Xcloud.id

Tag: Ridwan Kamil

  • Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

    Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

    Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

    1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

    2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

    3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

    4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

    5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

    6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

    7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

    8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

    9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

    10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

    Kepartaian

    11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

    12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

    13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

    Hubungan Antar Lembaga

    14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

    15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

    16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

    17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

    18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

    19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

    20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

    21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

    22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

    23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

    24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

    25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

    Fungsi Elektoral 1

    26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

    27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

    28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

    29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

    30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

    31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

    32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

    33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

    Fungsi Elektoral 2

    34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

    35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

    36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

    37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

    38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

    39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

    40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

    41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

    42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

    43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

    44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

    45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

    46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

    47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

    48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

    49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

    Kesekjenan

    50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

    51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

    52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

    53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

    54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

    55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

    56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

    57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

    58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

    59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

    60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

    Bendahara Umum

    Bendahara Umum: Sari Yuliati;
    Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar;
    Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto;
    Wakil Bendahara Umum: Ernawati Tahang;
    Wakil Bendahara Umum: Raymond C Syauta;
    Wakil Bendahara Umum: Ravindra Airlangga;
    Wakil Bendahara Umum: Akbar Buchari;
    Wakil Bendahara Umum: Ahmad Mus;

    Sekretaris
    Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty;
    Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil;
    Sekretaris Bidang Hubungan Ormas: Siti Marhamah;
    Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kesuma Nasution;
    Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Jen;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Sekarwati;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Haris Andi Surahman;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Herman Hayong;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra;
    Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam;
    Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri;
    Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung;
    Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said;
    Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo;
    Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana;
    Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana;
    Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar;
    Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih;
    Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu;
    Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto Nur Prabowo;
    Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen;
    Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita;
    Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin;
    Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu;
    Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah;
    Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha;
    Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati;
    Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini: Ahmad Anama;
    Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Busfi Arusagara;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai;
    Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assafri Nasa’i;
    Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Angelia Dhian Permata Da Silva;
    Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah;
    Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa;
    Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari;
    Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Filsa Praseptia;
    Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Rina Dwi Andini;
    Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya;
    Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji;
    Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung;
    Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif;
    Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr. G Ayu Amelinda Hanjani;
    Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla;
    Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani;
    Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Ulrike Stephani Latuhamina;
    Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana;
    Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika;
    Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa;
    Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi;
    Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia;
    Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya;
    Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Arya Rizqi Darsono;
    Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar;
    Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Ariaditya Soedarsono;
    Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Miranti Amelia P Kono;
    Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fanty Faisal;
    Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin;
    Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati;
    Departemen Bidang Pertahanan: Koesnadi A. Katoe;
    Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara;
    Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini;
    Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi;
    Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda;
    Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: La Ode Muchamad;
    Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita;
    Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan;

    Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie;

    Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita;

    Dewan Etik: Muhammad Hatta;

    Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman;

    Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono;

    Mahkamah Partai: Freedy Latimahina;

    Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi;

    Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin.

    Baca juga: Bahlil rampingkan pengurus jumlah Partai Golkar Periode 2024–2029

    Baca juga: Bahlil bantah isu Jokowi masuk jajaran pengurus Golkar

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bahlil Umumkan Kepengurusan Golkar, Tidak Ada Jokowi dan Gibran

    Bahlil Umumkan Kepengurusan Golkar, Tidak Ada Jokowi dan Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan kepengurusannya secara lengkap di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Dalam kepengurusan terbaru, tidak ada nama Presiden ke- 7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka.

    Bahlil menunjuk posisi sembilan wakil ketua umum, mulai Bambang Soesatyo, Idrus Marham, hingga Meutya Hafid.  Sementara Ridwan Kamil, Andi Sinulingga, hingga Airin Rachmi Diany ditunjuk menjadi ketua DPP Partai Golkar. 

    “Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri Golkar Ridwan Kamil. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria Golkar Airin Rachmi Diany,” ungkap Bahlil saat membacakan susunan kepengurusan Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.

    Selain itu, Bahlil mengumumkan Andi Sinulingga sebagai salah satu ketua DPP Golkar. “Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Golkar Andi Sinulingga,” ujar Bahlil.

