Rusa IV RT 003/RW 004, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

    Kapolsek Ciputat Timur Polres Tangerang Selatan Kota, Kompol Bambang Askar Sodiq menjelaskan, kasus tersebut terjadi pada Senin malam (16/6) sekitar pukul 21.00 WIB.

    “Petugas piket Polsek Ciputat Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait adanya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Utang BPJS Pemprov Jabar Bisa Naik ke Rp 360 M, Ini Rencana Bayarnya Bandung 16 Juni 2025

    Utang BPJS Pemprov Jabar Bisa Naik ke Rp 360 M, Ini Rencana Bayarnya Bandung 16 Juni 2025

    Utang BPJS Pemprov Jabar Bisa Naik ke Rp 360 M, Ini Rencana Bayarnya
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memanfaatkan perubahan APBD 2025 untuk membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai Rp 311 miliar.
    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , mengatakan saat ini pihaknya masih menghitung alokasi anggaran yang akan digunakan untuk melunasi kewajiban tersebut.
    “Yang pasti APBD murni sudah lewat. Nah kemungkinan nanti perubahan APBD 2025. Mungkin di situ beliau (gubernur) akan memprioritaskan untuk pembayaran utang, konsekuensinya yang bukan belanja prioritas akan disesuaikan,” kata Dedi saat dihubungi, Senin (16/5/2025).
    Dedi menjelaskan, tunggakan utang tersebut berasal dari iuran BPJS Kesehatan untuk kabupaten dan kota yang belum dibayarkan selama periode 2023/2024.
    “Yang Rp 311 miliar itu tagihan ke kabupaten/kota. Jumlahnya dinamis karena sebelum bayar kami konsolidasi dulu dengan BPJS sama kabupaten/kota itu di angka Rp 311 miliar, sempat bisa jadi nambah ke Rp 360 miliar. Tapi nggak akan turun dari angka tersebut,” ujarnya.
    Setiap tahun, menurut Dedi,
    Pemprov Jabar
    mengalokasikan sekitar Rp 900 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
    Dari total tersebut, Rp 460 miliar disetor ke pusat untuk warga dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan sisanya digunakan untuk warga non-DTKS yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten dan kota.
    “Kalau DTKS kita setor ke pusat ke Kementerian Keuangan nanti ke BPJS pusat. Kalau yang Rp 400 miliar lainnya setor ke kabupaten/kota, porsinya Pemprov 40 persen, 60 persen usulan daerah,” jelas Dedi.
    Tunggakan itu pertama kali diungkap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Rabu (11/6/2025).
    Dalam kesempatan itu, Dedi menyinggung besarnya dana hibah di masa pemerintahan sebelumnya yang dianggap mengabaikan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
    “Dalam hal ini, pemerintah punya kewajiban atas akses kesehatan warganya ketimbang belanja hibah,” pungkasnya.
    Penulis: Kontributor Bandung, Faqih Rohman Syafei
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Utang BPJS Pemprov Jabar Bisa Naik ke Rp 360 M, Ini Rencana Bayarnya Bandung 16 Juni 2025

    Tunggakan BPJS Kesehatan Jabar Capai Rp 311 Miliar Sejak 2023, Pemprov Janji Bayar Bandung 16 Juni 2025

    Tunggakan BPJS Kesehatan Jabar Capai Rp 311 Miliar Sejak 2023, Pemprov Janji Bayar
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat memastikan jumlah tunggakan utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kepada BPJS Kesehatan mencapai Rp 311 miliar.
    Kepala Bappeda Jabar
    Dedi Mulyadi
    mengatakan, utang tersebut berasal dari kewajiban pembayaran
    iuran BPJS Kesehatan
    untuk kabupaten dan kota yang belum dibayarkan pada periode 2023/2024.
    “Yang Rp 311 miliar itu tagihan ke kabupaten/kota. Jumlahnya dinamis karena sebelum bayar kami konsolidasi dulu dengan BPJS sama kabupaten/kota itu di angka Rp 311 miliar, sempat bisa jadi nambah ke Rp 360 miliar. Tapi nggak akan turun dari angka tersebut,” ujar Dedi saat dihubungi, Senin (16/5/2025).
    Menurut Dedi, setiap tahun
    Pemprov Jabar
    harus membayar iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp 900 miliar. Dari jumlah itu, Rp 460 miliar dialokasikan untuk masyarakat dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan sisanya untuk masyarakat non-DTKS yang diusulkan oleh kabupaten dan kota.
    “Kalau DTKS kita setor ke pusat ke Kementerian Keuangan nanti ke BPJS pusat. Kalau yang Rp 400 miliar lainnya setor ke kabupaten/kota, porsinya Pemprov 40 persen, 60 persen usulan daerah,” jelasnya.
    Ia menyebutkan, saat ini Pemprov Jabar sedang menghitung alokasi anggaran untuk melunasi tunggakan tersebut.
    “Yang pasti APBD murni sudah lewat. Nah kemungkinan nanti perubahan APBD 2025. Mungkin di situ beliau (gubernur) akan memprioritaskan untuk pembayaran utang, konsekuensinya yang bukan belanja prioritas akan disesuaikan,” kata Dedi.
    Diketahui, tunggakan utang Pemprov Jabar kepada BPJS Kesehatan pertama kali diungkap oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Rabu (11/6/2025).
    Dalam kesempatan itu, Dedi menyoroti besarnya dana hibah di masa kepemimpinan gubernur sebelumnya, yang dinilainya telah mengabaikan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
    Ia menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap akses layanan kesehatan masyarakat yang tidak bisa diabaikan.
    “Dalam hal ini, pemerintah punya kewajiban atas akses kesehatan warganya ketimbang belanja hibah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ganjar Pranowo Jadi Capres Favorit Versi Charta Politika dalam Memori Hari Ini, 14 Juni 2022

