Xcloud.id

Tag: Ridwan Kamil

  • Bandara Ngurah Rai jalani overlay landasan pacu selama 10 bulan

    Bandara Ngurah Rai jalani overlay landasan pacu selama 10 bulan

    Denpasar, Bali (ANTARA) – Bandara I Gusti Ngurah Rai menjalani pelapisan ulang (overlay) aspal permukaan landasan pacu selama 10 bulan dari Juli 2025 hingga Mei 2026.

    General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab dalam keterangan di Denpasar, Bali, Rabu, mengatakan pelapisan ini adalah bagian dari pemeliharaan infrastruktur bandara untuk menjaga kekuatan struktur landasan pacu.

    “Saat proses lepas landas atau pendaratan pesawat diperlukan permukaan yang datar dan kokoh dengan tingkat kekuatan tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam keselamatan penerbangan,” kata dia.

    Sebelumnya, beredar video mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama sejumlah penumpang yang protes karena adanya overlay di Bandara Ngurah Rai menyebabkan penerbangan mereka ditunda cukup lama.

    Syaugi menjelaskan proses ini akan berlangsung dari pukul 02.00 Wita hingga 07.00 Wita selama 10 bulan dan pihak maskapai semestinya sudah tahu sehingga menyesuaikan jam tersebut.

    “Kami telah menerbitkan pemberitahuan kepada penerbang atau notice to airmen (NOTAM), karena selama waktu pekerjaan overlay untuk sementara runway kami tutup, operator maskapai diminta untuk menyesuaikan jadwal penerbangannya dari dan ke Bandara I Gusti Ngurah Rai,” ujarnya.

    Proses overlay dilakukan di seluruh permukaan landasan pacu, yakni sepanjang 3.000 meter, dengan lebar 45 meter.

    Syaugi juga mengatakan jika 2 tahun terakhir pengelola berfokus pada revitalisasi dan optimalisasi di sisi darat bandara seperti terminal, akses jalan di dalam kawasan bandara, hingga pembangunan JPO dan tahun ini, fokus di sisi udara.

    Bandara sebelumnya telah melakukan evaluasi terhadap kondisi landasan pacu dan hasil evaluasi tersebut diputuskan dilakukan pemeliharaan dengan metode lapis ulang.

    “Landasan pacu merupakan salah satu alat produksi utama dalam mendukung operasional bandara, untuk itu, kami harus memastikan fasilitas ini selalu dalam kondisi baik dan laik pakai dari sisi kekuatan maupun keandalan strukturnya,” kata dia.

    Berdasarkan lalu lintas penerbangan sepanjang tahun 2024, Bandara I Gusti Ngurah Rai mencatatkan sebagai bandara tersibuk kedua di Indonesia, dengan total 142 ribu pergerakan atau rata-rata 388 pergerakan pesawat per hari.

    Bandara itu juga melayani penerbangan-penerbangan dengan tipe pesawat berbadan besar seperti Boeing 777- 300 ER (B773ER) dan Airbus 380-800 (A388).

    Oleh sebab itu, pihak bandara merancang pelapisan ulang landasan pacu agar memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi dan beban perlintasan yang berat.

    “Langkah ini kami lakukan karena banyak penerbangan rute internasional dari dan ke Bali yang menggunakan pesawat berbadan besar, untuk memastikan operasional penerbangan dapat berjalan dengan aman dan lancar, manajemen bandara telah berkoordinasi dengan Airnav Indonesia cabang Denpasar dan para operator maskapai,” ujar Syaugi.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lisa Mariana Akui Wanita dalam Video Syur dengan Pria Bertato Itu Dirinya, Dilakukan dalam Keadaan Tak Sadar

    Lisa Mariana Akui Wanita dalam Video Syur dengan Pria Bertato Itu Dirinya, Dilakukan dalam Keadaan Tak Sadar

    GELORA.CO – Polisi memeriksa Lisa Mariana sebagai saksi dalam peredaran sebuah video porno pada situs luar negeri berbayar pada beberapa waktu lalu.