    Selain itu, anak mantan dua ketua Golkar Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla, yakni Fitri Krisnawati Tanjung dan Solihin Kalla masuk dalam kepengurusan DPP Golkar periode 2024-2029.

    Solihin Kalla menjabat sebagai ketua DPP Golkar bidang kewiraswastaan. Sementara Fitri Krisnawati menjabat sebagai sekretaris departemen kewirausahaan di DPP Golkar. “Fitri Tanjung ini berarti ada anak Pak Akbar ya? Berarti ada anak Pak Akbar dan ada anak Pak JK,” tambahnya.

    Bahlil Lahadalia juga mengangkat anak mantan ketua umum Setya Novanto (Setnov) dan Airlangga Hartarto menjadi wakil bendahara umum. Anak Setnov, Gavriel Putranto Novanto dan anak Airlangga, Ravindra Hartarto dipercaya untuk mendampingi bendahara umum Sari Yuliati dalam kepengurusan baru ini.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia membantah kabar Jokowi ke Jakarta untuk bergabung dengan Partai Golkar. “Pak Jokowi bapak bangsa, berdiri di atas semua partai, di atas semua masyarakat. Jadi saya sampai hari ini meyakinkan kepada teman-teman bahwa isu itu enggak benar,” kata Bahlil di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

    Berikut sembilan wakil ketua umum Golkar:

    Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian Kahar: Muzakkir
    Wakil Ketua Umum Hubungan Antarlembaga: Bambang Soesatyo
    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir
    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia
    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimatan: Wihaji
    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily
    Wakil Ketua Umum Kebijakan Publik 2: Idrus Marham
    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 2: Meutya Hafid
    Wakil Ketua Umum Pemenangan Wilayah Indonesia Timur: Immanuel Melkiades Laka Lena.

  • 10 Ridwan Kamil Buka Opsi Pindahkan Balai Kota Ke Jakarta Utara Megapolitan

    10 Ridwan Kamil Buka Opsi Pindahkan Balai Kota Ke Jakarta Utara Megapolitan

    Ridwan Kamil Buka Opsi Pindahkan Balai Kota Ke Jakarta Utara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil membuka opsi memindahkan kantor gubernur alias balai kota ke wilayah Jakarta Utara.
    Hal itu mungkin dilakukan Ridwan jika di Jakarta Utara sudah terbangun kawasan perkantoran baru atau
    central business district
    (CBD). 
    “Dan bukan tidak mungkin nanti kantor gubernur dan semua dinasnya saya bedol desa-kan ke CBD baru di Ancol,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (7/11/2024).
    Seandainya balai kota dan sejumlah kantor dinas dipindah ke utara, Ridwan berharap, Jakarta Pusat bisa difokuskan sebagai lokasi ekonomi pariwisata, ekonomi kuliner, dan ekonomi
    hospitality
    .
    Namun, kata dia, bukan hanya Jakarta Utara yang akan dibangun kawasan perkantoran baru. Ridwan berencana memperbanyak wilayah CBD di sejumlah titik Jakarta untuk mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh mobilisasi pekerja.
    “Di zaman kami, ada ideologi kedua untuk menangani kemacetan tadi, yaitu dengan teori tata ruang. Kita membuat CBD-CBD baru, tapi tidak dibuat di tengah. CBD utara di Ancol, di Meruya CBD barat,” jelasnya.
    Selain membangun pusat-pusat bisnis baru, Ridwan juga mengaku akan mendorong perluasan transportasi umum, termasuk MRT, hingga ke Tangerang, Bekasi, dan Bogor. 
    “Jaklingko diperbanyak 100 persen sehingga menjangkau ke ujung-ujung Jakarta tanpa harus banyak transitnya,” katanya. 
    Seperti diketahui, ada tiga calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkompetisi pada Pilkada Jakarta 2024.
    Ketiganya yakni, pasangan nomor urut 1 yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Ridwan Kamil-Suswono. Nomor urut 2, calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Sementara, nomor urut 3 ada pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno.
    Adapun masa kampanye Pilkada 2024 resmi dimulai pada 25 September 2024. Kampanye akan berlangsung hingga 23 November 2024.
    Sementara, hari pemungutan suara akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Atalia ajak warga Jakarta memilih cagub yang berpengalaman 