    Ganjar Pranowo Jadi Capres Favorit Versi Charta Politika dalam Memori Hari Ini, 14 Juni 2022

    JAKARTA – Memori hari ini, tiga tahun yang lalu, 14 Juni 2022, lembaga survei, Charta Politika merilis hasil jejak pendapat terkait elektebilitas calon presiden (capres) favorit untuk Pilpres 2024. Posisi pertama jatuh kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

    Sebelumnya, isu seputar Pilpres 2024 penuh dinamika. Joko Widodo (Jokowi) sudah resmi keluar dari gelanggang politik. Kondisi itu membuat lawannya terdahulu Prabowo Subianto mulai didorong untuk maju kembali, disusul muka baru macam Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

    Pelaksanaan Pilpres 2024 pernah diramalkan akan ditunda. Kondisi itu karena pandemi COVID-19 yang begitu mengganas di Indonesia. Pendukung Presiden Jokowi senang bukan main. Mereka sempat menggaungkan narasi Jokowi tiga periode.

    Suatu narasi yang ditolak mentah-mentah oleh partai pengusung Jokowi sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penolakan itu dilakukan karena tiga periode kekuasaan melanggar konstitusi. Segenap rakyat Indonesia lalu melakukan penolakan yang sama.

    Pendukung Jokowi yang tadinya ngotot gaungnya mulai meredup. Alhasil, rakyat Indonesia benar-benar mulai menatap pesta demokrasi Pilpres 2024. Nama-nama besar sebagai kandidat capres bermunculan. Prabowo yang notabene kandidat capres langganan muncul kembali.

    Kehadiran Prabowo juga diikuti munculnya nama-nama baru dari kontestasi politik Pilpres. Mereka antara lain Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, hingga Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, yang paling kencang bergerak mencari dukungan tak lain adalah Prabowo.

    Prabowo yang notabene Menteri Pertahanan kerap melangsungkan kunjungan ke berbagai daerah. Ia bertemu dengan banyak tokoh masyarakat hingga ulama setempat. Beberapa di antaranya turut mendoakan Prabowo supaya bisa menang dan jadi Presiden Indonesia yang baru.

    “Pak Prabowo memang direncanakan akan bersilaturahmi denga para ulama dan tokoh-tokoh di Jawa Timur. Salah satunya Kiai Kholil dan Kiai Muzaki yang memang sejak dulu Pak Prabowo ingin berkunjung. Karena kesibukan beliau sebagai Menhan dan sekarang adalah hari libur lebaran.”

    “Pak Prabowo akhirnya baru bisa berkunjung ke tempat sahabat-sahabat lamanya itu sekarang ini. Tadi Pak Prabowo didoakan baik oleh Kiai Kholil dan Kiai Muzaki, mendoakan Pak Prabowo selalu sehat, agar kemampuan serta niat-niat baik beliau bisa dimuluskan untuk menjadi presiden pada Pilpres 2024,” ungkap Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani sebagaimana dikutip laman tempo.co, 4 Mei 2022.

    Prabowo memang capres beken. Namun, bukan berarti jadi capres terfavorit untuk Pilpres 2024. Narasi itu dibuktikan dengan hasil jejak pendapat yang baru dikeluarkan oleh lembaga survei, Charta Politika pada 14 Juni 2022.