    Nama Lisa mencuat usai isu ia memiliki hubungan dengan eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil bahkan sampai hamil.

    Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan dari hasil pemeriksaan Lisa mengakui dirinya terlibat dalam video itu. Adapun pria yang bersama Lisa adalah teman sepergaulannya.

    “Yang pertama, bahwa di mana barang bukti video yang beredar itu, yang bersangkutan telah menyatakan betul bahwa itu dirinya. Pemeran dari video itu, salah satunya perempuan itu, adalah dia (Lisa),” kata Hendra saat ditemui di Mapolda Jabar, Selasa (15/7).

    “Demikian juga pemeran laki-laki yang sebelumnya sudah kita periksa, yang menyatakan juga bahwa itu dirinya.  Dan keduanya saling mengenal, dengan ciri pria bertato itu adalah teman dia, pergaulan dia,” lanjut dia.

    Hendra melanjutkan, Ditressiber Polda Jabar akan melayangkan pemanggilan kedua kepada Lisa Mariana. Sebab masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab.

    “Nah kemudian, dari pemeriksaan ini, ada beberapa poin-poin penting lagi, tetapi masih ada yang belum dijawab oleh yang bersangkutan. Dikarenakan yang bersangkutan itu mengalami, mengeluh sakit, sehingga tadi pemeriksaan itu tidak maksimal,” ucap dia.

    Dicecar 30 Pertanyaan

    Kuasa Hukum Lisa Mariana, Bertua Diana Hutapea mengatakan, proses pemeriksaan berjalan lancar dan terdapat tiga puluh pertanyaan yang dijawab dengan baik oleh Lisa.

    “Kita senang dengan tim penyidik yang sangat kooperatif. Tadi dengan pertanyaan itu, ada 30 pertanyaan dari penyidik terkait dengan laporan video syur yang telah dijawab Lisa Mariana dengan baik,” ungkapnya.

    Menurut Bertua, Lisa adalah korban dari peredaran video porno tersebut. Ia menilai ada pihak lain yang coba memanfaatkannya. Sebab Lisa tidak dalam keadaan sadar ketika video tersebut direkam.

    “Kesimpulan yang sudah saya nyatakan tadi di berita acara, bahwa Lisa Mariana adalah korban dari pada peredaran video syur ini. Dalam hal ini, Lisa Mariana tadi menjelaskan dalam keterangannya di hadapan para penyidik bahwa video syur itu tidak dalam keadaan sadar dilakukannya dan korban dari orang-orang. Itu kelilingnya yang memanfaatkannya,” ujarnya.

    Lisa Meminta Maaf

    Lisa Mariana turut membenarkan atas keterlibatannya dalam video porno itu. Ia juga memohon maaf karena tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

    “Iya betul, maaf ya mohon maaf banget power aku udah abis di atas, tadi aku juga sempet sakit jadi segitu dulu cukup. Kayaknya tadi sudah dijelaskan sama kuasa hukum saya ya, jadi itu saja,” imbuh Lisa.

  • Viral Ridwan Kamil Protes Pesawat Delay, Super Air Jet Minta Maaf – Page 3

    Viral Ridwan Kamil Protes Pesawat Delay, Super Air Jet Minta Maaf – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, kembali menjadi sorotan publik setelah videonya viral karena memprotes keterlambatan penerbangan Super Air Jet. Insiden ini terjadi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Jumat, 11 Juli 2025.

    Dalam video yang diunggah akun TikTok @verasitolongga5, Ridwan Kamil terlihat mempertanyakan keputusan pembatalan penerbangan secara mendadak kepada petugas bandara.

    “Pilotnya, Mbak. Dia yang menentukan pesawat terbang atau tidak, aman atau tidak aman,” ujar Ridwan Kamil dengan nada tegas.