    Atalia ajak warga Jakarta memilih cagub yang berpengalaman 

    Jakarta (ANTARA) – Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya mengajak warga Jakarta untuk memilih calon gubernur DKI Jakarta yang berpengalaman sebagai kepala daerah, seperti pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

    “Saya ingin warga Jakarta, khususnya warga Kampung Rambutan untuk memilih pemimpin yang punya pengalaman, ilmu dan mau bekerja keras untuk mengurus wilayah. Semua ada di Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono,” kata Atalia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

    Juru kampanye pasangan RIDO itu pun mengucapkan terima kasih kepada komunitas pemuda Generasi Inovatif untuk Jakarta Sinergi (Gen1us) yang terus mengkampanyekan program-program pasangan RIDO kepada masyarakat.

    Dia pun mengaku senang dengan antusias masyarakat Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, yang menghadiri kegiatan sosialisasi visi dan misi pasangan RIDO yang dihelat oleh Gen1us.

    Dalam kegiatan “Tebus Murah” itu, kata dia, warga bisa mendapatkan paket sembako terjangkau berisi 5 kilogram beras, 1 kilogram gula, dan 1,5 liter minyak goreng, sebagai simulasi program sembako murah yang digagas oleh pasangan RIDO.

    Kegiatan itu dihadiri 500 orang warga dari 14 RT di wilayah tersebut. “Tujuannya untuk memperkenalkan visi dan misi calon gubernur Ridwan Kamil dan wakilnya, Suswononserta untuk meningkatkan kedekatan pasangan calon dengan masyarakat Jakarta,” ujarnya.

    Geno berharap dengan kehadiran Atalia Praratya itu, maka masyarakat bisa lebih mengenal sosok Ridwan Kamil sebagai calon gubernur (cagub)!DKI Jakarta.

    ‘Ini merupakan wujud simulasi program sembako murah jika beliau terpilih nanti. Ini juga bukan kegiatan bagi-bagi sembako tetapi warga harus membayar untuk mendapatkan paket sembako dengan harga murah,” katanya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan paslon Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta,/ yang digelar 27 November 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pramono Mau Bangun Hunian di Atas Kantor Camat, RK: Realistis di Atas Pasar

    Pramono Mau Bangun Hunian di Atas Kantor Camat, RK: Realistis di Atas Pasar

    Jakarta –

    Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), merespons ide calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, yang ingin membangun hunian di atas fasilitas publik seperti puskesmas. RK menilai tiap pasangan calon memiliki ide untuk memperbaiki Jakarta.

    “Masing-masing punya ide. Ya masing-masing punya ide, silakan saja,” ujar RK di Hotel Luwansa, Jakarta Selatan, pada Kamis (7/11/2024).

    Ide milik Pramono itu sekilas mirip dengan rencana program RK-Suswono yang ingin membuat apartemen di atas pasar. RK menilai idenya lebih realistis.

    “Tapi menurut kami yang paling realistis di seluruh dunia itu, membangun yang namanya hunian itu, di atas pasar. Ya itu saja,” imbuhnya.

    RK juga merespons usulan dari calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, yang akan membangun rusunawa di atas 151 Pasar Jaya. Dia menilai tidak ada perbedaan yang mencolok dengan ide yang dilontarkan pesaingnya tersebut.

    “Apartemen dan rusun itu sama, hanya perbedaan istilah aja. Jadi hunian vertikal itu bahasa KBBI-nya rumah susun. Makanya nomenklatur di perizinan juga rumah susun,” terangnya.

    Ide Hunian dari Pramono

    Pramono Anung sebelumnya melontarkan ide ingin membangun hunian di atas aset milik pemerintah seperti di atas kantor kecamatan. Pilihan itu dia pikir lebih masuk akal karena mencari lahan baru di Jakarta cukup sulit.

    Pramono mencontohkan hambatan dalam program pembangunan hunian di era Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga Anies Baswedan yakni pembebasan lahan. Dia pun akan mengombinasikan dua konsep pembangunan hunian itu dan menerapkannya di atas Kantor Kecamatan.