    Ganjar Pranowo pernah jadi capres favorit versi lembaga survei Charta Politika pada 2022. (ANTARA)

    Hasil jejak pendapat itu mengungkap bahwa Ganjar Pranowo yang jadi capres favorit dengan 31,2 persen suara. Prabowo malah berada pada peringkat dua dengan 23,4 persen suara, disusul Anies Baswedan di peringkat tiga dengan 20 persen suara.

    Jejak pendapat itu diambil dari periode waktu 25 Mei sampai 2 Juni 2022. Mereka yang terlibat dalam jejak pendapat mencapai 1.200 orang. Respondennya adalah mereka yang berusia 17 tahun ke atas, atau sudah memenuhi syarat ikut pemilu.

    “Dilihat dari sisi tren, Ganjar Pranowo mengalami peningkatan elektabilitas, sementara elektabilitas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan cenderung stagnan,” tulis Charta Politika dalam keterangannya sebagaimana dikutip laman tribunnews, 14 Juni 2022.

  • Dedi Mulyadi Sebut Akan Tata Seluruh Jongko di Kawasan Perkebunan

    Dedi Mulyadi Sebut Akan Tata Seluruh Jongko di Kawasan Perkebunan

    Sebelumnya, sejumlah penjual nanas asal Jalan Cagak, Subang, menumpahkan kekecewaannya kepada Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, lewat aksi membanting buah nanas di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa, 10 Juni 2025. 

    Seorang perwakilan pedagang, Herman, asal Desa Tambakan, mengabarkan, jongko tempat jualan nanas miliknya dibongkar bulan lalu (26/5/2025) dalam rangka penataan jalan.

    Pedagang yang mengaku telah lebih 20 tahun menjual nanas itu dijanjikan uang kompensasi dan jongko baru yang lebih tertata. Namun, hingga kini belum juga mendapatkan kepastian. Karena itu, ia ikut bersama belasan para penjual nanas menagih janji Dedi Mulyadi di Gedung Sate.

    “Sabar weh dua bulan teu kudu daragang, ku saya nu aya diganti, salila dua bulan ku saya dikompensasi. Seperti kitu janjina, terus kebijakan ke depan seperti jongko akan ditata, kenapa sekarang cuma diancurkan doang?

    (Sabar saja dulu, selama dua bulan jangan dagang. Sama saya nanti dagangan yang ada diganti, selama dua bulan diberi kompensasi. Seperti itu janjinya. Terus kebijakan ke  delan seperti jongko akan ditata, kenapa sekarang cuma diancurkan doang?)” kata Herman.

    Buntut pembongkaran, kondisinya dirasa menjadi pelik. Ia punya beban utang ke bank yang tiap bulan mesti dibayar, bekas pinjaman modal. “Uing mah nu jadi stres teh modal BRI. Kan tidak mau tau, tidak terima alasan kalau jongko dibongkar. Diminta ngusahakeun, tapi kan sudah tidak ada lapaknya,” keluh Herman.

     

    Perwakilan lainnya, Ifan menambahkan, yang terdampak pembongkaran tak hanya di Jalan Cagak, tapi juga di jalur Ciater dan Kasomalang.

    Ia pun mendesak agar janji kepada pedagang nanas bisa ditepati.

    “Kita datang ke sini bukan mau macem-macem, kita mempertanyakan janji. Harus ditepati, paling tidak, harus ada kepastian,” katanya. 

    “Masyarakat pedagang khususnya Subang Selatan tidak ada yang menolak tentang pembongkaran, tidak ada. Tidak ada yang bertahan, tidak neko-neko,” tegasnya.

    Para pedagang sempat masuk ke Gedung Sate, diterima pihak Pemprov Jabar. Keluhan mereka, katanya, sudah ditampung. Pembahasan mengenai masalah itu dijadwalkan bakal dilakukan pada Kamis (12/5/2025).

    “Bakal diwaler dinteun Kemis. (Akan dijawab hari Kamis),” kata Ifan.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi bersama Bupati Subang melakukan pembongkaran di kawasan tersebut pada 26 Mei 2025. Kegiatan ini, turut disiarkan ulang melalui akun YouTube Dedi Mulyadi Channel. 

    Kepada pedagang terdampak, Dedi menyampaikan soal uang kompensasi atau uang tunggu selama dua bulan, pemberian sembako, dan penataan ulang bangunan.

    “Ini mereka ada uang tunggu selama dua bulan, dikasih beras, dikasih duit. Yang kedua nanti saya bikinin bangunan-bangunan yang indah,” kata Dedi Mulyadi saat itu.