    Beberapa calon penumpang lain juga ikut melontarkan keluhan terhadap petugas karena merasa tidak mendapat penjelasan memadai terkait keterlambatan pesawat.

    Alasan Keterlambatan: Perbaikan Landasan dan Rotasi Pesawat

    Dalam video tersebut, seorang petugas menjelaskan bahwa landasan pacu sedang dilakukan pengaspalan, sehingga mempengaruhi jadwal penerbangan.

    “Trans Nusa itu jam 1.20 berangkat, kenapa tiba-tiba berangkat langsung ngaspal?” protes salah satu penumpang yang merekam kejadian tersebut.

    Namun, pihak maskapai menyatakan alasan berbeda. Direktur Utama Super Air Jet, Ari Azhari, menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi karena alasan operasional, yakni penyesuaian rotasi pesawat dari rute sebelumnya.

     

  • Dedi Mulyadi Minta Masuk Sekolah Pukul 06.30 WIB, Kabupaten Bogor Pertahankan Aturan Lama Regional 13 Juli 2025

    Dedi Mulyadi Minta Masuk Sekolah Pukul 06.30 WIB, Kabupaten Bogor Pertahankan Aturan Lama Regional 13 Juli 2025

    Dedi Mulyadi Minta Masuk Sekolah Pukul 06.30 WIB, Kabupaten Bogor Pertahankan Aturan Lama
    Penulis
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengikuti kebijakan Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , terkait aturan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB yang mulai diberlakukan pada Senin (14/7/2025). 
    Pelajar di jenjang PAUD, SD, dan SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tetap akan masuk sekolah pukul 07.00 WIB, sesuai dengan surat edaran terbaru dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
    Rudy menyatakan bahwa pihaknya perlu melakukan kajian terlebih dahulu atas instruksi dari Gubernur Jawa Barat yang tertuang dalam Surat Edaran No: 58/PK.03/DISDIK mengenai perubahan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB.
    “Karakteristik setiap wilayah pasti berbeda, antara Bogor dengan Ciamis, Cianjur, dan tentunya apa pun yang akan kita putuskan semuanya terbaik untuk masyarakat,” ujarnya, Jumat (11/7/2025).
    Sebagai tindak lanjut, Rudy mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 400.3/164-DISDIK yang mengatur jam efektif dan hari sekolah bagi jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Bogor.
    Surat tersebut ditandatangani pada 7 Juli 2025, dengan ketentuan bahwa jam masuk sekolah tetap dimulai pukul 07.00 WIB.
    Kebijakan ini secara resmi menegaskan bahwa Kabupaten Bogor tidak mengikuti jam masuk pukul 06.30 WIB yang diinstruksikan Gubernur Jabar melalui edaran provinsi.
    Sebelumnya, sejumlah daerah di Jawa Barat telah menyatakan kesiapannya mengikuti kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi, termasuk Kabupaten Majalengka yang telah menerbitkan surat edaran dan akan memberlakukan jam masuk pukul 06.30 WIB mulai 16 Juli 2025.
    Namun, Kabupaten Bogor memilih langkah berbeda dengan menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi lokal.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ribuan Buruh Migran Hilang Kontak, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tempuh Langkah Ini Regional 13 Juli 2025

    Ribuan Buruh Migran Hilang Kontak, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tempuh Langkah Ini Regional 13 Juli 2025