    “Sehingga saya mengkombinasikan apa yang menjadi gagasan Mas Anies dan Pak Ahok untuk bisa dijalankan. Kalau dibangun di kantor, sekolahan, kecamatan, puskesmas, dan kelurahan. Itu tidak ada pembebasan lahan. Sehingga dengan demikian akan menjadi lebih mudah,” jelasnya.

    Menurut Pramono, dengan konsep tersebut maka pengembang juga akan tertarik membangun hunian, karena tidak perlu memikirkan pembebasan lahan. Dia juga meyakini, pengusaha yang tergabung di dalam Kadin Jakarta akan berminat untuk membangun hunian tersebut.

    (ygs/ygs)

  • Bawaslu akan panggil kembali Suswono terkait ucapan `janda kaya`

    Bawaslu akan panggil kembali Suswono terkait ucapan `janda kaya`

    Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono saat menghadiri taklim bulanan `Muthmainnah Hulwani` di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2024). ANTARA/HO-Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono

    Bawaslu akan panggil kembali Suswono terkait ucapan `janda kaya`
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Kamis, 07 November 2024 – 10:13 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta akan memanggil kembali calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Suswono pada Kamis siang untuk diminta klarifikasi terkait ucapan “janda kaya menikahi pria pengangguran”.

    “Rencana jam dua dan tiga siang ini. (surat pemanggilan) ini masih dibuat,” kata Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan pada Rabu malam (6/11) Suswono tak memenuhi pemanggilan pertama sehingga diperlukan upaya serupa untuk kedua kalinya.

     Kendati demikian, Suswono mengatakan bahwa dirinya belum menerima undangan pemanggilan dari Bawaslu DKI.

    Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan pihaknya melakukan pemanggilan terhadap Suswono terkait ucapan “janda kaya menikahi pria pengangguran”.

    Pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Ketua Ormas Betawi Bangkit David Darmawan kepada cawagub DKI Jakarta Suswono atas dugaan penistaan agama buntut pernyataan janda kaya, pada Selasa (29/10).

    Benny mengatakan pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi dan pihak-pihak terkait.

    Suswono mengungkapkan ucapan “janda kaya menikahi pria pengangguran” ketika menghadiri deklarasi ormas yang digalang Fahira Idris dan Bang Japar di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Sabtu (26/10).

    Dalam kesempatan itu, Suswono menyampaikan program kesejahteraan sosial yang diusung oleh pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO yang akan menyentuh semua kalangan, termasuk para janda yang miskin.

    Pernyataan itu mendapatkan respons bagaimana dengan janda kaya.

    Suswono menyebut agar janda kaya menikahi pemuda pengangguran.

    Dia mencontohkan kisah Nabi Muhammad yang menikah dengan Siti Khadijah.

    Sumber : Antara

  • Jubir Rido Sebut Jakarta Punya Infrastruktur untuk Mitigasi Bencana, tapi Perlu Perbaikan Megapolitan 7 November 2024

    Jubir Rido Sebut Jakarta Punya Infrastruktur untuk Mitigasi Bencana, tapi Perlu Perbaikan Megapolitan 7 November 2024

    Jubir Rido Sebut Jakarta Punya Infrastruktur untuk Mitigasi Bencana, tapi Perlu Perbaikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru bicara pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur
    Jakarta
    , Ridwan Kamil dan Suswono, (Rido), Mulya Amri menilai, Jakarta memiliki sejumlah infrastruktur untuk memitigasi bencana. Namun, masih ada beberapa yang perlu diperbaiki.
    “Rido menilai bahwa Jakarta memiliki beberapa infrastruktur untuk
    mitigasi bencana
    , tetapi kami menyadari bahwa masih ada banyak ruang untuk perbaikan,” ujar Mulya Amri saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (7/11/2024).
    Mulya mengatakan, jika Rido terpilih, infrastruktur mitigasi bencana akan ditingkatkan. Begitu juga dengan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
    Penguatan ini akan dilakukan melalui berbagai cara. Mulai dari, pelatihan, sosialisasi, hingga pengembangan sistem peringatan dini.
    Nantinya, anggota badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dan para relawan akan ditingkatkan kompetensinya melalui sejumlah program pelatihan kebencanaan yang lebih komprehensif.
    Publik juga akan diberikan edukasi tambahan terkait dengan evakuasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
    “Kami juga akan memperbanyak titik informasi darurat dan mengembangkan Komunitas Tangguh Bencana untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat,” kata Mulya.
    Rido juga akan mengkaji dan mengevaluasi ulang besaran anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan mitigasi bencana. Jika diperlukan, akan dihadirkan anggaran khusus untuk memperkuat mitigasi bencana.
    “Rido akan mengalokasikan dana khusus untuk memperkuat mitigasi bencana, termasuk gempa, melalui pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur mitigasi yang ada, seperti pelatihan sumber daya manusia dan pemasangan alat deteksi dini di berbagai titik,” ucap dia.
    Untuk memastikan kesiapan Jakarta menghadapi bencana, Rido juga akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan daerah-daerah penyangga seperti Bogor dan Tangerang.
    Komunikasi ini diperlukan agar penyebaran informasi, evakuasi, dan penyediaan bantuan darurat serta logistik bisa dimaksimalkan ketika bencana terjadi.
    “Kami pasti komunikasi dan kerja sama dengan daerah-daerah penyangga seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan risiko bencana,” tutup Mulya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta Megapolitan 7 November 2024

    Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta Megapolitan 7 November 2024

    Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon wakil gubernur Jakarta
    Kun Wardana
    akan menggratiskan tarif bus Transjakarta jika terpilih pada Pilkada 2024 bersama cagub Dharma Pongrekun.
    “Ada gubernur sebelumnya yang menyampaikan Transjakarta bisa gratis. Kita hitung-hitung, memang
    feasible
    untuk gratis,” ucap Kun Wardana dalam program GASPOL!
    Kompas.com,
    dikutip pada Kamis (7/11/2024).
    Menurut Dharma, transportasi merupakan hal penting bagi warga Jakarta untuk mobilitas.
    Dengan menggratiskan ongkos untuk bepergian, bisa menekan pengeluaran mereka sehari-hari.
    “Mengurangi pengeluaran tadi dengan cara pendidikan gratis, transportasi gratis, dengan hal-hal lainnya sehingga (ekonomi) mereka akan tetap terjaga,” ujar dia.
    Selain itu, Kun akan menambahkan armada Transjakarta dan JakLingko di wilayah pinggiran agar bisa menjangkau masyarakat di pinggiran Jakarta.
    “Khusus untuk Transjakarta, JakLingko, dan lainnya, ini jangkauan perlu ditambah untuk daerah-daerah pinggiran, seperti kawasan industri di beberapa tempat,” ujar dia.
    Diketahui sebelumnya,
    Pilkada Jakarta
    diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.
    Kemudian pasangan calon nomor urut 02, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, yang maju lewat jalur independen.
    Sedangkan pasangan calon nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno, yang didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kun Wardana: Jakarta Butuh "Lompatan Kuantum" untuk Maju Sejajar dengan Kota Dunia Megapolitan 7 November 2024

    Kun Wardana: Jakarta Butuh "Lompatan Kuantum" untuk Maju Sejajar dengan Kota Dunia Megapolitan 7 November 2024

    Kun Wardana: Jakarta Butuh “Lompatan Kuantum” untuk Maju Sejajar dengan Kota Dunia
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2,
    Kun Wardana
    , menekankan perlunya “lompatan kuantum” dalam kepemimpinan Jakarta agar kota ini dapat bersaing dengan kota-kota besar dunia, seperti London, Tokyo, dan New York.
    Sebagai informasi, “lompatan kuantum” atau
    quantum leap
    menggambarkan sesuatu yang instan, tiba-tiba, dan tidak kontinu, yaitu perubahan posisi elektron yang terjadi dalam skala subatomik.
    Istilah ini sering digunakan secara metaforis untuk menggambarkan perubahan besar dan mendadak dalam bidang lain, seperti teknologi, politik, atau sosial.
    “Lompatan kuantum” dalam konteks kepemimpinan atau pembangunan, seperti yang disebut Kun Wardana, merujuk pada sebuah transformasi cepat yang membuat kemajuan yang sebelumnya lambat atau linier menjadi pesat atau revolusioner.
    Menurut Kun, kepemimpinan yang mampu merangkul semua golongan dan meningkatkan partisipasi masyarakat adalah kunci bagi Jakarta untuk melompat lebih maju.
    “Kalau mereka bisa merasakan rasa memiliki Jakarta, kita bersama-sama satu frekuensi dengan mereka, jadi pasti. Bukan hanya kita cepat menyelesaikan tujuan kita, tetapi kita bisa lompat, makanya disebut lompatan kuantum,” ujar Kun dalam
    podcast
    “Gaspol”
    Kompas.com
    , Rabu (6/11/2024).
     