    Ribuan Buruh Migran Hilang Kontak, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tempuh Langkah Ini
    Tim Redaksi
    CIANJUR, KOMPAS.com –
    Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , meminta para kepala desa untuk mendata warganya yang bekerja sebagai
    buruh migran
    , dan hingga kini tidak ada kabar.
    Dedi mengaku kerap menerima aduan dari masyarakat yang kehilangan kontak dengan anggota keluarganya yang bekerja di luar negeri.
    “Kita akan kumpulkan para kepala desa untuk mengisi aplikasi pelaporan warga yang bekerja di luar negeri dan tidak ada kabar,” kata Dedi usai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Cianjur ke-348 di gedung DPRD Cianjur, Sabtu (12/7/2025) petang.
    Menurutnya, langkah ini penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di daerah agar bisa diselesaikan secara bersama.
    Dedi meyakini, kasus buruh migran hilang kontan jumlahnya tidak sedikit, bahkan diperkirakan mencapai ribuan orang. “Ini warga kita, masa nasibnya dibiarkan begitu saja di luar negeri? Makanya,
    pendataan
    harus segera dimulai,” ujar dia.
    Dedi juga menyinggung ironi pembahasan anggaran setiap tahun yang lebih banyak membahas fasilitas dan honor pejabat, sementara nasib warga yang bekerja di luar negeri kerap terabaikan.
    “Setiap tahun kita sibuk membahas kendaraan baru dan honor naik, namun warganya yang sedang bekerja di luar negeri, tidak jelas nasibnya,” ujar dia.
    Dedi berharap, ke depan warga Jawa Barat yang bekerja sebagai buruh migran tidak hanya menempati sektor nonformal, seperti asisten rumah tangga dan sopir.
    “Saatnya pendidikan diarahkan pada keterampilan agar SDM bisa meningkat, sehingga bisa mengirim tenaga kerja yang punya keahlian di bidangnya,” pungkas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral! Ridwan Kamil Protes ke Petugas Bandara Ngurah Rai Bali, Ada Apa?

    Viral! Ridwan Kamil Protes ke Petugas Bandara Ngurah Rai Bali, Ada Apa?

    GELORA.CO – Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi sorotan publik usai videonya viral saat protes kepada petugas Bandara Ngurah Rai, Bali.

    Hal tersebut dikarenakan Ridwan Kamil mengalami keterlambatan penerbangan di bandara tersebut karena kendala proyek pengaspalan di area runway bandara.

    Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Ridwan Kamil yang biasa disapa Kang Emil terlihat berada di antara para penumpang pesawat maskapai Super Air Jet dengan rute Denpasar-Jakarta.

    “Kami punya hak sebagai yang bayar. Mau bicara ke pengambil keputusan. Ya udah, telepon!” kata Kang Emil.

    Mendengar permintaan dari Kang Emil, petugas bandara tampak tidak merespons, ia hanya berusaha menenangkan mantan Gubernur Jabar tersebut dan penumpang lainnya.

    “Bilang, Pak Ridwan mau bicara. Nanti kan keluar jawabannya, ‘saya tidak mau bicara’ selesai. Saya pengen denger,” imbuhnya.

    Penerbangan yang semula dijadwalkan berangkat pada Jumat malam, 11 Juli 2025 pukul 21.30 Waktu Indonesia Tengah atau WITA, mengalami penundaan beberapa kali sebelum akhirnya dibatalkan mendadak hanya 10 menit sebelum keberangkatan.

    Menurut keterangan dalam video yang beredar, pihak maskapai sempat menjanjikan penerbangan ulang yakni pada Sabtu dini hari pukul 01.40 WITA. Namun tidak lama kemudian mengumumkan pembatalan.

    Kemudian Kang Emil dan penumpang lainnya diinformasikan bahwa penerbangan akan dijadwalkan ulang pada pukul 08.00 WITA.

    Selain itu, penumpang lain juga tampak kecewa karena fasilitas di bandara yaitu seperti pendingin ruangan telah dimatikan.

    “2.30, ini AC central juga sudah mati,” kata seorang penumpang pesawat.

    Lebih lanjut, menurut Kang Emil bahwa pihak bandara maupun maskapai tidak solutif.

    “Kesimpulannya, sebagai pihak bandara maupun pihak Air Jet tidak solutif. Karena kalian berdua bukan pengambil keputusan. Kalian hanya kurir, yang menyampaikan pesan orang,” tutur Kang Emil.