    Ia mengungkapkan, konsep “kuantum” dalam kepemimpinan sejatinya berbeda dari perkembangan linear biasa.
    “Kuantum itu enggak linear. Kalau gerakan kita linear, kita (berkembang) lima tahun, sedangkan mereka (kota-kota besar dunia) sudah 10 tahun (lebih maju). Tetapi kalau kita lompat kuantum, akan berbeda urusannya,” jelas Kun.
    Lebih lanjut, Kun mengaitkan lompatan kuantum ini dengan nilai-nilai Pancasila yang dianggapnya mengandung unsur-unsur untuk membangun persatuan dan kemajuan bersama.
     
    “Konsep kuantum politik merupakan suatu persyaratan, kita semua warga Jakarta harus bersatu, makanya Pancasila itu sudah yang terbaik,” tambahnya.
    Dalam Pilkada Jakarta 2024, terdapat tiga pasangan calon yang bersaing, yakni Ridwan Kamil-Suswono (nomor urut 1), Dharma Pongrekun-Kun Wardana (nomor urut 2) yang maju melalui jalur independen, dan Pramono Anung-Rano Karno (nomor urut 3), yang didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lembaga Survei Mestinya Makin Dipercaya Usai Terbongkarnya "Skandal" Poltracking Megapolitan 7 November 2024

    Lembaga Survei Mestinya Makin Dipercaya Usai Terbongkarnya "Skandal" Poltracking Megapolitan 7 November 2024

    Lembaga Survei Mestinya Makin Dipercaya Usai Terbongkarnya “Skandal” Poltracking
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menilai, kepercayaan publik pada lembaga survei seharusnya menjadi lebih kuat usai Poltracking Indonesia dikenakan sanksi.
    Poltracking disanksi
    karena ada ketidaksesuaian data sampel dalam survei Pilkada Jakarta.
    “Kepercayaan publik pada lembaga survei mestinya menjadi lebih kuat,” ucap Anggota Dewan Etik Persepi Saiful Mujani saat diwawancarai 
    Kompas.com,
    Rabu (6/11/2024).
    Dengan adanya pemeriksaan terhadap Poltracking, seharusnya publik menilai, lembaga survei di Indonesia penuh tanggungjawab dan kualitasnya menjadi lebih baik.
    Pasalnya, pemeriksaan terhadap Poltracking sebagai upaya Persepi untuk menjaga profesionalisme lembaga survei.
    “Pemeriksaan terhadap lembaga survei oleh lembaga yang menaunginya salah satu upaya untuk menjaga profesionalisme lembaga survei dan melindungi publik dari informasi yang tidak valid,” tambah Saiful.
    Apabila tidak memeriksa sesegera mungkin, dikhawatirkan makin banyak masyarakat dirugikan dengan informasi politik yang tidak benar.
    Kemudian, hasil survei yang tidak tepat juga membuat pihak yang berkepentingan dihadapkan dengan ketidakpastian.
    Untuk diketahui, Poltracking dikenakan sanksi oleh Dewan etik Persepi usai merilis hasil survei elektabilitas calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) Jakarta yang berbeda dengan lembaga survei lainnya.
    Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Rabu (23/10/2024), pasangan Pramono-Rano memperoleh angka sebesar 41,6 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 37,4 persen.
    Sementara itu, satu hari setelahnya, Kamis (24/10/2024), Poltracking menelurkan hasil survei.
    Hasilnya, pasangan Pramono-Rano memperoleh elektabilitas sebesar 36,4 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 51,6 persen.
    Survei LSI dilakukan dalam rentang waktu 10-17 Oktober 2024 dengan 1.200 responden. Sementara survei Poltracking dilakukan pada rentang waktu 10-16 Oktober 2024 dengan 2.000 responden.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.