    “Kami ingin mendengar dari pengambil keputusan. Yang teknis namanya direktur terminal, yang Air Jet namanya kapten pesawat. Itu dua pihak. Kami perlu mendengarkan penjelasan apa. Keputusannya apa, anda tidak laksanakan. Anda tidak berani,” imbuhnya.

    Hingga akhir video, belum ada kejelasan dari pihak maskapai maupun bandara terkait penyelesaian permasalahan tersebut. 

    Sementara itu, Kang Emil sendiri juga belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kejadian tersebut.***

  • Pendapatan Jabar di Bawah Yogyakarta, Pengamat Ekonomi Sarankan Ini ke Dedi Mulyadi Regional 10 Juli 2025

    Pendapatan Jabar di Bawah Yogyakarta, Pengamat Ekonomi Sarankan Ini ke Dedi Mulyadi Regional 10 Juli 2025

    Pendapatan Jabar di Bawah Yogyakarta, Pengamat Ekonomi Sarankan Ini ke Dedi Mulyadi
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung,
    Acuviarta Kartabi
    mengomentari pendapatan da
    belanja

    Jawa Barat
    yang lebih rendah dari
    Yogyakarta
    .  
    Seperti diketahui, persentase realisasi pendapatan Yogyakarta mencapai 57,43 persen; berada di atas NTB sebesar 47,1 persen dan Jawa Barat sebesar 44,72 persen.
    Sedangkan
    realisasi belanja
    daerah Jawa Barat mencapai 37,8 persen. Persentase ini di bawah Yogyakarta yang mencapai 41,92 persen dan NTB sebesar 38,99 persen.
    Menurutnya, pelaksanaan belanja dan penerimaan pendapatan di Jabar masih berjalan sesuai rencana, meskipun tetap memerlukan pengawasan dan perhatian lebih lanjut.
    Acuviarta menjelaskan, meskipun persentase realisasi belanja dan pendapatan saat ini berada di bawah angka normal, tren yang ada masih menunjukkan perkembangan positif.
    “Karena soal realisasi belanja dan pendapatan memang harus dikelola dengan hati-hati, sehingga saya memaknainya kondisi saat ini lebih kepada bagian tatakelola anggaran yang lebih hati-hati, tidak semata-mata soal persentase belanja yang tinggi saja,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (10/7/2025).
    Ia menambahkan, saat ini terdapat kesempatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk mempercepat realisasi belanja dan pendapatan, mengingat adanya perubahan mendasar pada kebijakan fiskal di semester pertama.
    ”
    Belanja
    infrastruktur pada semester ini meningkat cukup signifikan, sehingga memerlukan waktu dan perhatian lebih khusus,” jelas Acuviarta.
    Meskipun demikian, percepatan yang lebih agresif masih dibutuhkan, terutama dalam proses lelang atau pengadaan barang dan jasa.
    Dari sisi pendapatan, Acuviarta menyarankan kepada pemerintahan yang dipimpin
    Gubernur Jabar

    Dedi Mulyadi
    , agar percepatan difokuskan pada sektor di luar pajak kendaraan bermotor (PKB), seperti pajak air permukaan dan pajak bahan bakar minyak.
    “PKB sedang dalam masa pemberian insentif pembebasan tunggakan. Di luar PKB, seperti pajak air permukaan, pajak bahan bakar minyak, dan lain sebagainya bisa kita fokuskan realisasinya,” katanya.
    Selain itu, Acuviarta juga menyoroti Perpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berkaitan dengan efisiensi dan realokasi belanja daerah.
    Ia menilai, kebijakan tersebut perlu disikapi secara positif meskipun masih memerlukan waktu untuk diimplementasikan.
    “Pak Gubernur sudah melakukan pembaruan terkait kebijakan fiskal dan politik anggaran, perlu kita sikapi secara positif dan saya melihat realisasi maupun implementasinya membutuhkan waktu transisi,” tuturnya.
    Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Juni 2025 mencapai 38,79 persen.
    Angka tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 31,8 persen.
    Ia juga menekankan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar mencapai 44,72 persen, melampaui target yang ditetapkan dalam APBD 2025 yang sebesar 31,8 persen.
    “Jika ada yang menyebut belanja menurun dan pendapatan anjlok, itu tidak benar,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapan Ridwan Kamil Diperiksa KPK? Jubir Budi Prasetyo Bilang Ini

    Kapan Ridwan Kamil Diperiksa KPK? Jubir Budi Prasetyo Bilang Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu gencar melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023.

    Bahkan, rumah mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil tidak luput dari upaya penggeledahan yang dilakukan KPK tersebut.

    Serangkaian penggeledahan termasuk rumah Ridwan Kamil itu dilakukan penyidik KPK untuk menelusuri barang bukti, yang diyakini terkait dengan kasus korupsi yang ditangani KPK.

    Kendati rumahnya sudah digeledah sejak empat bulan lalu, nyatanya KPK sejauh ini belum pernah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil sebagai saksi. Padahal, KPK diketahui telah menyita kendaraan yang diketahui milik Ridwan Kamil.

    Belum adanya upaya pemeriksaan Ridwan Kamil dalam perkara itu diamini oleh penyidik KPK.

    “Sejauh ini kepada yang bersangkutan baru dilakukan penggeledahan,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/7).

    Budi menuturkan, jika nantinya ada jadwal pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil, pihaknya akan menyampaikan kepada publik. “Nanti akan kami update jika sudah ada jadwal pemeriksaan kepada yang bersangkutan,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Bank BJB masih terus berjalan.

    Menurutnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, penggeledahan di beberapa lokasi, serta penyitaan aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak sempat menyatakan bahwa Ridwan Kamil sudah pernah dipanggil dalam kasus tersebut. Namun pernyataan itu segera diralat.

  • KPK Bakal Jadwalkan Panggil Ridwan Kamil di Kasus BJB

    KPK Bakal Jadwalkan Panggil Ridwan Kamil di Kasus BJB

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan tim penyidik akan menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Jabar Banten Tbk. atau BJB (BJBR). 

    Dia mengatakan hingga saat ini penyidik dalam kasus dugaan korupsi BJB tersebut juga terus fokus melakukan pemeriksaan saksi-saksi hingga penelaahan dokumen dan data. Dia juga memastikan bahwa tim penyidik pasti memiliki timeline-nya sendiri.

    “Tapi saya yakin penyidik pasti akan nanti menentukan jadwal untuk pemanggilan [Ridwan Kamil] karena untuk bisa mempertanggungjawabkan dan mengklarifikasi terhadap kegiatan pengeledahan yang sudah pernah dilakukan. Mungkin masalah waktu saja,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Di sisi lain, Setyo juga berpandangan bahwa pihak Ridwan Kamil tidak ada sama sekali mencoba mengulur-ulur waktu dalam jadwal pemanggilan tersebut. Dia berkata bahwa penyidik tidak hanya menangani kasus BJB saja, terapi juga menangani kasus-kasus lainnya.

    “Pastinya yang sudah proses penahanan, itu yang diprioritaskan. Mungkin karena ini belum sampai kepada proses upaya paksa, saya kira itu bisa nanti bukan dikesampingkan, tapi nanti akan dijadwalkan pada tahap setelah yang upaya paksa sudah dikerjakan,” ujarnya.

    Lebih jauh, purnawirawan Polri ini menekankan bahwa proses penggeledahan terhadap Ridwan Kamil tidak bisa serta merta disimpulkan bahwa yang bersangkutan menjadi tersangka. 

    “Ya pengeledahan tidak kemudian memastikan bahwa yang bersangkutan pasti tersangka. Penggeledahan kan hanya untuk mencari dan membuktikan mungkin ada keterkaitan dengan keterangan-keterangan yang sebelumnya. Kalau soal tersangka pasti nanti berdasarkan pertimbangan pemeriksaan keterangan, kemudian alat bukti dan lain-lain dan itu melalui proses,” urainya.

    Untuk diketahui, penyidik KPK menggeledahan rumah Ridwan Kamil terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR), Maret 2025 lalu. 

    Dari hasil penggeledahan KPK sebelumya menyebut ada moge merek Royal Enfield yang disita dari rumah politisi Partai Golkar itu. Namun, berbeda dengan mobil Mercedes-Benz miliknya, moge milik Ridwan Kamil itu telah dibawa ke Rupbasan KPK, Jumat (25/4/2025). 

    Adapun, dalam kasus ini KPK menduga penempatan iklan itu dilakukan oleh total enam agensi untuk penayangan iklan di media televisi, cetak maupun elektronik. Tiga orang tersangka pengendali agensi itu masing-masing merupakan pemilik dua agensi yang memenangkan pengadaan penempatan iklan di BJB.  

    Terdapat dugaan bahwa kasus korupsi itu merugikan keuangan negara hingga Rp222 miliar. Nilai itu merupakan biaya yang dikeluarkan secara fiktif oleh para tersangka kasus tersebut, dari total keseluruhan biaya pengadaan iklan di BJB yakni Rp409 miliar.

  • Buni Yani Anggap Dedi Mulyadi Alergi Berbau Islam, Selain RSUD Al Ihsan, Ada Kasus Kereta Kencana

    Buni Yani Anggap Dedi Mulyadi Alergi Berbau Islam, Selain RSUD Al Ihsan, Ada Kasus Kereta Kencana

    GELORA.CO – Politikus Partai Ummat Buni Yani menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alergi dengan hal-hal berbau Islam.

    Dia menilai tidak aneh dengan kebijakan Dedi Mulyadi yang mengganti nama RSUD Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih.

    Selain itu, Buni Yani juga mengunggah video lawas Dedi Mulyadi yang sedang sembah sungkem kepada Kereta Kencana Ki Jaga Rasa.

    “Kalau Dedi Mulyadi alergi dengan hal-hal yang berbau Islam ya memang begitulah adanya. Fakta berbicara sendiri,” kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Rabu (9/7/2025).

    Buni Yani turut mengunggah video lawas Dedi Mulyadi yang sedang sembah sungkem kepada Kereta Kencana Ki Jaga Rasa.

    Kereta Ki Jaga rasa merupakan kereta kencana milik Dedi Mulyadi yang biasa disimpan di kediamannya di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang.

    Diketahui video tersebut adalah kejadian pada Agustus 2023, ketika hendak melepas Kereta Ki Jaga Rasa untuk membawa bendera pusaka saat Upacara HUT ke-78 RI di Istana Merdeka, Jakarta.

    Diketahui, publik dihebohkan dengan langkah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengganti nama RSUD Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih.

    Perubahan nama rumah sakit itu berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No: 445 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada 19 Juni 2025.

    RSUD milik Pemprov Jabar ini berada di Kabupaten Bandung.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyebut pengubahan nama RSUD Al Ihsan menjadi Welas Asih, karena fasilitas kesehatan tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Hal ini untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat mengenai sumber pembiayaan rumah sakit ini yang disebut menggunakan dana umat.

    “Pernyataan itu saya luruskan,” kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Senin lalu (7/7).

    Dedi mengatakan RSUD Al Ihsan mengalami peralihan kepemilikan ke Pemprov Jabar sejak 2004, menyusul kasus korupsi yang melibatkan pimpinan Yayasan Al Ihsan sebagai pendiri rumah sakit tersebut.

    Gugatan hukum terhadap kasus korupsi ini berujung pada putusan Mahkamah Agung Nomor 372/Pid/2003 yang menyatakan bahwa seluruh bangunan dan aset RS Al-Ihsan dirampas untuk negara, dalam hal ini Pemprov Jabar.***